Xcloud.id

Tempat Fasum: Hotel Fairmont

  • Diam-diam DPR Bahas Revisi RUU TNI di Hotel Mewah Demi Kebut Pengesahan, Saiful Mujani Beri Pertanyaan Menohok

    Diam-diam DPR Bahas Revisi RUU TNI di Hotel Mewah Demi Kebut Pengesahan, Saiful Mujani Beri Pertanyaan Menohok

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Akademisi, Saiful Mujani mengkritik langkah DPR yang diam-diam menggelar rapat pembahasan lanjutan soal Revisi Undang-Undang (RUU) TNI di hotel.

    “Kenapa DPR-Pemerintah bahas RUU TNI diam-diam di hotel mewah?,” kata Saiful Mujani dalam akun X pribadinya, Sabtu, (15/3/2025).

    Dia mempertanyakan mengapa rapat tersebut tak mengundang akademisi, ormas maupun media.

    “Kenapa tidak undang akademisi, ormas, media, ngo terkait isu TNI?,” tanyanya. 

    Sebelumnya, DPR menggelar rapat lanjutan itu di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat, Jumat (14/3/2024).

    Rapat tersebut sudah masuk pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM) dari pemerintah.

    Diketahui, Revisi UU TNI menjadi perbincangan publik beberapa waktu terakhir. 

    Terdapat tiga tiga poin penting dalam UU TNI yang akan mengalami perubahan. Diantaranya mengenai kedudukan TNI, perpanjangan masa dinas aktif prajurit, dan penugasan prajurit militer di jabatan sipil. 

    Berhembus kabar bahwa beleid itu dipersiapkan untuk disahkan sebelum lebaran, atau masuk masa reses DPR pada 21 Maret 2025. (*)

  • Di Politik, Paling Repot Cari Titik Temunya

    Di Politik, Paling Repot Cari Titik Temunya

    loading…

    Ketua Komisi I DPR Utut Adianto mengatakan, pihaknya ingin pembahasan RUU TNI segera rampung. Namun di politik terkadang sulit mencari titik temu. FOTO/DOK.SindoNews

    JAKARTA – Ketua Komisi I DPR Utut Adianto mengatakan, pihaknya ingin pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2024 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) segera rampung. Bahkan, tak menutup kemungkinan RUU TNI bisa rampung sebelum Hari Raya Idufitri 1446 H.

    “Kalau kita bisa selesai, kenapa harus lambat?” kata Utut Adianto usai rapat Panja Revisi UU TNI di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat, Jumat (14/4/2025).

    Namun, menurut legislator dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini, pembahasan RUU tak bisa diperkirakan kapan rampung. Pasalnya, kata dia, sulit untuk menemukan titik tengah dalam sebuah kesepakatan politik, termasuk pembahasan UU.

    “Kalau bisa nggak bisa ya tergantung kecepatan. Kalau di politik itu, yang paling repot itu kan sampai titik temunya. Kalau titik temunya sudah ketemu, misalnya kan yang paling krusial, TNI sudah bersedia mengundurkan diri atau non-aktif apabila di luar kementerian yang disampaikan oleh Pak Sajfrie,” kata Utut.

    “Nah, kalau sudah itu kan udah nggak ada masalah. Orang dia sudah jadi orang sipil lagi. Jadi hak itu dengan sendirinya sudah kukuh. Nah, kalau ditanya cepat apa nggaknya, ya kita lihat,” imbuh Utut.

    Sebelummya, Wakil Ketua DPR Adies Kadir memastikan, Revisi UU TNI tidak mungkin diselesaikan pada masa sidang ini. Hal ini lantaran DPR sudah memasuki waktu reses pada pekan depan.

    “Ini kan lagi berjalan, kalau dalam waktu dekat ini mungkin tidak mungkin, sebentar lagi mau Idul Fitri ada reses dan sebagainya. Tanggal 20 kita udah akhir, reses. Saya rasa tidak mungkin lah,” kata Adies di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/3/2025).

