Tempat Fasum: Istana Bogor

  • Prabowo Sambut PM Jepang Shigeru Ishiba dengan Pasukan Berkuda dan Dentuman Meriam

    Prabowo Sambut PM Jepang Shigeru Ishiba dengan Pasukan Berkuda dan Dentuman Meriam

    loading…

    Presiden Prabowo Subianto menyambut kedatangan resmi Perdana Menteri (PM) Jepang Shigeru Ishiba di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat pada Sabtu (11/1/2025). Foto/Riyan Rizki Roshali

    BOGOR – Presiden Prabowo Subianto menyambut kedatangan resmi Perdana Menteri (PM) Jepang Shigeru Ishiba di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat pada Sabtu (11/1/2025).

    Berdasarkan pantauan di lokasi, terlihat PM Jepang Ishiba tiba di Komplek Istana Bogor sekira pukul 09.58 WIB. Kedatangan PM Ishiba diiringi korps musik, pasukan berkuda dan Marching Band dari Akademi Militer (Akmil).

    Selain itu, kedatangan PM Jepang Ishiba disambut oleh dentuman meriam dan pasukan yang menggunakan pakaian adat dari berbagai daerah.

    Tak hanya itu, PM Jepang juga disambut oleh para siswa-siswi dari SD-SMP sembari memegang bendera Merah Putih dan Bendera Jepang.

    Presiden Prabowo terlihat menyambut langsung kedatangan PM Jepang. Setelah saling menyapa, Presiden Prabowo kemudian mengajak PM Jepang melakukan penyambutan kenegaraan.

    Setelah itu, keduanya pun saling memperkenalkan delegasi masing-masing. Adapun Menteri yang dikenalkan yakni Menteri Komunikasi dan digital Meutya Hafid, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

    Kemudian Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Selanjutnya, Presiden Prabowo mengajak PM Jepang memasuki Istana Bogor untuk mengisi buku daftar tamu.

    (shf)

  • Perdana Terima Pejabat di Istana Bogor, Prabowo Jamu Perdana Menteri Jepang

    Perdana Terima Pejabat di Istana Bogor, Prabowo Jamu Perdana Menteri Jepang

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto akan menerima Perdana Menteri (PM) Jepang Shigeru Ishiba di Istana Bogor, pada Sabtu (11/1/2025) pagi.

    Menjadi tamu negara perdana yang diterima di Istana Bogor, sebelumnya Ishiba beserta Ibu Yoshiko Ishiba tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, pada Jumat (10/1/2025) sekitar pukul 17.00 WIB.

    Kedatangan PM Ishiba ke Indonesia dalam rangka kunjungan resmi yang akan berlangsung selama dua hari, yaitu tanggal 10—11 Januari 2025. 

    PM Ishiba dan istri disambut langsung oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, Duta Besar Jepang untuk Republik Indonesia Masaki Yasushi, Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang Heri Akhmadi, Pj. Gubernur Banten Ucok Abdulrauf Damenta, dan Pj. Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi.

    Tampak pula pasukan jajar kehormatan, korps musik (korsik), tarian tradisional Walijamaliha dari Provinsi Banten, dan dentuman meriam yang turut menyambut dan mengiringi PM Ishiba menuju kendaraan.

    Dari Bandara, PM Ishiba beserta delegasi kemudian melanjutkan perjalanan menuju hotel tempatnya bermalam selama di Jakarta.

    Hari ini, PM Ishiba diagendakan untuk melakukan kunjungan ke Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, Jakarta, untuk meletakan karangan bunga dan memberikan penghormatan kepada para pahlawan nasional.

    Selanjutnya, PM Ishiba akan berkunjung ke Istana Kepresidenan Bogor dalam rangka kunjungan resmi sekaligus menghadiri upacara kenegaraan dan melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto guna membahas sejumlah kerja sama antara kedua negara.

    PM Ishiba mengatakan bahwa Indonesia menjadi salah satu negara yang dikunjungi dalam rangkaian lawatan pertamanya ke luar negeri.

    Hal tersebut dikarenakan Indonesia dinilai memiliki pasar ekonomi yang besar dan PM Ishiba ingin meningkatkan hubungan yang lebih baik dengan kawasan Asia Tenggara. 

    Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba dan Ibu Negara Yoshiko Ishiba tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, pada Jumat (10/1/2025). / dok. SetpresPerbesar

  • Hari Ini, Presiden Prabowo Terima Kunjungan PM Jepang Shigeru Ishiba di Istana Bogor

    Hari Ini, Presiden Prabowo Terima Kunjungan PM Jepang Shigeru Ishiba di Istana Bogor

    loading…

    Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menerima kunjungan Perdana Menteri (PM) Jepang Shigeru Ishiba dan Ibu Yoshiko Ishiba di Istana Bogor, Sabtu (11/1/2025). FOTO/DOK.SINDOnews

    JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menerima kunjungan Perdana Menteri (PM) Jepang Shigeru Ishiba dan Ibu Yoshiko Ishiba di Istana Bogor, Sabtu (11/1/2025). PM Jepang telah tiba di Indonesia sejak Jumat (10/1/2025) sore.

    Dikutip dari Biro Sekretariat Presiden, sebelum mengunjungi Istana Bogor, PM Ishiba akan terlebih dahulu berkunjung ke Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, Jakarta, untuk meletakkan karangan bunga dan memberikan penghormatan kepada para pahlawan nasional.

    Kemudian, PM Ishiba akan berkunjung ke Istana Kepresidenan Bogor dalam rangka kunjungan resmi sekaligus menghadiri upacara kenegaraan dan melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto guna membahas sejumlah kerja sama antara kedua negara.

    Sebagai informasi, Perdana Menteri Jepang tersebut telah tiba di Jakarta melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta sejak Jumat (10/1/2025) kemarin. PM Ishiba dan istri disambut langsung oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, Duta Besar Jepang untuk Republik Indonesia Masaki Yasushi, Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang Heri Akhmadi, Pj Gubernur Banten Ucok Abdulrauf Damenta, dan Pj Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi.

    PM Ishiba mengatakan, Indonesia menjadi salah satu negara yang dikunjungi dalam rangkaian lawatan pertamanya ke luar negeri. Sebab, Indonesia dinilai memiliki pasar ekonomi yang besar dan PM Ishiba ingin meningkatkan hubungan yang lebih baik dengan kawasan Asia Tenggara.

    (abd)

  • Agenda Presiden Prabowo Hari Ini, Terima PM Jepang Shigeru Ishiba di Istana Bogor

    Agenda Presiden Prabowo Hari Ini, Terima PM Jepang Shigeru Ishiba di Istana Bogor

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menerima kunjungan Perdana Menteri (PM) Jepang Shigeru Ishiba di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Sabtu (11/1/2025). Kunjungan resmi PM Ishiba berlangsung selama dua hari, yaitu pada 10-11 Januari 2025.

    PM Ishiba bersama istrinya Yoshiko Ishiba tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Jumat (10/1/2025) sekitar pukul 17.00 WIB. Kedatangan mereka disambut langsung oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, Duta Besar Jepang untuk Republik Indonesia Masaki Yasushi, Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang Heri Akhmadi, Pj Gubernur Banten Ucok Abdulrauf Damenta, dan Pj Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi.

    Dalam penyambutan tersebut, turut hadir pasukan jajar kehormatan, korps musik (korsik), tarian tradisional Walijamaliha dari Provinsi Banten, serta dentuman meriam yang mengiringi PM Ishiba menuju kendaraannya. Setelah itu, PM Ishiba beserta delegasi melanjutkan perjalanan ke hotel tempat mereka bermalam di Jakarta.

    Pada Sabtu (11/1/2025), PM Ishiba diagendakan mengunjungi Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, Jakarta. Di sana, ia akan meletakkan karangan bunga sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan nasional Indonesia.

    Setelahnya, PM Ishiba dijadwalkan bertolak ke Istana Kepresidenan Bogor untuk menghadiri upacara kenegaraan dan melakukan pertemuan resmi dengan Presiden Prabowo Subianto. Agenda utama pertemuan ini adalah membahas sejumlah kerja sama strategis antara Indonesia dan Jepang, termasuk di bidang ekonomi, perdagangan, dan hubungan bilateral.

