Xcloud.id

Tempat Fasum: Istana Negara

  • 24 Kepala Daerah Absen Hari Pertama Pemeriksaan Kesehatan di Kemendagri

    24 Kepala Daerah Absen Hari Pertama Pemeriksaan Kesehatan di Kemendagri

    Jakarta, Beritasatu.com – Sebanyak 24 kepala daerah tidak menghadiri pemeriksaan kesehatan hari pertama yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta, Minggu (16/2/2025). Padahal, Kemendagri telah mengundang 239 kepala daerah untuk menjalani tes kesehatan yang dianggap penting sebagai persiapan sebelum pelantikan.

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengungkapkan 215 kepala daerah hadir dan mengikuti pemeriksaan, sedangkan 24 lainnya absen karena berbagai alasan, termasuk agenda mendesak.

    “Kami mengundang 239 kepala daerah, tetapi ada 24 yang berhalangan hadir. Beberapa sudah menyampaikan izin dan kemungkinan akan mengikuti pemeriksaan pada hari kedua,” ujar Bima Arya di Kantor Kemendagri.

    Pemeriksaan kesehatan gelombang kedua akan berlangsung pada Senin (17/2/2025) pukul 08.00 WIB, mencakup kepala daerah dari Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, dan Papua.

    Dari hasil pemeriksaan hari pertama, Bima Arya menyebut beberapa kepala daerah memiliki riwayat operasi dan akan mendapatkan perhatian khusus dari tim medis selama retret di Magelang.

    “Tidak ada catatan khusus, tetapi ada beberapa kepala daerah dengan riwayat operasi yang akan mendapat atensi dari tim medis saat retret,” jelasnya terkait pemeriksaan kesehatan di Kemendagri.

    Salah satu kepala daerah yang absen adalah gubernur terpilih Jakarta Pramono Anung Wibowo. Namun, ia telah mengirimkan hasil Medical Check-Up (MCU) ke Kemendagri.

    “Pak Pramono sudah mengirimkan hasil MCU-nya. Jika berkenan, beliau masih bisa menyusul untuk pemeriksaan kesehatan di Kemendagri,” ujarnya.

    Bima Arya menegaskan, hasil MCU Pramono Anung sudah memenuhi syarat untuk mengikuti retret di Magelang setelah pelantikan.

    Setelah pemeriksaan kesehatan selesai, kepala daerah terpilih akan mengikuti pengarahan di Monumen Nasional (Monas) pada Selasa (18/2/2025). Selanjutnya, pelantikan kepala daerah oleh Presiden Prabowo Subianto akan digelar di Istana Negara pada Kamis (20/2/2025).

    Seusai dilantik, seluruh kepala daerah yang telah mengikuti pemeriksaan kesehatan di Kemendagri akan berangkat ke Akmil Magelang untuk menjalani retret selama tujuh hari, mengikuti jejak para menteri Kabinet Indonesia Maju.

  • Usai Tes Kesehatan, Supian Suri: Alhamdulillah Bagus Semua Megapolitan 16 Februari 2025

    Usai Tes Kesehatan, Supian Suri: Alhamdulillah Bagus Semua Megapolitan 16 Februari 2025

    Usai Tes Kesehatan, Supian Suri: Alhamdulillah Bagus Semua
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Wali Kota Depok terpilih,
    Supian Suri
    , mengaku hasil cek kesehatannya di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, pada Minggu (16/2/2025) menunjukkan hasil yang bagus.
    “Tiga hal, tensi, gula darah, sama kolestrol. Tapi, Alhamdulillah bagus semua,” ucap Supian saat diwawancarai
    Kompas.com
    di lokasi.
    Dengan hasil cek kesehatan yang bagus, Supian yakin bisa mengikuti pelantikan sebagai Wali Kota Depok di Istana Negara, Selasa (20/2/2025) dengan lancar.
    “Jadi, Insyaallah kuat berdiri buat pelantikan besok,” tutur Supian.
    Di sisi lain, Supian mengaku tak melakukan persiapan khusus untuk menjalani pelantikan nanti.
    Namun, ia begitu bersemangat karena akhirnya mendapat kesempatan lagi untuk melayani masyarakat Depok.
    “Enggak ada persiapan khusus sih, yang pasti kami posisinya bersemangat, Insyaallah bisa melayani masyarakat secara maksimal bersama Pak Chandra,” terang dia.
    Kemudian, Supian menilai dengan adanya kegiatan retreat (orientasi kepala daerah) di Magelang, Jawa Tengah, bisa membuat ia semakin mantap dalam menjalani tugas sebagai kepala daerah.
    “Nanti kan juga akan mendapat pemantapan di Magelang jadi bisa semakin memantapkan kami,” pungkas Supian.
    Sebagai informasi, seluruh kepala daerah diwajibkan melakukan cek kesehatan di Kantor Kemendagri sebelum pelantikan, Kamis (20/2/2025).
    Seharusnya, pelantikan ini sudah dilaksanakan sejak kemarin, Sabtu (15/2/2025).
    Ada sekitar 481 kepala daerah yang harus menjalani cek kesehatan.
    Namun, khusus di hari ini, hanya ada 239 kepala daerah yang terdaftar untuk melakukan cek kesehatan.
    Sementara sisanya lagi akan melaksanakan cek kesehatan di esok hari.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bupati Trenggalek Ditunjuk sebagai Pjs Ketua Umum APKASI, Mas Ipin Ajak Sukseskan Program Pemerintah