    Menurut Adies, kemungkinan paling cepat revisi UU TNI diselesaikan pada masa sidang berikutnya. Bisa cepat selesai bila tidak ada perdebatan panjang. “Kemarin saya sempat ngomong paling kalau mau cepat ya masa sidang berikutnya, dua masa sidang, itu kalau paling cepat kalau tidak ada perdebatan ya,” ujarnya.

    (abd)

  • Revisi UU TNI Dibahas di Hotel Mewah, Panja Ungkap Perdebatan Sengit soal Usia Pensiun Prajurit

    Revisi UU TNI Dibahas di Hotel Mewah, Panja Ungkap Perdebatan Sengit soal Usia Pensiun Prajurit

    loading…

    Ketua Panja RUU TNI Utut Adianto mengatakan tiga klaster krusial yang menjadi fokus pembahasan substansi RUU TNI. FOTO/DOK.SindoNews

    JAKARTA – Komisi I DPR melanjutkan pembahasan Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia ( RUU TNI ) pada Jumat (14/3/2025). Rapat digelar bukan di Kompleks Parlemen, melainkan di sebuah hotel di wilayah Jakarta Pusat.

    Dalam forum itu, Ketua Panja RUU TNI Utut Adianto mengatakan, pihaknya tengah membahas Daftar Inventaris Masalah (DIM) yang diberikan oleh pemerintah melalui Kementerian Pertahanan (Kemhan). Ada tiga klaster krusial yang menjadi fokus pembahasan substansi RUU TNI.

    “Pertama soal kedudukan, kedudukan TNI dan hubungannya dengan Kemhan. Kemudian soal penambahan usia, dan yang terakhir nanti kemana saja TNI boleh bertugas yang tanpa harus meninggalkan jabatan atau karir militer. Itu tiga yang kita bahas,” kata Utut saat ditemui di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat, Jumat (14/3/2025).

    Kendati demikian, legislator PDIP ini mengungkapkan bahwa debat krusial terjadi saat membahas penamnahan usia masa pensiun prajurit TNI. Pasalnya, kata dia, penambahan masa usia pensiun berkaitan dengan anggaran.

    “Debat-debat yang paling krusial kan masih sedang berlangsung soal usia. Usia ini kan juga kaitannya dengan keuangan negara. Intinya begitu,” ucap Utut.

    Kendati demikian, Utut menyampaikan, masa pensiun prajurit TNI lebih singkat dibanding ASN lainnya. “Kalau dosen boleh sampai 60, hakim agung boleh sampai 70. Semuanya sudah itu,” tutur Utut.

    Meski begitu, Utut menginginkan agar penambahan masa usia pensiun TNI tak membebankan keuangan negara. Apalagi, kata dia, saat ini ada lebih 460.000 prajurit TNI di berbagai matra.

    “Tetapi kita semua gradual dan juga tidak membebani keuangan negara. Apakah akan terbebani? TNI itu dari angkatan darat, laut, dan udara jumlah totalnya kan sekitar 460 ribuan,” ucap Utut.

    “Jadi tadi kita simulasi, itu sebabnya (rapat ini) ada Sekjen Kemenkeu, namanya Heru Pambudi hadir di sini. Dan kemarin Anggito Abimanyu Wamenkeu juga sudah memberikan simulasi,” tutur Utut.

    (abd)

  • SKK Migas Dorong Inpex dan Pupuk Indonesia Teken Kontrak Jual Beli Gas Masela

    SKK Migas Dorong Inpex dan Pupuk Indonesia Teken Kontrak Jual Beli Gas Masela

    Jakarta –

    Kepala SKK Migas Djoko Siswanto mendorong operator Blok Masela, Inpex Co meneken Head of Agreement (HoA) atau perjanjian pendahuluan yang dibuat sebelum penandatanganan kontrak dalam pembelian gas bersama PT Pupuk Indonesia (Persero) selaku pembeli.

    Djoko mengatakan hal ini sebagai tindak lanjut dari nota kesepahaman yang telah mereka lakukan beberapa waktu lalu.

    “Makanya saya udah minta untuk menjadi minimum HoA. Pabrik pupuk juga sudah minta alokasi untuk dari Masela,” kata Djoko di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (14/2/2025).

