Xcloud.id

Tempat Fasum: Halim Perdanakusuma

  • PWI Pusat dorong BPMI Setpres klarifikasi pencabutan kartu liputan

    PWI Pusat dorong BPMI Setpres klarifikasi pencabutan kartu liputan

    Jakarta (ANTARA) – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat mendorong Biro Pers, Media, dan informasi Sekretariat Presiden (BPMI Setpres) untuk memberikan klarifikasi mengenai pencabutan kartu liputan istana yang dialami seorang wartawan CNN Indonesia.

    Selain itu, PWI Pusat mendorong BPMI Setpres untuk membuka ruang dialog dengan insan pers setelah kejadian tersebut.

    “Menjaga kemerdekaan pers berarti menjaga demokrasi. Oleh karena itu, setiap bentuk pembatasan yang bertentangan dengan konstitusi dan UU Pers harus dihentikan,” kata Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir menyatakan sikap organisasinya terhadap peristiwa tersebut seperti tertulis dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

    Lebih lanjut Munir mengatakan pencabutan kartu liputan istana milik wartawan CNN Indonesia TV karena alasan pertanyaan yang diajukannya di luar agenda Presiden tidak dapat dibenarkan.

    Menurut dia, tindakan tersebut merupakan bentuk menghalangi tugas jurnalistik, serta membatasi hak publik untuk memperoleh informasi.

    Ia juga memandang tindakan tersebut berpotensi menghambat kemerdekaan pers, serta bertentangan dengan amanat konstitusi seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

    “Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menjamin hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Kemudian Pasal 4 UU Pers menegaskan kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, tanpa penyensoran atau pelarangan penyiaran,” ujarnya.

    Ia juga mengingatkan bahwa Pasal 18 ayat (1) UU Pers menyebutkan setiap pihak yang dengan sengaja menghalangi atau menghambat pelaksanaan kemerdekaan pers dapat dikenai pidana penjara hingga dua tahun atau denda maksimal Rp500 juta.

    Oleh sebab itu, dia mengatakan PWI Pusat prihatin terhadap peristiwa tersebut.

    Sebelumnya, seorang wartawan CNN Indonesia TV dalam sesi wawancara cegat bertanya kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai program Makan Bergizi Gratis

    “Soal Makan Bergizi Gratis ada instruksi khusus ngak, Pak?” tanya wartawan tersebut kepada Presiden Prabowo di Pangkalan Udara TNI Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu (27/9).

    Presiden Prabowo lantas menjawab pertanyaan tersebut dengan mengatakan akan memanggil Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana.

    Setelah itu, beredar tangkapan layar wartawan tersebut di media sosial, yang mengatakan dirinya sudah bukan wartawan istana karena kartu liputan istana miliknya sudah diambil BPMI Setpres.

    Pemimpin Redaksi CNN Indonesia Titin Rosmasari dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, membenarkan BPMI Setpres telah mengambil kembali kartu liputan istana milik wartawannya.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sikap PWI, AJI, dan IJTI Terkait Pencabutan Kartu Liputan Istana Wartawan CNN Indonesia

    Sikap PWI, AJI, dan IJTI Terkait Pencabutan Kartu Liputan Istana Wartawan CNN Indonesia

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Akhmad Munir mendorong Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden untuk segera memberikan klarifikasi resmi. Klarifikasi terkait pencabutan kartu liputan Istana yang dialami wartawan CNN Indonesia, berinisial DV, usai bertanya kepada Presiden Prabowo Subianto, Sabtu (27/9).

    Akhmad Munir, menegaskan bahwa tindakan tersebut berpotensi menghambat kemerdekaan pers dan bertentangan dengan amanat konstitusi serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

    “Pasal 28F UUD 1945 menjamin hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Sedangkan Pasal 4 UU Pers menegaskan kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, tanpa penyensoran atau pelarangan penyiaran,” ujar Munir dalam keterangan resmi, Minggu (28/9/2025).

