Xcloud.id

Tempat Fasum: Halim Perdanakusuma

  • TNI kerahkan 30.151 personel untuk tolong korban banjir di Sumatera

    TNI kerahkan 30.151 personel untuk tolong korban banjir di Sumatera

    Jakarta (ANTARA) – Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subiyanto, mengatakan, telah mengerahkan 30.151 personel untuk menolong korban banjir di Sumatera.

    Pengerahan pasukan dalam jumlah besar itu dilakukan agar warga bisa dievakuasi dan mendapat bantuan logistik dengan cepat.

    “Saya sudah mengerahkan 30.151 orang di semua wilayah yang terdampak dengan kelengkapannya,” kata dia, saat ditemui di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu.

    IaIa mengatakan pasukan yang dikerahkan berasal dari ragam satuan di setiap Matra. Salah satu yang berperan yakni Batalyon Teritorial Pembangunan (BTP).

    Mereka, lanjut dia, melakukan beragam upaya dari mulai membantu pencarian korban tertimbun longsor atau hanyut, mengevakuasi warga yang masih terjebak banjir hingga mendistribusikan logistik.

    Selain itu, TNI juga mengerahkan helikopter dan pesawat angkut untuk mendistribusikan logistik ke titik bencana yang sulit dijangkau.

    Dari matra laut, TNI juga telah mengirimkan dua kapal rumah sakit beserta personel untuk memberikan layanan medis untuk para korban banjir.

    Ia juga mengerahkan prajuritnya yang ada di TNI AD untuk membangun jembatan di beberapa titik jalur darat yang rusak akibat longsor.

    Seluruh pasukan tersebut tidak bekerja sendiri, melainkan bekerjasama dengan Polri, BNPB dan pemerintah daerah setempat dalam memulihkan wilayah pasca bencana.

    Hingga saat ini, para pasukannya masih terus bekerja di beberapa titik bencana. Dia memastikan pasukannya itu akan terus ditugaskan di sana sampai kondisi di lokasi bencana kondusif.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Ade P Marboen
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bencana Sumatra, Pemerintah Lakukan Penanganan Nasional dan Mitigasi Modifikasi Cuaca

    Bencana Sumatra, Pemerintah Lakukan Penanganan Nasional dan Mitigasi Modifikasi Cuaca

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menyiapkan penanganan nasional dalam menghadapi bencana Sumatra dan tetap memitigasi risiko di berbagai wilayah lainnya.

    Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Rabu (3/12/2025).

    Menanggapi pertanyaan mengenai kemungkinan penggunaan teknologi modifikasi cuaca (TMC), Pratikno menegaskan bahwa pemerintah siap mengerahkan teknologi tersebut kapan pun dibutuhkan.

    “Modifikasi cuaca kalau diperlukan. Modifikasi cuaca kalau diperlukan tetap siap,” ujarnya.

    Namun, keputusan pelaksanaannya tetap menunggu kondisi faktual di lapangan. “Situasi lapangan lah yang menentukan,” tambahnya.

    Ditanya apakah sudah ada rencana konkret pelaksanaan rekayasa cuaca, dia menegaskan bahwa perangkat pemerintah yang bertugas telah berada dalam mode siaga.

    “Stand by, BNPB stand by,” kata Pratikno.

    Menurutnya, pemerintah terus memantau perkembangan di seluruh wilayah terdampak dan memastikan seluruh instrumen dukungan dari logistik, evakuasi, hingga teknologi mitigasi siap diaktifkan sesuai kebutuhan lapangan.

    Terkait status bencana yang belum dinaikkan menjadi darurat bencana nasional, Pratikno menegaskan bahwa sifat penanganannya sudah berada pada level nasional.

    “Penanganannya nasional,” ujarnya singkat.

    Sementara itu, BNPB mencatatkan bahwa jumlah korban jiwa yang meninggal dunia hingga 3 Desember 2025 sebanyak 770 orang dan orang hilang sebanyak 463 jiwa. Jumlah ini terus bertambah.

    Peristiwa banjir dan longsor ini berada di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Akses infrastruktur yang terputus membuat penyaluran logistik sempat terkendala dan kini pemerintah lebih banyak menyalurkan bantuan melalui jalur udara dan air.