    Djoko menambahkan, dengan adanya perjanjian pendahuluan terhadap pembelian gas, maka proyek Blok Masela akan berlanjut ke tahap Final Investment Decision (FID) atau keputusan akhir investasi dalam proyek pertambangan, sehingga proyek tersebut dapat segera dieksekusi.

    “Inpex harus segera memasarkan gasnya, sebagaimana juga Eni di Geng North dan blok-blok lain juga, WK Andaman, sekarang Mubadala sedang marketing gasnya,” kata Djoko.

    Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberikan Surat Peringatan Pertama (SP-1) kepada operator Blok Masela, Inpex Co untuk segera melakukan produksi. Sebab, proyek blok migas raksasa itu tidak mengalami kemajuan sejak puluhan tahun lamanya.

    Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia mengatakan, pihaknya mendorong agar para investor segera merealisasikan investasinya. Hal ini termasuk dengan investor yang menggarap sumur minyak dan gas (migas) di Tanah Air.

    Menyangkut hal ini, Bahlil mengumumkan, dirinya telah memberikan SP-1 kepada salah satu perusahaan migas besar di salah satu wilayah kerja. Namun ia tak menyebutkan siapa perusahaan itu. Adapun perusahaan tersebut sudah menggarap blok itu selama 26 tahun.

    “Ini sekaligus sebagai pengumuman, ada satu wilayah kerja yang sudah 26 tahun, sudah menemukan salah satu gas terbesar, giant nih Pak Djoko (Kepala SKK Migas) ya, tapi nggak dinaikkan statusnya. Nah, saya sudah bikin surat peringatan pertama (SP-1),” kata Bahlil di acara Mandiri Investment Forum (MIF) 2025 di Hotel Fairmont, Jakarta Selatan, Selasa (11/2/2025).

    (ara/ara)

  • Menteri Rosan Ungkap Ada 3 Vendor Apple Jajaki Investasi di Indonesia

    Menteri Rosan Ungkap Ada 3 Vendor Apple Jajaki Investasi di Indonesia

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani mengungkapkan, selain pembangunan pabrik AirTag di Batam, ada beberapa vendor Apple lainnya yang tengah dalam proses investasi di Indonesia.

    Kehadiran vendor tersebut diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global produk Apple.

    “Ada (vendor lain). Ini kan baru first stage. Saya meyakini akan berkembang kok. Saya yakin vendor-vendor ini akan bertambah. Apalagi kita sekarang baru satu, dibandingkan Vietnam udah 34,” kata Rosan di Hotel Fairmont Jakarta, Selasa (11/2/2025).

    Rosan menyebut saat ini ada dua hingga tiga vendor Apple lainnya yang sedang dalam tahap diskusi untuk berinvestasi di Indonesia.

    “Another dua atau tiga lagi (vendor Apple),” ujarnya.

    Namun, ketika ditanya mengenai detail nilai investasi yang diajukan, Rosan enggan memberikan keterangan lebih lanjut.

    Apple sendiri telah menunjukkan minat serius untuk berinvestasi di Indonesia, salah satunya dengan membangun pabrik AirTag di Batam. 

    Meski demikian, nilai investasi pabrik tersebut dikabarkan tidak mencapai US$ 1 miliar atau sekitar Rp 16,2 triliun (mengacu pada kurs Rp 16.280 per dolar AS).

  • 15 Proyek Migas Beroperasi Tahun Ini, Total Investasi Rp 13,6 Triliun

    15 Proyek Migas Beroperasi Tahun Ini, Total Investasi Rp 13,6 Triliun

    Jakarta –

    Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menargetkan 15 proyek dapat beroperasi atau onstream pada tahun 2025 ini. Anggaran belanja modal dari rencana onstream tersebut mencapai US$ 832 juta atau setara Rp 13,65 triliun (kurs Rp 16.400).

    Apabila kelima belas proyek ini berhasil onstream, berpotensi menambah dan mempertahankan kapasitas fasilitas produksi migas nasional sekitar 233.389 barel minyak ekuivalen per hari (boepd), terdiri dari minyak 73.335 barel minyak per hari (BOPD) dan gas 896 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD).

