Xcloud.id

Tempat Fasum: Istana Negara

  • Prabowo Terima Tanda Kehormatan Darjah Kerabat Johor Malaysia dari Sultan Ibrahim

    Prabowo Terima Tanda Kehormatan Darjah Kerabat Johor Malaysia dari Sultan Ibrahim

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menerima Tanda Kehormatan dari Yang di-Pertuan Agong XVII Sultan Ibrahim saat kunjungan kenegaraan, Senin (27/1/2025). 

    Penghargaan yang diterima Prabowo yaitu Darjah Kerabat Johor Yang Amat Dihormati Pangkat Pertama (D.K I Johor) dan diserahkan langsung oleh Yang di-Pertuan Agong XVII Sultan Ibrahim, di Istana Negara Malaysia.

    Istana Kepresidenan menyebut penganugerahan itu turut mencerminkan eratnya hubungan diplomatik antara Indonesia dan Malaysia, yang terus diperkuat melalui kerja sama di berbagai bidang strategis. Langkah ini juga menegaskan posisi Indonesia sebagai salah satu mitra utama Malaysia di kawasan Asia Tenggara.

    “Selain mempererat hubungan bilateral, penghargaan ini menjadi simbol penghormatan atas kontribusi kepemimpinan Indonesia dalam menjaga stabilitas kawasan dan memajukan kolaborasi antarnegara. Momen ini menegaskan pentingnya persahabatan antara kedua negara, yang diharapkan dapat terus berkembang di masa depan,” dikutip dari keterangan pers Istana Kepresidenan, Senin (27/1/2025). 

    Penghargaan Darjah Kerabat Johor yang didirikan pada 31 Juli 1886 merupakan salah satu tanda kehormatan tertinggi Kerajaan Johor. 

    Dengan seruan, “Muafakat Itu Berkat” (Concord is a Blessing), penghargaan tersebut diberikan kepada raja-raja Melayu, kerabat dekat kerajaan, serta pemimpin negara asing yang berjasa dalam memperkuat hubungan bilateral.

    Selain itu, Darjah Kerabat Johor Pangkat Pertama (D.K I) memiliki nilai historis dan simbolis yang mendalam. Tanda jasa ini dilengkapi dengan kalung emas yang bertuliskan nama Sultan Abu Bakar dalam aksara Jawi, melambangkan kejayaan dan persatuan. 

    Tidak hanya itu, bintang besar berdesain sembilan sudut menggambarkan nilai-nilai kepemimpinan dan kebersamaan yang dijunjung tinggi oleh Kerajaan Johor.

    Sebagai penerima tanda kehormatan ini, Presiden Prabowo bergabung dalam daftar tokoh-tokoh dunia yang sebelumnya dianugerahi penghargaan serupa. 

    Penerima tanda kehormatan lainnya meliputi Sultan Omar Ali Saifuddien Saadul Khairi Waddien (1960), Sultan Hassanal Bolkiah Mu’izzadin Waddaulah (1969), Presiden Soeharto (1990), Pengiran Isteri Mariam (1997), Hamad bin Isa al Khalifa (2017), dan Pengiran Muda Mahkota al-Muhtadee Billah (2023).

    Pada kunjungannya ke Malaysia, Prabowo dijadwalkan melalukan pertemuan bersama Yang di-Pertuan Agong XVII Sultan Ibrahim dan PM Anwar Ibrahim. 

  • Prabowo Pangkas 50 Persen Anggaran Kementerian/Lembaga, Indef: Memang Harus Dilakukan – Halaman all

    Prabowo Pangkas 50 Persen Anggaran Kementerian/Lembaga, Indef: Memang Harus Dilakukan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Langkah Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian/Lembaga (K/L) melakukan efisiensi anggaran dinilai sebagai kebijakan yang tepat.

    Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Esther Sri Astuti menilai langkah tersebut tepat karena saat ini pertemuan dapat dilakukan secara daring, sehingga kebutuhan perjalanan dinas bisa dikurangi.

    “Menurut saya, pemangkasan anggaran untuk perjalanan dinas itu memang harus dilakukan karena sekarang kita bisa memanfaatkan teknologi untuk meeting online atau pun untuk gathering data bisa lewat internet juga,” katanya kepada Tribunnews, Senin (27/1/2025).

    Esther juga menilai bahwa anggaran yang dipangkas dari perjalanan dinas bisa dialihkan untuk program pemerintah lainnya yang lebih berdampak langsung bagi masyarakat dalam jangka panjang.

    Terkait dengan kemungkinan pemangkasan anggaran ini dialihkan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), Esther mengatakan masih ada banyak program prioritas lain yang perlu diperhatikan.

