Xcloud.id

Tempat Fasum: Halim Perdanakusuma

  • Purbaya Sebut Ada Kementerian Balikin Anggaran Rp 3,5 Triliun, Kenapa?

    Purbaya Sebut Ada Kementerian Balikin Anggaran Rp 3,5 Triliun, Kenapa?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, ada sejumlah kementerian atau lembaga (K/L) yang mengembalikan anggaran karena tak mampu menyerapnya sampai akhir tahun.

    Nilai anggaran yang harusnya dibelanjakan malah dikembalikan sebelum tutup pembukuan APBN 2025 senilai Rp 3,5 triliun secara total.

    “Ini kan sedang gerak, rata-rata masih sesuai rencana, tapi ada juga beberapa yang nyerah dan balikkan uang ke kita,” kata Purbaya di kantornya, Jakarta, Jumat (14/11/2025).

    “Kita hitung-hitung ada Rp 3,5 triliun yang dibalikin sampai dengan sekarang, karena mereka gak mau belanja,” tegasnya.

    Meski begitu, Purbaya enggan mengungkapkan daftar K/L yang telah mengembalikan dananya itu. Ia juga menegaskan, proses belanja negara hingga saat masih berlangsung sesuai dengan program prioritas pemerintah.

    Pada kesempatan itu, Purbaya juga mengatakan, Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP) kini juga telah bergerak untuk memantau efektifitas belanja negara hingga ke daerah.

    Presiden Prabowo Subianto pun ia akui juga telah menugaskan Menteri Sekertaris Negara Prasetyo Hadi untuk mengawal langsung penyerapan belanja hingga ke tingkat Pemda karena menjadi bagian dari Pokja I Satgas P2SP bersama Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.

    Sebagaimana diketahui, penugasan itu, yang di dalamnya termasuk pemantauan pemanfaatan anggaran Transfer ke Daerah alias TKD dilakukan saat rapat khusus presiden dengan sejumlah menterinya di Bandara Halim Perdanakusuma sebelum kunjungan kerja ke Australia.

    “Tim yang dibuat Kemenko Perekonomian untuk percepatan program pemerintah, itu ada pokja I kalau enggak salah yang memonitoring penyerapan anggaran. memang sudah dialihkan ke sana, jadi enggak ada isu itu,” tegas Purbaya.

    “Nanti mereka yang ngerjain Satgas tersebut yang ngerjakan, bukan saya lagi. saya ngerjain yang lain, kan banyak. jadi enggak ada masalah memang seperti itu desainnya,” papar Purbaya.

    (hsy/hsy)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Presiden Prabowo Akan Buka Munas XI MUI di Ancol

    Presiden Prabowo Akan Buka Munas XI MUI di Ancol

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo membuka Munas XI MUI yang akan digelar di Hotel Mercure Ancol, Jakarta, pada 20-23 November 2025. Munas atau Musyawarah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini menjadi perhelatan besar yang diselenggarakan 5 tahun sekali.

    Ketua MUI Bidang Infokom, KH Masduki Baidlowi menjelaskan, persiapan Munas XI sudah mencapai 99,9%. Menurutnya, kehadiran Presiden Prabowo akan menjadi penyempurna acara.

    “Kalau Pak Presiden Prabowo hadir, sudah sempurna itu acara ini, Insyaallah. Mudah-mudahan Allah memberkahi rencana MUI ini,” ujar Masduki, dikutip dari Antara, Jumat (14/11/2025).

    Kehadiran presiden dalam Munas XI MUI sebelumnya dikonfirmasi oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin. Menhan menceritakan, sebelum berangkat ke Australia melalui Bandara Halim Perdanakusuma, Presiden Prabowo menyampaikan keinginannya untuk hadir dalam munas tersebut.

    Menurut Masduki, kehadiran Presiden Prabowo sangat penting karena Munas XI akan menentukan arah MUI dan keumatan Indonesia selama 5 tahun ke depan.

    “Ini adalah perhelatan 5 tahunan untuk umat. Di situ juga ada ihwal penting mengenai kepemimpinan yang akan ditentukan berikutnya,” jelasnya.

    Munas XI MUI akan dihadiri sekitar 400 peserta dari seluruh penjuru negeri. Selain memilih pimpinan baru, sejumlah sesi rapat pimpinan akan membahas berbagai topik strategis terkait keumatan, termasuk gagasan-gagasan penting yang menentukan arah MUI ke depan.

    “Selama 3 hari, kita akan berbicara mengenai berbagai gagasan penting keumatan,” ujar Masduki.

    Dengan Presiden Prabowo membuka Munas XI MUI, acara ini diharapkan menjadi momentum strategis bagi MUI dalam memperkuat kepemimpinan dan membahas isu-isu keumatan di Indonesia.

