Tempat Fasum: Istana Bogor

Prabowo akan Hapus Utang Sekitar 1 Juta Pelaku UMKM, Total Rp 14 T – Halaman all

Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kebijakan Presiden RI Prabowo Subianto menghapus utang bank bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di tahun 2025 akan mencakup sekitar 1 juta pelaku UMKM dengan total nilai Rp 14 triliun.

Hal Ini disampaikan Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (3/1/2025).

“Target kita memang semua kurang lebih yang ada 1 jutaan itu mau kita hapuskan supaya semua bisa bisa putih kembali. Bisa mendapatkan fasilitas pinjaman kembali,” katanya.

Ia menjelaskan, di tahap awal akan ada 67 ribu UMKM mendapat manfaat dari program ini dengan total nilai utang yang dihapus sekitar Rp 2,4 triliun.

“Tadi dibicarakan Pak Presiden, minggu kedua bulan Januari, minggu depan. Kita akan launching, 3 ribuan yang kita undang mendapatkan hapus tagihan,” kata Maman.

Maman menegaskan bahwa tidak ada isu keuangan yang terjadi pada bank himbara yang melakukan hapus buku tersebut.

“Kalau sudah masuk dalam daftar hapus buku kan mereka di-blacklist karena gak mampu, dan mereka akhirnya dari pihak bak tercatat administrasi kan rugikan bank juga. Dan 1 jutaan orang itu juga kan macam-macam, ada yang meninggal, ada yang nggak tahu ke mana. Tapi kan ada yang masih terdata dan mau punya akses pembiayaan lanjutan tentunya mereka perlu diputihkan, maka masuk daftar itu,” jelasnya.

Diketahui penghapusan piutang kepada UMKM ini tertuang Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet Kepada UMKM. Aturan ini ditandatangani pada Selasa 5 November 2024 lalu.

04/01/2025 01:32
Menteri Yandri: 20 Persen Dana Desa Dialokasikan untuk Makan Bergizi Gratis

Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Yandri Susanto mengatakan bahwa sebanyak 20% dari dana desa akan dialokasikan untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2025.

Hal ini Menteri Yandri sampaikan setelah mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah menteri lainnya di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (3/1/2025).

“Untuk ketahanan pangan makan siang bergizi itu dari dana desa. Tadi saya sampaikan 20% dari Rp 71 triliun dana desa 2025 untuk ketahanan pangan,” jelas Yandri.

Sesuai dengan arahan Presiden Prabowo, kata Yandri, badan usaha milik desa (BUMDes) akan menjadi salah satu pemasok bahan baku Program Makan Bergizi Gratis. Nantinya, setiap desa akan memasok bahan-bahan tertentu.

“Ada desa padi, ada desa jagung, ada desa ikan nila, ada desa melon dan lain sebagainya. Jadi kita akan menyukseskan makan bergizi gratis,” ujar Yandri tentang Program Makan Bergizi Gratis.

Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menjelaskan, peran BUMDes dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis merupakan bagian dari suport Kemendes agar bahan baku program tersebut tidak perlu impor.

“Jadi kita arahan bapak presiden makan bergizi gratis itu kerja sama dengan koperasi, bumdes itu sepatutnya bahan bakunya dari desa, tidak impor,” ucap Yandri.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi juga menyatakan bahwa pihaknya siap mendukung Program Makan Bergizi Gratis.

Kementerian Koperasi, kata Budi, sudah menyiapkan 1.923 koperasi yang siap menampung dan berkontribusi dalam penyelenggaraan makan bergizi gratis.

Dalam mekanismenya, Budi menyatakan bahwa koperasi dan BUMDes akan bersinergi menyiapkan bahan baku untuk program strategis Presiden Prabowo tersebut.

Budi menjelaskan bahwa dukungan ini selain untuk memitigasi impor bahan baku, tetapi juga ditujukkan agar dapat menggerakan ekonomi masyarakat.

“Ada datanya kok itu termasuk koperasi telur berapa, koperasi sayur, koperasi beras, koperasi ikan, dan lain sebagainya. (Konsepnya) membantu misalnya koperasi ternak telur membantu menyediakan telur. Termasuk desa, desa juga BUMDes sudah menyiapkan, semuanya,” ungkap Budi.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana telah menyatakan bahwa Program Makan Bergizi Gratis akan dimulai pada 6 Januari 2025 di seluruh Indonesia.

