Xcloud.id

Tempat Fasum: Istana Negara

  • Prabowo Tegaskan APBN Siap Tangani Bencana, Berkat Kebijakan Efisiensi

    Prabowo Tegaskan APBN Siap Tangani Bencana, Berkat Kebijakan Efisiensi

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) telah disiapkan untuk mendukung penanganan bencana dan berbagai program prioritas pemerintah.

    Kesiapan anggaran tersebut, menurut Prabowo, merupakan hasil dari kebijakan efisiensi belanja yang diterapkan sejak awal pemerintahannya.

    Hal itu disampaikan Prabowo saat membuka Sidang Kabinet Paripurna bersama Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).

    “Anggaran APBN sudah kita siapkan dan saya katakan bahwa anggaran ini kita siapkan karena memang uangnya ada,” ucapnya dalam forum itu.

    Presiden Ke-8 Ri itu mengatakan, pemerintah berhasil menghemat ratusan triliun rupiah melalui kebijakan efisiensi, sekaligus menekan potensi kebocoran dan praktik korupsi dalam pengelolaan anggaran negara.

    Menurutnya, kebijakan tersebut sempat menuai kritik dan penolakan, meski efisiensi justru menjadi amanat konstitusi.

    “Dan uangnya ada karena justru pemerintah kita yang saya pimpin, di awal pemerintah kita, kita menghemat ratusan triliun. Yang saya diserang, saya dimaki-maki bahwa efisiensi ini salah,” tuturnya.

    Prabowo menegaskan prinsip efisiensi berkeadilan telah ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, yang mengatur bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan dan efisiensi yang berkeadilan.

    Presiden menegaskan, dengan kondisi keuangan negara yang lebih sehat, pemerintah siap bekerja lebih keras dan memastikan seluruh program berjalan efektif demi kepentingan rakyat.

    Dengan efisiensi tersebut, Presiden menyebut pemerintah kini memiliki ruang fiskal yang cukup kuat, termasuk pada penghujung tahun anggaran, untuk membiayai berbagai kebutuhan mendesak, salah satunya penanganan bencana di sejumlah daerah.

    “Ada yang menggerakkan menentang efisiensi. Dengan efisiensi kita punya kemampuan, kita punya kekuatan sekarang. Jadi, saudara-saudara, kita sudah siap. Terima kasih. Kita sudah siapkan,” pungkas Prabowo.

  • Prabowo Ungkap Banyak Negara Tawarkan Bantuan: Terima Kasih, Kami Masih Mampu

    Prabowo Ungkap Banyak Negara Tawarkan Bantuan: Terima Kasih, Kami Masih Mampu

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan sejumlah pimpinan dan kepala negara telah menghubunginya untuk menawarkan bantuan internasional.

    Presiden Ke-8 RI itu menyampaikan apresiasi atas perhatian tersebut seraya menegaskan bahwa Indonesia memiliki kapasitas untuk mengatasi bencana secara mandiri.

    Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat membuka Sidang Kabinet Paripurna bersama Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).

    “Saya ditelepon banyak pimpinan kepala negara ingin kirim bantuan, saya bilang terima kasih, konsen Anda, kami mampu. Indonesia mampu mengatasi ini, ya,” ujar Prabowo

    Prabowo menyebutkan dirinya telah beberapa kali meninjau langsung lokasi bencana, yakni tiga kali ke Aceh, dua kali ke Sumatra Utara, dan satu kali ke Sumatra Barat.

    Dalam kesempatan tersebut, Prabowo mengajak seluruh jajaran kabinet untuk terus bekerja keras membantu pemulihan masyarakat terdampak bencana banjir dan tanah longsor, khususnya di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

    Dia berharap proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat segera dimulai agar masyarakat bisa kembali beraktivitas secara normal.

    Kepala negara juga memastikan akan kembali mengunjungi wilayah-wilayah tersebut dalam waktu dekat.

    “Rencananya saya akan segera ke sana lagi. Saya merencanakan minimal seminggu sekali akan saya lihat daerah itu untuk memantau perkembangan,” tandas Prabowo.

