Xcloud.id

Tempat Fasum: Istana Negara

  • Segala Perkembangan tentang Bom Polrestabes Medan hingga Siang Ini

    Segala Perkembangan tentang Bom Polrestabes Medan hingga Siang Ini

    MEDAN – Bom bunuh diri meledak di Polrestabes Medan, Jalan HM Said Medan, Sumatera Utara. Berikut adalah segala perkembangan yang dapat kami sampaikan terkait peristiwa yang terjadi  pada pukul 08.45 WIB.

    Para personel kepolisian baru saja menyelesaikan apel pagi ketika sebuah ledakan terjadi tepat di depan kantor bagian operasi Polrestabes Medan. Enam orang menderita luka akibat ledakan. Satu korban adalah pekerja harian lepas, seorang lagi warga sipil. Sisanya, polisi.

    Para korban kini dirawat di Rumah Sakit (RS) Bhayangkara Medan. Sementara, terduga pelaku pengeboman meninggal dunia. Ledakan menghancurkan sebagian tubuh terduga pelaku.

    “Diduga pelaku berjalan di halaman apel tersebut. Jeda beberapa saat di depan kantor bagian operasi Polrestabes Medan, pelaku meledakkan diri,” tutur Kadiv Humas Polri Irjen Pol Muhammad Iqbal ditemui wartawan di Sentul, Rabu, 13 November.

    Saat berita ditulis, polisi masih melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). Selain olah TKP, investigasi juga dilakukan untuk mengetahui jenis bom yang meledak. Selain itu, tim gabungan kepolisian juga akan menelusuri keberadaan jaringan teroris di belakang pelaku.

    “Saat ini Densus 88 Antiteror dengan tim Polrestabes Medan dan Polda Sumatera Utara sedang bekerja untuk melakukan proses selanjutnya. Apakah jaringan ini masuk dalam jaringan apa dan lain-lain, tunggu saja,” kata Iqbal.

    “Kita belum tahu rangkaian dari ledakan tersebut, apakah high explosive atau lainnya. Saat ini tim sedang bekerja. Inafis, Laboratorium Forensik, semua gabungan sedang bekerja untuk melakukan pengolahan tempat kejadian perkara,” tambah Iqbal.

    Terpisah, Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo menyebut ada celah dalam penjagaan di Polrestabes Medan. Celah itu dimanfaatkan pelaku yang mengenakan atribut ojek daring saat menjalankan aksi bunuh dirinya.

    Celah yang dimaksud Dedi adalah kegiatan pembuatan SKCK. “Yang kebetulan pada saat itu ada beberapa kegiatan kepolisian dan masyarakat yang akan buat SKCK. Yang bersama-sama masuk. Momen-momen seperti itu dimanfaatkan pelaku untuk menyusup,” kata Dedi.

    Ojek daring dan penjagaan sesuai protap

    Terkait celah yang dimanfaatkan pelaku, Polda Kalimantan Barat menolak Polrestabes Medan lengah. Kabid Humas Polda Kalimantan Barat Kombes Pol Donny Charles Go mengatakan, penjagaan di Polrestabes Medan sudah sesuai prosedur tetap (protap).

    “Pengamanan sesuai protap tersebut tidak hanya pascainsiden bom bunuh diri di Mako Polrestabes Medan, Sumatera Utara,,” kata Donny Charles di Pontianak, dikutip dari Antara.

    Protap pengamanan yang dimaksud Donny Charles adalah pemeriksaan terhadap tamu. Protap itu berlaku tak hanya di Mapolrestabes Medan, tapi juga di Mapolda Kalimantan Barat. Namun, masuknya ojek online diakui Donny Charles sebagai kejadian pertama.

    “Jadi selama ini pola pengamanan tersebut sudah kami lakukan demi keamanan. Dan khusus driver ojek online, tidak ada yang sampai masuk ke markas dan hanya sebatas sampai di penjagaan saja,” kata Donny Charles.

    Pelaku bom bunuh diri Polrestabes Medan (Istimewa)

    Gojek langsung merespons kabar terduga pelaku yang konon menggunakan atribut perusahaan mereka. Gojek berjanji mendukung sepenuhnya proses investigasi kepolisian. Seperti semua orang, Gojek sepakat, perang melawan terorisme adalah perang bersama. 

    “Kami telah menghubungi dan berkoordinasi dengan pihak berwajib, serta siap untuk memberikan seluruh bantuan dan dukungan yang diperlukan untuk proses investigasi,” ungkap Vice President Corporate Communications Gojek Indonesia Kristy Nelwan dalam rilis yang kami terima.

    “Gojek menentang keras segala tindakan anarkis dan akan memberikan dukungan penuh upaya pihak berwajib dalam menjaga keamanan masyarakat,” Nelwan, dalam rilis yang sama.

    Negara merespons

    Istana Negara merespons serangan bom dengan instruksi terkait penanganan –baik pencegahan dan penanggulangan– terorisme lewat partisipasi aktif masyarakat. Istana Negara juga mendesak otoritas keamanan segera menangkap seluruh pihak yang terlibat.

