Xcloud.id

Tempat Fasum: Halim Perdanakusuma

  • Update Korban Jiwa Capai 708 Orang, Presiden Prabowo Subianto Perintahkan Banjir dan Longsor Jadi Prioritas Nasional

    Update Korban Jiwa Capai 708 Orang, Presiden Prabowo Subianto Perintahkan Banjir dan Longsor Jadi Prioritas Nasional

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Bencana banjir bandang dan tanah longsor di tiga provinsi yakni Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) mendapat atensi serius Presiden Prabowo Subianto.

    Setelah melakukan kunjungan ke beberapa lokasi bencana di Sumatera dan Aceh, Presiden Prabowo telah memerintahkan kepada semua pihak yang fokus membantu memulihkan situasi pasca bencana tersebut.

    Presiden Prabowo menegaskan, bencana di tiga provinsi tersebut harus menjadi prioritas nasional semua pihak.

    Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno mengatakan bahwa dana dan logistik telah disiapkan secara penuh oleh pemerintah pusat.

    Hal itu dia katakan dalam konferensi pers Perkembangan Penanggulangan Bencana Sumatra, di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, pada Rabu (3/12).

    “Agar situasi ini diperlakukan sebagai prioritas nasional, termasuk jaminan bahwa dana dan logistik nasional tersedia secara penuh, secara total,” ucap Pratikno.

    “Salah satunya pada saat tanggap darurat ini menggunaan dana siap pakai,” lanjutnya.

    Prabowo juga disebut memberi arahan kepada seluruh kementerian, lembaga, TNI dan Polri, pemerintah daerah serta BUMN untuk membantu bekerja memulihkan bencana ini.

    “Seluruh lembaga telah diinstruksikan oleh bapak presiden untuk ekstra responsif dan memastikan fokus dalam penyelamatan korban, distribusi bantuanya dan pemulihan berbagai fasilitas dan layanan vital,” kata dia.

    Selain itu, pemerintah juga disebut terus memastikan kelancaran pengiriman layanan dasar ke seluruh wilayah bencana.

  • Komisi VIII desak “bencana nasional” Sumatera demi perjelas komando

    Komisi VIII desak “bencana nasional” Sumatera demi perjelas komando

    “Dibutuhkan yang berbagai pihak untuk turut serta. Terutama Kepolisian dan Tentara Nasional. Cuma sekarang komandonya di siapa?”

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mendesak agar pemerintah segera menetapkan status “bencana nasional” untuk bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, untuk memperjelas komando penanganan bencana.

    Dia menilai bahwa Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Sosial belum cukup kuat untuk menangani bencana sedahsyat itu. Namun jika kepolisian dan tentara juga kini turut membantu penanganannya, pihak yang memberikan komando harus diperjelas.

    “Dibutuhkan yang berbagai pihak untuk turut serta. Terutama Kepolisian dan Tentara Nasional. Cuma sekarang komandonya di siapa?” kata Marwan di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.

    Menurut dia, saat ini banyak akses jalan kabupaten maupun nasional terputus karena bencana hidrometeorologi itu. Dia menilai kemampuan BNPB belum bisa menjangkau itu semua.

    Sejauh ini, menurut dia, masyarakat di lokasi bencana sudah ada yang bisa saling berkomunikasi dan mengirim kabar. Namun para korban saat ini ada yang bertahan hidup hanya dengan mengonsumsi pisang.

    “Kan sudah dalam keadaan darurat bahaya mereka. Yang agak miris bagi kita kan orang sekarang masih sehat, tapi kalau lama-kelamaan mereka sakit dan meninggal waduh miris sekali,” kata dia.

    Di sisi lain, dia mengatakan bahwa jenazah-jenazah korban akibat bencana itu banyak yang belum bisa dievakuasi. Kemudian juga berbagai kendaraan korban bencana masih banyak yang tertimbun.

    “Itu manusia semua di situ belum terjamah. Oke itu sudah dalam keadaan meninggal, tapi yang lain menunggu makanan, itu luar biasa,” katanya.

    Untuk itu, dia meminta pemerintah mencari jalan yang terbaik untuk bisa menangani bencana di Sumatera. Jangan sampai belum selesai penanganan bencana di daerah itu, muncul lagi bencana di daerah lainnya.