  • Prabowo Buka Sidang Kabinet Paripurna dengan Doa Bersama untuk Rakyat Sumatra

    Prabowo Buka Sidang Kabinet Paripurna dengan Doa Bersama untuk Rakyat Sumatra

    Presiden Prabowo Subianto meminta para pejabat dan tokoh tidak datang ke lokasi bencana jika hanya untuk sekedar foto-foto dan dilihat kehadirannya. Kepala Negara menilai, saat ini ada kecenderungan budaya wisata bencana yang dilakukan sejumlah pihak.

    “Saya mohon, jangan pejabat-pejabat, tokoh-tokoh datang ke daerah bencana hanya untuk foto-foto, hanya untul dianggap hadir mohon sebaliknya, kita tidak mau ada budaya wisata bencana. Jangan,” jelas Prabowo saat memimpin sidang kabinet paripurna yang dihadiri sejumlah menteri di Istana Negara Jakarta, Senin (15/12/2025). 

    Dia menegaskan, pejabat yang datang ke lokasi bencana harus memiliki tujuan untuk membantu mengatasi masalah. Prabowo meminta agar para pejabat negara tidak menjadikan warga terdampak bencana sebagai alat mendulang manfaat pribadi.

    “Saya kira kalau unsur pimpinan datang yang punya tugas dan portofolio ke situ. Mohon ini saya lihat ada kecenderungan wisata bencana ini tidak bagus. Rakyat di situ jangan dijadikan objek,” jelasnya.

    “Kita datang ke situ benar-benar untuk mencari masalah, melihat kesulitan dan bertindak. Kita lihat disini kurang air bersih apa tindakannya, di situ kurang BBM masih terisolasi, bagaimana tindakannya,” sambung Prabowo.

  • Prabowo Sebut Akan Pantau Daerah Bencana di Sumatra Sepekan Sekali

    Prabowo Sebut Akan Pantau Daerah Bencana di Sumatra Sepekan Sekali

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan untuk terus memantau langsung perkembangan penanganan bencana di sejumlah wilayah Sumatra.

    Kepala Negara menyatakan akan mengunjungi daerah terdampak bencana secara rutin guna memastikan proses pemulihan berjalan sesuai rencana.

    Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat membuka Sidang Kabinet Paripurna bersama Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).

    Prabowo menyebutkan dirinya telah beberapa kali meninjau langsung lokasi bencana, yakni tiga kali ke Aceh, dua kali ke Sumatra Utara, dan satu kali ke Sumatra Barat. 

    Dia juga memastikan akan kembali mengunjungi wilayah-wilayah tersebut dalam waktu dekat.

    “Rencananya saya akan segera ke sana lagi. Saya merencanakan minimal seminggu sekali akan saya lihat daerah itu untuk memantau perkembangan,” ujar Presiden.

    Dalam kesempatan tersebut, Prabowo mengajak seluruh jajaran kabinet untuk terus bekerja keras membantu pemulihan masyarakat terdampak bencana banjir dan tanah longsor, khususnya di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Ia berharap proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat segera dimulai agar masyarakat bisa kembali beraktivitas secara normal.

    Presiden Ke-8 RI itu juga menekankan bahwa kondisi bencana yang terjadi harus dihadapi dengan kewaspadaan tinggi, mengingat perubahan cuaca dan dampak perubahan iklim telah menjadi persoalan global.

    Menurutnya, tantangan tersebut menuntut pemerintah dan masyarakat untuk semakin kuat, tegar, dan siap dalam menghadapi bencana.

    Selain itu, Prabowo mengajak seluruh peserta sidang untuk terus memanjatkan doa dan rasa syukur atas kesehatan serta kedamaian yang masih diberikan, sembari tetap mengingat dan membantu saudara-saudara yang tengah mengalami musibah di berbagai daerah.

    “Saudara-saudara sekalian, keadaan bencana ini saya kira sekarang merupakan suatu keadaan yang harus kita hadapi dengan penuh kewaspadaan, karena memang masalah perubahan cuaca, climate change yang memengaruhi lingkungan hidup kita menjadi masalah global, masalah planet, sehingga membuat kita harus semakin kuat, semakin tegar, semakin waspada,” pungkas Prabowo.