  • Disambut Prabowo, Pesawat Raja Yordania Abdullah II Dikawal Jet Tempur F-16

    Disambut Prabowo, Pesawat Raja Yordania Abdullah II Dikawal Jet Tempur F-16

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Indonesia menjaga kehadiran Raja Kerajaan Yordania Abdullah II ibn Al Hussein dengan mengawal tokoh tersebut menggunakan jet tempur General Dynamics F-16 Fighting Falcon sejak pesawat yang membawa Abdullah II memasuki langit Indonesia.

    Menurut pantauan, sejumlah pesawat jet tempur sempat memperlihatkan manuvernya saat pesawat Raja Abdullah II telah mendarat sekitar pukul 16.00 WIB di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.

    Selanjutnya, Presiden Prabowo Subianto menjemput Raja Kerajaan Yordania Hasyimiah Raja Abdullah II ibn Al Hussein di Pangkalan Halim Perdanakusumah pada, Jumat (14/11/2025) sore.

    Terlihat keakraban keduanya saat Raja Abdullah II ibn Al Hussein turun dari pesawat mengenakan jas bernuansa gelap dan dasi merah, sementara Prabowo tampak berjalan cepat dengan mengenakan jas berwarna abu-abu dengan peci serta dasi bergaris biru dan hitam.

    Usai memberi hormat, Presiden Ke-8 RI itu terlihat langsung memeluk Raja Abdullah II ibn Al Hussein dan mengiring sahabatnya itu untuk mengenalkannya kepada jajaran kabinet Merah Putih yang hadir mulai dari Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya, hingga Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.

    Tak hanya itu, terlihat juga putra dari orang nomor satu di Indonesia itu juga diperkenalkan kepada Abdullah II ibn Al Hussein, yakni Ragowo Hediprasetyo Djojohadikusumo atau Didit Prabowo.

    Setelahnya, keduanya menumpangi Mercedes Benz S berwarna hitam dengan plat nomor bertuliskan “Jordan” dan langsung meluncur ke Istana Merdeka, Jakarta.

    Untuk diketahui, Raja Abdullah II ibn Al Hussein dijadwalkan melakukan kunjungan ke Indonesia dan tiba dalam rangka memperkuat hubungan bilateral dan kerja sama strategis antara Indonesia dan Yordania.

    Kunjungan ini menjadi salah satu agenda diplomatik penting mengingat kedua negara memiliki hubungan historis yang kuat serta kepentingan bersama di berbagai isu kawasan dan global.

    Meskipun agenda resmi belum dirinci secara lengkap, tetapi kunjungan Raja Abdullah II ibn Al Hussein diperkirakan mencakup pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan.

    Menurut pantauan Bisnis, dekorasi bernuansa Yordania dan Indonesia terlihat di sekitar Istana Negara. Umbul-umbul bendera Indonesia dan Yordania terpasang di sejumlah titik.

    Bendera itu terpasang pada tiang-tiang di pinggir lapangan antara Istana Merdeka dan Istana Negara. Bendera Yordania dipasang bersebelahan dengan bendera Merah Putih.

    Dijadwalkan tiba pukul 16.30 WIB. Pertemuan kedua pemimpin negara ini ditaksir akan membahas sejumlah isu strategis. Mengingat, Indonesia dan Yordania selama ini menjalin hubungan erat, khususnya dalam advokasi isu Palestina.

    Keduanya aktif menyerukan penghentian kekerasan di Gaza serta mendukung solusi dua negara sebagai jalan keluar konflik yang berkepanjangan. Nantinya, Raja Abdullah II dan Prabowo juga direncanakan makan malam bersama.

  • Raja Yordania Abdullah II Disambut Hangat Prabowo Saat Tiba di Jakarta

    Raja Yordania Abdullah II Disambut Hangat Prabowo Saat Tiba di Jakarta

    Jakarta, Beritasatu.com – Raja Yordania Abdullah II tiba di Indonesia pada Jumat (14/11/2025) sore WIB. Pesawat yang membawa Abdullah II mendarat di Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, sekitar pukul 16.10 WIB.

    Saat turun dari tangga pesawat, Prabowo Subianto terlihat memberikan hormat. Namun, momen berubah hangat ketika Raja Abdullah II menginjakkan kaki di tanah Indonesia dan langsung memeluk Prabowo, menandakan keakraban yang telah terjalin sejak masa muda.

    Prabowo kemudian mendampingi Raja Yordania berjalan dan memperkenalkan sejumlah pejabat Kabinet Merah Putih, di antaranya Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Pertahanan Syafrie Sjamsudin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya. Putra Prabowo, Didit Prabowo, juga turut hadir menyambut kedatangan tamu kehormatan tersebut.

    Sambutan langsung ini menjadi balasan atas sambutan Raja Abdullah II ketika Prabowo berkunjung ke Amman pada April lalu. Kala itu, Raja Abdullah II turut menjemput Prabowo langsung di bandara.