    “Saya kira kita butuh kepastian untuk menanggulanginya,” kata dia.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan dampak bencana banjir bandang dan longsor di tiga provinsi di Sumatera, yaitu di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat ditangani secara nasional dan menjadi prioritas nasional.

    “Presiden memberikan instruksi agar situasi ini diperlakukan sebagai prioritas nasional, termasuk jaminan bahwa dana dan logistik nasional tersedia secara penuh, secara total, salah satunya pada saat (masa) tanggap darurat ini menggunakan dana siap pakai,” kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno saat jumpa pers di Posko Bantuan Bencana Sumatera, Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu.

    Usai jumpa pers, saat ditanya apakah instruksi itu dapat diterjemahkan sebagai status bencana menjadi bencana nasional, Pratikno menyebut bencana ditangani secara nasional.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 10 Pemerintah Akui Kerusakan Lingkungan Ikut Picu Bencana di Sumatera Nasional

    10 Pemerintah Akui Kerusakan Lingkungan Ikut Picu Bencana di Sumatera Nasional

    Pemerintah Akui Kerusakan Lingkungan Ikut Picu Bencana di Sumatera
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pemerintah mengakui bahwa kerusakan lingkungan turut memperparah bencana banjir bandang dan tanah longsor di tiga provinsi, yakni Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.
    “Selain faktor cuaca yang ekstrem, tentunya ada faktor
    kerusakan lingkungan
    yang memperparah bencana,” kata Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dalam jumpa pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (3/12/2025).
    Oleh karena itu, pemerintah melalui Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan (PKH) tengah menelusuri asal sejumlah kayu gelondongan yang turut terbawa arus dalam
    bencana banjir bandang
    .
    “Dan seiring dengan evakuasi dan penanganan sebagai fokus utama, pemerintah melakukan evaluasi dan investigasi secara menyeluruh terkait bencana ini,” jelas dia.
    Dalam kesempatan serupa, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, memastikan bahwa Satgas PKH tengah menelusuri asal kayu gelondongan tersebut.
    “Saat ini Satgas Penertiban Kawasan Hutan sudah turun tangan menelusuri dugaan gelondongan kayu yang banyak terbawa arus banjir,” tegas dia.

    Pratikno menyebutkan, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar situasi bencana banjir dan tanah longsor di Aceh,
    Sumatera Utara
    , dan Sumatera Barat diperlakukan sebagai prioritas nasional.
    “Bapak Presiden memberikan instruksi agar situasi ini diperlakukan sebagai prioritas nasional, termasuk jaminan bahwa dana dan logistik nasional tersedia secara penuh, salah satunya pada saat tanggap darurat ini menggunakan
    Dana Siap Pakai
    ,” kata Pratikno.
    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan akan menggelar rapat dengan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni untuk menyelidiki dugaan pembalakan liar usai banyaknya gelondongan kayu yang hanyut saat banjir di Sumatera.
    Ia menyatakan, hal ini merupakan bagian dari penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian untuk mencari tahu dugaan pelanggaran tersebut.
    “Penegakan hukum terkait temuan kayu gelondong yang terkupas, kami secara lisan sudah berkoordinasi dengan Menhut dan kami akan besok melaksanakan rapat,” kata Listyo dalam konferensi pers penanganan bencana banjir dan longsor di Posko Terpadu TNI, Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (3/12/2025).
    Ia menyebut, dua institusi itu akan membentuk tim gabungan untuk menyelidiki dan mendalami. Adapun rapat, bertujuan untuk memproses rencana pembentukan tim tersebut.
    Diberitakan sebelumnya, sebanyak 753 jiwa dinyatakan meninggal dunia akibat bencana banjir bandang dan tanah longsor di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
    Data Dashboard Penanganan Darurat Banjir dan Longsor Sumatera Tahun 2025 yang tertulis di situs Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Bencana (Pusdatin BNPB) menunjukkan jumlah korban jiwa, korban hilang, dan korban luka-luka.
    “Jumlah meninggal dunia 753 jiwa, hilang 650 jiwa, dan korban luka-luka 2.600 jiwa,” tulis data tersebut pada Rabu (3/12/2025), sebagaimana dilihat Kompas.com pada pukul 06.30 WIB.
    Data Pusdatin BNPB juga memperlihatkan jumlah kerusakan pada rumah-rumah warga di tiga provinsi tersebut.
    “3.600 rumah rusak berat, 2.100 rumah rusak ringan, dan 3.700 rusak ringan,” tulis data tersebut.
    Banjir bandang dan tanah longsor mengakibatkan sejumlah fasilitas umum yang rusak, termasuk fasilitas pendidikan dan tempat ibadah.
    “Jembatan 39,34 persen mengalami kerusakan, fasilitas ibadah 16,97 persen, fasilitas pendidikan 42,5 persen, dan fasilitas kesehatan 1,18 persen,” tulis data Pusdatin BNPB.
    Sementara itu, jumlah pengungsi per hari ini mencapai 106.200 di Sumatera Barat, 538.000 di Sumatera Utara, dan 1,5 juta warga Aceh.
    Dengan demikian, ada 141.800 warga Sumbar yang terdampak, 1,5 juta di Aceh, dan 1,7 juta di Sumut.
    Total yang terdampak bencana ini adalah 3,3 juta jiwa.
    Data ini pun masih terus diperbarui oleh BNPB secara berkala.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Belum Butuh Bantuan Asing, Pemerintah Klaim Masih Mampu Tangani Bencana Sumatra