  • Prabowo Larang Pejabat Hadir untuk Foto-foto: Jangan Ada Wisata Bencana

    Prabowo Larang Pejabat Hadir untuk Foto-foto: Jangan Ada Wisata Bencana

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan agar para pejabat dan tokoh publik tidak menjadikan daerah terdampak bencana sebagai ajang pencitraan.

    Kepala Negara meminta kunjungan ke lokasi bencana dilakukan semata-mata untuk membantu penanganan dan menyelesaikan persoalan warga terdampak.

    Pernyataan itu disampaikan Presiden Prabowo saat membuka Sidang Kabinet Paripurna bersama para Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).

    “Sebaliknya juga saya mohon jangan pejabat-pejabat, tokoh-tokoh, datang ke daerah bencana hanya untuk foto-foto dan untuk dianggap hadir. Kita tidak mau ada budaya wisata bencana, jangan,” ujar Prabowo.

    Presiden Ke-8 RI itu menekankan bahwa kunjungan ke wilayah bencana harus memiliki tujuan yang jelas dan berdampak langsung bagi masyarakat. Menurutnya, kehadiran unsur pimpinan harus sesuai dengan tugas dan portofolio masing-masing untuk mempercepat penanganan di lapangan.

    “Kalau datang, benar-benar harus ada tujuan untuk bantu, mengatasi masalah. Saya kira kalau unsur pimpinan yang punya tugas dan portofolio ke situ,” lanjutnya.

    Kepala negara juga mengingatkan bahwa masyarakat terdampak bencana tidak boleh dijadikan objek. Pemerintah, kata dia, harus hadir untuk memahami kesulitan warga dan mengambil tindakan nyata.

    “Saya lihat ada kecenderungan wisata bencana ini tidak bagus. Rakyat di situ jangan jadikan objek. Kita datang ke situ untuk benar-benar cari masalah, melihat kesulitan, dan bertindak,” tegas Prabowo.

  • Garuda Muda Kehilangan Bonus Rp 1 Miliar dari Prabowo

    Garuda Muda Kehilangan Bonus Rp 1 Miliar dari Prabowo

    Liputan6.com, Jakarta – Perjalanan skuad tim nasional Indonesia di kancah sepakbola Sea Games 2025 harus terhenti. Kemenangan pada hasil Indonesia vs Myanmar belum cukup membawa Garuda Muda melangkah ke babak selanjutnya.

    Hasil ini membuat skuad Timnas Indonesia kehilangan peluang mendapat bonus dari Presiden Prabowo Subianto. Padahal, Kepala Negara sudah menyiapkan Rp 1 miliar.

    Bonus itu bukan tanpa syarat. Bonus Rp 1 miliar hanya diberikan kepada para atlet peraih medali emas. Angka itu naik dari anggaran awal Rp 500 juta.

    Angka itu muncul saat Prabowo melepas keberangkatan para atlet Sea Games 2025 di Istana Negara, Jakarta, Jumat (5/12/2025).

    “Kita akan dorong, Menpora bagaimana yang dapat medali emas, akan kita kasih insentif? Rp 500 (juta)? Bisa dinaikkan jadi Rp 1 miliar begitu? Bisa? Mensesneg, bisa? Alhamdulillah!” janji Prabowo kala itu.

    Sayangnya, laju Timnas Indonesia di cabang olahraga (cabor) sepakbola kini harus terhenti pasca hasil pertandingan Indonesia vs Myanmar. Padahal, Indonesia memegang medali emas Sea Games 2023 lalu.

    Pesan Prabowo

    Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi memberangkatkan kontingen Indonesia menuju SEA Games ke-33 di Thailand. Menurut dia, menjadi perwakilan bangsa di cabang olahraga menjadi sesuatu yang patut dihargai dan dihormati.

    “Jadi putra kita, putri kita, yang membela kehormatan dan nama baik bangsa kita selalu akan menghargai, terima kasih. Untuk itu, bertandinglah dengan sepenuh hati, konsentrasi, keberanian, percaya diri, ya,” pesan Prabowo saat memberikan pidato penyemangat di Istana Negara Jakarta, Jumat (5/12/2025).

