Xcloud.id

Tempat Fasum: Istana Bogor

  • Pencetus Pancasila Hidup Sengsara, Ditahan-Dibiarkan Sakit & Depresi

    Pencetus Pancasila Hidup Sengsara, Ditahan-Dibiarkan Sakit & Depresi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Setiap tanggal 1 Juni, Indonesia memperingati Hari Lahir Pancasila. Tanggal ini merujuk pada pidato yang disampaikan oleh Soekarno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada 1 Juni 1945.

    Dalam pidato tersebut, Soekarno untuk pertama kalinya memperkenalkan istilah “Pancasila” kepada para pemimpin dan pendiri bangsa. Dia mengusulkan Pancasila sebagai rumusan dasar negara Indonesia yang poin-poinnya tak jauh beda dari sekarang. 

    Singkat cerita, usulan ini kemudian diterima oleh forum BPUPK dan dijadikan sebagai dasar resmi negara Indonesia. Soekarno kemudian dianggap sebagai pencetus dan penggali Pancasila. 

    “[…] aku berterimakasih syukur ke hadirat Allah SWT bahwa aku dijadikan oleh Tuhan perumus Pancasila; dijadikan Tuhan penggali daripada lima mutiara yang tertanam di dalam buminya rakyat Indonesia ini, yaitu Pancasila,” kata Soekarno dalam pidato “Indonesia akan Kuat Selama Kita Tetap Setia Pada Pancasila” (5 Oktober 1966). 

    Meski dikenal sebagai pencetus dasar negara, hidup Soekarno berakhir jungkir balik di masa tua. Dia hidup menderita, kesepian, dan terasingkan imbas statusnya sebagai tahanan politik rezim Soeharto. 

    Kejadian ini bermula setelah Jenderal Soeharto menggantikan Soekarno sebagai Presiden Indonesia sejak 7 Maret 1967. Soeharto ingin menghilangkan peran dan kekuatan Soekarno sebagai tokoh besar.

    Mulanya, Soeharto meminta Soekarno segera keluar dari Istana Negara. Soekarno kemudian ditempatkan di Istana Bogor. Namun, akibat terus-menerus diinterogasi imbas statusnya sebagai tahanan politik, pria kelahiran 6 Juni 1901 itu tak betah.

    Akhirnya, Soekarno ditempatkan di Wisma Yaso pada 1969. Sejarawan Peter Kasenda dalam bukunya Hari-hari Terakhir Sukarno (2013) menyebutkan bahwa selama berada di Wisma Yaso, Soekarno dijaga dengan sangat ketat dan dilarang berkomunikasi dengan dunia luar.

    Sehari-hari, Soekarno hidup sendirian sambil terus-menerus menjalani interogasi terkait keterlibatannya dalam tragedi Gerakan 30 September. Situasi ini membuat Soekarno mengalami depresi dan jatuh sakit. Dia bahkan kerap berbicara sendiri.

    Diketahui, Soekarno memang menderita penyakit ginjal. Selama masa kekuasaannya, dia sempat menjalani pengobatan untuk penyakit tersebut. Namun, setelah ditahan, dia tidak lagi mendapatkan akses pengobatan yang memadai.

    Satu-satunya dokter yang bisa diaksesnya hanyalah seorang dokter hewan, yang tentu tak bisa memberikan obat terbaik. 

    Akibatnya, Soekarno harus bergelut setiap hari dengan tekanan mental dan rasa sakit akibat penyakit ginjalnya. Kondisi ini semakin memburuk hingga akhirnya kritis dan berujung wafat pada 21 Juni 1970.

    Meskipun telah wafat, Soeharto tetap berupaya menghapus jejak peran Soekarno dalam sejarah bangsa, salah satunya terkait Pancasila. Sejak 1970, Soeharto melarang peringatan Hari Lahir Pancasila tanggal 1 Juni yang sebelumnya rutin diperingati sejak tahun 1964.

    Larangan ini didasarkan pada pandangan bahwa ajaran Soekarno tidak lagi diperbolehkan. Sejarawan Asvi Warman Adam dalam Pelurusan Sejarah Indonesia (2007) menyebut, pelarangan berjalan lewat publikasi resmi yang dikeluarkan pemerintah oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nugroho Notosusanto. 

