Tempat Fasum: Gedung Putih

  • Sri Mulyani tanggapi soal Trump tetap terapkan tarif 32 persen

    Sri Mulyani tanggapi soal Trump tetap terapkan tarif 32 persen

    Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani saat ditemui usai rapat kerja dengan Komisi XI DPR, di Jakarta, Senin (7/7/2025). ANTARA/Bayu Saputra

    Sri Mulyani tanggapi soal Trump tetap terapkan tarif 32 persen
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Selasa, 08 Juli 2025 – 15:20 WIB

    Elshinta.com – Menteri Keuangan (Menkeu) RI Sri Mulyani Indrawati buka suara soal langkah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang memastikan akan tetap mengenakan tarif 32 persen untuk seluruh produk asal Indonesia per 1 Agustus 2025.

    Sri Mulyani menyatakan bahwa pemerintah akan merespons kebijakan tersebut melalui koordinasi lintas kementerian. Ia juga mengatakan bahwa Tim Negosiasi RI bakal tiba di AS pada Selasa ini, untuk melanjutkan proses perundingan dengan perwakilan Pemerintah AS.

    “Nanti Pak Menko (Airlangga Hartarto) saja. Nanti saja hari Selasa akan kita respons,” ujar Sri Mulyani saat ditemui usai menghadiri Rapat Paripurna DPR RI, di Jakarta, Selasa.

    Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu juga belum memberikan keterangan rinci soal dampak kebijakan tarif tersebut terhadap penerimaan negara, mengingat penerapannya belum efektif.

    “Belum efektif, belum tahu nanti. Saya belum kasih komen, belum dapat final seperti apa,” katanya lagi.

    Meski demikian, ia mengamini bahwa proses negosiasi masih akan terus berlanjut.

    “Saya kira iya (lanjut negosiasi),” ujar Anggito.

    Terpisah, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dijadwalkan bertolak ke Washington DC, AS, pada Selasa (8/7) untuk melanjutkan proses negosiasi tarif dagang dengan Pemerintah AS.

    “Usai pernyataan Pemerintah Amerika Serikat (AS) terkait kebijakan terbaru tarif impor untuk Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melanjutkan perjalanan ke Washington DC, Amerika Serikat, setelah sebelumnya mendampingi Presiden Prabowo Subianto ke Brasil,” kata Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto saat dihubungi, di Jakarta, Selasa.

    Menurut Haryo, Pemerintah Indonesia masih melihat adanya ruang negosiasi.

    “Pemerintah Indonesia akan mengoptimalkan kesempatan yang tersedia demi menjaga kepentingan nasional ke depan,” ujarnya.

    Adapun dalam surat resmi berkop Gedung Putih tertanggal 7 Juli 2025 yang ditujukan kepada Presiden RI Prabowo Subianto, Presiden Trump menyatakan bahwa tarif sebesar 32 persen tetap diberlakukan untuk semua produk Indonesia, terpisah dari tarif sektoral lainnya.

    “Tolong pahami bahwa angka 32 persen ini jauh lebih sedikit dari yang diperlukan untuk menghilangkan disparitas Defisit Perdagangan dengan negara Anda,” tulis Trump dalam surat yang ia unggah secara terbuka di media sosial.

    Trump juga memperingatkan bahwa jika Indonesia dipandang melakukan tindak balas dengan menaikkan tarif, Trump mengancam akan membalas dengan menambah nilai tarif impor sesuai jumlah itu “ditambah tarif 32 persen yang kami tetapkan”.

    Namun demikian, Trump berjanji bahwa Indonesia tidak akan dikenakan tarif apabila “memutuskan membangun atau memproduksi produknya di Amerika Serikat”, sembari menjamin bahwa permohonannya akan diproses dan disetujui dalam hitungan pekan.

    Ia pun menyatakan bahwa angka tarif tersebut masih bisa berubah apabila Indonesia sepakat melakukan penyesuaian terhadap kebijakan dagang dan membuat ekosistem pasar nasional yang lebih terbuka kepada AS.

    Sumber : Antara

  • Tarif Tambahan Trump akan Diterapkan Jika Anggota BRICS Mengadopsi Kebijakan ‘Anti-Amerika’

    Tarif Tambahan Trump akan Diterapkan Jika Anggota BRICS Mengadopsi Kebijakan ‘Anti-Amerika’

    JAKARTA – Pemerintahan Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump tidak akan segera mengenakan tarif tambahan sebesar 10 persen terhadap anggota blok negara BRICS, tetapi akan melanjutkan jika negara-negara mengambil tindakan kebijakan yang disebut “anti-Amerika”, menurut sumber yang mengetahui masalah tersebut.

    Presiden Trump mengatakan pada Hari Minggu, Amerika Serikat akan mengenakan tarif tambahan sebesar 10 persen pada negara mana pun yang menyelaraskan diri dengan apa yang disebut “kebijakan anti-Amerika” dari kelompok negara berkembang BRICS, yang memicu penyangkalan tajam dari para anggotanya bahwa mereka berorientasi terhadap Amerika Serikat.

    “Ada batasan yang dibuat. Jika keputusan kebijakan yang dibuat bersifat anti-Amerika, maka tarif akan dikenakan,” kata sumber tersebut, yang meminta identitasnya dirahasiakan karena mereka tidak berwenang untuk berbicara mengenai masalah tersebut, melansir Reuters 8 Juli.

    Tidak ada perintah eksekutif yang dikeluarkan oleh Gedung Putih.