  • Istana sebut pemerintah masih sanggup atasi bencana, stok pangan cukup

    Istana sebut pemerintah masih sanggup atasi bencana, stok pangan cukup

    “Untuk sementara ini belum (buka peluang) ya. Meskipun kami juga mewakili Pemerintah Republik Indonesia menyampaikan terima kasih karena banyak sekali atensi dari negara-negara sahabat,”

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang juga Juru Bicara Presiden RI menyatakan pemerintah masih sanggup mengatasi bencana banjir bandang dan longsor di tiga provinsi Sumatera, termasuk stok pangan yang masih cukup untuk korban.

    Pernyataan Prasetyo tersebut menanggapi soal peluang bantuan internasional yang akan masuk jika bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Aceh ditetapkan sebagai bencana nasional.

    “Untuk sementara ini belum (buka peluang) ya. Meskipun kami juga mewakili Pemerintah Republik Indonesia menyampaikan terima kasih karena banyak sekali atensi dari negara-negara sahabat,” kata Prasetyo menjawab pertanyaan wartawan selepas acara jumpa pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu.

    Pras, sapaan akrabnya, menyampaikan pemerintah Indonesia mengapresiasi atas perhatian dari negara-negara sahabat yang memberikan perhatian, baik dalam bentuk bantuan langsung, maupun keprihatinan.

    Namun di sisi lain, pemerintah mengklaim masih sanggup mengatasi bencana itu sendiri, dengan kecukupan stok pangan dan distribusi bahan bakar minyak (BBM) ke daerah terdampak.

    “Kita merasa bahwa pemerintah, dalam hal ini kita semua masih sanggup untuk mengatasi seluruh permasalahan yang kita hadapi,” kata Pras.

    Dari sisi pangan, pemerintah menyatakan bahwa stok cukup. Sementara untuk BBM, pemerintah telah berkoordinasi dengan PT Pertanina agar pasokan BBM dapat didistribusi, meskipun lewat jalur udara.

    Pras menilai distribusi BBM jalur udara diakui memang tidak normal, namun menyesuaikan dengan kondisi bencana di lapangan.

    “BBM juga bagaimana kita usahakan bisa dilakukan dropping dari udara karena memang menyesuaikan dengan kondisi bencana yang kita hadapi di lapangan,” kata Pras.

    Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno memastikan kelancaran pengiriman bantuan logistik untuk masyarakat di daerah-daerah terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    “Pemerintah terus memastikan kelancaran pengiriman layanan dasar ke seluruh wilayah bencana,” kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno saat jumpa pers di Posko Bantuan Bencana Sumatera, Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu.

    Pratikno mengatakan hingga saat ini sebanyak 500 ribu ton paket bantuan telah dikirimkan ke sejumlah daerah terdampak bencana.

    “Kita telah mengirimkan lebih dari 500.000 ton bantuan dari berbagai pihak, baik itu paket sembako, makanan siap saji, obat-obatan, tenda, selimut, serta bantuan langsung lainnya untuk warga terdampak, termasuk daerah yang jalur aksesnya terputus,” kata Pratikno.

    Ia menyampaikan koordinasi antarkementerian/lembaga terus diperkuat untuk memastikan kelancaran pengiriman dan distribusi logistik maupun pencarian korban.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendagri ajak kepala daerah sumbang dana untuk bantu banjir Sumatera

    Mendagri ajak kepala daerah sumbang dana untuk bantu banjir Sumatera

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengajak kepala daerah di seluruh Indonesia untuk bersolidaritas menyumbangkan dana guna membantu penanganan bencana banjir Sumatera.

    “Saya membayangkan bahwa kita ada 552 provinsi, kabupaten, kota, kalau bisa tolong saling solidaritas. Ini akan sangat bisa meringankan,” kata Tito saat konferensi pers di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu.

    Tito sendiri telah menerbitkan surat edaran pada tanggal 1 Desember 2025 agar daerah bisa mentransfer langsung dana hibah kepada daerah terdampak, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    Menurut dia, surat edaran tersebut telah disosialisasikan dalam pertemuan daring bersama seluruh kepala daerah se-Indonesia. Ia menyebut ini merupakan saatnya kepala daerah untuk saling membantu satu sama lain.

    “Dengan surat edaran yang kami buat tanggal 1 Desember itu menjadi payung hukum bagi rekan-rekan kepala daerah untuk bisa menghibahkan langsung, mentransfer langsung hibah dengan dasar surat edaran itu. Jadi, momentum ini saya mohon kepada rekan-rekan kepala daerah kita saling solid satu sama lain,” tuturnya.