    Dalam keterangan persnya, PM Ishiba menyatakan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara prioritas dalam rangkaian lawatan pertamanya ke luar negeri. Ia menilai Indonesia memiliki pasar ekonomi yang besar dan penting dalam upaya memperkuat hubungan dengan kawasan Asia Tenggara.

  • PM Jepang tiba di Indonesia dijadwalkan bertemu Presiden Prabowo besok

    PM Jepang tiba di Indonesia dijadwalkan bertemu Presiden Prabowo besok

    Jakarta (ANTARA) – Perdana Menteri (PM) Jepang Shigeru Ishiba beserta istri Yoshiko Ishiba tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Jumat pukul 17.00 WIB, dalam rangka kunjungan resmi di Indonesia pada 10–11 Januari 2025.

    Berdasarkan keterangan yang diterima dari Biro Pers, Media dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden, di Jakarta, Jumat, PM Ishiba dijadwalkan diterima dan bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Bogor, Kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu (11/1).

    PM Ishiba dijadwalkan tiba di Istana Bogor, pada Sabtu sekitar pukul 10.00 WIB, setelah dia bersama rombongan terlebih dulu dijadwalkan berziarah ke Taman Makam Pahlawan Nasional (TMPN) Utama Kalibata di Jakarta Selatan untuk memberikan penghormatan kepada para pahlawan nasional dan meletakkan karangan bunga.

    Di Istana Bogor, PM Ishiba akan disambut dengan upacara kenegaraan, dan di tempat yang sama, PM Ishiba bersama Presiden Prabowo akan melakukan pertemuan bilateral untuk membahas peningkatan kerja sama Indonesia dan Jepang.

    Dari Istana Bogor, PM Ishiba dijadwalkan akan langsung bertolak ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Sabtu sore, untuk melanjutkan perjalanan.

    Adapun ketibaan PM Ishiba dan Ibu Yoshiko di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Jumat sore ini, disambut oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal Rosan P. Roeslani, Duta Besar Jepang untuk Indonesia Masaki Yasushi, Duta Besar RI untuk Jepang Heri Akhmadi, Penjabat (Pj.) Gubernur Banten Ucok Abdulrauf Damenta, dan Pj. Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi serta Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri RI Andy Rachmianto.

    PM Ishiba, saat turun dari tangga pesawat, menerima penghormatan dari pasukan jajar kehormatan. Ketibaan PM Ishiba juga dimeriahkan dengan iring-iringan musik marching band, penampilan tarian tradisional Banten Walijamaliha, dan dentuman meriam.

    Indonesia menjadi salah satu tujuan rangkaian lawatan luar negeri pertama PM Ishiba setelah dia resmi menjabat sebagai perdana menteri Jepang pada 1 Oktober 2024. PM Ishiba sebelumnya berkunjung ke Malaysia pada 9–10 Januari 2025.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • PM Jepang Ishiba Tiba di RI, Bakal Temui Prabowo di Istana Bogor Besok

    PM Jepang Ishiba Tiba di RI, Bakal Temui Prabowo di Istana Bogor Besok

    PM Jepang Ishiba Tiba di RI, Bakal Temui Prabowo di Istana Bogor Besok
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Perdana Menteri (PM) Jepang Shigeru Ishiba dan istrinya, Yoshiko Ishiba, tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, pada Jumat (10/1/2025) sekitar pukul 17.00 WIB.
    Kunjungan resmi ini akan berlangsung selama dua hari, dari tanggal 10 hingga 11 Januari 2025.
    Menurut siaran pers dari Sekretariat Presiden, PM Ishiba dan istrinya disambut oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, Duta Besar Jepang untuk Republik Indonesia Masaki Yasushi, serta Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang Heri Akhmadi.
    Juga hadir Pj Gubernur Banten Ucok Abdulrauf Damenta dan Pj Gubernur DKI
    Jakarta
    Teguh Setyabudi.
    Kedatangan PM Ishiba diiringi dengan pasukan jajar kehormatan, penampilan korps musik (korsik), dan tarian tradisional Walijamaliha dari Provinsi Banten, serta dentuman meriam sebagai bagian dari penyambutan.
    Setelah acara penyambutan, PM Ishiba dan delegasi melanjutkan perjalanan menuju hotel tempat mereka menginap selama di Jakarta.
    Pada hari berikutnya, PM Ishiba dijadwalkan untuk mengunjungi Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, Jakarta, untuk meletakkan karangan bunga dan memberikan penghormatan kepada para pahlawan nasional.
    Selanjutnya, ia akan berkunjung ke Istana Kepresidenan Bogor untuk menghadiri upacara kenegaraan dan melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto guna membahas sejumlah kerja sama antara kedua negara.
    PM Ishiba sebelumnya menyatakan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang dipilih dalam rangkaian lawatan pertamanya ke luar negeri.
    Ia menilai, Indonesia memiliki pasar ekonomi yang besar dan berkomitmen untuk meningkatkan hubungan yang lebih baik dengan kawasan Asia Tenggara.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • HUT PDIP Diwarnai Tangis Megawati, Sindir KPK Hingga KIM, Siapa yang Mau Rebut Kursi Ketua Umum? – Halaman all

