Xcloud.id

Tempat Fasum: Gedung Putih

  • Sudah Saatnya Gunakan Kekuatan Penuh di Gaza

    Sudah Saatnya Gunakan Kekuatan Penuh di Gaza

    Jakarta –

    Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben Gvir mengatakan bahwa sudah saatnya untuk menggunakan “kekuatan penuh” di Gaza. Hal ini disampaikan setelah kelompok Hamas mengatakan proposal gencatan senjata baru yang didukung Amerika Serikat gagal memenuhi tuntutannya.

    “Mr. Perdana Menteri, setelah Hamas menolak kembali proposal kesepakatan — tidak ada lagi alasan,” kata menteri garis keras Israel itu di saluran Telegramnya.

    “Kebingungan, perombakan, dan kelemahan harus diakhiri. Kita telah kehilangan terlalu banyak peluang. Sudah waktunya untuk maju dengan kekuatan penuh, tanpa berkedip, untuk menghancurkan, dan membunuh Hamas sampai akhir,” tulisnya, dilansir kantor berita AFP, Jumat (30/5/2025).

    Gedung Putih mengatakan pada hari Kamis bahwa Presiden Donald Trump dan utusan AS Steve Witkoff telah mengajukan proposal gencatan senjata kepada Hamas. Proposal tersebut didukung Israel.

    “Israel menandatangani proposal ini sebelum dikirim ke Hamas,” kata Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt, seraya menambahkan bahwa pembicaraan “terus berlanjut” dengan Hamas.

    Israel belum mengonfirmasi bahwa mereka menyetujui proposal baru tersebut.

    Sumber Hamas mengatakan minggu lalu, kelompok tersebut telah menerima kesepakatan yang didukung AS itu. Namun, pada hari Kamis, anggota biro politik Bassem Naim mengatakan versi baru tersebut berarti “kelanjutan pembunuhan dan kelaparan… dan tidak memenuhi tuntutan rakyat kami, yang terpenting di antaranya menghentikan perang”.

    Lihat juga Video ‘Ekspresi Dubes Israel saat Dibacakan Data Anak Korban Genosida Gaza’:

    “Meskipun demikian, pimpinan gerakan sedang mempelajari tanggapan terhadap proposal tersebut dengan tanggung jawab nasional penuh,” tambahnya.

    Seorang sumber yang dekat dengan Hamas mengatakan versi baru tersebut “dianggap sebagai kemunduran” dari versi sebelumnya, yang “mencakup komitmen Amerika mengenai negosiasi gencatan senjata permanen”.

    Menurut dua sumber yang dekat dengan negosiasi tersebut, proposal baru itu melibatkan gencatan senjata selama 60 hari, yang berpotensi diperpanjang hingga 70 hari, dan pembebasan 10 sandera yang masih hidup dan sembilan sandera yang telah meninggal, sebagai ganti tahanan Palestina selama minggu pertama.

    Menurut sumber itu, proposal tersebut juga melibatkan pertukaran tahap kedua sandera hidup dan meninggal dalam jumlah yang sama selama minggu kedua.

    Lihat juga Video ‘Ekspresi Dubes Israel saat Dibacakan Data Anak Korban Genosida Gaza’:

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Trump Bertemu Powell, The Fed Tegaskan Keputusan Suku Bunga Mengacu Data Ekonomi – Page 3

    Trump Bertemu Powell, The Fed Tegaskan Keputusan Suku Bunga Mengacu Data Ekonomi – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah bertemu dengan Ketua Federal Reserve (The Fed), Jerome Powell untuk pertama kalinya dalam masa jabatan keduanya.

    Melansir CNN Business, Jumat (30/5/2025) pertemuan antara Trump dan Jerome Powell berlangsung di Gedung Putih pada Kamis, 29 Mei 2025. Pertemuan tersebut dilaksankan atas panggilan Trump.

    Pertemuan Trump dan Powell terjadi beberapa waktu setelah Trump menegurnya karena tidak menurunkan suku bunga biaya pinjaman. 

    Powell telah menegaskan keputusan suku bunga The Fed akan didasarkan pada independensi bank sentral, tidak dari tuntutan presiden.

    “Ketua Powell tidak membahas ekspektasinya terhadap kebijakan moneter, kecuali untuk menekankan bahwa arah kebijakan akan bergantung sepenuhnya pada informasi ekonomi yang masuk dan apa artinya bagi prospek,” kata The Fed dalam keterangannya.

    Dalam pernyataan singkat pada Kamis sore, 29 Mei 2025, sekretaris pers Gedung Putih Karoline Leavitt mengonfirmasi Trump dan Powell telah bertemu.

    “Presiden memang mengatakan bahwa ia yakin ketua The Fed melakukan kesalahan dengan tidak menurunkan suku bunga, yang menempatkan kita pada posisi ekonomi yang kurang menguntungkan bagi Tiongkok dan negara-negara lain, dan presiden telah sangat vokal tentang hal itu, baik secara terbuka, maupun sekarang, saya dapat 

    mengungkapkannya, secara pribadi juga,” ujar Leavitt.

    Trump menunjuk Powell untuk memimpin bank sentral AS mulai 2018, dengan masa jabatannya berakhir pada Mei 2026. 

    Powell tetap bungkam di tengah kritikan Trump, menekankan bahwa semua keputusan The Fed berakar pada data ekonomi dalam upaya mencapai tujuan ganda bank sentral yaitu harga yang stabil dan lapangan kerja yang maksimal. 

  • Pengadilan Banding Kembali Berlakukan Tarif Trump, Gimana Selanjutnya?

