Xcloud.id

Tempat Fasum: Hotel Novotel

  • DPR Ingatkan Proses Pembangunan Kampung Haji Harus Akuntabel

    DPR Ingatkan Proses Pembangunan Kampung Haji Harus Akuntabel

    Jakarta (beritajatim.com) – Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Rivqy Abdul Halim, menyambut baik langkah Danantara yang mengakuisisi 14 bidang tanah seluas sekitar 4,4 hektare di Makkah untuk pengembangan Kampung Haji Indonesia. Namun, ia menegaskan proyek tersebut harus dikelola secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan jemaah haji Indonesia.

    “Dengan skala sebesar ini, Danantara tidak boleh bekerja secara tertutup. Transparansi mutlak diperlukan untuk memastikan tidak terjadi penyimpangan, baik dalam pengelolaan aset, penggunaan anggaran, maupun penentuan mitra. Setiap rupiah uang negara harus kembali dalam bentuk manfaat nyata bagi jemaah,” ujar Rivqy, Kamis (18/12/2025).

    Menurutnya, pembangunan Kampung Haji di atas lahan 4,4 hektare tersebut membutuhkan waktu panjang, anggaran besar, serta sumber daya manusia yang profesional. Proyek ini direncanakan mencakup pembangunan 13 tower hunian dan satu pusat perbelanjaan dengan kapasitas hingga 23 ribu jemaah.

    Dia juga mendorong agar perkembangan pembangunan Kampung Haji dilaporkan secara berkala sebagai bentuk pertanggungjawaban publik. Menurutnya, pengawasan perlu diperketat sejak awal agar proyek strategis tersebut tidak mencederai kepercayaan masyarakat.

    “Danantara merupakan lembaga pengelolaan investasi negara yang dibentuk untuk mengoptimalkan kekayaan negara melalui pengelolaan aset BUMN dan investasi strategis. Karena itu, pembelian lahan Kampung Haji harus benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi jemaah haji Indonesia, bukan sekadar proyek properti,” ujarnya.

    Rivqy menilai, Indonesia sebagai negara dengan jumlah jemaah haji terbesar di dunia membutuhkan solusi jangka panjang untuk meningkatkan kenyamanan, keamanan, dan efisiensi biaya akomodasi. Kehadiran Kampung Haji Indonesia di Makkah dinilai dapat menjawab kebutuhan tersebut, asalkan seluruh proses pembangunan dan pengembangannya dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab.

    “Kampung Haji ini merupakan amanah besar dari Presiden Prabowo. Jangan sampai ada pihak yang mencederai kebijakan strategis ini demi kepentingan sempit,” ujarnya.

    Seperti diketahui, pembangunan belasan tower hunian dan pusat perbelanjaan tersebut diperkirakan membutuhkan dana sekitar US$700–800 juta atau setara Rp11,6–13,2 triliun. Selain pembelian lahan, Danantara juga telah mengakuisisi Novotel Makkah Thakher City yang memiliki 1.461 kamar dengan kapasitas hingga 4.383 jemaah. (kun)

  • RI Bakal Punya 2 Kampung Haji, ‘Sejengkal’ dari Masjidil Haram

    RI Bakal Punya 2 Kampung Haji, ‘Sejengkal’ dari Masjidil Haram

    Jakarta –

    Indonesia bakal punya dua area kampung haji di Mekah, Arab Saudi. Dua area ini letaknya ‘sejengkal’ dari Masjidil Haram, sekitar 2,5 kilometer saja jaraknya.

    Area yang pertama akan siap digunakan untuk musim haji berikutnya di tahun 2026. Lahan itu adalah hasil akuisisi aset perhotelan dan lahan di dalam kawasan terpadu yang terletak sekitar 2,5 kilometer dari Masjid Al-Haram di Mekah dari perusahaan Thakher Development Company.

    “Alhamdulillah, sudah melakukan conditional sales and purchase agreement. Pembelian bersyarat. Karena kan baru mulai Januari nanti. Kita sudah membeli satu hotel di sana,” ujar Rosan usai melaporkan hal ini ke Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (17/12/2025).

    Aset yang dimaksud adalah Novotel Makkah Thakher City, sebuah hotel yang beroperasi dengan 1.461 kamar yang dapat menampung 4.383 jemaah. Ada juga 14 bidang tanah seluas total sekitar 4,4 hektare yang diakuisisi untuk pengembangan di masa depan.

    Pengembangan yang akan dilakukan adalah pembangunan 13 tower hunian dan juga satu mal untuk jemaah haji dalam kawasan yang sama. Total bila ditambah dengan 13 tower baru area tersebut akan memiliki 6.025 kamar yang mampu menampung 23 ribu jemaah.

    Rosan bilang Danantara akan menanggung penuh akuisisi dan juga pengembangan kawasan di area kampung haji yang pertama ini. Total biaya yang dikeluarkan untuk akuisisi sendiri sekitar US$ 500 juta atau sekitar Rp 8,3 triliun (kurs Rp 16.600).

    Sementara untuk pengembangan belasan tower dan pusat perbelanjaan diperlukan dana kira-kira US$ 700-800 juta atau sekitar Rp 11,6-13,2 triliun.

