Xcloud.id

Tempat Fasum: Hotel Raffles

  • AHY Turun Tangan Usut Pelanggaran Tata Ruang di Sumatera

    AHY Turun Tangan Usut Pelanggaran Tata Ruang di Sumatera

    Jakarta –

    Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) akan melakukan evaluasi besar-besaran terhadap tata ruang di sejumlah wilayah Sumatera. Hal ini menyusul bencana banjir bandang yang menimpa Aceh, Sumatera Utara, hingga Sumatera Barat.

    Menteri Koordinator (Menko) IPK Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, pihaknya tengah dalam proses evaluasi tata ruang di ketiga provinsi terdampak dalam rangka mengusut penyebab dari banjir bandang yang terjadi akhir November 2025 itu.

    “Ini sudah sesuatu yang sangat buruk bencana ini. Oleh karena itu jika memang hasil investigasi, kita tidak bisa mengeneralisir semuanya harus benar-benar spesifik setiap daerah apakah ada tata ruang yang memang diabaikan atau dilanggar,” kata AHY ditemui usai acara Big Alpha Business Summit 2025 di Hotel Raffles Jakarta, Jumat (19/12/2025).

    Apabila ditemukan adanya pelanggaran tata ruang, AHY mengatakan, pihaknya tidak akan segan-segan mengambil langkah tegas berupa tindakan hukum berat. Tidak hanya bangunan, hal ini juga termasuk dengan tata ruang wilayah hutan.

    AHY menegaskan, pihaknya akan mengembalikan fungsi tata ruang tersebut kepada yang seharusnya. Ia juga memastikan, ke depannya penyalahgunaan tata ruang tidak boleh terjadi lagi.

    “Kita harus pastikan itu ditertibkan, jangan sampai ini berulang begitu. Tetapi sekali lagi saat ini fokus kami benar-benar untuk menyelamatkan warga dulu dan pastikan proses rebuilding ini benar-benar bisa berjalan dengan baik,” ujarnya.

    Secara keseluruhan, pemerintah memproyeksikan kebutuhan anggaran untuk melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap daerah terdampak bencana mencaapi Rp 51 triliun. Kebutuhan tersebut akan dialokasikan sebesar Rp 26 triliun untuk Aceh yang memiliki kerusakan paling berat, serta Sumatera Utara dan Sumatera Barat masing-masing Rp 13 triliun.

    Sebagai informasi, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tengah melakukan evaluasi tata ruang di Sumatera. Hal ini menyusul musibah banjir dan tanah longsor yang merenggut ratusan korban jiwa.

    Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengatakan, tata ruang dan fungsinya bersifat sangat dinamis setiap tahunnya. Namun perlu dipastikan seperti apa fungsi atau pola ruangnya, serta implementasinya di lapangan sesuai atau tidak.

    “Jadi secara perencanaan bener apa nggak. Kalau bisa jadi perencanaannya bener, implementasinya nggak bener. Berarti kan mengalami disfungsi. Bisa jadi perencanaannya sudah salah. Nah kita mau lihat dulu ini satu persatu,” kata Nusron, usai acara Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pindana Pertanahan di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Rabu (3/12).

    Nusron mengatakan, pihaknya harus melakuakn pendalaman terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di masing-masing kabupaten/kota.

    Ia juga akan melakukan pendalaman menyangkut alihfungsi yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dalam hal ini, terkhusus alihfungsi hutan menjadi perkebunan sawit.

    Namun Nusron memastikan, selama periode Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak ada pemberian izin Hak Guna Usaha (HGU) baru maupun perpanjangan HGU untuk perkebunan sawit.

    (acd/acd)

  • Sumber Listrik RI Masih Akan Didominasi Batu Bara hingga 2035

    Sumber Listrik RI Masih Akan Didominasi Batu Bara hingga 2035

    Jakarta –

    Dewan Energi Nasional (DEN) menyebutkan kapasitas pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara masih akan mendominasi sistem kelistrikan Indonesia hingga tahun 2035 dibandingkan porsi pembangkit listrik dari gas dan energi baru terbarukan.

