Pemerintah Siapkan Kredit Murah untuk Pekerja Migran dan UMKM
Tim Redaksi
BOGOR, KOMPAS.com –
Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat
Muhaimin Iskandar
mengatakan, pemerintah berencana memberikan kredit murah untuk para calon pekerja migran alias pekerja yang berkarir di luar negeri.
Kredit murah ini juga bakal diberikan kepada para Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), koperasi, dan pelaku ekonomi kreatif untuk meningkatkan aksesibilitas pinjaman maupun pendanaan.
“Dalam meningkatkan aksesibilitas untuk pendanaan, pinjaman, sekaligus kemudahan finansial para UMKM, kemudian pekerja migran, koperasi, ekonomi kreatif, akan ada beberapa penanganan membuat semacam simpan pinjam atau kredit murah yang diberikan oleh negara, pemerintah,” kata Muhaimin di Istana Bogor, Jumat (3/1/2025).
Muhaimin menuturkan, model yang diinisiasi berupa simpan pinjam dengan bunga rendah.
Bentuknya pun bisa berupa pinjaman bergulir maupun pinjaman lainnya.
“Baik melalui dana pinjaman bergulir yang ada di Kementerian Koperasi akan ditambah jumlahnya, kemudian akan dibuat program khusus pinjaman untuk pekerja ke luar negeri,” ujar dia.
Ia menyebutkan, kredit murah ini sedikit banyak diperlukan untuk pekerja migran karena memerlukan biaya tinggi, mulai dari uang pelatihan, biaya tiket pesawat, hingga pengurusan berkas agar disalurkan sebagai pekerja legal.
Muhaimin bilang, rencana ini bakal ditindaklanjuti lebih lanjut dengan kementerian dan lembaga terkait.
“Khususnya Kementerian Keuangan berbentuk uang pemerintah yang dipinjamkan kepada para pekerja migran, juga kepada UMKM,” kata Cak Imin, sapaan akrabnya.
Ia lantas mencontohkan praktik baik yang dilakukan oleh PT Permodalan Nasional Madani (PNM), perusahaan BUMN yang bergerak di bidang simpan pinjam untuk ibu rumah tangga pelaku bisnis.
Berbeda dengan perbankan, PNM menyasar nasabah yang lebih mikro dan tidak terjangkau oleh bank.
“Nah, ini akan diduplikasi untuk pekerja migran, duplikasi untuk UMKM, duplikasi untuk koperasi,” kata Muhaimin.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Tempat Fasum: Istana Bogor
-
/data/photo/2025/01/03/6777cf0f19d21.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Pemerintah Siapkan Kredit Murah untuk Pekerja Migran dan UMKM")
Pemerintah Siapkan Kredit Murah untuk Pekerja Migran dan UMKM
-
2 Jam Lebih Ratas Perdana di Istana Bogor, Prabowo Bahas Program Makan Bergizi Gratis – Halaman all
Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas perdana di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Jumat, (3/1/2025).
Dalam rapat yang digelar secara tertutup tersebut turut hadir Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Ratas yang dimulai sekitar pukul 15.15 WIB baru selesai pukul 17.30 WIB. Rapat dihadiri oleh para menteri yang berada di bawah Koordinasi Kemenko Pemberdayaan Masyarakat.
Para Menteri yang hadir diantaranya yakni Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding.
Selain itu Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya.
Menko Muhaimin Iskandar mengatakan rapat membahas sejumlah agenda pemberdayaan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat.
“Dari sana ada banyak isu-isu yang harus ditangani cepat. Salah satunya data tunggal agar tepat sasaran, yang kedua meningkatkan kapasitas usaha kecil, menengah, dan koperasi dengan memberi kapasitas kemampuan kemudian bahan baku, holding antar UMKM akan kita lakukan agar usaha besar bersinergi, kolaborasi dengan UMKM,” ucapnya.
Selanjutnya, Presiden juga memberikan perhatian pada peningkatan kapasitas dan kemampuan para pekerja migran. Menurut Muhaiman, pemerintah akan menyiapkan 100 balai latihan kerja baru bagi para pekerja.