    Lelang Lahan

    Selanjutnya, Danantara juga sedang mengikuti proses lelang untuk lahan seluas 80 hektare yang disiapkan untuk menjadi area kampung haji yang kedua. Letaknya pun berdekatan dengan Masjidil Haram hanya 2,5 kilometer saja.

    Ada sekitar 8 lot yang ditawarkan pemerintah Arab Saudi ke Danantara. Rosan bilang Indonesia mengincar lot keenam dengan total 90 pihak yang ikut lelang. Indonesia sendiri sudah masuk 2 besar pelelang terdepan saat ini.

    “Dari 90 bidder ini, kita sudah masuk 2 besar. Sudah masuk 2 besar. Dan ingin saya sampaikan kalau di sana biddingnya bukan bidding harga. Jadi, dia harga sudah ditetapkan, proses bidding-nya adalah melalui input rencana, gambar, kemudian mengikuti peraturan dan lain-lain,” papar Rosan.

    “Dan rencananya akan diumumkan langsung, itu rencananya mungkin akhir bulan ini atau Januari,” lanjutnya.

    Lahan yang dilelang ini kemungkinan akan menjadi pengembangan jangka panjang, sebab lahan tersebut benar-benar kosong dan butuh banyak pembangunan sarana dan prasarana dasar.

    “Tapi memang kalau di situ karena ini lahannya benar-benar kosong, tidak ada listrik, tidak ada apa, dan prosesnya memang ini lama, sangat lama begini. Saya disampaikan kan sudah ada tiga proyek yang ada di situ. Itu perizinan aja mereka sampai berjalan, waktu dulu itu sampai 10 sampai 12 tahun,” papar Rosan.

    “Nah yang ini saya udah bicara, mudah-mudahan bisa di bawah 5 tahun,” sebutnya melanjutkan.

    Soal biaya, Rosan mengatakan lahan tersebut bisa dibeli Indonesia dengan mahar US$ 750 juta. Untuk lahan kemungkinan akan dibiayai pembeliannya oleh Danantara. Dalam pengembangannya, dia mengajak instansi lain ikut serta.

    “Kita juga selalu bicara dengan BP Haji, semuanya. Tapi memang untuk awal, untuk proses ini, pengambilalihan dan yang lain-lain, itu kami Danantara yang menyelesaikan. Nanti kami juga sangat terbuka untuk BP Haji untuk bersama-sama dengan kami, karena mereka juga mempunyai dana yang cukup disentifikan,” papar Rosan.

    Tonton juga video “RI Beli Hotel dan Lahan di Makkah untuk Kampung Haji”

    (acd/acd)

  • Danantara Beli Hotel di Makkah, Rosan: Prioritas untuk Jemaah Haji Indonesia

    Danantara Beli Hotel di Makkah, Rosan: Prioritas untuk Jemaah Haji Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani menegaskan hotel yang dibeli pemerintah Indonesia di kawasan Kampung Haji, Makkah, akan diprioritaskan untuk jemaah Indonesia meski tetap terbuka digunakan oleh jemaah dari negara lain.

    Hal itu disampaikan Rosan usai menghadap Presiden Prabowo Subianto untuk melaporkan hasil kunjungan kenegaraan ke luar negeri di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (17/12/2025

    “Bukan hanya jemaah Indonesia yang bisa berada di situ. Kita terbuka, tapi tentunya kita prioritaskan untuk jemaah dari Indonesia,” kata Rosan.

    Menurutnya, prioritas tersebut diberikan agar jemaah Indonesia mendapatkan pengalaman dan penawaran terbaik selama menjalankan ibadah haji maupun umrah. Namun, apabila kapasitas memungkinkan, hotel tetap dapat dimanfaatkan oleh jemaah lain.

    Rosan menjelaskan, hotel yang telah dibeli berada di atas lahan seluas sekitar 4.620 meter persegi atau setengah hektare. Sementara total luas lahan yang dikuasai pemerintah Indonesia di kawasan tersebut mencapai sekitar 4,4 hektare atau hampir 5 hektare. 

    “Hotel yang kita beli itu tiga tower dengan tinggi masing-masing 28 lantai,” ujarnya. 

    Nilai pembelian hotel tersebut mencapai lebih dari US$500 juta. Sementara itu, rencana pembangunan lanjutan berupa 13 tower tambahan dan satu pusat perbelanjaan (mal) diperkirakan membutuhkan investasi sekitar US$700 juta hingga US$800 juta, meski angka tersebut masih bersifat tentatif.

    Rosan menambahkan, hotel tersebut nantinya akan dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor pariwisata, yakni InJourney.

    “Ya, nanti akan dioperasikan oleh InJourney,” katanya. 

    Selain proyek yang sudah berjalan, Rosan juga memaparkan proses bidding untuk lahan lain di kawasan Makkah yang saat ini belum memiliki bangunan.

    Dia menyebut pembangunan di area tersebut membutuhkan waktu cukup panjang karena kondisi lahan yang masih kosong, belum tersedia infrastruktur dasar, serta masih terdapat penduduk dan kontur tanah berbatu. 