    Dia membuat propaganda bahwa Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni adalah salah. Selain itu, dia juga meminta masyarakat percaya kalau Pancasila bukan dicetuskan Soekarno, melainkan Mohammad Yamin dalam sidang BPUPK tahun 1945. Sebagai gantinya, pemerintah lebih memilih merayakan peringatan Hari Kesaktian Pancasila tiap 1 Oktober. 

    Peran Soekarno dalam kelahiran Pancasila kemudian mulai dimunculkan lagi setelah rezim Orde Baru berakhir. Puncaknya, pada 2016, pemerintah menetapkan tanggal 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila dan hari libur nasional yang berpatokan pada pidato Soekarno tanggal 1 Juni 1945.

    (mfa)

  • Prabowo Hapus Outsourcing, Menaker Yassierli Susun Peraturannya – Halaman all

    Prabowo Hapus Outsourcing, Menaker Yassierli Susun Peraturannya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto terkait persoalan outsourcing yang disampaikan dalam peringatan May Day 2025.

    Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menegaskan bahwa kebijakan Presiden tersebut akan menjadi landasan dalam penyusunan Peraturan Menteri tentang outsourcing.

    “Kebijakan Presiden yang disampaikan pada perayaan May Day 2025 terkait outsourcing tentunya akan menjadi kebijakan dasar dalam penyusunan Peraturan Menteri tentang outsourcing yang saat ini sedang disusun,” ujar Menaker Yassierli dalam keterangannya Jumat (2/5/2025).

    Menaker menyatakan bahwa pernyataan Presiden Prabowo sehubungan dengan outsourcing merupakan bukti bahwa Presiden sangat aspiratif dan memahami kegundahan pekerja/buruh Indonesia.

    “Saya sebagai Menteri Ketenagakerjaan tentunya menyambut baik dan akan siap menjalankan arahan atau kebijakan Presiden Prabowo sehubungan dengan outsourcing tersebut,” imbuhnya.

    Menurut Menaker, persoalan alih daya (outsourcing) telah menjadi isu yang terus disuarakan oleh kalangan pekerja selama hampir dua dekade terakhir.

    Dalam praktiknya, lanjut Menaker, outsourcing kerap menimbulkan berbagai permasalahan, seperti pengalihan kegiatan inti (core business), ketidakpastian pekerjaan.

    Serta tidak adanya kejelasan karir, upah rendah, kerentanan terhadap pemutusan hubungan kerja (PHK), lemahnya perlindungan jaminan sosial, hingga sulitnya membentuk serikat pekerja.

    Menaker menegaskan bahwa segala kebijakan ketenagakerjaan harus sejalan dengan norma konstitusi sebagaimana tertuang dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menjamin hak setiap orang untuk bekerja serta memperoleh imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

    Lebih lanjut, Menaker menjelaskan bahwa saat ini Kemnaker tengah melakukan kajian untuk menyiapkan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang lebih berkeadilan. 

    Penyusunan UU tersebut merupakan mandat dari Presiden serta sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168/2023 terkait Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

    Selain itu, Kemnaker juga tengah memproses tindak lanjut atas salah satu amar Putusan MK tersebut yang berkaitan dengan penyusunan Peraturan Menteri tentang alih daya.

    5 Hadiah Presiden Prabowo untuk Buruh di Indonesia 

    Presiden RI Prabowo Subianto menghadiri perayaan Hari Buruh Internasional 2025 yang digelar di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Pada Kamis (1/5/2025).

    Di hadapan para buruh, Prabowo Subianto menjanjikan sejumlah hal untuk buruh yang disebutnya sebagai hadiah.

    “Saya ingin memberi hadiah kepada kaum buruh pada hari ini. Saya akan membentuk segera Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang akan terdiri dari semua tokoh-tokoh pimpinan buruh seluruh Indonesia,” kata Presiden Prabowo dalam pidatonya.

    Ia menerangkan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional nantinya akan mempelajari keadaan buruh dan memberi nasihat kepada Presiden.

    “Mana Undang-Undang yang tidak beres, tidak melindungi buruh, mana regulasi yang tidak benar. Mereka memberi masukan ke saya dan segera akan kita perbaiki,” terangnya.

    Kemudian Presiden Prabowo juga berjanji untuk segera membentuk Satuan Tugas PHK. 