“Untuk pemberangkatan, persiapan jabatan tertentu kualitas standar skill dan vokasi yang siapkan khusus melalui 100 balai latihan kerja baru,” tambahnya.
Selain itu, pemerintah akan memperluas akses pendanaan bagi UMKM, koperasi, ekonomi kreatif, dan pekerja migran melalui pinjaman berbunga rendah. Model pendanaan ini akan diinisiasi bersama kementerian dan lembaga terkait termasuk program kredit murah yang disalurkan melalui dana pinjaman bergulir.
“Ini akan diinisiasi untuk membuat model simpan pinjam, pinjam dengan bunga yang sangat rendah. Ini akan kita tindaklanjuti dengan kementerian-kementerian terkait khususnya kementerian keuangan berbentuk uang pemerintah yang dipinjamkan kepada para pekerja migran, juga kepada UMKM,” kata Muhaimin.
Program lain yang menjadi fokus adalah optimalisasi bantuan sosial melalui Kementerian Sosial. Muhaimin menjelaskan bahwa pemerintah akan melakukan pembenahan data penerima bantuan dengan menerima usulan dan sanggahan dari masyarakat untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran.
“Pokoknya gini tidak ada satupun orang miskin di Republik ini yang tidak mendapatkan bantuan. Itu yang paling akan kita lakukan dalam waktu cepat,” lanjutnya.
Sementara itu Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengatakan bahwa salah satu agenda rapat yakni membahas program makan bergizi gratis. Pemerintah ingin memastikan bagaikan peran Desa, Koperasi dalam program tersebut.
“Bagaimana peran desa, peran kooperasi, peran BUMDES, dan sebagainya,” katanya.
-
PAN Tetap Dukung Prabowo Usai MK Hapus Presidential Threshold
FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Wakil Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto menyebut partainya tetap setia mendukung Presiden RI Prabowo Subianto usai Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus ambang batas persentase minimal pencalonan presiden dan wakil presiden (presidential threshold).
Menurut Yandri, putusan MK soal presidential threshold tidak membuat PAN berencana untuk menyaring kader-kader partai yang potensial untuk diusung sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden.
“Kita masih setia sama Pak Prabowo, sampe sekarang yang paling setia sama Pak Prabowo kan PAN tiga kali dukung,” kata Yandri saat ditemui usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat.
Yandri yang juga Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi itu mengatakan bahwa PAN menghormati putusan MK yang nantinya baru diberlakukan pada Pemilu atau Pilpres Tahun 2029.
Namun demikian, PAN masih menilai bahwa Presiden Prabowo Subianto menjadi calon presiden terbaik untuk diusung pada 2029.
“Pak Prabowo masih yang terbaik lah,” katanya, dikutip dari ANTARA.
Ia menambahkan bahwa PAN masih solid dengan Prabowo Subianto yang juga sebagai Ketua Umum Partai Gerindra. Apalagi, PAN setia mengusung Prabowo sebagai capres dalam tiga kali penyelenggaraan Pemilu.
Saat disinggung dengan partai lain yang tergabung pada Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus, Yandri menegaskan bahwa PAN merupakan partai yang sudah terbukti dalam mendukung Prabowo.
-
Gelar Ratas, Prabowo Mantapkan Kebijakan Program Dorong Masyarakat Berdaya Mandiri
Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas (ratas) perdana pada 2025 di Istana Bogor, Jumat (3/1/2025). Dalam ratas ini, Prabowo memantapkan program untuk mendorong masyarakat berdaya mandiri.
Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar selepas ratas di Istana Bogor.
“Agenda pemberdayaan dimulai dari keinginan agar graduasi masyarakat miskin, mulai dari miskin ekstrem, miskin menjadi berdaya mandiri,” ujar Muhaimin Iskandar yang juga akrab disapa Cak Imin, Jumat (3/1/2024).
Cak Imin mengatakan, banyak isu-isu yang harus ditangani dengan cepat oleh pemerintah. Salah satunya adalah meningkatkan kapasitas usaha kecil menengah dan koperasi dengan memberi kapasitas kemampuan.
“Kemudian bahan baku, holding antar-UMKM akan kita lakukan agar usaha besar bersinergi kolaborasi dengan UMKM,” kata Cak Imin tentang program masyarakat mandiri.
