Xcloud.id

Tempat Fasum: Istana Bogor

  • Di Ruas Tol Ini Bisa Gunakan 1 e-Toll untuk 2 Mobil

    Di Ruas Tol Ini Bisa Gunakan 1 e-Toll untuk 2 Mobil

    Jakarta –

    Di ruas tol dengan sistem transaksi terbuka, pengendara boleh menggunakan dua kartu e-Toll. Begini penjelasannya.

    Kartu e-Toll digunakan untuk bertransaksi saat mengakses jalan tol. Untuk itu, pastikan kamu sudah memiliki kartu e-Toll sebelum melintas di jalan bebas hambatan tersebut. Sejak diberlakukannya transaksi non-tunai menggunakan e-toll, sistem transaksi jalan tol di Indonesia terbagi menjadi dua, yakni sistem terbuka dan tertutup.

    Dalam dua sistem transaksi tersebut, perlu diketahui ada yang tak bisa berganti-ganti kartu e-Toll yaitu sistem tertutup. Sementara ruas tol yang menerapkan sistem terbuka, bisa menggunakan dua kartu e-Toll berbeda.

    Sistem Transaksi Terbuka

    Pada sistem transaksi terbuka pengendara hanya membayar tol pada saat masuk pertama kali melalui gardu tol. Pembayaran tersebut juga termasuk membuka palang di gerbang tol. Ketika ingin keluar tinggal keluar saja dan sudah tidak perlu membayar ataupun menempelkan Kartu Uang Elektronik. Sistem transaksi terbuka diterapkan di beberapa ruas tol. Salah satu contohnya di ruas Tol Jagorawi dengan rincian sebagai berikut:

    1. Gerbang Tol Ciawi, Tujuan wilayah dan asal: Ciawi, Gadog, Puncak, Sukabumi
    2. Gerbang Tol Bogor, Tujuan wilayah dan asal: Kota Bogor Bagian Barat (Istana Bogor, Kebun Raya)
    3. Gerbang Tol Sentul Selatan 1 dan 2, Tujuan dan asal wilayah: Perumahan Sentul City dan Jalan Tol BORR
    4. Gerbang Tol Kranggan, Tujuan dan asal wilayah: Wilayah Kranggan khusus lain dari Jakarta
    5. Gerbang Tol Gunung Putri, Tujuan dan asal wilayah: Gunung Puteri ke arah Jonggol
    6. Gerbang Tol Cimanggis 1, 2, dan 3, Tujuan dan asal wilayah: Kawasan Golf Cimanggis (khusus dari arah Jakarta)
    7. Gerbang Tol Cibubur 1 dan 2, Tujuan dan asal wilayah: Wilayah Cibubur dan sekitarnya
    8. Gerbang Tol Pasar Rebo, Tujuan dan asal wilayah: Ke arah Kampung Rambutan dan JORR
    9. Gerbang Tol Dukuh, Tujuan dan asal wilayah: Akses dari Kampung Rambutan dan JORR menuju Jakarta (dan sebaliknya)

    Sistem Transaksi Tertutup

    Pada sistem transaksi tertutup, pengendara akan melakukan pembayaran saat berada di gardu gerbang tol tempat ingin keluar. Jadi saat pertama masuk belum melakukan pembayaran, tap di gardu awal yang dilakukan hanya untuk membuka palang atau portal.

    Pengendara diimbau untuk selalu ingat dalam menggunakan satu uang elektronik yang sama saat melakukan tapping pertama dan terakhir. Pastikan saldo uang elektronik (e-Toll) mencukupi agar tidak terjadi masalah di tengah-tengah perjalanan, yakni saat melakukan tapping pembayaran di gardu gerbang tol.

    Sistem ini membuat kartu e-Toll tidak bisa dipindahtangankan. Jika kartu e-Toll kamu dipinjam untuk tap mobil yang ada di depan ketika berada di pintu keluar, maka kamu tidak akan bisa keluar karena data e-Toll sudah terpakai di mobil sebelumnya. Berikut contoh ruas tol yang menerapkan sistem transaksi tertutup.