    “Memang seharusnya anggaran dialokasikan untuk program makan bergizi gratis, tetapi masih banyak program prioritas lainnya,” ujarnya.

    Ia justru menyebut MBG seharusnya perlu dievaluasi secara berkala, terutama setelah adanya kasus keracunan di sekolah.

    “Oleh karena itu harus dievaluasi secara berkala dari sisi standar higenitas dan kesehatannya serta finansial,’ ucap Esther.

    “Apalagi sudah diketahui banyak yang sakit setelah mendapat makan bergizi gratis,” lanjutnya.

    Kembali lagi ke soal pemangkasan anggaran perjalanan dinas, Esther juga mengingatkan Prabowo bahwa pemangkasan anggaran perjalanan dinas hanya akan efektif jika dampaknya benar-benar dirasakan positif oleh masyarakat.

    Sebab, keputusan ini juga berpotensi mempengaruhi sektor usaha, terutama industri perhotelan, yang menyatakan bahwa pengurangan perjalanan dinas K/L akan berdampak pada bisnis mereka.

    Sebagaimana diketahui, Prabowo menginstruksikan kementerian/lembaga melakukan review sesuai tugas dan kewenangan dalam rangka efisiensi.

    Arahan Prabowo itu tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang diteken pada 22 Januari 2025. Ada tujuh poin instruksi Prabowo dalam rangka efisiensi anggaran itu.

    Pada poin kedua, Prabowo Subianto menginstruksikan agar ada efisiensi anggaran belanja negara tahun anggaran negara yang sebesar Rp 306 triliun.

    Anggaran itu terdiri dari anggaran belanja kementerian/lembaga sebesar Rp 256,1 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 50,5 triliun.

    Lalu pada poin ketiga, Prabowo meminta menteri dan pimpinan lembaga mengidentifikasi rencana efisiensi yang meliputi belanja operasional dan non-operasional yang terdiri belanja operasional kantor, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, hingga pengadaan alat dan mesin.

    Batasi Belanja untuk Kegiatan yang Bersifat Seremonial

    Kemudian, arahan Prabowo kepada kepala daerah adalah membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, studi banding, hingga seminar FGD. 

    Pemerintah Daerah juga diminta mengurangi perjalanan dinas sebesar 50 persen.

    Termasuk membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran gaji.

    Adapun di poin kelima, Prabowo secara khusus meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani menetapkan besaran efisiensi anggaran belanja masing-masing kementerian/lembaga.

    Prabowo juga menginstruksikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memantau efisiensi belanja kepala daerah.

    Dikonfirmasi, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi menyampaikan soal efisiensi anggaran sudah disampaikan Prabowo dalam sidang kabinet di Istana Negara bersama para menteri kemarin.

    Inpres itu sudah sesuai dengan arahan Prabowo dalam rapat bareng menteri.

    “Kemarin sudah disampaikan presiden di sidang kabinet paripurna,” ujar Budi Arie kepada wartawan.

  • Tiba di Malaysia, Prabowo Disambut Perdana Menteri dan Sultan Ibrahim

    Tiba di Malaysia, Prabowo Disambut Perdana Menteri dan Sultan Ibrahim

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kenegaraan ke Malaysia usai bertolak dari kunjungan di India, Senin (27/1/2025). Setibanya di Malaysia, Prabowo disambut dengan Upacara Kenegaraan di Istana Negara Malaysia. 

    Kunjungan kenegaraan ini merupakan yang pertama bagi kepala negara dari luar negeri ke Malaysia sejak pelantikan Sultan Ibrahim sebagai Raja Malaysia.

    “Kunjungan Presiden Prabowo ke Malaysia ini diharapkan semakin memperkuat hubungan diplomatik dan kerja sama strategis antara Indonesia dan Malaysia di berbagai sektor, dalam rangka kepentingan dan kemajuan kedua negara,” demikian dikutip dari keterangan resmi pihak Istana Kepresidenan, Senin (27/1/2025). 

    Adapun setibanya di Istana Negara Malaysia, Prabowo disambut oleh Yang di-Pertuan Agong XVII Sultan Ibrahim serta Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Presiden ke-8 RI itu mengenakan pakaian setelan beskap hitam khas Melayu beserta kain tradisional dan peci hitam. 

    Kunjungan tersebut diawali dengan upacara penyambutan kenegaraan yang digelar di Peterana Diraja, Istana Negara. Lagu kebangsaan kedua negara, “Indonesia Raya” dan “Negaraku”, berkumandang dan disusul dengan dentuman meriam sebanyak 21 kali sebagai penghormata kepada Presiden Prabowo.