    “Kita tidak akan membiarkan rakyat kita, kita tidak akan membiarkan pekerja-pekerja di PHK seenaknya. Bila perlu, tidak ragu-ragu kita, negara akan turun tangan, saudara-saudara sekalian,” terangnya.

    Selain itu Presiden Prabowo juga menjanjikan untuk meloloskan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.

    “Dan juga kita akan segera meloloskan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Wakil Ketua DPR yang hadir, Pak Dasco, Pak Sofian melaporkan ke saya, Minggu depan RUU ini segera akan mulai dibahas,” kata Presiden Prabowo.

    “Mudah-mudahan tidak lebih dari tiga bulan Undang-Undang ini akan selesai, kita bereskan,” imbuhnya.

    Selain itu Presiden Prabowo juga menjanjikan segera membentuk Undang-Undang perlindungan pekerja di laut, industri perikanan, dan kapal-kapal. 

    “Saudara-saudara sekalian, saya juga akan meminta Dewan Kesejahteraan Nasional mempelajari bagaimana caranya kita, kalau bisa tidak segera, tapi secepat-cepatnya kita ingin menghapus outsourcing,” ucap Prabowo.

    Atas hal itu, Presiden Prabowo mengatakan dalam waktu dekat akan mengadakan suatu pertemuan di Istana Bogor. 

    “150 pimpinan buruh akan saya pertemukan dengan 150 pemimpin-pemimpin perusahaan di Indonesia. Kita akan duduk bersama, saya akan mengatakan kepada para pengusaha, saudara-saudara, tidak boleh mau kaya sekaya-kayanya sendiri tanpa mengajak pekerja-pekerja hidup dengan baik,” ucapnya.

    Selain itu pada Hari Buruh Internasional 2025, Presiden Prabowo juga bakal mendorong Marsinah menjadi pahlawan nasional.

    “Saya akan mendukung Marsinah menjadi pahlawan Nasional,” tandasnya.

  • Soal Outsourcing, Wamenaker Wanti-Wanti Pengusaha Harus Patuhi Prabowo

    Soal Outsourcing, Wamenaker Wanti-Wanti Pengusaha Harus Patuhi Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer menekankan pelaku usaha harus mematuhi rencana pemerintah yang hendak menghapus skema kerja outsourcing. 

    Immanuel yang akrab disapa Noel itu menjelaskan bahwa apabila wacana tersebut resmi menjadi Perintah Presiden (Perpres) atau Keputusan Presiden (Kepres), maka sifatnya akan absolut dan mengikat.

    “Kalau itu sudah kebijakan eksekutif, harus dilakukan. Kalau itu sudah keputusan eksekutif, perintah ya harus dilakukan,” jelasnya saat ditemui usai perayaan May Day 2025 di Universitas Pertamina, Jakarta, Kamis (1//5/2025).

    Namun demikian, Noel menyebut rencana tersebut masih perlu dilakukan kajian yang mendalam. 

    Untuk diketahui sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengaku hendak menghapus sistem kerja alih daya atau outsourcing. Hal itu disampaikannya saat menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional di Monumen Nasional (Monas), Kamis (1/5/2025).

    Dalam laporannya, Prabowo menyebut rencana penghapusan sistem kerja itu bakal dieksekusi secara bertahap oleh Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional.

    “Kami juga harus realistis. Kita harus menjaga kepentingan investor. Kalau tidak ada investasi, tidak ada pabrik, dan tidak ada pekerjaan,” katanya.

    Sejalan dengan hal itu, Prabowo mengaku berencana menggelar pertemuan di Istana Bogor (Isbog) dalam waktu dekat. Di mana, forum itu akan mempertemukan 150 pimpinan serikat buruh dengan 150 pimpinan perusahaan nasional. 

    Prabowo menyebut, dialog ini diharapkan menjadi momentum untuk membangun kemitraan industrial yang adil.

  • Prabowo Janji Hapus Outsourcing, Buruh Minta Diberi Hak yang Adil

    Prabowo Janji Hapus Outsourcing, Buruh Minta Diberi Hak yang Adil

    Bisnis.com, JAKARTA — Serikat pekerja meminta agar pemerintah memastikan buruh/pekerja mendapatkan hak yang adil jika sistem kerja alih daya (outsourcing) dihapus.

    Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban menilai penghapusan outsourcing sejatinya juga membutuhkan kajian dan pertimbangan yang matang lantaran akan berdampak luas agar tidak merugikan berbagai pihak, termasuk para buruh.

