Tempat Fasum: Halim Perdanakusuma

  • Mendagri Tito Sebut Mualem Tak Tahu soal Surat Bantuan ke PBB

    Mendagri Tito Sebut Mualem Tak Tahu soal Surat Bantuan ke PBB

    Mendagri Tito Sebut Mualem Tak Tahu soal Surat Bantuan ke PBB
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut, Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) sama sekali tidak mengetahui soal surat permohonan bantuan ke dua lembaga PBB, yakni UNDP dan UNICEF.
    Tito menjelaskan, ternyata, staf
    Mualem
    yang mengirim surat ke
    PBB
    , dengan berbekal tanda tangan elektronik milik Mualem. Ia mengakui keberadaan surat tersebut, yang mana ditembuskan ke Kemendagri juga.
    “Berkaitan dengan surat yang tadi disampaikan oleh Gubernur
    Aceh
    , kami sudah mengecek yang
    UNDP
    dan
    UNICEF
    , berkomunikasi dengan pemerintah Aceh bahwa surat itu sudah kami baca dan juga ada tembusan ke Kemendagri,” ujar Tito dalam jumpa pers di Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (19/12/2025).
    “Surat itu ditandatangani barcode, jadi tanda tangan (ttd) elektronik. Dan Pak Gubernur, Pak Muzakir Manaf ini menyatakan di media bahwa beliau tidak mengetahui itu. Jadi staf yang menyampaikan surat tersebut, kami cek sepertinya sekda yang mengirim karena adanya tawaran,” sambungnya.
    Meski begitu, Tito tetap mengecek bantuan berupa apa yang bisa diberikan UNDP dan UNICEF kepada korban banjir dan longsor di Aceh.
    Dia membeberkan, yang paling memungkinkan saat ini adalah bantuan konseling.
    “Yang paling mungkin kalau tidak diterapkan dalam status bencana nasional adalah konseling, terutama untuk anak-anak dan wanita. Nah ini yang akan kita bicarakan dalam bentuk konseling yang bentuknya seperti apa, sebanyak apa, sebesar apa. Itu yang akan kita pertimbangkan,” imbuh Tito.
    Sebelumnya,
    Gubernur Aceh Muzakir Manaf
    alias Mualem memberikan klarifikasi terkait beredarnya surat permintaan bantuan kepada dua lembaga internasional di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
    Kabar mengenai Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh yang meminta bantuan tersebut telah beredar sejak Senin (15/12/2025).
    Surat dimaksud ditujukan kepada United Nations Development Programme (UNDP) dan United Nations Children’s Fund (UNICEF).
    Melalui surat itu, Pemprov Aceh berharap UNDP dan UNICEF dapat membantu penanganan bencana banjir bandang dan tanah longsor di Aceh.
    Mualem mengaku tidak mengetahui surat permintaan bantuan kepada UNDP dan UNICEF terkait penanganan banjir bandang dan tanah longsor di daerahnya.
    Ia menjelaskan bahwa maksud surat tersebut sebenarnya keliru. Surat sebenarnya ditujukan kepada lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Aceh, bukan PBB.
    “Saya tidak tahu apa-apa, sebenarnya keliru, bukan ke PBB, kepada LSM yang ada di Aceh,” ujar Mualem di Banda Aceh, dikutip dari Antara, Selasa (16/12/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Warga Aceh Kibarkan Bendera Putih, Mendagri Tito Minta Maaf dan Akui Ada Kendala Tangani Bencana

    Warga Aceh Kibarkan Bendera Putih, Mendagri Tito Minta Maaf dan Akui Ada Kendala Tangani Bencana

    Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menambah jumlah personelnya ke daerah lokasi terdampak bencana banjir di Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar). Nantinya, para prajurit TNI akan membantu proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di daerah-daerah terdampak.

    Mulai dari, pemasangan jembatan bailey, pembangunan hunian sementara dan tetap, pembersihan lumpur dan kayu, hingga distribusi logistik. Agus menyebut saat ini jumlah personel TNI yang sudah ada di daerah bencana mencapai 36.636, sebelum ada penambahan.

    “Saya laporkan pelibatan personel TNI yang sudah existing sekarang jumlah 36.636 orang dan akan ada penambahan personel, yaitu dalam tahap rekonstruksi, rehabilitasi nanti dari batalyon zeni dan yontap dan Nakes,” kata Agus dalam konferensi pers perkembangan penanganan bencana Sumatra di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta, Jumat (19/12/2025).