    Bupati Trenggalek Ditunjuk sebagai Pjs Ketua Umum APKASI, Mas Ipin Ajak Sukseskan Program Pemerintah

    Laporan Wartawan TribunJatim.com, Sofyan Arif Candra

    TRIBUNJATIM.COM, TRENGGALEK – Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin ditunjuk sebagai sebagai Penjabat Sementara (Pjs) Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) untuk sisa masa bakti 2021-2026, Sabtu (15/2/2025).

    Penunjukkan tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas berakhirnya jabatan Ketua Umum APKASI Sutan Riska Tuanku Kerajaan yang segera memasuki masa purna tugas sebagai Bupati Dharmasraya.

    Penunjukan Bupati Trenggalek menjadi Pjs. Ketua Umum APKASI tersebut dilakukan pada Rapat Dewan Pengurus I di Kantor APKASI di The Bellagio Boutique Mall Mega Kuningan Barat, Jakarta, Sabtu (15/2/2025).

    Mas Ipin, sapaan akrab Mochamad Nur Arifin akan melaksanakan tugas sebagai Pjs hingga terpilihnya Ketua Umum APKASI pada Musyawarah Nasional (Munas) pada 30 Mei 2025 di Kabupaten Minahasa Utara.

    “Sebagai Pjs. Ketua Umum saya mengajak seluruh bupati untuk ikut merayakan HUT APKASI sekaligus melaksanakan Munas, pada tanggal 30 Mei 2025,” kata Mas Ipin, Sabtu (15/2/2025).

    Dalam kesempatan itu politisi PDI Perjuangan tersebut juga mengucapkan selamat kepada para bupati dan wakil bupati terpilih pada Pilkada 2024 yang akan dilantik oleh Presiden RI di Istana Negara pada 20 Februari.

    “Semoga kita semua bisa mengemban amanah rakyat dan kita bisa sukseskan program pemerintah, dalam hal ini Bapak Presiden Prabowo Subianto,” tutupnya. 

    Kabupaten Trenggalek sendiri baru saja menjadi tuan rumah HUT Apkasi ke 24 dan Pemilihan Putri Otonomi Indonesia (POI) tahun 2024 pada bulan Juni 2024 lalu.

    Acara tersebut digelar selama lima hari dengan pemilihan lokasi acara di sejumlah destinasi wisata eksotik di Bumi Menak Sopal.

    Mulai dari Tebing Kepuh, di Desa Sukorejo, Kecamatan Gandusari, hingga sejumlah pantai di Kecamatan Watulimo

  • Profil Viman Alfarizi, Keponakan Bos PO Primajasa Jadi Wali Kota Tasikmalaya Terpilih Bandung 15 Februari 2025

    Profil Viman Alfarizi, Keponakan Bos PO Primajasa Jadi Wali Kota Tasikmalaya Terpilih Bandung 15 Februari 2025