    Meski begitu, Kepala Biro Fasilitasi Kebijakan Energi dan Persidangan Sekretariat Jenderal DEN, Yunus Saefulhak mengatakan porsi PLTU dalam bauran pembangkit nasional bakal terus menyusut seiring percepatan transisi energi.

    “Saya kira ini hingga tahun 2035, kapasitas pembangkit batu bara masih akan mendominasi di pembangkit listrik. Namun pangsanya berkurang dari 53% pada 2024 menjadi 42% di tahun 2035. Ini tentunya skenario optimis ya,” katanya dalam acara Outlook Energi Indonesia 2026 di Menara Danareksa, Jakarta, Selasa (9/12/2025).

    Yunus juga menyampaikan ke depannya, pemerintah akan melakukan program De-dieselisasi untuk mengurangi penggunaan energi fosil.

    “Program De-dieselisasi berpengaruh terhadap pengurangan pembangkit fosil,” katanya.

    Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia bakal pensiunkan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD).

    Langkah ini diambil demi menangkal kebocoran solar subsidi. Sebagai informasi, PLTD menggunakan solar dalam operasionalnya.

    “Solar nggak lagi dan kita sudah matikan semua ke depan seluruh pembangkit-pembangkit solar. Kenapa? Ini sumber kebocoran,” katanya di Hotel Raffles, Jakarta, Senin (8/12/2025).

    Bahlil mencontohkan penggunaan PLTD di kampung halamannya, Papua, sering tak sesuai fakta di lapangan. Menurutnya banyak PLTD yang hanya menyala 4 jam namun dilaporkan beroperasi hingga 12 jam.

    “Apalagi PLTD-PLTD di kampung saya itu. Nyala cuma 4 jam, laporan 12 jam. Abu leke juga itu. Abu leke itu. Jadi ini kita mulai pangkas itu semua,” ungka Bahlil.

    Sebagai gantinya, pemerintah bakal memanfaatkan energi baru terbarukan. Diantaranya energi matahari, energi air, energi angin dan energi lainnya. Hal ini tertuang dalam RUPTL 2025-2035.

    “RUPTL tahun 2025 sampai dengan 2035 ada 69,5 GW yang kita sudah memakai blending energi baru terbarukan dan 30% itu yang memakai batubara,” terang Bahlil.

    (eds/eds)

  • Hadir di BIG 40 Conference, Retno Marsudi Soroti Krisis Air di Dunia

    Hadir di BIG 40 Conference, Retno Marsudi Soroti Krisis Air di Dunia

    Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menerima penghargaan International Diplomacy and Global Statesmanship Icon dalam ajang Bisnis Indonesia Group (BIG) Conference 2025 yang digelar di Hotel Raffles, Jakarta, Senin (8/12/2025).

    Retno dalam sambutannya menyoroti tantangan global terkait isu air serta menegaskan kembali komitmennya terhadap diplomasi kemanusiaan.

    “Terima kasih sekali, merupakan sebuah kehormatan bagi saya untuk menerima award ini. Ibu bapak, air adalah kehidupan dan tidak ada kehidupan tanpa air. Kalau kita berbicara mengenai air maka ada tiga tantangan besar: too much, too little, too polluted,” ujar Retno usai menerima penghargaan.

    Dia menjelaskan bahwa krisis air dunia kini berada pada titik yang mengkhawatirkan.

    “Satu di antara empat orang di dunia belum memiliki akses terhadap air minum yang aman dan hampir separuh penduduk dunia tidak memiliki akses terhadap sanitasi yang aman. Itulah paradoks air, di satu sisi sangat diperlukan dan di sisi lain menghadapi tantangan yang besar,” katanya.

    Retno menyebut diplomasi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari hidupnya. Mengingat, dia menjabat sebagai Menteri Luar Negeri (Menlu) RI selama dua periode Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menjabat.