    “Yaitu akan membantu pemasangan jembatan bailey, kemudian pembuatan perumahan sementara dan perumahan tetap, kemudian pembersihan lumpur dan kayu, kemudian normalisasi jalan, dan melanjutkan distribusi logistik,” sambungnya.

    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melaporkan bahwa personel Polri yang berada di lokasi bencana saat ini mencapai 11.625 orang. Dia menuturkan 239 personel Polri tambahan saat ini sedang dalam perjalanan ke lokasi-lokasi bencana dan diperkirakan sampai pada 23 Desember 2025.

    “Saat ini ada 239 personel yang saat ini sedang dalam perjalanan, estimasi akan tiba di tanggal 23 Desember. Ini penambahan sebagai personel yang tentunya nanti akan kita tugasi untuk melakukan tugas-tugas lanjutan yang akan diperintahkan,” jelas Listyo.

    Menurut dia, personel tambahan ini ditugaskan untuk mendukung program-program penanganan bencana, salah satunya dengan pembangunan hunian untuk warga terdampak. Polri juga menyiapkan 1.000 personel untuk Natal-Tahun Baru (Nataru) yang dapat diperbantukan ke wilayah bencana Sumatra.

    “Jika diperlukan kekuatan ini bisa kami dorong untuk membantu wilayah bencana Sumatera pasca Operasi Nataru. Kemudian ada 7.269 relawan yang kami rekrut yang saat ini juga kami dorong ke Sumbar, Aceh, dan Sumut,” pungkas Listyo.

  • Kalau Warga Ingin Manfaatkan Kayu Gelondongan Bekas Banjir, Koordinasi ke Pemerintah

    Kalau Warga Ingin Manfaatkan Kayu Gelondongan Bekas Banjir, Koordinasi ke Pemerintah

    Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah mengizinkan masyarakat memanfaatkan kayu gelondongan bekas banjir Sumatera. Namun, warga yang ingin memanfaatkan kayu-kayu itu harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat.

    Pernyataan itu disampaikan Mensesneg Prasetyo Hadi, dalam konferensi pers pemulihan situasi pasca-bencana di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (19/12/2025).

    “Jadi, kalau masyarakat ingin memanfaatkan, tentunya dikoordinasikan dengan pemerintahan terkait di setiap jenjangnya,” ujarnya.

    Belakangan beredar di media sosial, warga yang memanfaatkan kayu gelondongan bekas banjir. Warga terlihat menggergaji kayu.

    Pemerintah telah menyiapkan payung regulasi terkait pemanfaatan kayu gelondongan terbawa banjir Sumatera untuk mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di tiga provinsi terdampak.

    “Beberapa hari setelah kejadian bencana di tiga provinsi, Kementerian Kehutanan telah membuat surat edaran yang ditujukan kepada seluruh pemerintah provinsi maupun pemkab/pemkot berkenaaan dengan pemanfaatan kayu-kayu,” katanya.

    Mensesneg menegaskan, aturan tersebut disusun untuk memastikan pemanfaatan sumber daya alam berjalan tertib, terkoordinasi, dan sesuai ketentuan.

    Surat edaran itu mengatur mekanisme pemanfaatan kayu yang dapat digunakan untuk kepentingan rehabilitasi, termasuk pembangunan hunian sementara dan hunian tetap bagi masyarakat terdampak.

    Menurut dia, regulasi tersebut telah disosialisasikan kepada pemerintah daerah di semua tingkatan agar pelaksanaannya berjalan selaras di lapangan.

  • Seskab Teddy Jawab Anggapan Pemerintah Lambat Tangani Bencana Sumatera

    Seskab Teddy Jawab Anggapan Pemerintah Lambat Tangani Bencana Sumatera

    Jakarta

    Seskab Teddy Indra Wijaya menjawab anggapan pemerintah lambat menangani bencana Sumatera. Teddy mengatakan pemerintah sudah bekerja sejak bencana pertama kali dilaporkan.

    Teddy awalnya menjelaskan bahwa Kepala BNPB Suharyanto sudah berada di Sumatera sejak awal bencana, berangkat dari Lumajang, Jawa Timur. Suharyanto dari Lumajang karena di wilayah tersebut juga terjadi bencana.

