Tempat Fasum: Halim Perdanakusuma

  • Jumlah penumpang di Bandara Halim turun pada Agustus 2025

    Jumlah penumpang di Bandara Halim turun pada Agustus 2025

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta menyebutkan jumlah penumpang berangkat dan datang di Bandara Halim Perdanakusuma dan Pelabuhan Tanjung Priok mengalami penurunan pada Agustus 2025 secara bulanan dibandingkan Juli 2025.

    Jumlah penumpang berangkat dari Bandara Halim tercatat 111.447 orang atau turun 18,93 persen dibandingkan Juli 2025, sementara penumpang yang datang sebanyak 113.949 orang atau turun 19,12 persen.

    “Ini terkait pola musiman liburan pada Juli 2025, serta ada beberapa rute yang berpindah dari Bandara Halim Perdanakusuma ke Bandara Soekarno Hatta. Artinya ada pengurangan rute yang masuk lewat Halim,” kata Kepala BPS DKI Jakarta, Nurul Hasanudin di Jakarta, Rabu.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • MBG Dinilai Perkuat Rantai Pasok Pangan Nasional

    MBG Dinilai Perkuat Rantai Pasok Pangan Nasional

    Jakarta

    Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dipandang memiliki dampak ekonomi yang lebih luas, bukan hanya sebatas pemenuhan gizi bagi anak-anak Indonesia.

    Said Aqil Sirodj Institute (SAS Institute) menilai MBG akan menciptakan rantai pasok berbasis ketahanan pangan sekaligus mendorong penyediaan pangan berkualitas dengan harga terjangkau.

    Sekretaris Eksekutif SAS Institute, Abi Rekso, menekankan bahwa MBG perlu dilihat sebagai misi jangka panjang, bukan sekadar program politik jangka pendek. “Bagi saya, MBG ini bukan janji politik, ini misi peradaban masa depan Indonesia. Justru, kita sebagai masyarakat sipil perlu berperan aktif untuk menyukseskan MBG,” ujarnya, Rabu (1/10/2025).

    Menurut Abi, meski Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat sekitar 4.711 kasus makanan terpapar bakteri sejak program berjalan, jumlah tersebut masih sangat kecil bila dibandingkan dengan total penerima manfaat sebanyak 31 juta orang. “Angkanya hanya sekitar 0,0001% dari 9.615 Satuan Pendidikan Pelaksana Gizi (SPPG) yang beroperasi. Artinya, program ini tetap berjalan positif dan manfaatnya jauh lebih besar,” katanya.

    Abi juga menilai bahwa program ini berpotensi memperkuat sektor hulu hingga hilir. Mulai dari petani, industri pangan, hingga distribusi logistik akan terintegrasi dalam ekosistem baru yang menjaga ketersediaan pangan bergizi. Dengan demikian, MBG tidak hanya menjadi instrumen sosial, tetapi juga motor penggerak ekonomi nasional.

    Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk terus memperbaiki kualitas pelaksanaan program MBG. “Ini program besar, jadi pasti ada kekurangan di awal. Tapi saya yakin kita akan menyelesaikannya dengan baik,” kata Prabowo setibanya di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu (27/9/2025).

    (rrd/rrd)

  • Barisan jet tempur AU bersiap di Lanud Halim untuk latihan manuver 

    Barisan jet tempur AU bersiap di Lanud Halim untuk latihan manuver 

    Jakarta (ANTARA) – Barisan pesawat tempur TNI AU tengah bersiap di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur untuk menggelar latihan manuver sebelum tampil pada perayaan HUT ke-80 TNI di Monas, Jakarta Pusat pada Minggu (5/10).

    Berdasarkan pantauan di lokasi, Rabu, pukul 09.26 WIB, terlihat ada beberapa jenis pesawat tempur yang terpajang dari mulai F-16 Fighting Falcon, T-50i Golden Eagle, Sukhoi Su-27 dan Su-30 serta pesawat tempur Hawk.

    Pesawat tersebut berasal dari beberapa skuadron seperti Skuadron 14 Lanud Iswahjudi untuk T-50 Golden Eagle, Skuadron 11 dari Lanud Sultan Hassanudin untuk Su-27 dan Su-30, Skuadron 16 Lanud Roesmin Nurjadin dan Skuadron 15 Lanud Iswahjudi untuk F-16 Fighting Falcon, Skuadron 12 Lanud Roesmin Nurjadin dan Skuadron 1 Lanud Supadio untuk pesawat tempur hawk.

    Pesawat F-16 Fighting Falcon saat hendak lepas landas dari Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (1/10/2025) (ANTARA/Walda Marison)

    Sebelumnya, pesawat KAI KT-1B Wong Bee juga telah lepas landas untuk latihan manuver udara.

    Nantinya, rentetan pesawat tempur itu akan melakukan gladi kotor manuver tempur hingga dogfight di langit Monas, Jakarta Pusat.

    Hingga saat ini, beberapa pesawat tempur yang ada di landasan Lanud Halim telah menghidupkan mesin untuk persiapan lepas landas.