    Profil Viman Alfarizi, Keponakan Bos PO Primajasa Jadi Wali Kota Tasikmalaya Terpilih
    Tim Redaksi
    TASIKMALAYA, KOMPAS.com
    –
    Viman Alfarizi Ramadhan
    , pria berusia 37 tahun asal Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, merupakan cucu pemilik perusahaan bus ternama di Jakarta, yaitu Mayasari Grup, Engkud Mahfud.
    Viman juga merupakan keponakan pemilik bus Primajasa, Amir Mahfud, yang saat ini menjabat sebagai Ketua
    Partai Gerindra
    Jawa Barat.
    Viman Alfarizi, salah satu kader Gerindra, menjadi pemenang di Pilkada Kota Tasikmalaya 2024 berpasangan dengan Dicky Candra, meraih 193.225 suara sesuai hasil pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.
    Viman menjadi
    Wali Kota Tasikmalaya
    termuda, sekaligus Partai Gerindra menjadi penguasa pemerintahan legislatif dan eksekutif di Kota Tasikmalaya.
    Seperti diketahui, para kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024 akan dilantik pertama kalinya bersamaan dengan gubernur oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara pada 20 Februari 2025.
    Momen ini pernah diakui Viman sebagai kebanggaan tersendiri karena bisa dilantik langsung oleh Presiden dan Wakil Presiden.
    “Yang jelas sangat senang sekali, karena saat ada momen pelantikan pertama kalinya kepala daerah bupati/wali kota langsung oleh Presiden RI, saya salah satu nantinya di Kota Tasikmalaya,” jelas Viman kepada Kompas.com di Kota Tasikmalaya, Selasa (3/2/2025).
    Alumni UGM dan satu periode menjabat sebagai anggota DPRD Jabar, Viman selama ini dikenal sebagai aktivis sosial di samping dikenal sebagai pengusaha dengan terjun langsung di bisnis beberapa perusahaan otobus terkenal naungan Mayasari Grup.
    Viman sendiri membentuk dan menjabat langsung sebagai Presiden Direktur Primajasa Foundation yang memberikan beasiswa penuh sampai perguruan tinggi bagi anak-anak karyawan PO Primajasa.
    Sosok
    wali kota Tasikmalaya
    terpilih yang muda ini merupakan lulusan sarjana teknik Universitas Telkom Bandung dan Magister Ekonomi Internasional Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta.
    Ayah Viman ialah Arief Rahman Hakim Mahpud, putra dari pemilik PO Mayasari, Engkud Mahpud, dan ibunya Evi Silviani yang kini terpilih sebagai anggota DPRD Kota Tasikmalaya Fraksi Gerindra periode 2024-2029.
    Viman sudah memiliki istri, yakni Dokter Elvira Kammarov Putri, dan tinggal di Kota Tasikmalaya di kawasan perumahan elite milik keluarga besarnya, yaitu Grand Mayasari Estate di Jalan BKR, Kota Tasikmalaya.
    Berdasarkan laporan LHKPN terhitung pada 30 Maret 2024, Viman memiliki total kekayaan sebesar Rp 10,6 miliar.
    Kekayaan ini berupa aset tanah dan bangunan senilai Rp 9,1 miliar, kendaraan bermotor Rp 826 juta, serta kas dan surat berharga.
    Selain menjabat sebagai politisi Gerindra, Viman juga merupakan petinggi manajemen perusahaan PO Primajasa Grup, anak perusahaan Mayasari Grup.
    Sederet Pengalaman Wali Kota Tasikmalaya Terpilih Viman Alfarizi Ramadhan:
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kemendagri Gelar Pemeriksaan Kesehatan 481 Kepala Daerah Terpilih Besok

    Kemendagri Gelar Pemeriksaan Kesehatan 481 Kepala Daerah Terpilih Besok

    Jakarta –

    Sebanyak 481 kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 akan menjalani pemeriksaan kesehatan di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) besok. Pemeriksaan kesehatan dilakukan menjelang pelantikan 20 Februari 2025.

    Hal tersebut berdasarkan surat radiogram Kemendagri (RDG) Nomor 100.2.1.3/644/SJ. Berdasarkan berkas RDG yang dilihat detikcom, registrasi kehadiran dan pemeriksaan kesehatan para kepala daerah dan wakilnya terbagi menjadi tiga sesi, yakni sesi pertama pukul 08.00-10.00 WIB, kemudian sesi kedua pukul 10.00-12.00 WIB, dan sesi ketiga pukul 13.00 WIB-15.00 WIB. Kepala daerah terdiri dari Gubernur, Bupati dan Wali Kota.