    Presiden Prabowo lalu melakukan pertemuan bersama Yang di-Pertuan Agong XVII Sultan Ibrahim dan PM Anwar Ibrahim di Istana Negara usai proses upacara penyambutan. Pertemuan pertama dengan Yang di-Pertuan Agong XVII Sultan Ibrahim membahas ihwal penguatan hubungan bilateral antara Indonesia dan Malaysia di berbagai bidang strategis.

    Kemudian, di Kuala Lumpur pada hari yang sama, Prabowo dijadwalkan bertemu dengan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk bertukar pandangan mengenai kerja sama bilateral serta isu-isu regional dan internasional yang menjadi kepentingan bersama di Twin Tower Petronas.

    Sebagai penutup kunjungan kenegaraan, Presiden Prabowo turut dijadwalkan menghadiri jamuan santap siang kenegaraan yang diselenggarakan oleh Yang di-Pertuan Agong XVII Sultan Ibrahim. 

    Sebelumnya, Prabowo berkunjung ke New Delhi, India untuk memenuhi undangan sebagai tamu kehormatan pada perayaan Hari Republik India. Di sana, dia juga melakukan pembicaraan yang intensif dengan Presiden dan PM India.

  • Prabowo Terima Penghargaan DK I dari Kesultanan Johor Malaysia

    Prabowo Terima Penghargaan DK I dari Kesultanan Johor Malaysia

    loading…

    Presiden Prabowo Subianto menerima penganugerahan Darjah Kerabat Johor Yang Amat Dihormati Pangkat Pertama (DK I Johor) oleh Kesultanan Johor. Foto: Riana Rizkia

    MALAYSIA – Presiden Prabowo Subianto menerima penganugerahan Darjah Kerabat Johor Yang Amat Dihormati Pangkat Pertama (DK I Johor) oleh Kesultanan Johor. Prabowo tiba di Istana Negara Malaysia bersama dengan sejumlah menteri yang mendampingi.

    Kedatangan orang nomor satu di Indonesia itu disambut upacara kenegaraan dilanjutkan penandatanganan buku tamu kemudian presentasi mengenai Darjah Kerabat Johor Yang Amat Dihormati Pangkat Pertama (DK I).

    Kemudian rangkaian acara dilanjutkan hingga penganugerahan Darjah Kerabat Johor Yang Amat Dihormati Pangkat Pertama. Setelah itu, Prabowo dan Raja Malaysia Sultan Ibrahim menuju ruang perjamuan untuk menikmati santap siang.

    Sebagai informasi, Darjah Kerabat Johor Yang Amat Dihormati terbit pada 31 Juli 1886 memuat dua peringkat, DK I, dan DK II. Slogan gelar tersebut adalah “Muafakat Itu Berkat”.

    Peringkat Pertama Gelar ini diperuntukkan bagi Kerabat Damping, Raja Melayu, dan Raja Asing. Pangkat Kedua Gelar ini diberikan kepada kerabat lainnya, anak raja asing.

    Penganugerahan itu berbentuk kalung rantai yang terbuat dari emas dengan nama Sultan Abu Bakar. Pada bagian depan kalung terdapat lencana perisai berwarna putih bergambar bulan sabit dan bintang lambang Islam, diapit panji Raja (kanan), dan bendera negara Johor (kiri), serta lambang mahkota di bagian atas.

    Di bawahnya terdapat gulungan enamel gambir dan lada hitam dengan tulisan derajat seru dalam bahasa Jawa “Muafakat Itu Berkat”. Pangkat Pertama (DK I) dilengkapi bintang besar (bintang dada) berbahan emas dan perak berukuran 90 mm berbentuk bintang berujung sembilan.

    Di tengahnya terdapat bulan sabit emas dan tulisan jawa “Kepada Allah Beserah”, dan di atasnya terdapat pedang bersilang dengan keris yang memegang mahkota dikelilingi enamel merah bertuliskan “Muafakat Itu Berkat” Bintang kecil (lencana selempang ) berbentuk bintang yang terbagi menjadi sembilan dengan lebar 56 mm dan potongan kuning kunyit dengan lebar 86 mm melengkapi gelar ini.

    Sebelumnya, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana mengatakan, penghargaan itu diberikan saat Prabowo melakukan kunjungan kerja (kunker) kenegaraan ke Malaysia.