    “Jadi, yang pertama mengenai anggapan bahwa pemerintah itu lambat. Saya mau cerita begini,” kata Teddy di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (19/12/2025).

    Setelah menerima laporan bencana banjir dan longsor di Sumatera, pemerintah mengerahkan personel TNI, Polri, BNPB, hingga BPBD untuk menuju lokasi bencana. Personel awal dikerahkan untuk evakuasi warga terdampak hingga penanganan awal bencana.

    Presiden Prabowo Subianto, kata Teddy, juga langsung menelepon kepala daerah di Sumatera usai menerima laporan adanya bencana. Prabowo menelepon kepala daerah untuk memastikan kondisi lapangan dan koordinasi penanganan.

    Dalam beberapa hari awal penanganan bencana, pemerintah juga mengerahkan pesawat hingga helikopter untuk penanganan bencana di Sumatera. Pesawat dan helikopter yang berada di Jawa dan Sumatera dikerahkan ke lokasi, total diperkirakan berjumlah 80 unit.

    “Kemudian di tanggal 27 itu juga, beberapa heli sampailah ke Bandar Aceh. Angkat genset PLN, angkat logistik. Sama, tidak ada media di situ. Tidak ada kamera di situ,” ucap Teddy.

    Teddy menegaskan pemerintah sudah bekerja menangani bencana Sumatera sejak awal laporan diterima. Semua unsur, bergerak menangani bencana Sumatera.

    “Jadi itu semuanya sejak hari pertama, saya pastikan sudah berjuang keras, secepat mungkin di sana. Dan sampai sekarang, totalnya mungkin lebih dari 80 helikopter, pesawat, TNI, Polri, Basarnas, polisi, gabungan swasta, dibantu rekan-rekan semuanya,” imbuhnya.

    (rfs/gbr)

  • Mayoritas Jalan Nasional-Provinsi di Daerah Terdampak Banjir Kembali Terhubung

    Mayoritas Jalan Nasional-Provinsi di Daerah Terdampak Banjir Kembali Terhubung

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Pembangumam Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyampaikan sebagian besar jalan nasional dan provinsi di Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar) yang rusak akibat banjir, sudah mulai terhubung. Namun, beberapa akses jalan masih beroperasi secara terbatas.

    “Pada sektor akses transportasi, mayoritas ruas jalan nasional dan provinsi secara bertahap telah kembali terhubung, meskipun sebagian masih beroperasi secara terbatas dan memerlukan kewaspadaan bagi para penggunanya,” jelas Pratikno dalam konferensi pers perkembangan penanganan bencana Sumatra di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta, Jumat (19/12/2025).

    Dia mengatakan sejumlah ruas strategis di Aceh yang sudah terhubung dan dapat dilalui masyarakat yakni, jalan Lhokseumawe-Langsa, Langsa-Kuala Simpang, Kuala Simpang-batas Sumatera, jalan KKA yang menghubungkan Kabupaten Bener Meriah dan Takengon

    Kemudian, jembatan Awe di Awe Goutah dan Teupin Reudup, akses jalan Aceh Tenggara-Gayo Lues, jalur Banda Aceh-Aceh Tengah melalui Blangkejeren. Pratikno memastikan pemerintah terus memperbaiki akses jalan rusak untuk mobilitas masyarakat.

    “Terus dilakukan perbaikan untuk meningkatkan kelancaran lalu lintas,” ujarnya.

    Sementara itu, jalan utama di Sumut seperti, Padan Sidempuan, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, dan Tapanuli Tengah sebagian besar telah pulih. Kendati begitu, Pratikno mengakui masih terdapat beberapa titik longsor, jalan ambles, dan penggunaan jembatan-jembatan darurat yang membutuhkan kewaspadaan ekstra dari masyarakat.

    “Upaya pembersihan dan perbaikan terus dilakukan dengan dukungan alat berat dan pendirian jembatan-jembatan bailey,” kata Pratikno.

     

  • Jawaban Mendagri Tito Karnavian soal Pengibaran Bendera Putih di Aceh

    Jawaban Mendagri Tito Karnavian soal Pengibaran Bendera Putih di Aceh

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian menanggapi pengibaran bendera putih di Aceh. Menurutnya pengibaran tersebut bentuk aspirasi masyarakat atas terjadinya bencana.