    Setibanya di Jakarta, Abdullah II disambut rangkaian kehormatan militer, termasuk fly pass jet tempur F-16 TNI AU yang melintas di atas Lanud Halim Perdanakusuma. Selain itu, upacara penyambutan juga disertai dentuman meriam.

    Prabowo dan Raja Abdullah II kemudian naik satu mobil menuju Istana Merdeka, Jakarta Pusat, untuk melanjutkan agenda pertemuan bilateral.

    Keduanya memang dikenal sebagai sahabat dekat sejak era 1980-an ketika sama-sama menempuh pendidikan militer di Fort Bragg, Amerika Serikat.

    Prabowo juga pernah menjadikan Yordania sebagai tempat singgah ketika meninggalkan Indonesia setelah reformasi, saat Abdullah II masih berstatus putra mahkota.

  • Peran Dasco di Balik Rehabilitasi dari Prabowo untuk 2 Guru Luwu Utara

    Peran Dasco di Balik Rehabilitasi dari Prabowo untuk 2 Guru Luwu Utara

    Peran Dasco di Balik Rehabilitasi dari Prabowo untuk 2 Guru Luwu Utara
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Guru di Luwu Utara, Sulawesi Selatan, yang sempat dipecat usai menarik iuran demi membantu honorer, Abdul Muis, mengatakan penerbitan SK Rehabilitasi dari Presiden Prabowo Subianto tidak lepas dari peran Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.
    “Pak Dasco yang memfasilitasi pertemuan antara kami dengan Bapak Presiden,” ujar Abdul dalam keterangannya, Kamis (13/11/2025).
    Abdul menceritakan, dalam kasus ini, dirinya dijatuhi hukuman satu tahun dengan denda Rp 50 juta subsidier tiga bulan penjara.
    Sedangkan
    Rasnal
    , guru SMAN 1
    Luwu Utara
    yang juga terlibat dalam kasus ini, disanksi satu tahun dengan denda Rp 50 juta subsidier dua bulan penjara.
    Abdul mengatakan, Rasnal lah yang terlebih dahulu dieksekusi ke penjara.
    Rasnal sempat menjalani masa hukuman hampir tujuh bulan dan dibebaskan usai membayar denda.
    Selanjutnya, giliran Abdul yang dieksekusi ke balik jeruji, tepatnya pada 29 Oktober 2024.
    “Nah, pada saat itu sudah kencang isu PTDH. Pada tanggal 21 Agustus, keluar SK pemerintahnya Pak Rasnal,” paparnya.
    “Jadi saya belum. Tapi celakanya, Pak Rasnal itu sebelum ada PTDH memang sudah satu tahun, satu bulan tidak terima gaji,” sambung Abdul.
    Kemudian, Abdul menyebut kasusnya dan Rasnal ini ramai dan masuk isu nasional.
    Ketika ramai disorot publik, Dasco pun mengambil sikap dengan menjembatani pertemuan Abdul dan Rasnal dengan Presiden Prabowo.
    Abdul mengatakan, Dasco memiliki peran penting dalam menyelesaikan kasus tersebut, termasuk terbitnya SK Rehabilitasi Presiden.
    “Bapak
    Sufmi Dasco
    mengambil peran yang luar biasa, yang tidak kalah pentingnya dengan peran yang diambil oleh Bapak Prabowo,” imbuh Abdul.
    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memberikan
    rehabilitasi hukum
    kepada dua guru SMA Negeri 1 Luwu Utara, Sulawesi Selatan, yakni Rasnal dan
    Abdul Muis
    , usai dinyatakan bersalah di tingkat kasasi karena membantu guru honorer lewat sumbangan sukarela, dan diberhentikan dengan hormat.
    Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bersama Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan ini usai menemui Prabowo di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (13/11/2025) dini hari, yang baru tiba dari kunjungan kerja ke Australia.
    “Malam ini, setelah koordinasi dengan Mensesneg, kami antar ke Halim untuk bertemu dengan Bapak Presiden. Alhamdulillah, tadi sudah ditandatangani surat pemberian rehabilitasi kepada kedua orang tersebut,” kata Dasco dilihat dalam siaran YouTube Sekretariat Presiden.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kisah 2 Guru yang Dipulihkan Prabowo setelah Dipenjara Tuduhan Pungli

    Kisah 2 Guru yang Dipulihkan Prabowo setelah Dipenjara Tuduhan Pungli

    Jakarta, Beritasatu.com —  Presiden Prabowo Subianto memulihkan status dua guru di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, yaitu Abdul Muis dan Rasnal, yang sebelumnya dipecat karena dituduh melakukan pungutan liar (pungli) saat berupaya membantu guru honorer.

