Xcloud.id

Tempat Fasum: Istana Negara

  • Istana Tegaskan Gaji ke-13 dan 14 ASN Bukan Bagian Efisiensi, Pasti Dibayarkan Negara – Page 3

    Istana Tegaskan Gaji ke-13 dan 14 ASN Bukan Bagian Efisiensi, Pasti Dibayarkan Negara – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Istana Negara menyatakan gaji ke-13 dan ke-14 untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) bukan bagian dari efisiensi anggaran yang dimaksud Presiden Prabowo Subianto.

    “Ini Menkeu sudah kasih pernyataan kan? Dan efisiensi yang disampaikan oleh presiden, itu kan tidak termasuk belanja pegawai. Buat gaji pegawai bukan bagian yang diefisienkan,” tutur Kepala Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi di Istana Negara, Jakarta, Jumat (7/2/2025).

    Dia menyatakan, gaji ke-13 dan ke-14 untuk ASN merupakan hak para pegawai yang menjadi kewajiban negara untuk dibayarkan.

    “Jadi gaji ke-13 sama THR Itu merupakan hak dari Pegawai Negeri dan itu akan dibayarkan. Menkeu kan sudah juga beri pernyataan soal itu,” kata Hasan.

    Jagat maya dihebohkan dengan isu penghapusan gaji ke-13 dan ke-14 untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun 2025. Beredarnya pesan berantai di WhatsApp dan unggahan di media sosial memicu pertanyaan dan kekhawatiran di kalangan ASN. Namun, benarkah kabar tersebut?

    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Rini Widyantini, memberikan klarifikasi terkait isu ini. Ia menegaskan bahwa hingga saat ini, pemerintah masih mengkaji kebijakan gaji ke-13 dan THR (gaji ke-14) tahun 2025.

    “Saat ini, kebijakan Gaji Ke-13 dan THR Tahun 2025 sedang disusun dan dibahas instrumen peraturan perundang-undangannya bersama-sama Tim Teknis Kementerian PANRB dan instansi terkait yaitu Kementerian Keuangan dan Kementerian Sekretariat Negara,” jelas Rini.

    Proses pengkajian ini melibatkan Kementerian Keuangan dan Kementerian Sekretariat Negara. Belum ada keputusan final terkait penghapusan atau pemotongan gaji ke-13 dan ke-14. Keputusan resmi akan diumumkan setelah proses pengkajian selesai.

    Perlu digarisbawahi bahwa gaji ke-13 dan THR bukan hanya untuk ASN saja. Prajurit TNI, anggota Polri, pejabat negara, pimpinan dan anggota LNS, serta penerima pensiun juga berhak mendapatkannya.

    Pemberian gaji ke-13 dan THR didasarkan pada penghasilan bulanan aparatur negara yang bersumber dari anggaran belanja pegawai, seperti yang dijelaskan oleh Menpan-RB.

  • Ikuti Perintah Prabowo, Anggaran Kementerian PU untuk IKN Telah Diblokir – Halaman all

    Ikuti Perintah Prabowo, Anggaran Kementerian PU untuk IKN Telah Diblokir – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, mengatakan realisasi anggaran Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) untuk tahun 2025 diblokir. 

    Hal inidisampaikan Dody sesuai mengikuti rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2).

    “Realisasi anggaran IKN kayaknya belum ada. Nanti saya bilang, kan anggaran kita diblokir semua, kok tanya progres ke mana sih, anggarannya nggak ada,” kata Dody.

    Dody menjelaskan bahwa pemblokiran anggaran terjadi karena adanya prioritas pengalokasian dana untuk program lain. 

    Secara berkelakar, dia menyebut salah satu penggunaannya untuk program makan siang menteri.

    “Progresnya, buat beli makan siangnya Pak Menteri, itu progresnya,” ujar Dody.