    “Pemerintah tidak membiarkan aksi teror mampu mengganggu keamanan, ketenangan dan produktivitas sosial ekonomi masyarakat. Siapapun individu yang menjadi rakyat Indonesia akan mendapatkan perlindungan keamanan sebaik mungkin dari negara,” kata Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman dalam rilis pers.

    “Presiden memerintahkan penanganan, baik pencegahan dan penanggulangan, kejahatan terorisme dengan mengaktifkan kerjasama aktif seluruh pihak baik pemerintah dan masyarakat. Kerjasama aktif tersebut akan mengalahkan terorisme demi Indonesia Maju,” tambahnya.

    Sementara itu, DPR menyatakan prihatin. Sama seperti eksekutif, DPR juga mendorong seluruh masyarakat terlibat dalam upaya melawan teorisme. DPR juga mendesak otoritas segera mengungkap tuntas kasus ini, termasuk mencari motif dan mengungkap jaringan.

    “Kita serahkan kepada ranah hukum untuk diusut tuntas lalu dilakukan antisipasi dan mitigasi kedepannya seperti apa. Apakah ini terorganisir atau dilakukan individu,” kata Puan ditulis Antara.

    Penangkapan H-1

    Sebuah fakta menarik terungkap belakangan. Polisi menyatakan, mereka menangkap seorang terduga teroris berinisial WJ alias Patria alias Dwi satu hari sebelum ledakan, tepatnya Selasa, 12 November. WJ ditangkap di wilayah Bekasi di Jawa Barat.

    Sosok terduga teroris itu disebut-sebut merupakan jaringan Jamaah Ansharut Daulah (JAD). Bahkan, pria itu merupakan angkatan pertama dalam pelatihan perang dalam kelompok terorisme tersebut.

    WJ juga diketahui memiliki kemampuan merakit bom. Ia pernah mengikuti perang di Suriah bersama Doktor Azahari tujuh tahun silam. “Pada tahun 2012 (WJ) mengikuti perang di Suriah bersama Azahari dan kemudian menjalin hubungan juga dengan FSA atau Free Syria Army,” kata Dedi.

    Kemudian, WJ juga disebut pernah melakukan perjalan ke beberapa negara. Mulai dari Filipine, UEA, Sri Lanka dan Hongkong.Dalam penangkapan, beberapa barang butki berupa beberapa anak panah, alat-alat elektronik dan alat komunikasi disita.

    “Alat komunikasi ini masih didalami apakah akan digunkan juga untuk rangkaian untuk merakit bom masih kita dalami juga,” terang Dedi.

  • Pelantikan Bupati-Wabup Jombang Terpilih Warsubi-Salman Dijadwalkan 20 Februari 2025

    Pelantikan Bupati-Wabup Jombang Terpilih Warsubi-Salman Dijadwalkan 20 Februari 2025

    Jombang (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang tengah mempersiapkan berbagai hal menjelang pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2025-2030, Warsubi-Salmanudin Yazid.

    Prosesi pelantikan dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 20 Februari 2025, di Istana Kepresidenan Jakarta, dengan dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

    Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Jombang, Agus Purnomo, membenarkan kepastian jadwal tersebut setelah sebelumnya mengalami perubahan. Semula, pelantikan direncanakan pada 6 Februari 2025, namun akhirnya diundur demi memungkinkan pelantikan serentak bagi lebih banyak kepala daerah terpilih.

    “Sudah fix 20 Februari di Jakarta. Pelantikan dilakukan secara serentak, termasuk Bupati dan Wakil Bupati Jombang. Pelaksanaannya di Istana Negara Jakarta. Namun demikian, kami masih menunggu informasi lebih lanjut dari Kemendagri terkait teknis pelaksanaannya,” ujar Agus saat dikonfirmasi, Rabu (5/2/2025).

    Menurut Agus, pengunduran jadwal ini juga berkaitan dengan penyelesaian proses gugatan hasil pemilihan di beberapa daerah. Meski demikian, ia memastikan bahwa Pemkab dan DPRD Jombang telah melakukan berbagai persiapan guna menyambut pelantikan ini.

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jombang telah menetapkan Warsubi-Salman sebagai Bupati-Wakil Bupati terpilih berdasarkan Keputusan KPU Jombang Nomor 01 Tahun 2025.

    Pasangan nomor urut 02 tersebut meraih kemenangan dengan perolehan suara signifikan, yakni 515.880 suara atau 74,88 persen, mengungguli pasangan petahana nomor urut 01, Mundjidah Wahab-Sumrambah, yang memperoleh 173.098 suara atau 25,12 persen.

    Rencana pelantikan Warsubi-Salman sempat menimbulkan simpang siur terkait kepastian jadwalnya. Namun, dengan adanya konfirmasi dari pemerintah pusat, prosesi pelantikan kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024 kini telah memiliki kepastian. [suf]

  • Mulai Hari Ini, IKN Tutup Kunjungan Masyarakat – Halaman all

    Mulai Hari Ini, IKN Tutup Kunjungan Masyarakat – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menutup sementara kunjungan masyarakat ke wilayah Plaza Seremoni dan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN selama 5-6 Februari 2025.

    Penutupan ini sehubungan dengan akan dilakukannya proses pemeliharaan infrastruktur dasar di wilayah Plaza Seremoni dan KIPP IKN.