    Keputusan pemulihan ini diambil langsung oleh Prabowo sesaat setelah tiba di Tanah Air usai kunjungan kenegaraan ke Australia, Kamis (13/11/2025) dini hari. Prabowo menandatangani surat rehabilitasi bagi kedua guru tersebut di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta.

    Langkah cepat itu disebut sebagai respons atas desakan publik yang menilai pemecatan keduanya tidak adil. “Barusan saja Bapak Presiden menandatangani surat rehabilitasi kepada Pak Rasnal dan Pak Abdul Muis, guru SMA dari Luwu Utara,” kata Ketua Harian Partai Gerindra, Dasco Ahmad, dalam keterangan pers.

    Kasus ini bermula pada 2018, ketika Abdul Muis dan Rasnal berupaya mencari solusi atas keterlambatan gaji sepuluh guru honorer di sekolah mereka. Para guru non-ASN itu belum menerima upah selama sepuluh bulan. Dengan niat kemanusiaan, keduanya mengusulkan agar komite sekolah dan orang tua siswa secara sukarela memberikan iuran untuk membantu pembayaran gaji para guru honorer.

    “Kesepakatan itu dibuat dalam rapat resmi antara komite sekolah dan orang tua siswa. Semua keputusan murni hasil musyawarah tanpa paksaan,” jelas Abdul Muis dalam rapat dengar pendapat beberapa waktu lalu.

    Namun, niat baik itu justru berubah menjadi masalah. Sebuah LSM melaporkan keduanya ke polisi dengan tudingan melakukan pungli dan memaksa siswa membayar agar bisa mengikuti ujian semester. Laporan itu kemudian berlanjut ke ranah hukum.

    Abdul Muis membantah tudingan tersebut. “Tidak ada satu pun siswa yang dilarang ikut ujian karena belum membayar. Siswa kurang mampu digratiskan, bahkan yang memiliki saudara di sekolah sama hanya satu yang membayar,” tegasnya.

    Kasus yang awalnya dianggap persoalan internal sekolah itu bergulir hingga Polres Luwu Utara menetapkan Abdul Muis dan Rasnal sebagai tersangka. Pada 2022, keduanya diadili di Pengadilan Negeri Makassar atas dugaan tindak pidana korupsi.

    Majelis hakim PN Makassar memutuskan keduanya tidak bersalah dan menyatakan tidak ada unsur korupsi maupun pemaksaan dalam pengumpulan dana komite. Namun, Mahkamah Agung (MA) membatalkan putusan tersebut di tingkat kasasi dan menjatuhkan hukuman 1 tahun penjara serta denda Rp50 juta kepada masing-masing terdakwa.

    Abdul Muis menyebut dirinya dituduh menerima gratifikasi dari dana tambahan tugas sekolah seperti insentif wali kelas, pengelola laboratorium, dan wakil kepala sekolah. “Padahal tuduhan itu tidak pernah dibahas di persidangan tingkat pertama. Tidak ada putusan yang menyebut saya harus dipecat,” ujarnya.

    Sementara itu, Rasnal merasa dikriminalisasi sejak awal kasus bergulir. “Dana komite dikelola terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Tapi kami tetap diberhentikan. Saya merasa hancur, seperti tidak dihargai lagi sebagai guru,” katanya dengan nada sedih.

    Kasus ini sempat menjadi sorotan publik dan aktivis pendidikan. Banyak pihak menilai tindakan Abdul Muis dan Rasnal bukan korupsi, melainkan bentuk solidaritas terhadap rekan-rekan honorer. Petisi daring dan surat terbuka pun bermunculan menuntut keadilan.

    Setelah mempertimbangkan aspirasi masyarakat, Presiden Prabowo menggunakan hak rehabilitasinya untuk memulihkan nama baik kedua guru tersebut. Langkah itu dianggap sebagai tindakan korektif atas perlakuan hukum yang tidak proporsional.

    Kebijakan ini juga menunjukkan kepedulian pemerintah terhadap nasib tenaga pendidik, terutama mereka yang berjuang dalam keterbatasan. Dengan rehabilitasi tersebut, Abdul Muis dan Rasnal akan kembali memperoleh hak administratif dan profesinya sebagai guru.

    Pemulihan ini menjadi momentum penting bagi dunia pendidikan Indonesia, sekaligus pengingat bahwa dedikasi guru seharusnya dihargai, bukan dikriminalisasi.

    Kini, setelah melalui perjalanan panjang dari ruang kelas hingga ruang sidang, nama kedua guru itu akhirnya dipulihkan oleh negara melalui tangan Presiden Prabowo Subianto  menandai akhir dari perjuangan panjang demi martabat seorang pendidik.

  • Kenapa Prabowo Beri Rehabilitasi 2 Guru Luwu Utara yang Dipecat Usai Bantu Honorer?