    “Prosesnya memang lama. Perizinan di sana bisa 10 sampai 12 tahun. Mudah-mudahan yang ini bisa di bawah lima tahun,” ujarnya.

    Untuk lahan yang saat ini sedang dalam proses lelang, nilai tanah yang ditawarkan mencapai sekitar US$750 juta. Rosan optimistis Indonesia memiliki peluang besar memenangkan bidding tersebut.

    Terkait pendanaan, Rosan menyampaikan pembelian hotel dan lahan sepenuhnya dilakukan oleh Danantara. Ke depan, pihaknya membuka peluang kerja sama dengan Badan Penyelenggara Haji (BPH) Haji. 

    “Untuk yang sudah ada hotelnya itu full Danantara. Ke depan kami terbuka untuk BPH Haji agar bersama-sama, karena tujuannya meningkatkan fasilitas dan kenyamanan jemaah haji dan umrah Indonesia,” kata Rosan.

    Lebih lanjut, dia menargetkan pembangunan di lahan yang baru dibeli dapat mulai dilakukan pada kuartal IV/2026, seiring rampungnya seluruh proses perizinan.

    Sekadar informasi, Danantara Investment Management membeli hotel Novotel Makkah Thakher City dan lahan seluas 4,4 hektare di kawasan Thakher City, Makkah, Arab Saudi. Lokasi kawasan tersebut sekitar 2,5 kilometer dari Masjidil Haram.

  • Danantara Resmi Masuk Makkah, Akuisisi Hotel dan Lahan Strategis untuk Jamaah Indonesia

    Danantara Resmi Masuk Makkah, Akuisisi Hotel dan Lahan Strategis untuk Jamaah Indonesia

    GELORA.CO -Danantara Indonesia mencatatkan langkah penting dengan merealisasikan investasi luar negeri perdananya melalui akuisisi aset hotel dan real estate di Makkah, Arab Saudi. 

    Kesepakatan ini dilakukan bersama pengembang lokal Thakher Development dan menjadi tonggak awal ekspansi Danantara di sektor perhotelan internasional.

    Melalui Danantara Investment Management, perusahaan mengakuisisi Novotel Makkah Thakher City yang memiliki kapasitas 1.461 kamar, sekaligus 14 bidang lahan dengan total luas sekitar 4,4 hektare. Seluruh aset tersebut berada di kawasan Thakher City, sebuah proyek pengembangan terpadu yang berjarak sekitar 2,5 kilometer dari Masjidil Haram. Sayangnya, nilai transaksi tidak dipublikasikan.

    Akuisisi ini dirancang sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat infrastruktur akomodasi jamaah haji dan umrah asal Indonesia. Ke depan, kawasan tersebut berpotensi dikembangkan menjadi kompleks perhotelan dengan kapasitas hingga sekitar 5.000 kamar, dengan tetap mengacu pada hasil studi kelayakan serta persetujuan otoritas terkait.

    CEO Danantara Indonesia, Rosan P. Roeslani, menyampaikan bahwa kesepakatan ini menjadi fondasi awal keterlibatan berkelanjutan Danantara di sektor hospitality Arab Saudi. Menurutnya, kebutuhan akomodasi jamaah Indonesia sangat besar, mengingat jumlah jamaah umrah Indonesia setiap tahun melampaui dua juta orang, sementara kuota haji secara konsisten berada di atas 200.000 jamaah.

    “Ini merupakan langkah awal yang penting untuk mengamankan aset strategis yang dapat mendukung peningkatan layanan bagi jamaah Indonesia di Tanah Suci,” ujar Rosan dalam keterangan resmi yang dikutip redaksi di Jakarta, Selasa 16 Desember 2025. 

    Rosan menegaskan, meskipun kepemilikan aset telah diformalkan, pengembangan lanjutan akan dilakukan secara bertahap dengan mengedepankan kajian kelayakan yang menyeluruh, kepatuhan regulasi, serta penerapan tata kelola yang prudent.

    Dalam proyek ini, Danantara menggandeng Al Khomasiah Real Estate Development sebagai mitra lokal guna memastikan seluruh proses investasi dan pengembangan sesuai dengan regulasi Arab Saudi. Selain itu, Danantara juga terus berkoordinasi dengan pemerintah setempat dalam penjajakan aset lanjutan di Makkah.

    Pengembangan aset hotel dan lahan ini dinilai sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait rencana pembangunan “kampung haji”, yang bertujuan mempermudah pengelolaan perjalanan, akomodasi, dan layanan jamaah Indonesia di Arab Saudi. 

  • Danantara Akuisisi Hotel Dekat Masjidil Haram Mekkah

    Danantara Akuisisi Hotel Dekat Masjidil Haram Mekkah

    Liputan6.com, Jakarta – Danantara melalui Danantara Investment Management (DIM) mengumumkan penandatanganan perjanjian terkait akuisisi dengan Thakher Development Company. Mencakup aset hotel dan real estat yang berlokasi di dalam kawasan Thakher City, sebuah pengembangan kawasan terpadu yang terletak sekitar 2,5 km dari Masjidil Haram di Mekkah, Arab Saudi. 

    CEO Danantara Rosan Roeslani, CEO Danantara menyatakan, perjanjian ini membentuk fondasi awal bagi keterlibatan jangka panjang di sektor perhotelan Kerajaan Arab Saudi. 

