Xcloud.id

Tempat Fasum: Gedung Putih

  • Gebrakan Baru Donald Trump: Pangkas Anggaran AS di tahun 2026 Demi Perkuat Sektor Pertahanan – Halaman all

    Gebrakan Baru Donald Trump: Pangkas Anggaran AS di tahun 2026 Demi Perkuat Sektor Pertahanan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, kembali mengusulkan kebijakan yang kontroversial dengan memangkas anggaran federal secara signifikan untuk tahun fiskal 2026.

    Pemangkasan anggaran ini menargetkan anggaran mencapai 163 miliar dollar AS, atau sekitar Rp2.684 triliun.

    Berdasarkan laporan dari New York Post, pemangkasan yang dilakukan oleh Trump menyasar berbagai institusi dan program, termasuk:

    Trump mengusulkan pemotongan anggaran yang berjumlah total 163 miliar dollar AS, yang merupakan pengurangan sebesar 22,6 persen dari tingkat saat ini.

    Kenapa Pemangkasan Anggaran Diperlukan?

    Alasan utama di balik pemangkasan besar-besaran ini adalah untuk mengalihkan dana ke sektor pertahanan.

    Menurut Kantor Manajemen dan Anggaran Gedung Putih (OMB), proposal ini mencerminkan lonjakan hampir 65 persen dalam pengeluaran untuk keamanan dalam negeri.

    Trump percaya bahwa memperkuat kekuatan militer adalah cara paling jelas untuk menunjukkan dominasi Amerika di dunia.

    Dengan demikian, penguatan angkatan bersenjata dan keamanan perbatasan menjadi fokus utama.

    Siapa yang Akan Terdampak oleh Pemangkasan Ini?

    Pemangkasan anggaran direncanakan dilakukan secara bertahap.

    Beberapa lembaga yang akan terdampak secara langsung meliputi:

    – Internal Revenue Service (IRS):

    Diperkirakan akan kehilangan lebih dari 2 miliar dollar AS.

    – Kementerian Luar Negeri:

    Akan mengalami pemotongan hingga 50 miliar dollar AS.

    – Kementerian Pendidikan:

    Anggaran akan dipotong sekitar 15 persen.

    – Kementerian Perumahan dan Pembangunan Perkotaan:

    Pemangkasan mencapai 50 persen.

    – National Institutes of Health (NIH) dan Centers for Disease Control and Prevention (CDC):

    Akan dipangkas lebih dari 40 persen.

    – NASA dan lembaga penegak hukum federal seperti FBI dan ATF:

    Juga tidak luput dari pemotongan.

    Trump melihat langkah ini sebagai upaya untuk menyeimbangkan anggaran sambil tetap membiayai proyek-proyek pertahanan besar.

    Bagaimana Respons Terhadap Rencana Pemangkasan Ini?

    Meski pemangkasan anggaran yang dikenal dengan sebutan “skinny bujet” ini masih berupa kerangka awal dan harus disetujui oleh Kongres, rencana tersebut telah memicu kritik dari berbagai pihak.

    Banyak yang menganggap bahwa pemotongan anggaran ini akan merugikan warga biasa, terutama keluarga kelas menengah dan pekerja.

    Salah satu penentang yang vokal terhadap kebijakan ini adalah Senator Susan Collins dari Maine.

    Respons negatif ini menunjukkan bahwa isu ini masih menjadi perdebatan yang hangat di kalangan rakyat Amerika.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Dampak Efisiensi Anggaran: 260.000 PNS AS Terancam – Halaman all

    Dampak Efisiensi Anggaran: 260.000 PNS AS Terancam – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Lebih dari 260.000 pegawai federal di Amerika Serikat (AS) terpaksa menghadapi pemutusan hubungan kerja (PHK) dan pensiun dini sebagai dampak dari kebijakan Presiden Donald Trump.

    Dalam laporan terbaru yang dirilis oleh Biro Statistik Tenaga Kerja (BLS), terungkap bahwa jumlah pegawai federal non-pos di luar layanan pos AS berkurang sebanyak 8.500 orang pada April 2025.

    Jika termasuk pegawai Pos AS, total jumlah pegawai sipil federal yang terdampak mencapai 9.000 orang pada bulan yang sama.

    Mengapa PHK Terjadi?

    Sejak awal tahun 2025, total pengurangan pegawai federal telah mencapai lebih dari 26.000 orang.