    Ia pun mengapresiasi sejumlah daerah yang telah memberikan bantuan kepada daerah terdampak, seperti Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Bengkulu, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Utara (Kaltara).

    “Ada yang sudah memberikan. Saya tahu Ibu Khofifah (Gubernur Jatim) sudah langsung berangkat ke Sumut, ke Medan, ya. Kemudian, dua hari lalu beliau memberikan bantuan dalam bentuk barang. Kemudian, Gubernur Bengkulu juga sudah, melalui Baznas-nya, itu Rp3 miliar sudah diberikan kepada daerah terdampak. Sulawesi Selatan Rp1,5 miliar, terima kasih. Kaltara Rp1 miliar,” ucap Mendagri.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mensesneg: Penanganan lebih penting daripada debat status nasional

    Mensesneg: Penanganan lebih penting daripada debat status nasional

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menegaskan, saat ini pemerintah mengutamakan penanganan bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dibandingkan memperdebatkan status bencana nasional.

    Menurut dia, seluruh sumber daya nasional telah dikerahkan untuk mempercepat proses penanganan di tiga provinsi tersebut. Pemerintah bersama pemerintah daerah, TNI, Polri, dan seluruh unsur terkait lainnya, berupaya keras untuk memastikan kebutuhan korban terdampak bencana bisa terpenuhi.

    “Yang paling penting adalah penanganannya. Penanganannya. Saudara-saudara tadi sudah bisa lihat bahwa semenjak terjadinya bencana di Aceh, Sumatera Utara maupun juga Sumatera Barat, seluruh sumber daya nasional bekerja keras untuk melakukan penanganan,” ujar dia, dalam keterangan pers penanggulangan bencana di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu.

    Terkait belum ditetapkannya status menjadi bencana nasional, dia menjelaskan, keputusan tersebut melibatkan banyak pertimbangan.

    Meski demikian, ia menekankan bahwa aspek terpenting saat ini adalah respon cepat di lapangan.

    Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan kementerian dan lembaga terkait untuk memberikan dukungan penuh kepada pemerintah daerah, termasuk anggaran, untuk memastikan proses pemulihan dan penanganan maksimal.

    “Jadi berkenaan dengan masalah status itu, banyak pertimbangan. Dan sampai hari ini, kita merasa pemerintah merasa bahwa dengan penanganan yang cukup masif, semua sumber daya nasional dikerahkan, nah itu sementara pilihan yang diambil,” jelasnya.

    Dalam jumpa pers di Posko Bantuan Bencana Sumatera, Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, menyatakan, Prabowo menginstruksikan dampak bencana banjir bandang dan longsor di tiga provinsi di Sumatera, yaitu di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat ditangani secara nasional dan menjadi prioritas nasional.

    “Presiden memberikan instruksi agar situasi ini diperlakukan sebagai prioritas nasional, termasuk jaminan bahwa dana dan logistik nasional tersedia secara penuh, secara total, salah satunya pada saat (masa) tanggap darurat ini menggunakan Dana Siap Pakai,” kata Pratikno saat jumpa pers.

    Banjir bandang menerjang wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada Selasa, 25 November 2025. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dalam laman resminya, melaporkan data terbaru per 3 November 2025 jumlah korban jiwa akibat banjir bandang dan longsor di Sumatera per Rabu mencapai 804 jiwa, sementara 634 jiwa masih dinyatakan hilang.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia / Genta Tenri Mawangi
    Editor: Ade P Marboen
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendagri Sebut Cadangan Beras untuk Korban Banjir Sumatera Cukup Nasional 3 Desember 2025

    Mendagri Sebut Cadangan Beras untuk Korban Banjir Sumatera Cukup Nasional 3 Desember 2025