    Kenapa Prabowo Beri Rehabilitasi 2 Guru Luwu Utara yang Dipecat Usai Bantu Honorer?

    Kenapa Prabowo Beri Rehabilitasi 2 Guru Luwu Utara yang Dipecat Usai Bantu Honorer?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto memberikan rehabilitasi hukum kepada dua guru SMA Negeri 1 Luwu Utara, Sulawesi Selatan, yakni Rasnal dan Abdul Muis.
    Pemberian rehabilitasi itu dilakukan
    Prabowo
    usai bertemu dengan dua guru tersebut setibanya di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur pada Kamis, 13 November 2025, dini hari.
    Adapun Prabowo diketahui baru tiba dari kunjungan kerja ke Australia saat menemui dua guru yang diberhentikan dengan hormat karena putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) menyatakan keduanya bersalah setelah membantu guru honorer lewat sumbangan sukarela.
    Pemberian rehabilitasi hukum diungkapkan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bersama Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi usai menemui Prabowo di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis.
    “Malam ini, setelah koordinasi dengan Mensesneg, kami antar ke Halim untuk bertemu dengan Bapak Presiden. Alhamdulillah, tadi sudah ditandatangani surat pemberian rehabilitasi kepada kedua orang tersebut,” kata Dasco disaksikan dalam siaran kanal YouTube Sekretariat Presiden, Kamis.
    Dalam kesempatan itu,
    Rasnal dan Abdul Muis
    turut hadir bersama Dasco dan Prasetyo di Halim.
    Menurut Dasco, pemberian rehabilitasi hukum ini diputuskan berdasarkan adanya aspirasi dari masyarakat yang beredar di media sosial.
    “Dan juga kemudian Pak Abdul Muis dan Pak Rasnal ini diantar ke DPRD Provinsi Sulawesi Selatan pada hari ini. Kemudian, dari teman-teman DPRD Provinsi Sulawesi Selatan tadi datang mengantarkan ke DPR RI dan kami terima,” ujar Dasco.
    Hal senada disampaikan Mensesneg Prasetyo. Menurut dia, rehabilitasi hukum diberikan usai pemerintah pusat mendengar dan mendapat aduan berjenjang dari masyarakat soal kasus yang menimpa Rasnal dan Abdil Muis.
    “Kami, pemerintah, mendapatkan informasi dan mendapatkan permohonan yang secara berjenjang dari masyarakat baik secara langsung maupun melalui lembaga legislatif di tingkat provinsi,” kata Prasetyo.
    Kemudian, dia menyebut, permohonan itu dikoordinasikan dengan Pimpinan DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.
    Bahkan, Prasetyo mengungkapkan, kasus yang menimpa dua guru di Luwu Utara itu juga telah dibahas selama satu minggu terakhir.
    Hingga akhirnya, dia melanjutkan, Presiden Prabowo memberikan rehabilitasi hukum kepada dua guru tersebut.
    “Kemudian berkoordinasi ke DPR RI melalui bapak wakil ketua DPR RI. Kemudian, kami selama satu minggu terakhir, berkoordinasi minta petunjuk kepada Bapak Presiden untuk memberikan rehabilitasi kepada kedua orang Guru dari SMA 1 ya Luwu Utara,” ujarnya.
    Setelah mendapat rehabilitasi hukum dari Presiden, Dasco mengungkapkan, nama baik Rasnal dan Abdul Muis otomatis dipulihkan.
    “Dan dengan diberikannya rehabilitasi, dipulihkan nama baik, harkat martabat serta hak-hak kedua guru ini semoga berkah,” kata Dasco.
    Pernyataan senada disampai Prasetyo Hadi. Menurut dia, dengan pemberian rehabilitasi hukum, Istana berharap Rasnal dan Abdul Muis dipulihkan nama baik dan haknya.
    Dalam kesempatan itu, Prasetyo pun mengingatkan kejadian ini harus menjadi pembelajaran bagi semua. Dia menegaskan bahwa guru merupakan pahlawan tanpa tanda jasa yang harus dilindungi dan dihormati.
    “Dengan harapan dapat mengembalikan nama baik dan apa pun yang sudah terjadi menjadi pembelajaran bagi kita semua,” ujar Prasetyo.
    “Bagaimanapun, guru adalah pahlawan-pahlawan tanpa tanda jasa harus kita hormati, juga harus kita lindungi bahwa ada masalah-masalah atau ada dinamika-dinamika kita cari mencari penyelesaian yang baik,” katanya lagi.
    Lebih lanjut, Prasetyo berharap keputusan ini diharapkan memberi rasa keadilan bagi guru dan masyarakat Indonesia.
    “Semoga keputusan ini dapat memberikan rasa keadilan untuk guru yang kita hormati, dan juga kepada masyarakat tidak hanya di Luwu Utara, Sulawesi Selatan, bahkan di seluruh Indonesia,” ujarnya.
    Diketahui, Rasnal dan Abdul Muis yang sudah mengabdi puluhan tahun sebagai guru kehilangan statusnya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).
    Sebab, kedua guru itu dinyatakan bersalah buntut dari pungutan Rp 20.000 yang diniatkan untuk membantu guru honorer. Niat baik menolong itu membuat mereka menjalani pemeriksaan hingga akhirnya divonis bersalah oleh Mahkamah Agung.
    Kejadian ini pun disorot berbagai pihak termasuk Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) yang mendesak agar negara memberi perlindungan hukum bagi guru.
    Ketua PGRI Luwu Utara, Ismaruddin menjelaskan bahwa kasus ini bermula pada 2018.
    Saat itu, Rasnal dan Abdul Muis bersama komite sekolah menyepakati iuran sukarela Rp 20.000 per bulan dari orangtua siswa untuk membantu guru honorer yang tidak terdaftar di Dapodik.
    “Saya hanya ingin membantu sekolah, tapi akhirnya dianggap melanggar hukum,” ucap Muis pada 10 November /2025.
    Rasnal mengaku, kesepakatan dibuat secara terbuka melalui rapat resmi.
    “Saya tidak tega melihat mereka tetap mengajar tanpa bayaran. Ini soal kemanusiaan,” katanya, dilansir dari Kompas.com, Senin.
    Namun, keputusan itu justru dianggap melanggar aturan karena dinilai sebagai pungutan liar.
    Terpisah, salah satu orangtua siswa bernama Akrama, membenarkan bahwa iuran tersebut hasil kesepakatan bersama. Dia menegaskan bahwa tidak ada unsur paksaan dan berharap hak kedua guru tersebut dikembalikan.
    “Ini kan kesepakatan orangtua. Waktu itu saya hadir, bahwa setiap siswa dimintai Rp 20 ribu per bulan untuk menggaji guru honorer yang tidak ter-cover dana BOSP, yaitu guru yang tidak masuk dalam Dapodik,” ujarnya pada 11 November 2025.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Duduk Perkara 2 Guru Luwu Utara Dipecat hingga Dipulihkan Prabowo