    Pengadilan Banding Kembali Berlakukan Tarif Trump, Gimana Selanjutnya?

    Jakarta –

    Pengadilan banding federal memberlakukan kembali kebijakan tarif yang ditetapkan Presiden Donald Trump pada Kamis (29/05), sehari setelah Pengadilan Perdagangan Internasional memerintahkan pemblokiran tarif.

    Pengadilan Banding Tingkat Federal di Washington menganulir putusan pengadilan yang lebih rendah untuk sementara guna mempertimbangkan banding pemerintah.

    Pengadilan banding kemudian memerintahkan penggugat dalam kasus tersebut untuk memberi tanggapan paling lambat tanggal 5 Juni. Adapun pemerintah AS juga diminta memberi tanggapan paling lambat tanggal 9 Juni.

    Sebelumnya, Pengadilan Perdagangan Internasional yang berbasis di Manhattan menyatakan bahwa Konstitusi AS memberikan kewenangan secara eksklusif kepada Kongres untuk mengatur perdagangan dengan negara lain.

    Kewenangan eksklusif Kongres ini, menurut pengadilan tersebut, tidak dapat digantikan oleh kewenangan presiden untuk menjaga perekonomian. Karena itu, pengadilan tersebut menyatakan Trump telah melampaui kewenangannya dalam mengenakan bea masuk.

    Apa yang terjadi selanjutnya?

    Tidak ada pengadilan yang membatalkan tarif pada mobil, baja, dan aluminium yang diberlakukan Trump dengan alasan masalah keamanan nasional berdasarkan Pasal 232 Undang-Undang Perluasan Perdagangan tahun 1962.

    Ia dapat memperluas pajak impor berdasarkan undang-undang tersebut ke sektor lain seperti semikonduktor dan kayu.

    Pasal 338 Undang-Undang Perdagangan tahun 1930 yang tidak digunakan selama beberapa dekade memungkinkan presiden untuk mengenakan tarif hingga 50% pada impor dari negara-negara yang “mendiskriminasi” AS.

    Namun, saat ini Gedung Putih tampaknya lebih fokus mengajukan banding pada putusan pengadilan. Masalah ini diperkirakan akan berakhir di Mahkamah Agung.

    Jika Gedung Putih tidak berhasil dalam bandingnya, Badan Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS (CBP) akan mengeluarkan arahan kepada para petugasnya.

    Hal ini dipaparkan John Leonard, mantan pejabat tinggi di CBP, kepada BBC.

    Di sisi lain, pengadilan yang lebih tinggi kemungkinan akan cenderung mendukung Trump.

    Akan tetapi, jika semua pengadilan menegakkan putusan Pengadilan Perdagangan Internasional, maka entitas bisnis yang harus membayar tarif akan menerima pengembalian dana atas jumlah yang dibayarkandengan bunga.

    Ini termasuk apa yang disebut tarif timbal balik, yang diturunkan menjadi 10% secara umum untuk sebagian besar negara.

    Untuk tarif produk-produk China yang naik menjadi 145% sekarang menjadi 30% menyusul kesepakatan AS-China baru-baru ini.

    Leonard mengingatkan bahwa untuk saat ini belum ada perubahan di perbatasan dan tarif masih harus dibayar.

    Berdasarkan reaksi pasar, sebagian investor seolah “menghela napas lega setelah volatilitas yang menegangkan selama berminggu-minggu yang perseteruan perang dagang,” ujar Stephen Innes dari SPI Asset Management.

    Innes mengatakan hakim AS memberikan pesan yang jelas: “Ruang Oval bukanlah meja perdagangan, dan Konstitusi bukanlah cek kosong.”

    “Pelampauan kekuasaan eksekutif akhirnya menemukan batasnya. Setidaknya untuk saat ini, stabilitas makro kembali muncul.”

    Paul Ashworth dari Capital Economics, mengatakan putusan tersebut “jelas akan mengacaukan dorongan pemerintahan Trump untuk dengan cepat menyegel ‘kesepakatan’ perdagangan selama jeda 90 hari dari tarif”.

    Dia memperkirakan negara-negara lain “akan menunggu dan melihat” apa yang akan terjadi selanjutnya.

    Siapa yang mengajukan gugatan?

    Putusan tersebut didasarkan pada dua kasus terpisah.

    Dalam kasus pertama, lembaga nonpartisan Liberty Justice Center mengajukan gugatan atas nama beberapa usaha kecil yang mengimpor barang dari negara-negara yang terdampak tarif Trump.

    Dalam kasus kedua, koalisi pemerintah negara bagian AS juga menggugat aturan impor tersebut.

    Kedua kasus ini merupakan tantangan hukum besar pertama bagi “Hari Pembebasan”, yaitu hari ketika Trump mengumumkan serangkaian tarif terhadap berbagai negara pada 2 April 2025.

    Panel yang terdiri dari tiga hakim memutuskan bahwa Undang-Undang Kekuasaan Ekonomi Darurat Internasional (EEPA) tahun 1977 yang dijadikan dasar kebijakan oleh Trump tidak memberinya wewenang untuk mengenakan pajak impor besar-besaran.

    Pengadilan juga memblokir serangkaian pungutan terpisah yang diberlakukan pemerintahan Trump terhadap China, Meksiko, dan Kanada.

    Sebagaimana diketahui, pemerintahan Trump menyebut kebijakan ini dilakukan untuk merespons arus narkoba dan imigran ilegal ke AS.

    Akan tetapi, pengadilan tidak diminta untuk menangani tarif yang dikenakan pada beberapa barang tertentu seperti mobil, baja, dan aluminium yang berada di bawah undang-undang yang berbeda.