    Munir juga mengingatkan bahwa Pasal 18 ayat (1) UU Pers menyebutkan setiap pihak yang dengan sengaja menghalangi atau menghambat pelaksanaan kemerdekaan pers dapat dikenai pidana penjara hingga dua tahun atau denda maksimal Rp500 juta.

    Menurut Munir, pencabutan kartu liputan wartawan CNN Indonesia dengan alasan pertanyaan di luar agenda Presiden tidak dapat dibenarkan karena menghalangi tugas jurnalistik serta membatasi hak publik untuk memperoleh informasi.

    Pernyataan AJI Jakarta

    Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta dan Lembaga Bantuan dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers mengecam keputusan Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden mencabut kartu identitas liputan (ID pers) Istana dari DV.

    Pencabutan ID pers itu terjadi selepas agenda kedatangan Presiden Prabowo Subianto di Pangkalan Angkatan Udara Halim Perdanakusuma, Sabtu, 27 September 2025. Prabowo tiba di Halim setelah berkunjung ke empat negara.

    Dalam kesempatan itu, DV bertanya soal program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belakangan kasus keracunan MBG meluas. Berdasarkan informasi yang dihimpun AJI dan LBH Pers, Biro Istana mengambil langsung ID Istana DV di Kantor CNN pada pukul 20.00. Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden menilai pertanyaan itu di luar konteks agenda sehingga memutuskan mencabut ID pers DV.

    Terkait peristiwa ini, AJI Jakarta dan LBH Pers menyatakan:

    1. Mendesak Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden meminta maaf dan mengembalikan ID Pers Istana milik jurnalis CNN Indonesia.

    2. Mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi pejabat Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden yang mencabut ID Pers Istana DV.

    3. Mengingatkan semua pihak, termasuk Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, bahwa kerja-kerja jurnalis dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Segala bentuk kekerasan atau penghambatan terhadap jurnalis adalah pelanggaran hukum dan demokrasi.

    Sikap Resmi IJTI

    Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) menyampaikan pernyataan sikap terkait pencabutan kartu identitas liputan Istana yang dimiliki oleh DV. Adapun sikap resmi IJTI adalah sebagai berikut:

    1. IJTI menyatakan keprihatinan atas penarikan kartu identitas liputan Istana dari rekan jurnalis Diana Valencia, yang dilakukan setelah ia bertugas menjalankan fungsi jurnalistik.

    2. IJTI meminta penjelasan kepada Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden atas peristiwa ini. Dalam pandangan IJTI, pertanyaan yang diajukan saudari Diana Valencia masih dalam koridor etika jurnalistik dan relevan bagi kepentingan publik. Terlebih, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan jawaban yang informatif terkait Program Makanan Bergizi Gratis, yang semestinya menjadi bahan penting untuk diketahui masyarakat luas.

    3. IJTI menegaskan pentingnya kemerdekaan pers sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Tindakan pencabutan kartu identitas liputan dapat dipandang sebagai bentuk penghalangan kerja jurnalistik, yang justru berpotensi membatasi akses publik terhadap informasi.

    4. IJTI mengingatkan bahwa Pasal 18 ayat (1) UU Pers No. 40 Tahun 1999 menyebutkan: “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan yang melawan hukum yang menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00. [but]

  • AJI Jakarta Kecam Pencabutan Akses Peliputan Jurnalis CNN Indonesia Nasional 28 September 2025

    AJI Jakarta Kecam Pencabutan Akses Peliputan Jurnalis CNN Indonesia Nasional 28 September 2025

