Tempat Fasum: Gedung Putih

  • Para Pegawai Kemlu AS Menangis Gara-gara Dipecat Trump

    Para Pegawai Kemlu AS Menangis Gara-gara Dipecat Trump

    Jakarta

    Tangis pecah di lobi Gedung Kementerian Luar Negeri AS. Puluhan pegawai menangis sambil membawa kardus berisi barang pribadi, berpelukan, dan mengucapkan selamat tinggal kepada rekan kerja. Semua gara-gara kebijakan pemecatan massal Presiden Donald Trump.

    Mereka menjadi bagian dari 1.350 orang yang dipecat. Pemecatan massal ini merupakan bagian dari perombakan besar-besaran birokrasi diplomatik oleh Trump.

    Sebanyak 1.107 pegawai negeri sipil dan 246 pegawai dinas luar negeri yang berbasis di AS kehilangan pekerjaan. Departemen Luar Negeri menyebut langkah ini sebagai upaya merampingkan operasi domestik agar fokus pada prioritas diplomatik.

    “Pengurangan jumlah pegawai telah dirancang dengan cermat untuk memengaruhi fungsi-fungsi non-inti, kantor-kantor yang duplikasi atau redundan, dan kantor-kantor yang mungkin memiliki efisiensi yang cukup besar,” terang departemen tersebut, dikutip dari Reuters.

    Total pengurangan diperkirakan akan menyasar hampir 3.000 orang dari total 18.000 pegawai berbasis di AS, termasuk yang mengundurkan diri sukarela.

    Langkah ini merupakan implementasi awal dari restrukturisasi yang digagas Trump untuk menyelaraskan kebijakan luar negeri dengan agenda “America First”. Namun, banyak pihak menilai langkah ini justru memperlemah posisi diplomatik AS.

    “Presiden Trump dan Menteri Luar Negeri Rubio sekali lagi membuat Amerika semakin tidak aman. Ini adalah salah satu keputusan paling konyol yang mungkin bisa diambil di saat China meningkatkan jejak diplomatiknya di seluruh dunia dan membangun jaringan pangkalan militer dan transportasi di luar negeri, Rusia melanjutkan serangan brutalnya yang telah berlangsung bertahun-tahun terhadap sebuah negara berdaulat, dan Timur Tengah terombang-ambing dari satu krisis ke krisis lainnya,” ujar Senator Demokrat dari Virginia, Tim Kaine, dalam sebuah pernyataan.

    Trump sebelumnya telah memerintahkan Menteri Luar Negeri Marco Rubio untuk merombak kementerian tersebut dan menyesuaikannya dengan arah kebijakan pemerintahannya. Termasuk dengan membubarkan USAID dan meleburkan lembaga itu ke dalam struktur Kemlu.

    Meski reorganisasi dijadwalkan rampung pada 1 Juli 2025, prosesnya tertunda karena litigasi. Namun, setelah Mahkamah Agung memberi lampu hijau pekan ini, PHK massal pun berjalan. Sejak itu, Gedung Putih dan Kantor Manajemen Personalia bergerak cepat memastikan semua proses sesuai hukum.

    (fdl/fdl)

  • Tangis Korban PHK Massal Lebih dari Seribu Pegawai di AS

    Tangis Korban PHK Massal Lebih dari Seribu Pegawai di AS

    Jakarta
    Lebih dari 1.300 pegawai Departemen Luar Negeri (Deplu) Amerika Serikat (AS) dipecat. Haru dan isak tangis mengiringi pegawai yang meninggalkan kantor Deplu, di Washington.

    Dilansir kantor berita AFP, Sabtu (12/7/2025), para diplomat dan staf lainnya bertepuk tangan untuk rekan-rekan mereka yang akan pergi dalam suasana emosional di kantor pusat departemen di Washington, yang menjalankan kebijakan luar negeri AS dan jaringan kedutaan global.

    Beberapa terlihat menangis saat mereka keluar sambil membawa kotak-kotak berisi barang-barang mereka.

    Seorang pejabat Departemen Luar Negeri AS mengatakan 1.107 anggota pegawai negeri sipil dan 246 pegawai diplomatik Dinas Luar Negeri diberhentikan.

    Menurut media The Washington Post, para pegawai Departemen Luar Negeri diberitahu tentang pemecatan mereka melalui email.

    Pada Jumat (11/7) Presiden AS Donald Trump telah memerintahkan perampingan di tubuh Deplu. PHK di departemen tersebut terjadi tiga hari setelah Mahkamah Agung membuka jalan bagi pemerintahan Trump untuk mulai melaksanakan rencananya untuk merombak seluruh departemen-departemen pemerintah.

