Xcloud.id

Tempat Fasum: Gedung Sate

  • BPOM Tegaskan Keamanan Pangan Jadi Fondasi Utama Program Makan Bergizi Gratis

    BPOM Tegaskan Keamanan Pangan Jadi Fondasi Utama Program Makan Bergizi Gratis

    Jakarta –

    Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menegaskan komitmennya dalam memastikan keamanan pangan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kepala BPOM, Taruna Ikrar menekankan bahwa keamanan pangan merupakan prasyarat utama agar manfaat gizi dari program MBG bisa diterima secara optimal oleh kelompok sasaran.

    “Keamanan pangan bukan sekedar aspek pendukung, tetapi fondasi utama dalam pelaksanaan MBG. Pangan yang tidak aman tidak dapat disebut sebagai pangan,” tegas Taruna Ikrar, Rabu (17/12/2025), dalam rapat koordinasi penyelenggaraan Program MBG di Provinsi Jawa Barat, Gedung Sate, Bandung, dikutip dari siaran pers BPOM.

    Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan bahwa program MBG tidak hanya fokus pada peningkatan status gizi masyarakat, tapi juga mendorong perputaran ekonomi daerah karena melibatkan pelaku usaha lokal. Dalam hal ini Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mendukung pernyataan tersebut dan menyatakan bahwa program MBG harus bisa menciptakan peningkatan daya saing, peningkatan kualitas kesehatan warga, dan membangun rasa keadilan.

    Keamanan pangan bukan sekedar aspek pendukung, tetapi fondasi utama dalam pelaksanaan MBG. Pangan yang tidak aman tidak dapat disebut sebagai pangan,” tegas Taruna Ikrar.

    Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana menegaskan pentingnya penguatan standar keamanan pangan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), supaya makanan yang disalurkan aman bagi penerima manfaat.

    Dalam hal ini, BPOM menjalankan beberapa fungsi strategis, di samping pengembangan kapasitas bagi pelaksana MBG di SPPG. Beberapa peran strategis BPOM di antaranya mulai dari memberi penilaian penerapan sistem jaminan keamanan dan mutu pangan hingga pengawasan terpadu dan berkelanjutan berbasis risiko. Selain itu, BPOM juga terlibat dalam penanganan Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (KLB KP) jika ada dugaan insiden pada pelaksanaan MBG.

    Hingga tahun 2025, BPOM telah melakukan pengawalan keamanan pangan MBG di 25 provinsi dengan 64 titik lokus pengambilan sampel. Hasil pengujian menunjukkan, sebanyak 92 persen sampel memenuhi syarat, sedangkan 8 persen lainnya tidak. Temuan kontaminasi mikrobiologi, seperti Eschericia coli serta Bacilus cereus menjadi kasus tertinggi dan menjadi dasar penguatan pengawasan dan langkah preventif ke depan.

    Selain pengawasan, BPOM juga aktif dalam pengembangan kapasitas sumber daya manusia. BPOM bekerja sama dengan Universitas Pertahanan dalam pembekalan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang bertugas sebagai kepala SPPG. Kolaborasi ini sudah melatih lebih dari 30 ribu SPPI di seluruh Indonesia di tahun 2025.

    Pada tahun 2026, BPOM akan menyiapkan pengawalan keamanan pangan MBG melalui penguatan regulasi, peningkatan kompetensi pengawas, dan pelaksanaan SPPG surveilains pangan, hingga pengembangan sistem pelaporan terintegrasi secara nasional.

    “Pengawalan keamanan Program MBG harus dilakukan secara sinergis oleh seluruh pemangku kepentingan. Dengan pangan yang aman dan berkualitas, tujuan besar program MBG untuk meningkatkan status gizi masyarakat dan mendukung terwujudnya Generasi Emas 2045 dapat tercapai,” pungkas Taruna Ikrar.

    (elk/up)

  • Dedi Mulyadi Minta Murid Diajarkan Pelihara Ayam hingga Tanam Sayur, Pisang dan Padi

    Dedi Mulyadi Minta Murid Diajarkan Pelihara Ayam hingga Tanam Sayur, Pisang dan Padi

    Liputan6.com, Jakarta – Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi, menggelar rapat koordinasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan jajarannya di Gedung Sate, Rabu (17/12/2025). Ada tiga poin yang ditekankan dalam paparannya.