    Belum Butuh Bantuan Asing, Pemerintah Klaim Masih Mampu Tangani Bencana Sumatra

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menyampaikan belum membuka peluang untuk menerapkan skema penanganan bencana khusus seperti yang pernah diberlakukan melalui Instruksi Presiden (Inpres) pascagempa dan tsunami Palu pada 2018 untuk membuka keran bantuan dari internasional.

    Hal itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam doorstop usai konferensi pers perkembangan penanggulangan bencana Sumatra di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (3/12/2025).

    Menjawab pertanyaan apakah pemerintah akan mempertimbangkan opsi serupa Palu 2018, Prasetyo menegaskan bahwa saat ini pemerintah masih mampu menangani keseluruhan kebutuhan darurat.

    “Untuk sementara ini belum ya,” kata Prasetyo. 

    Dia menambahkan bahwa pemerintah Indonesia menyampaikan terima kasih atas perhatian dan dukungan dari negara-negara sahabat yang menyatakan keprihatinan dan menawarkan bantuan.

    “Terima kasih, bahwa pemerintah dalam hal ini kita semua masih sanggup untuk mengatasi seluruh permasalahan yang kita hadapi. Dari sisi pangan alhamdulillah kita punya stok yang cukup,” ujarnya.

    Menurutnya, pemerintah juga terus memastikan ketersediaan energi dalam kondisi darurat. 

    Dia menyebut bahwa koordinasi dengan Pertamina dilakukan untuk menjamin distribusi BBM ke seluruh wilayah terdampak, termasuk dengan cara-cara khusus.

    “Kami juga berkoordinasi dengan Pertamina memastikan pasokan BBM untuk segera distribusi ke seluruh wilayah, termasuk menggunakan cara-cara yang mungkin tidak normal, karena BBM juga kita usahakan dilakukan dropping melalui udara menyesuaikan kondisi bencana yang kita hadapi di lapangan,” jelasnya.

    Ketika ditanya apakah pemerintah telah menerima bantuan internasional, Prasetyo mengatakan belum. 

    Dia menyampaikan bahwa penerimaan bantuan luar negeri akan dipertimbangkan sesuai perkembangan penanganan di lapangan.

    “Ya nanti kita lihat pada waktunya,” ujarnya singkat.

    Saat ditanya negara mana saja yang memberikan atensi, Prasetyo mengatakan ada banyak tanpa memerinci lebih jauh.

    “Banyak. Makasih,” tandas Prasetyo.

    Bencana Sumatra, Belum Jadi Bencana Nasional

    Prasetyo Hadi menyampaikan alasan hingga saat ini pemerintah belum menetapkan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sebagai darurat bencana nasional. Prasetyo menjelaskan bahwa prioritas utama pemerintah saat ini adalah percepatan penanganan di lapangan.

    Padahal, luas daerah yang terdampak lebih luas dari Pulau Jawa. Adapun luas pulau Jawa sebesar 128.297 km persegi. 