    “Kepala daerah (KDH) dan Wakil Kepala Daerah (WKDH) terpilih diwajibkan melakukan registrasi kehadiran dan pemeriksaan kesehatan pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 15-16 Februari 2025 pukul 08.00 sampai 15.00 WIB dalam tiga sesi,” demikian isi RDG yang dilihat, Jumat (14/2/2025).

    Pada hari Sabtu (15/2), ada 242 kepala daerah terpilih beserta wakilnya yang akan menjalani pemeriksaan kesehatan. Kepala daerah terpilih yang bakal menjalani pemeriksaan kesehatan hari pertama ini antara lain Gubernur-Wakil Gubernur Sumatera Utara terpilih Bobby Nasution-Surya, Gubernur-Wakil Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung-Rano Karno hingga Gubernur-Wakil Gubernur Jawa Tengah terpilih Ahmad Luthfi-Taj Yasin.

    Pemeriksaan kesehatan akan dilanjutkan hingga Minggu (16/2). Total, ada 239 kepala daerah beserta wakilnya akan dicek kesehatannya pada hari kedua, antara lain Gubernur dan Wagub Bali terpilih I Wayan Koster dan I Nyoman Giri Prasta hingga Gubernur dan Wagub Maluku Utara terpilih Sherly Tjoanda dan Sarbin Sehe.

    Selain pemeriksaan kesehatan, para kepala daerah dan wakilnya diwajibkan mengikuti gladi kotor pelantikan pada 18 Februari 2025 pukul 07.00 WIB. Kemudian, gladi bersih pada keesokan harinya yakni 19 Februari 2025 pukul 07.00 WIB di Istana Negara.

    (taa/haf)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Mengintip Progres IKN Terbaru, Pembangunan Tahap 1 Tembus 98%

    Mengintip Progres IKN Terbaru, Pembangunan Tahap 1 Tembus 98%

    Jakarta –

    Pembangunan proyek infrastruktur di Ibu Kota Nusantara (IKN) masih terus berjalan, di tengah langkah pemerintah melakukan efisiensi anggaran besar-besaran. Progres terbarunya per 12 Februari 2025, pembangunan IKN Tahap 1 telah mencapai 98,2%.

    Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN Danis Hidayat Sumadilaga mengatakan, pembangunan IKN terbagi ke dalam tiga batch. Ketiga batch ini merupakan proyek dengan dukungan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

    “Progres per 12 Februari 2025 sebagai berikut. Batch 1 98,2%, Batch 2 84,6%, dan Batch 3 36,1%,” kata Danis, saat dihubungi, Senin (13/1/2025).

    Lebih lanjut untuk progres pembangunan proyeknya, pertama ada hunian Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pertahanan-Keamanan (Hankam). Danis mengatakan, progres secara menyeluruh telah mencapai rata-rata 93,1%. Lalu ada RUmah Tapak Jabatan Menteri (RTJM) sebanyak 36 unit telah rampung 100%.

    “Selanjutnya, pembangunan empat kompleks Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) dengan rata-rata mencapai 96,4%. Lalu landasan pacu bandara IKN dengan progres mencapai 89,6%,” ujar Danis.

    Di samping itu, banyak bangunan-bangunan kantor pemerintahan yang telah rampung 100%. Bangunan tersebut antara lain Istana Negara dan Lapangan Upacara, ⁠Istana Garuda, ⁠Kantor Sekretariat Presiden (Setpres), hingga ⁠Kantor Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).

    Sebagai informasi, sebelumnya Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono melaporkan, saat ini total sudah ada 27 tower hunian ASN-Hankam yang rampung. DItargetkan pada bulan Maret mendatang bisa rampung sepenuhnya 47 tower.

    “Akhir Februari akan ada 10 lagi selesai furnish. Akhir Maret 10 lagi, 47 hunian selesai semua,” ujar Basuki dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi II DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2025).

    Sedangkan untuk Rumah Tapak Jabatan Menteri (RTJM), Basuki mengatakan, saat ini jumlahnya ada 36 unit. Mengingat jumlah menteri bertambah menjadi 48 menteri di Kabinet Merah-Putih ini, pihaknya sedang mempertimbangkan untuk penambahan.

    Di samping itu, saat ini juga tengah dalam proses pembangunan untuk sarana ibadah dalam komplek peribadatan, mulai dari masjid, gereja, pura, hingga vihara. Untuk masjid sendiri, Basuki mengatakan saat ini progresnya mencapai 50%.