     

  • ESDM Buka Potensi Alihkan Subsidi LPG untuk Proyek DME Batu Bara

    ESDM Buka Potensi Alihkan Subsidi LPG untuk Proyek DME Batu Bara

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membuka potensi mengalihkan subsidi LPG untuk proyek hilirisasi batu bara menjadi dimethyl ether (DME).

    Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menuturkan, pihaknya saat ini masih menghitung harga pokok penjualan (HPP) untuk DME. Pemerintah pun membuka peluang untuk memberikan subsidi pada produk DME tersebut.

    “Kalau memang ada subsidi, itu merupakan pengalihan subsidi dari LPG yang ada pada saat ini,” ujar Yuliot di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (12/12/2025).

    Adapun, proyek DME disebut menjadi keniscayaan demi mengurangi impor LPG. Proyek hilirisasi batu bara menjadi DME sejatinya sudah didengungkan sejak era Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, rencana itu mandek usai PT Bukit Asam Tbk (PTBA) ditinggal investor utamanya dari Amerika Serikat (AS), Air Products & Chemical Inc.

    Dalam kesempatan terpisah, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, proyek DME dapat berjalan pada tahun depan. Menurutnya, hilirisasi batu bara kali ini telah dirampungkan konsep dan pra-feasibility study (pra-FS) nya oleh Satuan Tugas Hilirisasi.

    “Karena kita kan impor LPG, contoh konsumsi LPG kita 8,5 juta ton, kapasitas produksi dalam negeri itu hanya 1,3. Jadi kita impor sekitar 6,5 sampai 7 juta ton,” kata Bahlil kepada wartawan, Jumat (24/10/2025).

    Bahlil menuturkan, langkah ini menjadi strategi substitusi impor dengan memanfaatkan hilirisasi batu bara sebagai bahan baku DME. Terkait teknologi yang akan digunakan dalam proyek tersebut, Bahlil menyebut pemerintah masih mengkaji dua opsi utama.

    “Ini mitranya nanti dengan Danantara, teknologinya kan macam-macam ya, teknologi dari China, itu, bisa juga dari Eropa,” tuturnya.

    Terbaru, proyek DME kini memasuki tahap evaluasi oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

    CEO BPI Danantara Rosan Roeslani menekankan bahwa proyek DME termasuk dalam 18 proyek hilirisasi yang ditargetkan mulai berjalan pada 2026 sesuai arahan Presiden Ke-8 RI tersebut.

    “Kami juga memastikan dulu untuk teknologinya, teknologi yang kita utamakan adalah yang up to date juga dan paling efisien lah, karena kan DME ini dulu pernah dicoba jalankan, ya kan? Sempat groundbreaking malah, tapi kemudian berhenti,” ujarnya usai menghadiri rapat terbatas terkait hilirisasi di Istana Negara, Kamis (6/11/2025).

    Rosan mengatakan, evaluasi dilakukan secara komprehensif untuk memastikan proyek-proyek yang layak (feasible) dapat segera ditindaklanjuti. Dia menegaskan, aspek teknologi menjadi perhatian utama agar proyek dapat berjalan efisien dan berkelanjutan.

    “Nah hal itu yang kami kalau di Danantara tidak ada, tidak mau ada hal itu [proyek mangkrak] terjadi,” katanya.

    Menurut Rosan, evaluasi menyeluruh menjadi langkah penting agar proyek yang nantinya digarap tidak kembali mengalami hambatan seperti sebelumnya. Dia memastikan proses evaluasi akan menjadi dasar sebelum dilakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking.

    Dari sisi pembiayaan, Danantara disebut tidak menemui kendala berarti. Rosan menegaskan lembaga yang dipimpinnya memiliki kapasitas pendanaan yang kuat dan siap berinvestasi langsung dalam proyek DME.

    “Saya enggak ingat angkanya, soalnya ada banyak angka-angkanya,” ujarnya.

  • Bonus 1 Miliar Menanti Atlet yang Raih Medali Emas di Sea Games 2025

    Bonus 1 Miliar Menanti Atlet yang Raih Medali Emas di Sea Games 2025

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Pemerintah menyatakan komitmennya untuk atlet dari kontingen Indonesia yang saat ini berlaga di ajang Sea Games 2025.

    Lewat Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Erick Thohir, Presiden Prabowo Subianto menyatakan komitmennya.

    Komitmen ini terkait kenaikan bonus yang didapatkan para atlet dari Rp 500 juta menjadi Rp 1 Miliar bagi peraih medali emas SEA Games 2025 Thailand

    Presiden Prabowo sebelumnya mengatakan pemerintah akan memberikan bonus senilai Rp 1 miliar kepada atlet yang meraih medali emas.

    Hal itu disampaikan Prabowo saat acara pelepasan atlet kontingen Indonesia menuju SEA Games 2025 di Istana Negara, Jakarta, Jumat (5/12) lalu. 

    Presiden Prabowo berpesan kepada para atlet agar berjuang memberikan sumbangsih untuk bangsa.

    “Yang dapat medali emas, Saudara, tapi mereka didorong oleh cinta Tanah Air, mereka ingin mendengar lagu kebangsaan Indonesia dihormati oleh bangsa-bangsa lain. Jadi, anak-anak muda, putera-puteri bangsa Indonesia yang saya hormati, saya hanya bisa pesan berbuatlah yang terbaik yang bisa kau perbuat. Berikan yang terbaik, berikan segala yang bisa kau berikan,” pesan Prabowo kepada para atlet.

    Terkait ini, Menpora Erick punya harapan besar bagi atlet yang berlaga agar berusaha memberikan yang terbaik untuk mendapatkan pretasi yang terbaik tentunya.

    SEA Games tahun ini adalah ajang evaluasi untuk menentukan masa depan olahraga Indonesia. Mulai dari regenerasi atlet, peningkatan sport science hingga evaluasi yang transparan. Semua ini dilakukan sesuai harapan Presiden Prabowo bahwa target utamanya adalah Olimpiade. 

  • Duduk Perkara Aktivis Kendeng Dipolisikan karena Dituding Halangi Penambangan

    Duduk Perkara Aktivis Kendeng Dipolisikan karena Dituding Halangi Penambangan

    Liputan6.com, Jakarta – Kawasan Pegunungan Kendeng yang menghampar di wilayah perbatasan selatan Kabupaten Pati, Jawa Tengah, kini memanas. Kondisi ini menyusul dilaporkannya Gunretno, aktivis peduli lingkungan ke Polda Jateng.

    Pentolan Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) yang selama ini dikenal kritis menolak aktivitas pertambangan itu, dituding menghalangi dan menghambat pertambangan batu kapur karst oleh pengusaha tambang galian C.

    Pelapor tersebut adalah Didik Setyo Utomo, pemilik tambang di Desa Gadudero, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati.

    Informasi yang dihimpun Liputan6.com, Gunretno dilaporkan Didik Setyo Utomo ke Ditreskrimsus Polda Jateng pada 5 November 2025.

    Pasal yang diadukan pengusaha tambang galian C asal Desa Tambakromo Pati, terkait Pasal 162 Undang-Undang Minerba tentang setiap orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan.

    Pihak pelapor Didik Setyo Utomo mengklaim bahwa aktivitas usaha pertambangannya dihalang-halangi oleh Gunretno.

    Laporan yang masuk ke Polda Jateng, membuat warga Desa Gadudero, di mana Gunretno tinggal, kini memanas. Warga desa yang banyak menjadi simpatisan gerakan JMPPK ini, memberikan dukungan atas perkara yang menimpa Gunretno.

    Untuk diketahui, perjuangan JMPPK selama belasan tahun tetap konsisten menolah apapun aktivitas yang merusak alam Pegunungan Kendeng.

    Tercatat mereka getol menolak rencana pendirian pabrik semen di Pati selatan yang dilakukan di Kecamatan Sukolilo dan Kecamatan Tambakromo Pati.