    Sementara itu, luas Sumut yakni 72.461 km persegi dan luas Aceh 56.839 km persegi, sehingga ditotal seluas 129.300 km persegi. Luas ini, belum ditambahkan dengan daerah-daerah terdampak bencana di Sumatra Barat sekitar 10.312 km persegi. Maka bila ditotal mencapai 139.612 km persegi daerah terdampak banjir dan longsor di Sumatra.

    “Baik, pertanyaan kepada status bencana nasional sebagaimana yang sudah berulang kali penjelasan bahwa yang paling penting adalah penanganannya. Sejak bencana di Aceh, Sumut, maupun Sumbar, seluruh sumber daya nasional bekerja keras untuk melakukan penanganan,” ujarnya.

    Prasetyo menilai bahwa langkah-langkah yang telah dikerahkan pemerintah sudah cukup masif sehingga status bencana nasional belum menjadi fokus utama.

    Saat ditanya lebih jauh mengenai pertimbangan pemerintah, Mensesneg menyebut bahwa ada sejumlah faktor yang tidak dapat disampaikan secara terbuka. Kendati demikian, dia menegaskan bahwa yang terpenting adalah dukungan penuh pemerintah pusat bagi daerah terdampak.

    “Ya banyak pertimbangan. Hal-hal yang tidak bisa disampaikan. Yang penting adalah bukan masalah statusnya, tapi sekali lagi adalah masalah penanganannya, support atau backup dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” jelasnya.

  • Mendagri: Kepala daerah bisa ambil jatah beras-minyak bencana di Bulog

    Mendagri: Kepala daerah bisa ambil jatah beras-minyak bencana di Bulog

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan kepala daerah yang wilayahnya terdampak banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat bisa mengambil jatah beras dan minyak goreng untuk penanganan bencana di Bulog.

    “Mereka (Bulog) bisa mengeluarkan ada namanya beras bencana. Itu bisa dikeluarkan unlimited (tanpa batas), sepanjang ada sudah permintaan dari kepala daerah,” kata Tito saat konferensi pers di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu.

    Tito menjelaskan kepala daerah bersangkutan dapat meminta beras dan minyak goreng kepada Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman dengan cara berkirim surat.

    Surat dapat dikirimkan secara daring via aplikasi perpesanan. Setelah itu, Mentan Amran akan meneruskan surat tersebut kepada Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani untuk dikoordinasikan lebih lanjut.

    “Tinggal buat surat saja kepada Bapak Amran, melalui WhatsApp bisa. Kalau enggak, melalui saya saja juga bisa. Nanti saya forward (teruskan) kepada Pak Amran dan setelah itu, nanti langsung kepada Bulog. Bulog akan langsung mengeksekusi,” tuturnya.

    Tito mengatakan langkah itu sudah dilakukan di Lhokseumawe, Aceh. Dalam waktu kurang dari 24 jam, sekitar 100 ton beras langsung dikeluarkan Bulog setelah kepala daerahnya bersurat kepada Mentan.

    “Jadi, sepanjang ada surat itu, langsung dieksekusi hari itu juga,” katanya.

    Mendagri mengimbau kepala daerah mengecek stok di gudang-gudang Bulog. “Tolong rekan-rekan kepala daerah, banyak enggak tahu ini mungkin, rekan-rekan kepala daerah yang terdampak, ya, tolong lihat kondisi cadangan yang ada di gudang Bulog,” ucapnya.

    Khusus terkait beras, Mendagri mengatakan persediaan di gudang-gudang Bulog relatif cukup. Sebab, dari 1,3 juta ton cadangan, total beras yang dikeluarkan baru sekitar 800–900 ribu ton. “Artinya, cadangan masih ada 600 ribu ton,” imbuhnya.