    “Proses pemeliharaan ini bertujuan untuk memastikan infrastruktur di area tersebut dalam kondisi optimal, sehingga dapat mendukung kenyamanan dan keamanan, dan pelayanan kunjungan di KIPP IKN,” tulis keterangan pers Humas OIKN, dikutip Rabu (5/2/2025).

    Penutupan sementara mencakup Kawasan Rest Area Nusantara, Kawasan Plaza Seremoni, Kawasan Taman Kusuma Bangsa dan Kawasan Perkantoran Kementerian Koordinator.

    Kunjungan masyarakat ke KIPP IKN akan dibuka kembali pada Jumat, 7 Februari 2025, dan masyarakat dapat melakukan pendaftaran melalui aplikasi IKNow untuk memastikan kunjungan yang tertib.

    Berikut adalah tata cara mengunjungi IKN bagi masyarakat umum:

    1. Pengunjung wajib terlebih dahulu untuk mendaftarkan diri melalui aplikasi IKNOW sebelum waktu kunjungan ke Nusantara.

    2. Titik parkir kendaraan pengunjung sekaligus sebagai titik kumpul awal masuk kunjungan ke Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Nusantara ada di Rest Area IKN dan Simpang Trunen (Samping RS Hermina).

    3. Di titik kumpul pengunjung wajib menunjukkan bukti pendaftaran IKNOW yang valid kepada petugas Liaison Officers (LO).

    4. Setelah pemeriksaan, pengunjung didampingi LO melakukan perjalanan menggunakan Electric Vehicle (EV) Bus menuju Plaza Seremoni dan Taman Kusuma Bangsa, perjalanan ini ditempuh dengan durasi 10 menit.

    5. Pengunjung akan turun di Halte Plaza Seremoni Barat di mana pengunjung dapat mengunjungi baik Plaza Seremoni yang berada di sebelah timur dan Taman Kusuma Bangsa yang ada di sebelah barat.

    6. Di Plaza Seremoni, pengunjung dapat menikmati berbagai fasilitas seperti Mini Amphiteater, Forest Trail, Retail Galery, dan Visitor Center.

    7. Di Taman Kusuma Bangsa, pengunjung juga dapat melihat sejumlah landmark penting dari kejauhan seperti Kantor Kemenko, Istana Garuda, Istana Negara, dan Plaza Seremoni;
    Pengunjung dapat kembali ke Rest Area/Simpang Trunen menggunakan EV Bus yang melewati Halte Plaza Seremoni Barat setiap 15 menit.

    Selama kunjungan, pengunjung wajib mematuhi ketentuan yang berlaku.

    Pengunjung wajib menggunakan transportasi umum yang disediakan pada titik kumpul, menjaga kebersihan, dan dilarang merokok.

    Pengunjung juga dilarang memasuki area yang bukan sebagai area berkunjung dan mematuhi seluruh arahan dari petugas di lapangan.

  • Instruksi Prabowo ke Bahlil Soal Pengecer Boleh Jual Elpiji 3 Kilogram Dinilai Sebagai Langkah Tepat – Halaman all

    Instruksi Prabowo ke Bahlil Soal Pengecer Boleh Jual Elpiji 3 Kilogram Dinilai Sebagai Langkah Tepat – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Langkah pemerintah yang kembali mengaktifkan pengecer elpiji 3 kilogram untuk berjualan kembali dinilai sebagai keputusan tepat.

    Ketua Umum Relawan Jokowi Prabowo Gibran (ReJO Pro Gibran) HM Darmizal mengatakan keputusan Presiden Prabowo melalui Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad soal polemik gas elpiji 3 kilogram merupakan respons cepat dari keadaan yang ada.

    “Sejak kemarin polemik larangan pengecer elpiji 3 kilogram dilarang berjualan sudah sangat meresahkan masyarakat. Hari ini terjawab sudah,” kata Darmizal kepada wartawan, Selasa (4/2/2025).

    Menurut Darmizal, langkah yang diambil pemerintah mengaktifkan kembali pengecer elpiji 3 kilogram  untuk berjualan sangat tepat dan sangat membantu masyarakat kecil dalam berbagai aktivitasnya. 

    Gas melon, dikatakan Darmizal, masih menjadi bagian utama dari rantai pasok kehidupan masyarakat luas di Indonesia.

    “Jika langkah tersebut tak diambil dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, kita khawatir akan mengganggu perekonomian rakyat yang diyakini berdampak langsung pada jalannya pemerintahan Prabowo Gibran ke depan,” kata dia.

    Darmizal menyarankan para pembantu Presiden Prabowo harus punya sikap keberpihakan dan sense of crisis untuk merasakan kehidupan keseharian rakyat semesta. 

    Dalam pengambilan keputusan, dia mengatakan tentu saja terlebih dahulu diharuskan berkoordinasi dengan Presiden jika akan mengeluarkan suatu kebijakan yang sangat strategis seperti kebijakan distribusi gas elpiji 3 kilogram ini.