    Mendagri Sebut Cadangan Beras untuk Korban Banjir Sumatera Cukup
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memastikan cadangan beras untuk para korban banjir dan longsor di tiga provinsi Sumatera relatif sudah cukup.
    Tito menjelaskan bahwa berdasarkan data Bulog,
    cadangan beras
    nasional yang harus dikeluarkan hingga Desember masih mencukupi.
    “Dari 1,3 juta ton dari bulan Agustus lalu, yang cadangan di Bulog yang harus dikeluarkan sampai dengan Desember untuk beras SPHP itu masih ada yang baru keluar kira-kira 800 ribu sampai 900 ribu ton, berarti ya cadangan masih ada 600 ribu ton,” ujar Tito di Posko Nasional Penanggulangan Bencana di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (3/12/2025).
    Pemerintah pun memastikan bahwa stok logistik nasional, terutama beras, berada dalam kondisi aman untuk memenuhi kebutuhan daerah-daerah yang terdampak bencana.
    Tito kemudian mencontohkan daerah Lhokseumawe yang terisolir akibat jalan dan jembatan yang terputus.
    Menurut Tito, pemerintah daerah awalnya berencana menarik pasokan beras dari wilayah sekitar.
    Namun, setelah pengecekan di lapangan, ternyata terdapat cadangan besar di gudang Bulog setempat.
    “Jadi sebetulnya tidak perlu mengambil beras ke tempat lain. Itu cukup untuk 9 bulan, sehingga akhirnya mereka bisa mengeluarkan ada namanya beras bencana itu bisa dikeluarkan
    unlimited
    sepanjang ada surat permintaan dari Kepala Daerah dan kemudian kepada Kepala Badan Pangan Nasional, Pak Mentan Pak Amran, dan setelah itu dieksekusi oleh Bulog,” lanjutnya.
    Lebih lanjut, Tito menyebut bahwa pihaknya berkoordinasi dengan Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional, Andi Amran Sulaiman, serta Dirut Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, mengenai penyaluran bantuan tersebut.
    Dia menyampaikan bahwa mekanisme permintaan bantuan kini jauh lebih sederhana untuk mempercepat penyaluran.
    “Jadi tolong rekan-rekan Kepala Daerah banyak yang tidak tahu ini mungkin, rekan-rekan Kepala Daerah yang terdampak tolong lihat kondisi cadangan yang ada di Gudang Bulog. Kalau seandainya itu ada, tinggal buat surat saja kepada Kepala Badan Pangan Nasional Pak Amran melalui WhatsApp bisa, kalau tidak melalui saya juga bisa, nanti saya
    forward
    kepada Pak Amran dan setelah itu nanti langsung kepada Bulog, Bulog akan langsung mengeksekusi,” imbuh dia.
    Selain beras, Tito menegaskan persediaan minyak goreng bagi para korban juga aman.
    Bantuan terkait logistik juga akan disalurkan dengan mekanisme yang sama seperti penyaluran beras.
    Sementara terkait kebutuhan BBM, menurut Tito, Kementerian ESDM bersama Pertamina dan SKK Migas telah melakukan pemetaan untuk percepatan pengiriman suplai ke wilayah yang membutuhkan.
    “Pak Bahlil turun bersama Pertamina, SKK Migas, semua bergerak untuk memetakan daerah-daerah yang kurang dan segera melakukan suplai, karena daerah-daerah yang terisolir terutama mereka sangat membutuhkan sekali, baik untuk genset maupun untuk kendaraan,” tuturnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Cerita Wapres Gibran Mendadak Diperintah Prabowo Pimpin Delegasi G20 RI di Afsel

    Cerita Wapres Gibran Mendadak Diperintah Prabowo Pimpin Delegasi G20 RI di Afsel

    Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa Presiden Prabowo tidak dapat hadir dalam KTT G20 karena jadwal agenda kenegaraan di dalam negeri berlangsung pada waktu yang sama.

    “Jadwal KTT G20 di Afrika Selatan bertepatan dengan beberapa agenda Presiden di Tanah Air,” kata Teddy.

    Karena alasan tersebut, delegasi Indonesia dipimpin langsung oleh Wapres Gibran. Selain itu, Prabowo juga mengutus Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Lodewijk Freidrich Paulus sebagai utusan khusus untuk menyerahkan surat resmi permohonan tidak hadir kepada Presiden Afrika Selatan, Cyril Ramaphosa.

    Indonesia Sampaikan Sikap Global South

    Dalam pidatonya di forum G20, Gibran menegaskan posisi Indonesia dalam tatanan ekonomi global, khususnya terkait prinsip kedaulatan ekonomi setiap negara.

    “Kita pertegas posisi Global South di tatanan ekonomi global. Setiap negara berhak menentukan arah ekonominya sendiri. Kerja sama tidak boleh mendikte atau menciptakan ketergantungan,” ujarnya.