    Pengumuman Presiden Trump, yang disampaikan melalui platform media Truth Social miliknya, muncul saat India, Indonesia, dan negara-negara lain dalam kelompok BRICS sedang merundingkan kesepakatan dagang menit terakhir dengan Pemerintah AS menjelang batas waktu 9 Juli saat tarif telah dijadwalkan untuk naik. Tanggal efektif tarif tersebut kini telah ditunda hingga 1 Agustus.

    Para pakar perdagangan mengatakan, ancaman tarif baru tersebut ditujukan untuk mempertahankan dan meningkatkan tekanan pada negara-negara yang berusaha menghindari tarif tinggi yang diusulkan Presiden Trump pada bulan April. Banyak anggota BRICS dan negara mitra sangat bergantung pada perdagangan dengan Amerika Serikat.

    Pengumuman Presiden Trump muncul beberapa jam setelah para pemimpin BRICS mengeluarkan pernyataan setebal 31 halaman, yang di dalamnya mereka mengutuk serangan terhadap Gaza dan Iran, menyerukan reformasi terhadap lembaga-lembaga global, dan memperingatkan bahwa tarif sepihak mengancam perdagangan global.

    KTT BRICS pertama pada tahun 2009 dihadiri oleh para pemimpin dari Brasil, Tiongkok, India, dan Rusia, dengan Afrika Selatan bergabung kemudian. Menyusul kemudian Mesir, Ethiopia, Indonesia, Iran, dan Uni Emirat Arab (UEA) serta Arab Saudi, meskipun diterima sebagai anggota, berpartisipasi sebagai negara mitra.

    Negara mitra lainnya termasuk Bolivia, Nigeria, Kuba, Kazakhstan, Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Uganda.

    Presiden Trump sendiri memiliki hubungan dekat dengan para pemimpin beberapa negara tersebut, seperti Arab Saudi dan UEA dan telah menggembar-gemborkan prospek kesepakatan perdagangan dengan India selama berminggu-minggu.

    Pemerintahannya menyelesaikan kesepakatan perdagangan kerangka kerja dengan Vietnam minggu lalu, dan telah melakukan pembicaraan tentang perjanjian serupa dengan Thailand.

    Dalam pernyataan para pemimpin BRICS Hari Minggu, mereka mengutuk serangan terhadap Gaza dan Iran oleh Israel, sekutu AS, dan menyerukan reformasi terhadap lembaga-lembaga global, memperingatkan bahwa peningkatan “tarif unilateral dan tindakan non-tarif” mengancam perdagangan global.

    Tidak segera jelas apakah ancaman tarif terbaru Presiden Trump akan menggagalkan pembicaraan perdagangan yang sedang berlangsung dengan India, Indonesia, dan negara-negara BRICS lainnya.

    Indonesia, yang ingin menghindari ancaman tarif sebesar 32 persen, akan menandatangani perjanjian senilai 34 miliar dolar AS dengan mitra-mitra AS minggu ini dan telah menawarkan untuk memangkas bea masuk atas impor utama dari Amerika Serikat menjadi “mendekati nol” dan membeli gandum AS senilai 500 juta dolar AS.

  • Kamboja Sambut Pengurangan Tarif Trump: Ini Kemenangan Besar!

    Kamboja Sambut Pengurangan Tarif Trump: Ini Kemenangan Besar!

    Jakarta

    Pemerintah Kamboja menyambut pengurangan tarif impor yang ditetapkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dari 49 persen menjadi 36 persen. Kepala negosiator Kamboja dalam pembicaraan perdagangan dengan Washington, memuji pengurangan tarif itu sebagai “kemenangan besar”.

    Trump awalnya menyampaikan ancaman tarif tinggi pada bulan April lalu, dengan mengatakan tarif itu akan berlaku jika Kamboja gagal membuat kesepakatan perdagangan dengan Amerika Serikat.

    Namun, pada hari Senin (7/7) waktu setempat, Trump menurunkan ancaman tarif menjadi 36 persen dan memperpanjang batas waktu negosiasi hingga 1 Agustus mendatang.

    “Ini adalah kemenangan besar bagi Kamboja dalam tahap pertama negosiasi tarif bagi kita,” Wakil Perdana Menteri Kamboja Sun Chanthol mengatakan kepada para wartawan di Phnom Penh, ibu kota Kamboja pada Selasa (8/7).

    “Kita sangat berhasil dalam negosiasi,” imbuhnya, dilansir dari kantor berita AFP, Selasa (8/7/2025).

    “Kita masih memiliki peluang untuk bernegosiasi lebih lanjut guna menurunkan tarif lebih lanjut,” ujarnya.

    Sebelumnya, media New York Times melaporkan bahwa Trump telah menetapkan bea masuk baru yang akan berlaku mulai 1 Agustus 2025 untuk 14 negara, termasuk Jepang, Korea Selatan, dan Indonesia.

    Kebijakan ini menjadi langkah lanjutan dari strategi perdagangan Trump yang menargetkan negara-negara dengan neraca dagang tidak seimbang terhadap AS.

    Sebelumnya, Gedung Putih sempat menunda kenaikan tarif impor selama 90 hari sebagai bagian dari upaya membuka peluang negosiasi dagang. Penundaan tersebut rencananya berakhir pada 9 Juli, tetapi kini Trump memperbarui ancaman tarif 25 persen untuk produk dari Jepang dan Korea Selatan, serta mengirimkan surat resmi ke 14 negara lain yang turut terdampak, termasuk Indonesia yang dikenai tarif impor 32 persen. Surat-surat ini menyampaikan besaran tarif baru yang akan dikenakan jika tidak ada kesepakatan dagang yang tercapai hingga tenggat waktu.