    “Saya curiga, untuk kebijakan ini, tidak ada koordinasi, sehingga begini akibatnya. Presiden yang terkena imbasnya. Alhamdulillah Presiden Prabowo bergerak cepat, tangkas dan bijak dalam menjawab kehendak rakyatnya. Terimakasih Presiden,” ujar Darmizal.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan Kementerian ESDM, untuk mengizinkan kembali pengecer menjual elpiji 3 kilogram. 

    Hal itu diungkapkan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).

    Dasco menyebut hal itu berdasarkan komunikasi dengan Presiden Prabowo.

    “Setelah komunikasi dengan presiden, presiden kemudian telah menginstruksikan kepada SDM untuk per hari ini mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa,” kata Dasco.

    Dasco menyebut kebijakan menjual elpiji 3 kg hanya melalui pangkalan, sebenarnya untuk membenahi harga di pengecer agar tidak mahal.

    Nantinya, pengecer akan menjadi sub-pangkalan, dengan aturan agar harga elpiji 3kg tidak mahal.

    “Pengecer-pengecer itu akan dijadikan sub daripada pangkalan sehingga dengan aturan-aturan yang ada nanti akan menertibkan harga supaya tidak mahal di masyarakat,” ujar Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu.

    “Jadi pengecer yang akan menjadi sub-pangkalan ini akan ditentukan juga harganya sehingga harga di masyarakat itu tidak mahal,” imbuhnya.

    Diketahui, pemerintah sebelumnya melarang pengecer menjual elpiji 3 kilogram per 1 Februari 2025. 

    Akibat kebijakan ini, sejumlah warga di beberapa lokasi di Jakarta mengalami antrean panjang demi mendapatkan elpiji 3 kilogram di pangkalan resmi.

    Buntut kisrut tersebut, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pun dipanggil Presiden Prabowo ke Istana Negara, Jakarta, Selasa (4/2/2025). 

    Bahlil dan Presiden Prabowo melakukan pertemuan selama 2 jam.

    Setelah dipanggil Presiden Prabowo, Bahlil berbicara adanya oknum yang menyalahgunakan elpiji 3 kilogram.

    Mereka diduga menyalahgunakan elpiji bersubsidi untuk kepentingan pribadi.

    “Jujurlah, ada oknum-oknum yang main untuk menyalahgunakan subsidi ini. Masa kita mau biarkan? Masa kita mau kalah dari pemain-pemain ini? kalau saya sih itu aja,” ujar Bahlil.

    Karena itu, kata Bahlil, Presiden Prabowo telah memberikan instruksi untuk memastikan elpiji 3 kilogram tepat sasaran menyasar kalangan masyarakat miskin.

    “Bapak Presiden memerintahkan ke saya sejak dari tadi malam, tadi pagi sampai dengan hari ini. Tugas kami atas arahan bapak presiden adalah memastikan seluruh proses subsidi tepat sasaran,” jelasnya.

    Selain itu, Ketua Umum Partai Golkar itu menyebut Presiden Prabowo juga menginstruksikan agar tata kelola penyaluran gas elpiji 3 kilogram harus baik. 

    Lalu, Bahlil mengaku dirinya juga diminta untuk segera memenuhi kebutuhan elpiji 3 kilogram untuk masyarakat.

    Selain itu, akses terhadap penjualan gas tidak boleh jauh dari masyarakat.

    “Jadi harus dapat jangan jauh-jauh, kata bapak Presiden, makanya kita ubah dari yang tadinya pengecer itu yang tadinya belinya di pangkalan, sekarang kita aktifkan pengecer dengan mengubah nama menjadi subpangkalan dengan kita memberikan fasilitas teknologi agar bisa pantau pengendalian harga berapa yang dia jual, dan kepada siapa agar tidak terjadi penyalahgunaan,” katanya.

  • Produksi Beras Naik 50 Persen, Pemerintah Percepat Serapan Gabah

    Produksi Beras Naik 50 Persen, Pemerintah Percepat Serapan Gabah

    Jakarta, Beritasatu.com – Produksi beras nasional meningkat 50% pada awal 2025 dibandingkan tahun sebelumnya. Pemerintah pun akan mempercepat serapan gabah melalui Bulog.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras dari Januari hingga Maret mencapai 8 juta ton dan diperkirakan mencapai 13-14 juta ton hingga April dengan surplus sekitar 4 juta ton.

    “Presiden meminta agar surplus ini segera diserap oleh Bulog untuk menjaga harga di petani tetap stabil,” ujar Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman seusai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Selasa (4/2/2025).

    Presiden Prabowo menginstruksikan percepatan serapan gabah untuk mencegah anjloknya harga di petani. Amran menyebutkan, di 70% provinsi, harga gabah masih di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP), sedangkan 30% provinsi lainnya sudah di atas HPP karena belum semua daerah memasuki puncak panen.

    “Puncak panen terjadi pada Februari, Maret, dan April. Ini yang harus kita jaga agar petani tidak rugi,” tegasnya.

    Sebagai tindak lanjut, pemerintah mengalokasikan dana Rp 16,6 triliun untuk Bulog tanpa bunga guna mempercepat serapan gabah.

    “Semua kebutuhan Bulog, mulai dari dana, kesiapan gudang, hingga kebijakan sudah diberikan presiden. Jadi tidak ada alasan kita gagal menjalankan program ini,” kata Amran.