    Dalam rapat dengan Komisi V DPR, Dody juga memaparkan data progres pembangunan IKN Nusantara hingga 31 Desember 2024. Berdasarkan data tersebut, total anggaran yang dialokasikan untuk proyek tersebut mencapai Rp 40,29 triliun.

    Anggaran tersebut mencakup pengadaan sumber daya air sebesar Rp1,45 triliun, binamarga Rp 18,32 triliun, cipta karya Rp 12,09 triliun, serta perumahan Rp 8,43 triliun.

    Selain itu, Dody mengungkapkan bahwa Kementerian Pekerjaan Umum melakukan pemangkasan anggaran hingga Rp 81,38 triliun. 

    Langkah ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden Prabowo Subianto dalam rangka efisiensi anggaran.

    Semula, pagu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pekerjaan Umum ditetapkan sebesar Rp 110,95 triliun. 

    Namun, setelah pemangkasan, pagu anggaran kementerian tersebut menyusut menjadi Rp 29,57 triliun.

    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menanggapi keputusan Presiden RI Prabowo Subiantoyang memangkas anggaran Badan Otorita IKN (OIKN). 

    Diketahui, anggaran Badan Otorita IKN OIKN dipangkas sebesar 75 persen, atau sekitar Rp 4,8 triliun. Adapun total pagu awal mencapai Rp 6,39 triliun.

    Menurutnya, semua kementerian dan lembaga yang terkait dengan pembangunaninfrastruktur memang mengalami pemangkasan.

    Karenanya, nantinya ada sejumlah penyesuaian dalam pembangunan IKN. 

    “Tentunya pembangunan IKN ini menghadapi berbagai penyesuaian, ada pengurangan dan juga efisiensi di berbagai aspek tentunya ini juga menuntut kita semua untuk benar-benar mengkaji rancang awal atau yangsudah berjalan selama ini,” ujar AHY.

    AHY menjelaskan hal yang terpenting adalah tidak boleh satu pun anggaran negarayang keluar tidak efisien. Sebaliknya, ia meminta semua pihak untuk lebih bijak dalammenentukan urgensi pembangunan.

    “Penekanannya tentu tidak boleh ada yang tidak efisien atau yang sering disebutkebocoran oleh bapak presiden, termasuk juga kita harus bijak untuk menentukanmana yang memiliki urgensi terlebih dahulu,” jelasnya.

    Karenanya, kata AHY, pihaknya mendukung pemerintah dalam mengevaluasi terhadap sejumlah pembangunan yang sedang berlangsung. 

    Nantinya, pemerintah bisa memilihmana yang lebih prioritas dikerjakan lebih dahulu.

    “Jadi prioritas, prioritasnya harus dikaji, harus dievaluasi dan ini juga membutuhkankesediaan dari berbagai kementerian dan lembaga termasuk tentunya dalam sektor infrastruktur kan tidak bicara, tidak hanya bicara IKN ya tapi juga pembangunanberbagai projek lainnya,” jelasnya.

    “Apakah proyek yang sudah berjalan secara reguler selama ini, pemeliharaan termasukjuga hal-hal yang mau dibangun baru ke depan. Jadi ini harus kita evaluasi semua,” imbuhnya.

    Lebih lanjut, AHY menambahkan pihaknya juga sudah melakukan rapat terbatasdengan Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara pada Senin (3/2). 

    Dalam ratasitu, adapula Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggono dan Kepala OIKN Basuki Hadimuljono. 

    Saat itu, Presiden RI Prabowo Subianto meminta agar adanya pengkajianterhadap sejumlah hal mengenai pembangunan IKN. 

    “Jadi berdasarkan rapat terbatas beberapa minggu lalu di Bulan Januari, pak presidenjuga meminta kami untuk kembali melakukan review terhadap sejumlah aspek termasukjuga desainnya, kelanjutan pembangunan IKN terutama untuk fasilitas atau kawasanlegislatif dan juga yudikatif,” pungkasnya.  (Tribun Network/fer/igm/wly)

  • Temui Prabowo, DEN Laporkan Dampak Kebijakan Trump pada Ekonomi Nasional

    Temui Prabowo, DEN Laporkan Dampak Kebijakan Trump pada Ekonomi Nasional

    Jakarta, Beritasatu.com – Dewan Ekonomi Nasional (DEN) bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto untuk membahas dampak kebijakan Presiden AS Donald Trump terhadap ekonomi Indonesia.