    Meski begitu, Elly menuturkan, serikat pekerja akan terus mengingatkan kepala negara RI yang memiliki kuasa untuk menghapus sistem outsourcing.

    “Saya kira itu kan tidak mungkin hapus outsourcing besok langsung dihapus, kan ada kajian-kajian, analisa, dan kebijakan lainnya yang akan kita lihat,” kata Elly saat ditemui di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Kamis (1/5/2025).

    Di sisi lain, jika sistem outsourcing diganti dengan sistem kontrak, Elly meminta agar semua hak pekerja dilindungi dan tak ada diskriminasi, termasuk menerima pesangon, tunjangan hari raya (THR), hingga jaminan sosial.

    “Sistem kontrak atau hal lainnya memang tidak boleh didiskriminasi dari perlindungan apapun, dari menerima pesangon, THR, lalu jaminan sosial, misalnya kecelakaan kerja, kematian, dan yang lainnya,” tuturnya.

    Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menuntut agar pemerintah menghapus outsourcing. Dia juga meminta agar karyawan kontrak juga harus dibatasi.

    “Kalaupun outsourcing masih ada, hanya lima jenis pekerjaan, catering, cleaning service, security, driver, dan jasa pertambangan dan perminyakan,” kata Said.

    Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya saat menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional 2025 (May Day 2025) di Monas, Jakarta, Kamis (1/5/2025), mengatakan akan membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional.

    Nantinya, orang nomor satu di Indonesia itu akan meminta Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional untuk mencari jalan terbaik dalam menghapus sistem outsourcing secara bertahap.

    Namun, penghapusan ini tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa lantaran harus tetap menjaga kepentingan para investor. Pasalnya, lanjut dia, jika para investor enggan menanamkan investasi di Tanah Air. Alhasil, tidak ada pabrik yang dibangun di Indonesia, yang bisa menyerap tenaga kerja. 

    “Kami juga harus realistis. Kita harus menjaga kepentingan investor. Kalau tidak ada investasi, tidak ada pabrik, dan tidak ada pekerjaan,” ujarnya.

    Di samping itu, dalam waktu dekat, Prabowo mengaku berencana menggelar pertemuan di Istana Bogor yang mempertemukan 150 pimpinan serikat buruh dengan 150 pimpinan perusahaan nasional, yang diharapkan menjadi momentum untuk membangun kemitraan industrial yang adil.

  • Prabowo Akan Pertemukan 150 Pimpinan Buruh dan Perusahaan di Istana Bogor – Page 3

    Prabowo Akan Pertemukan 150 Pimpinan Buruh dan Perusahaan di Istana Bogor – Page 3

    Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kebangsaan saat Hari Buruh Internasional atau May Day di Monumen Nasional (Monas) Jakarta, Kamis (1/5/2025). Di hadapan ribuan buruh, Prabowo berjanji akan menghapus sistem outsourcing.

    Prabowo mengatakan dirinya akan meminta Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional untuk membuat kajian untuk menghapus sistem outsourcing. Dewan tersebut akan diisi oleh semua pimpinan serikat buruh di Indonesia.

    “Saya juga akan meminta dewan kesejahteraan nasional ingin segera menghapus outsourcing,” kata Prabowo saat peringatan Hari Buruh Internasional di Monas Jakarta, Kamis (1/5/2025).

    Namun, kata dia, para buruh juga harus realistis dan menjaga kepentingan para investor. Prabowo menyebut para buruh tak dapat bekerja apabila para investor tak membangun pabrik di Indonesia.

    “Tapi kita juga realistis harus menjaga kepentingan para investor, kalau mereka tidak ada investasi, tidak ada pabrik, maka kalian tidak kerja,” jelasnya.

    Untuk itu, dia mengajak para buruh bekerja sama dengan investor. Prabowo menyampaikan dirinya akan mempertemukan 150 pemimpin perusahaan di Indonesia dengan pimpinan buruh di Istana Kepresidenan Bogor Jawa Barat.

    “Saya akan katakan kepada para pengusaha tidak boleh kaya sekaya-kayanya sendiri tanpa mengajak pekerja hidup dengan baik,” ujar Prabowo.

