Tempat Fasum: Halim Perdanakusuma

Seskab Teddy: Akses Jalan dan Listrik 52 Daerah Banjir Sumatera Mulai Pulih

Seskab Teddy: Akses Jalan dan Listrik 52 Daerah Banjir Sumatera Mulai Pulih
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya memastikan akses jalan dan aliran listrik yang sempat terputus di 52 kabupaten/kota terdampak bencana di tiga provinsi Sumatera mulai dipulihkan sejak 30 November 2025.
Listrik yang awalnya mati total saat bencana melanda kini berangsur pulih.
“Seluruh lokasi terdampak itu 52 kabupaten. Hampir 52 kabupaten itu, jalur lintas kabupatennya terputus. Listriknya hampir mati. Di tanggal 30 (November), sedikit demi sedikit tapi pasti, dari 52 kabupaten itu tersambung lah jalan. Nyala lah listrik,” ujar Teddy dalam konferensi pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (19/12/2025).
Teddy juga menegaskan, BNPB, TNI, Polri, kementerian dan lembaga terkait hingga pemerintah daerah bekerja keras sejak hari pertama bencana terjadi.
Ia menuturkan, petugas di lapangan beserta warga bahu-membahu memperbaiki jalan yang terputus.
Sistem kelistrikan di daerah terdampak juga terus dipulihkan oleh petugas PLN.
“Semuanya kita ini, termasuk warga setempat itu sama-sama sambungkan jalan. Petugas PLN ngangkut di tengah hujan, di atas gunung, segala macam, tanpa kamera,” imbuh Teddy.
Selain itu, Presiden RI Prabowo Subianto terus memonitor situasi sejak awal bencana melanda.
Bahkan, Kepala Negara sudah berkali-kali bertolak ke wilayah terdampak bencana untuk meninjau langsung
penanganan pascabencana
.
“Bapak Presiden sudah ke Aceh tiga kali, ke enam kabupaten. Ke Sumatera Utara dua kali. Sumatera Barat dua kali. Masing-masing empat kabupaten,” paparnya.
Meskipun tanpa status Bencana Nasional, menurut Teddy, pemerintah pusat mengerahkan segala daya dan upaya untuk mendukung penuh proses
pemulihan pascabencana
di wilayah Sumatera.
Pemerintah pusat juga menyiapkan anggaran hingga Rp 60 triliun yang akan dikucurkan secara bertahap.
“Disampaikan Rp 60 triliun sudah dikeluarkan secara berangsur untuk membangun kembali rumah sementara, rumah hunian tetap, fasilitas semuanya, gedung DPRD, kecamatan juga,” tegas dia.
Oleh karena itu, Teddy berharap semua pihak terus bekerja sama dan saling mendukung.
Jika dirasa masih ada kekurangan dalam proses pemulihan ini, pemerintah terbuka untuk menerima masukan yang membangun.
“Sekali lagi, ayo kita saling bantu, saling jaga, saling dukung, sebarkan energi positif,” tuturnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

19/12/2025 21:21
Mendagri Beri Klarifikasi: Tidak Ada Niatan Mengecilkan Bantuan dari Malaysia