Dia mengatakan bahwa dalam meningkatkan aksesibilitas untuk pendanaan, pinjaman, sekaligus kemudahan finansial bagi para UMKM, pekerja migran, koperasi, ekonomi kreatif, akan ada beberapa penanganan berupa dana simpan pinjam atau kredit murah yang diberikan oleh pemerintah.
Adapun anggaran yang disiapkan pemerintah untuk bantuan modal atau simpan pinjam tersebut mencapai Rp 20 triliun.
“Baik melalui dana pinjaman bergulir yang ada di Kementerian Koperasi akan ditambah jumlahnya, kemudian akan dibuat program khusus pinjaman untuk pekerja ke luar negeri. Pekerja migran Indonesia yang mau ke luar negeri membutuhkan uang untuk pelatihan, uang untuk cost structure, biaya tiket, kemberangkatan, pelatihan, kemudian dokumen itu kita berikan pinjaman dengan bunga yang sangat rendah,” papar Cak Imin tentang program masyarakat mandiri.
Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga menyatakan, pemerintah akan meningkatkan kapasitas dan kemampuan para pekerja migran Indonesia. Salah satu strategi yang akan dilakukan adalah membangun 100 balai latihan kerja baru untuk persiapan dan meningkatkan kemampuan pekerja migran dengan jabatan tertentu.
Cak Imin juga menyampaikan bahwa pemerintah akan sigap dalam optimalisasi bantuan sosial, dengan membenahi data tunggal bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat tak mampu agar tepat sasaran. Masyarakat juga dapat mengusulkan sebagai penerima bansos melalui aplikasi Cek Bansos dari Kementerian Sosial.
“Ini akan kita tindaklanjuti dengan kementerian-kementerian terkait, khususnya kementerian keuangan berbentuk uang pemerintah yang dipinjamkan kepada para pekerja migran, juga kepada UMKM,” jelas Cak Imin soal program masyarakat mandiri.
Hadir pula dalam rapat ini menteri yang berada di bawah koordinasi Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, yakni Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding, Menteri Koperasi Budi Arie dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf.
Selain itu, hadir pula Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, serta Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto.
-
20 Persen Dana Desa 2025 Dialokasikan untuk Makan Bergizi Gratis
Jakarta, CNN Indonesia —
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Yandri Susanto menyatakan 20 persen dari Rp71 triliun Dana Desa di 2025 akan dialokasikan untuk program makan bergizi gratis.
“Yang pasti tadi untuk ketahanan pangan makan siang bergizi itu dari dana desa tadi saya laporkan 20 persen dari Rp71 triliun dana desa 2025 untuk ketahanan pangan,” kata Yandri usai rapat koordinasi dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Bogor, Jumat (3/1).
Ia menyatakan sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto bahwa Kemendes khususnya Bumdes akan menjadi salah satu pemasok bahan baku program makan bergizi gratis.
Nantinya, masing-masing desa akan menjadi pemasok bahan baku sesuai dengan produk pangan yang dihasilkan daerah masing-masing.
“Tadi sudah disampaikan ada desa padi, desa jagung, ada desa ikan nila, desa melon, dan sebagainya,” ucapnya.
Pada saat yang sama, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi menjelaskan Prabowo meminta agar seluruh bahan pokok program makan bergizi gratis itu harus berasal dari desa.
Ia menyebut hal itu dilakukan agar menjadi stimulus ekonomi masyarakat. Pria yang akrab disapa Muni itu pun menyebut ada 1.923 koperasi yang akan terlibat dalam program makan bergizi gratis.
“Ada 1.923 koperasi yang siap ikut terlibat dalam bagian dari sebuah tim untuk makan bergizi gratis,” kata Muni.
Ia menyatakan keseluruhan koperasi itu terdiri dari berbagai macam produknya masing-masing.
Mulai dari koperasi produsen telur, koperasi sayur-mayur, koperasi beras, koperasi ikan, dan lainnya.
“Misalnya koperasi peternak telur, membantu menyediakan telur, desa juga Bumdes juga menyiapkan,” ucap dia.