    Duduk Perkara 2 Guru Luwu Utara Dipecat hingga Dipulihkan Prabowo

    Jakarta –

    Status 2 guru di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan Abdul Muis dan Rasnal yang dipecat gegara membantu guru honorer akhirnya dipulihkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Bagaimana duduk perkara kasus 2 guru tersebut?

    Diketahui, Prabowo memutuskan untuk menggunakan hak rehabilitasi terhadap 2 guru itu saat tiba di tanah air sepulang dari Australia Kamis (12/11/2025) pukul 01.30 WIB. Prabowo meneken langsung di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma. Prabowo memberikan haknya usai menerima aspirasi masyarakat dan berbagai pihak yang memperjuangkan pemulihan nama kedua guru itu.

    “Barusan saja Bapak Presiden sudah menandatangani surat rehabilitasi kepada Pak Rasnal dan Pak Abdul Muis, guru SMA yang dari Luwu Utara,” kata Dasco dalam keterangan persnya dilihat di YouTube Sekretariat Presiden.

    Dilansir detikSulsel, kasus ini bermula saat Abdul Muis bersama Rasnal mengusulkan kepada Komite Sekolah agar orang tua murid untuk pembayaran gaji 10 guru honorer. Guru non-ASN itu diketahui belum menerima gaji selama 10 bulan pada 2018 lalu.

    “Kesepakatan itu dibuat oleh orang tua siswa bersama Ketua Komite Sekolah dalam rapat resmi yang diundang secara formal. Semua keputusan yang dihasilkan murni merupakan pertimbangan dari orang tua siswa,” kata Abdul Muis kepada wartawan, usai mengikuti RDP.

    “Bagi siswa yang tidak mampu, pembayaran tersebut digratiskan. Bagi siswa yang memiliki saudara yang juga bersekolah, hanya satu yang membayar. Sedangkan bagi siswa yang mampu tetapi belum membayar, tidak ada masalah,” kata Abdul Muis.

    “Kesimpulannya, tidak ada siswa yang tidak diikutkan dalam ujian semester hanya karena tidak membayar. Semua siswa, baik yang telah melunasi maupun belum, tetap mengikuti ujian dan lulus dari SMA Negeri 1. Artinya, tidak ada unsur paksaan,” tambahnya.

    Dugaan pungli oleh Abdul Muis dan Rasnal tersebut rupanya berlanjut dengan keduanya ditetapkan tersangka oleh Polres Luwu Utara. Keduanya kemudian menjalani sidang di Pengadilan Negeri (PN) Makassar pada 2022.