    “Meskipun kepemilikan atas aset-aset yang diidentifikasi telah diformalkan melalui perjanjian ini, pengembangan berikutnya akan dilaksanakan secara bertahap, berdasarkan kajian kelayakan yang komprehensif, pertimbangan regulasi, serta standar tata kelola yang prudent,” ujarnya, Senin (15/12/2025).

    Berdasarkan perjanjian tersebut, Danantara Investment Management dan Thakher Development Company telah menyepakati akuisisi Novotel Makkah Thakher City, sebuah hotel yang beroperasi dengan 1.461 kamar. Serta 14 bidang tanah seluas total sekitar 4,4 hektare yang dialokasikan untuk pengembangan di masa depan. 

    Bidang-bidang tanah tersebut direncanakan untuk dikembangkan dalam suatu master plan terpadu yang mencakup fasilitas perhotelan, ritel, dan sarana pendukung lainnya. Selaras dengan kerangka pengembangan urban di Kota Makkah.

    Transaksi ini didukung oleh Al Khomasiah Real Estate Development sebagai mitra pengembangan lokal. Kemitraan ini ditujukan untuk memastikan keselarasan dengan regulasi yang berlaku, praktik pengembangan, serta pertimbangan perencanaan jangka panjang di Kerajaan Arab Saudi. 

    Kajian awal menunjukkan bahwa dengan tetap bergantung pada studi teknis yang komprehensif serta pemenuhan seluruh proses regulasi yang berlaku. Pengembangan aset-aset yang diakuisisi ini berpotensi mendukung penyediaan akomodasi dan layanan bagi jemaah haji dan umrah Indonesia.

     

  • Danantara Beli Hotel dan Real Estat di Makkah

    Danantara Beli Hotel dan Real Estat di Makkah

    Jakarta, Beritasatu.com – Danantara Indonesia melalui Danantara Investment Management (DIM) menandatangani perjanjian dengan Thakher Development Company terkait akuisisi aset perhotelan dan real estat di kawasan Thakher City, Makkah, Arab Saudi.

    Thakher City merupakan kawasan pengembangan terpadu yang berlokasi sekitar 2,5 kilometer dari Masjid Al-Haram, Makkah.

    CEO Danantara Indonesia Rosan Perkasa Roeslani menjelaskan, transaksi tersebut menjadi langkah awal untuk memasuki sektor hospitality di Makkah. Inisiatif ini sekaligus menjadi bagian dari strategi jangka panjang yang dilakukan secara bertahap guna mendukung peningkatan layanan bagi jemaah haji dan umrah Indonesia.

    “Setiap tahun, jumlah jemaah umrah Indonesia tercatat lebih dari dua juta orang, sementara jemaah haji Indonesia secara konsisten berada di atas 200.000 orang,” ujar Rosan dalam keterangan tertulisnya.

    Pada tahap awal, investasi tersebut mencakup satu hotel yang telah beroperasi serta sejumlah aset pengembangan berorientasi hospitality dengan potensi kapasitas hingga sekitar 5.000 kamar.

    Seluruh rencana pengembangan tersebut tetap bergantung pada hasil studi lanjutan serta persetujuan regulator yang berlaku.

    Dalam perjanjian tersebut, DIM dan Thakher Development Company menyepakati akuisisi Novotel Makkah Thakher City yang memiliki 1.461 kamar, serta 14 bidang tanah dengan total luas sekitar 4,4 hektare untuk pengembangan di masa mendatang.

    Aset lahan tersebut direncanakan dikembangkan dalam sebuah master plan terpadu yang mencakup fasilitas perhotelan, ritel, dan berbagai sarana pendukung lainnya, sejalan dengan rencana pengembangan kawasan perkotaan di Kota Makkah.

    Rosan menegaskan, kesepakatan ini menjadi fondasi awal keterlibatan jangka panjang Danantara di sektor perhotelan Arab Saudi.

    Dia menekankan meskipun kepemilikan aset telah diformalkan, pengembangan lanjutan akan dilakukan secara bertahap dengan mengedepankan kajian kelayakan yang komprehensif, kepatuhan regulasi, serta penerapan tata kelola yang prudent.

    “Penandatanganan ini merupakan langkah awal yang penting untuk mengamankan aset strategis guna mendukung peningkatan layanan bagi jemaah Indonesia,” ujarnya.

  • 6 Parpol Musiman dan Hilangnya Kedekatan dengan Masyarakat Nasional

    6 Parpol Musiman dan Hilangnya Kedekatan dengan Masyarakat Nasional

    Parpol Musiman dan Hilangnya Kedekatan dengan Masyarakat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Partai politik menjadi salah satu jembatan komunikasi antara rakyat dengan penguasa.
    Pada masanya,
    partai politik
    pernah menjadi jalur komunikasi yang baik, menjadi tempat memberikan aspirasi untuk didengar oleh penguasa.
    Namun, di
    era digital
    , jalur komunikasi tersebut sudah
    by-pass
    , langsung.
    Dengan menyebut akun Prabowo Subianto di media sosial, masyarakat sudah bisa menyalurkan satu aspirasi tertentu.
    Era internet ini mengubah cara partai politik berkomunikasi dan merayu suara rakyat.
    Partai berbasis massa semakin menipis, sedangkan basis elektoral semakin banyak, atau dikenal dengan partai musiman.
    Hal ini disampaikan Pengamat Politik dari Lembaga Survei Indonesia (LSI), Djayadi Hanan, dalam acara diskusi yang diselenggarakan Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas, di Novotel Cikini, Jakarta Pusat, Rabu.
    Dia mengatakan, teknologi yang hadir di abad 21, khususnya terkait dengan dunia digital, memberikan akses langsung masyarakat kepada penguasa.
    Peristiwa ini membuat fungsi partai politik yang sebelumnya sebagai penyalur aspirasi hilang.
    Partai berbasis massa kemudian mulai bergeser, beradaptasi dengan pola elektoral, muncul saat dibutuhkan, dan hadir musiman saat pemilu.
    “Maka ada kecenderungan partai untuk menjadi partai elektoral. Jadi, dia hadir ya karena memang dia perlu hadir di masyarakat waktu pemilu saja,” ucap dia.
    Lektor Kepala dan Ketua Program Doktoral Ilmu Politik di Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) ini mengatakan, perubahan pola dari partai berbasis massa menjadi partai elektoral membuat suara partai politik tidak lagi relevan sebagai representasi masyarakat secara luas.
    Fenomena ini tak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di beberapa negara seperti Amerika, Australia, dan Inggris.
    Djayadi menyebut, di negara-negara digdaya pusat peradaban demokrasi tersebut, sudah mulai mengalami defisit keanggotaan partai politik.
    Alasannya sama, yakni partai mulai mengubah pola komunikasi mereka dari yang berbasis massa, dekat dengan rakyat dan memperjuangkan aspirasi rakyat, menjadi partai musiman yang hanya turun ketika pemilu akan berlangsung.
    “Di era sekarang memang sudah sulit mengharapkan (ada parpol berbasis massa). Kita cek lah di seluruh dunia, di Australia, di Amerika, di Inggris, jumlah orang yang menjadi anggota partai itu makin berkurang jumlahnya,” imbuh dia.
    Peneliti senior Pusako Unand, Muhammad Ichsan Kabullah, memiliki pandangan yang mirip terkait dengan pergeseran tren parpol berbasis massa menjadi parpol berbasis elektoral.
    Namun, Ichsan menilai, peristiwa ini bukan sebagai pola komunikasi baru di perpolitikan Indonesia, melainkan fenomena yang disebabkan oleh pragmatisme partai politik.
    Menurut dia, pola komunikasi musiman ini terjadi karena tak ada lagi parpol yang memperjuangkan ideologi mereka secara jelas dan tegas.
    “Kita tidak bisa membedakan partai Islam A dengan partai Islam B. Semuanya sama saja jualannya sama. Atau partai nasionalis misalnya hari ini, karena kita miskin ideologi. Nah, itu problemnya. Sehingga ini yang membuat kita berjarak,” ucap dia.
    Dia memberikan contoh, saat peristiwa bencana banjir di Sumatera, tidak ada partai politik yang menyinggung penyebab bencana, sekalipun sudah diketahui penyebab utamanya adalah deforestasi kawasan hutan Sumatera.
    Sekalipun itu partai politik lokal yang berada di Aceh.
    Menurut Ichsan, keengganan partai politik untuk memberikan gagasan idealis tentang peristiwa saat ini memberikan bukti bahwa parpol sendirilah yang menjaga jarak dengan masyarakat.
    Ichsan kemudian mengutip salah satu tulisan seorang antropolog politik India, Akhil Gupta, dalam
    Blurred Boundaries
    .
    Dalam tulisan itu disebutkan, masyarakat India sering memberikan posisi partai politik sebagai perpanjangan komunikasi dengan pemerintah.
    Kantor parpol dan aktor parpol dianggap menjadi salah satu titik poin komunikasi, sehingga partai politik bisa menjalankan fungsi utama mereka, termasuk menjadi bagian untuk menyalurkan program pemerintah.
    Di Indonesia bukan tak pernah terjadi.
    Program pangan murah juga pernah dilakukan beberapa partai politik.
    “Tapi itu kan sifatnya sangat event, seremonial, dan sebagainya (sebagai pemikat elektoral semata),” tutur dia.
    Djayadi Hanan kemudian menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan pemilihan umum nasional dengan pemilihan umum tingkat daerah sebagai jalan tengah untuk memaksa kembali partai politik hadir lebih intens di tengah masyarakat.
    Putusan MK tersebut mengamanatkan agar ada jeda 2-2,5 tahun untuk penyelenggaraan pemilu di tingkat nasional maupun lokal.
    Mengapa hal ini dianggap sebagai jalan tengah?
    Djayadi menyebut, partai politik dengan basis elektoral akan mencari simpati masyarakat pada saat pemilu.
    Dengan pola pemilu yang semakin banyak, partai politik akan semakin sering mendengar dan mendekatkan diri dengan masyarakat.
    Dia memberikan contoh Amerika Serikat yang secara formal memiliki pemilu 2 tahun sekali, khususnya untuk anggota DPR mereka.
    Pilpres berlangsung empat tahun sekali, sedangkan senat 1/3 kursi diperebutkan setiap 2 tahun sekali.
    “Jadi, anggota DPR di Amerika itu sibuk sekali menghubungi masyarakat, baru selesai pemilu harus menghubungi lagi karena dia dalam dua tahun harus (mencari dukungan untuk) terpilih lagi,” kata dia.
    Rutinitas pemilihan di Amerika ini memberikan ruang interaksi antara partai politik dan masyarakat yang akan disuarakan aspirasinya kepada eksekutif.
    Sebab itu, Djayadi berharap, lebih banyak pemilu lebih baik untuk mengembalikan kehadiran parpol di tengah masyarakat.
    Dia bahkan sempat mengusulkan agar pemilihan dipisah pada tiga tahap, yakni pemilihan nasional, tingkat provinsi, dan terakhir kabupaten/kota.
    Namun, menurut dia, putusan MK menjadi jalan tengah terbaik saat ini untuk diakomodir pembentuk undang-undang sebagai upaya perbaikan menghadirkan kembali partai politik di tengah masyarakat.
    “Maka moderatnya saya kira ya keputusan MK itu moderatnya. Ya 2,5 tahun ada pemilu,” ujar dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemkot Bontang Sabet Predikat Unggul di IKK Award 2025, Bukti Kualitas Kebijakan Diakui Nasional