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • AS Umumkan Tarif Impor Baru, Sejumlah Negara Bersiap Lanjutkan Negosiasi – Page 3

    AS Umumkan Tarif Impor Baru, Sejumlah Negara Bersiap Lanjutkan Negosiasi – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Langkah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang mengancam akan menaikkan tarif impor terhadap sejumlah negara, termasuk mitra sekutunya sendiri, memicu gelombang kekecewaan. Namun, di tengah ketegangan itu, sejumlah negara tetap menyuarakan harapan akan tercapainya kesepakatan yang menguntungkan kedua pihak melalui jalur negosiasi.

    Menurut laporan media lokal, Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba mengatakan pengumuman tarif terbaru itu “sangat disesalkan,” seraya menekankan bahwa ia akan melanjutkan negosiasi dengan pemerintah AS.

    Jepang termasuk dalam daftar dua negara yang akan mengenakan tarif “timbal balik” lebih tinggi berdasarkan pengumuman Presiden Trump pada April. Gedung Putih menyatakan bahwa tarif atas barang impor dari Jepang ke AS naik dari tarif awal 24 persen menjadi 25 persen mulai 1 Agustus mendatang.

    Dalam rapat kabinet yang membahas strategi Jepang dalam menangani kebijakan tarif, Perdana Menteri Ishiba mencatat bahwa pihak pemerintah Trump telah mengusulkan rencana untuk melanjutkan dialog hingga batas waktu pada Agustus mendatang.

    “Tergantung pada tanggapan Jepang, isi surat itu dapat direvisi,” kata Ishiba pada pertemuan Selasa pagi, beberapa jam setelah Trump mengunggah salinan surat tarifnya di platform media sosial Truth Social.

    Korea Selatan

    Di sisi lain, pemerintah Korea Selatan menyatakan akan mempercepat proses negosiasi tarif dengan Amerika Serikat demi mengakhiri perdagangan sesegera mungkin, demikian laporan Yonhap News yang mengutip pernyataan Kementerian Perdagangan, Industri, dan Energi, dilansir dari CNBC, Selasa (8 Juli 2025).

    Trump menetapkan tarif menyeluruh sebesar 20% atas impor dari negara tersebut, tetap sesuai dengan tingkat tarif “timbal balik” yang diumumkan pada April lalu.

    Dalam pertemuan dengan Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick di Washington, Menteri Perdagangan Korea Selatan Yeo Han-Koo menyampaikan permintaan agar Amerika Serikat menurunkan tarif atas mobil, baja, dan produk lainnya yang berasal dari perusahaan Korea.

     

  • Trump Pastikan Tarif Impor Indonesia Sebesar 32 Persen, OJK Angkat Suara

    Trump Pastikan Tarif Impor Indonesia Sebesar 32 Persen, OJK Angkat Suara

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Negosiasi dagang antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Amerika Serikat, tampaknya tidak banyak mengubah sikap awal Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

    Betapa tidak, Donald Trump telah memastikan bahwa Indonesia tetap dikenai tarif impor 32 persen. Kebijakan ini ditetapkan akan mulai berlaku mulai 1 Agustus 2025 di tengah proses negosiasi yang masih berlangsung antara pemerintah Indonesia dan pemerintah AS.

    Kepastian ini disampaikan Trump melalui surat yang ditujukan kepada Presiden Indonesia, Prabowo Subianto tertanggal Senin (7/7) waktu Amerika Serikat.

    “Mulai 1 Agustus 2025, kami akan mengenakan Tarif kepada Indonesia hanya sebesar 32 persen untuk semua produk Indonesia yang dikirim ke Amerika Serikat, terpisah dari Tarif Sektoral lain,” kata Trump dalam surat berkop Gedung Putih yang diunggahnya di Truth Social, dikutip Selasa (8/7).

    “Barang yang dikirim ulang untuk menghindari tarif yang lebih tinggi akan dikenakan tarif yang lebih tinggi tersebut,” tambahnya.

    Merespons hal itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) turut buka suara dan menyampaikan bahwa penerapan tarif impor Indonesia ke AS sebesar 32 persen, berdampak pada reaksi di pasar keuangan yang relatif lebih terbatas.

    Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar mengatakan bahwa seluruh pihak masih mencerna dan wait and see terhadap perkembangan negosiasi antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah AS.

    Terlebih, kata Mahendra, tanggal 1 Agustus 2025 adalah waktu yang ditetapkan untuk penerapan tarif impor Indonesia ke AS. Namun ia menilai bahwa keputusan itu masih bisa berubah seiring dengan proses negosiasi yang terus berlanjut.

  • Banjir Texas Tewaskan 100 Orang, Ada Kaitan dengan Efisiensi Anggaran?

    Banjir Texas Tewaskan 100 Orang, Ada Kaitan dengan Efisiensi Anggaran?

    Jakarta

    Jumlah korban tewas akibat banjir bandang yang melanda Texas bagian tengah pada Jumat (04/07) lalu kini telah mencapai lebih dari 100 orang. Sejumlah orang lainnya dilaporkan hilang.

    Setidaknya 84 korban56 orang dewasa dan 28 anak-anak tewas di wilayah Kerr akibat luapan Sungai Guadalupe setelah hujan deras mengguyur pada Jumat (04/07), bertepatan libur nasional 4 Juli.

    Sekitar 22 orang dewasa dan 10 anak-anak belum teridentifikasi, kata kantor kepolisian lokal Kerr.