    Untuk melindungi petani, pemerintah telah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp 6.500 per kilogram (kg) dan Rp 5.500 per kg untuk jagung.

    “Penggilingan wajib membeli gabah minimal sesuai HPP. Jika ada yang membeli di bawah harga tersebut, akan ada sanksi,” ujarnya mengenai langkah pemerintah mempercepat penyerapan gabah karena produksi beras naik 50%.

    Harga ini disepakati bersama pemerintah, Persatuan Penggilingan Padi (Perpadi), dan organisasi petani guna memastikan kesejahteraan petani tanpa membebani konsumen.

    “Harga ini sudah melalui kesepakatan semua pihak. Petani untung, konsumen tetap tersenyum, dan pengusaha juga bahagia,” jelasnya.

    Selain serapan gabah, pemerintah memastikan stok pangan dalam kondisi aman menjelang bulan Ramadan. Saat ini, Bulog memiliki cadangan beras sebanyak 2 juta ton dan pasokan minyak goreng serta daging juga dalam kondisi stabil.

    “Kita sudah siapkan semua agar harga tetap stabil menjelang bulan suci Ramadan,” tutur Amran.

    Dalam pertemuan Prabowo dengan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), JK memberikan masukan strategis terkait serapan gabah dan pengalaman Revolusi Hijau pada masa lalu.

    “Pak JK banyak pengalaman dan memberikan masukan berharga tentang bagaimana menyerap gabah secara efektif,” pungkas Amran.

    Dengan langkah-langkah penyerapan gabah terkait produksi beras yang naik 50%, pemerintah optimistis dapat menjaga keseimbangan harga pangan, melindungi petani, dan memastikan kebutuhan masyarakat menjelang Ramadan tetap terpenuhi.

  • Wow! Pengecer LPG 3 Kg Kini Ada 370.000, Semuanya Jadi Sub Pangkalan

    Wow! Pengecer LPG 3 Kg Kini Ada 370.000, Semuanya Jadi Sub Pangkalan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebutkan sampai saat ini sudah terdapat 370 ribu pengecer Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kilo gram (kg) yang statusnya akan diubah menjadi sub-pangkalan.

    Dengan status yang berubah menjadi sub pangkalan, maka menurutnya pihaknya dan Pertamina akan melengkapi sub pangkalan ini dengan sistem informasi teknologi. Dampaknya, penjualan LPG 3 kg hingga tingkat sub pangkalan tetap terdata oleh Pertamina.

    “Sekarang begini, ada sekitar 370 ribu supplier sekarang. Ini semuanya kita angkat sebagai sub pangkalan. Kriterianya yang sudah beroperasi kita angkat semua jadi sub pangkalan. Sambil kita lihat ke depan,” jelasnya saat melakukan sidak di pangkalan LPG 3 kg di Palmerah, Jakarta Barat, Selasa (4/2/2025).

    Dia menjelaskan, langkah tersebut diambil tidak lain untuk memastikan penyaluran LPG 3 kg bisa tepat sasaran pada masyarakat yang membutuhkan.

    “Ini dalam rangka memastikan bahwa pangkalan-sub-pangkalan menjalankan apa yang menjadi misi pemerintah untuk rakyat harus mendapat harga LPG 3 kg dengan harga yang terjangkau,” imbuhnya.

    “Supaya siapa yang beli, berapa jumlahnya, berapa harganya itu betul-betul terkontrol. Supaya niat-niat dari oknum-oknum yang tidak sesuai dengan arah tujuan daripada subsidi ini tidak lagi terjadi,” imbuhnya.

    Selain itu, Bahlil mengatakan dengan status sub-pangkalan, diharapkan bisa meminimalisasi praktik culas dari oknum yang tidak bertanggung jawab.

    Tidak main-main, Bahlil menegaskan pihaknya akan memberikan sanksi bagi oknum-oknum yang dimaksud.

    “Andaikan pun ada yang mungkin tidak mengikuti, contoh dia (oknum) jual harganya mahal. Ya nggak boleh dong, harus dikasih sanksi. Jangan harga dibuat mau-maunya, nggak boleh,” tandasnya.

    Seperti diketahui, per 1 Februari 2025 pemerintah melarang penjualan LPG 3 kg melalui pengecer. Warga hanya bisa membeli LPG bersubsidi ini di tingkat pangkalan atau pun agen resmi LPG 3 kg Pertamina.

    Namun sayangnya, kurangnya sosialisasi atas kebijakan ini alhasil menimbulkan kekhawatiran warga atas ketersediaan LPG bersubsidi tersebut. Imbasnya, antrean panjang di agen maupun pangkalan resmi LPG Pertamina mulai terlihat sejak Sabtu, 1 Februari 2025 lalu. Antrean panjang juga masih terlihat hingga Selasa pagi (04/02/2025).

    Kondisi ini pun terpantau sampai Istana Negara. Presiden Prabowo Subianto akhirnya memerintahkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk mengaktifkan kembali pengecer-pengecer LPG 3 kg.