    Bagaimana reaksi sejauh ini?

    Dalam permohonan bandingnya, pemerintahan Trump mengatakan pengadilan perdagangan telah memberi penilaian terhadap presiden secara tidak tepat sehingga putusan yang dikeluarkan bakal menggagalkan perundingan perdagangan yang telah berlangsung selama berbulan-bulan.

    “Pilar politik, bukan yudisial, yang membuat kebijakan luar negeri dan memetakan kebijakan ekonomi,” sebut pemerintahan Trump dalam pengajuan banding tersebut.

    Trump mengecam putusan pengadilan perdagangan internasional tersebut dalam sebuah unggahan di media sosial, dengan menulis: “Semoga Mahkamah Agung akan membatalkan keputusan yang mengerikan dan mengancam negara ini, DENGAN CEPAT dan TEGAS.”

    Baca juga:

    Di sisi lain, Letitia James, selaku jaksa agung New York, salah satu dari 12 negara bagian yang terlibat dalam gugatan tersebut, menyambut baik putusan pengadilan federal.

    “Hukumnya jelas: tidak ada presiden yang memiliki wewenang untuk menaikkan pajak sesuka hati,” kata James.

    “Tarif ini adalah kenaikan pajak besar-besaran bagi keluarga pekerja dan bisnis Amerika. Jika terus berlanjut, kebijakan ini akan menyebabkan inflasi yang lebih tinggi, memburuknya ekonomi bagi bisnis dalam skala mana pun, serta hilangnya lapangan pekerjaan di seluruh negeri,” tambahnya.

    Pasar global merespons positif putusan tersebut.

    Pasar saham di Asia naik pada Kamis (29/05) pagi dan kontrak berjangka saham AS melonjak.

    Dolar AS menguat terhadap mata uang safe haven, termasuk yen Jepang dan franc Swiss.

    Mata uang safe haven adalah mata uang yang nilainya cenderung stabil walau terjadi gejolak pasar.

    Apa yang melatarbelakangi putusan ini?

    Presiden China Xi Jinping dan Presiden AS Donald Trump (Getty Images)

    Pada 2 April, Trump meluncurkan tarif global yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan mengenakan pajak impor pada sebagian besar mitra dagang AS.

    Tarif dasar 10% dikenakan pada sebagian besar negara, ditambah tarif timbal balik yang lebih tinggi.

    Puluhan negara dan blok terkena dampak ini, termasuk Uni Eropa, Inggris, Kanada, Meksiko, dan China.

    Trump berargumen bahwa kebijakan ekonomi besar-besaran tersebut akan meningkatkan manufaktur AS dan melindungi lapangan kerja.

    Sejak pengumuman tersebut, pasar global terombang-ambing sejak pengumuman tersebut.

    Berbagai negara silih berganti berunding dengan perwakilan Trump untuk menegosiasikan pembalikan dan penangguhan tarif.

    Ketidakpastian pasar global semakin terganggu dengan adanya perang dagang antara AS dan China.

    Kedua negara adidaya ekonomi dunia terlibat dalam aksi saling menaikkan tarif yang mencapai puncaknya dengan pajak AS sebesar 145% untuk impor China, dan pajak China sebesar 125% untuk impor AS.

    Baca juga:

    AS dan China akhirnya menyetujui ‘gencatan senjata’ melalui kesepakatan bilateral.

    Bea masuk AS untuk China turun menjadi 30%, sementara tarif China untuk beberapa impor AS berkurang menjadi 10%.

    Inggris dan AS juga telah mengumumkan kesepakatan mengenai tarif yang lebih rendah antara kedua pemerintah.

    Di sisi lain, Trump mengancam tarif 50% mulai Juni untuk semua barang yang datang dari Uni Eropa.

    Presiden AS itu mengungkapkan rasa frustrasi dengan lambatnya perundingan perdagangan dengan blok tersebut.

    Trump kemudian setuju untuk memperpanjang tenggat waktu lebih dari sebulan setelah kepala Komisi Uni Eropa, Ursula von der Leyen, mengatakan bahwa pihaknya memerlukan lebih banyak waktu.

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Manuver AS Tawarkan ‘Diskon’ usai Tarif Trump Diblokir Pengadilan AS

    Manuver AS Tawarkan ‘Diskon’ usai Tarif Trump Diblokir Pengadilan AS

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Amerika Serikat atau AS mempertimbangkan upaya untuk memberlakukan tarif impor sebesar 15% selama 150 hari setelah pembatalan pemblokiran kebijakan serupa oleh Pengadilan Banding Federal. Sebelumnya, tarif trump diblokir pengadilan AS.

    Melansir Reuters pada Jumat (30/5/2025), langkah tersebut merupakan kebijakan sementara untuk mengenakan tarif pada sebagian besar ekonomi global berdasarkan undang-undang yang berlaku. Wall Street Journal pertama kali melaporkan rencana ini dengan mengutip orang-orang yang mengetahui masalah tersebut. 

    Pemerintah AS belum membuat keputusan akhir dan dapat menunggu untuk memberlakukan rencana apa pun setelah Pengadilan Banding Federal pada Kamis (29/5/2025) memberlakukan kembali tarif Trump yang paling luas secara sementara.

    Keputusan tersebut membalikkan putusan pengadilan perdagangan AS blokir tarif Trump, yakni sebelumnya memerintahkan pemblokiran kebijakan tarif oleh Presiden AS Donald Trump. 

    Sebelumnya, Pengadilan Perdagangan Internasional dalam putusannya menyatakan bahwa presiden telah bertindak melampaui batas kewenangannya, dan bahwa kekuasaan untuk mengatur perdagangan luar negeri sepenuhnya berada di tangan Kongres.