    AJI Jakarta Kecam Pencabutan Akses Peliputan Jurnalis CNN Indonesia
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers mengecam pencabutan akses peliputan jurnalis CNN Indonesia TV oleh pihak Istana Kepresidenan usai jurnalis tersebut bertanya mengenai topik keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada Presiden Prabowo Subianto.
    “Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers mengecam keputusan Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden mencabut kartu identitas liputan (ID pers) Istana jurnalis CNN Indonesia berinisial DV,” kata Ketua AJI Jakarta, Irsyan Hasyim, dan Direktur LBH Pers, Mustafa Layong, dalam siaran persnya, Minggu (28/9/2025).
    AJI mengingatkan soal konsekuensi pidana pejara dua tahun dan denda Rp 500 juta terhadap pihak yang menghalang-halangi kerja jurnalistik, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Pers.
    “Kasus semacam ini bukan hanya serangan terhadap individu, tapi juga serangan terhadap hak publik untuk mendapatkan informasi. Negara tidak boleh membiarkan peristiwa seperti ini berulang,” kata mereka.
    Mereka menyampaikan kronologi peristiwa yang dialami jurnalis televisi tersebut.
    Sabtu (27/9/2025), jurnalis yang bersangkutan meliput kedatangan Presiden PRabowo di Halim Perdanakusuma. Saat itu, jurnalis tersebut bertanya perihak topik keracunan MBG.
    “Berdasarkan informasi yang dihimpun AJI dan LBH Pers, Biro Istana mengambil langsung ID Istana DV di Kantor CNN pada pukul 20.00 WIB. Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden menilai pertanyaan itu di luar konteks agenda sehingga memutuskan mencabut ID pers DV,” kata mereka.
    Jurnalis tersebut dinyatakan AJI Jakarta dan LBH Pers sedang menjalankan tugasnya saat menyampaikan pertanyaan soal MBG tersebut. Ini sesuai dengan kerja jurnalistik yang diatur di Pasal 6 UU Pers.
    “AJI Jakarta dan LBH Pers menegaskan bahwa praktik penghambatan kerja jurnalistik hanya akan memperburuk iklim kebebasan pers di Indonesia,” kata mereka.
    Pihak BPMI Sekretariat Presiden dituntut untuk meminta maaf kepada jurnalis CNN Indonesia TV tersebut. Berikut adalah tiga poin pernyataan AJI menanggapi perstiwa pencabutan ID pers Istana dari wartawan tersebut.
    AJI Jakarta dan LBH Pers menyatakan:
    1.? ?Mendesak Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden meminta maaf dan mengembalikan ID Pers Istana milik jurnalis CNN Indonesia.

    2.? ?Mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi pejabat Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden yang mencabut ID Pers Istana DV.

    3.? ?Mengingatkan semua pihak, termasuk Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, bahwa kerja-kerja jurnalis dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Segala bentuk kekerasan atau penghambatan terhadap jurnalis adalah pelanggaran hukum dan demokrasi.
     
    Forum Pemimpin Redaksi Indonesia atau Forum Pemred meminta BPMI Sekretariat Presiden memberikan penjelasan ke publik soal peristiwa pencabutan akses jurnalis bernama Diana Valencia untuk meliput di lingkungan Istana Kepresidenan.
    “Forum Pemred menyesalkan kejadian tersebut sekaligus mendorong pihak Istana dalam hal ini BPMI menjelaskan alasan penarikan kartu pers Istana atas nama Diana Valencia jurnalis CNN Indonesia,” kata Ketua Forum Pemred, Retno Pinasti, dan Sekretaris Forum Pemred, Irfan Junaedi, dalam siaran persnya.
    Kerja jurnalistik di Indonesia termasuk di lingkungan Istana Kepresidenan tidak boleh dihalang-halangi.
    “Menghalang-halangi kegiatan jurnalistik di Indonesia diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang- Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang memberikan sanksi pidana bagi setiap orang yang secara sengaja dan melawan hukum menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 UU Pers,” kata mereka.
    Forum Pemred mengimbau semua pihak memedomani UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan menjamin kebebasan pers.
    Forum Pemred tidak ingin kejadian serupa yang menimpa jurnalis CNN Indonesia TV itu berulang di kemudian hari.
    “Forum Pemred mendorong upaya dialogis dengan mengutamakan profesional kompetensi dan profesional etis,” kata mereka.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Viral Pesan Pamit Wartawan CNN dari Grup Istana Kepresidenan, Ini Isinya

    Viral Pesan Pamit Wartawan CNN dari Grup Istana Kepresidenan, Ini Isinya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Jurnalis CNN Indonesia, Diana Valencia membuat heboh grup WhatsApp Istana Kepresidenan. Itu setelah pesan pamit dari grup tersebut tersebar dan viral.