    Kebijakan ini menjadikan Trump sebagai presiden paling agresif dalam memangkas tenaga kerja federal sejak era Ronald Reagan, yang melakukan pemangkasan sekitar 46.000 pegawai pada awal 1981.

    Pengurangan ini dilakukan melalui Departemen Efisiensi Pemerintahan (Department of Government Efficiency – DOGE), yang saat ini dipimpin oleh CEO Tesla, Elon Musk.

    Apa Tujuan Dari Kebijakan Pemangkasan Ini?

    Trump mengeklaim bahwa DOGE dibentuk untuk memangkas lembaga-lembaga yang dianggap membuang-buang uang.

    Berdasarkan informasi yang diperoleh dari situs DOGE, mereka telah memotong dana federal sebesar 160 miliar dollar AS (sekitar Rp 26 kuadriliun) yang dialokasikan kepada berbagai lembaga.

    Namun, dampak dari penghematan anggaran ini adalah pengurangan jumlah pegawai yang signifikan.

    Banyak lembaga pemerintah terpaksa mengurangi tenaga kerja mereka melalui PHK atau pensiun dini massal.

    Bagaimana Dampak Pengangguran di AS?

    Meskipun DOGE belum merilis data resmi mengenai jumlah pegawai yang terdampak.

    Namun lebih dari 75.000 pegawai federal telah menerima tawaran pensiun dini melalui skema deferred retirement, meskipun secara administratif mereka masih tercatat aktif hingga akhir tahun 2025.

    Prediksi dari situs Kalshi memperkirakan bahwa jumlah pegawai federal yang akan dipangkas dapat mencapai 300.000 orang pada akhir 2025, dari total lebih dari 24 juta pegawai yang tercatat pada akhir 2024.

    Jika prediksi tersebut menjadi kenyataan, ini akan menjadi pemangkasan terbesar dalam sejarah awal pemerintahan baru AS sejak BLS mulai mencatat data pada tahun 1950.

    Pemangkasan ini bahkan akan melampaui rekor 195.000 pegawai yang dipangkas pada tahun pertama Dwight D.

    Eisenhower menjabat di 1953.

    Apa Reaksi Masyarakat Terhadap Kebijakan ini?

    Respon terhadap kebijakan agresif yang dikeluarkan oleh Trump datang dalam bentuk protes besar-besaran.

    Ribuan demonstran di seluruh AS menggelar aksi unjuk rasa untuk menentang kebijakan tersebut pada Hari Buruh Internasional, yang jatuh pada 1 Mei 2025.

    Aksi tersebut berlangsung tidak hanya di depan Gedung Putih, tetapi juga di Downing Park serta kantor Departemen Tenaga Kerja New York City.

    Protes tidak hanya melibatkan masyarakat sipil, tetapi juga mendapat dukungan dari sejumlah politisi progresif seperti Senator Bernie Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez, dan Ilhan Omar.

    Dengan meningkatnya jumlah pengangguran dan ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan yang diterapkan, situasi ini menciptakan tantangan besar bagi pemerintahan AS dan masa depan ketenagakerjaan di negara tersebut.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Dampak Efisiensi Anggaran: 260.000 PNS AS Terancam – Halaman all

    260.000 PNS AS Terdampak PHK, Dipensiunkan Dini Buntut Efisiensi Anggaran Gagasan Trump – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Lebih dari 260.000 pegawai federal atau PNS di Amerika Serikat (AS) terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) dan dipensiunkan dini buntut kebijakan Presiden Donald Trump.

    Hal ini terungkap Biro Statistik Tenaga Kerja (BLS) merilis laporan ketenagakerjaan terbaru.

    Dalam laporan itu tercatat bahwa jumlah pegawai federal non-pos di luar layanan pos AS berkurang sebanyak 8.500 orang pada April 2025.

    Sementara itu, jika dihitung termasuk pegawai Pos AS, total jumlah pegawai sipil federal menurun sebanyak 9.000 pada April.

    Bahkan sejak awal tahun, total pengurangan telah mencapai lebih dari 26.000 orang

    Jumlah PHK ini menjadikan Trump sebagai presiden paling agresif dalam memangkas tenaga kerja federal sejak era Ronald Reagan yang memangkas sekitar 46.000 pegawai pada awal 1981, sebagaimana dikutip dari Nypost.

    PHK dilakukan Trump lewat melalui Departemen Efisiensi Pemerintahan (Department of Government Efficiency/DOGE) yang kini dipimpin oleh CEO Tesla, Elon Musk.

    Trump berdalih diivisi ini dibangun untuk membidik lembaga-lembaga yang dinilai buang-buang uang.

    Berdasarkan situs DOGE, mereka setidaknya  telah memotong 160 miliar dolar AS atau sekitar Rp2,6 kuadriliun dana federal yang dikucurkan kepada berbagai lembaga.

    Namun imbas pemangkasan anggaran ini secara langsung membuat operasional lembaga-lembaga pemerintahan tidak lagi mampu mempertahankan jumlah pegawai yang ada.

    Akibatnya, banyak lembaga dipaksa mengurangi tenaga kerja melalui PHK atau pensiun dini massal.

    Pengangguran di AS Membludak

    Hingga kini, DOGE belum merilis data resmi soal jumlah pegawai yang terdampak.

    Akan tetapi lebih dari 75.000 pegawai federal disebut telah menerima tawaran pensiun dini melalui skema deferred retirement (pensiun tangguhan), meski secara administratif mereka masih tercatat aktif hingga akhir tahun.

    Situs prediksi online Kalshi memperkirakan bahwa hingga akhir 2025, jumlah pegawai federal yang akan dipangkas bisa mencapai 300.000 orang, dari total lebih dari 2,4 juta pegawai yang tercatat pada akhir 2024 menurut data BLS.

    Jika prediksi tersebut terealisasi, pemangkasan ini akan menjadi yang terbesar dalam sejarah awal pemerintahan baru AS sejak BLS mulai mencatat data tersebut pada 1950.

    Bahkan melampaui rekor pemangkasan 195.000 pegawai pada tahun pertama Dwight D. Eisenhower menjabat di 1953.

    Trump Diserang Demonstran

    Merespon kebijakan agresif yang terus disahkan Trump, ribuan demonstran di Amerika Serikat menggelar aksi protes besar-besaran untuk menentang kebijakan Presiden Donald Trump.

    Demo ini digelar bertepatan dengan diperingatinya Hari Buruh Internasional yang jatuh pada 1 Mei 2025.

    Aksi demo tak hanya digelar di depan Gedung Putih, tapi juga di Downing Park serta kantor Departemen Tenaga Kerja New York City.

    Selain menentang kebijakan pemangkasan anggaran, protes juga diarahkan pada tindakan keras terhadap imigran, termasuk deportasi massal dan pembatasan visa yang dianggap tidak manusiawi.

    Tak hanya masyarakat sipil kecaman juga turut dilontarkan beberapa politisi progresif.

    Diantaranya seperti Senator Bernie Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez, dan Ilhan Omar yang mendukung gerakan ini secara langsung maupun lewat pernyataan publik.

    “PHK massal, pelemahan hak buruh, dan serangan terhadap imigran adalah serangan terhadap demokrasi itu sendiri,” ujar AOC dalam unggahan media sosialnya.

    (Tribunnews.com / Namira)

  • Apple Pertimbangkan Produksi iPhone di AS, Ini Syarat dari Tim Cook – Page 3

    Apple Pertimbangkan Produksi iPhone di AS, Ini Syarat dari Tim Cook – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Wacana untuk memproduksi iPhone langsung di Amerika Serikat ternyata sudah sempat dibahas bersama CEO Apple Tim Cook. Hal itu diungkapkan oleh Menteri Perdagangan Amerika Serikat Howard Lutnick.

    Dalam wawancara dengan CNBC seperti dikutip dari Phone Arena, Sabtu (3/5/2025), Howard menuturkan, sempat bertanya langsung pada Tim Cook Apple soal kapan Apple akan mulai memproduksi iPhone di wilayah Amerika Serikat.

    Menjawab hal tersebut, Tim Cook menegaskan ada satu syarat penting agar upaya ambisius itu benar-benar bisa terjadi. Adapun syarat tersebut adalah kehadiran teknologi robotik yang mumpuni.

    “Saya butuh lengan robotik yang mampu bekerja dengan skala dan presisi tinggi untuk memungkinkan produksi dilakukan di sini (Amerika Serikat),” tutur Tim Cook menjawab pertanyaan tersebut.

    Untuk diketahui, meski tidak dikenal sebagai pendukung Presiden Donald Trump, Tim Cook merupakan salah satu pemimpin industri teknologi yang masih memiliki hubungan baik dengan Gedung Putih.

    Hubungan ini pun disebut telah memberikan keuntungan strategis bagi Apple. Salah satunya adalah pembebasan sementara iPhone dari beban tarif tinggi selama masa pemerintahan Donald Trump.

    Sebagai informasi, Pemerintahan Donald Trump memang tengah menetapkan tarif impor hingga 145 persen terhadap produk dari China, termasuk smartphone.

    Padahal, China merupakan lokasi utama perakitan dan produksi iPhone, yang sebagian besar dilakukan oleh perusahaan manufaktur termasuk Foxconn.

    Robotisasi pabrik juga disebut sebagai upaya perusahaan untuk menekan biaya tenaga kerja. Sebagai gambaran, di China, pekerja perakitan iPhone dilaporkan hanya menerima bayar antara USD 3 (Rp 48.000) hingga USD 3,7 (59.200) per jam.

    Sementara di Amerika Serikat, Apple harus membayar setidaknya upah minimum federal yakni USD 7,25 (Rp 116.000) per jam, dua kali lipat dari biaya di China.

    Oleh sebab itu, pemakaian lengan robotik untuk tugas presisi tinggi dan berulang disebut bisa jadi solusi untuk menggantikan pekerja manusia. Kendati demikian, belum diketahui, kapan Apple akan merealisasikan rencana tersebut.

  • Trump Mau Pangkas Anggaran Belanja Rp 2.678 Triliun, Terkait Lingkungan hingga Bantuan Luar Negeri – Page 3

    Trump Mau Pangkas Anggaran Belanja Rp 2.678 Triliun, Terkait Lingkungan hingga Bantuan Luar Negeri – Page 3

    Sebelumnya telah dilaporkan bahwa Kantor Manajemen dan Anggaran Gedung Putih (OMB) mengajukan rencana pemotongan anggaran untuk Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat (Kemlu AS) hampir mencapai 50 persen. Rincian dari usulan ini mencakup penutupan beberapa misi diplomatik di luar negeri, pengurangan jumlah staf diplomatik, serta penghentian dana untuk hampir semua organisasi internasional, termasuk NATO dan PBB beserta lembaga-lembaga di bawahnya.

    Menurut laporan dari AP, informasi ini diperoleh dari sejumlah pejabat yang mengetahui rencana tersebut. Proposal yang diajukan kepada Kemlu AS pekan lalu ini masih berada pada tahap awal dan diperkirakan tidak akan mendapatkan persetujuan dari pimpinan kementerian maupun Kongres, yang nantinya akan menentukan anggaran federal dalam beberapa bulan ke depan. Seorang pejabat yang mengetahui usulan tersebut menyatakan bahwa draf ini harus melalui beberapa tahap evaluasi sebelum disampaikan kepada anggota Kongres, yang sering kali mengubah atau bahkan menolak permintaan anggaran dari Gedung Putih.

    Meskipun belum final, proposal ini mencerminkan prioritas pemerintahan Donald Trump dan sejalan dengan pemotongan besar-besaran anggaran serta jabatan di berbagai lembaga federal, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga Badan Pembangunan Internasional AS (USAID). Catatan hasil rapat internal mengenai proposal pemotongan anggaran ini telah beredar di grup percakapan online di kalangan pejabat kementerian luar negeri sejak akhir pekan, tetapi perhatian besar muncul pada Senin (14/4), bersamaan dengan tenggat waktu kementerian luar negeri untuk menyerahkan rencana restrukturisasi terpisah yang tidak terkait dengan proposal pemotongan ini kepada OMB.

    Seorang pejabat tinggi AS yang mengetahui proposal OMB menyebutnya sebagai “agresif” dalam hal penghematan, tetapi menekankan bahwa ini masih merupakan kerangka awal yang mirip dengan upaya Kepala OMB Russell Vought pada masa pemerintahan pertama Trump. Dua sumber lain yang mengonfirmasi adanya proposal ini, salah satunya menyebutkan bahwa usulan tersebut berasal dari OMB. Juru bicara OMB, Alexandra McCandless, menyatakan, “belum ada keputusan final tentang pendanaan.” Sementara itu, Dewan Keamanan Nasional tidak memberikan tanggapan terkait permintaan komentar mengenai rencana pemotongan anggaran ini.

  • Trump Mau Pangkas Anggaran Belanja Rp2.678 T, AS Gonjang-ganjing

    Trump Mau Pangkas Anggaran Belanja Rp2.678 T, AS Gonjang-ganjing

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintahan Presiden Donald Trump mengumumkan proposal anggaran federal Amerika Serikat untuk tahun fiskal 2026 dengan pemangkasan sebesar US$163 miliar atau sekitar Rp2.678 triliun pada belanja domestik non-pertahanan, sambil meningkatkan alokasi untuk pertahanan dan keamanan perbatasan.

    Langkah ini menuai kritik tajam dari berbagai pihak, termasuk anggota Partai Republik sendiri karena dianggap mengorbankan program-program vital bagi masyarakat.

    Menurut Kantor Manajemen dan Anggaran Gedung Putih (OMB), proposal ini mencerminkan lonjakan hampir 65% dalam pengeluaran untuk keamanan dalam negeri dibandingkan dengan level anggaran yang telah disahkan untuk 2025. Ini sejalan dengan ambisi Trump untuk memperketat kebijakan imigrasi dan melakukan deportasi massal terhadap imigran ilegal.

    Sementara itu, belanja non-pertahanan-yang tidak mencakup program besar seperti Jaminan Sosial, Medicare, dan pembayaran bunga atas utang nasional-akan dipangkas sebesar 23%, menjadi yang terendah sejak 2017. OMB menyatakan bahwa langkah ini adalah bagian dari strategi Trump untuk mengurangi jangkauan pemerintah federal.

    Sektor-sektor penting menjadi korban dalam proposal ini. Anggaran Lembaga Pajak Internal (IRS) akan dikurangi lebih dari US$2 miliar. Lebih dari 40% anggaran Lembaga Nasional Kesehatan (NIH) dan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) juga akan dipotong.

    Selain itu, program luar angkasa NASA, lembaga penegak hukum federal seperti FBI dan Biro Alkohol, Tembakau, Senjata Api, dan Bahan Peledak (ATF) turut mengalami pemangkasan signifikan.

    “Pada momen kritis ini, kita memerlukan anggaran bersejarah-yang menghentikan pendanaan terhadap kemunduran kita, menempatkan rakyat Amerika sebagai prioritas, dan memberikan dukungan luar biasa bagi militer dan keamanan dalam negeri,” ujar Direktur OMB Russ Vought dalam pernyataannya, dilansir Reuters, Sabtu (3/5/2025).

    Russ Vought dikenal sebagai arsitek Project 2025 saat menjabat di Heritage Foundation-sebuah panduan kebijakan konservatif untuk memperkecil peran pemerintah federal. Meski Trump sempat menjauhkan diri dari proyek tersebut selama kampanye, kini ia mempercayakan kendali anggaran kepada Vought.

    Anggaran tersebut juga menargetkan Departemen Pendidikan, dengan pemotongan sekitar 15%. Sementara Departemen Perumahan dan Pembangunan Perkotaan (HUD), yang bertugas mengelola bantuan perumahan, mengalami pengurangan anggaran hampir separuh.

    Langkah ini mendapat kecaman keras dari kubu Demokrat dan beberapa anggota Partai Republik. Pemimpin Mayoritas Senat dari Partai Demokrat, Chuck Schumer, menyebut proposal tersebut sebagai “serangan langsung terhadap warga pekerja keras Amerika.”

    “Hari-hari Donald Trump berpura-pura menjadi populis sudah berakhir,” tegas Schumer dalam pernyataan tertulis.

    Proposal anggaran juga menyerukan pemangkasan US$50 miliar di Departemen Luar Negeri, seiring penggabungan dengan Badan Pembangunan Internasional AS (USAID). IRS pun mengalami pemotongan sebesar US$2,49 miliar, yang menurut seorang pejabat anggaran Gedung Putih, bertujuan mengakhiri “senjata politik IRS di era Joe Biden.”

    Namun, para analis independen memperingatkan bahwa pemotongan terhadap IRS justru dapat menurunkan efektivitas pengumpulan pajak dan menambah defisit.

    Di sisi lain, anggaran pertahanan diskresioner direncanakan meningkat 13%. Meski demikian, Senator Republik Roger Wicker dari Mississippi, Ketua Komite Angkatan Bersenjata Senat, menilai bahwa nominal tersebut pada dasarnya tetap berada pada level pemerintahan Biden dan justru mengalami pemotongan nyata jika disesuaikan dengan inflasi.

    Senator Susan Collins dari Maine, pejabat tertinggi Komite Alokasi Anggaran Senat, menyampaikan keraguan terhadap usulan ini.