    Gibran juga memaparkan sejumlah program unggulan Indonesia, antara lain hilirisasi industri, Makan Bergizi Gratis (MBG), dan inklusi keuangan melalui QRIS. Ia menyebut hilirisasi tidak hanya mencakup tambang, tetapi juga pertanian, maritim, dan digital.

    Terkait inklusi keuangan, Gibran menilai QRIS memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM.

    “Sistem pembayaran yang inklusif, simple, low cost itu penting untuk UMKM yang sebagian besar tidak bankable,” katanya.

    Sementara mengenai MBG, Gibran menyebut banyak negara terkejut dengan cakupan program tersebut.

    “Kita targetnya 80 juta murid dan ibu hamil. Itu orang-orang kaget. Wah, Indonesia mampu ini? Mampu,” tegasnya.

    Gibran lepas landas menuju Afrika Selatan dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma pada Jumat (21/11/2025) pukul 09.30 WIB sebagai kepala delegasi Indonesia.

     

  • Viral Video Beras Bantuan Korban Banjir Sumatera Tercecer, Kapolri Janji Perbaiki: Dibungkus Lebih Kuat

    Viral Video Beras Bantuan Korban Banjir Sumatera Tercecer, Kapolri Janji Perbaiki: Dibungkus Lebih Kuat

    Liputan6.com, Jakarta – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berjanji akan mengevaluasi pengiriman bantuan bencana banjir Sumatera melalui udara. Nantinya, kata dia, bantuan akan dibungkus lebih kuat saat diterjunkan dari pesawat agar tidak tercecer dan rusak saat tiba di daratan.

    Hal ini disampaikan Listyo menanggapi video viral yang memperlihatkan beras tercecer saat bantuan logistik dijatuhkan dari helikopter di lokasi banjir bandang Sumatera Utara.

    “Kemudian terkait dengan bantuan air drop tadi dilakukan evaluasi, dengan memberikan sling dan dibungkus dengan lebih kuat,” kata Listyo dalam konferensi pers perkembangan penanganan banjir Sumatra di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta, Rabu (3/12/2025).

    Selain itu, dia menuturkan ketinggian pesawat atau helikopter akan diatur saat menerjunkan bantuan. Dengan begitu, bantuan untuk korban terdampak banjir masih tetap bagus dan terjaga.

    “Kemudian tingkat ketinggian juga kita atur, supaya logistik yang disalurkan lewat air drop tetap terjaga,” ujarnya.

    Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak menjelaskan bahwa helikopter yang membawa bantuan kesulitan mendarat di lokasi bencana banjir Sumatra. Maruli menyampaikan TNI sudah mengevaluasi dan tidak ada lagi bantuan yang rusak.

    “Jadi landasannya harus siap, karena kondisi bantuan harus diberikan, kita coba untuk dilempar. Setelah ada yang pecah, kita evaluasi lagi. Sampai sekarang tidak terjadi lagi sudah,” tutur Maruli.

     

  • Istana pastikan APBN cukup untuk tangani dampak bencana di Sumatera

    Istana pastikan APBN cukup untuk tangani dampak bencana di Sumatera

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi yang juga Juru Bicara Presiden RI memastikan APBN masih cukup untuk membiayai penanganan dampak bencana banjir bandang dan longsor di tiga provinsi Sumatera yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    “Di dalam APBN itu ada yang namanya Dana Siap Pakai, yang memang diperuntukkan untuk kesiapsiagaan, kebencanaan. Bapak Presiden (Prabowo Subianto, red.) sudah memberikan instruksi secara langsung, apabila Dana Siap Pakai secara jumlah, nominal, itu perlu dilakukan penambahan, maka akan dilakukan penambahan,” kata Prasetyo Hadi menjawab pertanyaan wartawan selepas acara jumpa pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu.

    Pras melanjutkan dua hari yang lalu (1/12), besaran Dana Siap Pakai mencapai kurang lebih Rp500 miliar.

    “Kalau sampai terakhir, kurang lebih 2 hari yang lalu, (Dana Siap Pakai, red.) masih di kisaran Rp500 miliar sekian,” ujar Pras.

    Oleh karena itu, Pras meyakini Pemerintah Indonesia masih sanggup mengatasi sendiri penanganan dampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, meskipun negara-negara sahabat telah menawarkan bantuan ke Indonesia.

    Pras, mewakili Pemerintah Republik Indonesia, pun mengucapkan terima kasih atas tawaran bantuan dari negara-negara sahabat itu.