    Pesawat T-50 i Golden Eagle saat ingin lepas landas dari Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (1/10/2025) (ANTARA/Walda Marison)

    Kepala Dinas Penerangan TNI AU (Kadispenau) Marsekal Pertama (Marsma) TNI I Nyoman Suadnyana memastikan 156 pesawat TNI AU akan terlibat dalam acara perayaan HUT ke-80 TNI di Monas, Jakarta Pusat, Minggu (5/10).

    “Dapat dipastikan yang terlibat demo udara sejumlah 156 pesawat,” kata I Nyoman kepada ANTARA di Jakarta, Senin (29/8).

    I Nyoman menjelaskan 156 pesawat itu terdiri dari pesawat angkut dan pesawat tempur andalan AU.

    Beberapa jenis pesawat tempur, di antaranya F-16, Sukhoi dan Hawk 100/200. Sedangkan pesawat angkut terdiri dari Hercules C-130.

    Dia mengatakan para penerbang tempur itu akan menampilkan beragam atraksi dari mulai simulasi tempur hingga manuver terbang yang dapat dilihat langsung dari silang Monas.

    Sedangkan pesawat angkut akan terlibat dalam menerjunkan prajurit dari mulai Parako Pasgat, Kopassus hingga Marinir.

    I Nyoman kembali menyebutkan saat ini para pesawat masih melakukan latihan rutin dengan pangkalan Lanud Halim Perdana Kusuma Jakarta sebagai tempat perkumpulan utamanya.

    Dengan adanya ragam persiapan tersebut, I Nyoman berharap para penerbang TNI AU dapat menampilkan yang terbaik di hari H perayaan HUT TNI nanti.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kronologi Lengkap Kembalinya Kartu Pers Istana Jurnalis CNN yang Tanya MBG ke Prabowo
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        30 September 2025

    Kronologi Lengkap Kembalinya Kartu Pers Istana Jurnalis CNN yang Tanya MBG ke Prabowo Nasional 30 September 2025

    Kronologi Lengkap Kembalinya Kartu Pers Istana Jurnalis CNN yang Tanya MBG ke Prabowo
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kartu ID pers khusus Istana milik jurnalis CNN Indonesia, Diana Valencia, akhirnya dikembalikan oleh Biro Pers Sekretariat Presiden (Setpres).
    Pengembalian ID Diana itu dilakukan setelah CNN, Dewan Pers, dan Biro Pers, melakukan dialog di Istana, Jakarta, pada Senin (29/9/2025) kemarin.
    Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media, Yusuf Permana mengeklaim, pihaknya menyesal melakukan perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
    “ID khusus Istana itu sekarang akan dikembalikan ke yang bersangkutan. Disaksikan juga oleh pemred-nya, Bu Titin, yang langsung kami serahkan ke Bu Diana. Kemudian kami juga memastikan bahwa kejadian ini tidak akan terulang kembali,” ujar Yusuf.
    “Terima kasih, Pak,” kata Diana, saat menerima kartu pers Istana-nya kembali.
    Adapun aksi pencabutan ID Istana milik Diana pada Sabtu (27/9/2025) lalu dikecam dari berbagai pihak.
    Sebab, tindakan ini menjadi preseden buruk terhadap kebebasan pers di era Presiden Prabowo Subianto.
    Pemimpin Redaksi CNN Indonesia, Titin Rosmasari, menjelaskan pencabutan kartu pers Istana atas Diana Valencia terjadi pada Sabtu kemarin.
    “Tepatnya pukul 18.15 WIB, seorang petugas BPMI (Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden) mengambil ID pers Diana di kantor CNN Indonesia,” kata Titin, dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Minggu (28/9/2025).
    Biro Istana mengambil langsung ID Istana Diana di Kantor CNN pada pukul 20.00 WIB.
    Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden menilai pertanyaan yang Diana sampaikan kepada Prabowo di luar konteks agenda, sehingga memutuskan untuk mencabut ID pers Diana.
    Padahal, jurnalis tersebut sedang menjalankan tugasnya ketika menyampaikan pertanyaan soal program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada Presiden Prabowo Subianto.
    Apalagi, banyak kasus keracunan MBG belakangan ini.
    Sebagai informasi, pertanyaan itu dilemparkan ketika Prabowo baru saja mendarat di Halim Perdanakusuma, Jakarta, setelah pulang dari lawatan ke empat negara.
     