(mnf/agt)
-
Menko Cak Imin Ungkap Perintah Prabowo dalam Rapat di Istana Bogor
Bogor –
Menteri Koordinator (Menko) Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengikut rapat koordinasi (rakor) yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Bogor hari ini. Cak Imin mengatakan rapat itu membahas isu kemiskinan ekstrem.
Rapat digelar di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (3/1/2025). Hadir pula Wapres Gibran Rakabuming, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi dan Menteri UMKM Maman Abdurrahman.
“Ya, hari ini kita rapat koordinasi pemberdayaan masyarakat. Agenda pemberdayaan dimulai dari keinginan agar graduasi masyarakat miskin, mulai dari miskin ekstrem, miskin menjadi berdaya, mandiri. Dari sana ada banyak isu-isu yang harus ditangani cepat,” kata Cak Imin.
Cak Imin menyebut ada beberapa langkah strategis yang dibicarakan untuk mengentas kemiskinan. Dia menyebut salah satunya ialah pembenahan sistem data tunggal hingga meningkatkan UMKM.
“Salah satunya data tunggal agar tempat sasaran. Yang kedua, meningkatkan kapasitas usaha kecil menengah dan koperasi dengan memberi kapasitas kemampuan. Kemudian bahan baku, holding antar UMKM akan kita lakukan agar usaha besar bersinergi kolaborasi dengan UMKM,” kata dia.
Cak Imin mengatakan Prabowo meminta agar para pekerja migran diberdayakan dan ditingkatkan kualitasnya. Dia mengatakan saat ini pihaknya telah membangun sekitar 100 balai latihan kerja baru.
Cak Imin mengatakan rapat itu juga membahas mengenai kemudahan pendanaan kepada UMKM. Dia mengatakan pemerintah menyiapkan skema pinjaman mudah.
“Yang kedua, dalam meningkatkan aksesibilitas untuk pendanaan, pinjaman, sekaligus kemudahan finansial para UMKM, kemudian pekerja migran, koperasi, ekonomi kreatif, akan ada beberapa penanganan membuat semacam simpan pinjam atau kredit murah yang diberikan oleh negara, pemerintah,” kata dia.
“Kita juga akan membuat acara bersama Bapak Presiden melalui Menteri UMKM yaitu pemberian penghapusan piutang sejumlah tahap awal ini 67 ribu. 67 ribu penghapusan piutang yang akan dilaksanakan langsung oleh presiden dalam waktu dekat,” ujarnya.
(fca/haf)
-
Berpeluang Bisa Usung Capres Sendiri, Cak Imin Happy Presidential Treshold Dihapus MK – Halaman all
Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus ambang batas atau presidential threshold (PT) dalam persyaratan pengajuan pencalonan pemilihan presiden dan wakil presiden.
Cak Imin mengaku putusan MK tersebut harus dihormati karena bersifat final dan mengikat.
“Kalau keputusan MK siapapun harus tunduk,” kata Cak Imin di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat, (3/1/2025).
Cak Imin mengaku senang atau happy dengan adanya putusan MK tersebut.
Dengan dihapusnya syarat ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden membuka peluang bagi PKB yang dipimpinnya untuk mengusung calon dari kader sendiri.
“Ya semua putusan MK enggak ada yang enggak happy. Kalau enggak happy bagaimana, itu keputusan penting,” katanya.
Meskipun demikian, Cak Imin menilai bahwa banyaknya calon prediden pada saat pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres) sebagai imbas dihapusnya Presidential Treshold bisa berdampak tidak baik.
Sebab, terlalu banyak calon presiden membuat Pilpres tidak realistis.
“Tapi, kita juga punya pengalaman kalau terlampau banyak calon enggak realistis juga buang-buang,” katanya.
MK Hapus Ambang Batas Pengusungan Calon Presiden dan Wapres
Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan uji materi Undang-undang Pemilu memutuskan, menghapus ambang batas atau presidential threshold (PT) dalam persyaratan pengajuan pencalonan pemilihan presiden dan wakil presiden, yang sebelumnya diatur parpol pemilik kursi 20 persen dari jumlah kursi DPR atau 25 persen dari suara sah nasional pemilu legislatif sebelumnya.