    Pesan berantai itu diduga tersebar dari grup wartawan Istana Kepresidenan. Wartawan CNN tersebut ditengarai tidak bisa lagi meliput kegiatan presiden setelah ID Card-nya telah ditarik.

    Diana diduga dipermasalahkan Biro Pers Istana setelah bertanya kepada Presiden Prabowo Subianto soal permasalahan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Pertanyaan itu dilontarkan Diana saat Presiden Prabowo tiba di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu (28/9).

    “Selamat malam, kakak2. Per malam ini saya bukan wartawan istana lagi karena ID Card saya sudah diambil oleh Biro Pers karena saya dinilai bertanya di luar konteks acara,” ucap Diana dalam pesan yang tersebar di media sosial.

    “Oleh karena itu, saya izin leave group ini. Terimakasih banyak, sampai bertemu di liputan lain,” sambungnya.

    Pesan itu menyita perhatian publik usai viral. Salah seorang jurnalis senior, Budiman Tanuredjo menilai penarikan ID Card peliputan tersebut tidak tepat. Sebab, jurnalis harus merespons setiap permasalahan publik.

    “Saya kira kebijakan ini tidak tepat. Sangat disayangkan,” kata Budiman dalam unggahan pada media sosial Instagram, Minggu (28/9).

    Budiman mengingatkan adanya langkah evaluasi dari kebijakan tersebut. “Semoga ada langkah koreksi,” tegasnya.

    Sementara, JawaPos.com (grup fajar.co.id) berupaya mengonfirmasi pihak Istana Kepresidenan soal viralnya pesan tersebut, tetapi tidak ada respons. (fajar)

  • 9 Dewan Pers Minta Istana Kembalikan Akses Peliputan Jurnalis CNN Indonesia TV Nasional

    9 Dewan Pers Minta Istana Kembalikan Akses Peliputan Jurnalis CNN Indonesia TV Nasional

    Dewan Pers Minta Istana Kembalikan Akses Peliputan Jurnalis CNN Indonesia TV
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Dewan Pers meminta pihak Istana Kepresidenan mengembalikan akses peliputan jurnalis televisi CNN Indonesia yang dicabut usai bertanya soal keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) ke Presiden Prabowo Subianto.
    “Dewan Pers meminta agar akses liputan wartawan CNN Indonesia yang dicabut segera dipulihkan sehingga yang bersangkutan dapat kembali menjalankan tugas jurnalistiknya di Istana,” kata Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat, lewat siaran pers tertulisnya, Minggu (28/9/2025).
    Dewan Pers telah menerima pengaduan soal pencabutan kartu identitas wartawan Istana Kepresidenan dari reporter CNN Indonesia.
    Dewan Pers mengingatkan semua pihak untuk menjunjung tinggi dan menghormati kemerdekaan pers, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
    Pihak Istana diminta memberikan penjelasan mengenai pencabutan kartu identitas wartawan CNN Indonesia tersebut.
    “Biro Pers Istana sebaiknya memberikan penjelasan mengenai pencabutan ID Card wartawan CNN Indonesia agar tidak menghambat pelaksanaan tugas jurnalistik di lingkungan Istana,” kata Komaruddin.
    Dewan Pers berharap peristiwa ini tidak terulang di masa mendatang.
    Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) juga merespons peristiwa pencabutan kartu identitas reporter Istana tersebut, yakni jurnalis CNN Indonesia bernama Diana Valencia, usai yang bersangkutan bertanya soal MBG di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu (27/9/2025).
    “?IJTI menyatakan keprihatinan atas penarikan kartu identitas liputan Istana dari rekan jurnalis Diana Valencia, yang dilakukan setelah ia bertugas menjalankan fungsi jurnalistik,” kata IJTI dalam siaran pers atas nama Ketua Umum Herik Kurniawan dan Sekretaris Jenderal Usmar Almarwan.