    Setelah insiden pencabutan ID Istana milik Diana, CNN pun mengadu ke Dewan Pers.
    Dewan Pers menyatakan, telah menerima pengaduan terkait pencabutan kartu identitas jurnalis CNN Indonesia, pada Minggu (28/9/2025).
    “Dewan Pers meminta agar akses liputan wartawan CNN Indonesia yang dicabut segera dipulihkan sehingga yang bersangkutan dapat kembali menjalankan tugas jurnalistiknya di Istana,” kata Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat.
    Komaruddin juga mengingatkan pentingnya menjunjung tinggi kemerdekaan pers sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999.
    “Biro Pers Istana sebaiknya memberikan penjelasan mengenai pencabutan ID Card wartawan CNN Indonesia agar tidak menghambat pelaksanaan tugas jurnalistik di lingkungan Istana,” ujar dia.
    Senada, Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir, turut menyatakan keprihatinannya atas insiden yang menimpa jurnalis CNN Indonesia.
    Ia menilai, pencabutan tersebut berpotensi menghambat kemerdekaan pers serta bertentangan dengan UUD 1945 dan UU Pers.
    Menurut Munir, alasan pertanyaan di luar agenda Presiden tidak dapat dijadikan dasar pencabutan kartu liputan karena hal itu membatasi hak publik memperoleh informasi.
    “Menjaga kemerdekaan pers berarti menjaga demokrasi. Oleh karena itu, setiap bentuk pembatasan yang bertentangan dengan konstitusi dan UU Pers harus dihentikan,” tegas Munir.
    Sementara itu, AJI Jakarta dan LBH Pers mengecam keras pencabutan kartu pers jurnalis Diana.
    “Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers mengecam keputusan Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden mencabut kartu identitas liputan (ID pers) Istana jurnalis CNN Indonesia berinisial DV,” ujar Irsyan Hasyim dan Mustafa Layong.
    “Kasus semacam ini bukan hanya serangan terhadap individu, tapi juga serangan terhadap hak publik untuk mendapatkan informasi. Negara tidak boleh membiarkan peristiwa seperti ini berulang,” sambung mereka.
     
    Setelah insiden ini ramai di publik, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, akan mencari solusi terbaik terkait kasus pencabutan kartu pers Istana Diana yang bertanya perihal topik keracunan MBG kepada Presiden Prabowo Subianto.
    “Ya, kita cari jalan keluar terbaiklah,” kata Prasetyo, di sekitar Rumah Kertanegara, Jakarta, Minggu (28/9/2025) malam.
    Prasetyo mengatakan, pihaknya sudah meminta agar Biro Pers Media Istana (BPMI) menjalin komunikasi agar masalah tersebut dapat diselesaikan dengan baik.
    “Jadi besok kami sudah menyampaikan kepada Biro Pers untuk coba dikomunikasikan agar ada jalan keluar terbaik. Kita bangun komunikasi bersama lah,” ujar dia.
    Dia mengatakan, kasus pencabutan kartu pers tersebut menjadi perhatian dirinya dan tidak sampai menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto.
    “Tidak (Presiden), cukup saya saja,” ucap dia.
    Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden (Setpres) Yusuf Permana mengatakan, pihaknya menyesal telah menarik ID khusus Istana milik Diana.
    Yusuf mengeklaim pihaknya berjanji tidak akan mengulangi kembali kejadian tersebut.
    “Kemudian juga kami memastikan bahwa kejadian ini tidak akan terulang kembali. Jadi teman-teman yang bertugas di Istana kita memahami bahwa tidak akan ada lagi terulang kembali kejadian ini. Dan Kepala Biro Pers dan Media juga telah menyesal begitu untuk menarik ID teman-teman,” ujar Yusuf, di Istana, Jakarta, Senin (29/9/2025).
    Yusuf mengatakan, Biro Pers dalam menjalankan kegiatan sehari-hari sangat menjunjung tinggi asas keterbukaan dan kebebasan pers, sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Nomor 40 Tahun 1999.
    Yusuf menyampaikan, Biro Pers sangat menghormati peran jurnalis sebagai pilar keempat demokrasi.
    “Dan teman-teman Biro Pers Setpres ini sangat hormati peran jurnalis selaku pilar keempat demokrasi dalam sampaikan berita, selalu akurat, kritis, akuntabel untuk masyarakat Indonesia. Jadi, itu yang dapat kami sampaikan. Tetap kita kolaborasi, semangat, dan junjung tinggi asas keterbukaan dan kebebasan pers,” imbuh Yusuf.
     
    Diana Valencia turut angkat bicara usai ID khusus Istana-nya kini sudah dikembalikan oleh Biro Pers.
    Diana menyatakan, dirinya berterima kasih kepada Biro Pers yang sudah berbesar hati untuk mengembalikan ID peliputan khusus Istana miliknya.
    “Aku kayaknya cukup sih. Tapi, yang jelas berterima kasih juga kepada Biro Pers yang sudah mau mengembalikan, berbesar hati tadi juga meminta maaf kepada saya dan juga CNN Indonesia,” ujar Diana.
    Diana mengatakan, pengembalian ID Istana miliknya merupakan jaminan bahwa ini adalah kejadian terakhir.
    “Bahwa pengembalian ID ini adalah suatu wujud teman-teman di Istana itu nanti akan jadi jaminan ini adalah jadi yang terakhir tadi ya, Pak Yusuf. Tidak akan ada lagi yang namanya… Mungkin teguran-teguran kecil. Karena mungkin teman-teman di sini juga tahu bagaimana kita bekerja, itu pasti ada saling tarik menarik di lapangan soal posisi, soal doorstop, soal materi doorstop,” papar dia.
    Pemimpin Redaksi (Pemred) CNN Indonesia Titin Rosmasari menegaskan, apa yang Diana tanyakan kepada Prabowo sangat kontekstual dan dibutuhkan masyarakat.
    “Saya sampaikan bahwa Diana Valencia tidak dipecat dari CNN Indonesia. Dengan kemarin Mbak Diana bertanya, dan menurut saya, menurut kami semua, dan banyak yang sepakat itu pertanyaan yang sangat relevan, sangat kontekstual, dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat, dan dijawab sangat baik oleh Bapak Presiden, oleh Presiden Prabowo,” ujar Titin.
    Titin menyampaikan, ID khusus Istana Diana kini sudah dikembalikan.
    Kini, kata dia, Diana dapat kembali menjalankan tugas jurnalistiknya di Istana.
     