Mendagri Beri Klarifikasi: Tidak Ada Niatan Mengecilkan Bantuan dari Malaysia
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberikan klarifikasi atas pernyataannya terkait bantuan dari Malaysia.
Sebagai informasi, pernyataan Tito yang menyebut bantuan medis yang dikirim dari
Malaysia
senilai kurang Rp 1 miliar tidak seberapa dibandingkan dengan sumber daya penanggulangan bencana yang dilakukan Indonesia .
Pernyataan itu yang disampaikan Tito dalam podcast “Suara Lokal Mengglobal” pada Kamis (11/12/2025) ini memicu polemik khususnya dari warga Malaysia.
Tito menegaskan, dirinya sama sekali tidak memiliki niat sedikit pun untuk mengecilkan bantuan dari Malaysia.
“Saya ingin mengklarifikasi apa yang saya jelaskan pada saat podcast saya dengan Pak Helmy Yahya. Jadi saya sama sekali tidak bermaksud untuk mengecilkan dukungan bantuan dari saudara-saudara kita yang dari Malaysia. Sama sekali tidak bermaksud itu ya,” kata Tito saat ditemui
Kompas.com
di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (19/12/2025).
Tito mengatakan dirinya justru sangat menghormati warga di Malaysia, termasuk diaspora Aceh yang ada di Negeri Jiran.
Mantan Kapolri pun memberikan apresiasi tinggi atas bantuan dari Malaysia terhadap warga di Aceh.
“Sekali lagi saya menghormati saudara-saudara kita di Malaysia, termasuk juga saudara-saudara kita yang diaspora Aceh. Tentu memiliki kewajiban moral untuk membantu. Saya memberikan apresiasi yang tinggi. Saya menghormati. Termasuk juga dengan pemerintah Malaysia yang hubungannya sangat baik selama ini, saling bantu,” ucap dia.
Hanya saja, ia ingin menegaskan bahwa pemerintah Indonesia sejak awal juga sudah bekerja keras untuk menangani bencana di tiga provinsi Sumatera.
Namun, justru bantuan dari luar negeri yang lebih tersorot.
Tito kembali menegaskan, tidak ada sama sekali niat untuk mengecilkan bantuan dari Malaysia.
“Tapi saya tidak bermaksud mengecilkan, saya lebih maksudkan kepada pemberitaan-pemberitaan itu, tolonglah yang di dalam negeri yang sudah banyak membantu dan sudah sangat bekerja sangat keras juga diberikan apresiasi. Kira-kira seperti itu maksud saya,” jelas dia.
“Tidak ada yang maksud negatif sedikitpun dari saya kepada pemerintah Malaysia ataupun kepada warga Malaysia apalagi kepada diaspora Aceh di Malaysia,” tegas Tito lagi.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

19/12/2025 20:12
Mendagri Tegaskan Kehadiran Pemerintah dalam Penanganan Bencana di Sumatera

Mendagri Tegaskan Kehadiran Pemerintah dalam Penanganan Bencana di Sumatera
Tim Redaksi
KOMPAS.com
– Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan kehadiran pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).
Pemerintah hadir melalui penyaluran anggaran,
bantuan logistik
, hingga percepatan pembangunan
hunian
tetap bagi masyarakat terdampak.
Tito menjelaskan bahwa pemerintah pusat telah menyalurkan
anggaran belanja tidak terduga
(BTT) sebesar Rp 268 miliar atas arahan Presiden RI Prabowo Subianto. Dana ini diberikan kepada tiga provinsi serta 52 kabupaten/kota terdampak bencana.
“Kami cek sudah diterima semua oleh tiga provinsi masing-masing Rp 20 miliar, sementara setiap kabupaten/kota mendapat Rp 4 miliar, dan sudah digunakan sesuai arahan yang kami sampaikan,” ujarnya dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Jumat (19/12/2025).
Pernyataan tersebut disampaikan Tito dalam Konferensi Pers Bencana Sumatera bersama Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno, Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), di Posko Bencana Pangkalan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat.
