Xcloud.id

Tempat Fasum: Gedung Sate

  • Dedi Mulyadi Sebut Angka Ideal Penanggulangan Bencana Rp 200 M: Jangan Dibilang Uang Diparkir

    Dedi Mulyadi Sebut Angka Ideal Penanggulangan Bencana Rp 200 M: Jangan Dibilang Uang Diparkir

    Liputan6.com, Jakarta Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan Pemerintah Provinsi telah menyiapkan anggaran penanggulangan kebencanaan yang bersumber dari Belanja Tidak Terduga (BTT) APBD Perubahan. Dedi menyebut untuk penanggulangan kebencanaan, idealnya adalah Rp 200 miliar.

    Dedi mengatakan, anggaran BTT ini nantinya akan digelontorkan saat terjadi peristiwa kebencanaan, dan itu sudah bisa langsung dicairkan ketika ada masyarakat yang terdampak bencana, baik untuk perbaikan rumah dan lainnya.

    “Pokoknya siap. Tapi nanti kita jangan disalahkan. Kalau ada duit yang disiapkan. Pokoknya satu hal nanti ada uang yang disiapkan untuk penanganan bencana,” kata Dedi di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (5/11/2025).

    Meski begitu, Dedi memastikan anggaran untuk tanggap kedaruratan bencana ini bukan berarti memarkir uang di bank. Menurutnya, anggaran tersebut memang dikhususkan untuk penanganan bencana dan baru bisa dicairkan apabila adanya potensi bencana alam.

    “Jangan dibilang itu uang yang diparkir. Jangan dibilang itu uang yang disimpan. Atau tidak dibelanjakan. Ini kan gitu loh. Nah ini yang harus penting. Jadi uang yang tersedia harus ada tuh. Harus sebenarnya Rp 20 miliar,” kata Dedi.

    Dedi memastikan anggaran Rp 20 miliar untuk wilayah Jawa Barat ini masih belum ideal. Menurutnya, angka pas untuk kebencanaan seharusnya mencapai ratusan miliar, baik untuk penanganan dan juga mitigasi.

    “Kalau ukuran Jawa Barat sih Rp 200 miliar harus ada sebenarnya. Tapi saya ngomong ke Pak Sekda. Harus dihabisin. Daripada saya dibilang diparkir, kemudian TKD saya dipotong lagi,” ucap dia.

    Lebih lanjut, Dedi meminta agar 27 kepala daerah di Jabar turut menganggarkan khusus untuk penanganan kebencanaan. Meski pun nominalnya tidak besar, hal tersebut dirasakannya tetap penting untuk disiapkan.

    “27 kabupaten-kota kayaknya sudah nggak punya uang. Ya pokoknya harus ada lah walaupun sedikit,” pungkas dia.

  • 6 PDAM Subang Terima Rp600 Juta per Bulan dari Aqua, Dedi Mulyadi: Warga Mandi Pakai Air Sawah Bandung