    HUT PDIP Diwarnai Tangis Megawati, Sindir KPK Hingga KIM, Siapa yang Mau Rebut Kursi Ketua Umum? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – PDI Perjuangan (PDIP) merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-52 di Sekolah Partai PDIP di Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat (10/1/2025) siang.

    Sejumlah momen mewarnai perayaan HUT ke-52 PDIP tersebut, mulai dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menangis, menyindir Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga Koalisi Indonesia Maju (KIM).

    Berikut ini Tribunnews.com rangkum momen menarik pada perayaan HUT ke-52 PDIP tersebut.

    Megawati Terisak Tangis

    Megawati Soekarnoputri mengucapkan terima kasih kepada Presiden RI Prabowo Subianto saat perayaan HUT PDIP ke-52 tahun.

    Hal itu seusai Presiden Prabowo menyetujui surat pimpinan MPR RI yang sudah melakukan pemulihan nama baik Presiden RI ke-1, Soekarno yang juga ayah kandungnya.

    “Ucapan terimakasih juga saya sampaikan juga kepada Presiden Prabowo Subianto yang sudah merespons surat pimpinan MPR RI terkait tindak lanjut pemulihan nama baik Bung Karno sebagai presiden RI pertama,” ujar Megawati dalam pidato sambutannya.

    Megawati juga mengucapkan terima kasih kepada MPR RI yang sudah meluruskan sejarah terkait Soekarno. 

    Yakni, lanjut dia, tuduhan kepada Bung Karno telah melakukan pengkhianatan terhadap negara dan mendukung pemberontakan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI).

    “Karena itulah ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya saya sampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia dimana pun kalian berada atas pelurusan sejarah Bung Karno tersebut,” ujar Megawati sembari terisak tangis.

    Megawati pun mengingat betul dirinya sempat mencari keberadaan Soekarno ke Sekretariat Negara (Setneg).

    Dia bertanya Soekarno yang dikabarkan ditahan karena dituduh mendukung PKI.

    “Beliau presiden tiba-tiba waktu itu ditahan ditahan gak tau di istana Bogor, ndak ada yang berani jawab. Jadi kami keluarga waktu itu tidak tau status Bung Karno itu aja makanya saya bilang jangan loh orang Indonesia mau berkuasa melakukan hal-hal seperti itu lagi, nunggunya aja keadilannya selama setengah abad lebih,” jelasnya.

    Ia menjelaskan kebijakan pimpinan MPR dan Presiden Prabowo itu harus menjadi momentum rekonsiliasi nasional. Sebaliknya, pihak keluarga Bung Karno pun sudah memaafkan atas perlakuan yang pernah terjadi di masa tersebut.

    “Yang terpenting bagi keluarga dan kaum patriotik pecinta Bung Karno adalah rehabilitasi nama baik Bung Karno sebagai seprang proklamator bangsa penggali pancasila dan bapak bangsa Indonesia,” pungkasnya.

    Sindir KPK

    Megawati Soekarnoputri akhirnya buka suara terkait status tersangka yang ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

    Diketahui, Hasto menjadi tersangka dalam kasus suap terkait pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR dan perintangan penyidikan eks kader PDI-P Harun Masiku.