    Dalam pertemuan ini juga dibahas potensi risiko serta langkah strategis yang perlu diambil Indonesia dalam menghadapi dinamika ekonomi global.

    Anggota DEN Septian Hario Seto menyampaikan, diskusi dengan Presiden Prabowo mencakup berbagai aspek kebijakan Trump, terutama terkait tarif perdagangan, kebijakan imigrasi, dan dampaknya terhadap ekonomi Indonesia.

    “Kami telah melaporkan secara detail kepada Bapak Presiden mengenai potensi dampak dari kebijakan Trump, baik positif maupun negatifnya. Bapak Presiden juga telah memberikan arahan untuk menyiapkan langkah-langkah strategis,” ujar Seto seusai bertemu Prabowo di Istana Negara, Kamis (6/2/2025).

    Anggota DEN Chatib Basri yang turut hadir dalam pertemuan ini menjelaskan, salah satu risiko utama yang dihadapi Indonesia adalah kebijakan deportasi imigran ilegal di AS.

    Banyak pekerja dengan upah rendah di AS berasal dari kelompok undocumented workers. Jika mereka dipulangkan, upah tenaga kerja di AS bisa meningkat, menyebabkan inflasi yang lebih tinggi.

    “Dampaknya, The Fed mungkin akan menaikkan suku bunga, yang bisa memperkuat dolar AS. Hal ini berpotensi memberikan tekanan pada ekonomi Indonesia, terutama dalam stabilitas nilai tukar dan investasi,” jelas Chatib.

    Untuk menghadapi tantangan ini, DEN merekomendasikan reformasi struktural guna meningkatkan daya saing ekonomi nasional.

    Langkah yang diusulkan meliputi penyederhanaan perizinan, perbaikan iklim investasi, serta percepatan implementasi GovTech untuk meningkatkan efisiensi birokrasi.

    “Jika digitalisasi dalam pelayanan publik dapat dipercepat, maka hambatan birokrasi bisa diminimalkan. Presiden mendukung penuh langkah-langkah ini untuk memperkuat daya saing Indonesia di tengah ketidakpastian global,” kata Chatib terkait kebijakan Trump.
     

  • Aminuddin-Ina Buchori Ditetapkan sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Probolinggo

    Aminuddin-Ina Buchori Ditetapkan sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Probolinggo

    Probolinggo (beritajatim.com) – Pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Probolinggo terpilih, Aminuddin-Ina Buchori, resmi ditetapkan dalam rapat pleno terbuka yang digelar di Gedung Paseban Sena, Kota Probolinggo, Kamis (6/2/2025).

    Ketua KPU Kota Probolinggo, Radfan Faisal, memimpin langsung jalannya rapat pleno. Dalam sambutannya, Radfan menyampaikan bahwa penetapan ini merupakan tindak lanjut dari hasil Pilkada Kota Probolinggo 2024.

    “Dengan ditetapkannya pasangan Aminuddin-Ina Buchori sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih, maka proses Pilkada Kota Probolinggo telah selesai,” ujar Radfan.

    Radfan juga menyampaikan bahwa surat usulan pengesahan hasil rapat pleno akan segera disampaikan kepada DPRD Kota Probolinggo. Selanjutnya, DPRD akan melakukan proses pelantikan yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2025 di Istana Negara.

    Sementara itu, Aminuddin dan Ina Buchori menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh masyarakat Kota Probolinggo yang telah memberikan kepercayaan kepada mereka. Mereka juga berjanji akan segera menjalankan tugas sebagai pemimpin kota.