    6 PDAM Subang Terima Rp600 Juta per Bulan dari Aqua, Dedi Mulyadi: Warga Mandi Pakai Air Sawah Bandung

    PDAM Subang Terima Rp600 Juta per Bulan dari Aqua, Dedi Mulyadi: Warga Mandi Pakai Air Sawah
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) Kabupaten Subang, Jawa Barat, menerima pembayaran sebesar Rp600 juta per bulan dari pabrik air minum dalam kemasan (AMDK) Aqua.
    Meskipun demikian, Aqua kini mengambil air dari sumur bor milik sendiri dan tidak lagi menggunakan jaringan PDAM Kabupaten Subang.
    Fakta ini terungkap setelah direksi Aqua bertemu dengan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (29/10/2025).
    Pertemuan tersebut juga dihadiri Bupati Subang, Reynaldi Putra, beserta jajaran manajemen PDAM Subang.
    Dalam pertemuan tersebut, Dedi menyoroti pembayaran bulanan dari pihak pabrik kepada PDAM Subang yang tetap berjalan meskipun air diambil dari sumur bor di tanah pabrik.
    “Berarti mata air yang pertama, sumber yang kedua dan ketiga itu di tanah pabrik. Pertanyaannya kenapa bayar ke PDAM?” ujar Dedi, seperti dikutip dari tayangan video di akun YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel, Kamis (30/10/2025).
    Pembayaran sebesar Rp600 juta per bulan ini berasal dari perjanjian yang dibuat sejak 1994, di mana PDAM memiliki Surat Izin Pemanfaatan Air (SIPA) di lokasi mata air pertama.
    Pihak PDAM menyebutkan, pembayaran tersebut merupakan kompensasi atas pengambilan air oleh pabrik terhadap cadangan air mereka.
    Gubernur Dedi juga menekankan bahwa dana Rp600 juta per bulan seharusnya dialokasikan untuk membangun jaringan air bersih bagi warga sekitar pabrik.
    Selain itu, terungkap bahwa PDAM hanya menyalurkan sekitar 5 persen atau Rp20 juta dari pajak Aqua ke dua desa di sekitar pabrik.
    “Di sekitar Aqua itu, orang ngambil air sawah. Kenapa tidak yang Rp600 juta itu difokuskan berpuluh-puluh tahun untuk membangun jaringan melayani warga?” tegas Dedi.
    Dedi menilai, PDAM Subang hanya menikmati uang Rp600 juta tanpa melakukan pemeliharaan dan memperhatikan pasokan air bagi warga.
    “Jangan sampai begini, PDAM sebagai BUMD menikmati uang Rp600 juta setiap bulan, warga di sekitarnya mandi pakai air sawah,” katanya.
    Menindaklanjuti masalah ini, mantan Bupati Purwakarta tersebut menyatakan akan mengaudit perjanjian serta aliran dana Rp600 juta untuk memastikan pengelolaan keuangan menjadi jelas.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 2 Tolak Dedi Mulyadi, Aqua Tegaskan Tak Akan Pindahkan Kantor Pusat ke Jawa Barat! Bandung

    2 Tolak Dedi Mulyadi, Aqua Tegaskan Tak Akan Pindahkan Kantor Pusat ke Jawa Barat! Bandung

    Tolak Dedi Mulyadi, Aqua Tegaskan Tak Akan Pindahkan Kantor Pusat ke Jawa Barat!
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Perusahaan air minum dalam kemasan (AMDK) Aqua menanggapi permintaan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi agar perusahaan memindahkan kantor pusatnya ke wilayah Jawa Barat.
    Corporate Communication Director Danone Indonesia, Arif Mujahidin, menegaskan bahwa Aqua belum berencana membangun atau memindahkan kantor pusatnya dari Jakarta ke Jawa Barat.
    “Aqua beroperasi melalui 20 pabrik kami yang tersebar di seluruh Indonesia. Memang layaknya perusahaan yang operasionalnya tersebar di seluruh Indonesia, maka kantor pusat (Head Office) Aqua berada di Jakarta,” ujar Arif saat dihubungi
    Kompas.com
    melalui pesan singkat WhatsApp, Kamis (30/10/2025).
    Menurut Arif, Jakarta merupakan pusat bisnis dan pemerintahan Indonesia, sehingga keberadaan kantor pusat di ibu kota mempermudah proses koordinasi dan operasional perusahaan.
    “Hal ini bertujuan untuk mempermudah berbagai proses operasional, administrasi, dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham dan pemerintah pusat,” katanya.
    Arif menambahkan, posisi kantor pusat di Jakarta juga dinilai strategis, baik secara operasional maupun administratif.
    “Jakarta juga merupakan ibu kota dan pusat bisnis nasional, sehingga menjadi lokasi strategis untuk pengelolaan perusahaan secara menyeluruh,” tegasnya.
    Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di Jawa Barat, termasuk Aqua, agar membangun kantor pusatnya di provinsi tersebut.
    “Gini loh perusahaan-perusahaan di Jawa Barat ini, kan kantor pusatnya semuanya di luar Jawa Barat. Kita nggak boleh nyebut tempat. Di luar Jawa Barat, nah di situ kalau kantor pusatnya di luar Jawa Barat, maka yang paling nyaman itu yang punya kantor pusat,” kata Dedi saat ditemui di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (29/10/2025).
    Menurut Dedi, keberadaan kantor pusat di luar Jawa Barat membuat dana bagi hasil (DBH) justru mengalir ke daerah tempat kantor pusat berada, bukan ke daerah di mana aktivitas ekonomi dilakukan.
    “Nah saya ingin kantor pusatnya di Jawa Barat dong, agar dana bagi hasilnya kembali ke masyarakat Jabar sebagai objek di mana usaha itu dilakukan,” ujarnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ajak Kembali ke Zaman Batu, Begini Terobosan Dedi Mulyadi agar Pelajar di Jabar Banyak Jalan Kaki

