Tempat Fasum: Gedung Sate

Baru Dicecar Jenderal Kopassus,Hercules Kini Ditantang ‘Jagoan Makassar’ Duel Adu Kebal Dalam Sarung

TRIBUNJAKARTA.COM – Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Baru (GRIB), Hercules dibuat sibuk melayani banyak cecaran yang datang kepadanya, terbaru sosok orang ternama dari Makassar yakni Om Bethel ikut menantang.

Om Bethel atau yang lebih dikenal Andi Jamal Kamaruddin Daeng Masiga memberikan ancaman nyata kepada Hercules.

Sosok yang dikenal sebagai aktivis di Kota Makassar ini geram melihat tingkah Hercules yang mengkritik sejumlah mantan jenderal TNI.

Hercules sempat memberikan sindiran kepada Sutiyoso, eks Wadanjen Kopassus, yang disebutnya ‘bau tanah’.

Ia pun sempat menantang Jenderal purnawirawan TNI, Gatot Nurmantyo.

Aksi tersebut membuat Om Bethel geram hingga berani menantang secara terbuka Hercules.

Dikutip dari Tribun Timur, Om Bethel berani menantang Hercules duel dalam sarung.

Hal ini dilakukan untuk membuktikan siapa yang kebal diantara mereka berdua.

Razman Nasution berani lantang bersuara membela Hercules yang sempat diultimatum pensiunan TNI, Gatot Nurmantyo. Razman meminta Gatot untuk tidak ikut huru-hara dan menimbulkan polemik baru.

“Hercules apa yang sumbangkan untuk bangsa ini? Hercules saya akan cari kamu,” kata Om Bethel dikutip dari Tribun Timur, Rabu (7/5/2025).

Tak hanya itu, Om Bethel ingin mencari keberadaan Hercules untuk menantang duel secara langsung.

“Hercules saya akan cari kamu dimana pun berada,” katanya.

“Saya menantang kamu di dalam sarung, kita akan buktikan siapa yang kebal,” ujar Om Bethel.

BETHEL TANTANG HERCULES – Sosok Andi Jamal Kamaruddin Daeng Masiga atau Om Betel, aktivis Kota Makasar tantang duel Hercules untuk buktikan siapa paling kebal. (Istimewa)

Seperti diketahui, pertarungan dalam sarung adalah tradisi unik di masyarakat Bugis-Makassar, Sulawesi Selatan, yang digunakan untuk menyelesaikan masalah atau pertikaian saat semua upaya damai telah gagal.

Tradisi ini melibatkan dua pria yang bertarung di dalam sebuah sarung, menggunakan badik (senjata tradisional).

Tradisi ini merupakan cara terakhir untuk mempertahankan kehormatan dan harga diri yang diinjak, serta menyelesaikan konflik yang tidak dapat diselesaikan secara damai.

Dua pria yang berseteru masuk ke dalam sebuah sarung dan bertarung hingga salah satu atau keduanya meninggal.

Pertarungan dianggap sebagai bentuk keadilan terakhir, dan pihak yang hidup dianggap benar, sedangkan pihak yang meninggal dianggap salah.

“Saya tidak mengancam, tapi saya akan buktikan dimana pun kau berada,” katanya.

Adanya tantangan dari Om Bethel ditanggapi serius oleh GRIB Jaya Sulsel.

Mereka berencana mengantar Bethel bertemu langsung dengan Hercules.

Wakil ketua GRIB Sulsel dan anggota GRIB merasa tersinggung karena Hercules ditantang pria bernama om Bethel.

Kini mereka menantang balik om Bethel untuk duel di dalam sarung atau diluar sarung.

HERCULES MINTA MAAF – Ketua Umum Grib Jaya, Hercules didampingi praktisi pengacara, Sunan Kalijaga dan anggota Grib Jaya, kediamannya di bilangan Jakarta Barat, Kamis (1/5/2025). Pada kesempatan itu, Hercules membuat pernyataan minta maaf kepada Sutiyoso yang sebelumnya sempat ia hina dengan sebutan bau tanah. (Dokumentasi pribadi Sunan Kalijaga)

Atau memilih salah satu dari anggota GRIB sulsel.

“Kami akan menantang di dalam atau diluar sarung,” katanya.

Sosok Om Bethel

Andi Jamal Kamaruddin Daeng Masiga atau Om Betel/Om Bethel merupakan aktivis di Kota Makassar.

Ia juga dikenal sebagai seorang pengacara yang mendampingi korban mafia tanah di Kabupaten Gowa.

Tidak hanya itu, Om Bethel juga disebut sebagai Panglima Pasukan Adat Nusantara Indonesia (PANI).

PANI dikenal karena memperjuangkan wilayah adat Kerajaan Tallo.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai pengacara, Om Betel mendirikan firma hukum bernama Serdadu Ombethel Law Investigation.

Selama kuliah, dia belajar di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI).

Untuk latar belakang profil pribadinya secara utuh, memang belum ditemukan secara lengkap.

Hercules Baru Dicecar Jenderal Kopassus

MENTAL PENAKUT HERCULES -Kolase foto Eks Kabais Letjen TNI (Purn) Yayat Sudrajat (kiri), Ketua Umum Grib Jaya Hercules (tengah) dan Eks Panglima TNI Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo (kanan). Yayat muncul dalam polemik premanisme untuk membela Gatot dan mengungkap nyali Hercules yang penakut saat di Timor Timur. (Yayat (Youtube Hersubeno Poin), Hercules (KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMO) dan Gatot (KOMPAS.com/Kristian Erdianto))

Sebelumnya, sosok Jenderal Purnawirawan TNI kini turut bersuara memberikan ancaman kepada Hercules.

Ia adalah Letjen TNI (Purn) Yayat Sudrajat.

Yayat Sudrajat adalah purnawirawan TNI Angkatan Darat (AD) dengan pangkat terakhir Letnan Jenderal atau Letjen atau jenderal bintang 3.

Ia resmi pensiun dari TNI AD pada tahun 2017.

Jabatan terakhir yang diemban Yayat Sudrajat sebelum pensiun adalah Sesmenko Polhukam.

Ia tercatat aktif menjabat sebagai Sesmenko Polhukam pada tahun 2016 hingga 2017.

Yayat Sudrajat lahir di Cimahi, Jawa Barat, 15 Juni 1959.

Mantan prajurit Kopassus ini memiliki rekam jejak yang moncer di TNI.

Kini, Yayat Sudrajat ikut buka suara dan memberikan tentangan keras kepada Hercules.

Hercules sebagai pimpinan ormas GRIB Jaya lantas menyenggol Dedi Mulyadi dengan mengancam menerjunkan pasukannya ke Gedung Sate Bandung.

Letjen TNI (Purn) Yayat Sudrajat sebagai warga Jabar menilai sejak menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sudah berusaha mensejahterakan rakyat.