    “Kami akan segera menyusun program kerja 100 hari pertama untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” kata Aminuddin.

    Beberapa program prioritas yang akan dilakukan adalah penyederhanaan perizinan, peningkatan pelayanan publik, serta penanganan masalah sampah. Aminuddin juga berjanji akan melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam pembangunan Kota Probolinggo.

    “Kami akan melibatkan RT dan RW dalam setiap program pembangunan. Mereka adalah ujung tombak dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” tambahnya.

    Dengan ditetapkannya pasangan Aminuddin-Ina Buchori sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Probolinggo, diharapkan dapat membawa perubahan positif bagi Kota Probolinggo. (ada/but)

  • Anggaran Diblokir, Menteri PU Pusing Ditanya Progres IKN

    Anggaran Diblokir, Menteri PU Pusing Ditanya Progres IKN

    GELORA.CO -Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo agak sedikit geram ketika ditanya wartawan mengenai progres pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

    Ia menegaskan bahwa anggaran untuk IKN kini masih diblokir imbas efisiensi yang digaungkan Kementerian Keuangan.

      

    “Progres gimana sih? Anggarannya enggak ada (ditanya) progres,” tegas Dody kepada wartawan usai rapat dengan Komisi V DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 6 Februari 2025.

    Meredakan emosinya, Dody pun berkelakar bahwa progres yang ada hanya untuk “makan siang menteri.” 

    Kendati demikian, Dody tetap menjelaskan progres pembangunan IKN pada tahun 2024, tercatat mencapai 87,9 persen dari alokasi anggaran tahun lalu.

    Untuk 2024, dukungan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum untuk IKN sebesar Rp 40,29 triliun. 

    Di sisi lain meskipun anggaran untuk 2025 diblokir, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), memastikan pembangunan IKN tetap berlanjut.

    “Setelah menyelesaikan pembangunan Istana Negara dan Istana Garuda, fokus kini beralih ke pembangunan kawasan serta fasilitas legislatif dan yudikatif,” jelas AHY.

    Kini pembangunan IKN juga menjadi tugas pokok Otoritas Ibu Kota Nusantara (OIKN) di bawah pimpinan Basuki Hadimuljono. 

  • Budi Djiwandono Tepis Bahas Reshuffle Kabinet Saat Bertemu Prabowo di Istana

    Budi Djiwandono Tepis Bahas Reshuffle Kabinet Saat Bertemu Prabowo di Istana

    Jakarta –

    Waketum Gerindra Budisatrio Djiwandono menepis membahas reshuffle kabinet saat bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta. Budi mengaku tidak mendengar adanya rencana reshuffle.

    “Nggak ada, nggak ada (bahas reshuffle),” kata Budisatrio di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

    “Saya nggak tahu itu desas-desus dari mana ya. Sama sekali tidak ada,” jawab Budisatrio saat ditanya perihal rencana reshuffle kabinet oleh Prabowo.

    Budisatrio mengatakan ada atau tidaknya reshuffle merupakan hak prerogatif presiden. Ia menekankan sebagai Ketua Fraksi Gerindra DPR, dirinya hanya membahas seputar kegiatan HUT Gerindra yang telah berjalan di DPR.

    “Kita selalu mengikuti kerja Pak Presiden. Saya rasa teman-teman bisa mengikuti dan Pak Prabowo yakin dengan timnya. Apa pun nanti itu adalah kebijakan dan hak prerogatif presiden,” ujarnya.

    “Kami selaku pimpinan fraksi tadi cuma berdiskusi melaporkan tadi kegiatan fraksi di DPR RI terkait ulang tahun Gerindra,” lanjut Budisatrio.

    Presiden Prabowo sebelumnya berkali-kali bicara akan menindak jajarannya yang tidak patuh dan melakukan penyelewengan saat berpidato di Harlah ke-102 NU. Apakah ada potensi reshuffle usai 100 hari pertama kabinetnya bekerja?