    Ajak Kembali ke Zaman Batu, Begini Terobosan Dedi Mulyadi agar Pelajar di Jabar Banyak Jalan Kaki

    Liputan6.com, Jakarta – Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengungkapkan terobosan agar pelajar banyak jalan kaki. Dia mengaku akan membangun trotoar di sekitar sekolah dengan jarak tertentu agar pelajar, guru dan staf sekolah tidak terlalu jauh jalan kaki.

    Hal ini karena Dedi merasa ada sorotan pada dorongannya agar lebih banyak pelajar yang berjalan kaki ke sekolahnya. Dia mengajak pelajar kembali ke zaman batu.

    “Dalam surat edaran, saya minta yang jaraknya ke sekolah masih bisa jalan, ya jalan kaki. Dan ini katanya Dedi Mulyadi mengajak orang kembali ke zaman batu. Padahal Jepang, jalan kaki, naik sepeda. Singapura jalan kaki jadi tradisi. Nah problem di kita ini jalan kaki karena panas aja, dan lalu lintasnya enggak baik,” kata Dedi di Gedung Sate Bandung dilansir Antara, Rabu (29/10/2025).

    Dedi menyebutkan, masalah yang memicu warga enggan berjalanan kaki itu menjadi motivasi untuk membangun akses pendukung trotoar sepanjang satu kilometer di sekitar sekolah.

    “Karenanya konsep saya berikutnya adalah, satu kilometer menjelang sekolah, akan saya bangunkan trotoar-trotoar yang layak untuk berjalan kaki. Satu kilometer,” ujarnya.

    Tidak hanya trotoar, Dedi mengatakan pihaknya juga akan membangun instalasi air minum yang bisa dikonsumsi langsung.

    “Jalan kepanasan minum. Itu bagian peradaban,” ucapnya.

  • 6 PDAM Subang Terima Rp600 Juta per Bulan dari Aqua, Dedi Mulyadi: Warga Mandi Pakai Air Sawah Bandung

    1 Dorong Aqua Pindahkan Kantor Pusat ke Jawa Barat, Dedi Mulyadi: Agar Dana Bagi Hasilnya Kembali ke Masyarakat Jabar Bandung

    Dorong Aqua Pindahkan Kantor Pusat ke Jawa Barat, Dedi Mulyadi: Agar Dana Bagi Hasilnya Kembali ke Masyarakat Jabar
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta perusahaan air minum dalam kemasan Aqua membangun kantor pusatnya di wilayah Jawa Barat.
    Dedi menegaskan, permintaan itu tidak hanya ditujukan kepada Aqua, tetapi juga kepada seluruh perusahaan yang beroperasi di provinsi tersebut.
    “Gini loh perusahaan-perusahaan di Jawa Barat ini, kan kantor pusatnya semuanya di luar Jawa Barat. Kita enggak boleh
    nyebut
    tempat. Di luar Jawa Barat, nah di situ kalau kantor pusatnya di luar Jawa Barat, maka yang paling nyaman itu yang punya kantor pusat,” kata Dedi saat ditemui di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (29/10/2025).
    Menurut Dedi, kondisi itu membuat Jawa Barat tidak mendapat manfaat penuh dari keberadaan perusahaan yang beroperasi di wilayahnya. Dana bagi hasil (DBH) justru mengalir ke daerah tempat kantor pusat berada, bukan ke lokasi kegiatan ekonomi dilakukan.
    “Nah saya ingin kantor pusatnya di Jawa Barat dong, agar dana bagi hasilnya kembali ke masyarakat Jabar sebagai objek di mana usaha itu dilakukan,” ujarnya.
    Selain soal DBH, Dedi juga menyatakan akan terus melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah perusahaan di Jawa Barat, termasuk perusahaan air mineral seperti Aqua.
    “Oh saya semua, kan saya bilang saya pasti akan tiba-tiba datang ke sebuah perusahaan untuk melakukan analisis. Jadi yang bukan hanya Aqua, seluruh perusahaan di Jawa Barat, baik perusahaan air mineral, maupun non air mineral,” tutur Dedi.
    Mantan Bupati Purwakarta itu menegaskan, langkah tersebut bertujuan memastikan aktivitas perusahaan tidak merugikan lingkungan maupun masyarakat sekitar.
    “Kan saya baru menemukan satu, kan saya tidak boleh menyimpulkan sesuatu yang belum saya lihat. Nanti ada wawancara saya, tadi sudah lengkap, tinggal lihat aja di media sosial saya. Lengkap membahas itu, dan itu akan menjadi sesuatu,” kata Dedi.
    Dedi menegaskan, upaya ini merupakan bagian dari komitmennya mewujudkan keadilan ekonomi yang berpihak pada masyarakat Jawa Barat, bukan semata pada korporasi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jajap, Cara Baru Susuri Bandung bersama Persib, Berikut Rute dan Harga Tiketnya Bandung 27 Oktober 2025