    “Dalam upacara Kenegaraan di Istana Negara Yang Mulia Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim juga akan memberikan anugerah kepada Presiden Prabowo berupa Darjah Kerabat Johor Yang Amat Dihormati Pangkat Pertama,” katanya di Pangkalan Udara Subang, Malaysia, Senin (27/1/2025).

    Yusuf mengatakan, penganugerahan tersebut merupakan kebanggaan bagi Indonesia. Terlebih, Prabowo akan menjadi pemimpin ketujuh yang menerima penghargaan itu.

    “Penghargaan tersebut juga ternyata pernah diberikan dan diterima Presiden Soeharto pada tahun 1990,” ucapnya.

    (jon)

  • Presiden Prabowo dan PM Anwar Ibrahim Bakal Bahas Langkah Strategis Penguatan Hubungan Bilateral

    Presiden Prabowo dan PM Anwar Ibrahim Bakal Bahas Langkah Strategis Penguatan Hubungan Bilateral

    loading…

    Presiden Prabowo Subianto tiba di Pangkalan Udara Subang, Shah Alam, Selangor, Malaysia pada pukul 06.11 waktu setempat. Foto/Riana Rizkia

    MALAYSIA – Presiden Prabowo Subianto akan bertemu dengan Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim dalam rangkaian kunjungan kenegaraannya ke Malaysia. Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana mengatakan, keduanya dalam pertemuan tersebut berencana membahas tentang langkah strategis dalam penguatan hubungan bilateral antara Indonesia dan Malaysia.

    “Tentu saja pertemuan pemimpin kedua negara tersebut akan membahas langkah-langkah strategis dalam rangka penguatan hubungan bilateral antara Indonesia dan Malaysia,” kata Yusuf di Pangkalan Udara Subang, Malaysia, Senin (27/1/2025).

    Yusuf menjelaskan, sebelum bertemu dengan Anwar Ibrahim, Prabowo yang tiba di Malaysia pada pagi ini akan melakukan pertemuan bilateral dengan Yang di-Pertuan Agong Malaysia Sultan Ibrahim. “Beliau melakukan kunjungan kenegaraan dan akan disambut secara upacara kenegaraan oleh Yang Mulia Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim di istana negara,” katanya.

    “Nanti di bandara pun beliau akan disambut secara Kenegaraan. Kemudian upacara Kenegaraan itu sendiri akan dilakukan di Istana Negara di Ibu Kota Kuala Lumpur,” sambungnya.

    Berdasarkan pantauan MNC Portal di lapangan, Prabowo tiba di Negeri Jiran melalui Pangkalan Udara Subang, Shah Alam, Selangor, Malaysia pada pukul 06.11 waktu setempat. Yusuf Permana mengatakan, kunjungan Prabowo ke Malaysia merupakan bagian dari rangkaian kunjungan kerja ke luar negeri.

    Yusuf menjelaskan, kunjungan Prabowo ke Malaysia merupakan kunjungan kenegaraan, dan salah satu momen penting dalam kunjungan tersebut adalah penganugerahan Darjah Kerabat Johor Yang Amat Dihormati Pangkat Pertama (D.K I Johor) kepada Prabowo.

    “Penghargaan tersebut merupakan salah satu penghormatan tertinggi yang diberikan oleh Kesultanan Johor kepada pemimpin negara,” katanya kepada wartawan, Senin (27/1/2025).

    “Presiden Prabowo akan menjadi pemimpin asing ketujuh yang menerima penghargaan ini, mengikuti jejak Presiden Soeharto yang menerima penghargaan serupa pada tahun 1990,” sambungnya.

    Kunjungan tersebut diharapkan dapat mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan Malaysia. Sebagai informasi, sebelum ke Malaysia, Prabowo melakukan kunjungan kenegaraan, dan menghadiri perayaan Hari Republik India ke-76.

    (rca)

  • Usai IKN Dapat Dana Rp48,8 Triliun, Pimpinan MPR Tinjau Pembangunan, Prabowo Mulai Berkantor di 2028 – Halaman all

    Usai IKN Dapat Dana Rp48,8 Triliun, Pimpinan MPR Tinjau Pembangunan, Prabowo Mulai Berkantor di 2028 – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, – Anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur, kembali mendapat tambahan dari APBN.

    Anggaran tersebut dikucurkan agar pembangunan IKN terus berlanjut dan ditargetkan Presiden Prabowo Subianto sudah bisa berkantor di IKN pada 2028.

    Dalam memastikan progresnya, pimpinan MPR pun melakukan kunjungan kerja ke IKN, yang mana akan dibangun kompleks legislatif dan yudikatif.