    Pemkot Bontang Sabet Predikat Unggul di IKK Award 2025, Bukti Kualitas Kebijakan Diakui Nasional

    Liputan6.com, Jakarta Pemerintah Kota Bontang kembali mencatatkan prestasi membanggakan di tingkat nasional. Pada gelaran Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Award 2025 yang digelar oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) pada Selasa (25/11/2025), Pemkot Bontang resmi meraih Predikat Unggul. Penghargaan tersebut diserahkan dalam seremoni di Ballroom Hotel Samator Novotel Surabaya, Jawa Timur, yang turut dihadiri perwakilan berbagai pemerintah daerah dari sejumlah provinsi di Indonesia.

    Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, hadir langsung menerima penghargaan tersebut. Ia menegaskan bahwa capaian ini menjadi bukti bahwa proses penyusunan hingga pelaksanaan kebijakan di Kota Taman telah berjalan pada arah yang tepat, tidak hanya kuat dari sisi administratif, tetapi juga memberikan hasil nyata bagi masyarakat.

    “Terima kasih kepada seluruh perangkat daerah dan Tim Pengukuran Kualitas Kebijakan Pemerintah Kota Bontang. Predikat Unggul ini adalah hasil kerja keras, ketelitian, dan komitmen bersama untuk menghadirkan kebijakan yang tidak hanya baik secara administratif, tetapi memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Neni.

    IKK merupakan instrumen evaluasi yang digunakan LAN untuk mengukur kualitas kebijakan publik secara komprehensif. Penilaian tidak hanya menitikberatkan pada dokumen perencanaan, tetapi juga bagaimana kebijakan diterapkan di lapangan, sejauh mana evaluasi dilakukan, dan bagaimana pemerintah memastikan keberlanjutan program.

    Selain itu, dimensi transparansi serta pelibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam pengukuran. Kebijakan yang dinilai baik bukan hanya yang tertata rapi di atas kertas, melainkan yang benar-benar mudah dipahami publik dan membuka ruang partisipasi.

    Pada tahun ini, Pemkot Bontang dinilai unggul pada empat dimensi utama yakni Perencanaan, Implementasi, Evaluasi & Keberlanjutan, serta Transparansi & Partisipasi Publik. Predikat Unggul menunjukkan bahwa kota tersebut memiliki mekanisme kebijakan yang tidak hanya tertib tetapi juga adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

    Bagi warga Kota Bontang, raihan ini menjadi sinyal positif bahwa program dan kebijakan pemerintah telah melalui proses kurasi yang ketat. Pemerintah tidak hanya berorientasi pada penyelesaian jangka pendek, tetapi memastikan setiap kebijakan relevan dengan tantangan masa depan, seperti keberlanjutan lingkungan, pelayanan publik, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

    LAN juga menegaskan bahwa IKK bukan ajang penghargaan semata, melainkan upaya mendorong pemerintah daerah untuk memperbaiki kualitas kebijakan melalui standar nasional. Dengan diraihnya Predikat Unggul, Bontang menjadi salah satu daerah yang dianggap mampu memenuhi standar tersebut.

    Penghargaan ini sekaligus memperkuat posisi Bontang sebagai kota dengan tata kelola pemerintahan yang terus meningkatkan kualitasnya. Pemerintah berharap capaian tersebut menjadi pemicu bagi seluruh organisasi perangkat daerah untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan publik.

  • Dinamika di PBNU: Gus Yahya Diminta Mundur

    Dinamika di PBNU: Gus Yahya Diminta Mundur

    Dinamika di PBNU: Gus Yahya Diminta Mundur
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Dinamika internal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mencuat setelah viral soal risalah rapat yang meminta Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya mundur dari jabatannya.
    Risalah rapat
    itu ramai menjadi sorotan publik sejak, Jumat (21/11/2025).
    Berdasarkan risalah rapat harian itu, Syuriyah
    PBNU
    meminta agar Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf mengundurkan diri dari kursi ketua umum.
    Ada beberapa poin yang menjadi sorotan hingga akhirnya menjadi alasan permintaan agar
    Gus Yahya
    mengundurkan diri.
    Pertama, rapat memandang bahwa diundangnya narasumber yang terkait dengan jaringan
    Zionisme Internasional
    dalam Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama (AKN NU) sebagai narasumber kaderisasi tingkat tertinggi NU telah melanggar nilai dan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah An Nahdliyah serta bertentangan dengan Muqaddimah Qanun Asasi NU.
    Kedua, rapat memandang bahwa pelaksanaan AKN NU dengan narasumber yang terkait dengan jaringan Zionisme Internasional di tengah praktik genosida dan kecaman dunia internasional terhadap Israel telah memenuhi ketentuan Pasal 8 huruf a Peraturan Perkumpulan NU Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pemberhentian Fungsionaris, Pergantian Antar Waktu, dan Pelimpahan Fungsi Jabatan, yang mengatur bahwa pemberhentian tidak dengan hormat dilakukan terhadap fungsionaris karena yang bersangkutan melakukan tindakan yang mencemarkan nama baik Perkumpulan.
    Ketiga, rapat memandang bahwa tata kelola keuangan di lingkungan PBNU mengindikasikan pelanggaran terhadap hukum syara’, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pasal 97-99 Anggaran Rumah Tangga NU, dan Peraturan Perkumpulan NU yang berlaku, serta berimplikasi membahayakan eksistensi Badan Hukum Perkumpulan NU.
    Bahwa, dengan mempertimbangkan poin 1, 2, dan 3 di atas, maka Rapat Harian Syuriyah memutuskan untuk menyerahkan sepenuhnya pengambilan keputusan kepada Rais Aam dan dua Wakil Rais Aam.
    Musyawarah antara Rais Aam dan dua Wakil Rais Aam memutuskan KH Yahya Cholil Staquf harus mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum PBNU dalam waktu tiga hari terhitung sejak diterimanya keputusan Rapat Harian Syuriyah PBNU.
    Jika dalam waktu tiga hari tidak mengundurkan diri, Rapat Harian Syuriyah PBNU memutuskan untuk memberhentikan KH Yahya Cholil Staquf sebagai Ketua Umum PBNU.
    Risalah rapat harian Syuriyah tersebut ditandatangani Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar.
    Menanggapi risalah tersebut, Sekjen PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengimbau seluruh pengurus NU di semua tingkatan mulai dari PBNU, PWNU, PCNU, MWCNU hingga Ranting NU untuk tetap tenang dan menjaga suasana tetap kondusif menyikapi dinamika yang sedang terjadi di internal organisasi tersebut.
    Gus Ipul menegaskan apa yang terjadi saat ini merupakan perkara organisasi biasa yang sedang ditangani oleh jajaran Syuriah PBNU sesuai mekanisme internal yang berlaku.
    “Ini dinamika organisasi yang sedang berjalan. Saya minta semua pengurus dan warga NU tetap tenang, tidak terbawa arus berita yang menyesatkan, dan tidak memperbesar kesalahpahaman,” ujar Gus Ipul, di Jakarta, pada Jumat.
    Dia juga meminta seluruh pengurus NU di berbagai tingkatan untuk tetap berkonsolidasi, menjaga ukhuwah, serta menahan diri dari langkah atau pernyataan yang dapat memperkeruh keadaan.
    “Ikuti seluruh perkembangan hanya melalui informasi resmi yang disampaikan jajaran Syuriah PBNU. Jangan terpengaruh kabar yang tidak jelas sumbernya,” kata dia.
    Menurut dia, seluruh proses organisasi saat ini berada di tangan pemilik otoritas tertinggi dalam struktur PBNU, yakni jajaran Syuriah PBNU yang dipimpin Rais Aam dan dua wakil Rais Aam.
    “Kita serahkan sepenuhnya kepada Rais Aam dan para wakilnya. Insya Allah semua akan diselesaikan dengan baik, proporsional, dan sesuai adab organisasi,” ujar dia.
    Sementara itu, A’wan PBNU Kiai Abdul Muhaimin membenarkan adanya risalah rapat yang meminta agar Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya mundur dari jabatannya.
    “Benar,” kata Kiai Abdul, saat dihubungi awak media, Sabtu (22/11/2025).
    Meski demikian, ia menyayangkan surat tersebut beredar, karena pembicaraan internal tak seharusnya disebarkan di luar forum Nahdlatul Ulama.
    Dia berharap, mereka yang menyebarkan hasil rapat tersebut berhenti menggunakan cara yang sama.
    “Itu kan kok kayak mereka-mereka yang punya kepentingan itu sedang mengonsolidasikan pendukungnya, mbok manuver kayak gitu itu dihentikan,” ujar dia.
    Kiai Abdul mengatakan, tak seharusnya forum Nahdlatul Ulama menyelesaikan masalah seperti yang terjadi saat ini.
    Ia mengatakan, mestinya masalah internal PBNU bisa diselesaikan dengan cara yang seperti sering dikatakan Presiden Keempat RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.
    “Saya kira di kalangan NU itu kan biasa gegeran (berdebat) tapi nanti kan hasilnya ger-geran (tertawa bersama), itu kan kata Gus Dur,” ucap dia.
    Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengatakan, PKB tidak ikut masuk ke ranah internal NU.
    Ia memilih menunggu proses yang sedang berjalan.
    “Kita tunggu saja, kita tunggu saja. Biarkan proses internal mereka berlangsung,” ujar Cak Imin, saat ditemui setelah apel pelantikan Panji Bangsa di Kota Depok, Jawa Barat, Sabtu (22/11/2025), dikutip dari Tribunnews.
    Cak Imin berharap, apapun yang akan diputuskan PBNU merupakan keputusan terbaik.
    “Moga-moga akan ada keputusan yang terbaik untuk NU,” ucap dia.
    Ketua Umum (Ketum) PBNU Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya mengaku belum menerima risalah rapat harian Syuriyah PBNU yang meminta dia mundur.
    “Saya belum menerima suratnya,” ujar Gus Yahya singkat, saat menghadiri pertemuan Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) di hotel Novotel Samator Surabaya, Sabtu (22/11/2025) malam, dikutip dari Regional Kompas.com.
    Sementara itu, dia menyebut pertemuan ketua PWNU tingkat provinsi di Surabaya ini hanya sekadar rapat koordinasi biasa.
    “Ini acara rapat koordinasi,” ujar dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Gus Yahya Bantah Kedekatannya dengan Zionis Israel: Saya Datang Demi Palestina