04/01/2025 00:04
Pemerintah Siapkan Model Baru Pinjaman dengan Bunga Rendah, Anggaran Rp 20 Triliun

Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah tengah menyiapkan model pinjaman baru dengan bunga rendah untuk sejumlah kelompok masyarakat. Total anggaran yang disiapkan pemerintah mencapai Rp 20 triliun.

“Kita ingin menambah akses permodalan dengan bunga rendah. Bisa Rp 20 triliunan total anggarannya,” kata Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar di Istana Bogor, Jumat (3/1/2025).

Muhaimin mengatakan, program ini diupayakan demi meningkatkan aksesibilitas untuk pendanaan, pinjaman, sekaligus kemudahan finansial kepada sejumlah kelompok masyarakat. Adapun sasarannya adalah para UMKM, pekerja migran, koperasi, hingga pelaku ekonomi kreatif.

Pemerintah sebelumnya telah mencanangkan program kredit usaha rakyat (KUR), membentuk Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi, hingga menyediakan akses permodalan melalui PT Permodalan Nasional Madani atau PNM.

Cak Imin menegaskan, program pinjaman, kredit murah, atau permodalan dengan bunga rendah yang terkini disiapkan pemerintah merupakan model baru. “KUR, PNM, kemudian lembaga bergulir, kemudian ada nambah lagi,” ucapnya.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mencontohkan salah satu pelaksanaan program pinjaman model baru tersebut, yakni dengan menyasar pekerja migran Indonesia.

Disampaikannya, pekerja migran Indonesia yang mau ke luar negeri membutuhkan uang untuk pelatihan, uang untuk cost structure, biaya tiket, keberangkatan, pelatihan, hingga mengurus dokumen. Oleh karena itu, pinjaman dengan bunga rendah juga dibutuhkan pekerja migran Indonesia.

“Contoh sukses PNM akan kita duplikasi menjadi PNM itu penanaman modal madani yang bergerak di badan simpan pinjam ibu-ibu pelaku bisnis, ini akan diduplikasi untuk pekerja migran, duplikasi untuk UMKM, duplikasi untuk koperasi,” tutur Cak Imin.

Inisiasi model baru simpan pinjam dengan bunga rendah ini nantinya akan ditindaklanjuti oleh kementerian-kementerian terkait, termasuk Kementerian Keuangan yang akan mengatur uang pemerintah untuk dipinjamkan ke sejumlah kelompok masyarakat.

03/01/2025 23:20
Cak Imin Respons Presidential Threshold Dihapus: Banyak Calon, Nggak Realistis

Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar turut merespon Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan ketentuan Pasal 222 UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur syarat ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau presidential threshold.

Menurutnya, kebijakan tersebut berpeluang untuk menghadirkan banyak calon presiden yang tidak realistis. Mengingat, imbas dari putusan MK, partai politik kini bisa mengusung calonnya sendiri sehingga berpotensi menimbulkan banyak calon.

Menurut Cak Imin, sapaan akrab Muhaimin, putusan MK itu tentu membuat demokrasi lebih cair. Namun, di satu sisi akan tak efisien apabila calon yang diusung tidak realistis.

“Pasti, pasti semua menyambut cairnya demokrasi tapi kita juga punya pengalaman kalau terlampau banyak calon yang nggak realistis juga buang-buang,” katanya kepada waratawan di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (3/1/2025).

Meski begitu, Imin menegaskan bahwa PKB menghormati putusan MK yang bersifat final dan mengikat.

“Kalau keputusan MK siapapun harus tunduk. Problemnya adalah ada satu bab di situ dari keputusan itu mengembalikan kepada pembuat UU nanti ya tergantung fraksi-fraksi di DPR,” pungkas Cak Imin.

Sebelum dibatalkan, ketentuan Pasal 222 UU Pemilu mensyaratkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden harus didukung oleh sekurang-kurangnya 20% kursi parpol atau gabungan parpol di DPR RI, atau minimal 25% suara sah nasional parpol atau gabungan parpol berdasarkan hasil Pemilu lima tahun sebelumnya.

Dengan pembatalan itu, maka setiap parpol peserta Pemilu mendatang, berhak mencalonkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tanpa ambang batas lagi.

03/01/2025 23:00
Prabowo Instruksikan Penggunaan Bahan Lokal untuk Program Makan Bergizi Gratis

Bogor, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada jajarannya untuk memastikan bahan baku program makan bergizi gratis (MBG) berasal dari dalam negeri. Program ini akan melibatkan koperasi dan badan usaha milik desa (BUMDes) guna menggerakkan ekonomi pedesaan.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koperasi dan UKM Budi Arie Setiadi setelah menghadiri rapat bersama Presiden Prabowo di Istana Bogor, Jumat (3/1/2025).

“Presiden menekankan bahwa bahan baku program ini harus berasal dari Indonesia, khususnya dari desa, agar dapat memberdayakan ekonomi masyarakat lokal. Tidak boleh impor,” ujar Budi.

Budi menjelaskan bahwa pihaknya akan mengandalkan ribuan koperasi untuk mendukung pelaksanaan program unggulan pemerintah ini. Ia juga mengungkapkan bahwa data desa penghasil berbagai komoditas telah disiapkan untuk memenuhi kebutuhan MBG.

“Terdapat 1.923 koperasi yang siap menampung dan berkontribusi untuk penyelenggaraan program makan bergizi gratis. Koperasi tersebut mencakup berbagai sektor, seperti telur, sayuran, beras, ikan, dan lainnya,” tambah Budi.

Selain itu, Budi menyoroti peran desa dalam memproduksi komoditas seperti jagung, ikan nila, hingga melon. Ia menegaskan alokasi dana desa sebesar 20% dari total Rp 71 triliun pada 2025 telah ditetapkan untuk ketahanan pangan, termasuk mendukung program makan bergizi gratis.

“Dana desa yang digunakan untuk program makan bergizi gratis ini dipastikan berasal dari 20% anggaran ketahanan pangan,” jelasnya.

03/01/2025 23:00
Mendes: BUMDes Siap Pasok Bahan Pangan Makan Bergizi Gratis

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto memastikan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bakal turut memasok kebutuhan Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurutnya, saat ini ada banyak sekali desa-desa yang memiliki spesifikasi BUMDes yang memproduksi komoditas khusus. Mulai dari bahan pangan padi, jagung, hingga buah-buahan. Meski dia tak menyebut berapa jumlah desa yang dimaksudkan.

“Ada desa yang memproduksi padi, nanti ada desa jagung, ada desa ikan nila, ada desa melon, dan lain sebagainya. Jadi kita akan menyukseskan makan siang bergizi. Arahan Presiden, makan siang bergisi itu melalui kerja sama dengan koperasi BUMDes, seharusnya dan sepatutnya bahan bakunya dari desa,” tuturnya kepada wartawan di Istana Bogor, Jumat (3/1/2025).

Tak hanya itu, dia menekankan bahwa sebanyak 20% dari dana desa senilai Rp71 triliun kan digunakan untuk urusan ketahanan pangan. Termasuk, membantu menyukseskan Makan Bergizi Gratis.

“Untuk ketahanan pangan makan siang bergizi itu dari Dana Desa, tadi saya sampaikan, saya laporkan 20% dari Rp 71 triliun Dana Desa tahun 2025 untuk ketahanan pangan,” imbuhnya.

Di sisi lain, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi melanjutkan bahwa ribuan koperasi dan berbagai Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) siap memasok bahan pangan produksi dalam negeri untuk Makan Bergizi Gratis.

Dia menyebut saat ini sudah ada sekitar 1.923 koperasi yang siap memasok bahan pangan untuk Makan Bergizi Gratis. Mulai dari telur hingga susu akan ikut disiapkan koperasi di seluruh Indonesia.

“Kita siap berkontribusi dalam penyelenggaraan Makan Bergizi Gratis. Ada datanya kok, itu termasuk koperasi telur berapa, kooperasi sayur, beras, kooperasi ikan, susu dan sebagainya,” katanya.

Budi menegaskan Presiden Prabowo Subianto ingin agar bahan baku Makan Bergizi Gratis dipasok tanpa melakukan impor, semua bisa dipenuhi dari dalam negeri.

“Jadi arahan Presiden bahan bakunya harus dari Indonesia, dari desa, sehingga bisa menggerakkan ekonomi masyarakat. Bukan impor, nah bahan bakunya bukan impor,” pungkas Budi Arie.