    Hal itu sempat ditanyakan ke Prabowo usai acara. Namun, Prabowo tidak menjawab lugas.

    “Bahasa Indonesia kan jelas kan?” kata Prabowo di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (5/2).

    “Kepentingan hanya untuk bangsa rakyat, tidak ada kepentingan lain yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat ya saya akan singkirkan,” ujar Prabowo.

    (eva/whn)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Ketua DPRD Bogor Akan Serahkan Berkas Hasil Paripurna Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

    Ketua DPRD Bogor Akan Serahkan Berkas Hasil Paripurna Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

    JABAR EKSPRES  – Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara, mengungkapkan bahwa berkas hasil rapat paripurna penetapan Bupati dan Wakil Bupati terpilih akan segera diserahkan ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada hari Kamis (6/2).

    Hal ini setelah Sastra mengikuti pertemuan virtual dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), yang meminta agar berkas tersebut segera dikirimkan, mengingat banyaknya daerah yang juga menyelenggarakan pemilihan kepala daerah serentak.

    “Mungkin besok langsung dikirim. Kemarin dalam pertemuan Zoom, Kemendagri meminta agar kami segera mengirimkan berkas tersebut karena banyaknya kabupaten dan kota yang melakukan pemilihan serentak,” ujar Sastra di Gedung DPRD Kabupaten Bogor, Rabu (5/2).

    Ia menambahkan bahwa berkas akan dikirimkan melalui Pemprov Jawa Barat untuk diteruskan ke Kemendagri.

    BACA JUGA; Ketua DPRD Bogor Minta Pemkab dan Warga Waspada Cuaca Ekstrem

    “Sebelum hasil rapat ini selesai, kami akan segera menyampaikan surat kepada Gubernur Jawa Barat,” lanjutnya.

    Meski ada ketentuan bahwa KPU dan DPRD memiliki waktu tiga hari untuk menyerahkan berkas, Sastra menegaskan pentingnya untuk segera mengirimkan berkas agar mendapat prioritas.

    “Walaupun ada waktu tiga hari, kami ingin mengirimkan secepatnya agar tidak tertunda dan mendapat nomor antrian yang pertama,” jelasnya.

    Sastra juga mengonfirmasi bahwa kepala daerah terpilih, Rudy Susmanto-Ade Ruhandi, akan ikut dalam pelantikan serentak pada 20 Februari di Istana Negara, Jakarta.

    Sebagai informasi, KPU Kabupaten Bogor telah menetapkan Rudy Susmanto-Ade Ruhandi sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih, yang kemudian dilanjutkan dengan rapat paripurna oleh DPRD Kabupaten Bogor pada Rabu (5/2).

  • Pandu Sjahrir Bicara Soal Rumor Jadi Bos Danantara

    Pandu Sjahrir Bicara Soal Rumor Jadi Bos Danantara

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Umum Asosiasi Fintech Indonesia Pandu Sjahrir mengaku belum mengetahui soal komposisi pengurus Badan Pengelola Investasi Danantara.

    Pandu Sjahrir mengungkapkan dalam rapat hanya fokus mengenai pengembangan mobil listrik dari hulu hingga hilir.

    Hal ini disampaikannya usai melaksanakan rapat bersama Presiden Prabowo Subianto terkait perkembangan investasi kendaraan listrik di Indonesia di Istana Negara, Kamis (6/2/2025).

     “Tadi hanya ngomongin soal mobil nasional saja,” imbuh Pandu kepada wartawan.

    Bahkan, Pandu mengaku belum mengetahui namanya telah masuk ke struktur dari Danantara. “Belum tahu. Belum tahu,” pungkas Pandu.

    Sebagaimana diketahui, sebelumnya Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memberikan sinyal Pandu Sjahrir akan menjadi bos Danantara.

    Maruarar atau akrab disapa Ara, melalui unggahan di akun Instagram miliknya, beberapa kali membagikan momen bersama keponakan Luhut Binsar Pandjaitan itu.