    “ID ini artinya dapat jaminan bahwa Mbak Diana dapat kembali menjalankan tugas seperti sebelumnya, sebaik-baiknya dan mendapat perlakuan yang tetap sebaik-baiknya, seperti sebelumnya,” ujar dia.
    “Dan yang berikutnya adalah permohonan maaf yang disampaikan oleh Bu Erlin tadi bagi kami adalah satu ucapan yang kemudian pasti diikuti dengan perbuatan, bahwa kemudian akan hubungan menjadi lebih baik lagi komunikasinya, kolaborasinya, kerja samanya,” sambung Titin.
    Titin meminta agar seluruh jurnalis mendapat jaminan untuk menjalankan tugas sebaik-baiknya saat meliput kegiatan Presiden.
    Dia mendesak agar wartawan bebas bertanya tanpa dibatasi supaya mereka dapat menjalankan tugas profesional.
    “Terima kasih dari kami yang terus membuat kami semangat dan percaya bahwa ini adalah upaya yang terbaik yang harus dilakukan, supaya kebebasan pers tetap dijunjung tinggi oleh semuanya. Ya, ini jadi pelajaran. Jadi pelajaran, jadi insya Allah tentu memang sangat sakit ya menyakitkan. Tapi, ini suatu risiko yang harus dijalani insya Allah akan lebih baik buat semuanya,” imbuh dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 9
                    
                        Istana Cabut ID Wartawan CNN, Begini Respons Ketua Komisi I DPR
                        Nasional

    9 Istana Cabut ID Wartawan CNN, Begini Respons Ketua Komisi I DPR Nasional

    Istana Cabut ID Wartawan CNN, Begini Respons Ketua Komisi I DPR
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto meyakini bahwa Presiden Prabowo Subianto menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi.
    Hal ini disampaikan Utut saat dimintai tanggapan terkait pencabutan kartu identitas pers Istana milik jurnalis CNN Indonesia, Diana Valencia.
    “Pak Prabowo, saya yakin seyakin-yakinnya beliau seorang yang demokratis,” kata Utut saat ditemui di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (28/9/2025).
    Meski demikian, Utut mengaku belum mendapatkan informasi lengkap mengenai peristiwa pencabutan ID wartawan oleh pihak Istana tersebut.
    Oleh sebab itu, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu belum bisa mengomentari lebih jauh persoalan tersebut.
    “Kan saya belum tahu duduk perkaranya, saya enggak pas kalau menjawab (sekarang). Itu saja dulu, nanti duduk perkaranya (seperti apa) saya kasih jawaban ya,” imbuh dia.
    Sebelumnya, Dewan Pers meminta pihak Istana Kepresidenan mengembalikan akses peliputan jurnalis televisi CNN Indonesia yang dicabut usai bertanya soal keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada Presiden Prabowo Subianto.
    “Dewan Pers meminta agar akses liputan wartawan CNN Indonesia yang dicabut segera dipulihkan sehingga yang bersangkutan dapat kembali menjalankan tugas jurnalistiknya di Istana,” kata Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat, lewat siaran pers tertulisnya, Minggu.
    Dewan Pers telah menerima pengaduan soal pencabutan kartu identitas wartawan Istana Kepresidenan dari reporter CNN Indonesia.
    Dewan Pers mengingatkan semua pihak untuk menjunjung tinggi dan menghormati kemerdekaan pers, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
    Pihak Istana diminta memberikan penjelasan mengenai pencabutan kartu identitas wartawan CNN Indonesia tersebut.
    “Biro Pers Istana sebaiknya memberikan penjelasan mengenai pencabutan ID Card wartawan CNN Indonesia agar tidak menghambat pelaksanaan tugas jurnalistik di lingkungan Istana,” kata Komaruddin.
    Dewan Pers berharap peristiwa ini tidak terulang di masa mendatang.
    Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) juga merespons peristiwa pencabutan kartu identitas reporter Istana tersebut, yakni jurnalis CNN Indonesia bernama Diana Valencia, usai yang bersangkutan bertanya soal MBG di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu (27/9/2025).
    “IJTI menyatakan keprihatinan atas penarikan kartu identitas liputan Istana dari rekan jurnalis Diana Valencia, yang dilakukan setelah ia bertugas menjalankan fungsi jurnalistik,” kata IJTI, dalam siaran pers atas nama Ketua Umum Herik Kurniawan dan Sekretaris Jenderal Usmar Almarwan.
    Menurut IJTI, pertanyaan soal keracunan MBG yang diajukan Diana Valencia kepada Prabowo sesuai dengan kode etik jurnalistik dan sesuai kepentingan publik.
    “IJTI meminta penjelasan kepada Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden atas peristiwa ini,” kata IJTI.
    IJTI menegaskan pentingnya kemerdekaan pers sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
    Tindakan pencabutan kartu identitas liputan dapat dipandang sebagai bentuk penghalangan kerja jurnalistik, yang justru berpotensi membatasi akses publik terhadap informasi.
    “IJTI mengingatkan bahwa Pasal 18 ayat (1) UU Pers No. 40 Tahun 1999 menyebutkan: ‘Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan yang melawan hukum yang menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00,’” kata IJTI.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 4
                    