    Tim pencarian dan penyelamatan sedang berjuang menembus tepi sungai yang tertimbun lumpur. Upaya mereka terkendala hujan dan badai petir yang terus mengancam wilayah tersebut. Harapan untuk menemukan korban selamat semakin tipis empat hari setelah bencana terjadi.

    Camp Mystic, sebuah kamp musim panas bagi remaja perempuan Kristen, mengonfirmasi bahwa setidaknya 27 orang dan staf termasuk di antara korban tewas. Sebanyak 10 perempuan dan seorang pembimbing kamp masih hilang.

    Camp Mystic mengatakan: “Hati kami hancur bersama keluarga yang mengalami tragedi yang tak terbayangkan ini.”

    Richard Eastland, 70, pemilik bersama dan direktur Camp Mystic, tewas saat berusaha menyelamatkan anak-anak, menurut laporan Austin American-Statesman.

    Dalam perkiraan terbarunya, Badan Cuaca Nasional (NWS) memprediksi badai petir yang bergerak lambat berpotensi membawa banjir bandang lanjutan ke wilayah tersebut.

    Para pengkritik pemerintahan Trump berusaha mengaitkan bencana ini dengan pemangkasan ribuan pekerjaan di badan induk NWS, Badan Administrasi Kelautan dan Atmosfer Nasional (NOAA).

    Kantor NWS yang bertanggung jawab atas perkiraan cuaca di wilayah tersebut memiliki lima karyawan yang bertugas saat badai petir melanda Texas pada Kamis (03/07) malam, jumlah yang biasa untuk sif malam saat cuaca ekstrem diperkirakan terjadi.

    Gedung Putih menolak anggapan bahwa pemotongan anggaran di Badan Cuaca Nasional (NWS) oleh pemerintahan Presiden Donald Trump menghambat respons bencana.

    “Itu adalah bencana alam,” kata Juru bicara Gedung Putih, Karoline Leavitt, dalam konferensi pers pada Senin (07/07).

    “Bukan kesalahan pemerintahan bahwa banjir terjadi pada waktu itu, tetapi ada peringatan dini dan konsisten, dan, sekali lagi, Badan Cuaca Nasional telah melakukan tugasnya.”

    Dia menjelaskan bahwa kantor NWS di Austin-San Antonio mengadakan briefing untuk pejabat lokal pada malam sebelum banjir dan mengeluarkan peringatan banjir sore hari itu, sebelum mengeluarkan sejumlah peringatan banjir pada malam hari dan dini hari 4 Juli.

    Trump menanggapi dengan tegas ketika ditanya pada Minggu (06/07) apakah pemotongan anggaran pemerintah federal menghambat tanggap darurat. Dia awalnya seolah-olah mengalihkan kesalahan “sistem Biden”, merujuk pada pendahulunya dari Partai Demokrat.

    “Tapi saya juga tidak akan menyalahkan Biden,” tambahnya. “Saya hanya akan mengatakan ini adalah bencana 100 tahun.”

    Senator Texas Ted Cruz, dari Partai Republik, mengatakan dalam konferensi pers pada Senin bahwa saat ini bukan waktunya untuk “menyalahkan satu sama lain secara partisan”.

    Seorang aktivis lokal, Nicole Wilson, telah meluncurkan petisi untuk mendesak pemasangan sirene banjir di Kerr.

    Sistem semacam itu telah dibahas di wilayah Kerr selama hampir satu dekade, tetapi dananya belum pernah dialokasikan.

    Wakil Gubernur Texas, Dan Patrick, mengakui pada Senin bahwa sirene tersebut mungkin telah menyelamatkan nyawa, dan mengatakan sirene tersebut harus dipasang sebelum musim panas mendatang.

    Sementara itu, ucapan belasungkawa terus berdatangan dari seluruh dunia.

    Raja Charles III telah menulis surat kepada Presiden Trump untuk mengekspresikan “kesedihan yang mendalam” atas banjir yang dahsyat.

    Raja “menyampaikan belasungkawa yang paling dalam” kepada mereka yang kehilangan orang yang dicintai, kata Kedutaan Besar UK di Washington.

    Setelah banjir mematikan di Texas, beberapa anggota Partai Demokrat telah memperingatkan “konsekuensi” pemotongan anggaran pemerintah federal oleh pemerintahan Trump, termasuk pemangkasan anggaran untuk pegawai pemerintah federal seperti ahli meteorologi.

    Senator Chris Murphy mengatakan: “Ramalan cuaca yang akurat membantu mencegah bencana mematikan.”

    Saran tersebut mengindikasikan bahwa pemotongan anggaran mungkin telah menghambat kemampuan Badan Cuaca Nasional (NWS)lembaga pemerintah yang menyediakan prakiraan cuaca di ASuntuk memprediksi banjir dengan akurat dan memberikan peringatan dini.

    Namun, Juru Bicara Gedung Putih, Karoline Leavitt, mengatakan pada Senin: “Badan-badan tersebut [NWS] telah cukup staf jadi klaim sebaliknya sepenuhnya tidak benar.”

    BBC Verify telah meneliti dampak pemotongan anggaran yang dilakukan pemerintahan Presiden Trump di bidang ini. Meskipun ada pengurangan tenaga kerja di NWS, para ahli yang kami wawancarai mengatakan bahwa jumlah personel yang tersedia untuk banjir di Texas tampaknya memadai.

    Apa saja pemotongan anggaran yang diusulkan?

    Pemerintahan Trump telah mengusulkan pemotongan 25% dari anggaran tahunan Badan Administrasi Kelautan dan Atmosfer Nasional (NOAA) sebesar US$6,1 miliar. NOAA adalah lembaga yang mengawasi Badan Cuaca Nasional (NWS).