    Mahkamah Agung, yang didominasi kaum konservatif, mencabut pemblokiran sementara yang diberlakukan oleh pengadilan yang lebih rendah terhadap rencana Trump untuk memberhentikan puluhan ribu pegawai.

    Sejak menjabat pada bulan Januari, Trump telah bekerja cepat untuk menempatkan para loyalis yang gigih dan memecat sejumlah besar pegawai pemerintah veteran.

    Pengurangan Pegawai Hingga 15 Persen

    Banjir Air Mata di Washington, Ribuan Pegawai Kemlu AS Dipecat Trump (REUTERS/ANNABELLE GORDON)

    Trump, sejak kembali ke Gedung Putih pada akhir Januari lalu, telah menjadikan pengurangan tenaga kerja federal AS sebagai salah satu prioritas utamanya. Dia melakukan pemangkasan drastis terhadap lapangan pekerjaan dan pengeluaran melalui Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE), yang sebelumnya dipimpin oleh mantan penasihat dekatnya, Elon Musk.

    Menteri Luar Negerinya, Marco Rubio, mengatakan departemen kebijakan luar negeri terlalu rumit dan perlu dikurangi sekitar 15 persen.

    Asosiasi Layanan Luar Negeri Amerika (AFSA) — serikat pekerja yang mewakili pegawai Departemen Luar Negeri — mengecam “pukulan telak bagi kepentingan nasional kita.”

    “Di tengah ketidakstabilan global yang hebat — dengan perang yang berkecamuk di Ukraina, konflik antara Israel dan Iran, dan rezim-rezim otoriter yang menguji batas-batas tatanan internasional — Amerika Serikat telah memilih untuk memangkas tenaga kerja diplomatik garda terdepannya,” kata AFSA dalam sebuah pernyataan.

    “Kami menentang keputusan ini dengan sekeras-kerasnya.”

    Menurut laporan resmi, Departemen Luar Negeri AS mempekerjakan lebih dari 80.000 orang di seluruh dunia tahun lalu, dengan sekitar 17.700 di antaranya bekerja di dalam negeri.

    Halaman 2 dari 2

    (aik/aik)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Kelakuan Trump Buat Negosiasi Tarif Sulit Dilakukan

    Kelakuan Trump Buat Negosiasi Tarif Sulit Dilakukan

    New York, Beritasatu.com – Penerapan tarif Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah memicu ketidakpastian pada perekonomian global. Trump telah mengubah tenggat waktu secara tiba-tiba. Ia telah mengacaukan negosiasi saat-saat terakhir, serta sering kali memunculkan isu-isu yang tidak terduga.

    Bahkan, Trump kerap mengaitkan tarifnya dengan keluhan yang tidak ada hubungannya dengan perdagangan, seperti perlakuan Brasil terhadap mantan presidennya, Jair Bolsonaro, atau aliran fentanyl dari Kanada.

    “Perundingan dengan Amerika Serikat seperti melewati labirin dan tiba kembali ke titik awal,” kata Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto ketika bertemu dengan para pejabat AS di Washington, seperti dilansir dari NY Times, Sabtu (12/7/2025).

    Ketidakpastian tersebut membuat perusahaan dan negara membuat rencana baru, karena aturan perdagangan global telah berubah menjadi kekacauan. “Kita masih jauh dari mencapai kesepakatan yang nyata,” kata kepala makroekonomi bank ING Carsten Brzeski.

    Harapan Gedung Putih akan mencapai 90 kesepakatan dalam 90 hari pun tidak mungkin lagi terjadi. Sebaliknya, Washington telah menandatangani perjanjian dasar dengan mitra dagang besar, termasuk China, sambil mengirimkan surat ke sebagian besar negara lain untuk mengumumkan tarif tinggi yang akan dimulai pada 1 Agustus.

    Para pembuat kebijakan di Indonesia, Jepang, dan negara-negara lain baru mengetahui tentang surat-surat yang menetapkan tarif tersebut ketika Trump mengunggahnya di media sosial. Mitra dagang yang telah menerima surat-surat tersebut kini mendesak penurunan tarif yang berkisar antara 20%-50%.

    Perkembangan ini menggarisbawahi bahwa negosiasi berada dalam kondisi yang genting. Kesepakatan perdagangan tampaknya bergantung pada satu orang, Trump, dan bahkan perjanjian yang disusun dengan cermat pun dapat rusak karena kemauannya.

    “Orang-orang menganggapnya sebagai upaya pembatasan yang terus-menerus merusak,” kata peneliti senior German Marshall Fund, Andrew Small.