    “Permintaan ini datang terlambat ke Kongres, dan masih banyak detail penting yang belum jelas. Berdasarkan tinjauan awal saya, saya memiliki keberatan serius,” ujar Collins.

    Ia mengkritik rendahnya anggaran pertahanan dan pemangkasan program bantuan untuk warga berpenghasilan rendah, termasuk bantuan pemanas rumah.

    “Pada akhirnya, Kongres yang memegang kekuasaan anggaran,” tegasnya.

    Gedung Putih juga mengalokasikan tambahan US$500 juta dalam belanja diskresioner untuk memperkuat keamanan perbatasan, termasuk US$766 juta untuk pengadaan teknologi keamanan perbatasan. Dana ini akan digunakan untuk mempertahankan 22.000 agen patroli perbatasan serta merekrut lebih banyak petugas Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan.

    Pemerintahan Trump juga tengah menyusun paket pembatalan terpisah guna meresmikan pemotongan anggaran yang telah dilakukan sebelumnya oleh Departemen Efisiensi Pemerintahan. Beberapa senator Republik mendesak proses ini diselesaikan, karena sesuai dengan hukum menyangkut dana yang sebelumnya telah disetujui oleh Kongres tetapi kini ditahan oleh administrasi.

    Dengan total pengeluaran fiskal 2024 mencapai US$6,8 triliun-menurut Kantor Anggaran Kongres (CBO)-Trump berharap proposal ini bisa menjadi cetak biru bagi mayoritas Republik di Kongres dalam menyusun rancangan undang-undang anggaran yang akan disahkan sebelum 4 Juli, bersamaan dengan upaya mereka untuk meloloskan RUU pemotongan pajak secara sepihak.

    Meski Kongres secara historis sering kali merevisi besar-besaran proposal anggaran dari Gedung Putih, pengaruh politik Trump yang kuat di dalam Partai Republik membuat banyak pengamat yakin bahwa ia kemungkinan besar akan mendapatkan sebagian besar dari apa yang ia minta.

     

    (luc/luc)

  • China Tuntut ‘Ketulusan’ AS Saat Memulai Penawaran Tarif Dagang

    China Tuntut ‘Ketulusan’ AS Saat Memulai Penawaran Tarif Dagang

    Jakarta –

    Kementerian Perdagangan Cina pada hari Jumat (02/05) mengatakan bahwa pihaknya “saat ini sedang mengevaluasi” tawaran negosiasi tarif. dengan Amerika Serikat (AS).

    “Jika AS ingin berunding, AS harus menunjukkan kesungguhannya untuk melakukannya, bersiap untuk mengoreksi praktiknya yang salah dan membatalkan tarif sepihak,” tandas kementerian tersebut.

    “Dalam setiap kemungkinan dialog atau pembicaraan, jika pihak AS tidak mengoreksi tindakan tarif sepihaknya yang salah, itu berarti pihak AS sama sekali tidak tulus dan akan semakin merusak rasa saling percaya antara kedua belah pihak,” tambahnya.

    Pengenaan tarif

    AS telah mengenakan tarif tinggi yang mencapai 145% pada banyak produk Cina pada bulan April lalu, dan Beijing telah membalas dengan mengenakan tarif 125% pada impor dari AS.

    “Mengatakan satu hal dan melakukan hal lain atau bahkan mencoba pemaksaan dan pemerasan dengan kedok pembicaraan… tidak akan berhasil,” demikian dinyatakan Kementerian Perdagangan Cina.

    Presiden AS Donald Trump sebelumnya mengatakan Beijing telah menghubungi AS tentang tarif dan mengatakan minggu ini bahwa ada “peluang yang sangat bagus bahwa kita akan membuat kesepakatan.”

    Washington telah memberikan penangguhan sementara untuk tarif pada barang-barang teknologi canggih seperti telepon pintar, semikonduktor, dan komputer.

    Beijing telah menjadi salah satu suara terkuat dalam merespons tarif yang dikenakan oleh pemerintahan Trump.

    Minggu ini, Kementerian Luar Negeri Cinam memposting video di media sosial yang bersumpah untuk “tidak pernah berlutut!”

    Namun, tarif telah mempengaruhi pasar global dengan aktivitas pabrik Cina yang melambat pada bulan April. Meski demikian, ekspor Cina meningkat lebih dari 12% pada bulan Maret, dengan bisnis yang mencoba untuk mengatasi volatilitas, karena tenggat waktu 90 hari Trump semakin dekat.