    Berdasarkan situs resmi PN Makassar, keduanya sempat divonis bebas alias tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi di PN Makassar. Namun, putusan itu dianulir Mahkamah Agung (MA) pada tingkat kasasi yang mana keduanya dihukum pidana penjara selama 3 bulan dan denda sebesar Rp 50 juta.

    Menanggapi putusan itu, Abdul Muis mengaku dituduh menerima gratifikasi. Dia pun membantah tudingan tersebut.

    “Dalam kasasi, saya dituduh menerima gratifikasi, dengan alasan terdapat insentif dari tugas tambahan seperti wali kelas, pengelola laboratorium, dan wakil kepala sekolah. Padahal hal itu tidak pernah muncul dalam persidangan sebelumnya, dan dalam putusan juga tidak ada klausul yang menyebutkan bahwa saya harus dipecat,” jelasnya.

    Sementara Rasnal dalam RDP tersebut merasa telah dikriminalisasi sejak dilaporkan oleh pihak LSM ke polisi. Menurutnya, dana komite yang dikelolanya transparan dan atas persetujuan orang tua murid.

    “Dana komite sekolah pun kami kelola dengan transparan, berdasarkan hasil rapat bersama orang tua murid. Tapi tetap saja, saya diberhentikan. Saya merasa sangat terpuruk, seperti tidak dihargai lagi sebagai guru,” ujar Rasnal.

    Baca selengkapnya di sini.

    (eva/dhn)

  • Prabowo Beri Rehabilitasi Dua Guru di Luwu Utara Usai Dipecat karena Bantu Honorer

    Prabowo Beri Rehabilitasi Dua Guru di Luwu Utara Usai Dipecat karena Bantu Honorer

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memberikan rehabilitasi kepada dua guru asal Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, yaitu Abdul Muis dan Rasnal setelah menerima aspirasi masyarakat dan berbagai pihak yang memperjuangkan pemulihan nama baik keduanya.

    Keputusan tersebut diambil langsung sesaat setelah Presiden Prabowo tiba kembali di Tanah Air pada Kamis (13/11/2025), usai kunjungan kenegaraan ke Australia.

    Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan bahwa penandatanganan surat rehabilitasi dilakukan langsung oleh Presiden di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta.

    “Barusan saja Bapak Presiden sudah menandatangani surat rehabilitasi kepada Pak Rasnal dan Pak Abdul Muis, guru SMA yang dari Luwu Utara,” ujar Sufmi Dasco Ahmad dalam keterangan persnya kepada awak media.

    Dasco juga menjelaskan bahwa kedua guru tersebut sebelumnya diantar oleh masyarakat ke DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, lalu diteruskan ke DPR RI sebelum akhirnya difasilitasi untuk bertemu Presiden Prabowo.

    Dengan diterbitkannya surat rehabilitasi tersebut, pemerintah memulihkan nama baik, harkat, martabat, serta hak-hak kedua guru yang selama ini terimbas persoalan hukum.

    “Dengan diberikannya rehabilitasi, dipulihkan nama baik, harkat martabat, serta hak-hak kedua guru ini. Semoga berkah, demikian,” ucap Dasco.

    Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa keputusan Presiden Ke-8 RI itu merupakan hasil dari koordinasi intensif antara berbagai pihak selama satu pekan terakhir, menyusul permohonan resmi yang masuk baik dari masyarakat maupun lembaga legislatif.

    Dia menjelaskan bahwa pemerintah mendapatkan informasi dan mendapatkan permohonan yang secara berjenjang dari masyarakat, baik secara langsung maupun melalui lembaga legislatif dari tingkat provinsi, kemudian berkoordinasi ke DPR RI melalui Wakil Ketua DPR.

    “Kemudian kami selama satu minggu terakhir berkoordinasi dan meminta petunjuk kepada Bapak Presiden, dan kemudian beliau mengambil keputusan untuk menggunakan hak beliau sebagai Presiden untuk memberikan rehabilitasi kepada dua orang guru dari SMA 1 Luwu Utara,” jelas Pras.

    Prasetyo Hadi menegaskan bahwa keputusan Kepala negara tersebut merupakan wujud nyata penghargaan terhadap dedikasi para guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa yang harus diperhatikan, dihormati, dan dilindungi oleh negara.

    Dia menambahkan, dalam setiap persoalan atau dinamika yang terjadi, pemerintah senantiasa mengedepankan upaya untuk mencari penyelesaian yang terbaik dan berkeadilan bagi semua pihak.

    “Bagaimanapun guru adalah pahlawan-pahlawan tanpa tanda jasa yang harus kita perhatikan, harus kita hormati, dan juga harus kita lindungi. Bahwa ada masalah-masalah atau dinamika-dinamika, kita menghendaki penyelesaian yang terbaik,” ujarnya.

    Pras pun berharap keputusan tersebut membawa rasa keadilan bagi semua pihak, khususnya dunia pendidikan di Indonesia.

    “Semoga keputusan ini dapat memberikan rasa keadilan bagi kedua guru yang kita hormati, dan juga kepada masyarakat serta lingkungan pendidikan, tidak hanya di Luwu Utara tapi juga di seluruh Sulawesi Selatan maupun di seluruh Indonesia,” tutur Pras.

  • Tiba di Tanah Air Usai Lawatan Australia, Ini Oleh-Oleh dari Prabowo

    Tiba di Tanah Air Usai Lawatan Australia, Ini Oleh-Oleh dari Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto di Tanah Air usai melaksanakan kunjungan kenegaraan ke Australia pada Kamis (13/11/2025) sekitar pukul 01.30 WIB.

    Pesawat Garuda Indonesia-1 yang membawa Kepala Negara dan rombongan terbatas sebelumnya lepas landas dari Bandar Udara Sydney Kingsford Smith, Australia.

    Turut mendampingi Presiden Prabowo dalam penerbangan dari Sydney adalah Menteri Luar Negeri Sugiono dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Setibanya di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Presiden Prabowo disambut oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo.

    Kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke Australia berlangsung selama satu hari dengan sejumlah agenda yang mencerminkan komitmen Indonesia dalam memperkuat hubungan strategis dengan negara tetangga.

    Kepala Negara pun menyampaikan kesan positif atas seluruh rangkaian kunjungan kenegaraannya di Australia.

    “Saya kira sangat baik, ya. Kita harus tahu bahwa kita bertetangga dan Indonesia berkepentingan punya hubungan baik sama Australia. Demikian sebaliknya, kalau kita bekerja sama dengan baik di semua bidang, ini akan membawa manfaat yang sangat besar untuk kedua negara dan untuk kawasan kita semuanya,” ujar Prabowo.

    Kunjungan kenegaraan Presiden Ke-8 RI itu ini menjadi langkah penting dalam memperkuat kerja sama bilateral Indonesia–Australia di berbagai bidang, termasuk pertahanan, ekonomi, dan stabilitas kawasan Indo-Pasifik.

    Mengingat, Kepala negara dan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese secara resmi mengumumkan penyelesaian substansial Perjanjian Keamanan Bilateral Indonesia–Australia dalam konferensi pers bersama di Sydney, Rabu (12/11/2025).

    Perjanjian ini memperkuat dasar kerja sama yang telah terjalin sebelumnya, termasuk Perjanjian Keamanan Keating–Suharto (1995), Traktat Lombok (2006), dan Perjanjian Kerja Sama Pertahanan (2024).

    Selain itu, perjanjian ini juga mendorong konsultasi rutin di tingkat pemimpin dan menteri dalam merumuskan kebijakan bersama menghadapi tantangan keamanan regional.

    Melalui perjanjian ini, Indonesia dan Australia sepakat memperdalam kerja sama di bidang keamanan guna mengidentifikasi dan melaksanakan kegiatan yang saling menguntungkan, termasuk mekanisme konsultasi apabila muncul potensi ancaman terhadap keamanan salah satu pihak.

    Di bidang ekonomi, hubungan ekonomi Indonesia dan Australia memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan, meskipun nilai perdagangan kedua negara saat ini baru mencapai sekitar US$15 miliar. Mengingingat, neraca perdagangan Indonesia masih menunjukkan defisit hampir US$9 miliar, tetapi pemerintah mengklaim bahwa kontribusi sektor jasa, seperti pariwisata, mampu menyeimbangkan posisi tersebut.

    Tingginya jumlah wisatawan Australia yang berkunjung ke Indonesia, terutama ke Bali, disebut menjadi salah satu faktor penting dalam hubungan ekonomi kedua negara. Pemerintah pun berharap ke depan wisatawan Australia dapat menjelajahi destinasi lain di Indonesia, seperti Labuan Bajo dan wilayah potensial lainnya.

    Selain pariwisata, minat investasi dari perusahaan-perusahaan Australia juga menunjukkan peningkatan. Beberapa perusahaan diketahui tengah menjajaki dan memperluas investasi di Indonesia, meliputi sektor rumah sakit, hilirisasi, dan agrikultur, khususnya di bidang peternakan sapi.

    Pemerintah melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Nusantara (BPI Danantara) pun mengakui dalam waktu dekat akan ada investasi besar yang terkait dengan Danantara dan berbasis di Australia.

    Langkah tersebut diharapkan dapat makin memperkuat hubungan ekonomi, investasi, dan kemitraan komprehensif antara kedua negara yang telah memiliki perjanjian kerja sama ekonomi Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) sejak 2020.

    “Memang ada satu investasi kita yang mungkin Danantara yang cukup besar yang base-nya di sini akan kita [kejar] dalam waktu sangat-sangat dekat ini,” tandas Kepala BPI Danantara Rosan Roeslani.