    1. Gerbang Tol Purwakarta Utara, Tujuan wilayah dan Asal: Sadang, Purwakarta Utara
    2. Gerbang Tol Jatiluhur, Tujuan wilayah dan Asal: Purwakarta wil Selatan, Bendungan Jatiluhur
    3. Gerbang Tol Padalarang Timur, Tujuan wilayah dan asal: Padalarang kota, Cianjur
    4. Gerbang Baros/Cimahi, Tujuan wilayah dan asal: Cimahi, Baros
    5. Gerbang Tol: Pasteur, Tujuan wilayah dan asal: Pasteur, Dago, Ciumbuluit, Gedung Sate
    6. Gerbang Tol Pasir Koja: Tujuan wilayah dan asal: Pasir Koja, Holis, Cibeureum
    7. Gerbang Tol Kopo, Tujuan wilayah dan asal: Kopo, Terminal Leuwi Panjang, Soreang
    8. Gerbang Tol Moh.Toha, Tujuan wilayah dan asal: Mohamad Toha, Dayeuh Kolot
    9. Gerbang Tol Buah Batu, Tujuan wilayah dan asal: Buah Batu, Margahayu, Bojong Soreang, Dayeuh Kolot
    10. Gerbang Tol Cileunyi, Tujuan wilayah dan asal: Cileunyi, Sumedang, Garut

    Sistem Transaksi Terbuka dan Tertutup jalan tol memiliki kelebihan masing-masing. Untuk sistem terbuka karena pembayaran dilakukan satu kali yaitu saat masuk, pengendara tidak harus berhenti lagi untuk melakukan pembayaran saat mau keluar. Terkecuali jika bersambung ke tol lain dengan sistem tertutup, pengendara harus melakukan tapping pembayaran lagi di gerbang tol.

    (dry/rgr)

  • Presiden Prabowo Subianto sampaikan arahan ke seluruh Komandan Satuan TNI

    Presiden Prabowo Subianto sampaikan arahan ke seluruh Komandan Satuan TNI

    Jumat, 7 Februari 2025 18:48 WIB

    Presiden Prabowo Subianto memberi pengarahan kepada para Komandan Satuan TNI di Kompleks Istana Kepresidenan Bogor, Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat (7/2/2025). Acara tersebut diikuti 1.004 personel yang terdiri dari unsur pimpinan TNI 4 orang, pimpinan Mabes TNI 11 orang, TNI AD 613 orang, TNI AL 243 orang, TNI AU 133 orang. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/agr

    Presiden Prabowo Subianto (kedua kanan) didampingi Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto (kanan) berjabat tangan dengan personel TNI sebelum memberi pengarahan kepada para Komandan Satuan TNI di Kompleks Istana Kepresidenan Bogor, Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat (7/2/2025). Acara tersebut diikuti 1.004 personel yang terdiri dari unsur pimpinan TNI 4 orang, pimpinan Mabes TNI 11 orang, TNI AD 613 orang, TNI AL 243 orang, TNI AU 133 orang. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/agr

  • KPK Sebut Prabowo Tak Wajib Laporkan Mobil Listrik Pemberian Erdogan

    KPK Sebut Prabowo Tak Wajib Laporkan Mobil Listrik Pemberian Erdogan

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut Presiden Prabowo Subianto tak wajib melaporkan mobil listrik Togg T10X pemberian dari Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan. Hal itu karena pemberian dimaksud terkait dengan hubungan kedinasan dan kenegaraan.

    Disampaikan Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan, pihaknya telah bertemu dengan perwakilan Sekretariat Presiden.

    “Karena ini adalah pemberian kenegaraan maka sesuai dengan Pasal 2 ayat (3), ini termasuk barang yang tidak wajib dilaporkan,” kata Pahala, Kamis (27/2/2025).

    Pasal 2 ayat (1) Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi mengatur tiap pegawai negeri atau penyelenggaran negara yang menerima gratifikasi wajib melaporkan gratifikasi yang diterima.

    Sementara itu, pada Pasal 2 ayat (3) menyebutkan: pelaporan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap jenis gratifikasi sebagai berikut: huruf q: pemberian cenderamata/plakat kepada instansi dalam rangka hubungan kedinasan dan kenegaraan, baik di dalam negeri maupun luar negeri sepanjang tidak diberikan untuk individu pegawai negeri atau penyelenggara negara.