    Salah satunya adalah foto yang memperlihatkan keduanya saling berjabat tangan. Berdasarkan keterangan foto yang diunggah pada Senin (3/2/2025) tersebut, Ara menyebut Pandu Sjahrir dengan label ‘Bos’ Danantara.

    “Diskusi dengan Pak Pandu Bos Danantara untuk pembiayaan perumahaan. Semoga bermanfaat untuk Rakyat Indonesia sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo,” tulis unggahan akun @maruararsirait.

    Rumor Pandu Sjahrir masuk ke dalam jajaran petinggi Danantara telah bergulir sejak lama. Salah satunya ketika Pandu beberapa kali terlihat jalan bareng Kepala BPI Danantara Muliaman Hadad terutama saat bertemu Prabowo di Istana.

    Sementara itu, dalam perkembangan sebelumnya, salah seorang narasumber Bisnis mengatakan Pandu akan menjadi Chief Operating Officer Danantara.

  • Iuran BPJS Kesehatan Kemungkinan Akan Naik Tahun Depan – Halaman all

    Iuran BPJS Kesehatan Kemungkinan Akan Naik Tahun Depan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Tarif Iuran BPJS Kesehatan diperkirakan akan kembali naik mulai tahun 2026 mendatang. 

    Isyarat tersebut dikemukakan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin kepada awak media usai bertemu Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2025).

    Budi mengatakan, keuangan BPJS Kesehatan tahun 2025 hingga kini masih mampu membiayai layanan kesehatan sehingga tak ada kenaikan tarif iuran.

    “Itu BPJS saya sudah bilang ke Bapak (Presiden RI Prabowo Subianto) kalau hitung-hitungan kami sama Bu Menkeu 2025 harusnya aman.

    Di 2026 kemungkinan mesti ada adjusment di tarifnya. Saya minta waktu beliau nanti kalau hitung-hitungannya sudah pas mau menghadap ke Bu Menkeu untuk menjelaskan,” katanya usai bertemu Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2025).

    Budi menjelaskan, penyesuaian tarif iuran BPJS Kesehatan tahun 2026 masih dibahas antara Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, dan BPJS Kesehatan. 

    Lantas menekankan, jika pemerintah belum menetapkan besaran kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan tahun 2026 tersebut. 

    “Belum, belum ada angkanya. Makanya mesti hadap beliau tapi udah dikasih waktunya nanti aku sama Bu Ani (Menkeu Sri Mulyani),” ungkapnya. 

    Disis lain, ia juga memastikan penyesuaian tarif iuran BPJS Kesehatan tak terkait dengan pemberlakuan kelas rawat inap standar (KRIS).

    “Tidak ada hubungannya sama KRIS,” imbuhnya. 

    Rincian Iuran BPJS Kesehatan 2025

    Mulai Juli 2025 kelas 1,2,3 BPJS Kesehatan dihapus. Lantas berapa jumlah iuran BPJS Kesehatan saat ini? 

    Kini sistem kelas dalam BPJS Kesehatan diubah dengan menggantinya menjadi sistem Kelas Rawat Inap Standar atau KRIS.

    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memberikan kabar terbaru mengenai perkembangan implementasi layanan KRIS.

    Dia mengatakan sistem BPJS tanpa kelas itu sudah mulai diimplentasikan bertahap tahun lalu.

    “BPJS KRIS harusnya akan diimplementasikan mulai tahun ini ya, tapi bertahap kan 2 tahun,” kata Budi dikutip Sabtu (4/1/2025).

    Budi juga mengatakan mengenai tarif yang kemungkinan diterapkan dalam sistem BPJS KRIS.

    Dia mengatakan tarif BPJS Kesehatan kemungkinan tidak akan berubah dari sebelumnya.

    “Tarifnya belum ditentuin tapi harusnya tak ada perubahan karena didesain dengan harga yang sama,” kata Budi.