    Menurut IJTI, pertanyaan soal keracunan MBG yang diajukan Diana Valencia kepada Prabowo sesuai dengan kode etik jurnalistik dan sesuai kepentingan publik.
    “IJTI meminta penjelasan kepada Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden atas peristiwa ini,” kata IJTI.
    IJTI menegaskan pentingnya kemerdekaan pers sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Tindakan pencabutan kartu identitas liputan dapat dipandang sebagai bentuk penghalangan kerja jurnalistik, yang justru berpotensi membatasi akses publik terhadap informasi.
    “?IJTI mengingatkan bahwa Pasal 18 ayat (1) UU Pers No. 40 Tahun 1999 menyebutkan: “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan yang melawan hukum yang menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00,” kata IJTI.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mendagri Tito Karnavian Siapkan Rapat Seluruh Kepala Daerah, Bahas Kasus Keracunan MBG – Page 3

    Mendagri Tito Karnavian Siapkan Rapat Seluruh Kepala Daerah, Bahas Kasus Keracunan MBG – Page 3

    Dadan juga mengulas jumlah kejadian luar biasa (KLB) yang terjadi sepanjang pelaksanaan program. Pada periode 6 Januari hingga 31 Juli 2025, terbentuk 2.391 SPPG dengan 24 kasus kejadian, sementara pada 1 Agustus hingga 27 September 2025 bertambah 7.244 SPPG dengan 47 kasus kejadian.

    “Data menunjukkan bahwa kasus banyak dialami oleh SPPG yang baru beroperasi karena SDM masih membutuhkan jam terbang,” terang dia.

    Lebih lanjut, menurut Dadan, faktor yang turut memicu insiden keracunan ataupun lainnya disebabkan kualitas bahan baku, kondisi air, hingga pelanggaran Standar Operasional Prosedur (SOP).

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto tiba di Indonesia, Sabtu 27 September 2025 usai melakukan kunjungan luar negeri selama tujuh hari.

    Prabowo akan memanggil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana dan sejumlah pejabat untuk membahas kasus dugaan keracunan dalam program makan bergizi gratis (MBG).

    Prabowo menyampaikan dirinya terus memantau kasus keracunan MBG yang dialami anak-anak, meski berada di luar negeri.

    “Saya baru (pulang) dari luar negeri 7 hari. Saya monitor ada perkembangan itu, habis ini saya langsung akan panggil Kepala BGN dengan berapa pejabat, kita akan diskusikan,” kata Prabowo kepada wartawan di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta Timur, Sabtu 27 September 2025.

     

  • Puskesmas dan UKS Diminta Cek Berkala SPPG Imbas Banyak Siswa Keracunan MBG – Page 3

    Puskesmas dan UKS Diminta Cek Berkala SPPG Imbas Banyak Siswa Keracunan MBG – Page 3

    Presiden Prabowo Subianto mewanti-wanti jangan sampai kasus dugaan keracunan makan bergizi gratis (MBG) dipolitisasi. Prabowo menyadari kasus keracunan MBG yang dialami anak-anak merupakan masalah besar.

    Dia pun mengakui bahwa ada kekurangan pada awal pelaksanaan program MBG. Namun, Prabowo meyakini masalah dalam program MBG akan dapat terselesaikan dengan baik.

    “Ini masalah besar, jadi pasti ada kekurangan dari awal. Tapi saya juga yakin bahwa kita akan selesaikan dengan baik. Kita harus waspada jangan sampai ini dipolitisasi,” kata Prabowo kepada wartawan di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta Timur, Sabtu (27/9/2025).