    Jajap, Cara Baru Susuri Bandung bersama Persib, Berikut Rute dan Harga Tiketnya Bandung 27 Oktober 2025

    Jajap, Cara Baru Susuri Bandung bersama Persib, Berikut Rute dan Harga Tiketnya
    Editor
    KOMPAS.com
    – Persib Bandung bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung resmi meluncurkan rute baru bus wisata Bandros bertajuk “Jalan-Jalan Persib (JaJap)” di Graha Persib, Jalan Sulanjana No.17, Bandung, Sabtu (25/10/2025).
    Program ini menjadi langkah kolaboratif yang menyatukan semangat olahraga, budaya, dan pariwisata dalam satu pengalaman sportainment khas Kota Bandung.
    Inisiatif JaJap merupakan hasil sinergi antara ikon sepak bola kebanggaan Jawa Barat, Persib dan ikon wisata kota, Bandros (Bandung Tour on Bus).
    Melalui program ini, masyarakat dan wisatawan dapat menikmati perjalanan keliling Bandung sambil mengenal lebih dekat sejarah, nilai, serta perjalanan panjang klub Persib yang telah menjadi bagian dari identitas warga Bandung.
    Rute perjalanan dimulai dan berakhir di Graha Persib, dengan titik pemberhentian di sejumlah lokasi bersejarah seperti Balai Kota Bandung, Monumen Sepak Bola, Stadion Sidolig (Stadion Persib), Stadion Siliwangi, Mess Persib (Wisma Dharma Bhakti), dan Gedung Sate.
    Setiap perjalanan dilengkapi dengan narasi interaktif yang mengisahkan keterkaitan antara Persib dan perkembangan Kota Bandung.
    Tiket Jalan-Jalan Persib (JaJap) dapat dibeli di Persib Store lantai 2, Graha Persib, seharga Rp 25.000, sudah termasuk
    official merchandise bundle
    .
    Program ini terbuka untuk umum dan tersedia setiap hari sesuai jam operasional toko.
    Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat, Adhitia Putra Herawan, menyebutkan program ini sebagai bagian dari strategi perluasan ekosistem
    sportainment
    Persib.
    “Persib tidak hanya hidup di lapangan, tetapi juga di setiap sudut Kota Bandung. Melalui Jalan-Jalan Persib, kami ingin menghadirkan pengalaman baru yang menghubungkan olahraga, budaya, dan pariwisata dalam satu perjalanan inspiratif,” ujar Adhitia, dalam keterangan tertulis yang diterima, Sabtu.
    Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengapresiasi inisiatif tersebut.
    “Bandung adalah kota yang hidup dari kreativitas dan kolaborasi. Kehadiran Bandros Persib menjadi bukti nyata bahwa olahraga dapat menjadi jembatan untuk memperkuat pariwisata dan kebanggaan warga,” kata Farhan.
    Melalui Jajap, PERSIB dan Pemkot Bandung berharap dapat memperkuat citra Bandung sebagai kota sportainment pertama di Indonesia, sekaligus menghadirkan pengalaman wisata edukatif bagi masyarakat dan wisatawan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemda Endapkan Ratusan Triliun di Bank, Dedi Mulyadi Tantang Menkeu Purbaya Buka Data

    Pemda Endapkan Ratusan Triliun di Bank, Dedi Mulyadi Tantang Menkeu Purbaya Buka Data

    FAJAR.CO.ID, BANDUNG — Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa membeber bahwa pemerintah daerah (pemda) mengendapkan uangnya di bank.