    Pemotongan ini akan berlaku pada tahun fiskal 2026 yang dimulai pada Oktober tahun ini sehingga pemotongan ini tidak akan berkontribusi pada tragedi di Texas.

    Namun, jumlah pegawai NWS telah dikurangi secara terpisah melalui upaya efisiensi pemerintahan Trump sejak Januari.

    Departemen Efisiensi Pemerintah (Doge), yang sebelumnya dipimpin oleh Elon Musk, menawarkan pemutusan hubungan kerja sukarela (buyouts) serta pensiun dini kepada pegawai pemerintah federal. Departemen ini juga mengakhiri kontrak sebagian besar pegawai yang sedang dalam masa percobaan.

    Akibatnya, sekitar 200 orang di NWS mengambil pemutusan hubungan kerja sukarela dan 300 orang memilih pensiun dini, menurut Tom Fahy, Direktur Serikat Pekerja NWS. Sebanyak 100 orang lainnya akhirnya dipecat dari layanan tersebut, katanya.

    Secara total, NWS kehilangan 600 dari 4.200 karyawannya, kata Fahy, menyebabkan beberapa kantor di seluruh negeri beroperasi tanpa staf yang cukup.

    Pada April, kantor berita Associated Press melaporkan bahwa mereka melihat data yang dikompilasi oleh karyawan NWS menunjukkan bahwa setengah dari kantornya memiliki tingkat kekosongan 20%dua kali lipat dari tingkat pada 10 tahun sebelumnya.

    Meskipun demikian, ahli iklim mengatakan kepada BBC Verify bahwa perkiraan cuaca dan peringatan banjir NWS di Texas pekan lalu telah berjalan sesuai harapan.

    “Perkiraan dan peringatan semuanya berjalan secara normal. Tantangan dalam peristiwa ini adalah sangat sulit untuk memprediksi jenis hujan ekstrem dan lokal seperti ini,” kata Avantika Gori, asisten profesor teknik sipil dan lingkungan di Rice University di Texas.

    Dan Andy Hazelton, seorang ilmuwan iklim yang membuat prakiraan jalur badai untuk NOAA hingga kena pemutusan hubungan kerja pada Februari, mengatakan: “Saya tidak berpikir masalah kekurangan staf berkontribusi langsung pada peristiwa ini. Mereka mengeluarkan peringatan dini.”

    Bagaimana dampaknya terhadap kantor-kantor pelayanan di Texas?

    Namun, beberapa ahli menyarankan bahwa pemotongan tenaga kerja mungkin telah menghambat kemampuan kantor-kantor NWS lokal di Texas untuk berkoordinasi secara efektif dengan layanan darurat lokal.

    “Ada pertanyaan serius mengenai apakah penyampaian informasi cuaca dilakukan dengan cara yang kurang optimal,” kata Daniel Swain, seorang ilmuwan iklim dari Universitas California Los Angeles.

    “Dampak tersebut mungkin dapat dihindari sebagian jika beberapa orang di layanan cuaca yang bertanggung jawab atas komunikasi tersebut masih bekerja – yang sayangnya tidak terjadi di beberapa kantor lokal,” tambahnya.

    Kantor San Angelo dan San Antonio, yang mencakup wilayah yang terkena banjir, dilaporkan memiliki beberapa lowongan pekerjaan yang belum terisi.

    Misalnya, situs web kantor San Antonio mencantumkan beberapa posisi yang kosong, termasuk dua ahli meteorologi.

    Tim evakuasi mencari korban banjir di Texas. (Getty Images)

    Direktur Serikat Pekerja NSW mengatakan kepada BBC Verify bahwa kantor San Angelo kekurangan ahli hidrologi senior, ilmuwan yang spesialis dalam peristiwa banjir.

    Kantor San Antonio juga kekurangan seorang “meteorolog koordinator peringatan”, yang bertugas mengoordinasikan komunikasi antara kantor peramalan cuaca lokal dan layanan manajemen darurat di komunitas, kata Fahy.

    Namun, ia mencatat bahwa kedua kantor tersebut telah meningkatkan jumlah staf secara sementara sebagai antisipasi peristiwa cuaca berbahaya, yang merupakan hal biasa dalam situasi semacam ini.

    “Kantor prakiraan cuaca NWS di Austin/San Antonio dan San Angelo, Texas, memiliki peramal cuaca tambahan yang bertugas selama peristiwa banjir katastropik,” kata juru bicara NWS, Erica Grow Cei, dalam pernyataan kepada BBC Verify. “Semua prakiraan dan peringatan dikeluarkan tepat waktu,” tambahnya.

    Meteorolog NWS, Jason Runyen, yang bertugas di wilayah San Antonio, juga mengatakan dalam pernyataan bahwa di kantor yang biasanya memiliki dua prakirawan cuaca bertugas selama cuaca cerah, mereka memiliki “hingga lima orang staf”.

    Ketika ditanya pada Minggu apakah pemotongan anggaran pemerintah telah meninggalkan posisi kunci kosong di NWS, Presiden Trump mengatakan kepada wartawan: “Tidak, mereka tidak melakukannya.”

    Apakah peluncuran balon cuaca dikurangi?

    Dalam sebuah video yang dibagikan ribuan kali di media sosial, ahli meteorologi AS John Morales mengatakan: “Telah terjadi pengurangan 20% dalam peluncuran balon cuaca… Apa yang mulai kita lihat adalah bahwa kualitas perkiraan cuaca semakin menurun.”