                        Pencabutan Kartu Pers Istana Jurnalis CNN, Kebebasan Pers, dan Jawaban Istana
                        Nasional

    4 Pencabutan Kartu Pers Istana Jurnalis CNN, Kebebasan Pers, dan Jawaban Istana Nasional

    Pencabutan Kartu Pers Istana Jurnalis CNN, Kebebasan Pers, dan Jawaban Istana
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kerja-kerja jurnalistik dan kebebasan pers dijamin dalam Undang-Undang (UU) 40 Tahun 1999 tentang Pers.
    Dewan Pers pun mengingatkan semua pihak untuk menjunjung tinggi dan menghormati kemerdekaan pers, sebagaimana diatur dalam UU Pers.
    Hal itu diingatkan kembali oleh Dewan Pers menyusul adanya pengaduan soal pencabutan kartu identitas wartawan (kartu pers) Istana Kepresidenan dari jurnalis CNN Indonesia.
    Dewan Pers juga meminta pihak Istana Kepresidenan mengembalikan akses peliputan jurnalis televisi CNN Indonesia yang dicabut usai bertanya soal keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) ke Presiden Prabowo Subianto.
    “Dewan Pers meminta agar akses liputan wartawan CNN Indonesia yang dicabut segera dipulihkan sehingga yang bersangkutan dapat kembali menjalankan tugas jurnalistiknya di Istana,” kata Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat, lewat siaran pers tertulisnya, Minggu (28/9/2025).
    Tak hanya itu, Dewan Pers meminta pihak Istana diminta memberikan penjelasan mengenai pencabutan kartu identitas wartawan CNN Indonesia tersebut.
    “Biro Pers Istana sebaiknya memberikan penjelasan mengenai pencabutan ID Card wartawan CNN Indonesia agar tidak menghambat pelaksanaan tugas jurnalistik di lingkungan Istana,” ujar Komaruddin
    Perstiwa pencabutan kartu pers sebagai akses meliput di lingkungan Istana Kepresidenan itu terjadi pada Sabtu, 27 September 2025.
    Pemimpin Redaksi CNN Indonesia, Titin Rosmasari, menjelaskan, pencabutan kartu pers Istana itu atas nama jurnalisnya, Diana Valencia (DV).
    “Tepatnya pukul 18.15 WIB, seorang petugas BPMI (Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden) mengambil ID pers Diana di kantor CNN Indonesia,” kata Titin dalam keterangan tertulis yang diterima
    Kompas.com
    , Minggu (28/9/2025).
    Pencabutan kartu pers Istana itu diduga lantaran bertanya topik kasus keracunan Makan Bergizi Gratis kepada Presiden Prabowo Subianto di Lanud Halim Perdanakusuma pada Sabtu, 27 September 2025.
    Diketahui, Prabowo mendarat di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, sekitar pukul 15.40 WIB.
    Kemudian, Kepala Negara menghampiri awak media dan memberi pernyataan mengenai lawatanan ke-4 negara selama tujuh hari, termasuk kehadirannya di Sidang Majelis Umum ke-80 Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).
    Berdasarkan tayangan YouTube Sekretariat Negara, Prabowo meninggalkan awak media usai memberi keterangan pers soal lawatannya. Namun, dia berbalik dan kembali menghampiri awak media saat mendengar ada pertanyaan soal kasus keracunan MBG.
    Saat itu, Prabowo menegaskan, akan langsung memanggil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) dan meyakini bahwa permasalahan MBG bakal bisa segera diselesaikan dengan baik.
    Sementara itu, terkait pencabutan kartu pers tersebut, CNN telah mengajukan surat resmi ke BPMI dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi untuk meminta penjelasan.
    Soal pertanyaan yang diajukan Diana Valencia mengenai keracunan MBG kepada Prabowo, menurut redaksi CNN Indonesia, itu adalah pertanyaan yang perlu diajukan.
    “Pertanyaan jurnalis CNN Indonesia Diana Valencia ke Presiden Prabowo adalah kontekstual dan sangat penting yang menjadi perhatian publik Indonesia belakang ini, yaitu isu MBG,” kata Titin.
    Pencabutan kartu pers sepihak oleh BPMI Sekretariat Presiden itu dikecam oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers.