    “Saya waktu itu di Lhokseumawe, kita berusaha, ini kan daerah terkunci karena jalan-jalan putus, jembatan putus, beras sudah menipis. Kemudian kita mau mencoba untuk cari beras dari Medan atau dari Riau dan Banda Aceh, tapi setelah saya datang ke Lhokseumawe, ternyata ada di gudang Bulog 28 ribu ton untuk konsumsi Lhokseumawe, Aceh Utara, Bireuen, yang tiga-tiganya terkunci. Jadi, sebetulnya enggak perlu ngambil beras ke tempat lain, itu cukup untuk sembilan bulan,” ujarnya.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Isu Kepala Daerah Menyerah Tangani Banjir Sumatra, Ini Penjelasan Mendagri

    Isu Kepala Daerah Menyerah Tangani Banjir Sumatra, Ini Penjelasan Mendagri

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian membantah isu tiga kepala daerah di Sumatra menyerah total dalam menangani bencana banjir. Menurut dia, memang ada beberapa hal yang membuat kepala daerah tak sanggup menangani banjir di Sumatra.

    “Tiga kepala daerah yang menyatakan menyerah, bukan menyerah total, bukan. Mereka tetap bekerja semampu mereka, tapi ada yang mereka enggak mampu,” kata Tito dalam konferensi pers perkembangan penanganan banjir Sumatra di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta, Rabu (3/12/2025).

    Dia mencontohkan Kabupaten Aceh Tengah yang terisolasi karena jembatan putus akibat banjir dan longsor. Tito menyebut pemerintah daerah tetap melakukan penanganan yang ada dengan kemampuan seadanya.

    “Misalnya Aceh Tengah, terkunci, jalan semua terkunci karena longsor jembatan putus dari utara dari Lhokseumawe putus, dari Selatan juga putus. Mereka tetap bekerja, cuma dengan kemampuan yang ada,” ujarnya.

    Tito menuturkan kepala daerah Aceh Tengah tak memiliki kemampuan untuk menerjunkan bantuan dari udara sebab mereka tak mempunyai pesawat. Selain itu, kepala daerah juga memerlukan alat berat untuk menangani jembatan dan jalan rusak.

    “Ada hal yang mereka enggak mampu, yaitu harus ada tambahan makanan, BBM dropping dari udara. Dia enggak punya pesawat. Kemudian kedua, jalan-jalan yang putus tadi perlu ada longsor perlu alat berat, dia enggak punya kemampuan,” jelas Tito.

  • Pratikno Luruskan Isu Penjarahan di Gudang Bulog Sibolga: Itu Pemberian Bantuan, Saya Saksikan Sendiri Nasional 3 Desember 2025

    Pratikno Luruskan Isu Penjarahan di Gudang Bulog Sibolga: Itu Pemberian Bantuan, Saya Saksikan Sendiri Nasional 3 Desember 2025

    Pratikno Luruskan Isu Penjarahan di Gudang Bulog Sibolga: Itu Pemberian Bantuan, Saya Saksikan Sendiri
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Koordinator (Menko) Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Pratikno, menjelaskan soal dugaan warga menjarah di Gudang Badan Urusan Logistik (Bulog) Kota Sibolga, Sumatera Utara (Sumut).
    Dugaan
    penjarahan
    ini muncul setelah warga disebut tak kunjung menerima bantuan dari pemerintah di tengah bencana banjir bandang dan tanah longsor di Kota
    Sibolga
    .
    Dalam jumpa pers di Lanud Halim Perdanakusuma,
    Pratikno
    mengaku melihat langsung peristiwa tersebut saat tengah meninjau para korban.
    “Yang kaitan Anda sebut tadi, menjarah, saya kebetulan menyaksikan sendiri saat ada kerumunan di depan Gudang Bulog di Sibolga, Pandan,” kata Pratikno, Rabu (3/12/2025).
    “Kemudian itu justru masyarakat berkumpul dibagi dengan beras 5 kilogram,” jelas dia.
    Dalam situasi terhimpit ini, Pratikno menyebut pemerintah hadir untuk meringankan beban korban dengan membagikan beras kepada masyarakat.
    “Jadi, karena masyarakat butuh, ya waktu itu terus langsung satu orang dikasih satu. Artinya apa? Yang sebenarnya terjadi saat itu di Sibolga adalah pemberian bantuan,” ujar dia.
    Pratikno menyebutkan bahwa mulanya pendistribusian berjalan dengan baik.
    “Kemudian sudah, bubar,” ucapnya.
    Dalam kesempatan tersebut, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan bahwa polisi sudah membebaskan warga yang turut menjarah.
    “Bahwa sampai saat ini sudah tidak ada lagi yang diamankan, semua sudah kita lepas,” tegas Listyo.
    Sebab, Listyo memahami bahwa kondisi pada saat itu masyarakat sangat membutuhkan logistik.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KSAD: Keberadaan BTP berguna untuk tolong warga korban banjir Sumatera

    KSAD: Keberadaan BTP berguna untuk tolong warga korban banjir Sumatera

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengatakan Batalyon Teritorial Pembangunan (BTP) sangat berguna menangani proses pemulihan pascabencana banjir di wilayah Sumatera.