    “Diplomasi adalah bagian dari hidup saya. Jika sepuluh tahun yang lalu saya menjalankan diplomasi dari panggung politik luar negeri Indonesia, saat ini saya menjalankan diplomasi dari panggung Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB),” tuturnya.

    Dia juga menyampaikan bahwa Sekretaris Jenderal PBB untuk pertama kalinya menunjuk perempuan Indonesia sebagai utusan khusus pertama untuk bidang air sebuah peran yang kini dia emban. Retno menegaskan bahwa fokus diplomasi yang ia jalankan tetap konsisten.

    “Dari panggung Indonesia, dari panggung Perserikatan Bangsa-Bangsa, fokus saya adalah tiga dan tidak akan berubah: kemanusiaan, keadilan, dan perdamaian,” tandas Retno.

    Penghargaan ini menjadi bagian dari rangkaian BIG Conference 2025 yang digelar dalam rangka menyambut ulang tahun ke-40 Bisnis Indonesia, sekaligus mengapresiasi tokoh-tokoh nasional yang dinilai berperan penting dalam pembangunan, diplomasi, dan arah masa depan Indonesia.

  • Jadi Pionir Data Center, Otto Toto Sugiri Raih Penghargaan BIG 40 Awards

    Jadi Pionir Data Center, Otto Toto Sugiri Raih Penghargaan BIG 40 Awards

    Bisnis.com, JAKARTA – Kiprah Otto Toto Sugiri sebagai pionir infrastruktur digital Indonesia melalui pembangunan pusat data berstandar internasional yang andal dan memiliki keamanan tinggi berbuah manis.

    Pendiri sekaligus CEO DCI Indonesia Tbk. (DCII) ini mendapatkan penghargaan National Digital Infrastructure Pioneer Leader di acara BIG40 Awards yang digelar di Hotel Raffles, Jakarta, Senin (8/12/2025) malam.

    BIG 40 Awards merupakan salah satu rangkaian agenda HUT ke-40 Bisnis Indonesia Group. Sebelumnya, Bisnis Indonesia Group menggelar BIG Conference, forum pertemuan pemimpin bisnis dan pemerintah.

    Toto Sugiri diganjar penghargaan karena berhasil membangun kekayaan dan reputasi tanpa bergantung pada sektor tambang, mal maupun perbankan tetapi melalui teknologi digital.

    Lahir di Bandung pada 23 September 1953, Toto menempuh pendidikan teknik komputer di Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule (RWTH) Aachen, Jerman, dan meraih gelar master pada 1980.

    Kariernya dimulai sebagai IT General Manager di Bank Bali, yang mengembangkan perangkat lunak untuk mendukung komputerisasi perbankan, menjadikan bank tersebut salah satu pelopor teknologi canggih di Indonesia.

    Pada 1989, Toto mendirikan PT Sigma Cipta Caraka, perusahaan yang menyediakan solusi perangkat lunak bagi bank-bank nasional.

    Pada 2010, Sigma diakuisisi oleh PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom) dan berganti nama menjadi Telkomsigma. Pada 2011, Otto mendirikan DCII yang membuatnya menjadi salah satu orang terkaya di Indonesia.

  • Kenangan Jusuf Kalla 30 Tahun Membaca Bisnis Indonesia, Minta Media Tetap Kritis

    Kenangan Jusuf Kalla 30 Tahun Membaca Bisnis Indonesia, Minta Media Tetap Kritis

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengusaha nasional Jusuf Kalla (JK) memiliki kesan yang cukup mendalam dengan Bisnis Indonesia. Menurutnya, Bisnis adalah salah satu media yang selalu menyediakan informasi yang komprehensif bagi pelaku usaha.

    Wakil presiden dua periode inipun berharap supaya media di Indonesia, termasuk Bisnis Indonesia, terus menjaga independensi dan sikap kritis dalam menyajikan informasi.

    Pernyataan itu ia sampaikan saat menerima penghargaan dalam ajang Bisnis Indonesia Group (BIG) Conference 2025 di Hotel Raffles, Jakarta, Senin (8/12/2025).