  • Manusia Rp 2.318 Triliun Ketemu Trump Sebelum ke China, Apple KO

    Manusia Rp 2.318 Triliun Ketemu Trump Sebelum ke China, Apple KO

    Jakarta, CNBC Indonesia – CEO Nvidia Jensen Huang bertemu Presiden Amerika Serikat Donald Trump sehari sebelum berangkat ke China.

    Pertemuan antara Huang dan Trump di Gedung Putih dilaporkan oleh CNBC International. Topik pembicaraan antara keduanya tidak diketahui. Namun, isu utama yang jadi kendala Nvidia terkait kebijakan pemerintah AS adalah pembatasan ekspor chip AI yang telah ditetapkan sejak April.

    Saham Nvidia diperdagangkan di harga US$ 164,1 pada akhir perdagangan hari pertemuan Trump dan Huang, Kamis (10/7/2025). Harga tersebut mengangkat kapitalisasi pasar Nvidia melampaui US$ 4 triliun (Rp 64.898 triliun) dan menempatkan perusahaan perancang chip tersebut sebagai perusahaan paling mahal di dunia. Kekayaan Huang pada hari yang sama, naik US$ 1,1 miliar (Rp 17,84 triliun) menjadi US$ 142,9 miliar (Rp 2.318 triliun).

    Pada Kamis pagi, Trump memuji kinerja harga saham Nvidia di media sosial Truth Social.

    “Nvidia naik 47 persen sejak tarif Trump. AS meraup ratusan miliar dolar dari tarif. Negara ini sudah kembali!,” kata Trump.

    Aturan yang ditetapkan Trump pada April menyatakan Nvidia harus mengantongi izin ekspor untuk mengekspor chip H20. Prosesor tersebut padahal didesain khusus Nvidia untuk pasar China.

    Perubahan regulasi ini, menurut Huang, memblokir akses Nvidia ke pasar China. Order pemesanan chip senilai US$ 8 miliar harus dibatalkan.

    “Pasar China yang nilainya US$ 50 miliar kini tertutup untuk industri AS,” kata Huang pada Mei.

    Pemerintah Trump juga membatalkan aturan era Presiden Joe Biden tentang persyaratan ekspor chip AI, yang dikenal sebagai “AI diffusion rule.” Trump berjanji akan merilis aturan baru yang lebih sederhana untuk menentukan negara yang boleh membeli chip dari Nvidia.

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Sempat Ditahan, Pemimpin Aksi Pro-Palestina Gugat Trump Rp 324 M

    Sempat Ditahan, Pemimpin Aksi Pro-Palestina Gugat Trump Rp 324 M

    Washington DC

    Mahmoud Khalil, salah satu pemimpin aksi pro-Palestina di kampus Amerika Serikat (AS), mengajukan gugatan hukum terhadap pemerintahan Presiden Donald Trump. Khalil menuntut ganti rugi sebesar US$ 20 juta, setara Rp 324,2 miliar, atas penahanan dirinya oleh agen imigrasi AS.

    Khalil yang lulusan Universitas Columbia ini, seperti dilansir AFP, Jumat (11/7/2025), merupakan seorang penduduk tetap sah di AS yang telah menikah dengan seorang warga negara AS dan memiliki seorang anak laki-laki kelahiran AS. Dia ditahan setelah penangkapannya oleh otoritas imigrasi AS pada Maret lalu.

    Pria berusia 30 tahun ini dibebaskan dari pusat penahanan imigrasi federal di Louisiana bulan lalu, beberapa jam setelah seorang hakim As memerintahkan pembebasannya dengan jaminan.

    “Pemerintah melaksanakan rencana ilegalnya untuk menangkap, menahan, dan mendeportasi Tuan Khalil dengan cara yang dirancang untuk meneror dia dan keluarganya,” sebut dokumen gugatan Khalil, seperti dikutip Pusat Hak Konstitusional yang mendukungnya.

    Disebutkan dalam gugatan hukum itu bahwa Khalil menderita “tekanan emosional yang parah, kesulitan ekonomi, dan kerusakan reputasinya”.

    Khalil menjadi tokoh penting dalam aksi protes mahasiswa di kampus-kampus AS yang menentang perang Israel, sekutu Washington, di Jalur Gaza. Pemerintahan Trump menyebut sosok Khalil sebagai ancaman keamanan nasional.

    Khalil menyebut gugatan hukum yang diajukannya sebagai “langkah pertama menuju akuntabilitas”

    “Tidak ada yang dapat mengembalikan 104 hari yang telah dicuri dari saya. Trauma, terpisah dari istri saya, kelahiran anak pertama saya yang terpaksa saya lewatkan,” ucapnya dalam sebuah pernyataan.