    Dalam pidatonya di perayaan HUT PDIP hari ini Megawati akhirnya memperikan pernyataannya untuk KPK.

    Megawati menilai bahwa KPK tidak memiliki pekerjaan lain karena menuding Hasto terlibat dalam kasus suap.

    Padahal menurut Megawati, ada banyak tersangka yang lain tapi pemberitaannya tak seramai Hasto.

    “Belum lagi apa coba, oh iya KPK. Aku baru pikir opo ku yo. Loh KPK, masa enggak ada kerjaan lain. Yang dituding yang diubrek-ubrek hanya Pak Hasto iku wae. Ayo wartawan tulis itu.”

    “Karena kan sebenarnya banyak yang sudah tersangka, tapi meneng wae (diam saja),” kata Megawati dalam pidatonya di HUT ke-52 PDI-P di Sekolah Partai PDI-P, Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2025).

    Lebih lanjut Megawati menilai bahwa KPK memiliki banyak sekali tersangka lain yang belum diproses.

    Namun nyatanya KPK masih belum menetapkan tersangka lain hingga saat ini.

    Megawati juga mengungkap dirinya sampai membaca koran untuk mengetahui apakah KPK sudah menetapkan tersangka lain atau belum.

    “Kalau buka koran, ‘mungkin ada tambahan’ (tersangka). Enggak ada. Tadi saja sebelum ke sini yo ngono, eh kali-kali sopo ngono yang rentep-rentep iku lho, kan akeh.”

    “Entar kalau saya yang ngomong, hehe ini tidak sopan. Masa kalian gitu saja takut? Sebenarnya takut tuh opo? Saya kan sudah ngomong itu ilusi,” ungkap Megawati.

    Megawati Soekarnoputri: Apa Urusannya Aku Mesti Masuk ke KIM

    Megawati Soekarnoputri menyindir pihak yang meminta partai yang dipimpinnya masuk ke dalam koalisi Indonesia maju (KIM).

    Dia menyebut hal itu tidak ada urusannya dengan pihak di luar PDIP.

    Mulanya, Megawati bercerita dirinya banyak dimintai pendapat oleh sejumlah pejabat negara. 

    Namun, mereka tidak mau pertemuannya itu bisa terekspose ke publik.

    “Sekarang aku ditanyai orang, aku tuh bilang saya ini pemerintah bagian mana toh, lah kok kamu datang ke saya toh, urusan hukum, urusan pertanian, betul loh. Diem-diem loh, ngumpet-ngumpet loh,” ujar Megawati saat perayaan HUT PDIP ke-52 tahun.

    Presiden ke-5 RI itu pun mempertanyakan alasan banyaknya pejabat negara yang khawatir untuk bertemu dirinya.

    Apalagi, alasannya mereka takut karena PDIP bukan bagian dari KIM.

    “Loh kok gak ada merdekanya ya, ya mbok dateng ae loh. Karena katanya iya kalau nanti saya dateng ibu kan enggak masuk ke KIM,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Megawati pun mengaku dirinya kesal mendengar alasan tersebut.

    Baginya, tidak ada urusannya pihak di luar PDIP memaksanya untuk masuk ke dalam KIM.

    “Lah apa urusannya aku mesti masuk ke KIM atau saya enggak masuk ke KIM. Gile. Ayo tepuk tangan yang hebat,” ucapnya.

    Rebut Kursi Ketua Umum PDIP

    Megawati Soekarnoputri menyindir ada pihak yang mau merebut kursi Ketua Umum PDIP dari dirinya. 

    Hal itu disinggung saat perayaan HUT ke-52 PDIP.

    Presiden ke-5 RI itu mulanya mengaku saat ini banyak kader PDIP yang memintanya mengisi jabatan Ketua Umum PDIP lagi.

    Karena itu, dia meminta kadernya bersemangat di bawah kepemimpinannya.

    Namun, Megawati pun tidak menampik ada pihak yang ingin merebut kursi Ketua Umum PDIP.

    Dia mempertanyakan apakah kader mau dipimpin oleh pihak yang ingin merebut posisi pucuk pimpinan PDIP.