    “Terima kasih atas penghargaan ini, saya membaca Bisnis Indonesia mungkin sudah lebih dari 30 tahun dan sampai sekarang. Dulu saya berlangganan koran ada 8, tetapi sekarang hanya 3 termasuk Bisnis Indonesia,” ujarnya.

    Dia kemudian membandingkan kebiasaannya dalam membaca media tersebut dari waktu ke waktu yang kini makin terkontraksi.

    “Dulu saya membaca Bisnis Indonesia bisa sampai setengah jam, tetapi sekarang 10 menit. Kenapa? Ya, media mustinya lebih independen dan kritis supaya orang betul memahami bisnis hari ini seperti apa keadaannya dan bagaimana kita melangkah lebih baik,” kata JK.

    Menurutnya, media memiliki peran penting dalam memberikan informasi yang tajam dan membantu para pengambil kebijakan maupun pelaku usaha memahami perubahan ekonomi.

    Dia menegaskan bahwa kualitas jurnalisme yang independen merupakan bagian penting bagi kemajuan dunia usaha.

    Dalam kesempatan itu, JK juga menyinggung pentingnya kepemimpinan yang memiliki pandangan jauh ke depan. “Itu harapan saya. Soal visi ke depan harusnya semua pemimpin harus mempunyai itu, karena tanpa visi ke depan berarti kita tidak bergerak,” tandas JK.

    Adapun BIG Conference merupakan bagian dari rangkaian 40 tahun Bisnis Indonesia. Bisnis Indonesia adalah media ekonomi yang menyajikan informasi untuk pelaku usaha. 

  • Raih BIG 40 Awards, Jusuf Kalla Minta Media Tetap Kritis dan Independen

    Raih BIG 40 Awards, Jusuf Kalla Minta Media Tetap Kritis dan Independen

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengusaha nasional sekaligus mantan Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK), menerima penghargaan Visionary Leadership & Ideas dalam ajang BIG 40 Awards yang digelar Bisnis Indonesia Group, Senin (8/12/2025).

    Penghargaan tersebut diberikan sebagai pengakuan atas kepemimpinannya selama dua periode sebagai wakil presiden dan kontribusinya dalam dunia usaha serta kebijakan publik. 

    Dalam sambutannya, JK menyampaikan apresiasi atas penghargaan yang diberikan Bisnis Indonesia Group.

    “Terima kasih atas penghargaan ini, saya membaca Bisnis Indonesia mungkin sudah lebih dari 30 tahun dan sampai sekarang dulu saya berlangganan koran ada delapan, tetapi sekarang hanya tiga termasuk Bisnis Indonesia,” ujar JK saat menerima BIG 40 Awards di Hotel Raffles Jakarta, Senin (8/12/2025). 

    JK mengaku waktu yang ia butuhkan untuk membaca media kini jauh lebih singkat. 

    Dahulu, dia mengatakan dirinya bisa membaca koran Bisnis Indonesia sampai setengah jam, tetapi sekarang 10 menit.

    “Kenapa? Ya, media mustinya lebih independen dan kritis supaya orang betul memahami bisnis hari ini seperti apa keadaannya dan bagaimana kita melangkah lebih baik, ya seperti itu,” katanya.

    Lebih lanjut, dia menekankan pentingnya media yang tidak hanya informatif, tetapi juga tajam dan kritis dalam melihat dinamika ekonomi.

    Menurut JK, peran tersebut menjadi krusial di tengah tantangan bisnis yang terus berubah. 

    “Itu harapan saya, soal visi ke depan harusnya semua pemimpin harus mempunyai itu karena tanpa visi ke depan berarti kita tidak bergerak, saya kira itu,” tuturnya.

    Bisnis Indonesia Group dan Tim BIG 40 Awards menyebut penghargaan Visionary Leadership & Ideas diberikan kepada Jusuf Kalla atas rekam jejak kepemimpinannya yang dianggap visioner dan berdampak. 