    “Pengadilan tidak menilai apakah penggunaan tarif oleh Presiden itu bijak atau efektif. Yang jelas, undang-undang tidak mengizinkannya,” tulis panel tiga hakim dalam putusan tersebut.

    Pengadilan menilai bahwa alasan darurat nasional tidak cukup untuk membenarkan tindakan sepihak tersebut di bawah Undang-Undang Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional (IEEPA).

    Sementara itu, putusan dari Pengadilan Banding Amerika Serikat untuk Sirkuit Federal di Washington yang mengabulkan banding Pemerintah AS tidak memberikan pendapat atau alasan pemberlakuan tarif itu. 

    Tetapi, pengadilan banding AS memerintahkan penggugat dalam kasus tersebut untuk menanggapi paling lambat pada 5 Juni dan administrasi paling lambat 9 Juni.

    Pemerintahan Presiden Trump merespons positif pembatalan pemblokiran tersebut. Penasihat perdagangan Trump, Peter Navarro menyebut pihaknya akan terus berupaya mencari cara untuk memberlakukan kebijakan itu.

    “Anda dapat berasumsi, bahkan jika kita kalah dalam kasus tarif, kita akan menemukan cara lain,” katanya dikutip dari BBC.

    Perkembangan Negosiasi Tarif

    Gedung Putih mengatakan proses banding dan putusan pengadilan tidak akan mengganggu negosiasi apa pun dengan mitra dagang utama yang dijadwalkan dalam beberapa hari ke depan. 

    Putaran keempat pembicaraan dengan Jepang dijadwalkan pada Jumat waktu setempat di Washington. Sementara itu, tim negosiasi perdagangan dari India akan menuju AS minggu depan untuk melakukan pembicaraan.

    Kepala negosiator perdagangan Jepang Ryosei Akazawa mengindikasikan tujuannya untuk menyelesaikan pembicaraan tarif tepat waktu untuk pertemuan bulan Juni antara Presiden AS Donald Trump dan Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba.

    Pernyataan Akazawa menyusul panggilan telepon antara Trump dan Ishiba yang berjanji untuk bertemu di sela-sela pertemuan puncak G-7 bulan depan. 

    Beberapa jam setelah itu, Trump mengindikasikan persetujuannya untuk kemitraan antara Nippon Steel Corp. dan United States Steel Corp., meningkatkan harapan bahwa presiden mungkin lebih bersedia mendengarkan posisi Jepang.

    “Telah dipastikan bahwa para pemimpin kedua negara menantikan pertemuan mereka. Kami akan melakukan yang terbaik dengan mempertimbangkan hal itu,” ungkap Akazawa.

    Sementara itu, Menteri Keuangan Scott Bessent menyebut pembicaraan dagang antara AS dan China saat ini sedikit tersendat. Dia menyebut pembicaraan ini kemungkinan akan membutuhkan keterlibatan langsung Presiden Donald Trump dan Presiden China, Xi Jinping, untuk mencapai kesepakatan.

    Bessent menyebut, suatu saat nanti Trump dan Xi akan melakukan panggilan telepon untuk membahas negosiasi perdagangan ini.

    “Mengingat besarnya pembicaraan, mengingat kompleksitasnya … ini akan mengharuskan kedua pemimpin untuk saling mempertimbangkan. Mereka memiliki hubungan yang baik, dan saya yakin bahwa China akan hadir di meja perundingan ketika Presiden Trump menyatakan pilihannya,” kata Bessent.

  • 5 Update Baru Gaza: Israel Setuju Gencatan Senjata Baru Trump Tapi..

    5 Update Baru Gaza: Israel Setuju Gencatan Senjata Baru Trump Tapi..

    Jakarta, CNBC Indonesia – Konflik di Gaza, Palestina masih terus terjadi. Namun ada beberapa perkembangan yang berlangsung.

    Berikut rangkumannya dikutip CNBC Indonesia dari AFP, Jumat (30/5/2025).

    1.Israel Setuju Gencatan Senjata Trump

    Pemerintahan Amerika Serikat (AS), Gedung Putih, mengatakan pada hari Kamis bahwa Israel telah menerima usulan Presiden Donald Trump untuk gencatan senjata di Gaza. Meski begitu, diskusi masih terus “berlanjut” dengan Hamas.

    Hamas sebelumnya mengatakan sedang memeriksa kesepakatan baru yang diusulkan oleh utusan Trump untuk Timur Tengah Steve Witkoff. Kala itu, belum ada konfirmasi langsung dari Israel.

    “Saya dapat mengonfirmasi bahwa utusan khusus Witkoff dan presiden mengajukan usulan gencatan senjata kepada Hamas, yang didukung dan disokong Israel. Israel menandatangani usulan ini sebelum dikirim ke Hamas,” kata Sekretaris Pers Karoline Leavitt.

    “Saya juga dapat mengonfirmasi bahwa diskusi tersebut terus berlanjut, dan kami berharap gencatan senjata di Gaza akan terjadi sehingga kami dapat memulangkan semua sandera,” tambah Leavitt kepada wartawan.

    Juru bicara Departemen Luar Negeri Tammy Bruce mengatakan bahwa belum ada tanggapan dari Hamas. Namun, ia yakin akan ada beberapa janji penting.

    “Jadi ada beberapa optimisme, beberapa optimisme penting,” kata Bruce.

    2.Gencatan Senjata 60 Hari?

    Laporan media Arab Saudi dan Israel menyebut kedua negara setuju gencatan senjata selama 60 hari. Namun pengumuman akan disampaikan Trump.