BELA KDM – Letjen TNI Purn Yayat Sudrajat membela Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi yang sempat ‘diusik’ Hercules. Menurutnya, Dedi Mulyadi bukan main bagus sebagai Gubernur Jawa Barat. Sebaliknya, ia pun mempertanyakan jasa Hercules. (Tangkapan layar YouTube Hersubeno Point, GRIB TV dan KDM Channel). (Tangkapan layar YouTube Hersubeno Point, GRIB TV dan KDM Channel)

“Nah itu saya justru sebenarnya orang Jawa Barat ini bangun itu, Dedi Mulyadi bukan main kalau menurut saya apa yang dia lakukan,” kata Yayat dikutip TribunJakarta dari Youtube Hersubeno Point, Selasa (6/5/2025).

“Dia tahu persis penderitaan rakyat kecil, bagaimana susahnya rakyat, makanya dia terus blusukan betul-betul untuk mencari solusi bagaimana mensejahterakan rakyat, loh dia orang Jawa Barat,” tambahnya.

Yayat menegaskan, perbuatan yang dilakukan Hercules tidak memberikan dampak positif bagi masyarakat Jawa Barat.

Dengan nada emosi, Yayat tak segan menyuruh Hercules untuk kembali ke Timor Timur.

“Sekarang si Hercules ini apa dia ? Harusnya balik kalau perlu balik ke Timor Timur,” tegas Yayat dengan nada tinggi.

(TribunJakarta/TribunTimur)

Sebagian artikel ini telah tayang di Tribun Timur dengan judul Sosok Om Bethel Berani Tantang Hercules ‘Sitobo Lalang Lipa’

Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel https://whatsapp.com/channel/0029VaS7FULG8l5BWvKXDa0f.

Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

07/05/2025 17:50
9 Dedi Mulyadi: Jangan Jadi Gubernur Jabar, Berat Lawan Saya Bandung

Dedi Mulyadi: Jangan Jadi Gubernur Jabar, Berat Lawan Saya
Editor
KOMPAS.com –
Gubernur Jawa Barat
Dedi Mulyadi
menyampaikan pidato bernada serius tapi santai di hadapan anggota DPRD se-Indonesia dalam acara Musyawarah Nasional Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) dan Asosiasi Sekretaris DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ASDEPSI) Tahun 2025, yang digelar di Gedung Sate, Bandung, Senin (5/5/2025).
Dalam pidatonya yang dikutip dari tayangan YouTube Kompas TV pada Selasa (6/5/2025), Dedi menyoroti langsung problem kesejahteraan anggota DPRD.

Ia mengungkapkan bahwa banyak anggota dewan langsung meminjam ke bank setelah dilantik, sehingga hanya menyisakan sekitar Rp 5 juta untuk kebutuhan harian.
Sementara itu, beban sosial mereka tetap tinggi karena harus menerima tamu konstituen setiap hari.
“Kalau kaca ditutup dibilang sombong. Padahal fisikal terbatas, akhirnya cari tambahan dari perjalanan dinas,” ujar Dedi.
Namun, ia juga mengkritisi mekanisme perjalanan dinas yang dinilainya tidak efisien.
Ia menyebut ada kasus satu orang berangkat tapi SPPD-nya sampai 10, yang sebagian besar justru diserap oleh Sekretariat DPRD, bukan oleh anggotanya sendiri.
“Yang dituduh anggota DPRD lagi,” ujar Dedi.
Dedi lalu menyampaikan gagasannya soal pentingnya keterbukaan kepada publik, termasuk soal biaya politik dan struktur tunjangan anggota DPRD.
Menurutnya, bila honorarium dikaitkan langsung dengan kinerja rapat, seperti rapat komisi, paripurna, maupun gabungan, maka anggota DPRD akan lebih banyak berada di kantor, membaca dan mengawal anggaran dengan serius.
Ia mencontohkan pengalamannya sebagai bupati Purwakarta yang pernah mengirim surat ke presiden agar kesejahteraan anggota DPRD diperbaiki demi efektivitas kerja.
“Kalau model pendekatannya begini terus, sampai kapan pun kinerja tidak akan optimal. Kita harus bicara apa adanya. Karena rasa malu bisa dikalahkan rasa butuh,” ujarnya.
Dedi kemudian mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama memperjuangkan keadilan fiskal bagi anggota DPRD dan berjanji akan menyurati Presiden Prabowo Subianto untuk menyampaikan kondisi ini.
Namun, Dedi tak lupa menyisipkan candaannya kepada para anggota DPRD.
“Saya nasibnya lebih bagus aja dari Bapak-bapak. Mudah-mudahan Bapak-bapak bisa jadi gubernur di daerah masing-masing. Tapi jangan di Jawa Barat, berat lawan saya,” kelakar Dedi yang disambut tawa para hadirin.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

07/05/2025 08:02
Dedi Mulyadi Dapat ‘Bekingan’ Sepadan Tantang Hercules, Jenderal Kopassus Murka Mengancam:Sok Jagoan

TRIBUNJAKARTA.COM – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mendapatkan banyak dukungan positif dalam perseteruan dengan pimpinan GRIB Jaya, Hercules.

Sosok Jenderal Purnawirawan TNI kini turut bersuara memberikan dukungan serta memberikan ancaman kepada Hercules.

Sosok yang membela Dedi Mulyadi adalah Letjen TNI (Purn) Yayat Sudrajat.

Yayat Sudrajat adalah purnawirawan TNI Angkatan Darat (AD) dengan pangkat terakhir Letnan Jenderal atau Letjen atau jenderal bintang 3.

Ia resmi pensiun dari TNI AD pada tahun 2017.

Jabatan terakhir yang diemban Yayat Sudrajat sebelum pensiun adalah Sesmenko Polhukam.

Ia tercatat aktif menjabat sebagai Sesmenko Polhukam pada tahun 2016 hingga 2017.

Yayat Sudrajat lahir di Cimahi, Jawa Barat, 15 Juni 1959.

Gubernur Dedi Mulyadi sedang dalam buruan, kini seorang emak-emak dengan berani mengadu ke Kapolri untuk segera menangkap Dedi Mulyadi. Setelah ditangkap, Dedi Mulyadi bakal dikirim ke Aceh.

Mantan prajurit Kopassus ini memiliki rekam jejak yang moncer di TNI.

Kini, Yayat Sudrajat ikut buka suara dan memberikan tentangan keras kepada Hercules.

Hercules sempat meledek sesepuh di TNI yakni Sutiyoso dan sempat menentang kebijakan Dedi Mulyadi soal pembentukan Satgas Pemberantasan Premanisme di 27 daerah di Jawa Barat.

Pembentukan satgas demi melindungi masyarakat Jabar dari tindak premanisme yang mengintimidasi.