    Tidak hanya itu, JMPPK yang beranggotakan warga yang tersebar di Kabupaten Pati, Rembang, Kudus, Grobogan dan Blora itu, juga terus konsisten menolak pabrik semen di Rembang dan Grobogan.

    Gigihnya perjuangan JMPPK menolak rencana pabrik semen dilakukan berbagai cara. Di antaranya unjuk rasa di depan kantor Bupati Pati, melakukan long march dari Kecamatan Sukolilo Pati ke Kantor Gubernur Jateng beberapa tahun silam.

    Mereka juga sempat melakukan aksi cor kaki dengan semen di depan kantor Istana Negara, yang sempat membuat salah satu aktivis perempuan meninggal dunia beberapa tahun lalu.

    Peserta aksi cor kaki dengan semen ini meninggal dunia, diduga karena kelelahan.

    Perbesar

    Aktivis Kendeng Gunretno. (Liputan6.com/Arief Pramono)… SelengkapnyaGunretno Diperiksa Polda Jateng

    Sepekan usai dilaporkan ke polisi, penyidik Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah akhirnya memanggil Gunretno, Kamis (4/12/2025). Gunretno dipanggil untuk dimintai klarifikasi.

    Gunretno yang membawa serta anak dan istrinya itu, mendatangi Kantor Ditreskrimsus Polda Jateng di Semarang. Tak hanya itu, Gunretno juga dikawal ratusan warga Pegunungan Kendeng Pati.

    “Saat diklarifikasi polisi ya materi pertanyaannya soal menghalang-halangi kegiatan tambang legal. Saya tidak merasa,” ujar Gunretno dihubungi Liputan6.com, Kamis (11/12/2025).

    Gunretno menegaskan sejak awal memang tak menyetujui adanya aktivitas pertambangan di Pegunungan Kendeng. Meski demikian, Gunretno mengakui bahwa ada usaha tambang yang sudah mengantongi izin dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jateng di wilayah itu.

    Namun Gunretno mempertanyakan keabsahan izin usaha tambang tersebut. Sebab sepengetahuan dia, usaha tambang diberikan izin resmi setelah mengantongi 60 persyaratan yang harus dipenuhi sebuah pertambangan legal.

    “Enam puluh persyaratan ini dipenuhi atau tidak? Saat saya mendatangi lokasi tambang juga tidak ada papan namanya. Patok titik koordinat yang dikeluarkan izin juga tidak tidak ada,” ungkap Gunretno.

    Perbesar

    Aktivis Kendeng Gunretno. (Liputan6.com/Arief Pramono)… Selengkapnya

    Dengan kejanggalan itu, dia mendesak Dinas ESDM Jateng dan kepolisian turut memeriksa terkait legalitas izin pertambangan di Pegunungan Kendeng tersebut.

    Sedangkan untuk usaha tambang di Desa Gadudero, lanjut Gunretno, izin penambangan yang dikeluarkan hanya satu titik berdasarkan keterangan polisi.

    “Namun faktanya di Gadudero ada dua titik. Nah ini sejauh mana keilegalannya? Jadi perlu kita mengakses izin yang dikeluarkan ESDM Jawa Tengah di Pegunungan Kendeng itu siapa saja? Ini harus terbuka ESDM,” tandas Gunretno.

    Gun menjelaskan, luasan pertambangan di Desa Gadudero mencapai sekitar 9 hektare. Ia melihat bahwa aktivitas pertambangan di kedua titik tersebut sangat aktif.

    “Kalau disebut menghalang-halangi, faktanya aktivitas pertambangan jalan terus,” imbuh Gunretno dengan nada tenang.

    Dengan kondisi itu, Gunretno mendesak Dinas ESDM Jateng membuka secara transparan terkait dokumen perizinan tambang di Pegunungan Kendeng terutaka di Desa Gadudero.

    Gunretno bersama aktivis JMPPK tak akan mundur memperjuangkan, bahwa hasil kajian lingkungan hidup strategis (KHLS) telah merekomendasikan tidak boleh ada izin yang keluar di wilayah Pegunungan Kendeng.

    “Karena ini (Pegunungan Kendeng) rumahnya air, ini spons air untuk kehidupan anak cucu, dan di luar itu, kapur ini berfungsi sebagai penyerap CO2 dua kali lipat,” terang Gun.

    Gunretno, mengaku tidak gentar meskipun dirinya dilaporkan ke pihak kepolisian oleh seorang bos tambang.

    Gunretno menegaskan jika pelaporan tersebut justru memicu semangatnya untuk terus menolak keberadaan seluruh aktivitas pertambangan di kawasan Pegunungan Kendeng.

    Penjelasan Polda Jateng

    Sementara itu, Kanit I Subdit IV Ditreskrimsus Polda Jateng Kompol Hepy Pria Ambara menjelaskan, pemanggilan Gunretno dilakukan karena adanya laporan.

    Ambara terkesan enggan memaparkan identitas maupun latar belakang pihak pelapor. Hanya saja, pelaporan terhadap Gun masuk ke Ditreskrimsus Polda Jateng pada 5 November 2025.

    “Pasal yang diadukannya itu terkait Pasal 162 Undang-Undang Minerba tentang setiap orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan,” terang Ambara kepada wartawan. Menurut Ambara, pihak pelapor mengeklaim bahwa aktivitas usaha pertambangan miliknya di Desa Gadudero dihalang-halangi oleh Gunretno.

    “Tapi kan kami masih mencari fakta yang benar di lapangan itu seperti apa,” tukas Ambara.

    Ambara menyebut bahwa saat ini pelaporan kepada Gunretno masih dalam tahap pemeriksaan awal. Pihaknya akan melakukan penggalian keterangan saksi-saksi lain.

    Ditreskrimsus Polda Jateng baru memeriksa dua orang, yakni pelapor dan Gunretno selaku terlapor dalam perkara itu.

    “Nanti ada saksi-saksi lain. Ketika saksi sudah kami rasa cukup, kami periksa ahli,” ucap Ambara.

    Ambara pun tak membantah bahwa Gunretno kemungkinan akan kembali dipanggil untuk memberikan klarifikasi lanjutan.

  • 2.155 Aparat Kawal Aksi Kepala Desa di Istana Negara

    2.155 Aparat Kawal Aksi Kepala Desa di Istana Negara

    Jakarta, Beritasatu.com – Sebanyak 2.155 personel gabungan dari TNI, Polri, dan Pemerintah Provinsi Jakarta dikerahkan untuk mengamankan aksi unjuk rasa kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) di kawasan Istana Negara, hari ini, Senin (8/12/2025). 

    Aksi ini merupakan bentuk penolakan terhadap aturan baru Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengenai penyaluran dana desa.

    Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro mengonfirmasi, pengerahan ribuan personel tersebut. Seluruh aparat telah mengikuti apel pengamanan sejak Senin (8/12/2025) pagi, pukul 07.00 WIB.

    Susatyo menegaskan, pengamanan aksi unjuk rasa ini dilakukan secara humanis dan persuasif. Seluruh personel telah diinstruksikan untuk bekerja dengan profesional dan menjaga etika.

    “Dalam pengamanan kegiatan ini, kami mengedepankan pendekatan yang persuasif dan ramah. Semua personel sudah kami arahkan agar tidak membawa senjata api,” ujar Susatyo dalam keterangan resminya.

    Apdesi menggelar demonstrasi di depan Istana Negara menolak penandatanganan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2025 oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Aturan ini dinilai oleh pemerintah desa telah menghentikan penyaluran Dana Desa Tahap II.

    Selain itu, PMK tersebut juga dianggap mengalihkan sebagian besar alokasi anggaran desa ke program-program yang bukan menjadi kewenangan mutlak pemerintah desa.

    Mengenai rekayasa lalu lintas, Susatyo menjelaskan kebijakan tersebut bersifat situasional dan akan menyesuaikan kondisi massa di lapangan. Masyarakat diimbau untuk menghindari ruas jalan di sekitar lokasi Istana Negara sebagai antisipasi terjadinya kepadatan lalu lintas.