    Lalu infrastruktur lembaga eksekutif lainnya, mulai dari Istana dan Kantor Presiden hingga Istana Negara sudah rampung. Sedangkan Istana Wakil Presiden saat ini baru berprogres 40%.

    Di samping itu, Basuki menilai, proyek IKN masuk ke dalam salah satu proyek prioritas yang masuk ke dalam Asta CIta. Dengan demikian, meski dilakukan efisiensi anggaran, proyek tersebut masih akan tetap berjalan.

    “Seharusnya apa yang dialokasikan harus ada yang, itu kan as a matter of priority, apa yang diprioritaskan ya kan, swasembada pangan, jalan, IKN, karena IKN ini juga Asta Cita, ini tergantung,” kata Basuki, ditemui usai rapat.

    Presiden Prabowo Subianto juga telah merestui pemberian anggaran sebesar Rp 48,8 triliun untuk pembangunan IKN 2025-2028. Hal ini berdasarkan pada hasil Rapat Terbatas (Ratas) tanggal 21 Januari 2025 dan 3 Februari 2025. Ia akan mengajukan agar Rp 8,1 triliun di antaranya bisa dicairkan segera untuk mendukung pembangunan di tahun ini.

    (kil/kil)

  • Istana Tegaskan Stafsus Kementerian Dibatasi 5 Saja!

    Istana Tegaskan Stafsus Kementerian Dibatasi 5 Saja!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Istana Negara merespons keresahan masyarakat terkait pelantikan beberapa staf khusus kementerian di tengah hangatnya pembahasan efisiensi anggaran yang sedang dilaksanakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan RI, Hasan Nasbi mengatakan bahwa staf khusus di beberapa kementerian cukup terbatas, yakni maksimal lima saja. Beliau juga mengatakan bahwa perbandingan antara efisiensi anggaran dengan pelantikan staf khusus bukanlah sesuatu yang perlu dibandingkan.

    “Staf khusus dibatasi, maksimal tiap kementerian itu lima. Kalau staf khusus saya tiga, jadi dibatasi itu jumlah staf khusus,” ujar hasan kepada wartawan di Gedung Kwartil Nasional, Jakarta, Jumat (14/2/2025).

    “Dari sisi efisiensi ini, ini bukan apple to apple lah. Ini bukan sesuatu yang perlu dibandingkan orang kan? Kadang-kadang orang-orang itu gampang terbawa emosi aja,” tambahnya.

    Bahkan, Hasan pun mempertanyakan gaji staf khusus yang dinilai tidak terlalu besar.

    “Staf khusus berapa sih? Udah cek dulu gaji staf khusus berapa? Tunjangan dan lain-lain berapa? Rp 15 juta? Cek aja total gaji staf khusus berapa. Jadi teman-teman bisa hitung lah. Dilantik 3 staf khusus berapa gajinya? Jadi ini kan staf khusus ini yang mendukung kinerja Menteri.” ujarnya.

    Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara, Staf Khusus bertanggung jawab dan diberhentikan oleh Menteri atau Menteri Koordinator.

    Staf Khusus yang diangkat oleh Menteri atau Menteri Koordinator diberikan fasilitas jabatan tertinggi setara eselon I.b. Masa bakti paling lama sama dengan masa jabatan Menteri atau Menteri Koordinator yang bersangkutan.

    Dalam hal keuangan, staf khusus mendapatkan hak keuangan dan fasilitas lainnya paling tinggi setara dengan Jabatan Struktural eselon I.b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Madya.

    Sebelumnya, masyarakat resah dengan adanya pelantikan staf khusus baru saat polemik efisiensi anggaran tengah marak terjadi.

    Keresahan tersebut muncul setelah artis Deddy Corbuzier dilantik menjadi staf khusus Menteri Pertahanan (Menhan). Deddy akan mendapatkan jabatan tertinggi dalam kementerian yakni Eselon I b.

    Sebagai informasi, Eselon I merupakan tingkatan jabatan struktural tertinggi di satuan instansi pemerintahan. Mereka yang menduduki posisi ini merupakan bagian dari golongan tertinggi IV/e dan golongan terendah IV/d.

    Dengan begitu, gaji pokok yang diterima oleh Deddy Corbuzier kurang lebih setara IVe di kisaran Rp 3.880.400 sampai Rp 6.373.200. Berdasarkan Perpres Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil.