    Selama tujuh hari di luar negeri, Prabowo menyampaikan dirinya memantau kasus keracunan MBG yang terjadi di sejumlah daerah. Kendati baru tiba di Indonesia, dia akan langsung memanggil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana dan pejabat terkait untuk membahas masalah dalam program MBG.

    “Saya baru dari luar negeri 7 hari saya monitor ada perkembangan itu, habis ini saya langsung akan panggil Kepala BGN dengan beberapa pejabat, kita akan diskusikan,” ujarnya.

    Prabowo menjelaskan, tujuan program MBG untuk membantu anak-anak Indonesia yang kesulitan mendapat makan bergizi. Dia berjanji akan mengatasi hambatan dan rintangan dalam pelaksanaan program MBG.

    “Tujuan makan bergizi adalah untuk anak-anak kita, yang sering sulit makan. Mungkin kita-kita ini makan lumayan, mereka itu makan hanya nasi pakai garam. Ini yang harus kita atasi, untuk memberi makan juta pasti ada hambatan rintangan, ini kita atasi,” jelas Prabowo.

     

     

  • Pemerintah Putuskan Tutup Sementara SPPG Bermasalah Imbas Maraknya Kasus Keracunan MBG – Page 3

    Pemerintah Putuskan Tutup Sementara SPPG Bermasalah Imbas Maraknya Kasus Keracunan MBG – Page 3

    Dadan juga mengulas jumlah kejadian luar biasa (KLB) yang terjadi sepanjang pelaksanaan program. Pada periode 6 Januari hingga 31 Juli 2025, terbentuk 2.391 SPPG dengan 24 kasus kejadian, sementara pada 1 Agustus hingga 27 September 2025 bertambah 7.244 SPPG dengan 47 kasus kejadian.

    “Data menunjukkan bahwa kasus banyak dialami oleh SPPG yang baru beroperasi karena SDM masih membutuhkan jam terbang,” terang dia.

    Lebih lanjut, menurut Dadan, faktor yang turut memicu insiden keracunan ataupun lainnya disebabkan kualitas bahan baku, kondisi air, hingga pelanggaran Standar Operasional Prosedur (SOP).

    Presiden Prabowo Subianto tiba di Indonesia, Sabtu 27 September 2025 usai melakukan kunjungan luar negeri selama tujuh hari.

    Prabowo akan memanggil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana dan sejumlah pejabat untuk membahas kasus dugaan keracunan dalam program makan bergizi gratis (MBG).

    Prabowo menyampaikan dirinya terus memantau kasus keracunan MBG yang dialami anak-anak, meski berada di luar negeri.

    “Saya baru (pulang) dari luar negeri 7 hari. Saya monitor ada perkembangan itu, habis ini saya langsung akan panggil Kepala BGN dengan berapa pejabat, kita akan diskusikan,” kata Prabowo kepada wartawan di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta Timur, Sabtu 27 September 2025.

     

  • Istana Cabut Identitas Pers Milik Wartawan CNN, LBH: Pembungkaman Terhadap Media

    Istana Cabut Identitas Pers Milik Wartawan CNN, LBH: Pembungkaman Terhadap Media

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers Mustafa Layong menyoroti soal soal pencabutan identitas reporter CNN Indonesia yang dilakukan Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden.

    Kartu itu diduga dicabut karena bertanya mengenai program makan bergizi gratis (MBG) kepada Presiden Prabowo Subianto.

    “Bila itu benar karena motif pertanyaan MBG, itu penghalangan kerja jurnalistik,” ujar dia, Minggu (28/9).

    Mustafa menilai pencabutan kartu identitas merupakan upaya pembungkaman yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pers. Dia khawatir cara-cara yang dilakukan Biro Pers membuat reporter hanya bekerja sebagai penyampai pesan Istana,, sehingga tidak bebas apalagi kritis dan mengawasi kerja pejabat.

    “Apalagi diatur apa yang boleh dan tidak boleh ditanyakan,” ujar dia.

    “Jangan sampai Prabowo tidak tahu karena jurnalis yang mau bertanya saja tidak boleh,” tuturnya.