    Selama menjabat sebagai Wakil Presiden RI, JK dikenal sebagai problem solver yang mengedepankan pendekatan cepat, praktis, dan hasil nyata, baik dalam penyelesaian konflik maupun penguatan ekonomi nasional.

    Selain kiprahnya di pemerintahan, JK juga aktif sebagai pengusaha dan kini memimpin Palang Merah Indonesia (PMI) sebagai Ketua Umum.

    Bisnis Indonesia menilai warisan kepemimpinan JK tercermin dalam kombinasi antara ide, keberanian, dan keteladanan tindakan, yang terus relevan bagi pembangunan Indonesia.

    Acara BIG 40 Awards menjadi salah satu rangkaian perayaan ulang tahun ke-40 Bisnis Indonesia, yang menampilkan tokoh-tokoh nasional berpengaruh dari berbagai sektor.

  • Jusuf Kalla Raih BIG 40 Awards: Sosok Pemimpin Visioner yang Bawa Dampak Nyata

    Jusuf Kalla Raih BIG 40 Awards: Sosok Pemimpin Visioner yang Bawa Dampak Nyata

    Bisnis.com, JAKARTA — BIG 40 Awards, yang merupakan rangkaian agenda HUT ke-40 Bisnis Indonesia Group, memberikan penghargaan bergengsi bagi Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Muhammad Jusuf Kalla untuk kategori “Visionary Leadership and Ideas”.

    BIG 40 Awards diselenggarakan pada Senin (8/12/2025) malam di Hotel Raffles, Jakarta. Sebelumnya, Bisnis Indonesia Group menggelar BIG Conference yang mempertemukan para pelaku industri dan regulator yang dihadiri antara lain oleh Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dan Menteri UMKM Maman Abdurahman, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, serta Menteri Perumahan dan Permukiman Maruarar Sirait. 

    Merayakan momen HUT ke-40, Bisnis Indonesia Group juga memberikan penghargaan khusus kepada 40 tokoh yang berpengaruh dalam pembangunan negeri. Mereka merupakan figur pilihan yang dianggap berkontribusi bagi dunia bisnis, ekonomi, serta kehidupan sosial masyarakat.

    JK, sapaan akrab Jusuf Kalla, merupakan pengusaha nasional sekaligus negarawan kebanggaan masyarakat Indonesia. Sebagai seorang wirausahawan, JK sukses mengembangkan Kalla Group menjadi entitas bisnis terkemuka di Indonesia Timur. Di bawah kepemimpinan JK, Kalla Group terus berekspansi ke berbagai sektor, mulai dari infrastruktur, otomotif, transportasi dan logistik, hingga perhotelan dan real estate. 

    Menjabat sebagai Wakil Presiden RI periode 2004–2009 dan 2014–2019, Bisnis Indonesia menilai JK memiliki rekam jejak sebagai sosok pemimpin yang visioner, mampu bergerak cepat, dan menghasilkan keputusan berdampak nyata.

    Dalam catatan Bisnis Indonesia, JK juga dikenal sebagai seorang problem solver yang konsisten mengedepankan pendekatan praktis dalam menyelesaikan konflik, memperkuat perekonomian, serta mendorong inovasi di berbagai kebijakan publik.

    “Warisan kepemimpinan Jusuf Kalla adalah ide, keberanian, dan keteladanan dalam aksi nyata,” demikian keterangan resmi Tim Kurasi BIG 40 Awards. 

    JK juga berperan penting atau menjadi tokoh kunci untuk membantu mendamaikan konflik Aceh beberapa tahun silam. Mantan Ketua Umum Partai Golkar tersebut menjadi juru damai melalui perundingan dengan tokoh Gerakan Aceh Merdeka (GAM) hingga tercapai kesepakatan Helsinki pada 2005. Mengusung strategi dialog, keadilan ekonomi, serta pengakuan martabat kedua belah pihak, perdamaian di Aceh dapat terealisasi. 