    Sebagaimana diketahui, pemerintah resmi akan mengubah sistem kelas BPJS 1, 2 dan 3 yang selama ini berlaku. Sebagai gantinya, pemerintah akan menerapkan KRIS, sebuah sistem di mana semua pasien mendapatkan kelas rawat inap yang sama.

    Keputusan penghapusan kelas BPJS ditetapkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

    Sistem KRIS akan diterapkan secara bertahap dengan target penerapan total pada 30 Juni 2025. Selanjutnya iuran untuk peserta akan secara resmi ditetapkan pada 1 Juli 2025.

    Bagaimana dengan iuran saat ini? Besaran iuran saat ini belum ada perubahan hingga ada kabar dari pemerintah lebih lanjut.

    Selama masa transisi iuran akan berlaku seperti sebelumnya. Aturan terkait iuran sebelumnya tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022.

    Di dalamnya juga dimuat soal pembayaran paling lambat tanggal 10 setiap bulannya, dan tidak ada denda telat membayar mulai 1 Juli 2026.

    Denda dikenakan jika dalam 45 hari sejak status kepesertaan diaktifkan kembali, peserta mendapatkan layanan kesehatan rawat inap.

    Dalam aturan itu, skema iuran dibagi dalam beberapa aspek. Berikut penjelasannya:

    1. Peserta Penerima Bantun Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan yang iurannya dibayarkan langsung oleh Pemerintah.

    2. Iuran bagi peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) yang bekerja pada Lembaga Pemerintahan terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI, anggota Polri, pejabat negara, dan pegawai pemerintah non pegawai negeri sebesar 5 persen dari Gaji atau Upah per bulan dengan ketentuan 4 persen dibayar oleh pemberi kerja dan 1 persen dibayar oleh peserta.

    3. Iuran peserta PPU yang bekerja di BUMN, BUMD dan Swasta sebesar 5?ri Gaji atau Upah per bulan dengan ketentuan 4 persen dibayar oleh Pemberi Kerja dan 1 persen dibayar oleh Peserta.

    4. Iuran keluarga tambahan PPU terdiri dari anak keempat dan seterusnya, ayah, ibu dan mertua, besaran iuran sebesar sebesar 1?ri dari gaji atau upah per orang per bulan, dibayar oleh pekerja penerima upah.

    5. Iuran bagi kerabat lain dari PPU seperti saudara kandung/ipar, asisten rumah tangga, dan lainnya, peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) serta iuran peserta bukan pekerja ada perhitungannya sendiri, berikut rinciannya:

    a. Sebesar Rp 42.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III.

     Khusus untuk kelas III, bulan Juli – Desember 2020, peserta membayar iuran sebesar Rp 25.500. Sisanya sebesar Rp 16.500 akan dibayar oleh pemerintah sebagai bantuan iuran.
    Per 1 Januari 2021, iuran peserta kelas III yaitu sebesar Rp 35.000, sementara pemerintah tetap memberikan bantuan iuran sebesar Rp 7.000.

    b. Sebesar Rp 100.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II.

    c. Sebesar Rp 150.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I.

    6. Iuran Jaminan Kesehatan bagi Veteran, Perintis Kemerdekaan, dan janda, duda, atau anak yatim piatu dari Veteran atau Perintis Kemerdekaan, ditetapkan sebesar 5?ri 45 persen  gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang III/a dengan masa kerja 14 tahun per bulan, dibayar oleh Pemerintah.

    Laporan Reporter: Alfian Firmansyah | Sumber: Warta Kota

  • Ancaman Presiden Prabowo untuk Institusi yang Korupsi: Bersihkan Dirimu sebelum Kau Dibersihkan

    Ancaman Presiden Prabowo untuk Institusi yang Korupsi: Bersihkan Dirimu sebelum Kau Dibersihkan

    TRIBUNJATIM.COM, JAKARTA – Presiden RI, Prabowo Subianto memberikan ancaman untuk aparat penegak hukum dan institusi.