    Beberapa pengguna media sosial mengutip pernyataan Morales sebagai bukti bahwa pemotongan anggaran telah membatasi kemampuan prakirawan cuaca untuk memprediksi peristiwa cuaca ekstrem seperti banjir di Kerr, Texas.

    Balon cuaca adalah alat penting yang digunakan oleh meteorolog untuk mengumpulkan data cuaca – mulai dari suhu, kelembapan, tekanan, hingga kecepatan angin – dari atmosfer atas.

    Di AS, stasiun NWS biasanya meluncurkan balon cuaca dua kali sehari.

    Dalam serangkaian pernyataan publik yang dirilis sejak Februari, NWS mengonfirmasi bahwa mereka telah menangguhkan atau mengurangi peluncuran balon cuaca di setidaknya 11 lokasi di seluruh negeri, yang mereka atribusikan pada kekurangan staf di kantor peramalan cuaca lokal.

    Namun, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa perubahan tersebut secara langsung mempengaruhi peluncuran balon cuaca di daerah yang terkena banjir di Texas.

    Data yang tersedia untuk umum menunjukkan bahwa, menjelang banjir, peluncuran balon cuaca dilakukan sesuai rencana di Del Rio, stasiun peluncuran terdekat dengan pusat banjir, mengumpulkan data yang digunakan untuk meramalkan cuaca, yang menurut para ahli sudah memadai.

    BBC

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Trump Yakin Hamas Akan Setujui Gencatan Senjata dengan Israel

    Trump Yakin Hamas Akan Setujui Gencatan Senjata dengan Israel

    Jakarta

    Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan keyakinannya bahwa kelompok Hamas akan bersedia menyetujui gencatan senjata dengan Israel. Hal ini disampaikannya pada Senin (7/7) waktu setempat saat ia bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk mendorong diakhirinya perang Gaza.

    “Mereka ingin bertemu dan mereka ingin gencatan senjata itu,” kata Trump kepada wartawan di Gedung Putih pada Senin (7/7) waktu setempat.

    Trump kemudian ditanya oleh seorang jurnalis apa yang menghalangi kesepakatan damai di Gaza. “Saya tidak berpikir ada hambatan. Saya pikir semuanya berjalan dengan sangat baik,” ujar Trump, dilansir dari kantor berita AFP, Selasa (8/7/2025).

    Para wartawan juga menanyakan Trump dan Netanyahu tentang rencana potensial untuk merelokasi warga Palestina. Trump mengatakan ia memiliki kerja sama dari negara-negara tetangga Israel.

    Netanyahu, sementara itu, mengatakan bahwa ia bekerja sama dengan AS untuk menemukan negara-negara yang akan “memberikan masa depan yang lebih baik bagi warga Palestina”.

    “Jika orang ingin tinggal, mereka dapat tinggal, tetapi jika mereka ingin pergi, mereka harus dapat pergi,” kata Netanyahu.

    Sebelumnya, Kepresidenan Palestina telah menolak rencana untuk merelokasi warga Palestina, dan menyatakan bahwa hal itu akan melanggar hukum internasional.

    Netanyahu juga tampaknya mengecilkan prospek negara Palestina yang utuh, dengan mengatakan bahwa Israel akan “selalu” mempertahankan kendali keamanan atas Jalur Gaza.

    “Sekarang, orang akan mengatakan bahwa itu bukan negara yang lengkap, itu bukan negara. Kami tidak peduli,” kata Netanyahu, dilansir dari BBC, Selasa (8/7).

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Netanyahu Calonkan Trump untuk Raih Nobel Perdamaian

    Netanyahu Calonkan Trump untuk Raih Nobel Perdamaian

    Jakarta

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa ia telah mencalonkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk meraih Hadiah Nobel Perdamaian. Dia telah mengirimkan surat pencalonan tersebut kepada komite Nobel.

    “Ia tengah menempa perdamaian saat kita berbicara, di satu negara, di satu kawasan demi kawasan,” kata Netanyahu saat makan malam dengan Trump di Gedung Putih pada Senin (7/7) waktu setempat, dilansir dari kantor berita AFP, Selasa (8/7/2025).

    Trump sebelumnya telah menerima beberapa nominasi Hadiah Nobel Perdamaian dari para pendukung dan anggota parlemen selama bertahun-tahun. Trump pun telah mengungkapkan kekesalannya karena tidak mendapatkan penghargaan bergengsi tersebut.

    Tokoh Republik tersebut mengeluh bahwa ia telah diabaikan oleh Komite Nobel Norwegia atas perannya sebagai penengah dalam konflik antara India dan Pakistan, serta Serbia dan Kosovo.

    Ia juga menuntut pujian karena “menjaga perdamaian” antara Mesir dan Ethiopia serta menjadi perantara Perjanjian Abraham, serangkaian perjanjian yang bertujuan untuk menormalisasi hubungan antara Israel dan beberapa negara Arab.

    Trump saat ini tengah berkampanye untuk perannya sebagai “pembawa perdamaian”, yang akan menggunakan keterampilan negosiasinya untuk segera mengakhiri perang di Ukraina dan Gaza, meskipun kedua konflik tersebut masih berkecamuk selama lebih dari lima bulan sejak ia menjabat sebagai presiden AS.