    “Kita langsung merasakan gunanya batalyon- batalyon TP (Batalyon Teritorial Pembangunan). Jadi mereka sekarang yang banyak bergerak di daerah-daerah bencana untuk membantu masyarakat,” kata KSAD saat ditemui ketika jumpa pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu.

    Menurut Maruli, sedari awal pihaknya sudah mengerahkan personel BTP yang berada di kawasan terdekat banjir untuk membantu proses evakuasi.

    Mereka telah melakukan ragam upaya dari mulai mencari korban yang tertimbun, mengevakuasi warga yang masih terjebak banjir hingga membagikan logistik ke titik lokasi yang susah diakses.

    Tidak hanya itu, TNI AD juga telah mengerahkan anggota BTP untuk menenangkan masyarakat korban banjir yang sebelumnya menjarah minimarket di Sumatera Utara.

    “Tentang penjarahan, memang mereka (masyarakat) mungkin resah, takut tidak dapat makan, tapi sekarang kami sudah terjunkan anggota ke daerah-daerah yang belum terakses sehingga mereka bisa mengatur masyarakat di sana,” jelas Maruli.

    Hingga saat ini, para prajurit BTP masih berada di lokasi banjir wilayah Sumatera untuk membantu proses evakuasi dan distribusi logistik.

    Maruli memastikan para pasukan BTP tersebut akan terus bertugas di sana hingga situasi berjalan kondusif.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ini Alasan Istana Belum Tetapkan Status Bencana Nasional untuk Sumatra

    Ini Alasan Istana Belum Tetapkan Status Bencana Nasional untuk Sumatra

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan alasan hingga saat ini pemerintah belum menetapkan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sebagai darurat bencana nasional. 

    Menanggapi pertanyaan mengenai mengapa status bencana nasional belum diberlakukan, Prasetyo menjelaskan bahwa prioritas utama pemerintah saat ini adalah percepatan penanganan di lapangan.

    “Baik, pertanyaan kepada status bencana nasional sebagaimana yang sudah berulang kali penjelasan bahwa yang paling penting adalah penanganannya. Sejak bencana di Aceh, Sumut, maupun Sumbar, seluruh sumber daya nasional bekerja keras untuk melakukan penanganan,” ujarnya di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (3/12/2025).

    Prasetyo menilai bahwa langkah-langkah yang telah dikerahkan pemerintah sudah cukup masif sehingga status bencana nasional belum menjadi fokus utama.

    Saat ditanya lebih jauh mengenai pertimbangan pemerintah, Mensesneg menyebut bahwa ada sejumlah faktor yang tidak dapat disampaikan secara terbuka. 

    Kendati demikian, dia menegaskan bahwa yang terpenting adalah dukungan penuh pemerintah pusat bagi daerah terdampak.

    “Ya banyak pertimbangan. Hal-hal yang tidak bisa disampaikan. Yang penting adalah bukan masalah statusnya, tapi sekali lagi adalah masalah penanganannya, support atau backup dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” jelasnya.

    Dia pun menambahkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan instruksi langsung agar seluruh kebutuhan penanganan terpenuhi, termasuk dari sisi pendanaan.

    “Termasuk mengenai anggaran, Pak Presiden langsung berikan instruksi kepada kami memback up sepenuhnya proses penanganan bencana yang menimpa saudara-saudara kita,” kata Prasetyo.

    Pemerintah Selidiki Faktor yang Perparah Banjir Sumatra 

    Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada evakuasi dan penanganan korban bencana di Sumatra, tetapi juga melakukan penelusuran serius terhadap penyebab yang memperparah dampak bencana.

    Teddy menjawab pertanyaan mengenai isu Penertiban Kawasan Hutan (PKH) dan menegaskan bahwa pemerintah memberi perhatian besar terhadap aspek lingkungan yang berpotensi memperburuk skala bencana.