Dalam kesempatan tersebut, Tito turut mengapresiasi solidaritas antardaerah yang berkontribusi menyalurkan bantuan anggaran maupun logistik.
Sejumlah pemerintah daerah (pemda) yang telah menyalurkan dukungan, antara lain Kalimantan Timur (Kaltim) Rp 7,5 miliar, Jawa Barat (Jabar) Rp 7 miliar, Sulawesi Utara (Sulut) Rp 1,5 miliar, Kalimantan Utara (Kaltara) Rp 1 miliar, Sulawesi Selatan (Sulsel) Rp 4 miliar, Jawa Tengah (Jateng) Rp 1,3 miliar, dan Jawa Timur (Jatim) Rp 5 miliar.
Tito menyebut, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa ikut turun langsung ke lapangan untuk menyerahkan bantuan.
Selain itu, bantuan juga datang dari Nusa Tenggara Timur (NTT) Rp 1,5 miliar, Sumatera Selatan (Sumsel) berupa barang senilai Rp 2,6 miliar, Banten Rp 3 miliar, Kalimantan Tengah (Kalteng) Rp3 miliar, Sulawesi Barat (Sulbar) Rp 1 miliar, Maluku Utara Rp 2 miliar, Bengkulu Rp 4,3 miliar, dan Gorontalo Rp 1 miliar.
Sementara itu, Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta telah menyalurkan bantuan senilai Rp 3 miliar serta bantuan logistik secara langsung ke Kota Lhokseumawe, Aceh.
“Total Rp 43 miliar ditambah dengan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) yang dipimpin oleh Bupati Lahat, Pak Bursah Zarnubi, turun langsung ke sana (menyalurkan bantuan) Rp 5 miliar. Jadi, lebih kurang Rp 48 miliar,” jelas Tito.
Untuk mendukung pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat terdampak bencana, Kementerian Dalam Negeri (
Kemendagri
) telah membentuk sembilan tim, termasuk tim dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) yang diturunkan ke tiga provinsi sejak 10 Desember 2025.
Tim tersebut bertugas mempercepat pengurusan dokumen kependudukan, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan akta kelahiran yang hilang.
Tito juga menyampaikan rencana
groundbreaking
pembangunan hunian melalui kolaborasi bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait serta Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas.
Pembangunan hunian tetap tersebut mencakup 2.600 unit, dengan rincian 1.000 unit di Aceh, 1.000 unit di Sumut, dan 600 unit di Sumbar, yang didukung oleh sejumlah yayasan.
“Akan ada
groundbreaking
di Kota Sibolga, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan. Kita akan turun langsung ke sana,” kata Tito.
Lebih lanjut, ia mengapresiasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu), khususnya Ditjen Bea dan Cukai serta Kementerian Perdagangan (Kemendag), yang telah mempercepat proses pengeluaran bantuan pakaian dari kawasan ekonomi untuk keperluan penanganan bencana.
Pengiriman bantuan tersebut dilakukan dalam beberapa gelombang dan akan diserahkan kepada masyarakat terdampak.
Terkait infrastruktur pemerintahan desa, Tito menyebutkan bahwa 360 kantor desa mengalami kerusakan ringan, sedangkan 25 kantor desa rusak berat di tiga provinsi terdampak bencana.
Untuk kerusakan ringan, penanganan akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Jika ternyata tidak memadai, akan diambil alih oleh pemerintah pusat. Adapun penanganan kantor desa yang rusak berat akan diajukan kepada Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
“Kami mengucapkan terima kasih atas kekompakan semua pemda dan unsur forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda), serta semua pihak yang telah bergerak sehingga penanganan dapat dilakukan dengan cepat dan kita sudah lihat banyak hasilnya,” tegas Tito.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