    Ratusan triliun uang pemda itu tidak diendapkan di bank pembangunan daerah (BPD) masing-masing, melainkan di Bank Jakarta.

    Berdasarkan data Bank Indonesia (BI) yang diolah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dana mengendap di rekening kas daerah senilai total Rp233 triliun itu meliputi simpanan pemerintah kabupaten (pemkab) Rp134,2 triliun, simpanan pemerintah provinsi (pemprov) sebesar Rp60,2 trilliun dan pemerintah kota (pemkot) sebesar 39,5 triliun.

    Merespons hal itu, Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi menantang Purbaya Yudhi Sadewa membuka data daerah di Indonesia yang menyimpan APBD dalam bentuk deposito.

    Dedi Mulyadi mengatakan, dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025 di kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Purbaya melansir data Bank Indonesia per 15 Oktober yang menyebutkan 15 daerah menyimpan dana di bank.

    Di antaranya DKI Jakarta Rp14,683 triliun, Jawa Timur Rp6,8 triliun dan Jawa Barat Rp4,17 triliun.

    Menyikapi hal itu, Dedi Mulyadi mengeklaim sudah memeriksa langsung apakah Pemprov Jabar menaruh uang sebesar itu di Bank Bjb dalam bentuk deposito.

    “Saya sudah cek tidak ada yang disimpan dalam deposito. Saya tantang Pak Menkeu untuk membuka data dan faktanya, daerah mana yang menyimpan dana dalam bentuk deposito,” kata Dedi di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (20/10/2025).

    Menurutnya, tak semua daerah kesulitan atau sengaja menunda belanja dan memarkir uang di bank.

  • Menteri Curhat Kopdes Merah Putih Terkendala di Desa Belum Dialiri Listrik, Dedi Mulyadi Singgung Rumah di Tengah Hutan

    Menteri Curhat Kopdes Merah Putih Terkendala di Desa Belum Dialiri Listrik, Dedi Mulyadi Singgung Rumah di Tengah Hutan

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono membeberkan sejumlah kendala dalam pembentukan program Koperasi Merah Putih di beberapa daerah. Salah satunya masih ada desa yang belum memiliki akses listrik dan juga koneksi internet sebagai faktor penting pembentukan koperasi.

    “Kami menemukan berbagai masalah yang sangat miris, ngilu, karena ada ribuan lebih dari desa masih belum ada listriknya masih ada belasan ibu desa yang belum terkoneksi internet,” ujar Ferry usai Musyawarah Wilayah (Muswil) Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (DEKOPINWIL) Jawa Barat di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (20/10/2025).

    Kondisi infrastruktur seperti listrik dan internet yang belum merata membuat para pengurus koperasi merah putih mengalami kedala, terutama dalam melakukan pendataan.

    “Masih banyak desa yang belum terdukung secara maksimal dengan data-data yang akurat dan baik,” kata dia.

    Ferry meminta pemerintah daerah termasuk Provinsi Jawa Barat sigap dan memberikan pelayanan dasar yang maksimal termasuk soal infrastruktur listrik ke desa-desa. Tujuannya agar koperasi Merah Putih bisa menjadi jalan keluar penyelesaian masalah masyarakat desa.

    “Kemarin pun juga membentuk Satgas Kecamatan didukung oleh unsur Pemerintah desa dan masyarakat desa kita akan jadikan kegiatan koperasi Merah Putih ini sebagai instrumen dan alat perjuangan untuk bisa menyelesaikan masalah di masyarakat,” ucap dia.