    Tonton juga Video Gedung Putih Upload Gambar Trump Jadi Superman: Simbol Harapan

    Saksikan juga edisi perdana Shout Out, Rae Lil Black Jawab Tudingan Masuk Islam untuk Cari Sensasi

    “Harus ada akuntabilitas atas pembalasan politik dan penyalahgunaan kekuasaan,” tegas Khalil.

    Khalil sebelumnya menceritakan pengalamannya yang “mengerikan” selama dalam tahanan, di mana dia “berbagi asrama dengan lebih dari 70 pria, sama sekali tidak ada privasi, lampu menyala sepanjang waktu”.

    Sementara itu, Asisten Menteri Keamanan Dalam Negeri AS, Tricia McLaughlin, menegaskan penangkapan dan penahanan Khalil telah dilakukan sesuai kewenangan hukum dan konstitusional.

    “Pemerintahan Trump bertindak sesuai kewenangan hukum dan konstitusional untuk menahan Khalil, sebagaimana yang dilakukan terhadap setiap warga negara asing yang menganjurkan kekerasan, mengagungkan dan mendukung teroris, melecehkan orang Yahudi, dan merusak properti,” ujarnya.

    Pemerintahan Trump telah membenarkan desakan deportasi Khalil dengan mengatakan bahwa keberadaannya yang berkelanjutan di AS dapat membawa “konsekuensi kebijakan luar negeri yang berpotensi serius dan merugikan”.

    Tonton juga Video Gedung Putih Upload Gambar Trump Jadi Superman: Simbol Harapan

    Saksikan juga edisi perdana Shout Out, Rae Lil Black Jawab Tudingan Masuk Islam untuk Cari Sensasi

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Rusia Serang Ukraina Saat Zelensky Bertemu Senator AS

    Rusia Serang Ukraina Saat Zelensky Bertemu Senator AS

    Jakarta

    Angkatan Udara Ukraina melaporkan adanya serangan drone dan rudal balistik yang lebih banyak dari Rusia sepanjang malam.

    Pada Rabu (09/07), Rusia melancarkan serangan drone terbesar sejak invasi penuh dimulai pada 2022.

    Dalam beberapa unggahan di Telegram, Angkatan Udara Ukraina mencatat rudal ditembakkan ke wilayah timur Kharkiv, Zaporizhzhia, dan Donetsk. Serangan drone juga terjadi di Donetsk, wilayah Lyubotyn di Kharkiv, serta di Mykolaiv dan Sumy.

    Mereka juga mendeteksi adanya ‘ancaman senjata balistik dari arah timur laut’. Belum ada laporan apakah serangan tersebut berhasil mengenai target atau menimbulkan korban.

    Zelenskyy bahas pertahanan udara dan sanksi dengan Senator AS

    Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy sedang berada di Roma pada Kamis (10/07) untuk menghadiri konferensi internasional tentang pemulihan Ukraina, sambil terus berupaya memperkuat dukungan internasional untuk Kyiv dan memperketat sanksi terhadap Rusia.

    Dalam konferensi tersebut, para peserta berjanji akan memberikan lebih dari €10 miliar (sekitar Rp189,49 triliun) untuk membantu pemulihan ekonomi Ukraina, sebagaimana disampaikan oleh Perdana Menteri Italia, Giorgia Meloni.

    Selain itu, Zelenskyy juga bertemu dua senator AS pada Kamis (10/07) malam untuk membahas peningkatan sistem pertahanan udara negaranya dan penguatan sanksi terhadap Rusia, yakni Senator Republik Lindsey Graham (South Carolina) dan Senator Demokrat Richard Blumenthal (Connecticut).

    RUU tersebut menargetkan negara seperti Cina dan India, yang menyumbang sekitar 70% ekspor energi Rusia yang membantu membiayai perang di Ukraina.

    “Tanpa diragukan, ini adalah tuas yang bisa mendekatkan perdamaian dan membuat diplomasi lebih bermakna,” kata Zelenskyy.

    “Prioritas kami sekarang adalah memperkuat pertahanan udara. Rusia ingin melakukan serangan dengan 1.000 drone dalam satu kali serangan,” tambahnya.

    Zelenskyy mengatakan penting untuk meningkatkan pertahanan, khususnya investasi dalam drone pencegat. Mereka juga membahas kelanjutan pasokan dari AS dan produksi senjata bersama.

    Terkait hal ini, pada Kamis (10/07), Zelenskyy mengungkap Ukraina telah mencapai kesepakatan dengan Jerman agar Berlin membeli dua sistem pertahanan rudal Patriot buatan AS.