19/12/2025 19:39
Tito: Pemerintah Kerja Sangat Keras Tangani Banjir Sumatera Sejak Hari Pertama

Tito: Pemerintah Kerja Sangat Keras Tangani Banjir Sumatera Sejak Hari Pertama
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menjelaskan bahwa pemerintah telah bekerja keras sejak awal dalam menangani banjir di tiga provinsi Sumatera.
“Saya menjelaskan sebetulnya bagaimana saat itu Pemerintah Indonesia, baik pusat maupun daerah, bekerja dengan sangat keras mulai dari hari pertama, seperti dijelaskan oleh Pak Seskab, dari hari pertama,” kata Tito di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (19/12/2025).
Sejak awal bencana Sumatera terjadi, kata Tito, Presiden RI Prabowo Subianto juga telah memobilisasi semua kekuatan dari pusat untuk bergerak ke Sumatera, termasuk Aceh.
Tito menceritakan, dirinya juga langsung terbang ke Aceh pada 29 November 2025 serta melakukan berbagai upaya untuk membantu para korban terdampak.
Bahkan, ia masih menugaskan jajarannya untuk tinggal di daerah terdampak banjir di Sumatera.
“Saya sendiri, tanggal 29 saya sudah berangkat ke sana. Ketika saya sudah dapat pesawat, kemudian saya langsung berangkat dengan staf-staf saya. Sampai hari ini Dirjen saya masih di situ, saya tugaskan,” tuturnya.
Sebagai sosok yang memiliki hubungan emosional dan pernah mendapat Petua Panglima Hukom Nanggroe dari Wali Nanggroe Aceh, Tito juga berkeliling Aceh untuk memberikan bantuan.
Tito juga terus menggelar rapat dan bergerak cepat untuk mengatasi pascabencana di Aceh.
“Dan kemudian saya ke Pidie, Pidie Jaya, Lhokseumawe, memberikan bantuan,” tuturnya.
Bahkan, Tito juga memaksakan diri untuk menembus daerah yang sempat terisolasi di Aceh akibat banjir dan longsor.
“Tidak bisa tembus ke Lhokseumawe, saya paksakan tembus juga menggunakan pesawat lokal yang ada di situ ya, ingin melihat situasi dan kemudian saya menghubungkan dengan Bulog, sehingga Bulog keluar beras ratusan ton saat itu,” bebernya.
Selain itu, Mendagri juga menginisiasi penggalangan dana agar kepala daerah menyumbang untuk daerah terdampak bencana.
“Saya menghubungi semua kepala-kepala daerah untuk menyumbang. Alhamdulillah terkumpul 48 miliar yang langsung mereka serahkan, bukan melalui saya. Ada juga yang langsung menyerahkan barang, semua,” tuturnya.
Setelah itu, Tito juga melaporkan kondisi keuangan daerah kepada Presiden RI dan mengusulkan agar ada tambahan anggaran dari pusat.
Presiden Prabowo pun menyetujui usulan Tito itu sehingga tersalurkan Rp 286 miliar untuk provinsi dan kabupaten/kota yang daerah terdampak.
“Dibantu semua oleh Bapak Presiden. Provinsi 20 miliar, kemudian apa, kabupaten/kota yang terdampak 4 miliar. Total 268 miliar atas usulan saya ke Pak Presiden, dan Pak Presiden langsung meng-approve. Saya terima kasih pada Pak Presiden,” paparnya.
Tak hanya itu, Kemendagri juga akan mengirimkan 100.000 bantuan pakaian untuk para warga di Aceh yang terdampak bencana.
“Dan nanti juga hari Senin, insyaallah saya akan datang ke sana lagi membawa pakaian yang jumlahnya di atas 100.000 ya, ke sana untuk membantu,” tuturnya.
Bukan hanya dirinya, tetapi semua elemen baik pemerintah hingga masyarakat juga terus bekerja keras mengatasi dampak bencana.
“Dan juga dari relawan-relawan, dari organisasi-organisasi, Muhammadiyah, NU, Palang Merah Indonesia, NGO, Save Children, macam-macam semua masuk ke sana. Ini semua bekerja sangat keras,” jelas Tito.
Salurkan bantuan Anda untuk korban banjir Sumatera lewat tautan kanal donasi di bawah ini:
https://kmp.im/BencanaSumatera
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

19/12/2025 19:10
Panglima TNI Bakal Tambah Pasukan untuk Percepat Penanganan Banjir Sumatra

Bisnis.com, JAKARTA — Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal Agus Subiyanto melaporkan pengerahan besar-besaran personel TNI dalam upaya penanggulangan bencana di wilayah Sumatra.

Hingga saat ini, sebanyak 36.636 personel TNI telah diterjunkan dan jumlah tersebut masih berpotensi bertambah seiring masuknya tahap rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

“Personel yang sudah eksisting saat ini berjumlah 36.636 orang dan akan ada penambahan personel pada tahap rekonstruksi dan rehabilitasi,” ujar Agus saat Konferensi Pers Perkembangan Penanggulangan Bencana Sumatra di Posko Terpadu Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (19/12/2025).

Lebih lanjut, dia menjelaskan tambahan personel akan berasal dari satuan zeni, Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yon TP), serta tenaga kesehatan. Pasukan tersebut akan difokuskan untuk membantu pemasangan jembatan bailey, pembangunan hunian sementara dan hunian tetap, serta pembersihan lumpur dan material kayu akibat bencana.

Selain itu, TNI juga melaksanakan normalisasi jalan, melanjutkan distribusi logistik, serta penanganan kesehatan bagi warga terdampak, termasuk layanan trauma healing dan penyiapan air bersih.

Dalam mendukung pemulihan ekonomi masyarakat, TNI turut mendistribusikan hasil bumi dari daerah terdampak. Agus menyebut, hasil pertanian berupa sayur-mayur dan cabai dari Bener Meriah telah diangkut ke Medan dan Lanud Halim Perdanakusuma dengan total mencapai 52 ton.

“Evakuasi medis warga tetap dilakukan secara berkelanjutan,” kata Agus.

Untuk mendukung distribusi logistik, TNI mengerahkan 84 unit alat utama sistem senjata (alutsista). Dukungan logistik dilakukan melalui pendaratan udara (air landed) dan penerjunan logistik (air drop) setiap hari dalam beberapa sortie.