    Menurut dua sumber yang dekat dengan negosiasi tersebut, proposal baru tersebut melibatkan gencatan senjata selama 60 hari, yang berpotensi diperpanjang hingga 70 hari. Lalu akan ada pembebasan 10 sandera hidup dan sembilan jenazah sebagai ganti tahanan Palestina selama minggu pertama.

    Dimediasi oleh Qatar, Mesir, dan AS, negosiasi antara kedua pihak yang bertikai telah berlangsung selama beberapa waktu di Doha, meskipun sejauh ini hanya menghasilkan sedikit kemajuan. Menurut otoritas Palestina, kampanye militer IDF yang terjadi setelahnya telah merenggut nyawa lebih dari 50.000 penduduk daerah kantong berpenduduk padat tersebut.

    3.Respons Terbaru Hamas

    Di sisi lain pengumuman Gedung Putih telah mendatangkan respons baru dari Hamas. Dikatakan bahwa propossal baru ini masih akan membawa “kelanjutan pembunuhan dan kelaparandi warga Gaza serta tak akan menghentikan perang”.

    “Meskipun demikian, pimpinan gerakan itu sedang mempelajari tanggapan terhadap proposal itu dengan tanggung jawab nasional penuh,” muat AFP, mengutip sumber Hamas.

    Seorang sumber lain yang dengan kelompok itu mengatakan versi baru itu “dianggap sebagai kemunduran” dari versi sebelumnya. Padahal di pembicaraan lama, proposal AS mencakup komitmen Amerika mengenai negosiasi gencatan senjata permanen”.

    4.Serangan Yaman ke Israel

    Sementara itu, tentara Israel mengatakan telah mencegat rudal yang diluncurkan dari Yaman pada hari Kamis setelah sirene serangan udara berbunyi di pusat negara itu dan ledakan terdengar di atas Yerusalem.

    “Setelah sirene yang berbunyi beberapa saat yang lalu di beberapa daerah di Israel, sebuah rudal yang diluncurkan dari Yaman berhasil dicegat,” kata pernyataan militer.

    Kelompok Huthi Yaman mengklaim mereka menembakkan “rudal balistik hipersonik” ke bandara Ben Gurion dekat Tel Aviv.

    “Operasi tersebut berhasil mencapai tujuannya… memaksa jutaan penduduk Zionis (Israel) untuk melarikan diri ke tempat perlindungan dan menghentikan lalu lintas udara di bandara,” kata mereka dalam sebuah pernyataan.

    Upaya serangan itu terjadi dua hari setelah Israel mengatakan telah mencegat rudal dan proyektil lain yang ditembakkan dari Yaman, yang menurut pemberontak Huthi yang didukung Iran telah mereka tembakkan.

    Houthi telah berulang kali meluncurkan rudal dan pesawat nirawak ke Israel sejak perang Gaza meletus pada Oktober 2023.

    Mereka mengatakan bertindak sebagai bentuk solidaritas dengan Palestina, menghentikan serangan mereka selama gencatan senjata Gaza selama dua bulan yang berakhir pada Maret, tetapi mulai lagi setelah Israel melanjutkan kampanye militernya di wilayah tersebut.

    5.Greta Thunberg akan mengunjungi Gaza

    Pegiat iklim Greta Thunberg dan aktivis lainnya akan berlayar pada hari Minggu menuju Gaza dengan kapal kemanusiaan. Ini menjadi bagian dari protes perang Israel di wilayah tersebut.

    Perjalanan tersebut diselenggarakan oleh Freedom Flotilla, sebuah koalisi kelompok yang menentang blokade bantuan kemanusiaan untuk Gaza. Israel sudah melakukan blokir sejak 2 Maret dan baru-baru mengklaim telah mencabutnya.

    Rima Hassan, seorang anggota Parlemen Eropa yang juga ikut serta dalam perjalanan tersebut. Ia mengatakan operasi tersebut memiliki beberapa tujuan, termasuk mengutuk blokade kemanusiaan dan genosida yang sedang berlangsung.

    “Serta impunitas yang diberikan kepada negara Israel dan meningkatkan kesadaran internasional,” tambahnya.

    Sebelumnya, Thunberg, yang menjadi terkenal karena mengorganisir protes iklim remaja di negara asalnya Swedia, sempat dijadwalkan melakukan perjalanan ke Gaza dengan kapal Freedom Flotilla Coalition awal bulan ini, tetapi kapal tersebut rusak dalam perjalanan. Aktivis mengatakan bahwa mereka menduga serangan pesawat nirawak Israel menjadi penyebabnya.

    (sef/sef)

  • Pengumuman! Tarif Trump Diblokir Pengadilan AS, Perang Dagang Bye-Bye?

    Pengumuman! Tarif Trump Diblokir Pengadilan AS, Perang Dagang Bye-Bye?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pengadilan Perdagangan Amerika Serikat (AS) yang terdiri dari tiga hakim telah memblokir sebagian besar putusan Presiden Donald Trump terkait tarif. Ia dianggap telah melampaui kewenangannya dalam mengenakan tarif menyeluruh dengan menggunakan kekuatan ekonomi darurat.

    Putusan ini menjadi pukulan telak bagi Trump. Pemerintahannya pun mengajukan banding.

    Namun Kamis kemarin, pengadilan banding di Federal AS, mengeluarkan penangguhan sementara atas putusan Pengadilan Perdagangan itu. Pengadilan Perdagangan memiliki status yang lebih rendah dari Pengadilan Banding AS.

    Lalu apakah aturan tarif Trump benar-benar sudah “good bye”? Atau tarif Trump masih berlaku?