    Hal tersebut dia sampaikan dalam keterangan pers mengenai perkembangan penanggulangan bencana di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Rabu (3/12/2025).

    “Soal PKH (Penertiban Kawasan Hutan), jadi seiring dengan evakuasi dan penanganan korban yang jadi fokus utama pemerintah, jadi penyebab bencana ini jadi perhatian dan selain faktor cuaca yang ekstrem tentunya, ada faktor kerusakan lingkungan yang memperparah bencana dan ini terus ditelusuri dengan serius,” ujar Teddy.

    Dia menambahkan bahwa proses investigasi akan berjalan paralel dengan penanganan darurat yang tengah dilakukan di lapangan.

    Pemerintah memastikan evaluasi tersebut mencakup seluruh aspek, mulai dari kondisi lingkungan hingga kebijakan terkait kawasan hutan, untuk memastikan mitigasi lebih baik ke depan dan mencegah kejadian serupa.

    “Dan seiring dengan evakuasi dan penanganan sebagai fokus utama pemerintah melakukan evaluasi dan investigasi dan menyeluruh terkait bencana ini,” tandas Teddy.

  • Pemerintah Bakal Telusuri Faktor Kerusakan Lingkungan yang Memperparah Bencana Sumatra

    Pemerintah Bakal Telusuri Faktor Kerusakan Lingkungan yang Memperparah Bencana Sumatra

    Bisnis.com, JAKARTA — Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada evakuasi dan penanganan korban bencana di Sumatra, tetapi juga melakukan penelusuran serius terhadap penyebab yang memperparah dampak bencana.

    Teddy menjawab pertanyaan mengenai isu Penetiban Kawasan Hutan (PKH) dan menegaskan bahwa pemerintah memberi perhatian besar terhadap aspek lingkungan yang berpotensi memperburuk skala bencana.

    Hal tersebut dia sampaikan dalam keterangan pers mengenai perkembangan penanggulangan bencana di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Rabu (3/12/2025).

    “Soal PKH (Penertiban Kawasan Hutan), jadi seiring dengan evakuasi dan penanganan korban yang jadi fokus utama pemerintah, jadi penyebab bencana ini jadi perhatian dan selain faktor cuaca yang ekstrem tentunya, ada faktor kerusakan lingkungan yang memperparah bencana dan ini terus ditelusuri dengan serius,” ujar Teddy.

    Dia menambahkan bahwa proses investigasi akan berjalan paralel dengan penanganan darurat yang tengah dilakukan di lapangan.

    Pemerintah memastikan evaluasi tersebut mencakup seluruh aspek, mulai dari kondisi lingkungan hingga kebijakan terkait kawasan hutan, untuk memastikan mitigasi lebih baik ke depan dan mencegah kejadian serupa.

    “Dan seiring dengan evakuasi dan penanganan sebagai fokus utama pemerintah melakukan evaluasi dan investigasi dan menyeluruh terkait bencana ini,” tandas Teddy.

    Teddy Indra Wijaya juga menyampaikan perkembangan terbaru penanganan bencana di Sumatra, khususnya di Aceh Tamiang. Dia menegaskan bahwa akses darat yang sempat terputus kini telah kembali tersambung sejak 2 Desember 2025.

    Teddy menjelaskan bahwa laporan yang diterima dari TNI, Polri, BNPB, serta komunikasi langsung dengan Bupati Aceh Tamiang menunjukkan peningkatan signifikan dalam proses distribusi logistik.

    “Update terkait Aceh Tamiang, jadi laporan dari TNI Polri BNPB, kemudian beberapa kali kami menghubungi Bupati Aceh Tamiang, intinya 2 Desember lalu jalur darat yang sebelumnya terputus sudah tersambung,” kata Teddy.

    Dengan pulihnya jalur tersebut, seluruh truk yang membawa bantuan dari Medan kini dapat mencapai Aceh Tamiang melalui perjalanan darat.

    “Seluruh truk bantuan yang dari Medan menuju Aceh Tamiang, sejak kemarin dan khususnya hari ini melalui dari Medan ke Aceh Tamiang. Perjalanan mungkin sekitar 3 jam,” ujarnya.