    Kartu identitas reporter Istana milik seorang reporter CNN Indonesia diduga dicabut setelah bertanya mengenai program MBG kepada Presiden Prabowo di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma Jakarta, Sabtu (27/9).

    Kartu itu berfungsi sebagai akses untuk masuk dan meliput kegiatan Prabowo kepada reporter yang ditugaskan oleh pimpinan redaksi.

    Berdasarkan kesaksian sejumlah narasumber, repoter CNN bertanya soal MBG kepada Prabowo di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma setelah melawat keempat negara selama 7 hari.

    “Makan bergizi gratis. Ada instruksi khusus engga untuk BGN, Pak?” ujar reporter itu.

  • 7 Kepala BGN Lapor ke Prabowo: Keracunan MBG karena SDM Butuh Jam Terbang Nasional

    7 Kepala BGN Lapor ke Prabowo: Keracunan MBG karena SDM Butuh Jam Terbang Nasional

    Kepala BGN Lapor ke Prabowo: Keracunan MBG karena SDM Butuh Jam Terbang
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, melaporkan sejumlah kejadian luar biasa (KLB) yang terjadi sepanjang pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada Presiden RI, Prabowo Subianto, pada Sabtu (27/9/2025).
    Dadan menjelaskan, pada periode 6 Januari hingga 31 Juli 2025 telah terbentuk 2.391 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan 24 kasus kejadian.
    Sementara pada periode 1 Agustus hingga 27 September 2025, jumlah SPPG bertambah 7.244 unit, dengan 47 kasus kejadian.
    “Data menunjukkan bahwa kasus banyak dialami oleh SPPG yang baru beroperasi karena SDM (sumber daya manusia) masih membutuhkan jam terbang,” kata Dadan dalam keterangan tertulis, Minggu (28/9/2025).
    Hingga saat ini, total SPPG yang telah beroperasi mencapai 9.615 unit dan telah melayani kurang lebih 31 juta penerima manfaat.
    Dadan yang merupakan ahli serangga dari IPB ini menambahkan, faktor lain yang turut memicu insiden tersebut meliputi kualitas bahan baku, kondisi air, serta pelanggaran terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP).
    Menanggapi laporan tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan keprihatinannya atas berbagai insiden yang terjadi.
    Ia menekankan pentingnya peningkatan tata kelola di setiap satuan layanan.
    Presiden juga memberikan sejumlah arahan, salah satunya agar setiap SPPG memiliki koki terlatih serta alat rapid test untuk memeriksa kualitas makanan.
    Kepala Negara turut menginstruksikan agar setiap SPPG dilengkapi dengan alat sterilisasi food tray, filter air, serta CCTV yang terhubung langsung ke pusat.
    Prabowo berharap, langkah-langkah tersebut dapat memperkuat kualitas layanan dan menjamin program pemenuhan gizi nasional berjalan lebih aman dan tepercaya.
     
    Sabtu (27/9/2025) saat Prabowo tiba di Tanah Air setelah merampungkan kunjungan kerja ke luar negeri, dia mengakui bahwa sebuah program sebesar MBG wajar menghadapi kendala di awal, tetapi menegaskan bahwa persoalan itu harus segera diselesaikan.
    “Ini masalah (program) besar jadi pasti ada kekurangan di awal. Tapi, saya juga yakin bahwa kita akan selesaikan dengan baik ya,” kata Prabowo, di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu (27/9/2025).
    Karena itu, ia berjanji akan segera menggelar rapat bersama Kepala BGN untuk mencari solusi.
    “Saya baru dari luar negeri tujuh hari, saya monitor ada perkembangan itu. Habis ini, saya langsung akan panggil Kepala BGN dengan beberapa pejabat kita akan diskusikan ya,” ujar dia.
    Presiden kembali mengingatkan tujuan utama program MBG, yakni memastikan anak-anak yang kerap kesulitan mendapatkan makanan bergizi bisa memperoleh asupan yang layak.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.