    “Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers mengecam keputusan Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden mencabut kartu identitas liputan (ID pers) Istana jurnalis CNN Indonesia berinisial DV,” kata Ketua AJI Jakarta, Irsyan Hasyim, dan Direktur LBH Pers, Mustafa Layong, dalam siaran persnya, Minggu.
    AJI dan LBH Pers menegaskan bahwa jurnalis CNN tersebut sedang menjalankan tugasnya saat menyampaikan pertanyaan soal MBG kepada Presiden Prabowo, sehingga sesuai dengan kerja jurnalistik yang diatur di Pasal 6 UU Pers.
    Untuk itu, AJI dan LBH Pers menuntut pihak BPMI Sekretariat Presiden untuk meminta maaf kepada jurnalis CNN Indonesia TV tersebut.
    Tak hanya itu, AJI mengingatkan soal konsekuensi pidana penjara dua tahun dan denda Rp 500 juta terhadap pihak yang menghalang-halangi kerja jurnalistik, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UU Pers.
    “Kasus semacam ini bukan hanya serangan terhadap individu, tapi juga serangan terhadap hak publik untuk mendapatkan informasi. Negara tidak boleh membiarkan peristiwa seperti ini berulang,” kata mereka.
    “AJI Jakarta dan LBH Pers menegaskan bahwa praktik penghambatan kerja jurnalistik hanya akan memperburuk iklim kebebasan pers di Indonesia,” ujar mereka lagi.
    Berikut adalah tiga poin pernyataan AJI dan LBH Pers menanggapi perstiwa pencabutan ID pers Istana tersebut:
    Tuntutan yang sama dilayangkan Forum Pemimpin Redaksi Indonesia atau Forum Pemred. Mereka meminta BPMI Sekretariat Presiden memberikan penjelasan ke publik soal peristiwa pencabutan akses jurnalis CNN untuk meliput di lingkungan Istana Kepresidenan.
    “Forum Pemred menyesalkan kejadian tersebut sekaligus mendorong pihak Istana dalam hal ini BPMI menjelaskan alasan penarikan kartu pers Istana atas nama Diana Valencia jurnalis CNN Indonesia,” kata Ketua Forum Pemred, Retno Pinasti, dan Sekretaris Forum Pemred, Irfan Junaedi, dalam siaran persnya, Minggu.
    “Menghalang-halangi kegiatan jurnalistik di Indonesia diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang- Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang memberikan sanksi pidana bagi setiap orang yang secara sengaja dan melawan hukum menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 UU Pers,” ujarnya lagi.
    Lebih lanjut, Forum Pemred mengimbau semua pihak memedomani UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan menjamin kebebasan pers.
    Tuntutan agar BPMI Sekretariat Presiden memberikan penjelasan juga datang dari Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI).
    Menurut IJTI, pertanyaan soal keracunan MBG yang diajukan jurnalis CNN DV kepada Prabowo sesuai dengan kode etik jurnalistik dan sesuai kepentingan publik.
    “IJTI meminta penjelasan kepada Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden atas peristiwa ini,” kata IJTI, Minggu.
    “IJTI mengingatkan bahwa Pasal 18 ayat (1) UU Pers No. 40 Tahun 1999 menyebutkan: ‘Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan yang melawan hukum yang menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00′,” ujar IJTI lagi.
    Ditanyakan mengenai pencabutan sepihak kartu pers jurnalis CNN tersebut, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, akan mencari solusi terbaik.
    “Ya kita cari jalan keluar terbaiklah,” kata Prasetyo di sekitar Rumah Kertanegara, Jakarta, Minggu malam.
    Prasetyo mengatakan, pihaknya sudah meminta agar BPMI Sekretaris Presiden menjalin komunikasi sehingga masalah pencabutan tersebut dapat diselesaikan dengan baik.
    “Jadi, besok kami sudah menyampaikan kepada biro pers untuk coba dikomunikasikan agar ada jalan keluar terbaik. Kita bangun komunikasi bersama lah,” ujarnya.
    Prasetyo mengatakan, kasus pencabutan kartu pers tersebut menjadi atensi khusus dari dirinya.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Politik, dari Istana cabut ID pers liputan hingga soal MBG