    Dedi berharap program MBG dapat menciptakan peningkatan daya saing, kualitas kesehatan warga dan membangun rasa keadilan.

    “Pertama adalah dana beredar untuk kebutuhan program MBG di Jawa Barat cukup besar yakni mencapai Rp 54 triliun. Diharapkan pihak perbankan ikut membantu kebutuhan pendanaan program MBG melalui pinjaman berbunga ringan,” ujar Dedi dalam siaran medianya ditulis Bandung, Kamis (18/12/2025).

    Dedi juga berharap program MBG menjadi siklus ekonomi masyarakat yang saling menguntungkan. Maksudnya, petani kecil di pedesaan dilibatkan untuk memasok kebutuhan MBG, seperti beras hingga sayuran. Kemudian peternak memasok kebutuhan telur, daging dan ikan.

    “MBG menjadi pasar bagi petani. Petani dapat menjual langsung kepada penyedia jasa MBG. Hal ini akan melahirkan harga yang relatif kompetitif yang menguntungkan petani dan penyedia MBG,” kata Dedi.

    Tak hanya itu, Dedi juga ingin pihak sekolah mengambil peran menyediakan kebutuhan bahan baku bagi mitra MBG. Termasuk mengajarkan pada murid-murid untuk memelihara ayam, menanam sayuran, menanam pohon pisang, menanam padi sebagai bagian dari pembelajaran sekolah.

    “Jika itu berjalan, maka uang yang beredar dalam program MBG itu akan beredar dari tangan ke tangan, dari saku ke saku masyarakat. Sehingga akan melahirkan daya dukung dan daya dorong pertumbuhan ekonomi Jawa Barat,” ucap Dedi.

  • BGN Siapkan Skema Akselerasi Pembangunan 8.200 SPPG Kawasan 3T

    BGN Siapkan Skema Akselerasi Pembangunan 8.200 SPPG Kawasan 3T

    BANDUNG – Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan skema akselerasi pembangunan 8.200 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) pada 2026.

    Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengatakan hal ini untukmengejar target layanan bagi 82,9 juta penerima manfaat secara nasional. Dia menegaskan percepatan ini mendesak dilakukan mengingat realisasi infrastruktur dapur gizi di kawasan 3T hingga penghujung 2025 masih jauh dari ideal.

    “Di kawasan 3T itu, kita rencanakan 8.200, tapi yang mungkin baru akan selesai di akhir tahun ini sekitar 190 unit SPPG,” kata Dadan selepas Rakor Penyelenggaraan MBG di Jawa Barat, Gedung Sate, Bandung, Rabu, 17 Desember dilansir ANTARA.

    Untuk menutup celah infrastruktur tersebut, Dadan menegaskan kesiapan sumber daya manusia (SDM) menjadi kunci.

    Karenanya, dia memastikan proses seleksi pegawai, termasuk melalui jalur PPPK/CPNS BGN yang menggunakan Tes Kemampuan Dasar Akademik (TGAT)sedang dikebut untuk memastikan operasional unit-unit baru tersebut.

    “TGAT itu Februari pasti sebagian besar sudah selesai,” ujar Dadan.

    Dadan merinci peta jalan BGN tahun depan akan berfokus pada keseimbangan wilayah. Selain 8.200 unit di daerah terpencil, BGN juga membidik pengoperasian minimal 25.400 SPPG di kawasan aglomerasi atau perkotaan padat penduduk.

    “Sehingga, total ada 32.000 sampai 33.000 SPPG yang melayani 82,9 juta masyarakat,” ucap Dadan.

    Sementara untuk target jangka pendek pada akhir tahun 2025, BGN terus berupaya merampungkan pendirian 19.000 SPPG di seluruh Indonesia.

    Aspek keamanan pangan diakui Dadan, turut menjadi sorotan dalam rapat koordinasi tersebut.

    Dadan menyebutkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi telah mendesak percepatan penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi dapur-dapur penyedia.

    “Tadi sudah ditekankan Pak Gubernur agar ada percepatan lagi,” ucapnya.