    Mengutip AFP, Jumat (30/5/2025), putusan Pengadilan Perdagangan- meskipun ditangguhkan sementara- tetap mempengaruhi pungutan tarif Trump yang diumumkan 2 April lalu.

    Perlu diketahui, saat itu, Trump memberlakukan tarif 10% ada sebagian besar mitra dagang dan tarif yang lebih tinggi di atas tarif dasar itu ke puluhan negara termasuk China dan Uni Eropa (UE), di mana saat ini sebagian ditangguhkan karena negosiasi sedang berlangsung.

    Putusan akan mempengaruhi pula tarif khusus ke Kanada, Meksiko, dan China atas dugaan peran mereka dalam mengizinkan masuknya obat-obatan ke AS. Putusan pun juga akan berdampak ke pungutan khusus sektor seperti yang dikenakan pada impor baja, aluminium, dan mobil.

    Menunggu Proses Banding Trump

    Sebenarnya Putusan Pengadilan Dagang AS, yang memiliki yurisdiksi nasional atas sengketa tarif dan perdagangan, awalnya memberi Gedung Putih waktu 10 hari untuk menyelesaikan proses pencabutan pungutan tersebut. Namun, penangguhan yang dilakukan Pengadilan Banding AS Kamis memberikan “penundaan sementara sampai pemberitahuan lebih lanjut” sementara proses banding pemerintahan Trump berlangsung.

    Ini berarti tarif dapat tetap berlaku untuk saat ini walau hasil jangka panjangnya belum ditentukan. Namun, Direktur Dewan Ekonomi Nasional AS, Kevin Hassett mengatakan kepada Fox News bahwa pemerintah sangat senang dengan putusan tersebut, menyebutnya sebagai sebuah kemenangan.

    Trump Tetap Bisa ‘Mengembalikan’ Tarif?

    Pengadilan Banding pada akhirnya dapat menegakkan keputusan awal Pengadilan Perdagangan untuk memblokir tarif Trump yang luas. Namun Trump, bagaimanapun, memiliki cara lain untuk mengembalikan agenda tarifnya.

    “Ini termasuk Bagian 122 dari Undang-Undang Perdagangan tahun 1974, (di AS) yang dimaksudkan untuk menangani keadaan darurat neraca pembayaran tetapi tidak memerlukan penyelidikan formal,” kata Thibault Denamiel, seorang peneliti di Pusat Studi Strategis dan Internasional.

    Otoritas tersebut membatasi tarif hingga 15%. Di mana aturan hanya dapat berlaku selama 150 hari.

    “Tetapi itu adalah salah satu tuas kebijakan yang dapat diambil Trump saat ia mencari jembatan menuju tindakan yang lebih langgeng,” kata kepala ekonom KPMG Diane Swonk.

    Pilihan lain adalah Pasal 338 Undang-Undang Perdagangan tahun 1930. Aturan ini memungkinkan pemerintah mengenakan tarif hingga 50% pada negara-negara yang melakukan diskriminasi terhadap AS.

    Bagaimana Nasib Perundingan Dagang?

    Putusan pengadilan perdagangan AS tidak menghapus ancaman tarif AS untuk Eropa atau mengakhiri kebutuhan untuk negosiasi. Ini karena ancaman tarif timbal balik tetap ada jika Gedung Putih memenangkan bandingnya.

    “Trump juga dapat beralih ke cara-cara khusus sektor seperti yang dilakukannya pada masa jabatan pertamanya atau meminta persetujuan kongres untuk tarif, meskipun ini lebih kecil kemungkinannya,” kata Andrew Kenningham, kepala ekonom Eropa di Capital Economics.

    Hal sama juga dikatakan Swonk. Ia berujar idak jelas apakah negosiasi akan kehilangan momentum, seraya menambahkan, pemerintah AS memang ingin memanfaatkan ancaman tarif “dengan sangat agresif”.

    “Bahkan jika putusan awal akhirnya ditegakkan, pejabat AS masih dapat membeli waktu untuk memberikan tekanan pada ekonomi lain termasuk Uni Eropa dan China,” tambahnya.

    Dampak ke Ekonomi?

    Proses pengadilan menimbulkan ambiguitas yang lebih besar seputar arah kebijakan perdagangan AS di masa mendatang. Terutama karena banding tersebut masih berlangsung.

    “Perkembangan hukum ini memperkuat ketidakpastian yang lebih lama bagi bisnis yang menavigasi rantai pasokan lintas batas,” kata kepala ekonom EY Gregory Daco, dalam sebuah catatan.

    Saham AS ditutup lebih tinggi pada hari Kamis, tetapi kejatuhan ekonomi telah terjadi dalam beberapa bulan terakhir dengan pendekatan Trump yang berubah-ubah untuk mengungkap tarif dan menghentikannya secara selektif.

    Pasar keuangan telah bergolak oleh pergeseran kebijakan, dan penghentian pengiriman karena tarif tinggi membawa gangguan yang tidak dapat diselesaikan dalam semalam.

    (sef/sef)

  • Hal-hal yang Terjadi Sebelum Elon Musk Mundur dari Pemerintahan Trump

    Hal-hal yang Terjadi Sebelum Elon Musk Mundur dari Pemerintahan Trump

    Jakarta –

    CEO Tesla Elon Musk mundur dari pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump. Ada sejumlah hal yang terjadi sebelum Elon Musk mundur.

    Dilansir Reuters, Kamis (29/5/2025), pejabat Gedung Putih mengatakan kepada Reuters bahwa benar Musk telah meninggalkan pemerintahan. “Pemberhentiannya akan dimulai malam ini,” katanya.