    Hal itu disampaikan saat konferensi pers tanggap bencana Sumatra di Posko Terpadu Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (19/12/2025). Tito mengatakan bahwa pemerintah mendengar setiap kritik dari masyarakat.

    “Menurut kami wujud aspirasi warga dalam menghadapi situasi bencana yang dialami. Kami mendengar, pemerintah mendengar, memahami berbagai kritik masukan dan sikap masyarakat dan upaya pemerintah Indonesia dalam penanganan bencana di Sumatra,” kata Tito.

    Dia memahami bahwa kondisi pemerintah masih memiliki kekurangan dalam menangani peristiwa alam yang telah menelan lebih dari 1.000 korban jiwa.

    “Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terus membantu masyarakat Indonesia atas urunan tangan dan usaha gotong royong yang dilakukan,” ucapnya.

    Diberitakan sebelumnya, sejumlah warga mengibarkan bendera putih di depan rumah mereka yang rusak akibat bencana hidrometeorologi di Desa Lawet, Kecamatan Pante Ceureumen, Aceh Barat, Aceh

    Pengibaran bendera putih tersebut dilakukan sebagai bentuk protes dan seruan masyarakat kepada pemerintah pusat agar menetapkan bencana yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra sebagai bencana nasional. 

    Warga menilai penetapan status tersebut diperlukan untuk mempercepat penanganan bencana secara lebih maksimal.

    Masyarakat berharap dengan ditetapkannya status bencana nasional, bantuan dari negara-negara internasional dapat segera masuk guna mempercepat proses evakuasi, pemulihan infrastruktur, serta pemenuhan kebutuhan dasar para korban bencana.

    Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merilis data korban jiwa menjadi 1.068, hilang 190 orang, dan 537.185 jiwa pengungsi per Kamis (18/12/2025).

    Kepada Pusdatin BNPB Abdul Muhari mengatakan terdapat penambahan 9 korban jiwa, di mana hari sebelumnya Rabu (17/12/2025), korban jiwa sebanyak 1.059. Penambahan korban jiwa ditemukan di beberapa titik lokasi bencana.

    “3 di Aceh Utara, 2 di Aceh Timur, 1 di Tapanuli Selatan, 1 Langkat, 1 di Agam, dan 1 di Pariaman,” kata Abdul dalam konferensi pers, dikutip dari akun YouTube @BNPB Indonesia.

    Dari data yang dipaparkan, operasi SAR masih terus berlangsung di sejumlah titik dan sedangkan di 4 sektor di Sumatra Utara akan berakhir pada 22 Desember 2025. 

  • TNI Bangun 32 Jembatan Bailey, Terjunkan 36.636 Personel untuk Evakuasi Banjir Sumatra

    TNI Bangun 32 Jembatan Bailey, Terjunkan 36.636 Personel untuk Evakuasi Banjir Sumatra

    Bisnis.com, JAKARTA — Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal Agus Subiyanto melaporkan perkembangan tindakan yang telah dilakukan oleh anggota TNI untuk membantu pemulihan bencana banjir di Aceh dan Sumatra. 

    Salah satunya, yaitu pemasangan jembatan bailey sebagai bagian dari upaya pemulihan infrastruktur pascabencana di wilayah Sumatra. Dia melaporkan sebanyak 32 unit jembatan bailey telah disiapkan dan didistribusikan di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

    Hal tersebut disampaikan Agus saat menghadiri Konferensi Pers Perkembangan Penanggulangan Bencana Sumatra di Posko Terpadu Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (19/12/2025).

    “Selanjutnya, penyiapan dan pemasangan jembatan bailey sudah disiapkan 32 jembatan bailey di tiga provinsi di wilayah Aceh ada 18 jembatan bailey, 7 unit sedang tahap pemasangan,” ujarnya dalam forum itu.

    Di wilayah Aceh, TNI menyiapkan 18 unit jembatan bailey. Dari jumlah tersebut, tujuh unit telah memasuki tahap pemasangan. Agus menjelaskan, Jembatan Teupin Reudep telah mencapai progres 99 persen, Jembatan Teupin Mane di Kecamatan Juli telah terpasang 100 persen dan sudah dimanfaatkan masyarakat, sementara Jembatan Kuta Blang mencapai 60 persen.

    Selain itu, Jembatan Jerata masih dalam tahap pemasangan, sedangkan Jembatan Alue Kulus, Jembatan Enang-enang, dan Jembatan Wih Pase juga termasuk dalam daftar pembangunan di wilayah tersebut.