    Sementara, Gedung Putih sendiri pada 1 Juli menyatakan telah menghentikan pengiriman sejumlah sistem pertahanan udara dan senjata presisi ke Ukraina. Meski begitu, tampaknya keputusan tersebut dibatalkan seiring dengan meningkatnya serangan udara Rusia terhadap Ukraina pekan ini.

    Di waktu yang bersamaan, langkah diplomatik ini dilakukan di tengah intensifikasi serangan udara Rusia terhadap Ukraina pekan ini. Otoritas Ukraina melaporkan lebih banyak serangan drone dan rudal terjadi sepanjang Jumat (04/07) malam.

    Trump menjanjikan “pernyataan besar” soal Rusia Senin depan

    Dalam wawancara dengan NBC News pada Kamis (10/07), Presiden AS Donald Trump mengatakan ia akan memberikan “pernyataan besar” tentang Rusia pada hari Senin, tanpa menjelaskan detail lebih lanjut.

    “Saya pikir saya akan memberikan pernyataan besar soal Rusia pada hari Senin,” katanya.

    Trump menyampaikan kekecewaannya terhadap Vladimir Putin setelah mereka berbicara via telepon pekan ini.

    Pasalnya, Rusia meningkatkan serangan drone dan misilnya ke Ukraina pekan ini, dengan sedikitnya dua orang tewas dan lebih dari 25 orang terluka di Kyiv pada Kamis (10/07).

    AS juga dikabarkan mengirim senjata ke NATO, dengan Trump mengatakan bahwa Aliansi Atlantik itu akan “100%” membayar senjata tersebut.

    Presiden AS juga menyinggung RUU bipartisan yang digagas Lindsey Graham dan Richard Blumenthal yang akan memperketat sanksi terhadap Rusia.

    “Mereka akan melewati RUU sanksi besar dan tajam, tetapi hal ini kembali lagi pada keputusan presiden akan diterapkan atau tidak,” ujarnya.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Adelia Dinda Sani

    Editor: Rahka Susanto

    Lihat juga Video Kepanikan Warga Ukraina Saat Berlindung dari Rudal Rusia

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • PHK Massal Deplu AS Segera Dimulai!

    PHK Massal Deplu AS Segera Dimulai!

    Washington DC

    Departemen Luar Negeri (Deplu) Amerika Serikat (AS) mengatakan pihaknya akan “segera” menerapkan rencana pengurangan tenaga kerjanya, setelah Mahkamah Agung memberikan lampu hijau untuk PHK massal yang diajukan oleh Presiden Donald Trump.

    “Pada Mei, menteri telah meninjau dan menyetujui rencana matang yang diajukan oleh biro-biro, termasuk pengurangan tenaga kerja domestik yang ditargetkan,” kata Wakil Menteri Luar AS untuk Manajemen dan Sumber Daya, Michael Rigas, dalam pernyataannya seperti dilansir AFP, Jumat (11/7/2025).

    “Dalam waktu dekat, departemen akan berkomunikasi dengan individu-individu yang terdampak oleh pengurangan tenaga kerja ini,” ujar Rigas.

    Seorang pejabat Departemen Luar Negeri AS, yang enggan disebut namanya, mengatakan kepada wartawan bahwa pemberitahuan melalui email akan dikirimkan “dalam satu hari”.

    Pengumuman Departemen Luar Negeri AS ini disampaikan dua hari setelah Mahkamah Agung mencabut pemblokiran yang diberlakukan oleh pengadilan yang lebih rendah terhadap rencana Trump untuk potensi pemberhentian puluhan ribu pegawai pemerintah.

    Rigas tidak menyebutkan secara detail soal jumlah pegawai yang akan diberhentikan. Namun ketika ditanya bagaimana perbandingannya dengan angka 1.800 pegawai yang tercantum dalam pemberitahuan kepada Kongres AS awal tahun ini, dia mengatakan: “Saya rasa angkanya cukup mendekati.”

    Disebutkan juga bahwa hanya para personel di wilayah AS yang akan terdampak dan saat ini tidak ada rencana untuk memangkas jumlah personel di luar negeri.

    Departemen Luar Negeri AS, berdasarkan lembar fakta, mempekerjakan lebih dari 80.000 pegawai di seluruh dunia tahun lalu, dengan sekitar 17.700 pegawai di antaranya bekerja di dalam negeri

    Pada akhir April lalu, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengumumkan restrukturisasi besar-besaran dalam departemennya, dengan membagikan sebuah artikel di media sosial X yang membahas soal rencana pemangkasan hingga 15 persen staf.