    Adapun pimpinan MPR yang hadir adalah Ahmad Muzani,  Hidayat Nur Wahid, Eddy Dwiyanto Soeparno, Edhie Baskoro Yudhoyono, AM. Akbar Supratman.

    “Kami mengecek kesiapan proses pembangunan penyelenggaraan negara, baik eksekutif, legislatif, dan yudikatif,” ujar Muzani dikutip Minggu (26/1/2025).

    Menurut Sekjen Gerindra tersebut, saat ini Presiden Prabowo telah mengalokasikan anggaran pembangunan IKN sebesar Rp 48,8 triliun. 

    Anggaran ini diharapkan cukup untuk membangun IKN yang akan mulai pindah dan beraktivitas pada 2028.

    “Progres pembangunan yang dilakukan oleh otorita IKN untuk mengejar target sangat luar biasa. Saya kira cukup bagus karena itu Pak Basuki pagi siang sore malam terus menerus bekerja membangun IKN tanpa kenal lelah. Target presiden berkantor tahun 2028 di IKN Insya Allah tercapai,” ujar Muzani.

    Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menjelaskan, perkembangan pembangunan IKN terkini, salah satunya pada persiapan pembangunan kompleks legislatif dan yudikatif beserta ekosistem pendukungnya.

    “Sesuai target dari Bapak Presiden Prabowo Subianto di tahun 2025-2029 ini untuk menjadikan IKN sebagai ibu kota politik, saat ini kami sedang fokus menyelesaikan kompleks legislatif dan yudikatif,” ujarnya.

    Basuki menjelaskan, pembangunan kantor-kantor kementerian terus dilakukan. Saat ini terdapat tujuh Kementerian Koordinator yang sudah disiapkan.

    “Kita bisa lihat fisik untuk kantor Menko sudah siap. Terdapat 16 tower, dan 14 towernya kita siapkan untuk Menko-menko. Hunian untuk ASN juga beberapa sudah siap dan furnish, tinggal masuk,” pungkas Basuki.

    Adapun dalam rangkaian kunjungan ini, Basuki mengajak rombongan berkeliling ke Taman Kusuma Bangsa serta kompleks Istana Negara dan Istana Garuda.

    27 Tower Rusun Telah Rampung

    Pembangunan 27 tower dari total 47 rumah susun (rusun) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) serta Pertahanan dan Keamanan (Hankam) di IKN telah rampung dan siap diresmikan.

    Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) masih akan menyelesaikan 20 tower rusun lainnya hingga akhir 2025 dengan kemungkinan penyelesaian lebih cepat di pertengahan tahun.

    “27 tower di IKN siap untuk diresmikan,” kata Menteri PKP Maruarar Siahaan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, dikutip dari siaran pers pada Rabu (22/1/2025).

    27 tower yang telah rampung tersebut selanjutnya tinggal menunggu proses serah terima.

    Ara, sapaan akrab Maruarar, telah menginformasikan hal ini kepada Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono.

    “Saya sudah kasih tahu untuk bisa diserahterimakan karena kami sudah selesaikan. 27 tower sudah selesai, yang 20 tower juga kita sambil jalan terus pembangunannya,” ujarnya.

    Sebagai informasi, pembangunan 47 Tower Rusun tersebut dibagi ke dalam enam paket pekerjaan.

    Enam paket pekerjaan tersebut terdiri dari Paket I Konstruksi Rusun ASN 1 yang terdiri dari 9 tower, Paket 2 Konstruksi Rusun ASN 2 sebanyak 8 tower, dan Paket 3 Konstruksi Rusun ASN 3 sebanyak 6 tower.

    Selanjutnya, Paket 4 Konstruksi Rusun ASN 4 sebanyak 8 tower, Paket 5 Konstruksi Rusun Paspampres sebanyak 9 tower, dan Paket 6 Konstruksi Rusun Polri dan BIN sebanyak 7 tower.

    Selain pembangunan tower untuk ASN, Ara mengatakan pemerintah juga telah menyelesaikan pembangunan 36 rumah jabatan menteri.

    “Kami laporkan di IKN, Kementerian PKP juga telah menyelesaikan pembangunan rumah jabatan menteri dan itu juga siap untuk diresmikan,” ucapnya.

  • Diskon Tarif Listrik 50 % Tidak Diperpanjang – Page 3

    Diskon Tarif Listrik 50 % Tidak Diperpanjang – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung telah memberikan informasi terkini mengenai diskon tarif listrik sebesar 50 persen. Hingga saat ini, belum ada keputusan mengenai perpanjangan dari kebijakan tersebut.