    “Katanya minta saya ketua umum lagi tapi anak buahku nek ngene kabeh. Emoh. Wah terus ada yang kepengen wah gile. Mau enggak kalau sama yang kepengen iku? Ayo,” tanya Megawati kepada kader PDIP di Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat (10/1/2025) siang.

    Kader yang hadir dalam puncak perayaan HUT PDIP pun kompak berteriak tidak mau dipimpin pihak yang mau merebut kursi Ketua Umum PDIP dari Megawati. 

    Di sisi lain, Megawati juga sempat menyindir kader PDIP yang tidak mau mendengarkan omongannya sebagai Ketua Umum PDIP.

    Dia meminta kader yang tidak mau menurut untuk mundur dari kader partai.

    “Ibu itu minta seluruh yang mendengarkan omongan ibu kalau enggak cocok sama PDIP keluar aja gitu gampang bukannya terus plintat plintut aku tuh capek tau engga ngurusin orang plintat plintut,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Megawati mengatakan saat ini ada banyak pilihan parpol yang bisa menjadi pelabuhan kadernya yang tidak mau menurut dengan keputusan PDIP.

    “Udah tegas aja cari partai lain, orang ada berapa ya partai sekarang piro bukan yang KIM aja. Kan ada yang nambah itu piro? 18 iya baru? oh yang baru aja yang masuk yang ikut pemilu sekarang yang baru partai baru piro? 8? iyo lah mbok saiki nang ndi gitu loh. Maksud saya bukan menggurui bikin partai ga gampang loh,” katanya.

     

     

  • Nunggu Keadilannya Lama, Setengah Abad Lebih

    Nunggu Keadilannya Lama, Setengah Abad Lebih

    loading…

    Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menyampaikan pidato di HUT ke-52 PDIP yang digelar di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2025). Foto/YouTube PDIP

    JAKARTA – Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menyampaikan pidato di HUT ke-52 PDIP yang digelar di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2025). Di awal pidatonya, Mega menyinggung keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang mencabut Tap MPRS Nomor 33 Tahun 1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Negara dari Presiden Soekarno.

    Mega menyebut HUT ke-52 PDIP terasa spesial. Hal itu sebab pada akhirnya MPR resmi mencabut TAP MPR tersebut. Megawati menyebut Pencabutan TAP MPR itu menandakan bahwa Soekarno tidak terbukti berkhianat dan mendukung pemberontakan G30S/PKI.

    “Hari ulang tahun PDI-Perjuangan ke-52 ini sungguh istimewa, sebab setelah berjuang dengan penuh kesabaran revolusioner selama 57 tahun sejak 1967 sampai tahun 2024 akhirnya atas kehendal Allah, sebuah keputusan yang luar biasa telah dikeluarkan,” kata Megawati.

    “Pimpinan MPR RI menegaskan bahwa tuduhan bung Karno pernah berkhianat mendukung pemberontakan G30S/PKI tidak terbukti dan batal demi hukum,” sambung Megawati.

    Megawati menilai bapak Proklamator Indonesia itu tidak pernah terbukti terlibat dalam pemberontakan dalam proses hukum apa pun. Megawati juga menyebut bahwa tuduhan itu tak pernah dicabut hingga pada akhirnya Soekarno wafat pada 21 Juni 1970.

    “Lama ya? (TAP MPR akhirnya dicabut), untung keluarga itu sabar,” tutur dia.

    Presiden kelima Indonesia itu pun meminta agar kejadian serupa tak lagi terulang. Meski demikian, Megawati menegaskan apabila seorang salah maka harus tetap salah.

    “Jangan kejadian gini lagi, tapi kalau memang salah harus salah. Ini namanya politisasi. Saya atas nama pribadi keluarga Bung Karno dan keluarga besar PDI-Perjuangan mengucapkan terima kasih kepada pimpinan MPR RI periode 2019-2024,” tuturnya.

    Megawati mengatakan, Bung Karno tahan banting. “Ketika saya pergi ke Setneg untuk menanyakan Bapak saya ini sebetulnya diapakan toh?” tuturnya.