    Tak hanya gaji pokok, Deddy Corbuzier juga akan mendapatkan tunjangan kinerja. Tunjangan tersebut diberikan setiap bulan dengan tiga komponen yang harus dipenuhi yakni kehadiran, capaian kinerja dan disiplin.

    Tunjangan kinerja Kementerian Pertahanan (Kemhan) masih berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 104 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertahanan.

    Dalam regulasi ini, terdapat 17 kelas jabatan sebagai dasar penetapan besaran tunjangan kinerja Kementerian Pertahanan, termasuk tukin PNS Kemenhan. Besaran tunjangan kinerja Kementerian Pertahanan yang terendah adalah untuk kelas jabatan 1 yakni sebesar Rp 1.968.000 per bulan, sedangkan yang tertinggi ada di kelas jabatan 17 sebesar Rp 29.085.000.

    Sedangkan berdasarkan kelas jabatan, Deddy Corbuzier menduduki kelas 16 dengan tunjangan kinerja sebesar Rp 20.695.000. Artinya jika ditambahkan gaji pokok, pendapatan Deddy Corbuzier sebagai Stafsus Menhan berkisar Rp 24.575.400 sampai Rp 27.068.200.

    (haa/haa)

  • Kata Istana soal Kementerian Angkat Stafsus di Tengah Efisiensi: Cek Gajinya Berapa – Page 3

    Kata Istana soal Kementerian Angkat Stafsus di Tengah Efisiensi: Cek Gajinya Berapa – Page 3

    Pihak Istana Negara menegaskan layanan pendidikan tidak terdampak program efisiensi anggaran. Sama halnya dengan urusan gaji pegawai hingga layanan publik lainnya.

    “Dalam efisiensi ini, gaji pegawai dan layanan publik bukan termasuk dari item yang diefisienkan. Termasuk juga layanan-layanan dalam soal pendidikan,” tutur Kepala Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi kepada wartawan, Jumat (14/2/2025).

    Hasan menyebut, Presiden Prabowo Subianto sangat menaruh perhatian besar terhadap sektor pendidikan. Bahkan, Program Hasil Terbaik Cepat pun banyak mengenai soal pendidikan dan perbaikan ruang sekolah.

    “Ada lebih dari 10 ribu sekolah yang diperbaiki tahun ini. Dari 330 ribu sekolah yang butuh diperbaiki. Kemudian Makan Bergizi Gratis buat anak-anak, terutama juga anak-anak sekolah. Ada pendidikan yang terintegrasi dengan kurikulum-kurikulum standar internasional. Jadi beliau menaruh perhatian yang sangat besar terhadap sektor pendidikan,” jelas dia.

    Hasan kembali menegaskan, tidak ada layanan pendidikan yang dikurangi. Dia memastikan, informasi layanan pendidikan terdampak efisiensi adalah tidak benar alias hoaks.

    “Jadi pemerintah memastikan bahwa layanan pendidikan yang seperti apa misalnya, daya operasional perguruan tinggi itu tidak akan terdampak. KIP tidak akan terdampak. Beasiswa-beasiswa akan dilanjutkan,” ungkapnya.

    Yang pasti, hingga saat ini seluruh jajaran kementerian dan lembaga masih terus melakukan rekonstruksi anggaran. Hal itu demi mewujudkan efisiensi yang sesuai dengan keinginan Prabowo.

    “Karena jangan sampai layanan publik itu tidak boleh terdampak sama sekali. Jadi layanan-layanan pendidikan ini merupakan bagian dari layanan publik. Jadi ini yang ingin kami sampaikan supaya tidak terjadi simpang siur informasi di lapangan,” ujarnya.

    “Jadi percayalah bahwa kalau yang dikhawatirkan adalah biaya kuliah, kalau yang dikhawatirkan adalah soal KIP kuliah, yang dikhawatirkan soal apa lagi beasiswa, itu merupakan bagian dari layanan yang dijamin oleh pemerintah akan dipenuhi,” Hasan menandaskan.

  • PP Gaji ke-13 dan 14 Terbit Sebelum Ramadan, Kapan Cair? – Page 3

    PP Gaji ke-13 dan 14 Terbit Sebelum Ramadan, Kapan Cair? – Page 3

    Sebelumnya, kabar penghapusan gaji ke-13 dan 14 untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dibantah pihak Istana Negara. Hal itu dinilai sebagai upaya menyebarkan ketakutan ke publik, yang dilakukan oleh pihak anonim.