    Menurut penjelasannya, belum ada diskusi yang dilakukan terkait dengan perpanjangan waktu untuk diskon tarif listrik tersebut. Diskon ini diketahui berlaku untuk periode Januari hingga Februari 2025.

    “Kelihatannya belum, belum ada pembahasan untuk itu (perpanjangan diskon tarif listrik),” ungkap Yuliot di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, dikutip Minggu (26/1/2025).

    Pernyataan ini juga sebelumnya disampaikan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, yang menegaskan bahwa diskon tarif listrik tersebut tidak akan diperpanjang. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan tersebut bersifat sementara.

    “Itu 2 bulan aja, 2 bulan aja. Enggak diperpanjang,” tegas Bahlil di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu (22/1/2025).

    Ketentuan Diskon Tarif Listrik

    Diskon tarif listrik sebesar 50 persen diatur dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 348.K/TL.01/MEM.L/2024 yang membahas tentang Pemberian Diskon Biaya Listrik untuk Konsumen Rumah Tangga PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).

    Diskon 50 persen ini ditujukan untuk pelanggan rumah tangga PT PLN (Persero) dengan daya 450 VA, 900 VA, 1.300 VA, dan 2.200 VA, yang berlaku selama dua bulan, yakni Januari dan Februari 2025.

    Cara mendapatkan diskon listrik PLN 50 persen

    Diskon ini diperuntukkan bagi pelanggan rumah tangga dengan daya antara 450 VA hingga 2.200 VA, yang mencakup sekitar 97 persen pelanggan atau setara dengan 81,4 juta rumah tangga di Indonesia. Pelanggan yang memenuhi syarat untuk mendapatkan diskon ini adalah:* Daya 450 VA* Daya 900 VA* Daya 1.300 VA* Daya 2.200 VA

    Untuk pelanggan pascabayar

    Diskon tarif listrik sebesar 50 persen akan diterapkan secara otomatis pada tagihan listrik untuk bulan Januari dan Februari 2025. Dengan demikian, pelanggan tidak perlu melakukan tindakan tambahan untuk mendapatkan potongan ini.

    Misalnya, jika tagihan listrik Anda pada bulan Januari mencapai Rp100.000, maka pada bulan Februari Anda hanya perlu membayar setengahnya, yaitu Rp50.000. Potongan ini akan langsung terintegrasi dalam sistem tagihan tanpa perlu langkah tambahan dari pelanggan.

    Untuk pelanggan prabayar

    Diskon listrik juga berlaku bagi pelanggan yang menggunakan sistem prabayar. Pelanggan akan langsung menerima potongan saat melakukan pembelian token listrik pada bulan Januari dan Februari 2025.

     

  • Isu Politik Sepekan: Survei Kepuasan 100 Hari Presiden Prabowo Subianto hingga Target Swasembada Pangan

    Isu Politik Sepekan: Survei Kepuasan 100 Hari Presiden Prabowo Subianto hingga Target Swasembada Pangan

    Jakarta, Beritasatu.com – Sejumlah isu politik selama sepekan terakhir menarik perhatian pembaca. Berita survei kepuasan kinerja selama 100 hari kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi isu politik yang hangat diperbicangkan pembaca Beritasatu.com.

    Isu politik lainnya, terkait perintah Presiden Prabowo Subianto yang meminta penghematan anggaran pemerintah, Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan swasembada pangan tercapai pada akhir 2025,  rencana retret kepala daerah yang akan dilantik, dan kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto ke India.

    Berikut isu politik terkini Beritasatu.com.

    1. Survei LSI Denny JA: Makan Bergizi Gratis Jadi Program Terbaik 100 Hari Presiden Prabowo
    Program makan bergizi gratis (MBG) dinobatkan sebagai program terbaik dalam 100 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Hal ini berdasarkan survei terbaru yang dirilis Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA pada Jumat (24/1/2025).

    Peneliti LSI Ardian Sopa menyebutkan dari sembilan program positif, MBG meraih skor tertinggi sebesar 8,4. Program ini dinilai berdampak langsung pada pengurangan stunting, peningkatan kesehatan masyarakat, dan mendukung kualitas generasi mendatang.

    Survei LSI Denny JA menunjukkan program-program Presiden Prabowo yang berfokus pada kebutuhan dasar masyarakat, seperti kesehatan, pendidikan, dan ketahanan pangan, mendapat apresiasi tinggi dari publik.

    2. Mensesneg Jelaskan Arahan Prabowo Soal Penghematan Anggaran untuk Efisiensi
    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memberikan penjelasan terkait Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Langkah ini, menurutnya, merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan anggaran.