    Setelah pensiun dari jabatan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla saat ini aktif dalam kegiatan kemanusiaan sebagai Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) dan Dewan Masjid Indonesia (DMI).

    BIG-40 Awards merupakan bentuk penghormatan Bisnis Indonesia Group kepada 40 tokoh yang dinilai memberikan kontribusi signifikan bagi kemajuan Indonesia. Penghargaan ini mencakup beragam sektor, mulai dari ekonomi dan bisnis, sosial dan politik, budaya, lingkungan, hingga olahraga.

    Para penerima penghargaan terdiri dari para inspirator nasional, perumus kebijakan yang mendukung pertumbuhan dunia usaha, pendiri perusahaan besar, penggerak pembangunan daerah, eksekutif dan profesional terkemuka, generasi muda visioner, hingga tokoh-tokoh pemberdayaan masyarakat.

    Proses pemilihan tokoh dilakukan melalui metodologi seleksi berlapis, termasuk riset mendalam, penelusuran rekam jejak publik, serta kurasi independen oleh Tim Redaksi Bisnis Indonesia. Seleksi ini memastikan bahwa setiap figur yang terpilih memiliki dampak nasional dan kontribusi terukur.

    Melalui BIG 40 Awards, Bisnis Indonesia Group berharap momentum ini tidak hanya menjadi bentuk apresiasi, tetapi juga inspirasi bagi masyarakat luas dan dunia usaha untuk terus berkontribusi dalam membangun Indonesia yang lebih maju, inklusif, dan berdaya saing tinggi.

  • Ya Nggak Apa-Apa, Saya Maafkan

    Ya Nggak Apa-Apa, Saya Maafkan

    GELORA.CO  – Menteri Koordinator bidang Pangan, Zulkifli Hasan atau Zulhas, menanggapi santai tudingan yang mengaitkan dirinya sebagai penyebab sejumlah bencana yang terjadi di wilayah Sumatera.

    Alih-alih tersinggung, Zulhas justru menegaskan bahwa dirinya memaklumi berbagai tuduhan tersebut. 

    Dia menyampaikan, ketika bencana longsor dan banjir terjadi di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Barat, dan Provinsi Sumatera Utara, justru dirinya disalahkan.

    Bahkan, dikait-kaitkan dengan isu yang terjadi jauh dari pusat bencana, yakni di Taman Nasional Tesso Nilo, Provinsi Riau. 

    “Yang dipermasalahkan kepada Zulkifli Hasan Tesso Nilo. Itu di Provinsi Riau, sementara ini Provinsi Riau tidak ada bencana apa pun,” kata Zulhas dalam acara Group Conference 2025 di Hotel Raffles, Jakarta, Senin (8/12). 

    Lebih jauh, ia bahkan menyebut dirinya ikut disalahkan atas kejadian di luar negeri, seperti Thailand dan Malaysia. Terkait sejumlah tudingan itu, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini menyatakan tak apa-apa, dan ia sudah memaafkan. 

    “Tapi bencana itu yang salah Zulkifli Hasan, termasuk di Thailand dan Malaysia. Ya gak apa-apa, saya maafkan, gak apa-apa,” tegasnya. 

    Pada kesempatan yang sama, Zulhas juga menyampaikan duka mendalam atas bencana alam yang melanda sejumlah daerah di Sumatera, mulai dari Aceh, Sumatera Utara hingga Sumatera Barat. Ia menegaskan bahwa cobaan berat ini menjadi duka bersama seluruh bangsa. 

    “Hari-hari ini, hari yang cukup berat bagi bangsa Indonesia bencana alam menimpa saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat menyesalkan duka yang kita rasakan bersama,” ujar Menko Zulhas. 

    Zulhas menuturkan bahwa tidak ada ungkapan yang mampu menggambarkan rasa kehilangan dan pedih yang dialami masyarakat di wilayah terdampak.

    Ia menekankan bahwa dalam situasi sulit ini, negara dan seluruh elemen bangsa tidak akan membiarkan siapapun berjuang sendirian. 

