Mendagri Tito Sebut Mualem Tak Tahu soal Surat Bantuan ke PBB
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut, Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) sama sekali tidak mengetahui soal surat permohonan bantuan ke dua lembaga PBB, yakni UNDP dan UNICEF.
Tito menjelaskan, ternyata, staf
Mualem
yang mengirim surat ke
PBB
, dengan berbekal tanda tangan elektronik milik Mualem. Ia mengakui keberadaan surat tersebut, yang mana ditembuskan ke Kemendagri juga.
“Berkaitan dengan surat yang tadi disampaikan oleh Gubernur
Aceh
, kami sudah mengecek yang
UNDP
dan
UNICEF
, berkomunikasi dengan pemerintah Aceh bahwa surat itu sudah kami baca dan juga ada tembusan ke Kemendagri,” ujar Tito dalam jumpa pers di Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (19/12/2025).
“Surat itu ditandatangani barcode, jadi tanda tangan (ttd) elektronik. Dan Pak Gubernur, Pak Muzakir Manaf ini menyatakan di media bahwa beliau tidak mengetahui itu. Jadi staf yang menyampaikan surat tersebut, kami cek sepertinya sekda yang mengirim karena adanya tawaran,” sambungnya.
Meski begitu, Tito tetap mengecek bantuan berupa apa yang bisa diberikan UNDP dan UNICEF kepada korban banjir dan longsor di Aceh.
Dia membeberkan, yang paling memungkinkan saat ini adalah bantuan konseling.
“Yang paling mungkin kalau tidak diterapkan dalam status bencana nasional adalah konseling, terutama untuk anak-anak dan wanita. Nah ini yang akan kita bicarakan dalam bentuk konseling yang bentuknya seperti apa, sebanyak apa, sebesar apa. Itu yang akan kita pertimbangkan,” imbuh Tito.
Sebelumnya,
Gubernur Aceh Muzakir Manaf
alias Mualem memberikan klarifikasi terkait beredarnya surat permintaan bantuan kepada dua lembaga internasional di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Kabar mengenai Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh yang meminta bantuan tersebut telah beredar sejak Senin (15/12/2025).
Surat dimaksud ditujukan kepada United Nations Development Programme (UNDP) dan United Nations Children’s Fund (UNICEF).
Melalui surat itu, Pemprov Aceh berharap UNDP dan UNICEF dapat membantu penanganan bencana banjir bandang dan tanah longsor di Aceh.
Mualem mengaku tidak mengetahui surat permintaan bantuan kepada UNDP dan UNICEF terkait penanganan banjir bandang dan tanah longsor di daerahnya.
Ia menjelaskan bahwa maksud surat tersebut sebenarnya keliru. Surat sebenarnya ditujukan kepada lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Aceh, bukan PBB.
“Saya tidak tahu apa-apa, sebenarnya keliru, bukan ke PBB, kepada LSM yang ada di Aceh,” ujar Mualem di Banda Aceh, dikutip dari Antara, Selasa (16/12/2025).
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Tempat Fasum: Halim Perdanakusuma
-
/data/photo/2025/12/16/694162d27ea8b.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Mendagri Tito Sebut Mualem Tak Tahu soal Surat Bantuan ke PBB
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5441889/original/058278100_1765520069-7.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Kalau Warga Ingin Manfaatkan Kayu Gelondongan Bekas Banjir, Koordinasi ke Pemerintah
Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah mengizinkan masyarakat memanfaatkan kayu gelondongan bekas banjir Sumatera. Namun, warga yang ingin memanfaatkan kayu-kayu itu harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat.
Pernyataan itu disampaikan Mensesneg Prasetyo Hadi, dalam konferensi pers pemulihan situasi pasca-bencana di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (19/12/2025).
“Jadi, kalau masyarakat ingin memanfaatkan, tentunya dikoordinasikan dengan pemerintahan terkait di setiap jenjangnya,” ujarnya.
Belakangan beredar di media sosial, warga yang memanfaatkan kayu gelondongan bekas banjir. Warga terlihat menggergaji kayu.
Pemerintah telah menyiapkan payung regulasi terkait pemanfaatan kayu gelondongan terbawa banjir Sumatera untuk mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di tiga provinsi terdampak.
“Beberapa hari setelah kejadian bencana di tiga provinsi, Kementerian Kehutanan telah membuat surat edaran yang ditujukan kepada seluruh pemerintah provinsi maupun pemkab/pemkot berkenaaan dengan pemanfaatan kayu-kayu,” katanya.
Mensesneg menegaskan, aturan tersebut disusun untuk memastikan pemanfaatan sumber daya alam berjalan tertib, terkoordinasi, dan sesuai ketentuan.
Surat edaran itu mengatur mekanisme pemanfaatan kayu yang dapat digunakan untuk kepentingan rehabilitasi, termasuk pembangunan hunian sementara dan hunian tetap bagi masyarakat terdampak.
Menurut dia, regulasi tersebut telah disosialisasikan kepada pemerintah daerah di semua tingkatan agar pelaksanaannya berjalan selaras di lapangan.
-

Seskab Teddy Jawab Anggapan Pemerintah Lambat Tangani Bencana Sumatera
Jakarta –
Seskab Teddy Indra Wijaya menjawab anggapan pemerintah lambat menangani bencana Sumatera. Teddy mengatakan pemerintah sudah bekerja sejak bencana pertama kali dilaporkan.