Putusan ini merupakan permohonan dari perkara 62/PUU-XXII/2024, yang diajukan Enika Maya Oktavia dan kawan-kawan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
“Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua MK Suhartoyo di ruang sidang utama, Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (2/1/2025).
MK menyatakan pengusulan paslon presiden dan wakil presiden (presidential threshold) dalam Pasal 222 UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
“Menyatakan norma Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” kata Suhartoyo.
Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan frasa ‘perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya’ dalam Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, menutup dan menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah nasional atau persentase jumlah kursi DPR di pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden.
Selain itu, MK menilai penentuan besaran ambang batas itu tidak didasarkan pada penghitungan yang jelas dengan rasionalitas yang kuat.
Satu hal yang dapat dipahami Mahkamah, penentuan besaran atau persentase itu lebih menguntungkan parpol besar atau setidaknya memberi keuntungan bagi parpol peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR.
MK menyatakan penentuan ambang batas pencalonan pilpres itu punya kecenderungan memiliki benturan kepentingan.
Mahkamah juga menilai pembatasan itu bisa menghilangkan hak politik dan kedaulatan rakyat karena dibatasi dengan tidak tersedianya cukup banyak alternatif pilihan paslon.
Majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan sejumlah putusan perkara uji materiil citra diri peserta pemilu dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu di ruang sidang utama Gedung MK, Jakarta, Kamis (2/1/2025). (Tribunnews.com/Danang Triatmojo)
Selain itu, setelah mempelajari seksama arah pergerakan politik mutakhir Indonesia, MK membaca kecenderungan untuk selalu mengupayakan agar setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya terdapat 2 paslon.
Padahal, pengalaman sejak penyelenggaraan pemilu secara langsung, dengan hanya 2 paslon masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi yang jika tidak diantisipasi akan mengancam keutuhan kebhinekaan Indonesia.
Bahkan, jika pengaturan tersebut dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden akan terjebak dengan calon tunggal.
Kecenderungan calon tunggal juga telah dilihat MK dalam fenomena pemilihan kepala daerah yang dari waktu ke waktu semakin bertendensi ke arah munculnya calon tunggal atau kotak kosong. Artinya mempertahankan ambang batas presiden, berpotensi menghalangi pelaksanaan pilpres secara langsung oleh rakyat dengan menyediakan banyak pilihan paslon.
-
Warga Tuntut Penertiban Menyeluruh Pasar Tumpah di Jalan Merdeka Bogor
loading…
Polemik keberadaan pasar tumpah di sepanjang Jalan Merdeka, Kota Bogor, terus memanas meskipun Satpol PP telah menertibkan 43 kios bangunan liar tidak berizin. Foto: Ist
BOGOR – Polemik keberadaan pasar tumpah di sepanjang Jalan Merdeka, Kota Bogor, terus memanas meskipun Satpol PP telah menertibkan 43 kios bangunan liar yang tidak berizin. Warga setempat tetap mendesak aparat menuntaskan penertiban di kawasan tersebut.
Ketua RT 01/03 Rama Putra mengatakan, wilayahnya terdampak langsung dan dirugikan dengan adanya pasar tumpah. Warga meminta aparat segera mengambil langkah tegas terhadap oknum-oknum preman yang masih berkeliaran di area tersebut.
“Kami sangat menyayangkan lambannya tindakan dari pihak berwenang. Premanisme dan pasar tumpah di kawasan ini kian meresahkan,” ujarnya, Selasa (31/12/2024).
Warga juga menyampaikan kekecewaannya terhadap anggota DPRD Kota Bogor yang hadir hanya mendengarkan satu sisi beberapa waktu lalu dan menolak mendengarkan aspirasi warga.
Selain itu, surat permohonan audiensi yang diajukan warga kepada DPRD Kota Bogor hingga kini belum mendapat tanggapan.
“Sebagai wakil rakyat, seharusnya mereka mendengarkan keluhan kami. Namun, justru aspirasi kami diabaikan. Ini sangat mengecewakan,” katanya.
Sebagai bentuk protes, warga memasang baliho dan spanduk di sepanjang Jalan Merdeka yang berisi penolakan terhadap aktivitas pasar tumpah dan premanisme. Warga juga melayangkan surat pemberitahuan terbuka kepada pemerintah, khususnya Polresta Bogor dan Satpol PP agar segera menuntaskan permasalahan ini.