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Tarif impor AS 32 persen ke RI masih proses negosiasi

    Tarif impor AS 32 persen ke RI masih proses negosiasi

    Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti Widya Putri (kedua kiri) memberi keterangan kepada awak media seusai membuka South-South and Triangular Cooperation (SSTC) on Trade And Investment Promotion For African Countries 2025 di Jakarta, Selasa (8/7/2025). ANTARA/Harianto

    Wamendag: Tarif impor AS 32 persen ke RI masih proses negosiasi
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Selasa, 08 Juli 2025 – 13:18 WIB

    Elshinta.com – Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti Widya Putri menyebut penetapan tarif impor 32 persen dari Amerika Serikat (AS) terhadap Indonesia masih dalam proses negosiasi.

    Roro mengatakan tim negosiasi dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian masih aktif berada di Amerika Serikat untuk membahas kelanjutan kebijakan tarif tersebut.

    “Sebetulnya terkait itu masih berproses ya. Jadi masih berproses. Lalu kemudian juga tim negosiasi dari Kemenko Perekonomian juga masih aktif berada di sana (Amerika) sebetulnya,” kata Roro ditemui seusai membuka South-South and Triangular Cooperation (SSTC) on Trade And Investment Promotion For African Countries 2025 di Jakarta, Selasa.

    Menurut Roro, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto juga dijadwalkan mengunjungi Amerika Serikat setelah mengikuti kegiatan BRICS yang saat ini digelar di Brasil.

    “Jadi mudah-mudahan nanti juga akan diberikan formal announcement (pengumuman resmi) oleh mereka,” ujarnya.

    Ia menekankan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto telah memberikan arahan untuk terus memperluas akses pasar Indonesia melalui berbagai perjanjian perdagangan internasional.

    Indonesia saat ini menjalin kerja sama perdagangan dengan sejumlah negara melalui perjanjian seperti Indonesia–Peru Comprehensive Economic Partnership Agreement (Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Peru), serta kesepakatan dengan Kanada dan Tunisia.

    “Ini upaya-upaya kita untuk memperluas akses pasar kita di luar negeri,” tuturnya.

    Terkait dampak langsung tarif 32 persen terhadap ekspor Indonesia ke Amerika Serikat, Roro menegaskan kembali bahwa proses tersebut masih berlangsung dan belum final.

    “Kembali lagi ini masih berproses,” imbuh Roro.

    Presiden Amerika Serikat Donald Trump memutuskan tetap mengenakan tarif impor 32 persen kepada Indonesia, tidak berubah dari nilai “tarif resiprokal” yang diumumkan sebelumnya pada April lalu, meski proses negosiasi dengan pihak Indonesia terus berlangsung intensif.

    “Mulai 1 Agustus 2025, kami akan mengenakan Tarif kepada Indonesia hanya sebesar 32 persen untuk semua produk Indonesia yang dikirimkan ke Amerika Serikat, terpisah dari Tarif Sektoral lain,” kata Trump dalam surat berkop Gedung Putih tertanggal 7 Juli yang ditujukan kepada Presiden RI Prabowo Subianto.

    Dalam surat yang ia unggah utuh di media sosialnya tersebut, dipantau di Jakarta, Selasa, Trump merasa bahwa Amerika Serikat (AS) harus bertindak mengatasi defisit perdagangan yang mereka alami setelah bertahun-tahun menjalin kerja sama dagang dengan Indonesia.

    “Tolong pahami bahwa angka 32 persen ini jauh lebih sedikit dari yang diperlukan untuk menghilangkan disparitas defisit perdagangan dengan negara Anda,” kata Trump dalam surat.

    Apabila Indonesia dipandang melakukan tindak balas dengan menaikkan tarif, Trump mengancam akan membalas dengan menambah nilai tarif impor sesuai jumlah itu “ditambah tarif 32 persen yang kami tetapkan”.

    Namun demikian, Trump berjanji bahwa Indonesia tidak akan dikenakan tarif apabila “memutuskan membangun atau memproduksi produknya di Amerika Serikat”, sembari menjamin bahwa permohonannya akan diproses dan disetujui dalam hitungan pekan.

    Ia pun menyatakan bahwa angka tarif tersebut masih bisa berubah apabila Indonesia sepakat melakukan penyesuaian terhadap kebijakan dagang dan membuat ekosistem pasar nasional yang lebih terbuka kepada AS

    Sumber : Antara

  • Trump Ancam Tarif Lebih Tinggi 1 Agustus, Indonesia Kena 32%

    Trump Ancam Tarif Lebih Tinggi 1 Agustus, Indonesia Kena 32%

    Jakarta

    Amerika Serikat (AS) memperingatkan mitra dagangnya untuk merundingkan kesepakatan baru. Jika tidak, mulai 1 Agustus 2025, AS siap menerapkan kenaikan pajak impor sesuai tarif resiprokal atau timbal balik yang diusulkan Presiden Donald Trump.

    Hal itu disampaikan dalam surat yang dikirim Trump kepada negara mitra dagang AS pada Senin (07/07). Dalam surat itu, Donald Trump memberi peringatan bahwa mereka akan menghadapi bea masuk yang lebih tinggi dalam waktu dekat jika kesepakatan tidak tercapai.

    “Presiden Trump akan mengirimkan surat kepada beberapa mitra dagang kami yang menyatakan bahwa jika mereka tidak mempercepat prosesnya, maka per 1 Agustus, mereka akan kembali ke tingkat tarif 2 April. Saya yakin kita akan melihat banyak kesepakatan dengan cepat,” kata Menteri Keuangan AS Scott Bessent dalam sebuah tayangan CNN “State of the Union” yang tayang pada Minggu (06/07).

    Pemberlakuan ini membuat bursa saham Wall Street anjlok. Namun, sejauh ini pasar Asia menyikapi hal tersebut dengan tenang.