    Sebanyak 11 unit jembatan bailey lainnya di Aceh masih dalam tahap penyiapan dan direncanakan dipasang di sejumlah lokasi, yakni Wehni Rongka, Jeumpa, Butong Ateh, Lampahan titik merah, Bluka Teubai, Timang Gajah, Jamur Ujung, Lenang, Mambong, dan Jambo Mesjid. 

    Sementara itu, di wilayah Sumatra Utara, tiga unit jembatan bailey telah diprogramkan. Jembatan Anggoli Sibangun telah terpasang 100 persen dan saat ini sudah digunakan oleh masyarakat. Adapun Jembatan Garoga di Tapanuli Selatan dan Jembatan Hamparan Perak masih dalam proses pemasangan. 

    Di Sumatra Barat, TNI menyiapkan 11 unit jembatan bailey. Dari jumlah tersebut, empat unit tengah dalam tahap pemasangan. Beberapa jembatan telah selesai terpasang 100 persen dan dapat dilalui masyarakat, yakni Jembatan Sikabau di Pasaman Barat, Jembatan Bawah Gubang, Jembatan Supayung, serta Jembatan Padang Mentuang. 

    Selain itu, tujuh unit jembatan bailey lainnya di Sumatra Barat masih dalam tahap penyiapan dan akan dipasang di sejumlah lokasi, antara lain Limo Limo, Aia Tagadang, Kelok Labu, Sungai Lasi, Sei Rengeh, Bayua Tanjung Raya, Durian Kilangan Roja, dan Muaro Busuk.

    36.636 Personel TNI Telah Diterjunkan 

    Panglima TNI juga melaporkan pengerahan besar-besaran personel TNI dalam upaya penanggulangan bencana di wilayah Sumatra. 

    Hingga saat ini, sebanyak 36.636 personel TNI telah diterjunkan dan jumlah tersebut masih berpotensi bertambah seiring masuknya tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.

    “Personel yang sudah eksisting saat ini berjumlah 36.636 orang dan akan ada penambahan personel pada tahap rekonstruksi dan rehabilitasi,” ujar Agus. 

    Lebih lanjut, dia menjelaskan, tambahan personel akan berasal dari satuan zeni, Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yon TP), serta tenaga kesehatan. Pasukan tersebut akan difokuskan untuk membantu pemasangan jembatan bailey, pembangunan hunian sementara dan hunian tetap, serta pembersihan lumpur dan material kayu akibat bencana.

    Selain itu, TNI juga melaksanakan normalisasi jalan, melanjutkan distribusi logistik, serta penanganan kesehatan bagi warga terdampak, termasuk layanan trauma healing dan penyiapan air bersih.

    Dalam mendukung pemulihan ekonomi masyarakat, TNI turut mendistribusikan hasil bumi dari daerah terdampak. Agus menyebut, hasil pertanian berupa sayur-mayur dan cabai dari Bener Meriah telah diangkut ke Medan dan Lanud Halim Perdanakusuma dengan total mencapai 52 ton.

    “Evakuasi medis warga tetap dilakukan secara berkelanjutan,” kata Agus.

    Untuk mendukung distribusi logistik, TNI mengerahkan 84 unit alat utama sistem senjata (alutsista). Dukungan logistik dilakukan melalui pendaratan udara (air landed) dan penerjunan logistik (air drop) setiap hari dalam beberapa sortie.

    Alutsista tersebut membawa berbagai kebutuhan penting, mulai dari peralatan PLN dan bahan bakar minyak (BBM), tambahan kendaraan kesehatan dan dapur lapangan, tim tenaga kesehatan, alat berat, hingga beras.

    Agus menambahkan, hingga saat ini total logistik yang telah berhasil didistribusikan mencapai 2.428 ton. Penyaluran dilakukan melalui berbagai moda transportasi, baik angkutan udara, airdrop, Kapal Perang Republik Indonesia (KRI), kapal ADRI, maupun jalur darat.

    “TNI akan terus hadir dan mendukung penuh upaya penanggulangan bencana hingga kondisi benar-benar pulih,” tandas Agus.