    Sebelumnya, dalam kunjungan kenegaraan ke Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Rabu (12/2/2025), Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan secara simbolis menyerahkan satu unit mobil listrik Togg T10X kepada Pemerintah Indonesia. Penyerahan mobil listrik Turki ini dilakukan kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai simbol persahabatan antara kedua negara yang telah terjalin selama 75 tahun.

    Berdasarkan keterangan resmi dari Biro Pers Sekretariat Presiden yang diterima di Jakarta, Presiden Erdogan memperkenalkan Togg T10X, mobil listrik pertama buatan Turki, kepada Presiden Prabowo sebelum jamuan santap siang kenegaraan. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menyambut baik pemberian mobil listrik Turki berwarna putih ini, bahkan langsung mencoba duduk di kursi kemudi sisi kiri mobil tersebut.
     

  • Mobil Listrik Hadiah Erdogan untuk Prabowo Tak Wajib Dilaporkan ke KPK, Ini Alasannya

    Mobil Listrik Hadiah Erdogan untuk Prabowo Tak Wajib Dilaporkan ke KPK, Ini Alasannya

    loading…

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan pemberian hadiah dari Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan ke Presiden Prabowo Subianto tidak wajib dilaporkan. Foto/Biro Pers Setpres

    JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) menyatakan pemberian hadiah dari Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan ke Presiden Prabowo Subianto tidakwajib dilaporkan. Sebab, hadiah berupa mobil listrik itu termasuk pemberian kenegaraan.

    “Ini adalah pemberian kenegaraan maka sesuai dengan Pasal 2 ayat 3, ini termasuk barang yang tidak wajib dilaporkan,” kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan saat dihubungi wartawan, Kamis (27/2/2025).

    Dalam Pasal 2 ayat 3 huruf q Peraturan KPK nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi disebutkan, pemberian cendera mata/plakat kepada instansi dalam rangka hubungan kedinasan dan kenegaraan, baik di dalam negeri maupun luar negeri sepanjang tidak diberikan untuk individu pegawai negeri atau penyelenggara negara.

    Pahala menjelaskan, pihaknya sudah bertemu dengan pihak istana terkait hadiah yang diterima Prabowo berupa mobil listrik Togg T10X. Dari pertemuan tersebut, diketahui hadiah dari Erdogan masuk dalam kategori pemberian kenegaraan.

    “Nanti dari pihak mereka akan mengirimkan surat pemberitahuan atas penerimaan ini ke KPK,” ujarnya.

    Sebelumnya, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan secara resmi menyerahkan satu unit mobil listrik Togg T10X kepada Pemerintah RI sebagai simbol persahabatan dan hubungan erat yang telah terjalin selama tujuh dekade. Penyerahan secara simbolis diberikan Erdogan kepada Presiden RI Prabowo Subianto pada Rabu, 12 Februari 2025 di Istana Kepresidenan Bogor, Provinsi Jawa Barat.

    Saat akan menuju tempat jamuan santap siang kenegaraan, Erdogan memperkenalkan Togg T10X kepada Prabowo dengan penjelasan sekilas terkait kendaraan listrik Turki ini. Prabowo pun tampak tersenyum dan menyambut baik pemberian kendaraan listrik berwarna putih ini dari pemerintah Turki.

  • Tindaklanjuti Perintah Prabowo, Pemkot Bogor Bakal Tata Ulang Kabel dan Reklame Semrawut

    Tindaklanjuti Perintah Prabowo, Pemkot Bogor Bakal Tata Ulang Kabel dan Reklame Semrawut

    JABAR EKSPRES – Sejumlah kabel semrawut dan reklame yang dinilai mengganggu pemandangan di sepanjang jalur utama tamu negara menuju Istana Kepresidenan Bogor bakal ditata ulang.

    Langkah ini dilakukan Pemerinta Kota (Pemkot) Bogor sebagai tindak lanjut atas perintah Presiden RI, Prabowo Subianto agar mendapatkan perhatian khusus.