SOSOK YAYAT SUDRAJAT – Letjen Purn TNI Yayat Sudrajat menjadi sorotan usai mendamprat mantan preman Tanah Abang, Hercules yang ‘menyenggol’ Sutiyoso hingga Dedi Mulyadi. (Tangkapan layar Hersubeno Point, Kompas TV dan KDM Channel). (Tangkapan layar Hersubeno Point, Kompas TV dan KDM Channel)

Hercules sebagai pimpinan ormas GRIB Jaya lantas menyenggol Dedi Mulyadi dengan mengancam menerjunkan pasukannya ke Gedung Sate Bandung.

Letjen TNI (Purn) Yayat Sudrajat sebagai warga Jabar menilai sejak menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sudah berusaha mensejahterakan rakyat.

“Nah itu saya justru sebenarnya orang Jawa Barat ini bangun itu, Dedi Mulyadi bukan main kalau menurut saya apa yang dia lakukan,” kata Yayat dikutip TribunJakarta dari Youtube Hersubeno Point, Selasa (6/5/2025).

“Dia tahu persis penderitaan rakyat kecil, bagaimana susahnya rakyat, makanya dia terus blusukan betul-betul untuk mencari solusi bagaimana mensejahterakan rakyat, loh dia orang Jawa Barat,” tambahnya.

Yayat menegaskan, perbuatan yang dilakukan Hercules tidak memberikan dampak positif bagi masyarakat Jawa Barat.

Dengan nada emosi, Yayat tak segan menyuruh Hercules untuk kembali ke Timor Timur.

“Sekarang si Hercules ini apa dia ? Harusnya balik kalau perlu balik ke Timor Timur,” tegas Yayat dengan nada tinggi.

Dia membandingkan usaha yang dilakukan Dedi Mulyadi dengan Hercules untuk warga Jawa Barat.

“Apa yang sudah dia berikan kepada negara dan bangsa ini ? Eweuh, gak ada, ngan ngabulatuk artinya ngomong aja, gak ada apa-apanya sebenarnya dia itu,” katanya.

Letjen TNI (Purn) Yayat Sudrajat menilai Hercules hanya merasa bahwa dirinya hebat dengan adanya GRIB Jaya.

“Sekarang merasa hebat aja dengan punya organisasi, padahal organisasinya benar gak ormas itu. Harusnya ormas membela kepentingan rakyat, bukan menakut-nakutin rakyat, bukan menindas rakyat, bukan mengintimidasi rakyat demi untuk mendapat uang dari yang bayar dia,” katanya.

Terlebih lagi kata Yayat, Hercules sudah berani menyenggol Sutiyoso yang dianggap seniornya di Kopassus.

“Jadi kok sekarang sesepuh TNI, sesepuh Kopassus pak Sutiyoso kok enak aja dia ngomong, saya kalau misalnya pakai hukum rimba pengennya jedor aja kepalanya, mulutnya dirobek-robek, tapi karena ini negara hukum.”

“Tetapi bukan karena mentang-mentang ada HAM segala macam kemudian dia semaunya. Kalau saya sih dia iblis berwujud manusia,” kata Letjen TNI (Purn) Yayat Sudrajat.

Dia bahkan menaruh curiga dengan kedatangannya ke rumah Jokowi di Solo, Jawa Tengah.

“Saya justru curiga sekarang karena dia datang ke Solo, ke tempat Jokowi. Lho kok sekarang seolah dia paling hebat, seolah dia pembela negara, apanya yang dia lakukan ?” kata Yayat.

Ia meyakini jika Hercules berhasil ditumpas maka masyarakat Indonesia juga akan senang.

“Saya yakin masyarakat kalau misalnya si Hercules game over seneng kok itu. Bagaimana attitude dia berkomunikasi dengan masyarakat, merasa sok jagoan sok hebat mending kalau ditembak kebal dibacok tidak mempan.”

“Dia matanya juga udah gak ada, tangannya juga kena. Harusnya sadar diri. Dia bilang pak Sutiyoso mau mati, lu juga nanti mati, lu hampir dikubur, harusnya itu diingatkan supaya lu sadar,” kata Letjen TNI (Purn) Yayat Sudrajat.

Sebelumnya Hercules mengklaim Dedi Mulyadi bisa terpilih menjadi Gubernur Jabar atas bantuan ormas.

“Semua (ormas,-red) dukung. KDM (Kang Dedi Mulyadi) berlebihan. Jadi gubernur didukung oleh kami. Seharusnya bilang ‘Mari mendukung program-program saya gubernur, dukung saya’,” kata Hercules.

Hercules mengaku memiliki anak buah di Jawa Barat sebanyak 500 ribu orang.

Dia bahkan mengultimatum Dedi Mulyadi.

“Ormas tuh banyak sekali kekuatannya. Saya punya anak buah di jawa barat hampir 500 ribu. Kalau saya suruh 50 ribu orang datang ke Gedung Sate, bagaimana Dedi Mulyadi ? Gak bakal dibubarkan kalau mereka datang 50 ribu orang tidak merusak anarkis polisi pun tidak bisa bubarin mereka karena itu dilindungi Undang-Undang, ya kan, wajib dan wajar mereka datang,” kata Hercules.

Ia pun mengklaim Dedi Mulyadi bisa menjadi Gubernur Jabar karena Partai Gerindra dan Presiden Prabowo Subianto.

“Kalau jadi gubernur bukan kamu memusuhi mereka, bukan. Kamu bisa jadi gubernur karena nama besarnya Partai Gerindra partai pemenang Pilpres. Kedua nama besarnya pak presiden pak Prabowo. Makanya anda bisa jadi gubernur,” kata Hercules.

Walau demikian pernyataan Hercules justru dicueki Dedi Mulyadi.

“Kita ini pemerintah menjalankan tugas untuk menjaga investasi berjalan dengan baik, rakyat bisa bekerja, rakyat bisa sejahtera,” katanya.

“Saya tidak akan pernah mendengarkan ancaman dari siapapun,” tambah Dedi Mulyadi.

Ia juga mengatakan selama ini tidak anti kritik.

“Saya akan mendengarkan kritik siapapun, kalau itu bermanfaat bagi kepentingan masyarakat Jawa Barat,” kata Dedi Mulyadi.

(TribunJakarta)

Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel https://whatsapp.com/channel/0029VaS7FULG8l5BWvKXDa0f.

Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

06/05/2025 11:53
6 Dedi Mulyadi Buka Baju Saat Rayakan Persib Juara Liga 1, Warganet: Gubernur Aing Dedi Mercury Bandung

Dedi Mulyadi Buka Baju Saat Rayakan Persib Juara Liga 1, Warganet: Gubernur Aing Dedi Mercury
Tim Redaksi
BANDUNG, KOMPAS.com
– Gubernur Jawa Barat,
Dedi Mulyadi
, ikut memeriahkan perayaan
Persib Bandung
yang keluar sebagai juara
Liga 1
2024/2025 pada Senin (5/5/2025) malam.
Dalam video yang diterima Kompas.com, mantan Bupati Purwakarta itu meluapkan kebahagiaannya dengan naik ke atas mobil Lexus berwarna putih miliknya sambil mengibaskan bendera bertuliskan Persib.
Tak sampai di situ saja, aksi nyentrik yang dilakukan oleh ayahanda Ni Hyang itu.
Dedi bahkan membuka baju dan hanya mengenakan atasan kaus singlet, celana panjang, dan ikat kepala khas Sunda berwarna putih.
Video yang diunggah di akun Instagram resmi Dedi Mulyadi @dedimulyadi71 itu sontak dibanjiri oleh komentar para warganet dan
Bobotoh
alias suporter Persib Bandung.
Warganet menyukai aksi nyentrik Dedi Mulyadi, bahkan aksinya itu seolah mirip dengan vokalis band legendaris asal Inggris, Queen, Freddie Mercury, yang ikonik dengan kaus singlet putih.
“Keren gubernur aing kang Dedi Mercury,” tulis akun @ken_to.
“Dedi mercury,” tulis akun @firda*niah.
Tak hanya warganet, salah satu penggawa Persib Bandung, yakni Marc Klok, turut berkomentar dan bangga dengan aksi dari Dedi Mulyadi.
“Luar Biasa!” tulis @marcklok.
Dalam perayaan kemenangan Persib Bandung, Dedi mengimbau Bobotoh untuk tidak merayakan kemenangan ini secara berlebihan.
“Euforianya jangan berlebihan, jaga keamanan, jaga ketertiban, jangan sampai ada kecelakaan. Persib juara, Bobotohnya juga harus selamat,” katanya seusai menghadiri kegiatan di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (5/5/2025) malam.
Dia pun sangat gembira atas keberhasilan tim sepak bola kebanggaan masyarakat Jabar tersebut atas gelar back to back juara Liga 1.
“Persib juara, Jawa Barat Istimewa,” katanya.
Diketahui, Persib Bandung memastikan gelar juara Liga 1 berturut-turut setelah pertandingan Persebaya Surabaya vs Persik Kediri di Stadion Brawijaya Kediri berakhir dengan hasil imbang 3-3.
Hasil tersebut meneguhkan posisi Persib Bandung berada di puncak papan klasemen Liga 1 2024/2025 dengan 64 poin.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

06/05/2025 10:45
3 Kebijakan Dedi Mulyadi Bikin ‘Heboh’: Diancam Hercules hingga Dinilai Berpotensi Langgar HAM – Halaman all

TRIBUNNEWS.com – Tiga kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menuai pro-kontra hingga ramai dibicarakan.

Tiga kebijakan itu adalah pembentukan Satgas Pemberantasan Premanisme, berencana menjadikan vasektomi sebagai syarat bagi penerima bantuan sosial (bansos), dan pendidikan militer untuk anak-anak bermasalah.

Sejumlah pihak pun menyoroti kebijakan-kebijakan Dedi tersebut.

Dirangkum Tribunnews.com, berikut ini tiga kebijakan Dedi yang membuat heboh hingga menjadi sorotan:

1. Pembentukan Satgas Pemberantasan Premanisme

Kebijakan Dedi Mulyadi membentuk Satgas Pemberantasan Premanisme di Jabar, berbuntut ancaman dari Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya, Hercules Rosario de Marshal.

Hercules menilai kebijakan tersebut menunjukkan Dedi seolah lupa jasa ormas yang mendukungnya maju sebagai Gubernur Jabar.

Karena hal itu, Hercules mengancam akan menggeruduk Gedung Sate bersama puluhan ribu anggota ormas.

“KDM berlebihan (membentuk Satgas). Jadi Gubernur didukung oleh kami (ormas)” kata Hercules dalam tayangan YouTube Unlocked, Rabu (30/4/2025).

“Jika mencari masalah, kami akan datang. Pulouhan ribu personel (ormas) siap ke Gedung Sate,” tegasnya.

Hercules menilai, alih-alih membentuk Satgas, Dedi seharusnya mengajak ormas di Jabar untuk mendukung programnya.

“Seharusnya bilang, mari mendukung program-program saya (sebagai) Gubernur, dukung saya,” pungkas Hercules.

Menanggapi ancaman Hercules, Dedi memilih untuk tidak berkomentar.

“Saya tidak akan mendengarkan,” ucap Dedi.

Diketahui, ancaman itu datang setelah Dedi mengatakan Satgas Pemberantasan Premanisme akan berfokus terhadap premanisme jalanan, pasar, dan industri.

Tujuan dibentuknya Satgas adalah untuk melindungi masyarakat dari aksi premanisme yang mengintimidasi dan merugikan ekonomi.

“Satgas bertujuan melindungi petani, pedagang, guru, pengusaha. Semua harus dilindungi dari premanisme,” ujar Dedi pada akhir Maret 2025.

Dedi menjelaskan, sektor industri menjadi salah satu yang paling terdampak aksi premanisme, seperti pungli, baik kepada pengusaha maupun pekerja, serta gangguan operasional dan distribusi barang.

“Kalau ini dibiarkan akan menurunkan daya saing Jabar sebagai pusat investasi nasional dan berdampak pada hilangnya lapangan pekerjaan masyarakat,” jelas Dedi.

Dedi Mulyadi meminta Satgas bertindak tegas sesuai hukum yang berlaku, tidak tebang pilih, namun tetap humanis.

“Pastikan tindakan penegakan hukum berjalan adil, humanis, dan sesuai aturan tanpa tebang pilih,” pesannya.

2. Kebijakan Vasektomi Dianggap Tak Beretika

Baru-baru ini, Dedi Mulyadi melontarkan wacana kontrasepsi atau KB vasektomi sebagai syarat penerima bansos pemerintah.

Ia menjelaskan, apabila diterapkan, vasektomi diharapkan bisa menurunkan angka kelahiran dan kemiskinan di Jabar.

Sebab, kata dia, selama ini keluarga tak mampu cenderung memiliki banyak anak.

Dedi juga menjanjikan insentif sebesar Rp500 ribu bagi peserta vasektomi nanti.

“Untuk itu, (vasektomi) ya agar kelahirannya diatur dan angka kemiskinan turun, karena hari ini kan yang cenderung anaknya banyak itu cenderung orang miskin,” kata Dedi, Selasa (29/4/2025), dilansir TribunJabar.id.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Padjadjaran (Unpad), Yogi Suprayogi, menilai wacana tersebut tak beretika.