  • Bantuan Prabowo ke Pemda Terdampak Banjir Sumatera Sudah Cair, Total Rp 268 Miliar

    Bantuan Prabowo ke Pemda Terdampak Banjir Sumatera Sudah Cair, Total Rp 268 Miliar

    Bantuan Prabowo ke Pemda Terdampak Banjir Sumatera Sudah Cair, Total Rp 268 Miliar
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melaporkan bahwa bantuan berupa anggaran belanja tidak terduga untuk pemerintah provinsi (pemprov) dan pemerintah daerah (pemda) yang terdampak banjir-longsor di Sumatera sudah cair.
    Tito memastikan 52 kabupaten/kota dan 3 provinsi telah menerima
    bantuan anggaran
    tersebut, yang totalnya mencapai Rp 268 miliar.
    “Anggaran belanja tidak terduga untuk 52 kabupaten/kota dan provinsi dari Bapak Presiden sebagai tambahan sebanyak Rp 268 miliar. Kami cek sudah diterima semua oleh 3 provinsi, masing-masing Rp 20 miliar, kabupaten/kota Rp 4 miliar, 52 kabupaten/kota,” ujar Tito dalam jumpa pers di Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (19/12/2025).
    Tito menyebut anggaran tersebut akan digunakan oleh daerah masing-masing sesuai arahan yang telah disampaikan.
    Tito lantas berterima kasih kepada Prabowo hingga Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa karena telah bekerja cepat.
    “Untuk itu kami ucapkan terima kasih banyak Bapak Presiden, Bapak Mensesneg, dan Pak Menseskab yang bekerja sangat cepat, serta Menteri Keuangan,” imbuhnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Anti Basa Basi, Mentan Amran Borong 40 Ton Cabai Bantu Petani Aceh, Diangkut Hercules ke Jakarta

    Anti Basa Basi, Mentan Amran Borong 40 Ton Cabai Bantu Petani Aceh, Diangkut Hercules ke Jakarta

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memborong 40 ton cabai petani dari sejumlah sentra di Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah.

    Amran menyebut langkah sebagai upaya menjaga kelancaran distribusi dan melindungi penghasilan petani di tengah kondisi pascabencana banjir dan tanah longsor Sumatera.

    Ia menerangkan sebanyak 15 ton dikirim langsung ke Jakarta menggunakan pesawat Hercules milik TNI Angkatan Udara. Sebagiannya diturunkan di Medan dan dikirim ke daerah lainnya.

    Pengiriman dilakukan dari Bandara Rembele menuju Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta.

    Mentan Amran Sulaiman menegaskan bahwa langkah penyerapan ini merupakan bentuk kehadiran negara agar petani tidak terlalu rugi akibat bencana dan hasil panen mereka tetap terserap pasar.

    “Pesan saya satu. Jangan merugikan petani kita. Kalau perlu, naikkan harganya. Supaya petani untung. Yang penting, jangan rugi,” tutur Mentan Amran kepada wartawan di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (17/12/2025).

    Amran mengungkapkan, langkah ini merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden Prabowo Subianto agar setiap pesawat Hercules dan helikopter yang mengangkut bantuan logistik ke Bandara Rembele tidak kembali dalam kondisi kosong, melainkan dimanfaatkan untuk mengangkut hasil panen petani.

    “Ini pesawat bolak-balik ke Aceh, angkut bantuan dari pemerintah, maupun bantuan dari saudara-saudara kita. Jadi pulangnya kosong,” ucapnya.

    Untuk penyaluran cabai di Jakarta, Kementan berkoordinasi dengan pedagang cabai di Pusat Informasi Pasar Kramat Jati (PIKJ).

  • KKP kirim bantuan untuk korban bencana Aceh dan Sumatera

    KKP kirim bantuan untuk korban bencana Aceh dan Sumatera

    Selasa, 2 Desember 2025 18:10 WIB

    Petugas yang merupakan awak kapal negara menyiapkan bantuan yang akan dikirim untuk korban bencana Aceh dan Sumatera di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (2/12/2025). Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengirimkan bantuan kemanusiaan berupa 10.000 kaleng ikan olahan dan kebutuhan pokok lainnya untuk korban bencana alam di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/YU

    Petugas yang merupakan awak kapal negara menyiapkan bantuan yang akan dikirim untuk korban bencana Aceh dan Sumatera di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (2/12/2025). Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengirimkan bantuan kemanusiaan berupa 10.000 kaleng ikan olahan dan kebutuhan pokok lainnya untuk korban bencana alam di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/YU

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.