    Menyikapi itu, Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, didampingi Pj Sekda dan sejumlah kepala OPD melakukan peninjauan lapangan di sekitar Sistem Satu Arah (SSA) dan jalur perlintasan tamu negara pada Senin (24/2).

    Jenal Mutaqin menyatakan bahwa banyak hal yang perlu dievaluasi dan disesuaikan dengan mandat lisan dari Presiden.

    Salah satu fokus utama adalah kabel yang melintang di jalan. Setelah pengecekan, diketahui bahwa sebagian kabel tersebut milik provider jaringan dan sebagian lainnya milik PJU Kota Bogor.

    “Kami telah menginstruksikan dinas terkait untuk segera berkomunikasi dengan provider, dengan target setelah Lebaran kabel-kabel ini akan dimasukkan ke dalam tanah melalui sistem boring. Namun, saya meminta agar tindakan ini dipercepat, bahkan jika memungkinkan dilakukan sebelum puasa,” kata Jenal kepada wartawan di sela-sela peninjauan.

    Selain kabel, reklame di sepanjang jalur tamu negara juga menjadi perhatian. Menurutnya, beberapa reklame ia ditemukan dalam kondisi rusak, tidak terurus, atau izin yang sudah habis masa berlakunya.

    Salah satu titik yang mendapat sorotan adalah area taman di dekat pintu tol yang terdapat billboard besar dan tumpukan sampah.

    “Pak Presiden sempat menegur saya dan Pak Wali terkait sampah. Setelah dicek, ternyata di taman sebelah kiri setelah keluar tol terdapat tumpukan sampah yang tidak terurus. Kami mendapat informasi bahwa taman tersebut dikelola oleh pihak swasta berdasarkan perjanjian kerjasama karena adanya reklame besar di sana. Namun, faktanya, kebersihannya tidak terjaga dengan baik,” ungkapnya.

    Untuk memperbaiki estetika Kota Bogor, Jenal mengusulkan evaluasi dan moratorium terhadap Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang berkaitan dengan pengelolaan taman dan reklame di jalur tamu negara dan SSA.

    “Bogor adalah wajah Indonesia di mata tamu negara. Maka, estetika kota ini harus diperbaiki agar mencerminkan marwah bangsa,” ucap dia.

  • Bahlil Minta Singapura Investasi Jika Mau Impor Listrik RI

    Bahlil Minta Singapura Investasi Jika Mau Impor Listrik RI

    Jakarta –

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan izin ekspor listrik bersih hasil energi baru terbarukan (EBT) ke Singapura akan diberikan dengan syarat Singapura harus melakukan investasi pada sektor hilirisasi di Indonesia.

    “Dia harus melakukan investasi bareng, kan kita lagi dorong hilirisasi, kita lagi mendorong hilirisasi,” kata Bahlil di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (21/2/2025).

    Bahlil mengatakan, alasan ia belum memberikan izin ekspor listrik lantaran Singapura belum memberikan timbal balik kepada Indonesia.

    “Jadi gini, kita itu kan harus equal treatment. Kita ini kan di kawasan ASEAN, kita ingin untuk sharing. Kita ingin berbagi dengan Singapura, tapi Singapura bagi kita apa?” katanya.

    Bahlil menambahkan Presiden Prabowo Subianto meminta untuk lebih memprioritaskan kepentingan dalam negeri. Hal ini lantaran berkaitan dengan ketahanan energi.

    “Kita kasih ke mereka, tapi mereka juga harus kasih kita apa. Nah, sekarang tim itu lagi berunding, tim kami dengan tim dari pihak Singapura itu lagi berunding, lagi mencari formatnya yang baik,” katanya.

    Rencana Ekspor Listrik RI ke Singapura

    Sebelumnya, ekspor listrik bersih ke Singapura sudah dibicarakan sampai di level pimpinan kedua negara. Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) sempat bertemu Perdana Menteri (PM) Singapura Lee Hsien Loong dalam Leaders’s Retreat di Istana Bogor, Jawa Barat pada April 2024 untuk membahas rencana tersebut.

    Indonesia dan Singapura juga telah meneken MoU terkait listrik pada September 2023. Negeri Singa itu butuh listrik rendah karbon 4 gigawatt (GW) sampai 2035, di mana separuhnya alias 2 GW bakal dipenuhi dari Indonesia.

    Semenjak Bahlil menduduki posisi menteri ESDM pada Agustus 2024, ia mengkaji ulang rencana ekspor listrik bersih. Menurutnya, kebutuhan EBT dalam negeri saja belum tercukupi.

    “Terkait dengan ekspor listrik, kami lagi mengkaji dari Kementerian ESDM, karena memang seluruh perangkat regulasinya ada di Kementerian ESDM. Kami akan memberikan, tetapi kami akan mementingkan nasional interest. Kalau di republik belum cukup, belum paten, ya kenapa harus dikirim keluar?” kata Bahlil dalam acara Green Initiative Converence di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu (25/9/2024).

    (ara/ara)

  • Istana Janji Bakal Laporkan Mobil Listrik Pemberian Erdogan ke KPK

    Istana Janji Bakal Laporkan Mobil Listrik Pemberian Erdogan ke KPK

    Jakarta –

    Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana meluruskan pemberitaan soal status mobil listrik pemberian Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan. Dia menjelaskan, kendaraan bernama Togg T10X tersebut diserahkan ke negara, bukan Presiden Prabowo secara pribadi.

    Meski demikian, Yusuf memastikan, mobil listrik pemberian Presiden Erdogan akan dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    “Kendaraan tersebut diberikan untuk Negara, untuk Pemerintah RI, bukan untuk pribadi Presiden. Tentu, akan kami sampaikan (KPK),” kata Yusuf Permana, dikutip dari Antara, Rabu (19/2).

    Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan dan Presiden Indonesia, Prabowo Subianto. Foto: REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana

    KPK sebelumnya juga mengaku masih menunggu laporan dari Presiden Prabowo mengenai hadiah mobil listrik tersebut. Mereka memberikan waktu 30 hari terhitung sejak kendaraan diserahkan.

    “Kami meyakini Bapak Presiden Prabowo akan melaporkan kepada KPK dan ini masih ada jangka waktu 30 hari dari barang tersebut diterima. Jadi, masih ada waktu 30 hari ke depan,” ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto saat dikonfirmasi Jumat (14/2).

    Diberitakan sebelumnya, Erdogan menyerahkan mobil listrik T10X ketika kunjungannya di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (12/2) lalu.

    T10X merupakan mobil listrik yang dikembangkan Perusahaan roda empat asal Turki, Turkiye’nin Otomobili Girisim Grubu (Togg). Kendaraan itu dilengkapi perangkat cerdas yang terhubung dengan ekosistem mobilitas Togg, termasuk baterai dengan jangkauan 523 km.

    Presiden Erdogan menyebut, pemberian mobil tersebut merupakan simbol persahabatan Indonesia dan Turki yang tahun ini mencapai 75 tahun.

    (sfn/din)

  • Istana sebut kendaraan pemberian Erdogan bukan untuk pribadi Presiden

    Istana sebut kendaraan pemberian Erdogan bukan untuk pribadi Presiden

    Jakarta (ANTARA) – Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana menjelaskan mobil listrik dari Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Togg T10X, bukan diberikan kepada pribadi Presiden RI Prabowo Subianto, melainkan untuk Pemerintah Republik Indonesia.

    Terlepas dari itu, Yusuf memastikan mobil listrik pemberian Presiden Erdogan itu bakal dilaporkan kepada KPK.

    “Kendaraan tersebut diberikan untuk Negara, untuk Pemerintah RI, bukan untuk pribadi Presiden. Tentu, akan kami sampaikan,” kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana kepada wartawan di Jakarta, Selasa.

    Presiden Erdogan, dalam rangkaian kunjungan kenegaraannya di Istana Bogor, Jawa Barat, minggu lalu (12/2), memberikan satu unit mobil listrik Togg T10X kepada Pemerintah RI yang diwakili oleh Presiden Prabowo.

    Presiden Erdogan menyebut pemberian itu merupakan simbol persahabatan Indonesia dan Turki yang pada tahun ini mencapai 75 tahun.

    Di Istana Bogor, Presiden Erdogan mengenalkan langsung mobil buatan industri dalam negeri Turki itu kepada Prabowo. Presiden Prabowo kemudian langsung menjajal mobil pemberian Erdogan dengan duduk di kursi kemudi yang berada di sisi sebelah kiri.

    Togg T10X merupakan kendaraan listrik yang dikembangkan oleh Turkiye’nin Otomobili Girisim Grubu (Togg), sebuah perusahaan otomotif nasional Turki. Kendaraan itu dilengkapi dengan perangkat cerdas yang terhubung dengan ekosistem mobilitas Togg, termasuk jangkauan baterai hingga 523 kilometer.

    Di Istana Bogor, kunjungan Erdogan disambut meriah dengan dentuman meriam hingga pasukan berkuda.

    Sebanyak 21 pasukan berkuda dengan membawa tongkat dilengkapi bendera merah putih bersiap di depan Gerbang Utama Istana Bogor dan sebagian berjejer di pelataran istana sejak 30 menit sebelum kedatangan Presiden Erdogan.

    Setibanya di Istana Kepresidenan Bogor, Presiden Erdogan disambut dengan dentuman meriam sebanyak 21 satu kali. Dentuman meriam ini berasal dari halaman Gedung Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah (Bakorwil) yang lokasinya berada di seberang istana.

    Kemudian, masyarakat dan sekitar 2.500 pelajar SD dan SMP juga antusias menyambut kedatangan Erdogan di sekeliling pedestrian yang dilalui oleh Presiden Erdogan. Mereka membawa bendera kecil Republik Indonesia dan Turki.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Prabowo Beri Keris ke Jokowi, Apa Maknanya?

    Prabowo Beri Keris ke Jokowi, Apa Maknanya?

    Prabowo Beri Keris ke Jokowi, Apa Maknanya?
    Editor
    KOMPAS.com
    – Presiden RI
    Prabowo Subianto
    memberikan sebuah
    keris
    sebagai hadiah kepada Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (
    Jokowi
    ), dalam perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-17 Partai Gerindra.
    Momen tersebut berlangsung di Sentul, Bogor, Jawa Barat, pada Sabtu (15/2/2025).
    Penyerahan keris terjadi setelah Jokowi selesai menyampaikan pidatonya.
    Saat hendak turun dari mimbar, Prabowo yang berada di panggung segera menghampiri mantan wali Kota Solo itu.
    Keduanya kemudian bersalaman dan berpelukan di tengah panggung, disaksikan para tamu undangan.
    Tak lama, seorang staf membawa sebuah kotak berisi keris dan menyerahkannya kepada Prabowo.
    Prabowo kemudian memberikan keris tersebut kepada Jokowi.
    Ayah dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu menerima hadiah tersebut dengan hangat.
    Setelah berfoto bersama, mereka pun turun dari panggung bersamaan.
    Keris
    mempunyai makna atau melambangkan berbagai hal positif, demikian menurut Pengamat politik Hendri Satrio.
    Salah satu makna keris yaitu melambangkan kesatriaan atau kepahlawanan.
    Selain itu, Hendri menilai bahwa senjata tradisional ini juga mempunyai makna dalam kesejahteraan serta kesetiaan.
    Keris sudah lama digunakan sebagai senjata dalam peperangan, khususnya pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, untuk melawan penjajah.
    “Sehingga diharapkan, bila keris itu diberikan, terjadi hubungan loyalitas,” ucap Hendri, kepada Kompas.com, Sabtu (15/2/2025).
    Selain ke Jokowi, Prabowo juga sempat memberikan keris Bali sebagai cendera mata kepada Presiden Turkiye, Recep Tayyip Erdogan pada Rabu (12/2/2025).
     
    Keris itu diberikan kepada Erdogan ketika Presiden Turkiye tersebut berkunjung ke Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.
     
    Karena keris merupakan senjata tradisional asli Indonesia, sehingga dinilai cocok untuk diberikan kepada para tamu negara.
    Harapannya, keris bisa lebih dikenal oleh dunia sebagai ciri khas Indonesia melalui pemberian cendera mata tersebut.
    “Wajar kalo kemudian keris diberikan sebagai cendera mata nasional kepada tamu-tamu internasional. Artinya lebih ke budaya indonesia dan lebih mendunia,” ujar Hendri.
    Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO) telah menobatkan keris sebagai warisan budaya tak benda pada 2008 lalu.
    Dilansir dari Kompas.com (1/3/2022), keris merupakan senjata sekaligus benda spiritual karena dianggap memiliki kekuatan magis.
     
    Pembuat keris yang disebut sebagai empu biasanya merupakan orang sangat dihormati serta memiliki pengetahuan tinggi mengenai sastra, sejarah, dan ilmu gaib.
    Bilah dari senjata tradisional ini biasanya tipis dengan bentuk asimetris dan terbuat dari logam.
    Sementara, sarung keris terbuat dari kayu, dan bahan lainnya, seperti gading dan emas.
    (KOMPAS.COM/RAHEL NARDA CHATERINE, ADITYA PRIYATNA DARMAWAN)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Indonesia-Turki Perkuat Kerja Sama Industri Pertahanan, Potensi Tingkatkan Pertumbuhan Ekonomi – Halaman all

    Indonesia-Turki Perkuat Kerja Sama Industri Pertahanan, Potensi Tingkatkan Pertumbuhan Ekonomi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia Arsjad Rasjid merespon positif pertemuan Presiden Indonesia Prabowo Subianto dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan di Istana Bogor Jawa Barat pada Rabu (12/2/2025).

    “Sebagai kalangan pengusaha, saya melihat hubungan Indonesia dan Turki akan lebih baik lagi setelah pertemuan ini. Saya melihat dari sisi ekonomi semoga pengusaha-pengusaha Turki mau berinvestasi di Indonesia, begitupun pengusaha Indonesia bisa melakukan kerja sama dengan pengusaha Turki,” kata Arsjad dalam keterangannya, Sabtu (15/2/2025).

    Industri pertahanan Turki yang tergolong maju seperti kendaraan udara tak berawak atau UAV juga diharapkan Arsjad bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 

    Pelaku industri pertahanan Turki harap Arsjad dapat mentransfer teknologi tinggi kepada industri pertahanan di tanah air.

    “Pertemuan delegasi pengusaha Indonesia dengan delegasi pengusaha Turki di Istana Bogor menjadi ajang untuk memperkenalkan diri satu lain. Hubungan Prabowo Subianto yang sangat dekat dengan Recep Tayyip Erdogan dimana kedua negara masyarakatnya mayoritas beragama muslim, kerja sama dari aspek keislaman juga bisa dibangun,” lanjut Arsjad.

    Seperti diketahui sebelumnya, Indonesia dan Turki memasuki era baru dalam kerja sama strategis pertahanan dengan ditandatanganinya dua perjanjian Joint Venture Agreement (JVA) antara dua perusahaan teknologi pertahanan terkemuka Turki yaitu Baykar Makina dan Roketsan Roket

    Sanayii ve Ticaret A.S (Roketsan) dengan PT Republik Korpora Indonesia (Republikorp), holding industri pertahanan swasta nasional.

    Penandatanganan ini disaksikan langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdoğan. Hal ini menegaskan komitmen kedua negara untuk memperkuat industri pertahanan melalui manufaktur lokal dan alih teknologi.

    Kemitraan ini didukung oleh Kementerian Pertahanan Indonesia dan Turkish Defence Industries serta dihadiri oleh Menteri Pertahanan Indonesia – Sjafrie Sjamsoeddin dan Secretary of Turkish Defence Industries – Haluk Görgün sebagai bagian dari upaya bersama untuk memperkuat kemandirian pertahanan nasional dan hubungan bilateral Indonesia-Turki.

    Kehadiran delegasi pengusaha Indonesia yang diantaranya turut dihadiri Arsjad Rasjid tentunya semakin menegaskan peran strategisnya dalam diplomasi ekonomi global, memperkuat koneksi bisnis Indonesia di kancah internasional.

    Diplomasi ekonomi global bagi Arsjad adalah kunci pertumbuhan dimana Indonesia dan Turki memiliki potensi besar untuk memperluas kerja sama strategis, mendorong inovasi dan memperkuat posisi di pasar internasional.