    Ultimatum itu diberikan agar mereka membersihkan diri dari korupsi.

    Menurut Prabowo, dirinya sudah memberikan kesempatan di 100 hari pertama pemerintahannya.

    Ia menambahkan, di masa itu, ia masih tidak menindak.

    Sekarang ia meminta semua berbenah.

    “Jadi 100 hari pertama kami akan baik, dalam arti saya berharap ada kesadaran. Saya pernah menyampaikan, seluruh aparat, seluruh institusi, bersihkan dirimu sebelum kau dibersihkan,” ujar Prabowo dalam resepsi Harlah ke-102 Nahdlatul Ulama (NU) di Istora Senayan, Jakarta pada Rabu (5/2/2025) malam.

    Ketua Umum Partai Gerindra itu mengingatkan seluruh aparat bahwasanya kesetiaan mereka hanyalah untuk bangsa dan masyarakat Indonesia.

    Dia mengingatkan aparat tidak boleh menjadi pihak yang menghalangi kebijakan kerakyatan.

    Bahkan, kata Prabowo, dirinya pun mengancam akan menindak langsung siapa pun aparat yang berani menghalangi kebijakan untuk rakyat.

    “Saya ingatkan semua aparat, kesetiaanmu adalah kepada bangsa dan rakyat Indonesia.  Kalau kau tidak setia kepada rakyat Indonesia, kalau kau menghalangi kebijakan-kebijakan yang untuk membawa rakyat Indonesia, saya akan tindak saudara-saudara sekalian,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Prabowo meminta para menteri kabinet merah putih untuk tidak ragu dalam mengambil sikap.

    Dia pun mengingatkan bawahannya untuk terus bekerja demi rakyat Indonesia.

    “Saya minta menteri-menteri, pemimpin-pemimpin lembaga tidak ragu-ragu. Saudara-saudara, kita hanya berkerja untuk bangsa dan negara dan rakyat Indonesia,” pungkasnya.

    Kerap Singgung soal Korupsi Saat Berpidato

    Ini bukan pertama kalinya Prabowo kerap menyinggung soal korupsi dalam setiap pidatonya.

    Dalam pidato pelantikannya sebagai Presiden RI 20 Oktober 2024 lalu, Prabowo bahkan mengakui kebocoran anggaran dana negara akibat dari banyaknya pejabat publik dan pebisnis yang melakukan korupsi.

    “Banyak kebocoran-kebocooran dari anggaran kita, penyimpangan, kolusi di antara para pejabat politik, pejabat pemerintah, di semua tingkatan dengan pengusaha-pengusaha yang nakal, yang tidak patriotik,” kata Prabowo.

    Menurutnya, korupsi merupakan salah satu tantangan yang harus diatasi karena sangat membahayakan masa depan bangsa Indonesia.

    Pada Puncak Hari Guru Nasional 2024, Kamis (28/11/2024) lalu, Prabowo juga memberikan peringatan agar aparat tidak korupsi.

    “Saya memberi peringatan, korupsi harus berhenti di Republik Indonesia!” katanya.

    Prabowo memaparkan para guru, pekerja, petani, nelayan, dan seluruh rakyat membutuhkan kualitas hidup yang baik.

    Kualitas hidup yang baik membutuhkan pemerintahan yang bersih.

    “Kabinet Merah Putih, Pemerintahan yang saya pimpin, tidak akan ada toleransi kepada korupsi, dan pencurian, dan penyelewengan. Berhenti, berhenti, berhenti!” ujarnya.

    Prabowo juga menyinggung pemberantasan korupsi saat bertemu dengan 50 pengusaha asal Amerika Serikat (AS) di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (3/12/2024) lalu.

    Presiden Prabowo Subianto menyatakan tidak akan ada toleransi untuk korupsi maupun hal-hal negatif yang berpotensi menghambat investasi.