    Sejumlah negara terus berjibaku menyelesaikan kesepakatan dengan AS sejak Trump meluncurkan perang dagang global pada April. Tarif ini turut mengacaukan pasar finansial.

    Namun, mitra dagang AS mendapat penundaan setelah Trump memperpanjang tenggat negosiasi hingga 1 Agustus lewat perintah eksekutif.

    Surat Trump ke Prabowo: Indonesia kena tarif 32%

    Dilansir dari berbagai sumber, pemerintah Indonesia mendapat surat berkop Gedung Putih tertanggal 7 Juli 2025. Isinya, Indonesia akan dikenakan tarif sebesar 32% untuk semua produk yang akan dikirimkan ke Amerika Serikat.

    Tim DW sudah berupaya meminta keterangan dari pihak pemerintah Indonesia melalui Presidential Communication Office (PCO). Namun, hingga artikel ini terbit, belum ada respons dari pemerintah.

    Berapa tarif untuk Jepang dan Korsel?

    Donald Trump mengatakan bahwa AS akan memberlakukan tarif 25% pada impor dari Jepang dan Korea Selatan, yang juga berlaku mulai 1 Agustus 2025. Dua mitra dagang Paman Sam itu merupakan kelompok pertama yang menerima surat tersebut.

    Pada April 2024, Trump mengumumkan jeda 90 hari yang berakhir pada 9 Juli lalu, untuk tarif 10-50% ke puluhan negara, termasuk sebagian besar mitra dagang utama AS.

    Scott Bessent menegaskan bahwa target bulan Agustus “bukan tenggat baru” untuk negosiasi.

    “Kami menyatakan ini waktu pelaksanaannya. Jika ingin mempercepat, silakan. Jika ingin kembali ke tarif lama, itu pilihan Anda,” tegasnya.

    Tarif lebih tinggi yang berlaku mulai 1 Agustus 2025 tersebut tidak akan digabungkan dengan tarif sektoral yang telah diumumkan sebelumnya, seperti tarif untuk kendaraan, baja, dan aluminium. Contohnya, tarif kendaraan Jepang, jumlahnya akan tetap sebesar 25%.

    Pada Selasa (08/07) Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba mengatakan bahwa beberapa kemajuan telah dicapai untuk menghindari tarif yang lebih tinggi hingga 35%, nilai yang disarankan Trump baru-baru ini.

    “Kami telah menerima proposal dari Amerika Serikat untuk segera melanjutkan negosiasi menuju tenggat waktu 1 Agustus yang baru saja ditetapkan, dan tergantung respons pemerintah Jepang, isi surat tersebut dapat direvisi,” jelas Ishiba dalam sebuah pertemuan dengan para menteri kabinet untuk mendiskusikan strategi Jepang terkait tarif.

    Sementara, Korea Selatan mengatakan pihaknya berencana untuk mengintensifkan perundingan perdagangan dengan AS dan menganggap rencana terbaru Trump secara efektif memperpanjang masa tenggang untuk menerapkan tarif balasan.

    “Kami akan meningkatkan negosiasi selama periode yang tersisa untuk mencapai hasil yang saling menguntungkan untuk segera menyelesaikan ketidakpastian dari tarif,” ujar Kementerian Perindustrian Korsel.

    AS-EU masih terus berunding

    Uni Eropa (UE) termasuk pihak yang berisiko. Tanpa kesepakatan, tarif barang impor UE dapat melonjak hingga 50%. Hal ini kemungkinan akan berdampak dalam segala hal, mulai dari keju Prancis hingga barang elektronik Jerman.

    Negosiator UE dan AS telah berunding untuk mencapai kesepakatan baru.

    Sementara, Scott Bessent mengatakan bahwa strategi Trump adalah menerapkan “tekanan maksimum,” sambil menyebut UE sebagai salah satu contohnya. Dia mencatat bahwa UE “membuat kemajuan yang sangat baik”, setelah sebelumnya dimulai dengan lambat.

    “Pemerintah AShampir mencapai beberapa kesepakatan,” papar Scott. “Saya perkirakan akan ada sejumlah pengumuman besar dalam beberapa hari ke depan.”

    Sementara ini, kesepakatan telah dicapai dengan Inggris dan Vietnam.

    Pihak UE mengatakan bahwa mereka berharap untuk mencapai kesepakatan. Namun, UE juga siap untuk membalas dengan tarif pada ekspor AS.

    Jika dihitung, pada tahun 2024 jumlah nilai perdagangan barang dan jasa antara UE dan AS mencapai €1,7 triliun (sekitar Rp29.750 triliun). Jika dirata-ratakan, per harinya mencapai atau rata-rata €4,6 miliar (sekitar Rp80,5 triliun) per hari, menurut badan statistik Uni Eropa, Eurostat.

    Namun, sejumlah sumber-sumber dari UE menyebut Blok Biru ini tidak akan menerima surat yang menetapkan tarif yang lebih tinggi. Hal tersebut disampaikan pada Senin (07/07) kepada kantor berita Reuters.

    Uni Eropa sendiri terpecah dalam memilih langkah untuk mendorong kesepakatan perdagangan yang cepat dan ringan atau memanfaatkan pengaruh ekonominya untuk menegosiasikan hasil yang lebih baik.

    Uni Eropa tampak sudah putus asa untuk mendapatkan kesepakatan perdagangan yang komprehensif sebelum tenggat waktu Juli 2025.

    Artikel ini terbit pertama kali dalam bahasa Inggris dan dilengkapi konteks Indonesia.

    Diadaptasi oleh: Muhammad Hanafi

    Editor: Tezar Aditya dan Rahka Susanto

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini