Tempat Fasum: Istana Negara

  • AHY Hanya Lempar Senyum Saat Ditanya Soal Pemangkasan Anggaran IKN

    AHY Hanya Lempar Senyum Saat Ditanya Soal Pemangkasan Anggaran IKN

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tak memberi jawaban dan melempar senyum terkait pemangkasan anggaran untuk Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

    Hal ini dilakukannya saat pewarta menanyakan terkait dengan komitmen pemerintah dalam membangun infrastruktur yang dimulai era Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) itu.

    Mengingat Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) memang mengalami efisiensi anggaran terbesar, yakni mencapai Rp 4,81 triliun atau 75,2% dari pagu anggaran Rp 6,39 triliun.

    “Makasih ya semuanya,” kata AHY kepada wartawan sebelum memasuki ruang Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (3/2/2025).

    Memakan waktu hingga 2 jam, peliput Istana masih menunggu terkait dengan nasib Ibu Kota yang dibangun di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur tersebut. Bagaimana tidak, infrastruktur yang sangat dikejar Jokowi ini terlihat melempem saat berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.

    Saat ke luar dan kembali bertemu dengan wartawan. AHY menegaskan bahwa pertemuan ini merupakan pertemuan lanjutan dengan pembahasan terkait progres pembangunan IKN.

    Dia menekankan bahwa tentu harapannya pemerintah bisa melanjutkan pembangunan dengan sejumlah penyesuaian dan prioritas. Karena pasti mereka selalu dihadapkan pada keterbatasan anggaran dan juga dengan berbagai misi dan target-target utama yang menjadi agenda nasional.

    AHY menuturkan bahwa saat ini swasembada pangan, energi dan air, termasuk juga peningkatan kualitas hidup masyarakat menjadi prioritas nasional lima tahun ke depan. Infrastruktur, dalam hal ini, akan memberikan dukungan penuh dalam mewujudkan target-target nasional tersebut.

    “Bukan berarti kemudian infrastruktur di nomor dua-kan. Justru kami harus melakukan prioritas ulang, paling tidak melakukan penyesuaian-penyesuaian agar yang menjadi prioritas utama dari pembangunan nasional 5 tahun ke depan, terutama juga di awal-awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini bisa kami dukung dengan baik,” imbuhnya.  

    Sementara itu, berkaitan dengan pembangunan IKN, AHY memastikan bahwa pembangunan tersebut akan terus dilanjutkan. Menurutnya, pemerintah pun telah mengalokasikan anggaran pembangunan yang akan digunakan secara bertahap untuk periode 2025—2029.

    “Terkait dengan IKN, ini juga sudah dipastikan akan dilanjutkan dan beliau sendiri juga sudah memastikan akan ada alokasi anggaran besaran kurang lebih Rp48,8 triliun 2025 hingga 2029 ini. Tentu nanti digunakan sesuai dengan pertahapan dan juga rencana yang telah ditetapkan sejak awal,” tuturnya.

    Lebih lanjut, Mantan Menteri ATR/BPN era Jokowi itu menyampaikan bahwa tim penguatan basic design yang sebelumnya telah bekerja sama dengan Kementerian PU untuk merancang pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan juga turut hadir pada rapat.

    Setelah merampungkan pembangunan Istana Negara dan Istana Garuda, kini perhatian akan dialihkan pada pembangunan kawasan dan fasilitas legislatif serta yudikatif.

    “Jadi ada beberapa penyesuaian yang mesti membutuhkan waktu tentunya, mudah-mudahan tidak lama lagi bisa difinalisasi dan tentunya setelah itu bisa segera dibangun,” katanya.

    Ketua Umum Partai Demokrat itu pun menyampaikan harapannya agar pembangunan IKN berjalan sesuai rencana. Ia juga akan terus melaporkan perkembangan terkini kepada Presiden dalam kesempatan pertama.

    “Jadi itulah yang menjadi fokus pembahasan rapat terbatas tadi sore dan kami juga akan melaporkan perkembangan berikutnya pada kesempatan pertama kepada Pak Presiden,” tandas AHY.

  • IKN Lanjut Meski Ada Pemangkasan Anggaran, Prabowo Alokasi Rp 48,8 T

    IKN Lanjut Meski Ada Pemangkasan Anggaran, Prabowo Alokasi Rp 48,8 T

    Jakarta

    Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memastikan pemerintah Presiden Prabowo Subianto akan melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

    Menurut AHY, Prabowo secara sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 48,8 triliun untuk pembangunan ibu kota baru itu selama empat tahun ke depan, dari 2025 sampai 2029.

    “Terkait dengan IKN, ini juga sudah dipastikan akan dilanjutkan, dan beliau (Prabowo) sendiri juga sudah memastikan akan ada alokasi anggaran besarannya kurang lebih Rp 48,8 triliun 2025 hingga 2029,” kata AHY di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (3/2/2025).

    Ia memaparkan pembangunan IKN era Prabowo ini akan berfokus pada kawasan Legislatif seperti kompleks DPR dan kantor lembaga Yudikatif. Sedangkan untuk pembangunan kawasan eksekutif seperti Istana Garuda dipastikan sudah rampung.

    “Ini tentu nanti digunakan sesuai dengan pertahapan dan juga rencana yang telah ditetapkan sejak awal dan kaitan dengan kelanjutan pembangunan, khususnya kawasan legislatif dan juga kawasan yudikatif, ada beberapa yang perlu terus disempurnakan,” ucapnya.

    “Yang kita tahu Istana Negara, Istana Garuda juga sudah dirampungkan. Nah sekarang fokus pada pembangunan kawasan dan fasilitas Legislatif dan juga Yudikatif,” sambung AHY.

    Meski begitu AHY tidak memungkiri adanya penyesuaian pembangunan kawasan inti pemerintahan, khususnya pada fasilitas kawasan Legislatif dan Yudikatif di IKN nanti. Namun hal ini sudah dibahas lebih jauh dengan tim teknis yang sudah disiapkan pemerintah.

    “Tadi juga dihadirkan tim desain atau tim penguatan basic design yang juga merupakan tim yang sebelum ini sudah bersama-sama dengan kementerian PU untuk merancang lokasi ataupun merancang pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan,” terang AHY.

    “Jadi ada beberapa penyesuaian yang mesti membutuhkan waktu. Tentunya mudah-mudahan tidak lama lagi bisa difinalisasi dan tentunya setelah itu bisa segera dibangun,” pungkasnya.

    (hns/hns)

  • Jadwal Pelantikan Kepala Daerah Diputuskan Hari Ini

    Jadwal Pelantikan Kepala Daerah Diputuskan Hari Ini

    PIKIRAN RAKYAT – Komisi II DPR kembali menggelar rapat dengan pendapat (RDP) dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri RI) Tito Karnavian, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu dan DKPP siang ini di gedung DPR RI.

    Tito mengatakan, dalam rapat yang diagendakan pada pukul 13.30 WIB itu akan memutuskan jadwal pelantikan Kepala Daerah nonsengketa dan hasil putusan dismissal Mahkamah Konstitusi (MK).

    “Iya, iya (diputuskan hari ini),” ujar Tito di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin 3 Februari 2025.

    Lebih lanjut Tito memastikan pembahasan evaluasi Pilkada 2024 dan tentu akan masuk ke isu mengenai pelantikan yang mungkin pihak banyak bertanya. 

    “Nanti kita tanya, kita akan jelaskan di sini. Siang nanti jam 2 kalau ini cepat berarti jam 2 sesuai on time,” tuturnya.

    Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR Aria Bima mengatakan rencananya dalam satu hari, pelantikan gubernur, bupati dan wali kota akan digelar dalam satu hari. Politikus PDIP itu mengatakan mereka akan dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara.

    “Ya ada penggabungan yang kurang lebih akan ada tambahan jumlah 100 kota/kabupaten ya, jadi nanti pelantikan serentak itu akan kurang lebih diikuti sekitar 300-an,” ujarnya.

    “Teknisnya keinginan yang disampaikan oleh Pak Mendagri, keinginannya satu hari berbarengan antara gubernur dan bupati dan wali kota,” lanjutnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Politik sepekan, pelantikan kepala daerah hingga Presiden di Malaysia

    Politik sepekan, pelantikan kepala daerah hingga Presiden di Malaysia

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah peristiwa politik telah terjadi sejak Senin (27/1) hingga akhir pekan ini, dan berikut berita pilihan dibaca pada Minggu pagi, yakni mulai dari pelantikan kepala daerah batal dilaksanakan pada 6 Februari 2024 hingga kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Malaysia.

    1. Mendagri: Pelantikan kepala daerah 6 Februari 2025 dibatalkan

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengungkapkan bahwa pelantikan kepala daerah non-sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) batal dilakukan pada 6 Februari 2025.

    “Pelantikan (kepala daerah, red.) yang non-sengketa MK, 296 itu yang 6 Februari, akan disatukan dengan hasil putusan dismissal,” kata Tito dalam konferensi pers terkait pelantikan kepala daerah di Kantor Kemendagri, Jakarta, Jumat (31/1).

    Selengkapnya baca di sini.

    2. Megawati tiba di Roma untuk bicara di World Leaders Summit

    Presiden Kelima RI Megawati Soekarnoputri tiba di Roma, Italia pada Jumat (31/1) malam waktu setempat didampingi anaknya, yakni M. Rizki Pratama dan Ketua DPR RI Puan Maharani.

    Berdasarkan siaran pers yang diterima ANTARA di Jakarta, Sabtu (1/2), Megawati dijadwalkan menghadiri dan berbicara di World Leaders Summit on Children’s Rights di Vatikan, Senin (3/2). Dalam forum ini, Paus Fransiskus juga akan turut hadir.

    Selengkapnya baca di sini.

    3. Presiden ingatkan jenderal-jenderal bahwa bintang mereka dari rakyat

    Presiden Prabowo Subianto mengingatkan jenderal-jenderal dari TNI dan Polri bahwa pangkat bintang yang mereka sandang ialah penghormatan dari rakyat.

    Oleh karena itu, Presiden menegaskan para jenderal itu harus paling pertama yang berani berkorban untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara.

    Selengkapnya baca di sini.

    4. Presiden Prabowo dianugerahi tanda kehormatan Darjah Kerabat Johor di Malaysia

    Presiden RI Prabowo Subianto menerima penghargaan Darjah Kerabat Johor Yang Amat Dihormati Pangkat Pertama (D.K I Johor) dalam kunjungan kenegaraan ke Malaysia, Senin (27/1).

    Sebagaimana keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Senin (27/1), penghargaan tersebut diserahkan langsung Yang di-Pertuan Agong XVII Sultan Ibrahim di Istana Negara Malaysia.

    Selengkapnya baca di sini.

    5. Malaysia tingkatkan kerja sama ekonomi hingga energi dengan Indonesia

    Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mendorong peningkatan kerja sama dengan Indonesia di sejumlah bidang, mulai dari ekonomi hingga energi.

    “Kita harus tingkatkan ke bidang ekonomi, perdagangan, investasi, tenaga kerja, dan kita kembangkan ke bidang pendidikan, riset, teknologi makanan, industri hilir, energi atau tenaga,” kata PM Anwar.

    Selengkapnya baca di sini.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Jadwal Pelantikan Kepala Daerah Diundur, Pramono: Mau Kapan Saja Monggo – Page 3

    Jadwal Pelantikan Kepala Daerah Diundur, Pramono: Mau Kapan Saja Monggo – Page 3

    Komisi II DPR bakal menggelar rapat ulang bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait pelantikan kepala daerah.

    Rapat akan membahas soal putusan dissmisal Mahkamah Konstitusi (MK) terkait hasil sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang dibacakan pada 4-5 Februari 2024.

    “Iya sepertinya begitu (rapat ulang). Setelah putusan MK, mungkin kita akan adakan lagi rapat konsultasi antara pemerintah, KPU, Bawaslu, dan DPR,” kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, (31/1/2025).

    Dasco menilai rapat terkait penentuan jadwal pelantikan seharusnya dilakukan usai mendengarkan putusan MK. Sehingga, ada peluang kepala daerah terpilih dapat dilantik secara serentak.

    “Mungkin lebih baik kita menunggu hasil putusan MK tersebut supaya kemudian bisa dilantik secara bersama-sama, lebih banyak dari pada rencana semula,” ucap Dasco.

    Dia mengatakan, nantinya pemerintah bersama DPR akan mengkalkulasi ulang soal tanggal pelantikan usai putusan dismissal. Dasco menegaskan bahwa pelantikan tetap dilaksanakan Februari 2025.

    “Sedang dihitung oleh pemerintah dan KPU, kira-kira kalau diputus oleh MK tanggal 4 atau tanggal 5 Februari, itu kapan waktu pelantikannya. Tapi yang pasti juga di bulan Februari,” ujar dia.

    MK akan membacakan putusan gugur tidaknya suatu perkara atau putusan dismissal untuk perkara perselisihan hasil pemilihan umum gubernur, bupati, dan wali kota atau sengketa Pilkada 2024 pada 4-5 Februari 2025.

    Pembacaan putusan dismissal ini lebih cepat dibanding jadwal yang telah ditentukan sebelumnya, yakni 11–13 Februari 2025.

    Sebelumnya, Komisi II DPR bersama penyelenggara pemilu telah menyepakati jadwal pelantikan khusus kepala daerah yang tak bersengketa di MK. Pelantikan digelar di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 6 Februari 2025.

  • Pramono Santai Pelantikannya Ditunda: Pemerintah Jakarta Harus Tunduk

    Pramono Santai Pelantikannya Ditunda: Pemerintah Jakarta Harus Tunduk

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra

    TRIBUNJAKARTA.COM – Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung menanggapi perihal penundaan pelantikan kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024.

    Sebagai pemimpin daerah, Pramono menegaskan mematuhi apapun keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat.

    “Ya pokoknya saya ini sebagai pemerintah Jakarta harus tunduk, taat, patuh terhadap pada pemerintah pusat.”

    “Karena saya membuat Undang-Undang. Sehingga demgan demikian ada 152 kata hubungan pemerintah pusat dan daerah itu kewenangan mengatur itu ada di pemerintah pusat, termasuk ngelantik aja dilakukan sepenuhnya kewenangan oleh pemerintah pusat,” kata Pramono ditemui di Pantai Ancol, Jakarta Utara, Jumat (31/1/2025). 

    Karenanya, Pramono mengaku tak masalah perihal penundaan pelantikan dirinya sebagai Gubernur Jakarta.

    “Mau kapan pun saya monggo, gitu,” kata Pram.

    Diketahui, pelantikan kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024 yang tak berperkara di Mahkamah Konstitusi termasuk Jakarta yang awalnya direncanakan pada 6 Februari mendatang menjadi 18 dan 20 Februari 2025.

    Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin juga telah memastikan penundaan pelantikan Pramono Anung-Rano Karno sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta periode 2025-2030.

    Setelah dilantik di Istana Negara oleh Presiden Prabowo Subianto, pasangan Pram-Rano kemudian dijadwalkan akan memberikan sambutan dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarra.

    “Terkait jadwal pidato gubernur terpilih itu setelah dilantik dan setelah terima jabatan. Kami sepakati antara tanggal 18-20 Februari. Menunggu kepastian dari pemerintah pusat,” ucapnya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (31/1/2025).

    Politikus senior PKS ini pun berharap, setelah dilantik pasangan Pram-Rano bisa langsung bekerja menjalankan program-program strategisnya untuk membangun Jakarta.

    “Beliau bukan orang baru, beliau orang birokrasi, beliau sudah matang di politik. Jadi, beliau sudah bisa langsung running,” ujarnya.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • 4 Aturan Disahkan Pemerintah untuk Kejar Swasembada Pangan

    4 Aturan Disahkan Pemerintah untuk Kejar Swasembada Pangan

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan, pemerintah telah menandatangani empat aturan guna menunjang kelancaran produksi pangan. Keempat aturan tersebut ditetapkan untuk mengejar target swasembada pangan secepat-cepatnya.

    “Kami sangat gembira hari ini pak mensesneg membawa kabar yang sangat penting, yang sudah kita tunggu-tunggu lama,” ujar Zulhas, sapaan akrab Zulkifli Hasan setelah rapat koordinasi di kantor Kemenko Pangan pada Jumat (31/1/2025).

    Aturan pertama untuk mencapai swasembada pangan, yakni Presiden Prabowo Subianto sudah menandatangani instruksi presiden (inpres) mengenai sistem irigasi nasional. Selain hal tersebut, Zulhas mengatakan terdapat peraturan presiden (perpres) yang juga disahkan.

    “Kedua, perpres mengenai neraca komoditas sudah selesai. Ketiga, perpres mengenai pupuk sudah selesai dan keempat inpres mengenai penyuluh sudah selesai,” ungkap Zulhas.

    Zulhas mengatakan, keempat aturan tersebut disahkan demi menunjang percepatan kebijakan produksi dalam tujuan swasembada pangan nasional.

    “Jadi empat (aturan), yang penunjang menjadi landasan utama agar kita bisa swasembada pangan dan itu sudah jadi semuanya,” katanya.

    Lebih lanjut, Zulhas menegaskan turunnya empat aturan dari Presiden Prabowo tersebut menjadi titik tonggak utama seluruh sektor kementerian dan lembaga negara untuk fokus pada program percepatan swasembada pangan.

    “Jadi tidak ada alasan lagi kita tidak bisa melaksanakan perintah Bapak Presiden Prabowo terkait swasembada pangan secepat-cepatnya,” ungkap Zulhas.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto optimistis target swasembada pangan nasional akan tercapai pada akhir 2025. Hal ini ditegaskan Presiden dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Rabu (22/1/2025).

    Ia mendorong agar Indonesia tidak lagi bergantung pada impor beras, jagung, dan garam.

    “Saya telah menerima laporan dari para menteri bahwa pada akhir 2025, kita tidak akan lagi mengimpor beras, jagung, atau garam. Target ini bahkan lebih cepat dari yang kita tetapkan sebelumnya, yaitu tahun 2026. Ini menunjukkan niat baik, kerja keras, dan kebijakan yang tepat dapat menghasilkan perubahan signifikan,” ujar Presiden Prabowo terkait swasembada pangan.

  • Kepala Daerah Terpilih Batal Dilantik 6 Februari 2025, Pemerintah Cari Tanggal Baru – Page 3

    Kepala Daerah Terpilih Batal Dilantik 6 Februari 2025, Pemerintah Cari Tanggal Baru – Page 3

    Pemerintah dan Komisi II DPR RI sebelumnya sepakat pelantikan kepala daerah yang tidak ada sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) digelar pada 6 Februari 2025.

    Keputusan itu disepakati dalam rapat Komisi II bersama Kemendagri dan KPU-Bawaslu, Rabu (22/1/2025). Pelantikan akan dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto di Ibukota Negara.

    “Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih hasil Pemilihan Serentak Nasional tahun 2024 yang tidak ada sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) di Mahkamah Konstitusi (MK RI) dan telah ditetapkan oleh KPUD, serta sudah diusulkan oleh DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota kepada Presiden RI/Menteri Dalam Negeri RI untuk Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota dilaksanakan Pelantikan Serentak pada tanggal 6 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia di Ibu Kota Negara, kecuali Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Aceh sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan,” demikian hasil kesimpulan rapat yang dibacakan Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda.

    Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengusulkan, pelantikan kepala daerah yang bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) dilakukan mulai pada 17 April 2025. Tito menyampaikan tiga opsi waktu atau teknis pelantikan.

    “Opsi satunya, ya seluruh gubernur, bupati, wali kota, dalam jumlah yang lebih masif, itu dilantik oleh Presiden di Ibu Kota Negara, serempak. Kami lihat, paling mungkin tanggalnya kira-kira, kalau lihat tahapan-tahapan tadi, KPU, DPRD, pemerintah 20 hari, itulah 17 April,” kata Tito dalam rapat bersama Komisi II DPR, Rabu (22/1/2025).