“Kami memperingatkan jika aparat tidak segera menindak tegas, kami akan mengambil tindakan sendiri untuk menertibkan kawasan ini demi ketertiban umum,” tegas Hasan, salah satu perwakilan warga.
Pihaknya sudah bertemu dengan perwakilan pedagang dan mereka meminta penertiban menyeluruh di kawasan tersebut supaya pembeli tidak terpecah
“Saya sudah mengumpulkan para pedagang ada 2 poin yang mereka minta. Pertama adalah penertiban menyeluruh di kawasan Jalan Merdeka dan kedua adalah rekayasa lalu lintas di depan Pasar Mawar supaya menjadi ramai. Menurut pedagang, pemerintah harusnya tidak hanya memikirkan relokasi saja tapi juga memikirkan tempat baru tersebut menjadi ramai pascapenertiban dan relokasi,” ungkap Hasan.
Persoalan ini mendapat perhatian luas dari masyarakat. Penertiban pasar tumpah di kawasan Jalan Merdeka yang hanya berjarak 1 km dari Istana Bogor diharapkan menjadi solusi menyeluruh demi mengembalikan ketertiban dan kenyamanan lingkungan. Pihak berwenang diimbau segera merespons keluhan warga agar situasi tidak semakin memanas.
(jon)
-
Estafet kepemimpinan Jokowi-Prabowo menuju Indonesia maju-sejahtera
Jakarta (ANTARA) – Tahun 2024 merupakan tahun penting bagi perjalanan pemerintahan Republik Indonesia. Pada tahun ini terjadi berlangsung estafet kepemimpinan dari Presiden ketujuh RI Joko Widodo kepada Presiden kedelapan RI Prabowo Subianto.
Estafet kepemimpinan berjalan begitu mulus “tanpa drama”, karena disiapkan dengan sangat baik melalui harmonisasi kedua pemimpin.
Sejak Prabowo ditetapkan Komisi Pemilihan Umum sebagai Presiden Terpilih RI pada 24 April 2024, transisi kepemimpinan telah disiapkan.
Sejak penetapan itu, Joko Widodo hampir selalu mengajak dan melibatkan Prabowo selaku Presiden Terpilih dalam setiap kesempatan, tidak terkecuali saat menerima tamu negara.
Pada tanggal 29 April atau lima hari setelah Prabowo menyandang predikat Presiden Terpilih RI, Jokowi mengajak Prabowo ikut serta menerima kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.
Ajakan ini bukan tanpa sebab. Jokowi secara khusus ingin memperkenalkan Prabowo selaku Presiden Terpilih kepada para pemimpin negara-negara sahabat.
Pada kesempatan itu PM Singapura Lee juga memperkenalkan Wakil PM Singapura Lawrence Wong yang akan menggantikannya, terhitung tanggal 15 Mei 2024.
Tidak hanya bertemu pemimpin negara tetangga, Jokowi juga sering mengajak Prabowo yang saat itu masih menjabat Menteri Pertahanan di Kabinet Indonesia Maju, untuk mengikuti rapat-rapat terbatas di Istana.
Yang cukup krusial adalah saat rapat terbatas membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, tanggal 5 Agustus 2024.
Rapat terbatas ini melibatkan Prabowo selaku Presiden Terpilih, untuk mendengarkan masukan terkait kebutuhan program-program pemerintahan berikutnya. Jokowi, bahkan mengajak Prabowo untuk duduk di sampingnya dalam rapat terbatas tersebut.
Secara gamblang, Joko Widodo, saat itu menyatakan dirinya menginginkan rancangan APBN 2025 betul-betul mengakomodasi seluruh program Presiden Terpilih.
Beberapa bulan sebelum rapat terbatas dilaksanakan, Presiden Joko Widodo juga melantik beberapa “orang kepecayaan” Prabowo, di antaranya Thomas Djiwandono sebagai Wakil Menteri Keuangan, serta Hasan Nasbi sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan.
Thomas merupakan keponakan Prabowo Subianto yang menjabat sebagai bendahara dalam partai yang dipimpin Prabowo.