  • 700 Ribu Warga Jabar Belum Punya E-KTP, Paling Banyak Ada di Bogor

    700 Ribu Warga Jabar Belum Punya E-KTP, Paling Banyak Ada di Bogor

    Liputan6.com, Jakarta – Sebanyak 700 ribu penduduk Provinsi Jawa Barat masih belum memiliki Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) dari jumlah penduduk berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) per semester I tahun 2025 yaitu 51.750.000 jiwa.

    Hingga saat ini belum diketahui alasan penduduk yang belum memiliki tanda identitas tersebut.

    “Dari data itu sekitar Rp37.800.000 gitu yang yang wajib memiliki KTP dan saat ini sekitar 700-an ribu yang belum mendapatkan KTP dengan keterangan (alasan) tidak diketahui,” ucap Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Jawa Bara Berli Hamdani di Gedung Sate, Rabu (8/10/2025).

    Berli mengatakan, jumlah yang belum memiliki e-KTP itu tersebar di sejumlah kabupaten dan kota. Namun, tercatat daerah yang banyak belum memiliki kartu Identitas penduduk ini ada di wilayah Bogor. Hal itu karena penduduk banyak dan wilayah yang luas.

    “Kalau yang belum punya KTP kalau di Jawa Barat yang paling banyak itu di daerah Kabupaten Bogor, karena juga penduduk terbanyak ya. Geografisnya juga sulit, kemudian Sukabumi kemudian juga daerah Cianjur jadi Jawa Barat bagian Selatan Selatan,” kata dia.

  • Dedi Mulyadi Buka Pos Pengaduan di Komplek Gedung Sate Provinsi Jawa Barat

    Dedi Mulyadi Buka Pos Pengaduan di Komplek Gedung Sate Provinsi Jawa Barat

    Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyebutkan kebijakan donasi Rp 1.000 per hari adalah guna membantu masyarakat sendiri.

    “Uang (iuran) Rp 1.000 itu nanti dipegang oleh bendahara kas, gitu kan. Kemudian contohnya orang datang mengadukan lagi nungguin di RS butuh uang untuk makan, atau bayar kontrakan selama nungguin di rumah sakit, ya tinggal diterima, berikan,” kata Dedi selepas menghadiri upacara HUT ke-80 TNI di Makodam III Siliwangi, Bandung, Minggu 5 Oktober 2025 seperti dilansir Antara.

    Program donasi per hari yang diimbau untuk dilaksanakan oleh ASN dari provinsi hingga kota/kabupaten, sekolah-sekolah, hingga masyarakat, diharapkan Dedi, bisa terjadi seperti di desa tempat tinggalnya.

    Di mana RT/RW di sana memiliki kas, yang bisa membantu warga, seperti ketika ada warga yang mau ke rumah sakit, tapi tidak punya ongkos tinggal datang ke rumah RT.

    “Di tempat saya itu setiap malam itu ronda itu mungut seribu rupiah, itu dikumpulin dan itu tidak menjadi problem bagi kehidupan masyarakat di sana, sehingga menjadi selesai,” ujarnya.

    Kebijakan yang mengusung konsep kebersamaan ini, diungkapkan Dedi, mengadopsi dari program rereongan jimpitan atau rereongan sekepal beras saat dirinya menjadi Bupati Purwakarta.

    Program itu, disebutnya berhasil, di mana Dinas Pendidikan di Kabupaten Purwakarta tiap bulan menyiapkan beberapa ton beras yang dikirimkan ke kampung tertentu.

    “Ini berhasil,” katanya.

    Adapun untuk tingkat sekolah, Dedi menegaskan ini bukanlah pungutan sekolah, karena dalam program ini anak-anak sekolah diarahkan mengumpulkan donasi tiap hari di bendahara kelas.

    Nantinya uang ini akan dipergunakan, semisal jika ada teman sekelas yang sakit untuk menengok dan membantu pengobatannya.

    “Kemudian jika teman sekelasnya misalnya nggak punya seragam kebetulan orang tuanya tidak mampu ya diberi. Seperti itu lah,” ucapnya.

    Ketika ditanya mengenai tingkatan pelaksanaan program ini apakah wajib atau tidak, Dedi menekankan bahwa program ini sukarela.

    “Bagi mereka yang mau ngasih ya silahkan, yang tidak, ya tidak apa-apa,” tuturnya.