    “Kami memiliki 15 proyek tahun ini yang akan mulai beroperasi untuk, tentu saja, meningkatkan target produksi minyak dan gas kami tahun ini,” kata Sekretaris SKK Migas Lucky A. Yusgiantoro, dalam sesi panel acara Mandiri Investment Forum (MIF) 2025 di Hotel Fairmont Jakarta, Selasa (11/2/2025).

    Dari jumlah 15 proyek ini, harapannya akan berkontribusi terhadap pencapaian target produksi minyak nasional sebesar 605 ribu barrel oil per day (BOPD) dan 5.628 MMscfd gas pada tahun 2025.

    Berdasarkan paparan SKK Migas, berikut daftar 15 proyek migas tersebut:

    1. Terubuk (Medco EP Natuna)

    6.654 bopd & 60 mmscfd. Onstream kuartal II 2025

    2. Bentu Production Line (EMP Bentu)

    8 mmscfd. Onstream kuartal II 2025

    3. Balam GS Upgrade (PHR)

    31.921 bopd. Onstream kuartal I 2025

    4. CEOR Minas (PHR)

    1.566 bopd. Onstream kuartal IV 2025

    5. NDD A14 Stage-2 (PHR)

    2.814 bopd. Onstream kuartal III 2025

    6. SKN New Train (PHE Jambi Merang)

    22 MMSCFD. Onstream kuartal II 2025

    7. A-24 (Premier Oil Natuna Sea B.V)

    6,6 mmscfd. Onstream kuartal III 2025

    8. Letang Tengah Rawa Expansion (Medco EP Grissik Ltd.)

    70 mmscfd. Onstream kuartal I 2025

    9. Suban Future Facility Optimization (Revamping) (Medco EP Grissik Ltd)

    4.878 bopd. Onstream kuartal IV 2025

    10. Karamba (ISOG)

    7 mmscfd. Onstream kuartal II 2025

    11. Sisi NubI AOl 1, 3, 5 (PHM)

    60 mmscfd. Onstream kuartal IV 2025

    12. Akasia Bagus Stage-1 (Pertamina EP)

    7.250 BOPD dan 19 MMSCFD. On Stream kuartal 1 2025

    13. Senoro Selatan (JOB Pertamina-Medco E&P Tomori Sulawesi)

    110 mmscfd. Onstream kuartal IV 2025

    14. OPL LES (PHE ONWJ)

    130 bopd dan 4,5 MMSCFD. Onstream kuartal IV 2025

    15. BUIC-C14 (EMCL)

    9.700 BOPD. Onstream kuartal IV 2025

    (shc/hns)

  • Bahlil Pastikan RI Tak Keluar dari Paris Agreement, tapi…

    Bahlil Pastikan RI Tak Keluar dari Paris Agreement, tapi…

    Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan Indonesia tak akan mengikuti jejak Amerika Serikat (AS) keluar dari perjanjian iklim Paris atau Paris Agreement. Pihaknya tengah memetakan bagaimana operasi dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) tetap berjalan, mengingat harganya yang murah.

    “Oh nggak ada, kita masih tetap komitmen kok (Paris Agreement). Tapi kita lihat skala prioritas untuk lihat keuangan negara dan biaya listrik kita. Jadi PLTU saya lihat masih salah satu hal yang harus kita pertimbangkan karena biayanya cuma 5-6 sen. Kalau kita pakai energi baru-baru kan di atas 10 sen,” kata Bahlil ditemui usai acara Mandiri Investment Forum (MIF) Indonesia 2025 di Hotel Fairmont, Senayan, Jakarta, Selasa (11/2/2025).

    Menurutnya selisih harga itu perlu dipikirkan karena jika diakumulasi setahun, maka pengeluarannya dapat membengkak.

    “Bahkan selisinya kalau kita pakai antara batubara dan gas, selisi per 1 GW per tahun Rp 5-6 triliun. Jadi Rp 5-6 triliun ini siapa yang menanggung? Negara? Subsidi lagi. Atau rakyat? Membeli rakyat. Saya kan harus berpikir mendahulukan kepentingan rakyat dong,” tambahnya.

    Menurutnya, jika negara maju seperti Amerika Serikat (AS) saja keluar dari Paris Agreement, maka untuk Indonesia juga jangan dipaksakan. Meski begitu, pihaknya tetap berkomitmen untuk menggunakan energi hijau

    “Kalau Amerika aja keluar dari Paris Agreement, masa kita harus dipaksa-paksa terus? Tapi kita setuju loh untuk memakai energi baru-baru kan dengan cara tetap PLTU tapi kita blending. Blending dengan gas, kemudian matahari, atau kita lagi mendesain untuk menangkap carbon capture-nya, sehingga batubaranya itu batubara bersih,” terangnya.

    Bahlil juga memastikan Indonesia tetap akan melakukan pensiun dini PLTU. Salah satunya yang akan dilakukan untuk mempensiunkan PLTU Cirebon-1 kapasitas sebesar 660 megawatt (mw). Langkah ini menjadi salah satu wujud komitmen pemerintah untuk menekan emisi rumah kaca.

    “Pasti waktunya untuk pensiun. Karena kan 600 MW yang kita lakukan di Cirebon,” pungkasnya.

    (acd/acd)

  • Sri Mulyani Ungkap ‘Titah’ Prabowo: Tutup Kebocoran dan Kerek Penerimaan Pajak

    Sri Mulyani Ungkap ‘Titah’ Prabowo: Tutup Kebocoran dan Kerek Penerimaan Pajak

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku telah menerima titah dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengerek penerimaan pajak yang digunakan untuk membiayai belanja negara. 

    Hal tersebut dirinya sampaikan di hadapan para investor dalam Mandiri Investment Forum (MIF) 2025 di Hotel Fairmont, Selasa (11/2/2025). 

    “Presiden sendiri mengarahkan kami untuk meningkatkan penerimaan pajak, terutama dalam menangani kebocoran, penggelapan, hingga penghindaran pajak,” ujarnya. 

    Terdapat beberapa area yang akan menjadi fokus utama Kemenkeu, termasuk mengintegrasikan pajak, bea cukai, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) menjadi kekuatan bersama.

    Dengan demikian Wajib Pajak (WP) akan dapat memiliki data yang konsisten dan akan menciptakan layanan yang jauh lebih baik sehingga tidak akan ada pengulangan data serta biaya kepatuhan. 

    Dalam melaksanakan titah collecting more, pemerintah akan terus membuat APBN menjadi instrumen yang efektif dalam mencapai kesejahteraan ekonomi. 

    Selain melalui reformasi perpajakan yang tercantum dalam Undang-Undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), pemerintah juga memperkuat Coretax, Customs-Excise Information System and Automation (CEISA), dan Sistem Informasi Mineral dan Batubara (Simbara) untuk meningkatkan kepatuhan dan memperluas basis pajak. 

    Sri Mulyani juga memaparkan di depan para investor, bahwa pemerintah akan terus mendorong peningkatan rasio pajak, menyesuaikan dengan sistem pajak digital dan global, reformasi pengelolaan sumber daya alam dan aset milik negara, serta memberikan insentif fiskal yang terukur untuk akselerasi investasi. 

    Bendahara negara tersebut pun menyadari bahwa reformasi pajak perlu terus dilakukan karena rasio pajak terhadap PDB masih cukup rendah. 

    Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, rasio perpajakan terhadap produk domestik bruto pada 2024 tercatat hanya 10,08%. Angka tersebut lebih rendah dari realisasi tax ratio tahun sebelumnya yang mencapai 10,31%.

    “Banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Kami sekarang berinvestasi di beberapa sistem seperti Cortex dan CEISA,” tutur Sri Mulyani. 

  • Dapat Banyak Keluhan soal Coretax, Ini Janji Sri Mulyani

    Dapat Banyak Keluhan soal Coretax, Ini Janji Sri Mulyani

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyadari banyaknya keluhan akibat gangguan Sistem Inti Administrasi Perpajakan atau Coretax. Ia memastikan akan terus memperbaiki sistem yang baru diluncurkan Januari 2025 tersebut.