    Politik, dari Istana cabut ID pers liputan hingga soal MBG

    Jakarta (ANTARA) – Beberapa peristiwa di bidang politik terjadi di sepanjang Minggu (29/9), dari mulai pencabutan ID pers oleh Biro Pers Istana Negara hingga arahan Presiden Prabowo Subianto tentang Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Berikut rangkuman berita politik dari ANTARA

    1. Mensesneg minta Biro Pers cari jalan keluar soal pencabutan ID liputan

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi telah menyampaikan kepada Biro Pers Sekretariat Presiden untuk mencari jalan keluar terkait keputusan mencabut kartu identitas pers untuk peliputan di Istana milik jurnalis CNN Indonesia pada Sabtu (27/9).

    Pernyataan Pras, sapaan akrabnya, itu berkaitan dengan pencabutan kartu identitas pers milik jurnalis CNN Indonesia bernama Diana Valencia, yang diduga mengajukan pertanyaan di luar konteks saat Presiden Prabowo Subianto kembali dari lawatan kenegaraan di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Sabtu (27/9).

    Baca di sini

    2. Dewan Pers minta Istana pulihkan akses liputan wartawan CNN Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Dewan Pers meminta Istana atau Biro Pers, Media, dan informasi Sekretariat Presiden (BPMI Setpres) untuk memulihkan akses liputan seorang wartawan CNN Indonesia.

    “Dewan Pers meminta agar akses liputan wartawan CNN Indonesia yang dicabut segera dipulihkan, sehingga yang bersangkutan dapat kembali menjalankan tugas jurnalistiknya di Istana,” ujar Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

    Baca di sini

    3. PWI Pusat dorong BPMI Setpres klarifikasi pencabutan kartu liputan

    Jakarta (ANTARA) – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat mendorong Biro Pers, Media, dan informasi Sekretariat Presiden (BPMI Setpres) untuk memberikan klarifikasi mengenai pencabutan kartu liputan istana yang dialami seorang wartawan CNN Indonesia.

    Selain itu, PWI Pusat mendorong BPMI Setpres untuk membuka ruang dialog dengan insan pers setelah kejadian tersebut.

    Baca di sini

    4. Rommy tegaskan Agus Suparmanto terpilih jadi Ketum PPP 2025–2030

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Tim Formatur sekaligus mantan Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Romahurmuziy atau akrab disapa Rommy menegaskan mantan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto terpilih menjadi Ketua Umum PPP periode 2025-2030.

    “Kami perlu menegaskan Muktamar ke-10 PPP tahun 2025 telah usai, dan telah terpilih Agus Suparmanto bersama 12 orang formatur yang mewakili Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Pimpinan Wilayah PPP seluruh Indonesia yang akan mulai bekerja mulai malam ini,” ujar Rommy di kawasan Ancol, Jakarta, Minggu.

    Baca di sini

    5. Prabowo langsung beri arahan teknis dan detail soal MBG ke SPPG

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto langsung memberikan arahan-arahan yang bersifat teknis dan detail kepada satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) setelah adanya insiden keracunan makan bergizi gratis (MBG) yang jumlah penerima terdampak mencapai 5.000 lebih anak-anak.

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, saat ditemui di sekitar kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta, Minggu malam, menjelaskan rapat mengenai MBG langsung digelar oleh Presiden Prabowo pada Sabtu (27/9) malam beberapa jam setelah Presiden tiba di Jakarta.

    Baca di sini

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mensesneg minta Biro Pers cari jalan keluar soal pencabutan ID liputan

    Mensesneg minta Biro Pers cari jalan keluar soal pencabutan ID liputan

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi telah menyampaikan kepada Biro Pers Sekretariat Presiden untuk mencari jalan keluar terkait keputusan mencabut kartu identitas pers untuk peliputan di Istana milik jurnalis CNN Indonesia pada Sabtu (27/9).

    Pernyataan Pras, sapaan akrabnya, itu berkaitan dengan pencabutan kartu identitas pers milik jurnalis CNN Indonesia bernama Diana Valencia, yang diduga mengajukan pertanyaan di luar konteks saat Presiden Prabowo Subianto kembali dari lawatan kenegaraan di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Sabtu (27/9).

    “Ya kita cari jalan keluar terbaik lah. Jadi besok kami sudah menyampaikan kepada Biro Pers untuk coba dikomunikasi dan cari jalan keluar terbaik. Kita bangun komunikasi bersama lah,” kata Pras usai menghadiri rapat dipimpin Presiden Prabowo Subianto di kediaman Kertanegara, Jakarta Selatan, Minggu malam.

    Pras menjelaskan bahwa pihaknya bersama Biro Pers Sekretariat Presiden akan membangun komunikasi dan mencari jalan keluar terbaik dengan pihak CNN Indonesia.

    Rencananya, pertemuan antara pihak Biro Pers dan CNN Indonesia akan berlangsung pada Senin (29/9) mendatang.

    Saat ditanya lebih lanjut terkait adakah atensi dari Presiden Prabowo, Pras menekankan bahwa kejadian tersebut cukup diketahui olehnya.

    Dalam kesempatan sebelumnya secara terpisah, Pemimpin Redaksi CNN Indonesia TV, Titin Rosmasari, dalam pernyataan perusahaan di Jakarta hari ini mengonfirmasi terjadinya pencabutan kartu identitas pers Istana atas nama jurnalis Diana Valencia.

    Menurut Titin, kejadian berlangsung pada Sabtu (27/9) sekitar pukul 19.15 WIB, ketika seorang petugas Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden mengambil langsung ID pers tersebut di kantor CNN Indonesia.

    Titin menyatakan pihaknya terkejut atas tindakan tersebut dan mempertanyakan dasar pencabutan ID pers tanpa penjelasan resmi.

    CNN Indonesia telah mengirimkan surat kepada BPMI dan Menteri Sekretaris Negara untuk meminta klarifikasi atas keputusan itu. “Kami tentu mempertanyakan alasan pencabutan ID Pers tersebut,” ujarnya dalam keterangan itu.

    Ia menegaskan bahwa pertanyaan yang diajukan Diana Valencia kepada Presiden Prabowo terkait program MBG bersifat kontekstual dan menjadi perhatian publik.