03/01/2025 22:45
Telat 3 Jam Hadiri Upacara Pelantikan Pejabat Kemenkop, Budi Arie: Maaf Baru Rapat sama Presiden – Halaman all

Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi telat menghadiri upacara pelantikan pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama Kementerian Koperasi.

Berdasarkan undangan yang diterima awak media, Budi Arie seharusnya menghadiri upacara pada pukul 15.30 WIB. Namun, ia baru hadir di lokasi sekitar pukul 18.50 WIB.

Ketika memberi arahan pada upacara pelantikan, ia meminta maaf terlambat datang karena baru saja menyelesaikan rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Bogor.

“Pertama-tama saya minta maaf karena acaranya terlambat karena saya baru saja rapat terbatas sama bapak presiden di Istana Bogor, yang saya kira satu setengah jam ternyata hampir tiga setengah jam,” kata Budi di kantor Kemenkop, Jakarta Selatan, Jumat (3/1/2025).

Ia mengatakan ada kabar baik dari rapat tersebut.

Pertama, Kemenkop akan mendapatkan Rp 10 triliun yang akan dialokasikan kepada Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) untuk melakukan pembiayaan.

Pejabat tinggi madya dan pratama yang dilantik Kementerian Koperasi yang dilantik Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Jumat (3/1/2025). (Endrapta Pramudhiaz)

Tambahan anggaran itu akan menjadi modal kepada koperasi dalam bentuk dana bergulir melalui LPDB-KUMKM.

“Mudah-mudahan bisa menjadi booster bagi kita semua. Betapa presiden sangat concern dan sayang kepada Kemenkop. Itu bukan angka kecil, sehingga tanggung jawab kita harus besar,” ujar Budi.

Kedua, hasil rapat itu juga disebutkan bahwa dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) soal penyaluran pupuk bersubsidi, koperasi akan dilibatkan.

Ketiga, revitalisasi induk koperasi unit desa. Keempat, terkait dengan program makan bergizi gratis.

Ia mengatakan Prabowo meminta Kemenkop berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional dalam mempersiapkan langkah-langkah yang diperlukan di program tersebut.

Contohnya seperti bagaimana sumber pangan dalam program ini harus bersumber dari dalam negeri.

03/01/2025 22:39
PAN Belum Berniat Cari Kader untuk Jadi Capres: Kami Setia ke Prabowo

Bisnis.com, JAKARTA – Partai Amanat Nasional (PAN) memastikan belum berniat untuk mencari kader atau mengusulkan kader secara mandiri untuk diusung menjadi calon presiden.

Politikus PAN Yandri Susanto menyebut bahwa meskipun menyusul putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold, tetapi partai berlogo matahari putih itu masih setia dengan Prabowo Subianto.

“Kami masih setia sama Pak Prabowo sampai sekarang yang paling setia sama Pak Prabowo kan PAN tiga kali dukung,” katanya usai mengikuti rapat terbatas di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (3/1/2025).

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal itu pun mengaku bahwa Presiden Ke-8 RI itu pun masih merupakan tokoh yang mumpuni. Bahkan, untuk maju di kontestasi pemilihan presiden berikutnya.

“Pak Prabowo masih yang terbaik lah,” ujarnya.

Kendati demikian, dia tak ingin lebih dulu membuat keputusan khususnya terkait pada Pemilu 2029, peluang bagi partainya akan kembali mengusung Prabowo.

Yandri menyampaikan hal tersebut menunggu keputusan partai.

“Ya itu PAN yang memutuskan gitu loh nanti,” pungkas Yandri.

03/01/2025 22:23
Pemerintah Bakal Bangun 100 Balai Latihan Kerja untuk Asah Skill Pekerja Migran

Pemerintah Bakal Bangun 100 Balai Latihan Kerja untuk Asah Skill Pekerja Migran
Tim Redaksi
BOGOR, KOMPAS.com
– Pemerintah bakal membangun sekitar 100
Balai Latihan Kerja
(BLK) untuk calon
pekerja migran
yang akan bekerja di luar negeri.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengatakan, balai ini akan berfungsi untuk pelatihan dan mengasah keterampilan pekerja Indonesia.
“Insya Allah akan dibangun paling tidak 100 Balai Latihan Kerja baru untuk pemberangkatan persiapan jabatan tertentu, kualitas standar keterampilan, dan fokasi yang disiapkan khusus melalui 100
balai latihan kerja
baru,” kata Muhaimin di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (3/1/2025).
Ia mengungkapkan, BLK ini menjadi salah satu cara pemerintah untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan para pekerja migran yang bekerja di luar negeri.
Selain itu, pemerintah juga berencana memberi kredit murah untuk para calon pekerja migran, pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), koperasi, dan pelaku ekonomi kreatif.
Ia menuturkan, model yang diinisiasi berupa simpan pinjam dengan bunga rendah.
Bentuknya pun bisa berupa pinjaman bergulir maupun pinjaman lainnya.
“Baik melalui dana pinjaman bergulir yang ada di Kementerian Koperasi akan ditambah jumlahnya, kemudian akan dibuat program khusus pinjaman untuk pekerja ke luar negeri,” tutur Muhaimin.
Ia menuturkan, kredit murah ini sedikit banyak diperlukan untuk pekerja migran karena memerlukan biaya tinggi.
Mulai dari uang pelatihan, biaya tiket pesawat, hingga pengurusan berkas agar disalurkan sebagai pekerja legal.
Muhaimin bilang, rencana ini akan ditindaklanjuti lebih lanjut dengan kementerian dan lembaga terkait.
“Khususnya Kementerian Keuangan berbentuk uang pemerintah yang dipinjamkan kepada para pekerja migran, juga kepada UMKM,” kata dia.
Ia lantas mencontohkan praktik baik yang dilakukan oleh PT Permodalan Nasional Madani (PNM), BUMN yang bergerak di bidang simpan pinjam untuk ibu rumah tangga pelaku bisnis.
Berbeda dengan perbankan, PNM menyasar nasabah yang lebih mikro dan tidak terjangkau oleh bank.
“Nah, ini akan diduplikasi untuk pekerja migran, duplikasi untuk UMKM, duplikasi untuk koperasi,” kata Muhaimin.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

03/01/2025 22:17
Prabowo Siapkan Rp20 Triliun untuk Akses Modal UMKM dan Pekerja Migran

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto tengah mengkaji untuk mempersiapkan dana hingga Rp20 triliun untuk kebutuhan akses modal bagi Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) dan pekerja migran.

Menteri Koordinator (Menko) Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menjelaskan bahwa langkah tersebut dilakukan guna meningkatkan aksesibiltas pendanaan bagi para pengusaha UMKM, koperasi, pelaku ekonomi kreatif, hingga pekerja migran.

Dia menjelaskan bahwa skema akses pendanaan yang akan disiapkan pemerintah akan melalui pembentukkan lembaga simpan pinjam dengan Pendanaan Nasional Madani (PNM) Mekaar dari Kementerian BUMN sebagai konsep yang akan dijadikan sebagai contoh.

“Kan ada beberapa penanganan membuat semacam simpan pinjam atau kredit murah yang diberikan negara atau pemerintah. Baik melalui dana pinjaman bergulir yang ada di Kementerian Koperasi akan ditambah jumlahnya,” ujarnya kepada wartawan di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (3/1/2025).

Tak hanya itu, Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga mengatakan pemerintah turut mengkaji program khusus pinjaman murah untuk pekerja yang mau ke luar negeri.

Apalagi, kata Cak Imin, Pekerja Migran Indonesia membutuhkan uang untuk pelatihan, ongkos keberangkatan, pelatihan, dan berbagai dokumen administrasi.

“Itu nanti kita berikan pinjaman dengan bunga yang sangat rendah, ini akan diinisiasi untuk membuat model simpan pinjam, pinjam dengan bunga yang sangat rendah. Ini akan kita tindaklanjuti dengan kementerian-kementerian terkait, khususnya Kementerian Keuangan,” tambahnya.

Oleh sebab itu, dia melanjutkan bahwa pemerintah memang berniat untuk meningkatkan akses modal dengan bunga rendah kepada pengusaha kecil dengan kisaran anggaran yang disiapkan mencapai Rp 20 triliun.

“Intinya kita ingin menambah akses permodalan dengan bunga rendah. Ya bisa Rp20 triliunan total ini. Dana abadi pendidikan, dana abadi bergulir,” pungkas Cak Imin.

03/01/2025 22:07