    Berdasarkan data BGN di Jawa Barat, dari 1.548 SPPG yang mengajukan sertifikasi, baru sekitar 900 dapur yang dinyatakan lolos dan resmi mengantongi SLHS untuk menjamin standar kesehatan makanan yang didistribusikan.

  • Dukung Bongkar Teras Cihampelas, Dedi Mulyadi: Besi-besi Halangi Pandangan, Estetika Rusak Bandung 17 Desember 2025

    Dukung Bongkar Teras Cihampelas, Dedi Mulyadi: Besi-besi Halangi Pandangan, Estetika Rusak Bandung 17 Desember 2025

    Dukung Bongkar Teras Cihampelas, Dedi Mulyadi: Besi-besi Halangi Pandangan, Estetika Rusak
    Editor
    KOMPAS.com
    – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan dukungan penuh terhadap rencana Pemerintah Kota Bandung membongkar Teras Cihampelas atau Skywalk Cihampelas.
    Menurut
    Dedi Mulyadi
    , keberadaan bangunan tersebut justru mengganggu estetika kawasan Jalan Cihampelas yang selama ini dikenal sebagai pusat ekonomi yang telah mapan.
    Dedi mengungkapkan, permintaan pembongkaran
    Teras Cihampelas
    sebenarnya telah ia sampaikan kepada Wali Kota Bandung
    Muhammad Farhan
    sejak lama.
    Ia menilai kawasan Cihampelas sudah berkembang secara alami tanpa perlu ditambah bangunan yang menutup pandangan.
    “Cihampelas itu ekonominya sudah mapan. Ada hotel, ada Ciwalk, kemudian outlet, rapi dan restoran ekonominya sudah tumbuh dari dulu tumbuh. Justru dengan adanya Teras Cihampelas ini, mereka itu menjadi tidak kelihatan,” kata Dedi saat ditemui di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (17/12/2025).
    Menurut mantan Bupati Purwakarta itu, bangunan-bangunan di kawasan Cihampelas sejatinya sudah memiliki nilai estetika yang baik.
    Namun, keberadaan pilar dan struktur Teras Cihampelas justru menutupi keindahan tersebut.
    “Walaupun di cat kanan-kiri berwarna, tetap saja besi-besi itu menjadi penghalang pandangan dan membuat estetika menjadi rusak,” ucap Dedi.
    Atas pertimbangan itu, Dedi menegaskan tidak ada pilihan lain selain membongkar Teras Cihampelas.
    Ia menilai upaya perbaikan atau pengecatan ulang tidak akan menyelesaikan persoalan utama.
    “Jadi, kalau saya sih ke Pak Wali, sudah bongkar. Enggak ada pilihan. Karena gini, kalaupun misalnya nanti dibikin lagi, di cat lagi, di atas lagi, dibikin jualan lagi, enggak akan lama bertahan,” ujar Dedi.
    Sebelumnya, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan telah mengumumkan rencana
    pembongkaran Teras Cihampelas
    , meskipun sebelumnya sempat menyatakan tidak akan melakukannya.
    Keputusan tersebut diambil setelah dilakukan penelusuran administrasi terhadap pembangunan
    skywalk
    tersebut.
    Farhan menyebutkan, Teras Cihampelas tahap satu dan dua tidak mengantongi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) serta Sertifikat Laik Fungsi (SLF) sehingga secara aturan tidak dapat dipertahankan.
    “Teras Cihampelas itu tidak punya PBG, tidak punya SLF, asli ini
    mah
    . Tidak ada PBG-nya, tidak ada Sertifikat Laik Fungsi-nya, jadi memang harus dibongkar,” ujar Farhan saat ditemui di Hotel Grandia, Jalan Cihampelas, Kota Bandung, Senin (15/12/2025).
    Penulis Kontributor Bandung Kompas.com: Faqih Rohman Syafei
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menko Pangan tegaskan daerah sebagai kunci suksesnya MBG

    Menko Pangan tegaskan daerah sebagai kunci suksesnya MBG

    Bayangkan dampaknya. Ketika 82,9 juta penerima manfaat makan serentak, suplai dan harga pangan harus benar-benar kita kelola. Di sinilah peran daerah menjadi kunci.

    Bandung (ANTARA) – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) dalam Rakor Penyelenggaraan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jawa Barat, Bandung, Rabu, menegaskan peran daerah sebagai kunci suksesnya program nasional MBG.