    “Presiden waktu itu di Istana Bogor, saya nanya lho statusnya apa, enggak ada yang berani jawab, kami keluarga saat itu tidak tahu status Bung Karno opo. Nah makanya saya bilang, jangan lho orang Indonesia ingin berkuasa melakukan hal-hal itu lagi, nunggu keadilannya aja lama sekali, setengah abad, eh lebih,” pungkasnya.

    (rca)

  • Kelakar Menteri P2MI Saat Bertanya Soal Perjalanan Dinas Luar Negeri ke Presiden Prabowo

    Kelakar Menteri P2MI Saat Bertanya Soal Perjalanan Dinas Luar Negeri ke Presiden Prabowo

    Kelakar Menteri P2MI Saat Bertanya Soal Perjalanan Dinas Luar Negeri ke Presiden Prabowo
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (
    BP2MI
    )
    Abdul Kadir
    Karding sempat berkelakar dan bertanya kepada Presiden
    Prabowo
    Subianto terkait nasib kementeriannya, usai Prabowo membatasi para pembantunya ini untuk melakukan dinas ke luar negeri.
    “Saya tanya kepada Pak Presiden apakah kementerian saya ini juga termasuk yang enggak boleh ke luar negeri?” ujar Abdul Karding dalam pertemuan di kantor BP2MI, Pancoran, Jakarta Selatan, Senin (6/1/2025).
    Pertanyaan ini Karding tanyakan ketika Prabowo mengadakan rapat terbatas (ratas) di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (3/1/2025) lalu.
    Saat itu, pertanyaan Karding langsung dijawab oleh Prabowo, “Oh enggak, kalau kementerian sampean itu kan memang itu tupoksinya di luar negeri, harus boleh ke luar negeri.”
    Meski mendapat lampu hijau dari Prabowo, Karding mengaku tetap memberikan arahan kepada staf dan anggotanya untuk tetap bertanggung jawab atas semua perjalanan dinas yang dilakukan.
    “Saya tetap akan mendorong kepada teman-teman yang ada di jajaran itu (di BP2MI) untuk setiap berangkat ke luar negeri pun tetap harus ada hasilnya,” kata dia.
    Karding melarang, stafnya untuk sekadar berangkat tanpa tujuan yang jelas karena semata-mata ingin liburan.
    “Jangan berangkat kalau sekedar mau jalan-jalan aja atau sekedar menjadikan kunjungan keluarga, itu modus saja untuk jalan-jalan,” lanjut dia.
    Karding menegaskan, semua perjalanan dinas harus punya tolak ukur yang jelas. Jika ada yang perlu ditangani atau diskusi lebih jelas, staf baru boleh berangkat.
    “Tetap harus ada ukuran-ukurannya. Kalau ada yang mau ditangani, silakan berangkat. Ada yang mau didiskusikan, silakan berangkat. Untuk ukuran-ukurannya harus jelas,” imbuh Karding.
    Diberitakan, Menteri, kepala lembaga, serta gubernur dan bupati yang melakukan Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN) tanpa izin dari Presiden Prabowo Subianto akan menghadapi konsekuensi serius.
    Hal ini diatur dalam surat edaran bernomor B-32/M/S/LN.00/12/2024 yang ditandatangani oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi pada 23 Desember 2024.
    “Dalam hal kegiatan PDLN dilakukan sebelum mendapatkan persetujuan Presiden, maka saudara pimpinan kementerian/lembaga/daerah/instansi dan pelaku PDLN yang bersangkutan bertanggung jawab penuh atas segala konsekuensi yang ditimbulkan,” tulis surat edaran tersebut, sebagaimana dikutip oleh Kompas.com, Kamis (26/12/2024).
    Surat edaran ini mengatur bahwa semua perjalanan dinas luar negeri harus seizin Presiden Prabowo Subianto, dan jumlah rombongan akan dibatasi sesuai dengan tujuan dinas luar negeri.
    Aturan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo dalam Sidang Kabinet pada 23 Oktober dan 6 November 2024, yang menekankan pentingnya penghematan dalam PDLN.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Isu Politik Sepekan: MK Hapus Presidential Threshold hingga Presiden Prabowo Subianto Hapus Utang UMKM

    Isu Politik Sepekan: MK Hapus Presidential Threshold hingga Presiden Prabowo Subianto Hapus Utang UMKM

    Jakarta, Beritasatu.com – Sejumlah isu politik dalam sepekan terakhir menjadi fokus pembaca. Berita Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus presidential threshold menjadi isu politik yang hangat diperbicangkan selama sepekan terakhir.