    Prasetyo juga menyinggung kemungkinan hasil penghematan anggaran akan dialokasikan untuk program makan bergizi gratis (MBG) hingga mencapai Rp 100 triliun. Meski belum ada angka pasti, ia menegaskan program ini menjadi salah satu prioritas utama pemerintah.

    3. Indonesia Siap Capai Swasembada Pangan Akhir 2025
    Selain terkait survei kepuasan 100 hari kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, isu politik lainnya yang menjadi perbincangan pembaca, yakni terkait Presiden Prabowo Subianto optimistis target swasembada pangan nasional akan tercapai pada akhir 2025. Hal ini ditegaskan Presiden Prabowo Subianto dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Rabu (22/1/2025).

    Ia mendorong agar Indonesia tidak lagi bergantung pada impor beras, jagung, dan garam. Presiden menekankan pentingnya kemandirian pangan sebagai fondasi utama kedaulatan nasional, khususnya di tengah krisis global yang sering memengaruhi rantai pasok dunia.

    4. Wamendagri Bima Arya Ungkap Rencana Retret Kepala Daerah yang Akan Dilantik
    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengungkapkan pemerintah berencana mengadakan retret atau pembekalan bagi kepala daerah yang akan dilantik. Retret ini direncanakan akan dilaksanakan di Magelang dan dirancang dengan kurikulum yang lebih mendalam dibandingkan dengan retret menteri sebelumnya.

    Terkait kemungkinan penggunaan seragam komponen cadangan (komcad) selama retret, Bima menyebutkan hal ini masih dalam tahap diskusi teknis.

    Bima Arya juga menyampaikan pelantikan kepala daerah yang tidak memiliki sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) dijadwalkan berlangsung pada 6 Februari 2025 di Istana Negara, Jakarta.

    5. Disaksikan Prabowo dan Modi, Indonesia dan India Teken MoU Kesehatan hingga Digital
    Presiden Prabowo Subianto bersama Perdana Menteri India Narendra Modi menyaksikan pertukaran lima memorandum of understanding (MoU) kerja sama antara Indonesia dan India dalam pertemuan kenegaraan di Hyderabad House, New Delhi, Sabtu (25/1/2025) siang waktu setempat.

    Kelima MoU tersebut mencakup berbagai sektor strategis, mulai dari bidang kesehatan, penjaminan mutu obat tradisional, pengembangan digital, keselamatan dan keamanan maritim antara badan keamanan laut (Bakamla), serta pertukaran budaya. Kelima MoU itu ditandatangani oleh para menteri terkait dari kedua negara.

    Dalam konferensi pers bersama Modi, Prabowo menyampaikan apresiasinya atas sambutan hangat yang diterima selama kunjungan kenegaraan perdananya ke India.

    Demikian berita-berita politik terkini yang menarik perhatian pembaca Beritasatu.com, di antaranya terkait survei kepuasan kinerja 100 hari kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

  • Anggota DPR: Pelantikan kepala daerah 6 Februari didasarkan UU Pilkada

    Anggota DPR: Pelantikan kepala daerah 6 Februari didasarkan UU Pilkada

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi II DPR RI Ujang Bey mengatakan pelantikan kepala daerah tidak bersengketa yang dijadwalkan serentak pada 6 Februari 2025 oleh Presiden Prabowo Subianto mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

    Ia berharap pelantikan kepala daerah pada 6 Februari 2025 mampu meningkatkan kinerja pemerintahan di daerah dan mempercepat realisasi program-program pemerintah.

    “Pemerintahan harus tetap jalan dan stabilitas politik serta ekonomi di daerah harus terjaga, apalagi pada tahun anggaran baru yang memerlukan keselarasan antara program pemerintah pusat dan daerah,” kata Ujang saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

    Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya mengamanatkan agar pelantikan kepala daerah dilaksanakan secara serentak setelah seluruh proses sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah selesai.

    Namun, pada Pasal 163 ayat (1) dan 164 B UU Pilkada menjelaskan bahwa gubernur dan wakil gubernur dilantik presiden dan presiden sebagai kepala pemerintahan juga dapat melantik bupati/wakil bupati dan wali kota/wakil wali kota.

    Komisi II DPR RI, menurut dia, mengambil alternatif agar pelantikan kepala daerah serentak tidak dilaksanakan seluruhnya karena ada beberapa daerah yang tidak bersengketa.

    Dalam hal ini, Komisi II DPR RI juga telah meminta kepada pemerintah untuk merevisi Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelantikan Kepala Daerah.