    Hal itu dikatakan Sri Mulyani di hadapan investor dalam acara Mandiri Investment Forum 2025. Perbaikan Coretax disebut akan terus ditingkatkan.

    “Saya tahu beberapa Anda masih mengeluh tentang Coretax. Kami akan terus meningkatkannya,” kata Sri Mulyani di Hotel Fairmont, Jakarta Selatan, Selasa (11/2/2025).

    Sri Mulyani menjelaskan bahwa pembangunan sistem Coretax tidaklah mudah, apalagi dengan transaksi yang cukup besar. Meski begitu, hal itu tidak menjadi alasannya untuk terus melakukan perbaikan.

    “Membangun sistem yang sempurna seperti Coretax dengan lebih dari 8 miliar transaksi bukanlah hal yang mudah, tapi ini bukan alasan,” ucapnya.

    Dalam forum tersebut, Sri Mulyani juga menjanjikan agar pihaknya terus berbenah supaya Indonesia memiliki sistem pemungutan pajak digital yang lebih handal dalam pencatatan dan memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk patuh terhadap peraturan perundang-undangan.

    “Kita dalam hal ini mendapat perhatian dari bapak presiden sendiri untuk lebih banyak melakukan pemungutan terutama dalam mengatasi masalah kebocoran, penggelapan pajak atau penghindaran pajak,” imbuh Sri Mulyani.

    Lihat juga Video: Sri Mulyani Jadi Menteri Kinerja Paling Baik Versi Indikator

    (aid/ara)

  • Wakilnya Luhut Sebut Bukan Cuma RI yang Irit Anggaran

    Wakilnya Luhut Sebut Bukan Cuma RI yang Irit Anggaran

    Jakarta –

    Dewan Ekonomi Nasional (DEN) menyebut rencana efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sesuatu yang sah dilakukan.

    “Saya rasa yang penting sih ide untuk efisiensi sah-sah saja dan penting untuk kita di dalam keadaan ruang gerak fiskal yang terbatas,” kata Wakil Ketua DEN Mari Elka Pangestu ditemui usai acara panel Mandiri Investment Forum (MIF) Indonesia 2025 di Hotel Fairmont, Senayan, Jakarta, Selasa (11/2/2025).

    DEN sendiri dipimpin oleh Luhut Binsar Pandjaitan. Lebih lanjut, Mari mengatakan efisiensi juga dilakukan oleh negara lain, baik itu negara tetangga seperti Vietnam hingga negara maju, China dan Amerika Serikat (AS). Menurutnya, langkah itu dilakukan untuk mengamankan kondisi fiskal dalam negeri di tengah ketidakpastian ekonomi.

    “Bukan hanya Indonesia yang melakukan efisiensi, Vietnam melalukan, China melakukan, Amerika melakukan efisiensi. Negara lain juga melakukan efisiensi karena intinya kita melihat banyak ketidakpastian di dunia sehingga bagaimana ruang fiskal itu bisa dijaga,” jelasnya.

    Efisiensi ini menurutnya jangan dilihat dalam pengurangan anggarannya saja, tetapi lebih kepada seleksi dari penggunaan anggaran tersebut. Utamanya, efisiensi dilakukan agar anggaran digunakan untuk program yang langsung bersentuhan kepada masyarakat.

    “Jadi bagaimana peran dari stimulus, menjaga masyarakat di lapisan bawah atau yang rentan. Ini semua harus menjadi bagian. Jadi jangan hanya melihat efisiensinya, tapi juga belanja-belanja yang lebih efektif,” terangnya.

    Merespon soal efisiensi memengaruhi operasional dari Kementerian/Lembaga, Mari menilai memang perlu pembahasan lagi. Pihaknya juga akan ikut membahas bagaimana dampak dari rencana efisiensi yang dilakukan pemerintah.

    “Saya rasa ini harus dibahas lagi. Ini kan baru di awal suatu pengumuman. Kita kasih waktu supaya kebijakan ini bisa dijalankan sesuai dengan keinginannya untuk efisiensi plus meningkatkan efektivitas belanja,” pungkasnya.

    (acd/acd)