    “Tidak ada kata yang cukup untuk menggambarkan rasa sedih dan pedih yang dialami saudara-saudara kita di sana. Di tengah cobaan besar ini, kita tidak meninggalkan siapapun,” jelasnya

  • Zulhas Blak-blakan soal Kisruh Lahan di TN Tesso Nilo

    Zulhas Blak-blakan soal Kisruh Lahan di TN Tesso Nilo

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyinggung kembali isu kerusakan Taman Nasional Tesso Nilo (Tesso Nilo) yang kerap dikaitkan dengannya.

    Zulhas, sapaan akrabnya, awalnya mengulas bencana di sejumlah wilayah Sumatra yang memberikan dampak kepada 3 provinsi.

    “Bencana Sumatra yang tadi saya sudah sampaikan duka cita kita yang mendalam. Itu terjadi di Provinsi Aceh, dua di Provinsi Sumatera Utara, tiga di Provinsi Sumatera Barat,” ujarnya dalam Bisnis Indonesia Group (BIG) Conference bertema Arah Bisnis 2026: Menuju Kedaulatan Ekonomi di Hotel Raffles, Jakarta, Senin (8/12/2025). 

    Namun, dia menyebut justru isu lain yang sering diarahkan kepadanya adalah kerusakan kawasan Tesso Nilo di Provinsi Riau, meski daerah tersebut saat ini tidak terdampak bencana.

    “Yang dipermasalahkan kepada Zulkifli Hasan Tesso Nilo. Tesso Nilo itu di Provinsi Riau. Sementara ini Provinsi Riau tidak ada bencana apa pun. Tapi bencana itu yang salah Zulkifli Hasan termasuk di Thailand dan Malaysia. Ya nggak apa-apa, saya maafkan, nggak apa-apa,” katanya. 

    Zulhas menegaskan bahwa Tesso Nilo merupakan kawasan taman nasional yang secara hukum tidak boleh diberi izin untuk bentuk pemanfaatan apa pun.

    “Taman nasional itu tidak boleh diberi izin apa pun. Oleh karena itu, Teso Nelo itu tidak ada menteri kehutanan yang berani memberi izin. Nggak ada,” ucapnya. 

    Menurut dia, siapa pun menteri kehutanan yang mencoba mengeluarkan izin di kawasan tersebut akan berhadapan langsung dengan hukum pidana.

    “Kalau ngasih izin di Tesso Nilo, maka dia masuk penjara langsung. Karena pidana,” tegasnya. 

    Oleh sebab itu, dia menyebut kerusakan kawasan tersebut terjadi jauh sebelum dirinya menjabat menteri, yakni sejak era reformasi. 

    Zulhas juga mengingat kembali momen ketika aktor Hollywood Harrison Ford datang ke Indonesia untuk mengulik isu kehutanan.

    “Waktu orang Amerika Serikat itu datang ‘Kamu kok nggak tangkap tuh 50.000 orang?’ Saya bilang ‘Itu perambah pidana, itu ranah hukum’. Cuma kan saya nggak enak kalau ngomongin kok nggak ditangkap. Masa saya ngomong begitu, kan nggak boleh dong,” katanya. 

    Di hadapan peserta konferensi, dia menyampaikan apresiasi terhadap langkah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang membentuk Satgas Pengamanan Kawasan Hutan (PKH). 

    “Saya bersyukur sekarang, Pak. Walaupun saya nunggu Pak Prabowo 15 tahun, saya bersyukur. Sekarang Pak, 4 juta. Ini baru Pak, 4 juta, akan 6 juta ini,” ujarnya. 

    Menurut Zulhas, satgas itu kini telah mengamankan jutaan hektare kawasan hutan ilegal. 

    “Ini yang elegan, kita kebut [pengamanan hutan ilegal] termasuk di situ. Udah diamankan Satgas dipimpin Menhan, namanya Satgas PKH. Udah 4 juta. Ada di Sumatera Utara, paling banyak di Riau. Paling banyak 4 juta hektare ilegal baru berhasil sekarang, yang dulu enggak berhasil,” tandas Zulhas.