    Selain itu, dia menegaskan bahwa seluruh partai politik yang tergabung dalam koalisi pemerintah sepakat mendukung pelantikan kepala daerah yang tidak bersengketa dilaksanakan serentak pada 6 Februari 2025.

    Keputusan tersebut diambil setelah melalui pembahasan mendalam dengan Kementerian Dalam Negeri dan pihak terkait lainnya, guna memastikan stabilitas politik dan ekonomi di daerah.

    Dia pun memaparkan bahwa ada sekitar 200 lebih calon kepala daerah yang tidak bersengketa di MK terkait hasil pilkada sehingga pelantikan tetap harus dilakukan tepat waktu.

    “Yang dibutuhkan masyarakat, seperti bantuan sosial dan program ekonomi lainnya,” katanya.

    Dia menyebutkan bahwa pelantikan serentak ini akan dilaksanakan di Jakarta karena Jakarta masih berstatus sebagai ibu kota negara dan belum ada keputusan terkait pemindahan ibu kota.

    “Pelantikan nanti mungkin akan dilakukan di Istana Negara atau tempat lain yang disepakati presiden,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Jelang Pelantikan, Bupati dan Wabup Tegal Terpilih Ischak Kholid, Ukur Baju dan Cek Rumah Dinas 

    Jelang Pelantikan, Bupati dan Wabup Tegal Terpilih Ischak Kholid, Ukur Baju dan Cek Rumah Dinas 

    TRIBUNJATENG.COM, SLAWI – Jelang pelantikan yang rencananya berlangsung pada 6 Februari 2025, Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Tegal terpilih H Ischak Maulana Rohman-Ahmad Kholid mengaku sudah melakukan beberapa persiapan khusus. 

    Adapun persiapan khusus yang dilakukan seperti mengukur baju (fitting baju) untuk pelantikan. 

    Selain itu, mengecek kondisi rumah dinas Bupati dan Wakil Bupati Tegal yang nantinya akan ditempati setelah resmi dilantik. 

    Informasi tersebut disampaikan H Ischak Maulana Rohman, saat ditemui wartawan setelah menghadiri acara Pisah Sambut Pj Bupati Tegal, di Pendopo Amangkurat, pada Jumat (24/1/2025). 

    Kompak mengenakan setelan kemeja batik dan peci hitam, Ischak-Kholid mengaku sudah siap dan tinggal menunggu waktu pelantikan yang rencananya berlangsung serentak di seluruh Indonesia. 

    “Persiapan khususnya kemarin kami sudah mengukur atau fitting baju untuk pelantikan. Ya paling itu saja persiapan khususnya,” tutur Ischak Maulana Rohman, pada Tribunjateng.com. 

    Selain melakukan fitting baju untuk pelantikan, Ischak Maulana Rohman bersama Ahmad Kholid juga sudah mengecek secara langsung kondisi rumah dinas Bupati maupun Wakil Bupati Tegal. 

    Ischak-Kholid didampingi langsung oleh Pj Bupati Tegal untuk melihat kondisi rumah dinas seperti apa, apakah layak dan nyaman untuk ditempati saat sudah dilantik. 

    Ischak menyebut rumah dinas dalam kondisi layak dan bagus, karena sudah dilakukan perbaikan sehingga siap untuk ditempati. 

    “Ya rumah dinas Bupati dan Wakil Bupati Tegal sepertinya sudah cukup layak dan bagus untuk ditempati setelah kami resmi dilantik. Ya akan kami tempati,” ungkap Ischak. 

    Sementara terkait pelaksanaan pelantikan, menurut informasi yang Ischak peroleh rencananya berlangsung pada 6 Februari 2025, bertempat di Istana Negara Jakarta dan dilantik langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. 

    Terkait teknis pelaksanaan seperti apa, Ischak mengakui belum ada informasi lebih lanjut dan pihaknya masih menunggu. 

    “Menurut informasi yang kami terima pelantikan rencananya 6 Februari 2025, di Istana Negara Jakarta dan dilantik langsung oleh bapak presiden. Informasinya sebanyak 270 kepala daerah yang akan dilantik,” ungkap Ischak. 

    Tidak jauh berbeda dengan persiapan yang dilakukan Ischak, Wakil Bupati Tegal terpilih Ahmad Kholid juga sudah mengukur baju untuk pelantikan dan persiapan lainnya. 

    Kholid mengatakan persiapan yang berkaitan dengan pelantikan dirinya bersama Ischak semuanya sudah siap. 

    “Sama seperti mas Bupati, persiapan khusus sudah fitting baju dan mengecek rumah dinas yang nantinya akan ditempati. Ya insyaallah semuanya sudah siap,” ujar Kholid. (dta)