    Isu politik pekan ini lainnya, terkait Presiden Prabowo Subianto yang akan menghapus utang UMKM, mantan Presiden Joko Widodo yang menanggapi namanya yang masuk pemimpin korup versi OCCRP, Presiden Prabowo yang menyinggung terkait vonis Harvey Moeis, hingga 5 program prioritas dalam koordinasi menko PMK.

    Berikut isu politik sepekan Beritasatu.com.

    1. MK Hapus Presidential Threshold
    Pada 2 Januari 2025, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan penting yang mengubah dinamika pemilihan presiden (Pilpres) di Indonesia. Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024 menyatakan ketentuan presidential threshold (PT) yang diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah inkonstitusional dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

    Keputusan ini membuka babak baru dalam sejarah pemilu Indonesia yang sejak 2004 selalu diwarnai dengan ambang batas minimal suara atau kursi untuk calon presiden. Penghapusan presidential threshold dapat memengaruhi dinamika koalisi partai politik, yang sebelumnya sangat bergantung pada pencapaian ambang batas untuk mencalonkan pasangan presiden.

    2. Presiden Prabowo Subianto Hapus Utang UMKM Senilai Rp 14 Triliun
    Presiden Prabowo Subianto akan menghapus utang bank bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pada 2025. Program ini mencakup sekitar 1 juta pelaku UMKM dengan total nilai utang yang dihapus mencapai Rp 14 triliun.

    Kebijakan ini disampaikan oleh Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman, usai mengikuti rapat terbatas di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (3/1/2025). Rencana Presiden Prabowo Subianto menghapus utang UMKM ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM, yang telah ditandatangani pada 5 November 2024.

    Pada tahap awal, sebanyak 67.000 pelaku UMKM akan menerima manfaat dari program ini dengan total nilai utang yang dihapus mencapai Rp 2,4 triliun.

    3. Respons Jokowi Soal Masuk Daftar OCCRP 2024
    Selain berita MK yang menghapus presidential threshold, isu politik sepekan lainnya yang hangat diperbincangkan, yakni Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), angkat bicara terkait namanya yang masuk dalam daftar nominasi tokoh kejahatan terorganisasi dan korupsi 2024 versi Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

    Menanggapi hal ini, Jokowi meminta agar tuduhan tersebut disertai bukti konkret. Ketika ditanya lebih lanjut soal nama Jokowi di OCCRP 2024, mantan wali kota Solo itu menegaskan bahwa tuduhan tersebut tidak lebih dari fitnah dan framing jahat yang sering terjadi belakangan ini.

    4. Prabowo Singgung Vonis Harvey Moeis
    Vonis 6,5 tahun penjara terhadap Harvey Moeis dalam kasus korupsi timah yang merugikan negara hampir Rp 300 triliun dinilai terlalu ringan. Presiden Prabowo Subianto berang dengan hakim yang menghukum ringan koruptor.

    Prabowo mengkritik hakim yang menjatuhkan vonis terlalu ringan kepada pelaku korupsi yang merugikan negara miliaran bahkan ratusan triliun. Prabowo mengatakan rakyat sekarang sudah melek dengan hukum. Ketika hakim menjatuhkan vonis terlalu ringan kepada koruptor, maka rakyat akan mengkritisi putusan itu.

    5. 5 Program Prioritas dalam Koordinasi Menko PMK
    Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan, komitmen kementerian dan lembaga dalam mengawal program Quick Win 2025 Presiden Prabowo Subianto.

    Program ini dirancang untuk mempercepat pencapaian Asta Cita yang menjadi visi utama Presiden Prabowo, dengan fokus pada pembangunan manusia yang unggul dan berdaya saing. Pratikno menegaskan, bahwa program-program ini mencerminkan semangat sinergi lintas kementerian dan lembaga.

    Demikian berita-berita politik sepekan yang menarik perhatian pembaca Beritasatu.com, di antaranya MK yang menghapus presidential threshold.