    Reporter: Muhammad Genantan Saputra

    Sumber: Merdeka.com

  • Prabowo: Kalian yang di Lembaga Pemerintah, Hentikan Korupsimu! – Page 3

    Prabowo: Kalian yang di Lembaga Pemerintah, Hentikan Korupsimu! – Page 3

    Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kebangsaan saat Hari Buruh Internasional atau May Day di Monumen Nasional (Monas) Jakarta, Kamis (1/5/2025). Di hadapan ribuan buruh, Prabowo berjanji akan menghapus sistem outsourcing.

    Prabowo mengatakan dirinya akan meminta Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional untuk membuat kajian untuk menghapus sistem outsourcing. Dewan tersebut akan diisi oleh semua pimpinan serikat buruh di Indonesia.

    “Saya juga akan meminta dewan kesejahteraan nasional ingin segera menghapus outsourcing,” kata Prabowo saat peringatan Hari Buruh Internasional di Monas Jakarta, Kamis (1/5/2025).

    Namun, kata dia, para buruh juga harus realistis dan menjaga kepentingan para investor. Prabowo menyebut para buruh tak dapat bekerja apabila para investor tak membangun pabrik di Indonesia.

    “Tapi kita juga realistis harus menjaga kepentingan para investor, kalau mereka tidak ada investasi, tidak ada pabrik, maka kalian tidak kerja,” jelasnya.

    Untuk itu, dia mengajak para buruh bekerja sama dengan investor. Prabowo menyampaikan dirinya akan mempertemukan 150 pemimpin perusahaan di Indonesia dengan pimpinan buruh di Istana Kepresidenan Bogor Jawa Barat.

    “Saya akan katakan kepada para pengusaha tidak boleh kaya sekaya-kayanya sendiri tanpa mengajak pekerja hidup dengan baik,” ujar Prabowo.

  • Pidato di Hari Buruh, Presiden Prabowo kepada Koruptor: Hentikan Mencuri Uang Rakyat – Halaman all

    Pidato di Hari Buruh, Presiden Prabowo kepada Koruptor: Hentikan Mencuri Uang Rakyat – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan Indonesia merupakan negara yang kaya raya, tetapi malingnya juga banyak.

    Adapun hal itu disampaikan Presiden Prabowo saat berpidato pada perayaan Hari Buruh Internasional 2025 (May Day) yang digelar di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Pada Kamis (1/5/2025).

    “Kami sudah melihat, kami sudah menghitung kekayaan bangsa Indonesia begitu besar. Masalahnya maling-malingnya juga banyak,” kata Presiden Prabowo.

    Kemudian dikatakan Presiden Prabowo, pemerintahan yang ia pimpin bertekad menghilangkan korupsi.

    “Saudara-saudara sekalian, pemerintah yang saya pimpin bertekad untuk berusaha menghilangkan korupsi dari bumi Indonesia,” kata Presiden Prabowo.

    Presiden Prabowo mengatakan bahwa hal itu bukan pekerjaan yang ringan.

    “Saya tahu bahwa ini bukan pekerjaan ringan, ini pekerjaan berat. Saya tiap hari diejek, tiap hari diancam, tiap hari macam-macam, tapi saya tidak gentar. Saya sudah katakan, saya rela, saya siap, saya ikhlas, mati untuk bangsa dan rakyat saya,” kata Presiden Prabowo.

    Ia lalu mengingatkan untuk orang-orang yang bekerja di lembaga-lembaga pemerintah digaji oleh rakyat.

    “Saya katakan, hentikan korupsimu, kalian mencuri uang rakyat, hentikan. Dan saya minta dihentikan secepat-cepatnya,” kata Presiden Prabowo.

    Pada kesempatan tersebut Presiden Prabowo juga menjanjikan sejumlah hal untuk para buruh.

    “Saya ingin memberi hadiah kepada kaum buruh pada hari ini. Saya akan membentuk segera Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang akan terdiri dari semua tokoh-tokoh pimpinan buruh seluruh Indonesia,” kata Presiden Prabowo dalam pidatonya.

    Ia menerangkan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional nantinya akan mempelajari keadaan buruh dan memberi nasihat kepada Presiden.

    “Mana Undang-Undang yang tidak beres, tidak melindungi buruh, mana regulasi yang tidak benar. Mereka memberi masukan ke saya dan segera akan kita perbaiki,” terangnya.

    Kemudian Presiden Prabowo juga berjanji untuk segera membentuk Satuan Tugas PHK. 