    Tito mengaku, opsi tersebut terlalu lama waktu menggugat pelaksanaan APBD, mutasi harus terus berjalan.

    Untuk opsi kedua, kata dia, pelaksanaan pelantikan gubernur dam wali kita dilakukan terpisah oleh Presiden. “Tapi sekali lagi, persoalan dampak negatifnya adalah biaya, biaya menjadi double, melantiknya dua kali,” tuturnya.

    Opsi ketiga, panjut Tito, Presiden hanya melantik Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih di Istana Negara. Sedangkan Wali Kota atau Wakil Wali Kota, sambungnya, dilantik oleh Gubernur terpilih.

    “Tapi waktunya, 17 April (Gubernur), 21 April (Wali Kota),” pungkas Tito.

      

  • H. Sugianto Sabran, S.IP – Halaman all

    H. Sugianto Sabran, S.IP – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – H. Sugianto Sabran, S.IP adalah seorang politikus yang menjabat sebagai Gubernur Kalimantan Tengah sejak 2016.

    Sugianto Sabran lahir di Sampit, 5 Juli 1973.

    Pria berdarah Dayak Ot Danum ini merupakan anak dari pasangan Sabran Efandie Achmud dan Hayanah.

    Dalam kehidupan pribadinya, Sugianto menikah dengan artis Ussy Sulistiawaty pada 2003.

    Namun, biduk rumah tangganya itu kandas pada tahun 2006.

    Kemudian, Sugianto menikahi Yulistra Ivo Azhari pada 2018. 

    Sugianto memiliki tiga buah hati yang bernama Syafa Al Zahra, Khaidar Umar, dan Nayla Sugianto.

    Sugianto Sabran mengenyam pendidikan dasar di SD Madrasah Ibtidayah Mittahul Ulum, MTs Tarmili, dan SMKN 1 Pangkalan Bun.

    Ia menyelesaikan studi jenjang Sarjana di Universitas Terbuka (UT) Palangka Raya.

    Sugianto Sabran dikenal sebagai pengusaha lokal, meski pernah tersandung kasus penyiksaan aktivis dan pembalakan liar di Kalimantan Tengah.

    Sugianto kemudian melebarkan sayap di dunia politik.

    Pada 2009, Sugianto terpilih menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Fraksi PDIP periode 2009-2014.

    Setahun setelahnya, ia mencalonkan diri di pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kotawaringin Barat bersama Eko Soemarno, menghadapi petahana Ujang Iskandar.

    Meskipun awalnya dinyatakan menang, hasil tersebut digugat oleh Ujang Iskandar ke Mahkamah Konstitusi (MK), yang kemudian membatalkan kemenangan Sugianto dan menetapkan Ujang sebagai pemenang.

    Pada Pilkada 2016, Sugianto Sabran berhasil memenangkan pemilihan dan menjadi Gubernur Kalimantan Tengah bersama Habib Said Ismail sebagai Wakil Gubernur.

    Pria berusia 51 tahun ini kembali terpilih untuk memimpin Provinsi Kalimantan Tengah untuk periode 2021-2024. Kali ini, ia didampingi oleh Edy Pratowo sebagai wakilnya.

    Mereka dilantik oleh Presiden H. Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta, Selasa (25/05/2021).

    Harta Kekayaan

    Sugianto Sabran tercatat memiliki total harta sebesar Rp37,3 miliar.

    Hartanya itu terdaftar di dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Sugianto terakhir kali melaporkan hartanya di LHKPN KPK pada 15 Maret 2024 periodik 2023.

    Harta terbanyak Sugianto berasal dari tanah dan bangunan yang ia miliki di Kotawaringin Barat, senilai Rp 21,4 miliar.

    Berikut adalah daftar harta kekayaan Sugianto Sabran.