Teddy awalnya menjelaskan bahwa Kepala BNPB Suharyanto sudah berada di Sumatera sejak awal bencana, berangkat dari Lumajang, Jawa Timur. Suharyanto dari Lumajang karena di wilayah tersebut juga terjadi bencana.
“Jadi, yang pertama mengenai anggapan bahwa pemerintah itu lambat. Saya mau cerita begini,” kata Teddy di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (19/12/2025).
Setelah menerima laporan bencana banjir dan longsor di Sumatera, pemerintah mengerahkan personel TNI, Polri, BNPB, hingga BPBD untuk menuju lokasi bencana. Personel awal dikerahkan untuk evakuasi warga terdampak hingga penanganan awal bencana.
Presiden Prabowo Subianto, kata Teddy, juga langsung menelepon kepala daerah di Sumatera usai menerima laporan adanya bencana. Prabowo menelepon kepala daerah untuk memastikan kondisi lapangan dan koordinasi penanganan.
Dalam beberapa hari awal penanganan bencana, pemerintah juga mengerahkan pesawat hingga helikopter untuk penanganan bencana di Sumatera. Pesawat dan helikopter yang berada di Jawa dan Sumatera dikerahkan ke lokasi, total diperkirakan berjumlah 80 unit.
“Kemudian di tanggal 27 itu juga, beberapa heli sampailah ke Bandar Aceh. Angkat genset PLN, angkat logistik. Sama, tidak ada media di situ. Tidak ada kamera di situ,” ucap Teddy.
Teddy menegaskan pemerintah sudah bekerja menangani bencana Sumatera sejak awal laporan diterima. Semua unsur, bergerak menangani bencana Sumatera.
“Jadi itu semuanya sejak hari pertama, saya pastikan sudah berjuang keras, secepat mungkin di sana. Dan sampai sekarang, totalnya mungkin lebih dari 80 helikopter, pesawat, TNI, Polri, Basarnas, polisi, gabungan swasta, dibantu rekan-rekan semuanya,” imbuhnya.
(rfs/gbr)
-
/data/photo/2025/12/18/6943e6782ea53.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Bantuan Prabowo ke Pemda Terdampak Banjir Sumatera Sudah Cair, Total Rp 268 Miliar
Bantuan Prabowo ke Pemda Terdampak Banjir Sumatera Sudah Cair, Total Rp 268 Miliar
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melaporkan bahwa bantuan berupa anggaran belanja tidak terduga untuk pemerintah provinsi (pemprov) dan pemerintah daerah (pemda) yang terdampak banjir-longsor di Sumatera sudah cair.
Tito memastikan 52 kabupaten/kota dan 3 provinsi telah menerima
bantuan anggaran
tersebut, yang totalnya mencapai Rp 268 miliar.
“Anggaran belanja tidak terduga untuk 52 kabupaten/kota dan provinsi dari Bapak Presiden sebagai tambahan sebanyak Rp 268 miliar. Kami cek sudah diterima semua oleh 3 provinsi, masing-masing Rp 20 miliar, kabupaten/kota Rp 4 miliar, 52 kabupaten/kota,” ujar Tito dalam jumpa pers di Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (19/12/2025).
Tito menyebut anggaran tersebut akan digunakan oleh daerah masing-masing sesuai arahan yang telah disampaikan.
Tito lantas berterima kasih kepada Prabowo hingga Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa karena telah bekerja cepat.
“Untuk itu kami ucapkan terima kasih banyak Bapak Presiden, Bapak Mensesneg, dan Pak Menseskab yang bekerja sangat cepat, serta Menteri Keuangan,” imbuhnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -

Anti Basa Basi, Mentan Amran Borong 40 Ton Cabai Bantu Petani Aceh, Diangkut Hercules ke Jakarta
FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memborong 40 ton cabai petani dari sejumlah sentra di Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah.
Amran menyebut langkah sebagai upaya menjaga kelancaran distribusi dan melindungi penghasilan petani di tengah kondisi pascabencana banjir dan tanah longsor Sumatera.
Ia menerangkan sebanyak 15 ton dikirim langsung ke Jakarta menggunakan pesawat Hercules milik TNI Angkatan Udara. Sebagiannya diturunkan di Medan dan dikirim ke daerah lainnya.
Pengiriman dilakukan dari Bandara Rembele menuju Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta.
Mentan Amran Sulaiman menegaskan bahwa langkah penyerapan ini merupakan bentuk kehadiran negara agar petani tidak terlalu rugi akibat bencana dan hasil panen mereka tetap terserap pasar.
“Pesan saya satu. Jangan merugikan petani kita. Kalau perlu, naikkan harganya. Supaya petani untung. Yang penting, jangan rugi,” tutur Mentan Amran kepada wartawan di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (17/12/2025).
Amran mengungkapkan, langkah ini merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden Prabowo Subianto agar setiap pesawat Hercules dan helikopter yang mengangkut bantuan logistik ke Bandara Rembele tidak kembali dalam kondisi kosong, melainkan dimanfaatkan untuk mengangkut hasil panen petani.
“Ini pesawat bolak-balik ke Aceh, angkut bantuan dari pemerintah, maupun bantuan dari saudara-saudara kita. Jadi pulangnya kosong,” ucapnya.
Untuk penyaluran cabai di Jakarta, Kementan berkoordinasi dengan pedagang cabai di Pusat Informasi Pasar Kramat Jati (PIKJ).
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5433763/original/095805000_1764895138-Mendagri_Tito_Karnavian.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5442881/original/092337700_1765604286-Menko_PMK.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)