Sebab, kata dia, wacana kebijakan vasektomi berisiko melanggar hak asasi manusia (HAM).

Ia juga beranggapan wacana tersebut terkesan memaksa dengan adanya “iming-iming” insentif sebesar Rp500 ribu.

“Tidak ada etika kebijakan, tapi boleh saja itu rasional, namun tidak ada etiknya, apalagi dengan kultur kita di Indonesia.”

“Terus yang siap dikasih uang Rp 500 ribu, saya pikir (seolah-olah) ada pemaksaan, itu melanggar hak asasi manusia ya,” urai Yogi kepada TribunJabar.id, Rabu.

Lebih lanjut, Yogi menyebut prosedur vasektomi tak bisa sembarangan diterapkan.

Ia berpendapat harus dibuat kontrak lebih dulu untuk menjamin kesehatan dan keselamatan peserta vasektomi.

Karena itu, Yogi pun meminta Dedi untuk mengkaji lebih dulu wacana vasektomi sebelum menerapkannya.

“Prosedur ini kan gak bisa seenaknya saja, karena kalau nanti terjadi kesalahan hanya dapat uang Rp 500 ribu dan gak ada asuransinya.”

“Harus ada prosedur kontrak dulu, jadi kebijakannya buat saya tidak beretika, kalau tepat ya tepat saja untuk mengendalikan penduduk,” jelasnya.

“Nah jadi saya pikir Kang Dedi harus meninjau ulang lah kebijakan ini, karena dalam kebijakan itu ada etika ya, dan etika itu harus dijaga dan diperhatikan jangan sampai ada masalah,” imbuh Yogi.

3. Pendidikan Militer Berpotensi Melanggar HAM

Amnesty International Indonesia menyoroti soal HAM terkait kebijakan pendidikan militer bagi anak-anak bermasalah yang sudah mulai diujicobakan Kamis (1/5/2025) di Purwakarta..

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan kebijakan Dedi itu berpotensi melanggar HAM.

Ia juga menilai penanganan anak-anak bermasalah menggunakan cara militer, adalah tidak tepat.

Sebab, kata Usman, militer sering melibatkan disiplin keras dan hukuman fisik yang tak sesuai untuk anak-anak.

Menurutnya, anak-anak justru membutuhkan pendekatan yang mendukung perkembangan emosi, sosial, dan kognitif mereka.

“Pendekatan itu membawa potensi terjadinya pelanggaran hak-hak asasi anak.”

“Pembinaan dengan cara militer dapat berpotensi melanggar hak-hak anak, seperti hak atas perlindungan dari kekerasan fisik dan psikologis, serta hak untuk berkembang dalam lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung,” urai Usman saat dihubungi Tribunnews.com pada Rabu.

“Pengalaman kekerasan atau disiplin keras dapat menyebabkan trauma dan memiliki dampak jangka panjang pada kesehatan mental dan emosi anak.”

“Ini bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang menekankan perlindungan dan kesejahteraan anak,” lanjutnya.

Usman pun meminta Dedi sebagai Gubernur Jabar, agar berpikir lebih kreatif dalam menyelesaikan masalah.

Ia berpendapat masih banyak alternatif yang lebih mendukung untuk menangani anak-anak bermasalah.

Misalnya, melibatkan kerja sama dengan tenaga profesional, seperti psikolog dan guru, yang berbasis HAM.

“Ada banyak tokoh pemuda di Indonesia termasuk di Jawa Barat yang memiliki kreatifitas tinggi untuk membantu anak-anak,” pungkas dia.

Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Pengamat Unpad Kritisi Dedi Mulyadi Soal Wacana Vasektomi, Kebijakannya Dinilai Tak Beretika

(Tribunnews.com/Pravitri Retno W/Endra Kurniawan/Gita Irawan, TribunJabar.id/Seli Andina/Hilman Kamaludin)

02/05/2025 06:06
Menelisik Akar Masalah ‘Hubungan Panas’ Dedi Mulyadi dan GRIB Jaya, Hercules Sampai Dibuat Geram – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Hubungan antara Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dan organisasi masyarakat Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya, sedang memanas.

Semua bermula saat Dedi Mulyadi membuat gebrakan baru dengan membentuk Satgas Pemberantasan Premanisme.

Langkah tersebut mendapatkan kritikan pedas dari Ketua DPD GRIB Jaya Jabar, Gabryel Alexander.

Terbaru, Ketua Umum GRIB Jaya, Hercules, ikut merasa geram dengan sikap Dedi Muladi.

Ia mengancam akan menggeruduk Gedung Sate dengan mengerahkan 50.000 anggotanya.

Berikut selengkapnya akar masalah hubungan panas antara Dedi Mulyadi dengan GRIB Jaya, dirangkum Tribunnews.com, Kamis (1/5/2025):

Berawal dari Satgas Pemberantasan Premanisme

Semua bermula saat Dedi Mulyadi menginstruksikan pembentukan Satgas Pemberantasan Premanisme di 27 daerah di Jawa Barat pada Kamis (27/3/2025) lalu.

Satgas dibentuk untuk melindungi masyarakat dari berbagai aksi premanisme yang mengintimidasi dan merugikan ekonomi. Beberapa area yang jadi fokus satgas adalah premanisme jalanan, pasar, dan industri.

“Satgas bertujuan melindungi petani, pedagang, guru, pengusaha. Semua harus dilindungi dari premanisme,” ujar Dedi Mulyadi, dikutip dari jabarprov.go.id.

Politikus Partai Gerindra itu menuturkan, sektor industri menjadi salah satu yang paling terdampak aksi premanisme, seperti pungli, baik kepada pengusaha maupun pekerja, serta gangguan operasional dan distribusi barang.

“Kalau ini dibiarkan akan menurunkan daya saing Jabar sebagai pusat investasi nasional dan berdampak pada hilangnya lapangan pekerjaan masyarakat,” ujar dia.

Dedi Mulyadi meminta Satgas bertindak tegas sesuai hukum yang berlaku, tidak tebang pilih, namun tetap humanis.

“Pastikan tindakan penegakan hukum berjalan adil, humanis, dan sesuai aturan tanpa tebang pilih,” pesannya.

Berbuntut tantangan

Ketua DPD GRIB Jaya Jabar, Gabryel Alexander, menanggapi pembentukan Satgas Pemberantasan Premanisme.

Gabryel pada dasarnya mendukung langkah untuk memberantas aksi premanisme.

Meskipun demikian, baginya paling penting dari tugas Dedi Mulyadi adalah memberantas preman di dalam birokrasi terlebih dahulu.

“Birokrat ini enggak semuanya benar. Bupati, gubernur enggak semuanya benar. Jadi jangan seakan-akan hari ini oknum preman itu adanya cuma di ormas.”