Alutsista tersebut membawa berbagai kebutuhan penting, mulai dari peralatan PLN dan bahan bakar minyak (BBM), tambahan kendaraan kesehatan dan dapur lapangan, tim tenaga kesehatan, alat berat, hingga beras.

Agus menambahkan, hingga saat ini total logistik yang telah berhasil didistribusikan mencapai 2.428 ton. Penyaluran dilakukan melalui berbagai moda transportasi, baik angkutan udara, airdrop, Kapal Perang Republik Indonesia (KRI), kapal ADRI, maupun jalur darat.

“TNI akan terus hadir dan mendukung penuh upaya penanggulangan bencana hingga kondisi benar-benar pulih,” tandas Agus.

19/12/2025 17:17
KSAD Ungkap Progres Pembangunan Jembatan di Daerah Terdampak Bencana Sumatera

Jakarta –

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak menyebut pihaknya ditunjuk untuk mengurus jembatan yang terdampak bencana Sumatera. Dia memastikan TNI AD akan menyiapkan untuk pembangunan jembatan yang terdampak.

“Sehubungan ini juga kami karena ditunjuk dansatgas untuk mengurus jembatan di seluruh Indonesia. Presiden sudah menyampaikan supaya saya fokus di daerah bencana. Kami sudah mendata sekarang jembatan dari Angkatan Darat untuk bailey ada 18 yang sudah kita siapkan,” kata Maruli dalam konpers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (19/12/2025).

Maruli mengatakan saat ini TNI AD sudah menyelesaikan perbaikan 7 jembatan bailey di Sumatera. Sedangkan 11 jembatan lainnya sedang dalam proses pembangunan dan pengiriman konstruksinya ke wilayah terdampak bencana.

“Sampai dengan sekarang kita sudah 7 selesai jembatan bailey. Jembatan yang perbaikan tadi sudah disampaikan oleh (Kementerian) PU. Ada 6 dalam tahap pemasangan, 5 unit sudah ada di pelabuhan-pelabuhan, 3 masih terhadang di jalan, karena perlu pembenahan jalan-jalannya,” ucap Maruli.

“Jadi memang untuk bisa mencapai kondisi sekarang, saya kira anggota kami itu bekerja sangat luar biasa. Mudah-mudahan kalau ketersediaan alat ada, khususnya bailey, per Januari kami hitung Januari 50-an bailey mudah-mudahan bisa tergelar,” sambungnya.

Lebih lanjut, Maruli menyebut pihaknya juga sudah menerima daftar perbaikan 37 jembatan armco. Namun, kata dia, untuk pembangunan jembatan armco prosesnya cukup sulit karena konstruksinya harus dipesan dan dikirim dari Jakarta.

“Ini memang sulit karena kita harus survei, setelah survei kita harus kirim dari Jakarta. Pabriknya pun ternyata stok tidak banyak. Jadi kita loading, berangkatkan, dorong ke tempatnya posisi untuk pembangunan juga banyak rintangan,” imbuhnya.

(fas/imk)

19/12/2025 16:27
Seskab Pastikan Bantuan ke Sumatera Mengalir: 100 Kapal-Heli Dikerahkan

Jakarta –

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengatakan bantuan kepada masyarakat terdampak bencana di Aceh dan Sumatera akan terus mengalir. Ratusan kapal dan helikopter pengangkut bantuan telah dikerahkan ke lokasi.

“Dibilang kalau tidak bencana nasional, sarana, prasarana, fasilitas tidak ada dari pusat. Sudah dijawab juga di lapangan, 100 lebih kapal, pesawat, helikopter, sudah ke sana. Ada alat berat dari PU (Pekerjaan Umum) mungkin, totalnya sekitar seribu mungkin. Diangkut dari manapun di Indonesia ini, diangkut ke sana,” kata Teddy di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (19/12/2025).

Pernyataan itu disampaikan Teddy saat menjawab anggapan pemerintah tidak serius menangani bencana di Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Aceh karena tidak berstatus nasional. Teddy mengatakan pemerintah telah melakukan mobilisasi nasional dalam membantu penanganan bencana di tiga provinsi tersebut.