    “Kami juga mewakili Pemerintah Republik Indonesia menyampaikan terima kasih, karena banyak sekali atensi dari negara-negara sahabat baik yang mengucapkan keprihatinan maupun yang ingin memberikan bantuan, kami mengucapkan terima kasih. Namun demikian, kami merasa bahwa pemerintah, dalam hal ini, kita semua masih sanggup untuk mengatasi seluruh permasalahan yang kita hadapi,” ujar Pras.

    Mensesneg Prasetyo Hadi kemudian menjelaskan dari sisi pangan, pemerintah punya ketersediaan stok untuk disalurkan kepada para pengungsi, sementara itu untuk pasokan bahan bakar (BBM), pemerintah juga telah berkoordinasi dengan Pertamina.

    “Kami juga intens berkoordinasi dengan Pertamina untuk memastikan pasokan BBM segera terdistribusi ke seluruh wilayah, termasuk harus menggunakan cara-cara yang mungkin tidak normal ya, kan BBM juga bagaimana kita usahakan bisa dilakukan dropping dari udara, karena memang menyesuaikan dengan kondisi bencana yang kita hadapi di lapangan,” kata Prasetyo Hadi.

    Dalam jumpa pers di Posko Bantuan Bencana Sumatera, Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyatakan Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan dampak bencana banjir bandang dan longsor di tiga provinsi di Sumatera, yaitu di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat ditangani secara nasional dan menjadi prioritas nasional.

    “Presiden memberikan instruksi agar situasi ini diperlakukan sebagai prioritas nasional, termasuk jaminan bahwa dana dan logistik nasional tersedia secara penuh, secara total, salah satunya pada saat (masa) tanggap darurat ini menggunakan Dana Siap Pakai,” kata Pratikno saat jumpa pers.

    Banjir bandang menerjang wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada Selasa, 25 November 2025. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dalam laman resminya, melaporkan data terbaru per 3 November 2025 jumlah korban jiwa akibat banjir bandang dan longsor di Sumatera per Rabu mencapai 804 jiwa, sementara 634 jiwa masih dinyatakan hilang.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Tak Hanya Cuaca Ekstrem, Seskab Teddy Ungkap Penyebab Lain yang Perparah Banjir Sumatra

    Tak Hanya Cuaca Ekstrem, Seskab Teddy Ungkap Penyebab Lain yang Perparah Banjir Sumatra

    Liputan6.com, Jakarta – Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengungkapkan banjir di Sumatra yang memakan ratusan korban jiwa meninggal dunia bukan hanya disebabkan oleh cuaca yang ekstrem.

    “Jadi penyebab bencana ini jadi perhatian dan selain faktor cuaca yang ekstrem tentunya, ada faktor kerusakan lingkungan yang memperparah bencana,” kata dia dalam konferensi pers perkembangan penanganan banjir Sumatra di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta, Rabu (3/12/2025).

    Teddy menegaskan pemerintah akan menelusuri kerusakan lingkungan yang menyebabkan banjir di Sumatra menjadi parah. Dia memastikan investigasi menyeluruh akan dilakukan untuk menelusuri penyebab banjir Sumatra.

    “Seiring dengan evakuasi dan penanganan sebagai fokus utama, pemerintah melakukan evaluasi dan investigasi dan menyeluruh terkait bencana ini,” jelas Teddy.

    Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengupdate jumlah korban meninggal dalam bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Data hingga Rabu (3/12) pagi, korban meninggal bertambah mencapai 753 orang.

    Berdasarkan data yang ditampilkan dalam situs resmi BNPB, jumlah korban hilang sebanyak 650 orang di tiga provinsi terdampak tersebut dan 2.600 orang luka-luka.

    Rincian korban meninggal di antaranya, Aceh sebanyak 218 orang dan 227 korban hilang orang. Kemudian di Sumut, korban meninggal 299 orang dan korban hilang 163 orang.

    Di Sumbar, korban meninggal sebanyak 234 orang dan 260 orang lainnya masih dinyatakan hilang dan 111 orang luka-luka. Sementara, total warga terdampak banjir besar di Aceh, Sumut, dan Sumbar tembus 3,3 juta jiwa.

    BNPB juga melaporkan kerusakan rumah-rumah warga akibat banjir bandang yakni 3,6 ribu rumah rusak berat, 2,1 ribu rusak sedang dan 3,7 ribu rusak ringan.