    Gus Yahya Bantah Kedekatannya dengan Zionis Israel: Saya Datang Demi Palestina

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf atau yang akrab disapa Gus Yahya, membantah tegas kabar yang menyebutkan kedekatannya dengan zionis Israel.

    Bantahan ini disampaikan setelah kabar tersebut beredar bersamaan dengan surat “Risalah Rapat Harian Syuriyah PBNU” tertanggal 20 November 2025 yang mencuatkan desakan pemakzulan terhadap dirinya.

    Dalam keterangannya di Hotel Novotel Samator Surabaya pada Minggu (23/11/2025) dini hari, Gus Yahya mengaku telah melakukan kunjungan ke Israel pada tahun 2018. “Saya itu tahun 2018 sudah pernah pergi ke Israel. Saya bertemu Netanyahu, saya bertemu dengan Presiden Israel, saya bertemu dengan berbagai elemen di sana di dalam berbagai forum,” ungkap Gus Yahya.

    Namun, ia menegaskan bahwa pertemuan tersebut tidak memiliki kaitan dengan afiliasi atau kedekatan dengan Zionis. “Tapi tahun 2021 Muktamar, Ketua Cabang dan PWNU memilih saya. Mereka sudah tahu saya sudah pernah ke Israel, sudah ketemu dengan Netanyahu, mereka memilih saya kenapa? Karena mereka tahu dan sampean bisa lihat juga di berbagai unggahan di internet apa yang saya lakukan di Israel pada waktu itu,” lanjutnya.

    Gus Yahya menjelaskan bahwa dalam pertemuan tersebut, ia membawa pesan perdamaian untuk Palestina. Bahkan, di hadapan Netanyahu, ia menyatakan sikap tegasnya untuk selalu mendukung Palestina.

    “Saya dengan terang-terangan dan tegas di berbagai forum di Yerusalem pada waktu itu, bahkan di depan Netanyahu dalam pertemuan itu, bahwa saya datang ke sini (Israel) demi Palestina. Itu saya nyatakan di semua kesempatan dan saya tidak akan pernah berhenti dengan posisi ini, apapun yang terjadi,” tegas Gus Yahya.

    Di tengah desakan pemakzulan yang datang menyusul kabar tersebut, Gus Yahya menolak untuk mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum PBNU. Ia menegaskan bahwa pemilihannya sebagai Ketua Umum PBNU pada Muktamar ke-34 tahun 2021 dilakukan melalui mekanisme yang sah oleh pengurus NU Cabang dan Wilayah. “Saya telah menerima mandat selama lima tahun sebagai Ketua Umum PBNU terpilih,” ujarnya.

    Selain itu, Gus Yahya juga menilai bahwa desakan pemakzulan yang tertuang dalam Risalah Rapat Harian Syuriyah PBNU bertentangan dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi. Ia juga menegaskan bahwa tanda tangan dalam risalah tersebut tidak sesuai dengan panduan dokumen organisasi yang sah.

    Gus Yahya kini sedang menghadapi tekanan besar terkait berbagai kontroversi yang muncul, termasuk kehadiran akademikus Zionis, Peter Berkowitz, dalam kegiatan Akademi Kepemimpinan Nasional NU (AKNU).

    Kehadiran Berkowitz dianggap melanggar nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah An Nahdliyah serta bertentangan dengan Muqaddimah Qanun Asasi Nahdlatul Ulama. Meski demikian, Gus Yahya tetap teguh pada posisinya untuk mempertahankan jabatannya sebagai Ketua Umum PBNU. [rma/suf]