  • Rayakan HUT ke-40, Hariyadi Sukamdani: Bisnis Indonesia Terus Berkontribusi bagi Pergerakan Ekonomi RI

    Rayakan HUT ke-40, Hariyadi Sukamdani: Bisnis Indonesia Terus Berkontribusi bagi Pergerakan Ekonomi RI

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Komisaris Bisnis Indonesia Group Hariyadi Sukamdani mengungkapkan kontribusi Bisnis Indonesia, yang memasuki usia ke-40 pada 14 Desember 2025, khususnya terhadap perekonomian RI.  

    Menurutnya, selama empat dekade, Bisnis Indonesia konsisten menyajikan informasi ekonomi dan bisnis yang menjadi rujukan penting bagi pemerintah dan pelaku usaha dalam menentukan kebijakan dan strategi bisnis. 

    “Selama 40 tahun, kami menyajikan beragam informasi ekonomi dan bisnis yang menavigasi para pengambil keputusan baik pemerintahan maupun pebisnis dalam menjalankan aktivitas usahanya,” katanya membuka BIG Conference 2025 bertema “Arah Bisnis 2026: Menuju Kedaulatan Ekonomi” di Hotel Raffles, Jakarta, Senin (8/12/2025).

    Agenda BIG Conference merupakan rangkaian jelang ulang tahun Bisnis Indonesia memasuki usia ke-40. Menandai momen bersejarah tersebut, Hariyadi menegaskan bahwa Bisnis Indonesia akan terus berkomitmen memberikan kontribusi bagi pembangunan nasional. 

    Dia mengatakan BIG Conference 2025 menjadi semakin bermakna karena dihadiri berbagai pemangku kepentingan dari dunia usaha dan pembuat kebijakan.

    Hariyadi menjelaskan bahwa BIG Conference merupakan forum diskusi yang menghadirkan sejumlah narasumber dari kalangan profesional bisnis dan pengambil kebijakan. Nantinya, para stakeholders akan mengulas capaian ekonomi sepanjang tahun ini serta memberikan pandangan mengenai prospek ekonomi pada 2026.

    “Perhatian yang kami hormati, BIG Conference atau Bisnis Indonesia Group Conference yang digelar hari ini merupakan kegiatan diskusi dengan menghadirkan narasumber dari kalangan profesional bisnis dan para pengambil kebijakan untuk mengulas beragam perspektif  mengenai beragam capaian pada tahun ini dan mengulas prospek ekonomi pada tahun 2026,” tuturnya.

    Tahun ini, kegiatan BIG Conference juga digelar serentak di sejumlah kantor perwakilan Bisnis Indonesia di berbagai daerah, mulai dari Medan, Palembang, Pekanbaru, Bandung, Semarang, Surabaya, Balikpapan, hingga Makassar.

    Dia menyoroti bahwa perekonomian Indonesia masih mampu bertahan pada kisaran pertumbuhan 5% dalam beberapa tahun terakhir. 

    Menurutnya, konsistensi kebijakan pemerintah dan sinergi dunia usaha menjadi kunci menjaga momentum pertumbuhan tersebut. Hal itu juga diyakini dapat mendorong pencapaian target pertumbuhan ekonomi hingga 8% dalam beberapa tahun mendatang.

    Dalam kesempatan itu, Hariyadi mengungkapkan program-program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, termasuk Program Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, Sekolah Rakyat, dan Desa Nelayan.

    Dia menyebut bahwa sejumlah program telah menunjukkan hasil positif, namun tetap memerlukan evaluasi agar manfaatnya semakin merata dirasakan masyarakat.

    “Dari program-program prioritas tersebut tentu saja ada capaian yang positif tapi ada juga catatan kritis yang perlu menjadi referensi dan evaluasi agar dapat ditingkatkan setelah dirasakan manfaatnya secara merata oleh masyarakat,” ucap Hariyadi.