    “Atas arahan Bapak Presiden, yang pertama adalah semua supplier yang ada, kita fungsikan mereka per hari ini. Mulai menjadi sub-pangkalan. Tujuannya apa? Mereka ini akan kita fasilitasi dengan IT. Supaya siapa yang beli, berapa jumlahnya, berapa harganya itu betul-betul terkontrol. Supaya niat-niat dari oknum-oknum yang tidak sesuai dengan arah tujuan dari para subsidi ini tidak lagi terjadi,” ungkap Bahlil, Selasa (4/2/2025).

    “Jadi mulai hari ini, pengecer-pengecer seluruh Indonesia kembali aktif dengan nama sub-pangkalan. Nanti Pertamina dengan ESDM akan membekali mereka sistem aplikasi dan proses mereka menjadi sub-pangkalan tidak dikenakan biaya apapun,” ujarnya.

    (wia)

  • Resmi! Mendagri Putuskan Tanggal Pelantikan Kepala Daerah

    Resmi! Mendagri Putuskan Tanggal Pelantikan Kepala Daerah

    PIKIRAN RAKYAT – Dua bulan lalu, tepatnya 27 November 2024, warga Indonesia serentak menuju TPU terdekat untuk menentukan kepala daerah mereka selanjutnya di Pilkada 2024. Tidak terasa, kini, tahapan pelantikan dan peresmian kepala daerah di seluruh Indonesia sudah semakin dekat.

    Senin, 3 Februari 2025, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian bersamaan dengan Ketua DPRD dan Sekretaris Daerah (Sekda) se-Indonesia melakukan rapat koordinasi (rakor) secara daring.

    Dalam pertemuan ini Mendagri menyampaikan tanggal resmi pelantikan kepala daerah yang jatuh pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025. Pemilihan ini berdasarkan usulan langsung dari Presiden Republik Indonesia (RI) ke-8 Prabowo Subianto.

    “Kita mengancer kira-kira tanggal 18, 19, 20 dan saya melapor kepada Pak Presiden dan presiden menyampaikan beliau memilih tanggal 20 (Februari), hari Kamis.” Ujar Tito saat ditanyai keterangannya dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta.

    Penentuan tanggal ini rupanya disesuaikan dengan putusan dismissal untuk 310 sengketa kepala daerah lainnya yang digelar oleh Mahkamah Konstitusi (MK), di hari ini, 4 Februari 202 dan besok Rabu, 5 Februari 2025.

    “Tanggal 4-5 Februari MK akan menyampaikan putusan dismissal, 6-8 Februari KPU prov/kab/kota akan menetapkan calon terpilih. 9-11 KPU akan menyampaikan calon terpilih ke DPRD. 3 hari kemudian, DPRD akan menyampaikan pengesahan calon terpilih bupati/wabup/walikota/wakil walikota ke gubernur untuk diteruskan ke Mendagri. Dan ke Presiden untuk gubernur/wakil gubernur untuk pengesahan pengangkatan calon terpilih (dismissal MK). Dan calon terpilih akan dilantik Presiden di Istana Negara, 20 Februari 2025.” Jelas Tito dalam zoom meeting.

    Dalam rapat ini, Tito juga menyampaikan rencana lokasi pelantikan kepala daerah yang akan dilaksanakan di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Adapun terkecuali Aceh, yang mana pelantikan akan dilakukan oleh Mendagri atas nama Presiden dan disaksikan oleh Mahkamah Syariah.

    Usulan ini rupanya mendapatkan dukungan dari Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno. Menurutnya, pemilihan tanggal tersebut merupakan solusi terbaik untuk memastikan kejelasan dan pelayanan hukum kepada masyarakat telah terpenuhi.

    Eddy menghargai upaya Presiden RI Prabowo Subianto yang menghormati MK dan pengadilan untuk menyelesaikan persoalan sengketa pilkada terlebih dahulu, “Seperti saya sampaikan sebelumnya bahwa when politics ends, administration begins. Pilkada sudah selesai, dan apa pun latar belakang partai dari kepala daerah, sekarang waktunya seiring sejalan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.” tuturnya.

    Saat ini, pemerintah-pemerintah provinsi, kota, dan daerah di seluruh Indonesia hanya bisa menunggu putusan dismissal MK mengenai siapa yang dapat dilantik untuk akhirnya bisa melakukan acara penyambutan. Mengingat, berdasarkan rekapitulasi Pilkada 2024, terdapat 296 daerah tanpa gugatan dan 249 daerah lainnya memiliki gugatan.***(Talitha Azalia Nakhwah_UNPAD)

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Dasco Soal Erick Thohir Jadi Dewas Danantara

    Dasco Soal Erick Thohir Jadi Dewas Danantara

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad merespons isu Menteri BUMN Erick Thohir menjadi Dewan Pengawas Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara. 

    Dasco mengaku belum mengetahui sosok yang akan mengisi jabatan Dewan Pengawas. Namun, siapapun itu, nantinya akan ditentukan oleh Presiden Prabowo Subianto. 

    “Dewan pengawas atau apapun itu nanti akan ditetapkan oleh Presiden. Sehingga siapa yang akan ditetapkan, kita belum tahu pada saat ini,” jelas Dasco kepada wartawan, Selasa (4/2/2025). 