    Ayo berlangganan newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    AS berharap ada kemajuan hubungan dengan Cina

    Di Washington, sejumlah pejabat, termasuk Menteri Keuangan AS Scott Bessent dan penasihat ekonomi Gedung Putih Kevin Hassett, juga telah menyatakan harapan akan adanya kemajuan dalam meredakan ketegangan perdagangan.

    “Saya yakin Cina akan ingin mencapai kesepakatan. Dan seperti yang saya katakan, ini akan menjadi proses yang bertahap. Pertama, kita perlu meredakan ketegangan, dan kemudian … kita akan mulai berfokus pada kesepakatan perdagangan yang lebih besar,” tandas Bessent kepada Fox Business Network minggu ini.

    Artikel ini terbit pertama kali dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Ayu Purwaningsih

    Editor: Yuniman Farid

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Elon Musk Mundur dari Pemerintahan Trump, Hilang dari Gedung Putih

    Elon Musk Mundur dari Pemerintahan Trump, Hilang dari Gedung Putih

    Jakarta, CNBC Indonesia – Elon Musk disebut tak terlihat lagi di Gedung Putih. Apakah ini pertanda miliarder tersebut sudah resmi resign dari pekerjaannya di pemerintahan Donald Trump?

    Laporan the Post menyebutkan Musk tak benar-benar keluar dari pekerjaannya di Departemen Efisiensi Pemerintah atau DOGE. Namun, dia memang tidak pernah terlihat di kantornya yang tak jauh dari Ruang Oval Gedung Putih.

    Kepala Staf Gedung Putih, Susie Wiles mengatakan tidak pernah bertemu dengan Musk. Dia hanya berbicara melalui telepon.

    “Alih-alih bertemu langsung, saya berbicara dengannya lewat telepon, namun hasilnya tetap sama,” kata Wiles kepada The Post, Jumat (2/5/2025).

    “Belum pernah hadir secara fisik, namun itu tidak terlalu penting,” dia menambahkan.

    Musk memang berencana mengurangi perannya di Gedung Putih secara signifikan mulai akhir Mei ini. Ia berencana untuk lebih fokus mengurus Tesla yang kinerjanya hancur lebur.

    Ke depan, Musk hanya akan memberikan saran kepada DOGE secara informal. The Post sendiri menuliskan tidak jelas seberapa sering Musk akan berkantor di Gedung Putih hingga akhir bulan mendatang.

    Sebelumnya, Musk memang aktif bekerja kantoran di Gedung Putih. Ia memberikan pengarahan pribadi kepada Trump, menghadiri rapat kabinet, hingga berpergian untuk mendampingi Trump.

    Bahkan beberapa kali, Musk terlihat mengajak salah satu anaknya bernama X untuk ikut bekerja di sana.

    Musk dengan DOGE memberikan gebrakan di awal pemerintahan Trump sejak awal tahun ini. Misalnya melakukan efisiensi pada sejumlah kementerian dan lembaga AS, termasuk dengan merumahkan ribuan pegawai.

    (fab/fab)

  • Tesla Disebut Bakal Pecat Dirinya, Elon Musk Ngamuk di X

    Tesla Disebut Bakal Pecat Dirinya, Elon Musk Ngamuk di X

    Jakarta –

    Wall Street Journal melaporkan Elon Musk akan digantikan posisinya di Tesla akibat terlalu sibuk mengurus Department of Government Efficiency (DOGE). Konon, sudah beberapa minggu lalu dewan direksi Tesla mengambil langkah-langkah penjajakan untuk menemukan pengganti yang cocok.

    Melansir Rolling Stone, perusahaan bahkan sudah menghubungi firma perekrutan eksekutif. Mereka juga disebut sampai memperingatkan Musk bahwa ia perlu kembali fokus pada perusahaan.

    Bulan lalu, Tesla melaporkan penurunan laba sebesar 71% pada kuartal pertama tahun 2024. Pendapatan tahun ke tahun turun 9%, dan total laba turun dari USD 1,4 miliar pada kuartal pertama tahun lalu menjadi USD 409 juta pada kuartal pertama tahun ini. Tak tinggal diam, Bos SpaceX itu langsung marah di platform media sosial miliknya, X.

    “Ini adalah PELANGGARAN ETIKA YANG SANGAT BURUK bahwa (Journal) menerbitkan ARTIKEL YANG SENGAJA PALSU dan gagal menyertakan penyangkalan tegas sebelumnya oleh dewan direksi Tesla,” tulis Musk pada Kamis dini hari. Dalam unggahan lain, Musk menulis bahwa ‘WSJ mendiskreditkan jurnalisme’.

    Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan tak lama setelah artikel tersebut dipublikasikan, Ketua Dewan Tesla Robyn Denholm langsung membela Musk.

    “Sebelumnya hari ini, ada laporan media yang secara keliru mengklaim bahwa Dewan Tesla telah menghubungi firma perekrutan untuk memulai pencarian CEO di perusahaan tersebut. Ini sepenuhnya salah (dan ini dikomunikasikan ke media sebelum laporan tersebut dipublikasikan). CEO Tesla adalah Elon Musk dan Dewan sangat yakin akan kemampuannya untuk terus melaksanakan rencana pertumbuhan yang menarik di masa mendatang,” ujarnya.

    Sementara itu, WJS mengaku dalam artikelnya bahwa Tesla belum memberikan pernyataan mengenai masalah tersebut sebelum laporan tersebut dipublikasikan.

    Lebih lanjut, Elon Musk sudah tidak lagi bekerja secara reguler di Gedung Putih. Orang terkaya dunia itu memimpin Department of Government Efficiency (DOGE) di mana dia dan timnya bekerja di bangunan yang tidak jauh dari Oval Office, kantor Presiden Donald Trump. Namun saat ini, dia tidak lagi bekerja langsung atau secara fisik di sana.

    “Daripada bertemu dengan dia secara fisik, saya bicara di telepon, tapi dampaknya sama saja,” cetus White House Chief of Staff, Susie Wiles.

    (ask/ask)

  • Trump Mau Pangkas Anggaran Belanja Rp 2.678 Triliun, Terkait Lingkungan hingga Bantuan Luar Negeri – Page 3

    Trump Siapkan Proposal Anggaran 2026, Pemangkasan Besar-besaran di Pendidikan – Page 3

    Diwartakan sebelumnya, Kantor Manajemen dan Anggaran Gedung Putih (OMB) mengusulkan pemotongan anggaran Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat (Kemlu AS) hampir 50 persen.

    Secara lebih rinci, usulan ini mencakup penutupan sejumlah misi diplomatik di luar negeri, pengurangan jumlah staf diplomatik, penghentian pendanaan untuk hampir seluruh organisasi internasional, termasuk NATO dan PBB beserta lembaga-lembaga di bawahnya.

    Menurut laporan AP, hal ini diungkapkan sejumlah pejabat yang mengetahui rencana tersebut.

    Proposal yang diajukan ke Kemlu AS pekan lalu ini masih dalam tahap sangat awal dan diperkirakan tidak akan disetujui oleh pimpinan kementerian maupun Kongres, yang nantinya akan memutuskan anggaran federal dalam beberapa bulan mendatang.

    Pejabat yang mengetahui usulan tersebut mengatakan bahwa draf ini masih harus melalui beberapa tahap evaluasi sebelum sampai ke anggota Kongres, yang sebelumnya kerap mengubah atau bahkan menolak permintaan anggaran dari Gedung Putih.

    Meski belum final, proposal ini menunjukkan prioritas pemerintahan Donald Trump dan sejalan dengan pemotongan besar-besaran jabatan serta anggaran di berbagai lembaga federal—mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga Badan Pembangunan Internasional AS (USAID).

    Catatan hasil rapat internal tentang proposal pemotongan anggaran ini sudah tersebar di grup percakapan online antar pejabat kementerian luar negeri sejak akhir pekan, namun ini menjadi perhatian besar tepat pada Senin (14/4), bersamaan waktunya dengan tenggat deadline kementerian luar negeri untuk menyerahkan rencana restrukturisasi terpisah (tidak terkait proposal pemotongan) ke OMB.

    Seorang pejabat tinggi AS yang mengetahui proposal OMB menyebutnya “agresif” dalam hal penghematan, namun menekankan bahwa ini masih kerangka awal yang mirip dengan upaya Kepala OMB Russell Vought di masa pemerintahan pertama Trump.

    Dua sumber lain yang mengonfirmasi proposal ini, salah satunya menyatakan bahwa usulan ini berasal dari OMB.

    Juru bicara OMB Alexandra McCandless mengatakan, “belum ada keputusan final tentang pendanaan.”

    Dewan Keamanan Nasional tidak menanggapi permintaan komentar mengenai rencana pemotongan anggaran ini.