    Pada Rabu kemarin, Musk mengucapkan terima kasih kepada Presiden AS Donald Trump bahwa masa jabatannya sebagai pegawai pemerintah khusus sebagai bagian dari Departemen Efisiensi Pemerintah akan segera berakhir. Hal itu tulis Musk dalam sebuah unggahan di media sosial X.

    Masa jabatan Musk selama 130 hari sebagai pegawai pemerintah khusus dalam pemerintahan Trump akan berakhir sekitar tanggal 30 Mei. Musk mundur di tengah masa sulit pemerintahan Trump dalam merestrukturisasi pemerintah federal.

    Pemerintah AS mengatakan upaya Departemen Efisiensi Pemerintah (Department of Government Efficiency/DOGE) untuk merestrukturisasi dan mengecilkan pemerintah federal akan terus berlanjut.

    “Misi DOGE hanya akan semakin kuat seiring berjalannya waktu karena menjadi bagian dari kehidupan di seluruh pemerintahan,” kata Musk.

    Trump dan DOGE telah berhasil memangkas hampir 12%, atau 260.000, dari 2,3 juta tenaga kerja sipil federal yang sebagian besar melalui ancaman pemecatan, pembelian, dan tawaran pensiun dini. Hal ini berdasarkan tinjauan Reuters terhadap kepergian pegawai di sejumlah lembaga.

    Apa saja yang terjadi sebelum Elon Musk mundur? Baca halaman selanjutnya.

    Elon Musk Beda Pendapat dengan Trump

    Foto: Elon Musk dan Anaknya di White House (Getty Images)

    Elon Musk tak sependapat dengan Trump soal rancangan undang-undang (RUU) ‘One Big, Beautiful Bill Act’. Taipan teknologi kelahiran Afrika Selatan itu mengatakan RUU Trump akan meningkatkan defisit dan merusak kinerja DOGE, yang telah memecat puluhan ribu orang.

    Musk — yang selalu berada di sisi Trump sebelum menarik diri untuk fokus pada bisnis Space X dan Tesla miliknya — juga mengeluh bahwa DOGE telah menjadi ‘kambing hitam’ karena ketidakpuasan terhadap pemerintahan.

    “Sejujurnya, saya kecewa melihat RUU belanja besar-besaran yang meningkatkan defisit anggaran, bukan hanya menguranginya, dan merusak pekerjaan yang dilakukan tim DOGE,” kata Musk dalam wawancara dengan CBS News.

    RUU ‘One Big, Beautiful Bill Act’ Trump, yang disahkan DPR AS minggu lalu dan sekarang diajukan ke Senat, menawarkan keringanan pajak dan pemotongan belanja yang luas dan merupakan inti dari agenda domestik Tump.

    Namun, para kritikus memperingatkan bahwa RUU itu akan menghancurkan perawatan kesehatan dan membengkakkan defisit nasional hingga USD 4 triliun dalam satu dekade.

    “Sebuah RUU bisa besar, atau bisa juga indah. Namun saya tidak tahu apakah keduanya bisa. Itu pendapat pribadi saya,” kata Musk dalam wawancara tersebut.

    Elon Musk Sempat Frustasi Saat Hadapi Pejabat Federal

    Foto: Elon Musk (REUTERS/Mike Segar Purchase Licensing Rights)

    Dilansir Associated Press (AP), Kamis (29/5/2025), pengunduran Elon Musk menandai berakhirnya episode penuh gejolak.

    Meskipun terjadi pergolakan, pengusaha miliarder itu berjuang di lingkungan yang tidak dikenalnya di pemerintahan. Elon Musk tidak mencapai apa yang diharapkannya.

    Ia secara drastis mengurangi targetnya untuk memangkas pengeluaran-dari $2 triliun menjadi $1 triliun menjadi $150 miliar-dan semakin menunjukkan rasa frustrasi tentang penolakan terhadap tujuannya.

    Terkadang ia berselisih dengan anggota senior pemerintahan Trump lainnya, yang merasa kesal dengan upaya pendatang baru itu untuk merombak departemen mereka. Elon Musk menghadapi reaksi politik yang keras dari para pejabat federal.

    Halaman 2 dari 3

    (rdp/rdp)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Israel Setuju Proposal Gencatan Senjata Usulan AS, Hamas Masih Pikir-pikir

    Israel Setuju Proposal Gencatan Senjata Usulan AS, Hamas Masih Pikir-pikir

    Jakarta –

    Gedung Putih mengatakan Israel telah menerima proposal gencatan senjata di Gaza, Palestina, usulan Amerika Serikat (AS). Namun sikap berbeda ditunjukkan oleh Hamas.

    Pejabat biro politik Hamas, Bassem Naim mengatakan proposal yang diusulkan oleh AS tidak memenuhi tuntutan kelompoknya. Dia mengatakan pemimpin Hamas saat ini masih mempelajari proposal tersebut.

    “Rencana itu tidak memenuhi tuntutan rakyat kami, yang terutama adalah menghentikan perang dan kelaparan,” kata Bassem dilansir AFP, Jumat (30/5/2025).

    “Para pemimpin gerakan sedang mempelajari tanggapan terhadap usulan tersebut dengan tanggung jawab nasional penuh,” sambungnya.

    Seorang sumber yang dekat dengan Hamas mengatakan kepada AFP bahwa proposal baru yang diajukan oleh utusan AS, Steve Witkoff, dianggap sebagai kemunduran dibandingkan proposal yang sebelumnya telah dikirimkan Witkoff ke Hamas.

    Sumber tersebut menambahkan bahwa proposal sebelumnya “mencakup komitmen Amerika mengenai negosiasi gencatan senjata permanen.”