“Kalau hari ini saya bicara di kantor Pemerintahan Provinsi Jawa Barat memang enggak ada premannya?”

“Ya ada cuma mereka lebih elit premannya berdasi, tapi lebih sadis iya ya kan yang mereka makan itu uang rakyat,” tegas Gabryel, dikutip dari kanal YouTube Titik Temu.

Gabryel juga menyoroti langkah pembentukan Satgas Pemberantasan Premanisme adalah latah.

Ia menilai pernyataan-pernyataan Dedi Mulyadi yang menyudutkan ormas.

“Jujur saya mendukung program, tapi jangan tendensius. Jangan kalau sudah bicara premanisme bicara kejahatan kenapa sih matanya harus tertuju pada ormas?”

“Kami ormas ini warga negara punya hak ya kan untuk mendapatkan pendidikan yang baik, untuk mendapatkan pekerjaan, untuk mendapatkan masa depan dan kesejahteraan.”

“Kami sama kami masyarakat Indonesia punya hak yang sama jadi tolonglah Gubernur Jawa Barat jangan tendensius,” tutur Gabryel

Dalam pertanyaan, Gabryel secara terang-terangan menantang Dedi Mulyadi berdebat terkait ormas dan premanisme.

Ia berharap masyarakat dapat tercerahkan dan tidak mengecap semua anggota ormas adalah preman.

“Saya sampaikan di sini saya tantangan terbuka untuk diskusi aktif. Ayo kita ngobrol, jangan supaya jangan masyarakat itu menstigma (negatif) ormas,” tandasnya.

Dedi Mulyadi sudah minta maaf

DEDI MULYADI MURKA – Foto tangkapan laya Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi, di kanal YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel, Kamis, (17/4/2025). (Tangkapan Layar YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel)

Dedi Mulyadi pada pertengahan April 2025 lalu, sudah secara terbuka mengakui pernyataannya terkait ormas dan premanisme adalah salah.

Ia mengaku telah membuat gaduh di tengah-tengah masyarakat.

“Untuk seluruh masyarakat Jawa Barat, saya menyampaikan permohonan maaf, apabila setiap hari saya membuat kegaduhan dengan berbagai langkah dan kebijakan yang tentunya banyak yang tidak menyukainya,” kata dia, dikutip dari TribunJabar.id.

Dedi Mulyadi dalam kesempatannya juga menegaskan dirinya bukanlah orang anti kritik.

Ia menerima masukan dari berbagai kalangan. Baginya, kritik adalah hal yang baik.

“Banyak yang mereka secara terbuka melakukan otokritik.”

“Dan saya menerima autokritik itu dengan baik, karena sahabat yang baik adalah sahabat yang mengingatkan,” ujarnya.

Hercules ikut dibuat geram

Meskipun sudah meminta maaf, ormas GRIB masih dibuat geram dengan sikap Dedi Mulyadi.

Terbaru, Ketua Umum GRIB, Hercules, memberikan ancaman kepada orang nomor satu di Jabar itu.

Hercules mengatakan, seharusnya Dedi Mulyadi menghargai jasa ormas tersebut, bukan malah menciptakan konflik baru.

Hercules pun menyarankan agar Dedi merangkul ormas untuk membangun sinergi positif demi kepentingan masyarakat Jawa Barat.

“Semua (ormas,-red) dukung. KDM (Kang Dedi Mulyadi) berlebihan. Jadi gubernur didukung oleh kami,” ujar Hercules tegas, dikutip dari YouTube Unlocked yang tayang pada Rabu (30/4/2025).

“Seharusnya bilang: Mari mendukung program-program saya gubernur, dukung saya,” kata Hercules, menyindir sikap Dedi.

Hercules lantas mengingatkan agar Dedi Mulyadi tidak mencari masalah dengan kelompok-kelompok masyarakat yang sebelumnya berada di barisan pendukungnya.

Jika Dedi Mulyadi masih tetap bersikap seolah tak membutuhkan ormas, Hercules pun mengancam akan mengerahkan puluhan ribu personel untuk mendatangi Gedung Sate, kantor pemerintahan Jawa Barat.

“Jika mencari masalah, kami akan datang. Puluhan ribu personel (ormas,-red) siap ke Gedung Sate,” ucapnya.

HERCULES TEMUI JOKOWI – Ketua Umum DPP Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya Hercules Rosario de Marshal saat ditemui di kediaman Joko Widodo di Solo, Selasa (15/4/2025). Hercules meyakini ijazah Jokowi benar-benar asli. Sebab, selama menjabat Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, hingga Presiden RI ijazah tidak pernah bermasalah. (Tribun Solo/Ahmad Syarifudin)

Dedi Mulyadi tak gentar

Dedi Mulyadi menanggapi santai terkait ancaman yang dilayangkan kepadanya.

“Saya tidak akan pernah mendengarkan ancaman dari siapapun. Kalau itu mengganggu kinerja saya,” tegasnya, dikutip dari kanal YouTube KOMPASTV.

“Saya akan mendengarkan kritik siapapun kalau itu bermanfaat bagi kepentingan masyarakat Jawa Barat,” lanjutnya.

Dedi Mulyadi juga menegaskan, tugasnya adalah menjaga iklim investasi di wilayahnya.

Ia ingin juga memastikan masyarakat Jabar bisa bekerja dengan baik tanpa mendapat gangguan dari ormas.

“Tugas saya itu,” tegasnya.

(Tribunnews.com/Endra/Rifqah)(TribunJabar.id/Hilda Rubiah)

01/05/2025 14:14
Pajak Digratiskan, Asal Mau Pindah KTP Kendaraan ke Jabar

JABAR EKSPRES – Mulai Rabu 9 April 2025, ada kabar bahagia khusus buat para pemilik kendaraan yang sering lalu-lalang di wilayah Jawa Barat, pasalnya Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, baru saja mengumumkan kebijakan pembebasan pajak kendaraan bermotor khusus tahun 2025.

Tapi, ada satu syarat penting yang harus dipenuhi, yakni bersedia memindahkan domisili kendaraan ke wilayah Jabar.

Baca juga : Pasca Libur Lebaran, Volume Pembayar Pajak di Samsat Soreang Meledak Capai 2000 Kendaraan dalam Sehari

“Pajak kendaraan bermotor tahun 2025 kami bebaskan,” kata Dedi saat konferensi pers di Gedung Sate, Bandung, Selasa, 8 April 2025.

Program ini bukan cuma berlaku sehari atau seminggu. Pemerintah Provinsi Jawa Barat membuka kesempatan bagi para pemilik kendaraan untuk menikmati fasilitas bebas pajak ini mulai 9 April hingga 30 Juni 2025.

Jadi masih ada waktu sekitar dua setengah bulan untuk urus mutasi kendaraan tanpa harus mikirin biaya pajak tahunannya.

Dedi menjelaskan, program ini dirancang supaya kendaraan yang selama ini sering wara-wiri di jalanan Jabar, tapi masih berpelat luar daerah, bisa ikut berkontribusi ke kas daerah.

Walaupun mobil-mobil itu sering bikin macet dan memperparah kondisi jalanan di Jabar, pajaknya justru dibayarkan ke provinsi lain.

“Mobilnya jalan di Jawa Barat, gede-gede, tapi plat-nya luar daerah. Jalan yang rusak kita yang tanggung, tapi pajaknya malah masuk ke daerah lain. Kan nggak adil,” kata Dedi.

Dengan adanya kebijakan ini, Dedi berharap para pemilik kendaraan bisa tergugah hatinya buat pindah alamat kendaraan ke Jabar.

Jadi mereka bisa ikut menyumbang pajak yang nantinya akan digunakan buat membenahi jalanan rusak, baik di tingkat provinsi, kabupaten, maupun desa.

Dedi juga membeberkan rencana besar terkait perbaikan infrastruktur jalan.

Ia bilang, kondisi jalan provinsi saat ini sudah cukup baik, sekitar 90 persen dinilai layak.

Tapi, PR besar masih ada di tingkat kabupaten dan desa yang banyak jalannya berlubang, rusak, atau belum diaspal sama sekali.

Ia menargetkan perbaikan jalan dilakukan secara bertahap dalam empat tahun ke depan.

Tahun ini, fokusnya di jalan provinsi. Tahun depan setengah dari jalan kabupaten diperbaiki, lalu tahun ketiganya semua jalan kabupaten diselesaikan.

10/04/2025 11:20
Dedi Mulyadi Tegaskan Proses Hukum Pemotongan Kompensasi Sopir Angkot di Bogor Berlanjut Bandung 8 April 2025

Dedi Mulyadi Tegaskan Proses Hukum Pemotongan Kompensasi Sopir Angkot di Bogor Berlanjut
Tim Redaksi
BANDUNG, KOMPAS.com
– Gubernur Jawa Barat,
Dedi Mulyadi
memastikan proses hukum terkait dugaan pemotongan dana kompensasi untuk sopir angkot di Kabupaten Bogor tetap berjalan.
Ia menekankan pentingnya proses penyelidikan untuk mengungkap siapa pihak yang bertanggung jawab atas pemotongan tersebut.
“Pemeriksaan Polres Bogor terus berjalan agar dipastikan siapa sih sebenarnya yang memungut itu atau yang meminta itu? Sehingga tidak terjadi saling tuduh menuduh,” ujar Dedi di Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (8/4/2025).
Dedi menyebutkan dirinya telah menggali keterangan dari para sopir angkot dan Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bogor terkait kasus tersebut. Dari keterangan yang diperoleh, pihak Dishub maupun sopir angkot sama-sama mengaku tidak terlibat dalam transaksi pemotongan uang tersebut.
“Dan misalnya Pak Dadang Kabidnya (Dishub Kabupaten Bogor) benar dan sudah menyatakan tidak menerima. Dan yang memberi pun menyatakan tidak memberi, ya sudah berarti dia benar,” katanya.
Meski demikian, Dedi menegaskan bahwa keterangan dari kedua belah pihak harus tetap diuji melalui proses penyelidikan aparat penegak hukum agar tidak terjadi spekulasi yang menyesatkan.
“Nanti itu kan kebenaran yang bersifat sosial, karena di media sosial saya. Tetapi kebenaran faktual hukumnya biarkan Polres yang membuktikan,” pungkasnya.
Sebelumnya, sejumlah sopir angkot di Kabupaten Bogor mengaku diminta menyerahkan uang sebesar Rp 200.000 per orang dari dana kompensasi yang diberikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Uang kompensasi tersebut merupakan bentuk ganti rugi karena mereka diminta tidak beroperasi selama masa arus mudik dan balik Lebaran 1446 Hijriah.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

08/04/2025 19:37
Dedi Mulyadi Tunggu Kajian Pakar soal Proyek Eiger, Lanjut atau Dibongkar? Bandung 8 April 2025

Dedi Mulyadi Tunggu Kajian Pakar soal Proyek Eiger, Lanjut atau Dibongkar?
Editor
KOMPAS.com –
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, meminta para pakar untuk segera melakukan kajian dampak lingkungan terhadap proyek kawasan wisata yang dibangun oleh Eiger, baik di kaki Gunung Tangkuban Parahu di Kabupaten Bandung Barat, maupun di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor.
Menurut Dedi, audit tersebut penting untuk menilai dampak perubahan tata ruang dan pembangunan di daerah resapan terhadap aspek ekonomi dan ekologi.
“Kami sudah bersurat (pada pihak terkait). Agar pakar melakukan pemeriksaan dampak dari perubahan tata ruang, dampak dari pembangunan di daerah resapan itu. Implikasinya apa terhadap ekonomi maupun ekologi,” kata Dedi di Gedung Sate, Bandung, Selasa (8/4/2025) dikutip dari
Antara
.
Ia menegaskan bahwa hasil kajian para pakar nantinya akan menjadi dasar dalam menentukan kebijakan selanjutnya yang akan diambil oleh Pemprov Jabar.
Meski begitu, Dedi menyebut bahwa ia telah memerintahkan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jabar untuk menyegel proyek Eiger Camp di kaki Tangkuban Parahu.
“Tapi kalau Eiger sudah saya tetapkan tidak boleh dilanjutkan,” ujarnya.
Sementara itu, untuk proyek Eiger Adventure Land di kawasan Puncak, Dedi juga meminta dilakukan kajian serupa.
Namun ia menyebut bahwa kewenangan di kawasan tersebut berada di tangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
“Kementerian Lingkungan Hidup sudah berjanji setelah Lebaran akan dilakukan pembongkaran secara bersama-sama dan Pemprov Jabar sangat siap untuk mendampingi,” kata dia.
Dedi mengungkapkan bahwa pembongkaran di kawasan Puncak akan menyasar banyak lokasi, meski ia belum mengetahui jumlah pasti bangunan yang akan ditertibkan.
Ia menegaskan bahwa Pemprov Jabar bersikap tegas terhadap semua pelanggaran tata ruang, sebagaimana yang telah dilakukan pada kasus Hibisc Fantasy.
“Semua dong, yang melanggar enggak usah lagi (membangun). Kita ini kan enggak ada lagi cerita A B C D enggak lah. Pak Presiden Prabowo itu sudah jelas ngomongnya yang melanggar aturan tindak, itu aja,” tuturnya.
Secara khusus, Dedi menyoroti pentingnya penanganan serius di Kawasan Bandung Utara, yang menurutnya harus dikembalikan pada fungsi konservasinya.
“Ya, nanti kita kaji secara bersama. Saya katakan itu bukan kesalahan pengusaha, tapi kesalahan pemerintah. Tetapi kan kita ingin menyelamatkan lingkungan, tidak bicara lagi salah dan benar. Bicara dalam manfaat bagi kepentingan masyarakat. Dan itu daerah situ kan (Eiger Camp) di sebelah sana Situ Lembang. Daerah untuk latihan Kopassus,” katanya menambahkan.
Sebelumnya, proyek pembangunan Eiger Camp di Kabupaten Bandung Barat mencuat ke publik setelah foto-fotonya tersebar di media sosial.
Sementara itu, proyek Eiger Adventure Land di Puncak menjadi sorotan setelah terjadinya banjir besar di kawasan Depok, Bekasi, dan Jakarta yang diduga dipicu oleh alih fungsi lahan di daerah resapan, termasuk proyek milik Eiger.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

08/04/2025 18:59
Pesan Dedi Mulyadi ke Lucky Hakim, Sebut Pejabat Harus Terbiasa Terikat Aturan Meski dari Geng Artis – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memberi pesan kepada Bupati Indramayu, Lucky Hakim bahwa pejabat terikat pada peraturan negara.

Meskipun keluarga Lucky Hakim datang dari kalangan artis, kata Dedi, tetap harus sudah membiasakan diri sebagai pejabat publik yang terikat peraturan dan budaya.

Hal tersebut disampaikan Dedi saat menanggapi alasan Lucky Hakim, berlibur ke Jepang bersama keluarga saat libur Lebaran karena memenuhi janji kepada anak-anaknya.

“Tapi, saya jelasin Pak Lucky, memang kita ini hari ini adalah pejabat negara. Jadi karena pejabat negara terikat oleh peraturan negara,” katanya di Gedung Sate, Bandung, Selasa (8/4/2025), dikutip dari TribunJabar.id.

Jadi, menurut Dedi, kebahagiaan itu bisa didapatkan tanpa harus ke Jepang.

Justru keluarga pejabat itu, kata Dedi, seharusnya mendapatkan kebahagiaan di daerahnya sendiri, bukan di negara orang lain.

“Nah, walaupun itu keinginan anak-anak, hak kita untuk memberikan kebahagiaan bagi anak-anak kita, tapi kan bahagia tidak mesti di Jepang,” ujar Dedi.

“Kalau mengatakan bahwa, kotanya tidak seindah Jepang, bikin dong jadi seindah Jepang. Jadi, saya ingin nanti para pejabat itu.”

“Coba ciptakan tempat-tempat di Jawa Barat menjadi tempat-tempat indah sehingga dia rekreasinya di wilayah kerjaannya masing-masing. Gitu loh,” ucapnya.

Dedi juga mengatakan, saat Lucky Hakim berlibur di Jepang bersama keluarganya, banyak masalah di Indramayu juga yang belum tuntas, terutama saat musim mudik Lebaran.

“Selain infrastruktur yang perlu waktu untuk dibenahi, adalah yang nyapu koin. Itu saya sudah berkunjung ke situ jauh sebelum jadi gubernur.”

“Nah, ini kan kita harus cari rumusan bagaimana mereka berhenti nyapu koin,” katanya.

Sebagai informasi, Lucky Hakim dikabarkan menghadap Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Selasa siang ini.

Izin Lucky Hakim Tertolak Sistem

Sekretaris Daerah Indramayu Aep Surahman mengatakan bahwa sebelum berangkat ke Jepang, Lucky Hakim sempat memerintahkan stafnya untuk membuat izin pergi ke luar negeri saat bulan Ramadan kemarin.

Namun, pengajuan tersebut tertolak oleh sistem, diduga karena pengajuan cuti itu kurang dari 14 hari kerja dari tanggal pemberangkatan.

Selain itu, diduga pula karena adanya dokumen yang kurang lengkap.

Meski izin pergi ke luar negerinya tertolak oleh sistem, Lucky Hakim tetap berangkat ke Jepang.

Awalnya, Lucky Hakim berencana berlibur tanggal 2-11 April.

Namun, kemudian diubah menjadi 2-6 April 2025 atau menyesuaikan hari cuti Lebaran agar pada 8 April 2025, saat hari pertama masuk kerja, Lucky Hakim bisa kembali bekerja karena dirinya tidak ingin membolos.

Lucky Hakim bahkan diketahui juga masih bekerja sampai hari Lebaran.

Selain itu, Lucky Hakim juga sudah menyiapkan berbagai hal dengan mendelegasikan tugas ke Wakil Bupati Indramayu selama ia pergi agar roda pemerintahan bisa tetap berjalan.

Lucky Hakim Mengaku Salah Artikan Aturan

Dalam hal ini, Lucky Hakim mengakui dirinya bersalah dan meminta maaf karena mungkin salah mengartikan aturan yang berlaku.

“Mungkin di frame kepala saya ya, ini saya salah mengartikan,” ujar dia.

Mengenai alasannya tetap berangkat ke Jepang itu, Lucky Hakim mengatakan karena ia sudah berjanji kepada anak dan keluarganya.

Pasalnya, sejak Pilkada 2024 lalu hingga menjadi Bupati Indramayu, Lucky Hakim terus bekerja dan tidak ada waktu untuk keluarga.

Untuk itu, Lucky Hakim pun segera bertolak ke Kemendagri setelah memimpin apel dan melakukan sidak hari pertama kerja di Indramayu.

“Maka hari ini saya akan ke Kementerian Dalam Negeri untuk memberi penjelasan atau klarifikasi. Apakah saya salah? Saya merasa bersalah karena saya salah dalam mengartikan (aturan),” ujar dia.

Lucky Hakim pun menyampaikan siap menerima konsekuensi apabila dirinya dinyatakan bersalah.

Namun, dalam hal ini Lucky menekankan bahwa tidak ada maksud dirinya pergi berlibur tanpa meminta izin terlebih dahulu ke Kemendagri.

“Intinya kalau saya salah, sebagai percontohan, saya siap menerima apapun konsekuensinya, tapi saya juga ingin menjelaskan bahwa saya tidak bermaksud seperti itu,” ujar dia kepada Tribuncirebon.com di Pendopo Indramayu.

“Selebihnya saya akan menanggung karena semua perbuatan ada konsekuensinya,” lanjut Lucky Hakim.

Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Berkaca pada Lucky Hakim, Dedi Sebut Keluarga Pejabat Harus Bahagia Berekreasi di Daerahnya Sendiri

(Tribunnews.com/Rifqah) (TribunJabar.id/Nazmi Andurrahman/Handhika Rahman)

08/04/2025 15:24

Tempat Fasum: Gedung Sate

Izin Lucky Hakim Tertolak Sistem

Lucky Hakim Mengaku Salah Artikan Aturan