    “Kita tidak akan membiarkan rakyat kita, kita tidak akan membiarkan pekerja-pekerja di PHK seenaknya. Bila perlu, tidak ragu-ragu kita, negara akan turun tangan, saudara-saudara sekalian,” terangnya.

    Selain itu Presiden Prabowo juga menjanjikan untuk meloloskan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.

    “Dan juga kita akan segera meloloskan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Wakil Ketua DPR yang hadir, Pak Dasco, Pak Sofian melaporkan ke saya, Minggu depan RUU ini segera akan mulai dibahas,” kata Presiden Prabowo.

    “Mudah-mudahan tidak lebih dari tiga bulan Undang-Undang ini akan selesai, kita bereskan,” imbuhnya.

    Selain itu Presiden Prabowo juga menjanjikan segera membentuk Undang-Undang perlindungan pekerja di laut, industri perikanan, dan kapal-kapal. 

    “Saudara-saudara sekalian, saya juga akan meminta Dewan Kesejahteraan Nasional mempelajari bagaimana caranya kita, kalau bisa tidak segera, tapi secepat-cepatnya kita ingin menghapus outsourcing,” ucap Prabowo.

    Atas hal itu, Presiden Prabowo mengatakan dalam waktu dekat akan mengadakan suatu pertemuan di Istana Bogor. 

    “150 pimpinan buruh akan saya pertemukan dengan 150 pemimpin-pemimpin perusahaan di Indonesia. Kita akan duduk bersama, saya akan mengatakan kepada para pengusaha, saudara-saudara, tidak boleh mau kaya sekaya-kayanya sendiri tanpa mengajak pekerja-pekerja hidup dengan baik,” ucapnya.

    Selain itu pada Hari Buruh Internasional 2025, Presiden Prabowo juga bakal mendorong Marsinah menjadi pahlawan nasional.

    “Saya akan mendukung Marsinah menjadi pahlawan Nasional,” tandasnya.

     

  • Prabowo: Nama Saya Ada di Kapolri dan Panglima TNI, Alamat Enggak Diganti-ganti Ini – Page 3

    Prabowo: Nama Saya Ada di Kapolri dan Panglima TNI, Alamat Enggak Diganti-ganti Ini – Page 3

    Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kebangsaan saat Hari Buruh Internasional atau May Day di Monumen Nasional (Monas) Jakarta, Kamis (1/5/2025). Di hadapan ribuan buruh, Prabowo berjanji akan menghapus sistem outsourcing.

    Prabowo mengatakan dirinya akan meminta Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional untuk membuat kajian untuk menghapus sistem outsourcing. Dewan tersebut akan diisi oleh semua pimpinan serikat buruh di Indonesia.

    “Saya juga akan meminta dewan kesejahteraan nasional ingin segera menghapus outsourcing,” kata Prabowo.

    Namun, kata dia, para buruh juga harus realistis dan menjaga kepentingan para investor. Prabowo menyebut para buruh tak dapat bekerja apabila para investor tak membangun pabrik di Indonesia.

    “Tapi kita juga realistis harus menjaga kepentingan para investor, kalau mereka tidak ada investasi, tidak ada pabrik, maka kalian tidak kerja,” jelasnya.

    Untuk itu, dia mengajak para buruh bekerja sama dengan investor. Prabowo menyampaikan dirinya akan mempertemukan 150 pemimpin perusahaan di Indonesia dengan pimpinan buruh di Istana Kepresidenan Bogor Jawa Barat.

    “Saya akan katakan kepada para pengusaha tidak boleh kaya sekaya-kayanya sendiri tanpa mengajak pekerja hidup dengan baik,” ujar Prabowo.

     

  • Prabowo Heran Ada Demo Dukung Koruptor di Indonesia – Page 3

    Prabowo Heran Ada Demo Dukung Koruptor di Indonesia – Page 3

    Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kebangsaan saat Hari Buruh Internasional atau May Day di Monumen Nasional (Monas) Jakarta, Kamis (1/5/2025). Di hadapan ribuan buruh, Prabowo berjanji akan menghapus sistem outsourcing.

    Prabowo mengatakan dirinya akan meminta Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional untuk membuat kajian untuk menghapus sistem outsourcing. Dewan tersebut akan diisi oleh semua pimpinan serikat buruh di Indonesia.