Masuknya Thomas di kabinet mempermudah penyesuaian transisi pemerintahan. Thomas menjadi tokoh yang membantu komunikasi Presiden Terpilih dalam pemerintahan Jokowi, saat itu.
Bersama Menteri Sri Mulyani, Thomas memastikan kebutuhan pemerintahan berikutnya terakomodasi dalam RAPBN 2025.
Sementara Hasan Nasbi, kala itu, secara tidak langsung bertugas mempersiapkan pola komunikasi pemerintahan Prabowo kepada publik dan media.
Kelanjutan Menteri Jokowi
Hanya berselang satu hari usai dilantik sebagai Presiden kedelapan RI, Prabowo Subianto langsung mengumumkan sekaligus melantik menteri-menteri kabinet yang diberi nama Kabinet Merah Putih, di Istana Negara Jakarta.
Kabinet Merah Putih memiliki total 48 menteri. Dari nama-nama yang muncul, terdapat belasan menteri di era Jokowi yang kembali ditunjuk Prabowo untuk menjabat di kabinetnya.
Tanpa bermaksud mengecilkan jabatan menteri lain, beberapa menteri Jokowi yang kembali ditunjuk di kabinet Prabowo, di antaranya adalah menteri-menteri dengan urusan krusial.
Misalnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, hingga Menteri Pertanian Amran Sulaiman.
Ada juga beberapa nama yang kembali ditunjuk sebagai menteri, namun dengan tugas berbeda, seperti Pratikno, yang sebelumnya menjabat Menteri Sekretaris Negara, kini menjabat Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Agus Harimurthi Yudhoyono yang sebelumnya Menteri Agraria dan Tata Ruang, kini menjabat Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
Selanjutnya Zulkifli Hasan yang dulu Menteri Perdagangan, kini sebagai Menko Pangan, Bahlil Lahadalia yang sebelumnya Menteri Investasi, menjadi Menteri ESDM, Budi Arie Setiadi sebelumnya Menteri Komunikasi dan Informatika (kini disebut Menteri Komunikasi dan Digital), saat ini diberi tugas baru sebagai Menteri Koperasi.
Penunjukan menteri sepenuhnya hak prerogratif Presiden Prabowo Subianto. Keputusan Prabowo Subianto memasukkan sejumlah nama-nama menteri Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin Jokowi ke dalam kabinetnya, dapat dilihat sebagai salah satu upaya mewujudkan pemerintahan yang berkelanjutan.
Dengan masuknya beberapa nama menteri lama ke kabinet Prabowo, mantan Menteri Pertahanan itu dapat dengan mudah melakukan sinkronisasi program dan kebijakan pemerintahan, tanpa mengganggu program-program baik pemerintahan yang telah berjalan sebelumnya.
Keberlanjutan program
Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyatakan komitmennya untuk terus melanjutkan sejumlah program Presiden Joko Widodo yang sudah berlangsung dengan baik.
Prabowo berulang kali menyatakan komitmennya melanjutkan upaya swasembada pangan serta digitalisasi dan hilirisasi di berbagai sektor.
Prabowo sependapat dengan Joko Widodo bahwa swasembada pangan, digitalisasi dan hilirisasi (pengolahan produk/sumber daya agar memiliki nilai tambah), menjadi salah satu faktor dalam mewujudkan kemajuan bangsa.
Di era Jokowi, upaya mewujudkan swasembada pangan dilakukan dengan membangun saluran irigasi, bendungan, dan lain sebagainya. Sementara hilirisasi sudah dimulai dari komoditas nikel, tembaga, hingga bauksit.
Sementara digitalisasi juga didorong di berbagai sektor, salah satunya dengan mengamanatkan Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik (SPBE).
Beragam fondasi yang telah dibangun pemerintahan Joko Widodo itu dilanjutkan Prabowo dalam pemerintahannya.
Prabowo melanjutkan upaya swasembada pangan dengan mendorong program cetak sawah baru. Prabowo optimistis Indonesia tidak mengimpor beras lagi pada tahun 2025.