    Trump, sejak kembali ke Gedung Putih pada akhir Januari lalu, telah menjadikan pengurangan tenaga kerja federal AS sebagai salah satu prioritas utamanya. Dia melakukan pemangkasan drastis terhadap lapangan pekerjaan dan pengeluaran melalui Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE), yang sebelumnya dipimpin oleh mantan penasihat dekatnya, Elon Musk.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Trump Getok Tarif 35% untuk Kanada Mulai 1 Agustus 2025

    Trump Getok Tarif 35% untuk Kanada Mulai 1 Agustus 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan pengenaan tarif impor sebesar 35% terhadap sejumlah barang asal Kanada yang masuk ke AS. Tarif tersebut akan mulai berlaku pada 1 Agustus.

    Ancaman Trump untuk menaikkan tarif tinggi bagi Kanada disebut akan menjadi pukulan bagi Perdana Menteri Kanada Mark Carney yang sedang berusaha menghindari beban tarif tinggi pada ekspor negaranya ke AS.

    Tarif baru ini lebih tinggi dari besaran tarif sebelumnya yakni 25% yang dikenakan atas barang-barang Kanada yang tidak termasuk dalam perjanjian perdagangan antara AS, Kanada, dan Meksiko (USMCA). 

    “Fentanyl bukanlah satu-satunya tantangan yang kita miliki dengan Kanada, yang memiliki banyak tarif, nontarif, kebijakan dan hambatan perdagangan, yang menyebabkan defisit perdagangan yang tidak berkelanjutan terhadap Amerika Serikat,” kata Trump dalam sebuah surat kepada Carney yang diunggah pada Kamis, seperti dikutip dari Reuters, Jumat (11/7/2025).

    Hubungan dagang antara AS dan Kanada sebelumnya juga sempat memanas. Bulan lalu, Trump sempat menghentikan negosiasi setelah Kanada mengusulkan pajak layanan digital, yang akhirnya dibatalkan oleh pemerintah Kanada.

    Meski sebagian besar ekspor Kanada dilindungi oleh perjanjian USMCA, Trump telah memberlakukan tarif 25% atas banyak barang dengan alasan ancaman fentanyl. Padahal, data pemerintah AS menunjukkan bahwa peredaran narkotika adiktif tersebut dari Kanada ke AS sangat kecil. Logam seperti baja dan aluminium bahkan telah dikenakan tarif sebesar 50%.

    Trump mengatakan dirinya bersedia mempertimbangkan penyesuaian terhadap kebijakan ini jika Kanada bekerja sama untuk menghentikan aliran fentanyl. Namun, dia juga mengkritik kebijakan tarif Kanada terhadap produk susu asal AS.

    Kendati demikian, Trump juga mempertahankan tarif lebih rendah sebesar 10% untuk impor energi serta tarif yang lebih tinggi terhadap komoditas penting seperti logam. Namun, situasinya masih berkembang dan landasan hukum resmi belum dirumuskan. 

    Adapun, kenaikan tarif impor tersebut akan menjadi perubahan yang lebih moderat dibandingkan dengan penerapan tarif 35% secara menyeluruh. Sebab, Trump masih mempertahankan pengecualian bagi sektor-sektor yang sangat terintegrasi seperti industri otomotif.

    Meski demikian, isi surat tersebut menunjukkan bahwa Trump tetap bersikeras untuk meningkatkan tensi perang dagang dengan negara tetangga di utara AS tersebut.

    Pengumuman rencana kenaikan tarif untuk Kanada juga disampaikan bersamaan dengan wawancara Trump di NBC News pada Kamis. Presiden AS itu juga mempertimbangkan tarif menyeluruh sebesar 15% hingga 20% bagi sebagian besar mitra dagang. Saat ini, tarif menyeluruh yang berlaku adalah sebesar 10%.

    Langkah ini mempertegas bahwa Trump tidak mundur dari kebijakan ekonomi andalannya. Dia juga menyebut kepada NBC bahwa pasar saham AS baru-baru ini menguat meskipun rencana kenaikan tarif terhadap mitra dagang besar akan berlaku dalam beberapa minggu ke depan.

    Sebagai informasi, sepanjang pekan ini, Trump telah mengirimkan surat kepada mitra dagang untuk memberi tahu mengenai tarif baru yang akan berlaku mulai 1 Agustus jika negosiasi tidak membuahkan hasil. Surat serupa untuk anggota Uni Eropa juga akan segera dikirim.

    Pengumuman tarif terhadap Kanada disampaikan setelah pemerintah Ottawa mengkritik keras rencana AS untuk mengenakan tarif impor 50% terhadap tembaga.

    “Kami sedang menunggu detail keputusan ini dari Gedung Putih dan dari presiden, tapi kami akan melawannya, titik,” ujar Menteri Industri Kanada Melanie Joly pada Kamis pagi.

  • Wamendag kembali tekankan perluasan pasar selama negosiasi tarif AS

    Wamendag kembali tekankan perluasan pasar selama negosiasi tarif AS

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Wamendag kembali tekankan perluasan pasar selama negosiasi tarif AS
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 10 Juli 2025 – 20:23 WIB

    Elshinta.com – Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti Widya Astuti kembali menekankan bahwa pemerintah saat ini terus memperluas akses pasar ekspor produk domestik ke negara lain selama proses negosiasi tarif resiprokal yang diterapkan oleh Amerika Serikat (AS).

    Dirinya di Jakarta, Kamis menyampaikan upaya yang dilakukan pihaknya untuk memperluas akses pasar ekspor yakni dengan memperkuat dan mengakselerasi negosiasi perdagangan dengan negara lain, salah satunya Tunisia yang dalam waktu dekat perjanjian kerja sama perdagangan akan segera diratifikasi.

    “Tahun ini, Insya Allah ratifikasi,” katanya.

    Wamen Roro menyampaikan, selain Tunisia, pemerintah juga tengah melakukan negosiasi dagang dengan Dewan Kerja Sama Teluk (GCC), Srilanka, ASEAN-Canada Free Trade Agreement (FTA), Turki, serta pasar bersama Negara Selatan/Mercosur.

    Disampaikannya saat ini, Indonesia memiliki 19 perjanjian kerja sama pasar bebas atau perjanjian partner ekonomi komprehensif (CEPA) yang sudah mencakup negara ASEAN, China, Jepang, Korea, Australia, Selandia Baru, Hong Kong, Pakistan, dan Chili.

    Sebelumnya, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan pemerintah telah menyelesaikan berbagai perundingan perdagangan strategis untuk memperluas akses ekspor ke kawasan nontradisional.

    Beberapa di antaranya yakni perjanjian dagang Indonesia-United Arab Emirates Comprehensive Economic Partnership Agreement (IUAE-CEPA), Indonesia-Eurasian Economic Union Free Trade Area (I-EAEU FTA), serta perjanjian dagang dengan Tunisia.

    “Perundingan IUAE-CEPA dan I-EAEU FTA sudah selesai. Tunisia juga sudah selesai bulan ini. Itu semua pasar-pasar besar yang bisa kita masuki,” ujarnya.

    Langkah tersebut, menurut Budi, merupakan bentuk antisipasi terhadap potensi gangguan pasokan atau permintaan dari pasar yang terdampak konflik.

    Presiden Amerika Serikat Donald Trump memutuskan tetap mengenakan tarif impor 32 persen kepada Indonesia, tidak berubah dari nilai “tarif resiprokal” yang diumumkan sebelumnya pada April lalu, meski proses negosiasi dengan pihak Indonesia terus berlangsung intensif.

    “Mulai 1 Agustus 2025, kami akan mengenakan Tarif kepada Indonesia hanya sebesar 32 persen untuk semua produk Indonesia yang dikirimkan ke Amerika Serikat, terpisah dari Tarif Sektoral lain,” kata Trump dalam surat berkop Gedung Putih tertanggal 7 Juli yang ditujukan kepada Presiden RI Prabowo Subianto.

    Sumber : Antara

  • Kapal Dagangnya Diserang, AS Ngamuk Kirim 300 Tentara Serbu Aceh

    Kapal Dagangnya Diserang, AS Ngamuk Kirim 300 Tentara Serbu Aceh

    Pagi itu, langit kota Salem, Massachusetts, masih dibalut kabut musim dingin. Namun, Charles Mosem Endicott, kapten berusia 38 tahun, sudah berdiri di atas geladak kapal Friendship. 

    Dia sedang bersiap menjalankan misi penting. Bukan menuju pelabuhan Eropa, melainkan ke tempat yang sangat jauh, yakni Aceh. Dia akan mengarungi setengah dunia demi satu komoditas yang membuat Eropa tergila-gila selama berabad-abad, yakni lada.

    Aceh telah dikenal sebagai salah satu pusat perdagangan rempah-rempah dunia. Wilayah di ujung Sumatra itu kerap ramai disinggahi para pelaut dari berbagai penjuru. Mulai dari Inggris, Belanda, Prancis, Denmark, hingga Spanyol.

    Namun, bagi Endicott, pelayaran pada awal 1831 ini bukan sekadar urusan jual beli. Ada tantangan besar yang harus dihadapi.