    Kepala Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menyampaikan, untuk penerapan kebijakan efisiensi nantinya masing-masing kementerian akan menyesuaikan antara penghematan dengan tugas dan fungsi pokok.

    “Jadi yang arahan presiden itu untuk program-program yang selama ini tidak bisa diukur keuntungannya, manfaatnya bagi publik, itu ditiadakan. Perjalanan luar negeri dikurangi, seremonial-seremonial dikurangi, perjalanan dinas dikurangi,” tutur Hasan di Istana Negara, Jakarta, Jumat (7/2/2025).

    “Tapi yang pelayanan publik tidak dikurangi, PSO (Public Service Obligation) tidak diikurangi, belanja gaji pegawai tidak dikurangi,” sambungnya.

    Hasan menegaskan, penjelasan Presiden Prabowo Subianto sudah lugas dan semestinya tidak dibawa ke arah isu liar. Sementara belakangan, ada pihak yang dengan sengaja menyebarkan ketakutan ke masyarakat lewat kebijakan pemerintah.

    “Jadi yang kayak gitu-gitu sudah jelas semuanya. Jadi yang sekarang beredar itu kan ada ketakutan-ketakutan yang disebarkan orang-orang anonim. Narasumbernya siapa, orangnya siapa. Tapi yang jelas arahan dari presiden sudah jelas, bahwa pelayanan publik, PSO, belanja pegawai, bantuan sosial, itu bukan merupakan bagian yang terkena efisiensi,” tegas Hasan.

  • Bukti pusat hargai kekhusususan Aceh

    Bukti pusat hargai kekhusususan Aceh

    Sumber foto: Hamdani/elshinta.com.

    Pelantikan Gubernur/Wakil Gubernur lebih cepat, Haji Uma: Bukti pusat hargai kekhusususan Aceh
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 12 Februari 2025 – 17:07 WIB

    Elshinta.com – Pasangan Muzakir Manaf dan Fadhlullah akan dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh periode 2025 – 2030 oleh Mendagri Tito Karnavian pada Rabu, 12 Februari 2025.

    Pelantikan akan berlangsung di hadapan Ketua Mahkamah Syariah Aceh dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Hal ini sesuai ketentuan Pasal 69 huruf c UU Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh. 

    Sementara itu, 505 kepala daerah lainnya di Indonesia termasuk gubernur, bupati, dan wali kota hasil Pilkada Serentak 2024 akan dilantik secara serentak 20 Februari 2025 di Istana Negara oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Menyikapi hal tersebut, Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dapil Aceh, H. Sudirman, S.Sos mengapresiasi keputusan Pemerintah pusat atas proses pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh yang lebih cepat dari daerah lain. 

    Menurut senator yang akrab disapa Haji Uma, hal itu menunjukan jika pemerintah pusat menghargai kekhususan Aceh yang diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh. 

    “Keputusan tersebut merupakan indikasi dan menunjukkan jika pemerintah pusat menghargai kekhususan Aceh sesuai yang diatur dalam Pasal 69 huruf c UU Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh yang berlaku lex specialist”, ujar Haji Uma. 

    Haji Uma melanjutkan, permohonan dari Mendagri yang disetujui Presiden terhadap proses pelantikan Mualem – Dek Fadh yang lebih cepat dan sesuai UU Pemerintah Aceh juga dapat menjadi modal positif bagi relasi Aceh – Jakarta kedepan dalam konteks pembangunan dan realisasi kekhususan Aceh kedepan di era Presiden Prabowo Subianto. 

    “Tentunya ini modal positif hubungan Aceh dengan Pemerintah Pusat di masa jabatan Mualem – Dek Fadh dalam konteks realisasi pembangunan dan kekhususan Aceh kedepannya”, pungkas Haji Uma seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Hamdani, Rabu (12/2). 

    Diakhir penyampaiannya Haji Uma juga menyampaikan jika keputusan Presiden dalam hal ini juga tidak terlepas dari upaya pendekatan yang dilakukan Mualem dan Dek Fadh dengan Pemerintah Pusat dalam upaya menjaga kekhususan Aceh.

    Sumber : Radio Elshinta