    Meski demikian, RUU BUMN mengungkap susunan BPI Danantara yang digadang-gadang menjadi cikal bakal superholding BUMN. 

    Merujuk Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 19/2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pemerintah dan DPR mengatur bahwa organ BPI Danantara terdiri atas Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana.  

    Adapun, Dewan Pengawas BPI Danantara terdiri atas Menteri BUMN sebagai Ketua merangkap anggota, perwakilan dari Kementerian Keuangan sebagai anggota, dan pejabat negara atau pihak lain yang ditunjuk oleh Presiden sebagai anggota. Dengan demikian, Menteri BUMN Erick Thohir akan menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas BPI Danantara. 

    Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Pengawas BPI Danantara dibantu oleh sekretariat, komite audit, serta komite etik, komite remunerasi dan sumber daya manusia.

    Masa jabatan Dewan Pengawas BPI Danantara ditetapkan selama 5 tahun dan hanya dapat diangkat kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. 

    “Anggota Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.”

    Danantara Resmi Dibentuk 

    Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) resmi dibentuk setelah Rancangan Undang-Undang (RUU) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) disahkan menjadi UU pada hari ini, Selasa (4/2/2025).

    Erick menyampaikan UU yang merupakan perubahan ketiga atas UU No.19/2003 tentang BUMN itu memiliki sejumlah pokok materi penting. Salah satunya menyangkut BPI Danantara. 

    “Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara secara resmi didirikan dan dibentuk dalam rangka melakukan konsolidasi pengelolaan BUMN, serta mengoptimalisasi pengelolaan dividen dan investasi,” kata Erick di gedung DPR, Selasa (4/2/2025). 

    Menurutnya, BPI Danantara akan melakukan pengelolaan BUMN, baik secara operasional maupun mengoptimalkan pengelolaan dividen dalam membantu pemerintah mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% yang telah dicanangkan pemerintahan Presiden Prabowo. 

    “Tranformasi BUMN melalui pembentukan BPI Danantara merupakan langkah strategis dalam mewujudkan visi bersama Indonesia maju menuju Indonesia emas 2045 melalui sinergi pemerintah, BUMN, dan seluruh pemangku kepentingan,” imbuhnya.

    Merujuk Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 19/2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, klausul BPI Danantara diatur secara spesifik dalam BAB IC tentang Badan Pengelola Investasi. 

    Dalam bab tersebut, modal BPI Danantara ditetapkan paling sedikit Rp1.000 triliun. Angka ini diperoleh berdasarkan laporan tentang modal konsolidasi BUMN tahun buku 2023 yang tercatat sebesar Rp1.135 triliun. 

    “Modal tersebut dapat dilakukan penambahan melalui penyertaan modal negara dan sumber pendanaan lainnya.”

    Terkait dengan aset, Pasal 3I RUU BUMN mengatur bahwa aset BPI Danantara dapat berasal dari penyertaan modal seperti dimaksud dalam Pasal 3F, hasil pengembangan aset Danantara, pemindahtanganan aset negara atau aset BUMN, hibah, atau sumber lain yang sah. Draf RUU revisi UU BUMN juga menegaskan bahwa pihak menapun dilarang untuk melakukan penyitaan terhadap aset BPI Danantara.

    Aturan terkait dengan struktur organisasi BPI Danantara menjadi poin penting berikutnya. Dalam RUU BUMN, organ BPI Danantara dirancang memiliki Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana.

    Dewan Pengawas BPI Danantara terdiri atas Menteri BUMN sebagai Ketua merangkap anggota, perwakilan dari Kementerian Keuangan sebagai anggota, dan pejabat negara atau pihak lain yang ditunjuk oleh Presiden sebagai anggota. Dengan demikian, Menteri BUMN Erick Thohir akan menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas BPI Danantara.

    Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Pengawas BPI Danantara dibantu oleh sekretariat, komite audit, serta komite etik, komite remunerasi dan sumber daya manusia.

    Sementara itu, Badan Pelaksana BPI Danantara akan diduduki oleh dua orang sebagai Kepala BPI Danantara dan Anggota Badan Pelaksana BPI Danantara. Dalam menjalankan tugasnya, Badan Pelaksana BPI Danantara dibantu oleh enam orang Direktur Eksekutif. 

    Presiden Prabowo Subianto telah melantik Muliaman D. Hadad sebagai Kepala BPI Danantara di Istana Negara, Jakarta, Selasa (22/10/2024). Sementara itu, posisi Wakil Kepala BPI Danantara diisi oleh Kaharuddin Djenod Daeng Manyambeang.

  • Prabowo Alokasikan Anggaran Rp48,8 Triliun, Pembangunan IKN Dilanjutkan

    Prabowo Alokasikan Anggaran Rp48,8 Triliun, Pembangunan IKN Dilanjutkan

    loading…

    Presiden Prabowo Subianto memastikan bahwa pembangunan ibu kota Nusantara (IKN) akan terus dilanjutkan dengan mengalokasikan anggaran Rp48,8 triliun. Foto/Setpres

    JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memastikan bahwa pembangunan ibu kota Nusantara (IKN) akan terus dilanjutkan. Dia juga telah mengalokasikan anggaran Rp48,8 triliun untuk periode 2025- 2029.

    Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) usai menghadiri rapat terbatas mengenai IKN pada Senin (3/2/2025).

    “Terkait dengan IKN, ini juga sudah dipastikan akan dilanjutkan dan beliau sendiri juga sudah memastikan akan ada alokasi anggaran besaran kurang lebih Rp48,8 triliun 2025 hingga 2029 ini. Tentu nanti digunakan sesuai dengan pertahapan dan juga rencana yang telah ditetapkan sejak awal,” kata AHY dalam keterangannya,

    AHY juga menyampaikan bahwa tim penguatan yang sebelumnya telah bekerja sama dengan Kementerian PU untuk merancang pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan juga turut hadir pada rapat.

    Setelah merampungkan pembangunan Istana Negara dan Istana Garuda, kata AHY, kini perhatian akan dialihkan pada pembangunan kawasan dan fasilitas legislatif serta yudikatif.

    “Jadi ada beberapa penyesuaian yang mesti membutuhkan waktu tentunya, mudah-mudahan tidak lama lagi bisa difinalisasi dan tentunya setelah itu bisa segera dibangun,” jelasnya.

    Meski begitu, AHY mengatakan bahwa saat ini swasembada pangan, energi dan air, termasuk juga peningkatan kualitas hidup masyarakat menjadi prioritas nasional lima tahun ke depan. Infrastruktur, dalam hal ini, akan memberikan dukungan penuh dalam mewujudkan target-target nasional tersebut.

    “Bukan berarti kemudian infrastruktur di nomor dua-kan. Justru kami harus melakukan prioritas ulang, paling tidak melakukan penyesuaian-penyesuaian agar yang menjadi prioritas utama dari pembangunan nasional 5 tahun ke depan, terutama juga di awal-awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini bisa kami dukung dengan baik,” ungkapnya.

    (shf)

  • Anggarannya Disunat Sampai Rp81 Triliun, Menteri PU Bilang Begini

    Anggarannya Disunat Sampai Rp81 Triliun, Menteri PU Bilang Begini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo buka suara mengenai pemotongan anggaran sekitar Rp81 triliun di kementeriannya, untuk pagu anggaran 2025 ini. Ia berencana mengajukan pengkajian ulang alias review.

    Dody menjelaskan dari surat terakhir yang diterima dari Menteri Keuangan, dibenarkan bahwa diminta untuk melakukan efisiensi senilai Rp 81 triliun. Namun nantinya secara bertahap akan melakukan review anggaran. Sebagai catatan, pagu anggaran Kementerian PU sebelumnya ditetapkan sebesar Rp110,95 triliun untuk tahun 2025.

    “Tapi secara bertahap kita akan review, mana yang kira-kira harus kita ajukan ulang, kita ajukan ulang,” katanya, di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (3/2/2025).

    “Seperti halnya di IKN kan, mana-mana yang harus kita ajukan ulang, kita ajukan ulang,” katanya.

    Sebab, katanya, prioritas saat ini bagaimana program di Kementerian PU bisa mendukung terhadap swasembada pangan, baik pembangunan irigasi dan jalan daerah.

    “Itu kan satu paket ada irigasi, ada jalan daerah. Nanti kita akan ajukan dulu. Jadi secara bertahap, Insya Allah nggak ada perubahan atas program-program kita ke depan di 2025,” kata Dody.

    Dalam kesempatan yang sama, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono, mengungkapkan bakal bersurat ke Menkeu agar anggaranya tak dipangkas. Bahkan ia meminta agar anggaranya untuk pembangunan IKN tetap ditambah sesuai dengan keputusan rapat sebelumnya.

    Menurutnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBD/APBD 2025 dibuat sebelum adanya keputusan Ratas yang digelar pada 21 Januari 2025 lalu.

    “Jadi nanti kami akan mengirim, kami sudah diminta untuk berkirim surat dengan Menteri Keuangan untuk menyesuaikan sesuai dengan yang disetujui oleh Bapak Presiden, Rp 6,3 Triliun plus Rp 8,1 Triliun,” kata Basuki.

    Menurut Basuki awalnya OIKN mendapatkan alokasi pagu anggarannya mencapai Rp 6,3 triliun. Namun dalam keputusan rapat untuk memulai pekerjaan proyek infrastruktur untuk lembaga yudikatif dan legislatif di IKN dibutuhkan anggaran sebesar Rp 8,1 triliun.

    Foto: Kepala OIKN Basuki HadimKepala OIKN Basuki Hadimuljono (kedua kiri) bersama sejumlah menteri usai Rapat Terbatas dengan Presiden Prabowo, di Istana Negara, terkait IKN, Senin (3/2/2025). (CNBC Indonesia/Emir)uljono bersama sejumlah menteri usai Rapat Terbatas dengan Presiden Prabowo, di Istana Negara, terkait IKN, Senin (3/2/2025). (CNBC Indonesia/Emir)
    Kepala OIKN Basuki Hadimuljono (kedua kiri) bersama sejumlah menteri usai Rapat Terbatas dengan Presiden Prabowo, di Istana Negara, terkait IKN, Senin (3/2/2025). (CNBC Indonesia/Emir)

    (dce)