    Aceh bukan bagian dari koloni Hindia Belanda. Dia adalah kerajaan independen. Bahkan, seturut penelusuran Lee Kam Hing dalam The Sultanate of Aceh (1995), Aceh punya hubungan resmi dengan Kesultanan Ottoman di Turki dan Kerajaan Inggris. 

    Dengan status itu, Aceh harusnya tidak bisa diperlakukan sembarangan oleh bangsa asing, termasuk oleh pedagang AS seperti Endicott. Belum lagi, perairan Aceh juga dikenal rawan pembajakan. Bajak laut lokal sering mengincar kapal asing pembawa muatan mahal.

    Namun, semua kekhawatiran itu tak menyurutkan langkah Endicott. Dia tetap melanjutkan pelayaran lintas samudra. Singkat cerita, setelah berminggu-minggu, pada 7 Februari 1831, Friendship akhirnya tiba di Kuala Batu, salah satu pelabuhan penting di Aceh. 

    Hari itu, Endicott bersama sekelompok kecil awak turun ke darat untuk merundingkan pembelian besar-besaran lada dengan para pedagang setempat. Namun, saat negosiasi berlangsung, malapetaka datang tiba-tiba. 

    Sekelompok pria bersenjata dari darat dan perahu kecil mendekati Friendship. Mereka naik ke atas kapal dan menyerang para kru yang tersisa di atas secara brutal. 

    “Dalam serangan itu, perwira pertama dan dua awak kapal tewas. Sementara lainnya ditawan. Kapal pun direbut,” ungkap Farish A. Noor dalam riset “The Battle of Quallah Battoo in 1832” (2014)

    Begitu mengetahui kapalnya diserang, Endicott segera meminta bantuan dari kapal dagang asing yang berlayar di sekitar wilayah tersebut. Bersama mereka, Friendship berhasil direbut kembali. Hanya saja, dalam kondisi rusak dan barang-barang berharga senilai US$ 50.000 raib. 

    Presiden AS Ngamuk

    Dalam bayangan banyak orang AS, pelayaran Friendship ke Aceh akan menjadi kisah dagang yang sukses. Namun, harapan itu sirna.

    Pada 20 Juli 1831, Friendship akhirnya tiba kembali di Salem. Bukan dalam kondisi penuh rempah, melainkan rusak parah. Kapten Endicott segera turun dari kapal dan melaporkan kejadian penyerangan di Aceh. Dalam sekejap, kota Salem geger.

    Tak lama kemudian, laporan resmi sampai ke meja kerja Presiden Andrew Jackson (1767-1845) di Gedung Putih. Begitu membaca laporan penyerangan disertai pembunuhan warga AS, Jackson langsung naik pitam. 

    Angkatan Laut AS dalam situs resminya mengungkap, penyerangan di Kuala Batu menewaskan 17 orang dan melukai 4 lainnya. Fakta ini membuat Jackson, yang juga menjabat sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata, tak bisa tinggal diam.

    Menurut Claude Berube dalam On Wide Seas (2021), Presiden AS ke-7 itu segera memerintahkan serangan balik dengan mengirim kapal perang USS Potomac berserta 300 tentara bersenjata lengkap ke Aceh.

    “Kapal-kapal perang lainnya segera dikirim ke sana untuk memberikan hukuman yang lebih berat,” tegas Jackson.

    Dengan keputusan ini, AS untuk pertama kalinya melakukan serangan ke Asia. Serangan ini juga menjadi satu-satunya aksi militer langsung AS ke wilayah yang kini bernama Indonesia, sejak AS merdeka pada 4 Juli 1776, tepat hari ini 249 tahun lalu. 

    Setahun kemudian, USS Potomac benar-benar melancarkan serangan ke Kuala Batu. Tanpa peringatan atau negosiasi, meriam dilontarkan, pelabuhan dibumihanguskan, dan pasukan marinir AS turun ke darat untuk menghabisi perlawanan. Hasilnya, 450 orang Aceh dilaporkan tewas. Di sisi lain, AS hanya kehilangan dua prajurit.

    Baru ratusan tahun kemudian terungkap, penduduk lokal ternyata tak sepenuhnya bersalah. Serangan terhadap Friendship dipicu rasa frustrasi atas praktik dagang culas para pedagang AS sebelumnya.

    Dalam Death on an Empire (2011), sejarawan Robert Booth mencatat bahwa pedagang AS kerap mengurangi takaran saat berdagang, sehingga merugikan pihak Aceh. Ketika Friendship datang, warga yang sudah lama curiga pun meluapkan kemarahan.