    DATA HARTA
     
    A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 21.450.000.000
     
    1. Tanah dan Bangunan Seluas 2350 m2/240 m2 di KAB / KOTA KOTAWARINGIN BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 850.000.000
     
    2. Tanah dan Bangunan Seluas 1130 m2/313 m2 di KAB / KOTA KOTAWARINGIN BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
     
    3. Tanah Seluas 1000000 m2 di KAB / KOTA KOTAWARINGIN BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
     
    4. Tanah Seluas 2000000 m2 di KAB / KOTA KOTAWARINGIN BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000.000
     
    5. Tanah Seluas 5000000 m2 di KAB / KOTA KOTAWARINGIN BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000.000
     
    6. Tanah Seluas 5000000 m2 di KAB / KOTA KOTAWARINGIN BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 6.500.000.000
     
    7. Tanah Seluas 3000000 m2 di KAB / KOTA KOTAWARINGIN BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000.000
     
    B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 1.300.000.000
     
    1. MOBIL, TOYOTA ALPHARD Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
     
    2. MOBIL, TOYOTA LAND CRUISER Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000
     
    C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 13.864.065.000
     
    D. SURAT BERHARGA Rp.—

    E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 715.724.220

    F. HARTA LAINNYA Rp.—

    Sub Total Rp. 37.329.789.220
     
    III.HUTANG Rp.—

    IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 37.329.789.220

    (Tribunnews.com/Falza)

  • 100 Hari sebagai Utusan Khusus Presiden, Raffi Ahmad Berbagi Capaian Kolaborasi dan Pertemuan

    100 Hari sebagai Utusan Khusus Presiden, Raffi Ahmad Berbagi Capaian Kolaborasi dan Pertemuan

    Jakarta, Beritasatu.com – 100 hari sejak diberikan amanah sebagai utusan khusus presiden untuk pembinaan generasi muda dan pekerja seni, Raffi Ahmad berbagi capaian yang telah diraihnya dalam menjalankan tugas tersebut.

    Raffi Ahmad menjelaskan berbagai langkah yang telah diambil untuk memajukan potensi generasi muda serta pekerja seni di Indonesia.

    Selama periode tersebut, suami Nagita Slavina itu telah menghadiri lebih dari 55 pertemuan dan kegiatan serta menjalin kerja sama dengan lebih dari 31 kementerian dan lembaga.

    “100 hari sudah berlalu, sejak amanah diberikan, penuh langkah untuk mengukir kemajuan, menemukan dan menggali potensi yang luar biasa dan memastikan percepatan, pengembangan dan peluang yang dimiliki oleh generasi muda dan pekerja seni Indonesia,” tutur Raffi Ahmad dalam unggahan di Instagram dikutip Jumat (31/1/2025).

    Lebih lanjut, kata Raffi, kolaborasi dan pertemuan-pertemuan yang dilakukannya itu untuk mempercepat pengembangan wirausaha muda dengan potensi usaha lokal, hingga berkontribusi dalam pengembangan pariwisata daerah. Khususnya melalui sinergi antara pekerja seni di berbagai sektor bersama pemuda, pekerja seni, dan pihak-pihak terkait lainnya.

    Raffi Ahmad juga menekankan pentingnya kerja sama antara pekerja seni, generasi muda, serta berbagai pihak yang terlibat dalam berbagai sektor. Apalagi dirinya merupakan figur publik yang aktif sehingga diharapkan dapat memotivasi para pekerja seni di Tanah Air.

    Menurutnya, inovasi dan kolaborasi merupakan faktor utama untuk memajukan industri kreatif dan ekonomi Indonesia.

    “Mari bersama-sama membangun semangat kreatif dan keberanian untuk terus berinovasi serta berkolaborasi,” ujar Raffi Ahmad.

    Seperti diketahui, Raffi Ahmad dilantik di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Selasa, 22 Oktober 2024, oleh Presiden Prabowo Subianto. Dalam acara tersebut, Raffi didampingi oleh istrinya, Nagita Slavina.

    Sebagai utusan khusus presiden untuk pembinaan generasi muda dan pekerja seni, Raffi bertugas untuk mempercepat pengembangan industri kreatif dan memberdayakan generasi muda. 

    Dalam 100 hari sejak diberikan amanah tersebut, Raffi Ahmad telah berhasil mencapai beberapa target kerja sama dengan para pekerja seni di Indonesia.