    CNN Indonesia pun dijadwalkan mengadakan pertemuan dengan BPMI pada Senin (29/9) pagi untuk menindaklanjuti surat permintaan klarifikasi tersebut.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: M Razi Rahman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dewan Pers hingga Forum Pemred Protes Soal Pencabutan ID Wartawan CNN oleh Istana

    Dewan Pers hingga Forum Pemred Protes Soal Pencabutan ID Wartawan CNN oleh Istana

    Bisnis.com, JAKARTA – Dewan Pers meminta Biro Pers, Media, dan informasi Sekretariat Presiden (BPMI Setpres) untuk memulihkan akses liputan seorang wartawan CNN Indonesia.

    Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat mengingatkan semua pihak untuk menjunjung tinggi pelaksanaan kemerdekaan pers yang dijalankan oleh wartawan/jurnalis di mana pun bertugas.

    Dewan Pers meminta Biro Pers Istana memberikan penjelasan mengenai pencabutan ID Card wartawan CNN Indonesia agar tidak menghambat pelaksanaan tugas jurnalistik di lingkungan Istana.

    “Dewan Pers meminta agar akses liputan wartawan CNN Indonesia yang dicabut segera dipulihkan sehingga yang bersangkutan dapat kembali menjalankan tugas jurnalistiknya di Istana,” ujar Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat dalam keterangan resmi, Minggu (28/9/2025). 

    Selain itu, Dewan Pers menyerukan kepada semua pihak untuk menghormati tugas dan fungsi pers yang mengemban amanah publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

    “Dewan Pers mengharapkan agar kasus ini maupun kasus serupa tidak terulang di masa mendatang demi terjaganya iklim kebebasan pers di Indonesia,” katanya.

    Sebelumnya, wartawan CNN Indonesia TV dalam sesi wawancara cegat bertanya kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai program Makan Bergizi Gratis.

    “Soal Makan Bergizi Gratis ada instruksi khusus nggak, Pak?” tanya wartawan tersebut kepada Presiden Prabowo di Pangkalan Udara TNI Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu (27/9).

    Presiden Prabowo lantas menjawab pertanyaan tersebut dengan mengatakan akan memanggil Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana.

    Pemimpin Redaksi CNN Indonesia Titin Rosmasari dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, membenarkan BPMI Setpres telah mengambil kembali kartu liputan istana milik wartawannya.

    Terpisah, Forum Pemred mendorong pihak Istana memberi penjelasan terbuka atas kejadian ini.

    “Negara wajib memastikan tidak ada hambatan terhadap kerja jurnalistik, sebagaimana dijamin oleh UU Pers No. 40/1999. Kebebasan pers adalah pilar demokrasi yang harus dilindungi,” tulis pernyataan sikap Forum Pemred.

    Forum Pemred mendukung langkah CNN Indonesia meminta klarifikasi resmi dan mengajak semua pihak mengutamakan dialog profesional demi menjaga kemerdekaan pers di Indonesia.

  • Dewan Pers minta Istana pulihkan akses liputan wartawan CNN Indonesia

    Dewan Pers minta Istana pulihkan akses liputan wartawan CNN Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Dewan Pers meminta Istana atau Biro Pers, Media, dan informasi Sekretariat Presiden (BPMI Setpres) untuk memulihkan akses liputan seorang wartawan CNN Indonesia.

    “Dewan Pers meminta agar akses liputan wartawan CNN Indonesia yang dicabut segera dipulihkan, sehingga yang bersangkutan dapat kembali menjalankan tugas jurnalistiknya di Istana,” ujar Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

    Selain itu, dia mengatakan BPMI Setpres untuk dapat memberikan penjelasan mengenai pencabutan kartu liputan istana milik wartawan tersebut agar tidak menghambat pelaksanaan tugas jurnalistik di lingkungan istana.

    “Dewan Pers menyerukan kepada semua pihak untuk menghormati tugas dan fungsi pers yang mengemban amanah publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers,” katanya.

    Sementara itu, dia berharap kejadian seperti yang dialami wartawan CNN Indonesia tersebut untuk tidak terulang di masa mendatang demi menjaga iklim kebebasan pers di Indonesia.

    Sebelumnya, seorang wartawan CNN Indonesia TV dalam sesi wawancara cegat bertanya kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai program Makan Bergizi Gratis

    “Soal Makan Bergizi Gratis ada instruksi khusus enggak, Pak?” tanya wartawan tersebut kepada Presiden Prabowo di Pangkalan Udara TNI Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu (27/9).

    Presiden Prabowo lantas menjawab pertanyaan tersebut dengan mengatakan akan memanggil Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana.

    Setelah itu, beredar tangkapan layar wartawan tersebut di media sosial, yang mengatakan dirinya sudah bukan wartawan istana karena kartu liputan istana miliknya sudah diambil BPMI Setpres.

    Pemimpin Redaksi CNN Indonesia Titin Rosmasari dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, membenarkan BPMI Setpres telah mengambil kembali kartu liputan istana milik wartawannya.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.