“Sejak hari pertama, tanggal 26 (November), pemerintah pusat sudah melakukan penanganan skala nasional di tiga provinsi ini. Langsung mobilisasi nasional,” katanya.

Dia menjelaskan ada 50 ribu lebih personel TNI-Polri yang telah dikerahkan ke lokasi. Petugas dari Basarnas dan BNPB beserta relawan juga berjibaku sejak hari pertama bencana Sumatera dan Aceh terjadi.

“Bapak Presiden sudah jawab dari awal. Semuanya ini akan menggunakan dana pusat. Disampaikan Rp 60 triliun sudah dikeluarkan secara berangsur untuk membangun kembali rumah sementara, rumah hunian tetap, fasilitas semuanya, gedung DPRD, kecamatan juga, dan juga langsung seluruh Bupati, Wali Kota, 52 itu, diberikan uang cash untuk di hari itu,” jelas Teddy.

Teddy memastikan pemerintah tidak akan setengah hati dalam menangani bencana Sumatera. Dia menyebut banyak infrastruktur di Aceh dan Sumatera yang saat ini juga telah diperbaiki usai terjadinya bencana.

“Jembatan banyak putus, jalan banyak putus, berangsur-angsur disambung. Jembatan sudah langsung dibuktikan, satu minggu, tujuh sampai sepuluh, jadi. Itu yang kerja, bukan satu dua orang. Semua warga di situ kerja. Dan itulah, dukung semuanya, kita saling dukung di sini,” pungkas Teddy.

(ygs/imk)

19/12/2025 15:22
Warga Aceh Kibarkan Bendera Putih, Mensesneg Minta Maaf Kalau Ada Kekurangan

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi buka suara soal pengibaran bendera putih di sejumlah wilayah terdampak bencana di Sumatra serta permohonan bantuan ke lembaga internasional.

Prasetyo menyatakan pemerintah memahami kritik dan masukan yang disampaikan warga.

Hal tersebut disampaikan Prasetyo saat menghadiri Konferensi Pers Perkembangan Penanggulangan Bencana Sumatra di Posko Terpadu Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (19/12/2025).

“Mengenai pengibaran bendera putih ya. Jadi ini, menurut kami, wujud aspirasi warga dalam menghadapi situasi bencana yang dialami. Kami mendengar, pemerintah mendengar, memahami berbagai kritik, masukan dan sikap masyarakat,” katanya.

Dia menyampaikan permohonan maaf pemerintah apabila dalam penanganan bencana masih terdapat kekurangan.

“Dengan segala kerendahan hati kami meminta maaf bila ada kekurangan yang ada. Memang kendala yang dihadapi cukup besar karena medan yang cukup berat ya,” ujarnya.

Kendati demikian, Prasetyo menegaskan pemerintah terus berupaya memperbaiki kinerja dan mempercepat pemenuhan kebutuhan darurat masyarakat terdampak.

“Namun, pemerintah Indonesia kami berkewajiban untuk terus bekerja mengatasi berbagai kendala, memperbaiki kinerja, dan secepatnya memenuhi kebutuhan darurat saudara-saudara kita di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat,” katanya.

Dia juga mengapresiasi dukungan dan solidaritas masyarakat dalam membantu proses tanggap darurat.

“Uluran tangan dari warga masyarakat telah banyak membantu upaya tanggap darurat di Sumatra. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah tulus membantu masyarakat indonesia atas uluran tangan dan usaha gotong royong yang dilakukan,” ujar Prasetyo.

Terkait surat Gubernur Aceh Muzakir Manaf yang menyurati lembaga internasional untuk meminta bantuan, Prasetyo menjelaskan pemerintah pusat pun telah melakukan verifikasi dan komunikasi lanjutan.

“Kemudian berkaitan dengan surat yang disampaikan oleh Gubernur Aceh. Kami sudah mengecek yang ke UNDP dan Unicef berkomunikasi dengan pemerintah Aceh,” katanya.

Dia menyebut surat tersebut menggunakan tanda tangan elektronik dan menurut keterangan Gubernur Aceh Muzakir Manaf, pengiriman dilakukan oleh staf.

“Bahwa surat itu sudah kami baca, dan juga ada tembusan ke Kemendagri. Surat itu ditandatangan barcode, jadi tanda tangan elektronik. Dan pak gubernur Muzakir Manaf ini menyatakan bahwa beliau tidak mengetahui itu,” ujarnya.