    “Saya juga akan meminta dewan kesejahteraan nasional ingin segera menghapus outsourcing,” kata Prabowo saat peringatan Hari Buruh Internasional di Monas Jakarta, Kamis (1/5/2025).

    Namun, kata dia, para buruh juga harus realistis dan menjaga kepentingan para investor. Prabowo menyebut para buruh tak dapat bekerja apabila para investor tak membangun pabrik di Indonesia.

    “Tapi kita juga realistis harus menjaga kepentingan para investor, kalau mereka tidak ada investasi, tidak ada pabrik, maka kalian tidak kerja,” jelasnya.

    Untuk itu, dia mengajak para buruh bekerja sama dengan investor. Prabowo menyampaikan dirinya akan mempertemukan 150 pemimpin perusahaan di Indonesia dengan pimpinan buruh di Istana Kepresidenan Bogor Jawa Barat.

    “Saya akan katakan kepada para pengusaha tidak boleh kaya sekaya-kayanya sendiri tanpa mengajak pekerja hidup dengan baik,” ujar Prabowo.

  • Tugas Dewan Kesejahteraan Buruh yang Dibentuk Prabowo Subianto

    Tugas Dewan Kesejahteraan Buruh yang Dibentuk Prabowo Subianto

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa ia membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional. Hal itu disampaikannya saat menghadiri peringatan Hari Buruh 1 Mei atau May Day di Monas, Jakarta, Kamis (1/5/2025).

    Selain itu, Prabowo juga mengumumkan pembentukan satuan tugas pemutusan hubungan kerja (Satgas PHK), serta dorongan percepatan pengesahan sejumlah undang-undang yang menyentuh langsung kehidupan pekerja.

    “Saya ingin memberi hadiah kepada kaum buruh pada hari ini. Saya akan segera membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional,” ujar Prabowo dalam sambutannya.

    Dewan tersebut, kata Prabowo, akan terdiri dari tokoh-tokoh serikat buruh dari seluruh Indonesia dan akan bertugas memberi nasihat langsung kepada Presiden mengenai peraturan perundangan yang tidak berpihak kepada pekerja.

    Merespons masukan dari tokoh-tokoh buruh nasional seperti Said Iqbal dan Jumhur Hidayat, Prabowo juga mengumumkan pembentukan satuan tugas khusus untuk menangani kasus pemutusan hubungan kerja.

    “Kami tidak akan membiarkan pekerja di-PHK seenaknya. Bila perlu, negara akan turun tangan,” tegasnya.

    Pemerintah, Prabowo melanjutkan, juga berkomitmen mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT).

    Kepala Negara mengungkapkan bahwa Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad telah melaporkan bahwa pembahasan RUU tersebut akan dimulai pekan depan.

    “Saya berharap dalam waktu tidak lebih dari tiga bulan, undang-undang ini bisa disahkan,” ujarnya.

    Selain RUU PPRT, Prabowo juga merespons usulan untuk mempercepat pembahasan regulasi perlindungan pekerja sektor maritim, khususnya pekerja kapal, yang dinilai selama ini belum mendapatkan perhatian cukup.

    Isu sistem kerja alih daya (outsourcing) juga menjadi sorotan. Prabowo menyatakan akan meminta Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional untuk mencari jalan terbaik dalam menghapus sistem outsourcing secara bertahap.

    “Kami juga harus realistis. Kita harus menjaga kepentingan investor. Kalau tidak ada investasi, tidak ada pabrik, dan tidak ada pekerjaan,” katanya.

    Dalam waktu dekat, Prabowo mengaku berencana menggelar pertemuan di Istana Bogor (Isbog) yang mempertemukan 150 pimpinan serikat buruh dengan 150 pimpinan perusahaan nasional. Dialog ini diharapkan menjadi momentum untuk membangun kemitraan industrial yang adil.

    Lebih lanjut, dia menekankan komitmen pemerintah dalam menjaga kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program bantuan sosial dan subsidi.

    Dia menyebutkan total anggaran bantuan sosial yang digelontorkan pemerintah mencapai Rp500 triliun. Kendati demikian, Prabowo menggarisbawahi pentingnya ketepatan sasaran dalam penyaluran bantuan.

    “Kami masih menerima laporan bahwa ada yang tidak berhak tapi tetap menerima. Ini yang harus kita perbaiki,” pungkas Prabowo.