    Rakor ini menjadi ruang sosialisasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan MBG serta percepatan penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

    Zulhas menegaskan Perpres 115/2025 menempatkan BGN sebagai pelaksana utama MBG dengan dukungan lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, karena ini bukan sekadar program makan gratis, melainkan instrumen strategis penggerak ekonomi rakyat dan pengendali inflasi pangan.

    “Bayangkan dampaknya. Ketika 82,9 juta penerima manfaat makan serentak, suplai dan harga pangan harus benar-benar kita kelola. Di sinilah peran daerah menjadi kunci,” ujar Zulkifli di Gedung Sate.

    Hingga 16 Desember 2025, sistem MBG telah memiliki 17.764 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan lebih dari 50 juta penerima manfaat.

    Ia menegaskan, sesuai Perpres 115/2025, BGN menjadi pelaksana utama, dengan dukungan 29 kementerian/lembaga serta peran strategis pemerintah daerah.

    Dengan jumlah itu dan terus berkembang, Zulhas mengatakan program ini menjadi penggerak besar ekonomi rakyat, dengan satu menu saja bisa mempengaruhi harga nasional, sehingga perlu pengelolaan yang baik.

    “Kalau telur dimakan 80 juta orang dalam satu hari, harga telur bisa langsung naik. Karena itu tata kelola pasokan harus dikendalikan bersama,” katanya pula.

    Zulhas menekankan pentingnya keterlibatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), petani, nelayan, dan peternak lokal sebagai pemasok bahan pangan MBG.

    “Ini konsep close loop economy. Yang bergerak bukan hanya industri besar, tapi warung, petani, nelayan, peternak kecil. Presiden ingin ekonomi tumbuh 8 persen, itu hanya bisa dicapai kalau ekonomi rakyat bergerak,” ujarnya pula.

    Ia juga menyebut MBG sebagai “revolusi peradaban”, karena menyentuh aspek gizi, kebersihan, keamanan pangan, hingga kualitas sumber daya manusia jangka panjang.

    Rapat koordinasi sendiri dipimpin langsung Zulhas dan dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Gubernur Jawa Barat, jajaran kepala daerah kabupaten/kota se-Jabar, serta perwakilan kementerian/lembaga terkait.

    Pewarta: Ricky Prayoga
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kementerian PU Paparkan Capaian Pembangunan Infrastruktur Selama Setahun

    Kementerian PU Paparkan Capaian Pembangunan Infrastruktur Selama Setahun

    Jakarta –

    Dalam momentum peringatan Hari Bakti PU ke-80, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyampaikan capaian strategis pembangunan infrastruktur selama satu tahun pemerintahan Kabinet Merah Putih.

    Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo menegaskan bahwa capaian kinerja selama setahun ini merupakan implementasi nyata dari pengabdian insan PU dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur untuk rakyat yang sejalan dengan semangat Hari Bakti PU.

    “Alhamdulillah, selama satu tahun ini Kementerian PU telah melaksanakan capaian penting di bidang infrastruktur yang berperan langsung dalam mewujudkan ketahanan air, pangan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto di bidang Infrastruktur,” kata Dody dalam keterangannya, Jumat (5/12/2025).

    Hal tersebut ia katakan saat upacara Hari Bakti PU ke-80 di Gedung Sate, Bandung, Rabu (3/12).

    Pada sektor Sumber Daya Air, Kementerian PU memperkuat ketahanan air dan pangan nasional melalui pembangunan jaringan irigasi baru, rehabilitasi irigasi eksisting, dan penyelesaian bendungan yang menjadi program strategis nasional. Melalui Inpres 2/2025 dan Inpres 14/2025, Kementerian PU juga mendukung perbaikan irigasi daerah serta percepatan pengembangan kawasan swasembada pangan, energi, dan air di Papua Selatan.

    Kemudian pada sektor Bina Marga, peningkatan konektivitas menjadi fokus utama, antara lain melalui pembangunan jalan baru, peningkatan kapasitas dan preservasi jalan nasional, serta pembangunan dan duplikasi jembatan pada berbagai ruas penting. Dukungan infrastruktur daerah melalui Inpres 11/2025 turut memperkuat akses masyarakat di wilayah terpencil.

    Pada bidang Cipta Karya, upaya peningkatan kualitas permukiman diwujudkan melalui pembangunan dan perluasan layanan Sistem Penyediaan Air Minum, infrastruktur sanitasi dan air limbah, serta pengelolaan persampahan.

    Sedangkan pada Prasarana Strategis juga mencatat progres signifikan dalam rehabilitasi perguruan tinggi, pasar, fasilitas olahraga, serta revitalisasi sekolah keagamaan melalui Inpres 7/2025. Melalui Inpres 8/2025, Kementerian PU mendukung pembangunan infrastruktur Sekolah Rakyat dalam rangka pengentasan dan penghapusan kemiskinan. Dukungan terhadap Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) diwujudkan melalui pembangunan fasilitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia, termasuk wilayah 3T.

    Selain itu, Kementerian PU juga memperluas dampak pembangunan melalui program Padat Karya Tunai (PKT) dan Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) yang menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan. Penguatan tata kelola, peningkatan kompetensi SDM, digitalisasi proses pembangunan termasuk pemanfaatan BIM, serta pengembangan pembiayaan alternatif juga terus diperkuat untuk memastikan pembangunan infrastruktur berjalan efektif, akuntabel, dan tepat manfaat.

    (akn/ega)

  • Dedi Mulyadi Bikin Geger, Gerbang Gedung Sate Diubah Mirip Candi hingga Bakar Kemenyan

    Dedi Mulyadi Bikin Geger, Gerbang Gedung Sate Diubah Mirip Candi hingga Bakar Kemenyan

     

    Liputan6.com, Bandung – Ada yang berbeda saat masuk ke Gedung Sate yang menjadi kantor pemerintahan Provinsi Jabar. Gerbangnya kini berbentuk seperti gapura candi, yang menyerupai peninggalan kerajaan di Indonesia zaman dahulu.

    Terkait hal itu, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengatakan, pembangunan ulang gerbang Gedung Sate merupakan berdasarkan analisis ahli teknik sipil. Dia pun menegaskan, bahwa rekonstruksi yang dilakukan bukan di bangunan cagar budaya atau heritage.

    “Itu bukan heritage, namanya pagar. Yang kedua disusun berdasarkan analisis yang ahli, orang teknik sipil yang nyusunnya, dari dari sisi nilai itu. Kalau ngomongin peradaban Sunda yang peninggalannya batu itu tinggal candi ya,” kata Dedi di Gedung Sate, dikutip Senin (24/10/2025).

    Dedi mengatakan, gapura serupa candi itu mengadopsi arsitektur kerajaan Cirebon yang memiliki nilai budaya. Menurutnya, arsitektur tersebut juga hampir sama dengan peninggalam kerajaan Mataram dan Majapahit.

    “Nah, gapura itu kan berasal dari nilai-nilai budaya kecirebonan, kecirebonan mengadopsi dari kebudayaan Mataram dan Majapahit, di situ yang disebut dengan Candi Bentar,” jelas Dedi.

    Bukan Cagar Budaya

    Sementara itu, Humas Bandung Heritage Society sekaligus Ahli Cagar Budaya, Tubagus Adhi mengatakan, perubahan Gerbang Gedung Sate tidak salah untuk dilakukan. Sebab menurutnya, gerbang tersebut bukan termasuk bangunan cagar budaya.

    “Enggak ada pagar waktu masa kolonial itu. Sekarang ada pagar, itu penting. Gimana kalau seperti kemarin, yang ada pagar di DPRD aja dibakar,” kata Adhi.

    Adhi menejelaskan, dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, boleh mengembangkan cagar budaya dengan penyesuaian kebutuhan saat ini. Namun, pengembangan cagar budaya tidak boleh menghilangkan nilai-nilai yang terdapat dalam sebuah bangunan.

    “Pagar itu penting bagi saya, tapi harus memberikan aksesibilitas bagi pejalan kaki termasuk difabel,” kata dia.

    Dia mengatakan, perubahan gerbang Gedung Sate sah untuk dilakukan. Mengingat, arsitektur utama Gedung Sate, J. Gerber merancang gedung yang dominan warna putih itu mengusung konsep arsitektur Art Deco dengan perpaduan tradisional dan kolonial.

    “Desain Gedung Sate itu kan gaya eksentrik ya atau bisa sebut Art Deco,” ucap dia.

    Adhi menilai sentuhan Candi Bentar pada gapura di pintu masuk area Gedung Sate ini menarik, karena menjadi hal baru. Berbeda dengan di Bali, Jawa Timur, maupun Jawa Tengah yang sudah lebih dulu memberikan sentuhan Candi Bentar.

    “Gapura yang dapat sentuhan Candi Bentar itu keren, karena untuk saya pribadi ada nilai sejarah. Kalau di Bali, Jawa Timur, maupun Jawa Tengah kan sudah menerapkannya, kalau di sini kan baru,” kata Adhi.

  • Dedi Mulyadi Bikin Geger, Gerbang Gedung Sate Diubah Mirip Candi hingga Bakar Kemenyan

    Dedi Mulyadi Ubah Gerbang Gedung Sate Seperti Candi: Itu Bukan Cagar Budaya

    Sementara itu, Humas Bandung Heritage Society sekaligus Ahli Cagar Budaya, Tubagus Adhi mengatakan, perubahan Gerbang Gedung Sate tidak salah untuk dilakukan. Sebab menurutnya, gerbang tersebut bukan termasuk bangunan cagar budaya.

    “Enggak ada pagar waktu masa kolonial itu. Sekarang ada pagar, itu penting. Gimana kalau seperti kemarin, yang ada pagar di DPRD aja dibakar,” kata Adhi.

    Adhi menejelaskan, dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, boleh mengembangkan cagar budaya dengan penyesuaian kebutuhan saat ini. Namun, pengembangan cagar budaya tidak boleh menghilangkan nilai-nilai yang terdapat dalam sebuah bangunan.

    “Pagar itu penting bagi saya, tapi harus memberikan aksesibilitas bagi pejalan kaki termasuk difabel,” kata dia.

    Dia mengatakan, perubahan gerbang Gedung Sate sah untuk dilakukan. Mengingat, arsitektur utama Gedung Sate, J. Gerber merancang gedung yang dominan warna putih itu mengusung konsep arsitektur Art Deco dengan perpaduan tradisional dan kolonial.

    “Desain Gedung Sate itu kan gaya eksentrik ya atau bisa sebut Art Deco,” ucap dia.

    Adhi menilai sentuhan Candi Bentar pada gapura di pintu masuk area Gedung Sate ini menarik, karena menjadi hal baru. Berbeda dengan di Bali, Jawa Timur, maupun Jawa Tengah yang sudah lebih dulu memberikan sentuhan Candi Bentar.

    “Gapura yang dapat sentuhan Candi Bentar itu keren, karena untuk saya pribadi ada nilai sejarah. Kalau di Bali, Jawa Timur, maupun Jawa Tengah kan sudah menerapkannya, kalau di sini kan baru,” kata Adhi.

  • Buruh Demo Besar-besaran di Sekitar Istana-DPR Hari Ini, Berikut Tuntutannya

    Buruh Demo Besar-besaran di Sekitar Istana-DPR Hari Ini, Berikut Tuntutannya

    Jakarta –

    Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh menggelar demonstrasi besar-besaran hari ini. Massa buruh menolak kenaikan upah minimum 2026 versi pemerintah yang disebut hanya naik rata-rata Rp 90 ribu per bulan.

    Presiden KSPI dan Partai Buruh Said Iqbal mengatakan demonstrasi ini akan digelar serentak di seluruh Indonesia. Untuk di Jakarta, kata Said, demo rencananya akan digelar di depan Gedung DPR dan di sekitar Istana.

    “Aksi ini merupakan gerakan nasional yang akan dilakukan secara serentak di kota-kota industri. Untuk wilayah Jakarta, aksi dipusatkan di Istana Negara atau di DPR RI pada tanggal 24 November 2025. Keputusan final apakah aksi dipusatkan di Istana atau DPR RI ditentukan sesuai dinamika lapangan,” kata Said Iqbal kepada wartawan, Senin (24/11/2025).

    Said mengatakan rencananya diperkirakan 15 ribu buruh akan ikut dalam aksi di Jakarta. Kemudian aksi juga akan digelar di Bandung tepatnya di Gedung Sate hingga kantor Gubernur Provinsi Banten.