Prasetyo menjelaskan bentuk bantuan internasional yang memungkinkan diberikan saat ini lebih difokuskan pada pendampingan psikososial.

“Yang paling mungkin kalau tidak diterapkan dalam status bencana nasional adalah konseling, terutama untuk anak-anak dan wanita,” katanya.

Selain itu, Prasetyo juga meluruskan informasi terkait bantuan beras dari Uni Emirat Arab (UEA).

“Kemudian berkaitan dengan bantuan dari Uni Emirat Arab, kami langsung berhubungan dengan Duta Besar UEA yang menyampaikan kepada kami tadi malam bahwa yang diberikan itulah bantuan 30 ton bukan berasal dari pemerintahan United Arab Emirat,” ujarnya.

Oleh sebab itu, Prasetyo kembali menegaskan bantuan tersebut berasal dari organisasi kemanusiaan non-pemerintah.

“Tapi melalui red crescent, bulan sabit merah, semacam PMI gitu. Bulan sabit merah United Arab Emirat. Jadi non-government organization,” kata Prasetyo.

Bantuan beras tersebut, lanjutnya, kini telah disalurkan melalui Muhammadiyah Medical Center di Medan untuk kemudian dibagikan kepada masyarakat terdampak.

“Dan itu berasnya sekarang sudah ada di Muhammadiyah, dan ini nanti Muhammadiyah yang akan bagikan ke masyarakat,” tandas Prasetyo.

19/12/2025 14:43
Mendagri Beberkan Alasan Pemkot Medan Kembalikan Bantuan Beras 30 Ton dari UEA

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian menjelaskan pengembalian bantuan beras 30 ton oleh Pemerintah Kota Medan ke Uni Emirat Arab (UEA) karena tidak sesuai mekanisme.

Mantan Kapolri itu menceritakan bahwa setelah bantuan diberikan, pihaknya langsung berkomunikasi dengan Duta Besar Uni Emirat Arab dan diketahui bahwa bantuan bukan beras dari UEA.

“Bahwa yang diberikan itulah bantuan 30 ton berasal bukan dari dasar dari Pemerintah United Arab Emirates, tapi dari Red Cresent. Jadi Bulan Sabit Merah. Semacam PMI gitu,” katanya saat konferensi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jumat (19/12/2025).

Tito menyampaikan Bulan Sabit Merah merupakan non government organization (NGO). Tito kemudian berkomunikasi dengan Wali Kota Medan, Rico Waas. Dalam komunikasi itu, Rico mengatakan pengembalian beras karena tidak sesuai mekanisme.

Tito menyebut ada kesalahpahaman karena dianggap bantuan antara pemerintah untuk pemerintah.

“Namun Pak Rico menyampaikan belum ada kejelasan mengenai mekanisme. Mekanisme penerimaan dari internasional. Dipikir oleh Pak Wali Kota adalah dari pemerintah, Government to Government,” ujarnya.

Tito menuturkan saat ini bantuan beras diserahkan ke Muhammadiyah untuk medical center yang kemudian akan dibagikan kepada masyarakat.

Dalam kesempatan yang sama, Tito juga menjelaskan terkait pengajuan bantuan oleh Pemerintah Aceh kepada UNDP dan UNICEF. Menurutnya, Gubernur Aceh, Muzakir Manaf tidak mengetahui pengajuan surat tersebut.

“Jadi staf yang menyampaikan surat tersebut, kami cek sepertinya Sekda yang mengirim karena adanya tawaran,” ujar Tito.

Kendati demikian, pihaknya tetap berkomunikasi kepada UNDP dan UNICEF bantuan yang dapat diberikan bagi Indonesia. Nantinya, kata Tito, bantuan yang akan diberikan adalah konseling terutama bagi anak-anak dan wanita.

“Nah ini yang akan kita bicarakan dalam bentuk konseling yang bentuknya seperti apa, sebesar apa. Itu yang akan kita pertimbangkan,” tandasnya.

19/12/2025 14:23
KSAD Kerahkan Personel untuk Bangun Dapur hingga Pemulihan Infrastruktur di Sumatra

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak memaparkan keterlibatan aktif TNI AD dalam penanganan dampak bencana di sejumlah wilayah Sumatra, khususnya dalam dukungan logistik, layanan kesehatan, hingga percepatan pemulihan infrastruktur jembatan.

Hal itu disampaikan Maruli saat menghadiri Konferensi Pers Perkembangan Penanggulangan Bencana Sumatra di Posko Terpadu Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (19/12/2025).

“Jadi kami dari Angkatan Darat (AD) hampir seluruh kegiatan kami ikuti, kami dukung. Dari mulai bagaimana penyaluran ke pengungsian, bagaimana di pengungsian dan lain sebagainya,” ujar Maruli.

Lebih lanjut, dia menyebut, TNI AD terlibat langsung dalam berbagai kegiatan di lapangan, termasuk pendirian pos kesehatan dan dapur umum bagi para pengungsi.

“Kami membuat pos kesehatan, ada pos kesehatan sampai 40 lebih dapur, 50-an lebih. Saya kira secara data saya tidak terlalu perlu tampilkan. Tapi di lapangan kami hampir di seluruh kegiatan kami ikut serta cukup signifikan,” katanya.

Selain dukungan kemanusiaan, Maruli menegaskan TNI AD juga mendapat tugas khusus dalam percepatan pembangunan dan perbaikan jembatan yang rusak akibat bencana.

“Sehubungan ini juga kami karena ditunjuk dan satgas untuk mengurus jembatan di seluruh Indonesia. Presiden sudah menyampaikan supaya saya fokus di daerah bencana,” ujarnya.

Dia menjelaskan, TNI AD telah menyiapkan jembatan Bailey sebagai solusi sementara untuk membuka kembali akses wilayah terdampak.

“Kami sudah mendata sekarang jembatan dari Angkatan Darat untuk Bailey ada 18 yang sudah kita siapkan. Di [Kementerian] PU ada 14,” kata Maruli.

Hingga saat ini, sejumlah jembatan telah selesai dibangun, sementara lainnya masih dalam berbagai tahap pengerjaan.

“Jadi sampai dengan sekarang kita sudah 7 selesai jembatan Bailey. Jembatan yang perbaikan tadi sudah disampaikan oleh PU. Ada 6 dalam tahap pemasangan, 5 unit sudah ada di pelabuhan-pelabuhan, 3 masih terhadang di jalan karena perlu pembenahan jalan-jalannya, dan juga sisanya masih dalam perjalanan,” ujarnya.

Selain jembatan Bailey, Maruli juga menyampaikan progres rencana pembangunan jembatan Armco, meski diakui menghadapi tantangan teknis dan logistik.

“Yang terlanjutnya untuk jembatan Armco juga itu banyak yang mendaftar, sudah ada sekitar 37. Ini memang sulit karena kita harus survei, setelah survei kita harus kirim dari Jakarta. Pabriknya pun ternyata stok tidak banyak,” katanya.

Tak hanya itu, dia menegaskan, seluruh capaian tersebut tidak terlepas dari kerja keras prajurit di lapangan.

“Jadi memang untuk bisa mencapai kondisi sekarang saya kira anggota kami di bawah itu bekerja sangat luar biasa,” ujarnya.

Ke depan, TNI AD akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan BNPB untuk mempercepat pemulihan akses wilayah terdampak bencana.

“Jadi saya perkirakan kami akan koordinasi dengan PU dan BNPB, mudah-mudahan kalau ketersediaan alat ada khususnya Bailey, per Januari kami hitung Januari 50-an Bailey mudah-mudahan bisa tergelar,” kata Maruli.

Dia juga menyebut Presiden Prabowo Subianto pun telah memerintahkan pengadaan tambahan jembatan Bailey untuk mempercepat pemulihan.

“Saya juga sudah mendengar informasi bahwa Presiden sudah merintahkan segera mengadakan 50 jembatan Bailey,” ujarnya.

Terkait jembatan Armco, Maruli menargetkan pembangunan hingga ratusan unit, meski tetap memperhitungkan proses survei dan distribusi.

“Jadi itu kira-kira ARMCO mudah-mudahan sampai Januari kita bisa buat saya kira seratus kita bisa seratus jembatan. Tapi itu sekali lagi saya sampaikan kita perlu survei, kita perlu pengiriman dari sini itu memang perlu waktu. Tapi mudah-mudahan kita bisa segerakan semua,” katanya.

19/12/2025 14:15