Dia juga memerintahkan jajaran menteri untuk mendorong digitalisasi dan hilirisasi. Amanat itu berulang kali ia sampaikan dalam rapat-rapat kabinet, seraya mengingatkan pentingnya mencegah serta menindak segala bentuk kebocoran dan korupsi dalam pemerintahan.
Kelanjutan program hilirisasi juga dilakukan Prabowo dengan berbekal strategi yang sudah dibuat semasa pemerintahan Joko Widodo.
Prabowo dalam suatu kesempatan bercerita bagaimana Menteri Investasi era Jokowi, yakni Bahlil Lahadalia (kini Bahlil menjabat Menteri ESDM) menemuinya pada suatu ketika, dan menyerahkan 26 buku tentang perencanaan hilirisasi.
Prabowo mengatakan buku perencanaan hilirisasi yang diserahkan Bahlil kepadanya itu kini menjadi panduan untuk melaksanakan hilirisasi bersama Kabinet Merah Putih.
Menjaga komunikasi
Prabowo Subianto bukan sosok yang ingin menang sendiri. Dia menghargai dan mengingat segala jasa-jasa para pemimpin bangsa sebelumnya.
Dia menyatakan selalu mengambil pendapat dan falsafah pendekatan sejarah, di mana pembangunan bangsa tidak dicapai 5 atau 10 tahun, melainkan puluhan tahun.
Oleh karena itu, dia menyatakan kehebatan bangsa Indonesia, saat ini, berkat seluruh jasa pemimpin terdahulu.
Untuk menghargai jasa pemimpin sebelumnya dan sebagai upaya meneruskan estafet kepemimpinan, Prabowo masih menjaga dengan baik komunikasinya dengan Presiden ketujuh RI Joko Widodo.
Prabowo dalam sebuah kesempatan menyambangi kediaman Jokowi di Solo, lantas keduanya makan malam di sebuah restoran favorit Jokowi.
Sebaliknya Prabowo juga mengundang Joko Widodo datang dan santap malam di kediaman pribadi Prabowo di Kertanegara, Jakarta.
Terlepas dari pembicaraan yang dilakukan keduanya, pertemuan tersebut menunjukkan betapa komunikasi dua pemimpin tetap terjaga dengan baik hingga saat ini.
Komunikasi yang baik dari para elite, memberikan asa bagi publik atas estafet kepemimpinan yang berjalan baik serta keberlanjutan pembangunan menuju Indonesia sejahtera dan maju.
Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2024 -
Intens Bertemu Prabowo, Said Didu Sarankan Jokowi Kembali Tinggal di Istana Bogor
FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, kembali melontarkan pernyataan yang mengundang perhatian publik.
Dalam sebuah unggahan di media sosial X (dulu Twitter), Said Didu menyoroti intensitas pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo (Jokowi).
Said Didu mengusulkan secara satir bahwa Jokowi sebaiknya kembali tinggal di Istana Bogor. Menurutnya, hal ini bisa mempermudah Jokowi untuk bertemu dengan Prabowo, mengingat lokasi Istana Bogor yang relatif dekat dengan Hambalang, Kertanegara, dan Istana Negara.
“Karena Pak Jokowi sepertinya ingin terus bertemu dengan Bapak Presiden Prabowo, bagaimana kalau Pak Jokowi kembali tinggal di Istana Bogor agar dekat ke Hambalang, Kertanegara, dan Istana Negara? Setuju?” tulis Said Didu dalam unggahannya, dikutip, Minggu (8/12/2024).
Pernyataan ini memicu beragam tanggapan di kalangan warganet. Beberapa pihak menganggapnya sebagai kritik tajam terhadap hubungan politik Jokowi dan Prabowo yang semakin erat, sementara yang lain melihatnya sebagai sindiran jenaka terhadap dinamika politik nasional.
Sebelumnya, Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengunggah momen kebersamaanya dengan Presiden Prabowo di media sosial Instagramnya.
Jokowi sampaikan doa untuk Presiden Prabowo di keterangan unggahannya.
“Terima kasih atas santap tadi malamnya, Bapak Presiden @prabowo. Berkunjung ke kediaman Bapak Prabowo di Kertanegara sambil berbincang dan menyantap makan malam. Semoga Bapak sukses dan sehat selalu,” tulis Jokowi.