    “Di Jakarta sendiri diperkirakan sebanyak lima belas ribu buruh akan ikut serta melakukan aksi nasional tersebut. Di Bandung, aksi akan berlangsung di Gedung Sate, Jawa Barat. Di Serang aksi dilakukan di Kantor Gubernur Provinsi Banten. Di Semarang massa buruh akan melakukan aksi di Kantor Gubernur Jawa Tengah,” ujar Said.

    Dalam aksi kali ini, buruh menolak kenaikan upah minimum 2026 versi pemerintah yang disebut hanya naik rata-rata Rp 90 ribu per bulan. Angka ini, kata Said, didapat dari nilai inflasi 2,65 persen, pertumbuhan ekonomi 6,12 persen dalam rentang waktu Oktober 2024 hingga September 2025.

    “Rata-rata upah minimum per bulan di Indonesia (rata-rata 38 provinsi) adalah tidak lebih dari Rp 3 juta per bulan. Maka rata-rata kenaikan upah minimum adalah di kisaran 90 ribu per bulan,” ujar Said.

    “Kedua, sebesar 7,77% yang berasal dari perhitungan 2,65 inflasi ditambah 1,0 indeks tertentu dikalikan 5,12 pertumbuhan ekonomi. Ketiga, tetap menggunakan sekurang-kurangnya kenaikan upah minimum sebesar 6,5 persen,” lanjutnya.

    Iqbal menyampaikan aksi ini menjadi peringatan agar pemerintah tidak gegabah dalam menentukan formula pengupahan. Dia menyebut aksi ini untuk menuntut penghormatan terhadap kesejahteraan dan martabat pekerja.

    “Aksi ini menjadi bentuk peringatan keras kepada pemerintah agar tidak gegabah dalam menentukan formula pengupahan serta tidak tunduk kepada tekanan oligarki pengusaha. Buruh tidak sedang meminta sesuatu yang berlebihan, tetapi menuntut penghormatan terhadap kesejahteraan dan martabat pekerja,” ujarnya.

    (whn/imk)

  • Lebih dari 81 Ribu Kasus TBC di Jabar Ditemukan Sejak 5 Bulan Pertama 2025

    Lebih dari 81 Ribu Kasus TBC di Jabar Ditemukan Sejak 5 Bulan Pertama 2025

    Jakarta –

    Provinsi Jawa Barat kembali mencatat ‘alarm keras’ terkait tuberkulosis (TBC/TB). Hanya dalam lima bulan pertama 2025, terungkap 81.864 ribu kasus TBC yang sudah ditemukan. Angka ini bagian dari estimasi 234 ribu kasus TBC yang membayangi provinsi berpenduduk terbesar di Indonesia.

    “Pertemuan ini menyoroti kebutuhan untuk memperkuat penemuan kasus aktif (ACF), pemerataan penggunaan mobile X-ray dan TCM, serta pentingnya penanganan stigma yang masih melekat pada TB dan kusta,” ucap Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) dr Benjamin Paulus Oktavianus saat bertemu Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Gedung Sate, dikutip dari laman Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes).

    Sementara itu, capaian pengobatan TBC di Jawa Barat juga masih tertinggal. Keberhasilan terapi TBC Sensitif Obat baru mencapai 80 persen dari target nasional 90 persen.

    Untuk TBC resisten obat, baru 1.063 kasus yang tertangani dari target 2.866, menunjukkan kesenjangan besar yang harus segera dibereskan.

    Terlebih, Beban TBC juga diperparah oleh komorbid. Jawa Barat mencatat 4.763 pasien TBC dengan Diabetes Mellitus (DM) dan 1.165 pasien dengan Human Immunodeficiency Virus (HIV), dengan angka kematian mencapai 2.294 jiwa.

    “Pemprov Jabar tengah menyiapkan pengumuman resmi kepada seluruh masyarakat Jawa Barat sebagai bentuk ajakan bersama untuk meningkatkan kewaspadaan, memanfaatkan layanan skrining, dan memperkuat peran masyarakat dalam mendukung keberhasilan pengobatan,” ujar Dedi.

    Halaman 2 dari 2

    (suc/naf)