    “Sulit bagi Hamas untuk menerima proposal tersebut selama tidak mencakup jaminan Amerika untuk negosiasi gencatan senjata permanen selama periode gencatan senjata sementara,” kata sumber tersebut.

    Menurut sumber tersebut, proposal tersebut juga melibatkan pertukaran kedua sandera hidup dan mati dalam jumlah yang sama selama minggu kedua.

    Sumber yang sama mengatakan Hamas telah menyetujui dua pertukaran senjata minggu lalu dengan persyaratan yang sama, tetapi satu terjadi pada minggu pertama gencatan senjata dan yang lainnya pada minggu terakhir.

    Diberitakan sebelumnya, AS mengirimkan utusan Presiden Donald Trump untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, dalam mengurus proposal gencatan senjata di Gaza. Proposal yang dikirimkan Witkoff saat ini telah diteken oleh pihak Israel.

    “Saya dapat mengonfirmasi bahwa utusan khusus Witkoff dan presiden mengajukan usulan gencatan senjata kepada Hamas, yang didukung dan disokong Israel. Israel menandatangani usulan ini sebelum dikirim ke Hamas,” kata Sekretaris Pers Karoline Leavitt dilansir AFP.

    Leavitt mengatakan diskusi intens akan terus berlanjut dengan pihak Israel dan perwakilan Hamas. Dia berharap kesepakatan gencatan senjata di Gaza bisa segera tercapai.

    “Saya juga dapat mengonfirmasi bahwa diskusi tersebut terus berlanjut, dan kami berharap gencatan senjata di Gaza akan terjadi sehingga kami dapat memulangkan semua sandera,” kata Leavitt.

    Lihat Video ‘Ekspresi Dubes Israel saat Dibacakan Data Anak Korban Genosida Gaza’:

    (ygs/ygs)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Israel Setuju Proposal Gencatan Senjata di Gaza Usulan AS

    Israel Setuju Proposal Gencatan Senjata di Gaza Usulan AS

    Jakarta –

    Gedung Putih menyampaikan perkembangan upaya gencatan senjata di Gaza, Palestina. Israel kini disebut telah menyepakati proposal gencatan senjata yang diusulkan oleh pemerintah Amerika Serikat (AS).

    AS mengirimkan utusan Presiden Donald Trump untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, dalam mengurus proposal gencatan senjata di Gaza. Proposal yang dikirimkan Witkoff saat ini telah diteken oleh pihak Israel.

    “Saya dapat mengonfirmasi bahwa utusan khusus Witkoff dan presiden mengajukan usulan gencatan senjata kepada Hamas, yang didukung dan disokong Israel. Israel menandatangani usulan ini sebelum dikirim ke Hamas,” kata Sekretaris Pers Karoline Leavitt dilansir AFP, Jumat (30/5/2025).

    Leavitt mengatakan diskusi intens akan terus berlanjut dengan pihak Israel dan perwakilan Hamas. Dia berharap kesepakatan gencatan senjata di Gaza bisa segera tercapai.

    “Saya juga dapat mengonfirmasi bahwa diskusi tersebut terus berlanjut, dan kami berharap gencatan senjata di Gaza akan terjadi sehingga kami dapat memulangkan semua sandera,” kata Leavitt.

    Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Tammy Bruce, mengatakan bahwa belum ada tanggapan dari Hamas soal proposal gencatan senjata usulan AS. Namun ia yakin akan ada kesepakatan penting yang terjadi dalam waktu dekat.

    “Jadi ada optimisme — optimisme yang penting,” sambung Bruce.

    (ygs/ygs)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Hal-hal yang Terjadi Sebelum Elon Musk Mundur dari Pemerintahan Trump

    Elon Musk Mundur, Kebijakan Pemangkasan Anggaran Era Trump Tetap Lanjut

    Jakarta –

    CEO Tesla, Elon Musk, mundur dari pemerintahan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Pihak Gedung Putih menyampaikan terima kasih atas sumbangsih Elon di pemerintahan Trump selama ini.

    “Kami berterima kasih kepadanya atas jasanya,” kata Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt dilansir AFP, Jumat (30/5/2025).

    Elon Musk sempat menjabat sebagai Kepala Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE). Departemen itu memiliki andil dalam kebijakan pemangkasan anggaran di pemerintahan Trump.

    Gedung Putih mengatakan tidak ada yang berubah usai Elon Musk mundur dari pemerintahan. Kebijakan pemotongan anggaran federal yang telah dilakukan pemerintahan Trump akan tetap berlanjut.

    “Kami berterima kasih kepadanya karena telah membuat DOGE berdiri, dan upaya untuk memangkas pemborosan, penipuan, dan penyalahgunaan akan terus berlanjut,” kata Karoline.

    Masa jabatan Musk selama 130 hari sebagai pegawai pemerintah khusus dalam pemerintahan Trump akan berakhir sekitar tanggal 30 Mei. Musk mundur di tengah masa sulit pemerintahan Trump dalam merestrukturisasi pemerintah federal.

    Pemerintah AS mengatakan upaya Departemen Efisiensi Pemerintah (Department of Government Efficiency/DOGE) untuk merestrukturisasi dan mengecilkan pemerintah federal akan terus berlanjut.

    Trump dan DOGE telah berhasil memangkas hampir 12%, atau 260.000, dari 2,3 juta tenaga kerja sipil federal yang sebagian besar melalui ancaman pemecatan, pembelian, dan tawaran pensiun dini. Hal ini berdasarkan tinjauan Reuters terhadap kepergian pegawai di sejumlah lembaga.

    (ygs/ygs)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini