Tempat Fasum: Gedung Putih

  • Dapat Tarif 0%, Ini Daftar Barang AS yang Banyak Diimpor RI

    Dapat Tarif 0%, Ini Daftar Barang AS yang Banyak Diimpor RI

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden AS Donald Trump mengumumkan bahwa barang-barang asal Negeri Paman Sam tidak akan dikenai tarif impor ke Indonesia. Selama ini, sejumlah barang impor asal AS memang mendominasi pasar Indonesia.

    Adapun Trump mengumumkan bahwa AS dan Indonesia sudah mencapai kesepakatan dagang pada Selasa (15/7/2025) waktu setempat. AS menurunkan tarif impor barang asal Indonesia dari 32% ke 19%; sementara barang ekspor AS ke Indonesia tidak dikenai tarif atau 0%.

    Berdasarkan data Harvard Growth Lab, Indonesia kerap mengimpor barang-barang agrikultur dari AS. Data terbaru pada 2023 misalnya, Indonesia mengimpor barang agrikultur AS sebesar US$3,16 miliar atau sekitar Rp51,19 triliun (asumsi kurs Rp16.200 per dolar AS).

    US$3,16 miliar setara 32,28% dari total nilai impor Indonesia atas semua barang AS sebesar US$9,8 miliar. Dominasi impor agrikultur itu diikuti oleh barang-barang mineral (16,38%), kimia (16,17%), dan permesinan (13,46%).

    1752640735_64c7c59a-8252-442c-94f4-870b6afbb87e.Sumber: Growth Lab, Harvard University

    Untuk kelompok agrikultur, jenis barang yang paling banyak diimpor Indonesia dari AS adalah kacang kedelai (US$1,1 miliar pada 2023). Dari total impor kacang kedelai Indonesia senilai US$1,4 miliar pada 2023, kacang kedelai dari AS mendominasi hingga 86,76%—menandakan ketergantungan Indonesia atas kacang kedelai asal AS.

    Di sisi lain, Indonesia bukan tujuan utama ekspor kacang kedelai asal AS. Dari total nilai ekspor kacang kedelai sebesar US$27 miliar pada 2023, AS lebih banyak berdagang dengan China (53,67%), Meksiko (10,14%), Jerman (6,44%), dan Jepang (4,96%) daripada Indonesia (4,35%).

    Artinya, jika pada akhirnya tarif ke China, Meksiko, Jerman, dan Jepang lebih tinggi daripada Indonesia maka kemungkinan besar kacang kedelai asal AS akan lebih banyak membanjiri pasar Indonesia.

    Untuk kelompok mineral, jenis barang yang paling banyak diimpor Indonesia dari AS adalah gas minyak bumi (US$942 juta pada 2023). Dari total impor gas minyak bumi oleh Indonesia senilai US$2,4 miliar pada 2023, gas minyak bumi asal AS mendominasi hingga 39,34%, diikuti asal Qatar (18,84%) dan Uni Emirat Arab (18,08%).

    Untuk kelompok kimia, jenis barang yang paling banyak diimpor Indonesia dari AS adalah hidrokarbon asiklik (US$473 juta pada 2023). Dari total impor hidrokarbon asiklik oleh Indonesia senilai US$1,1 miliar pada 2023, hidrokarbon asiklik asal AS mendominasi hingga 44,47%, diikuti asal Malaysia (20,89%) dan Singapura (14,19%).

    Sementara untuk kelompok permesinan, jenis barang yang paling banyak diimpor Indonesia dari AS adalah turbin gas (US$124 juta pada 2023). Dari total impor turbin gas oleh Indonesia senilai US$706 juta pada 2023, turbin gas asal AS tidak terlalu mendominasi yaitu hanya sebesar 17,54%, lebih sedikit dari Singapura (22,77%) dan Italia (18,92%).

    Adapun diberitakan sebelumnya, Trump mengungkapkan bahwa Indonesia telah setuju untuk membeli energi AS senilai US$15 miliar, produk pertanian senilai UD$4,5 miliar, dan 50 pesawat jet Boeing sebagai bagian dari kesepakatan dagang antar kedua negara.

    “Banyak di antaranya adalah [pesawat Boeing] 777,” ujarnya Trump kepada wartawan di Gedung Putih seperti dikutip dari Bloomberg, Rabu (16/7/2025).

    Trump mengatakan bahwa dia telah berunding langsung dengan Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan kesepakatan tersebut.

  • Pangkas Tarif, Trump Bilang Indonesia Akan Beli 50 Pesawat Boeing

    Pangkas Tarif, Trump Bilang Indonesia Akan Beli 50 Pesawat Boeing

    Jakarta

    Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan pemerintahannya telah mencapai kesepakatan perdagangan dengan Indonesia yang menghasilkan komitmen pembelian yang signifikan dari negara Asia Tenggara tersebut. Ini tercapai setelah negosiasi untuk menghindari tarif impor yang lebih tinggi.

    Barang-barang Indonesia yang masuk ke Amerika Serikat akan dikenakan tarif sebesar 19%, tulis Trump dalam sebuah unggahan di platform Truth Social miliknya. Tarif ini jauh di bawah ancaman level 32% yang sebelumnya dilontarkan Trump.

    “Sebagai bagian dari Perjanjian tersebut, Indonesia telah berkomitmen untuk membeli Energi AS senilai US$15 Miliar, Produk Pertanian Amerika senilai US$4,5 Miliar, dan 50 pesawat Boeing, banyak di antaranya adalah 777,” tulis Trump pada Selasa (15/7) waktu setempat.

    “Mereka akan membayar 19% dan kami tidak akan membayar apa pun … kami akan memiliki akses penuh ke Indonesia, dan kami memiliki beberapa kesepakatan yang akan diumumkan,” kata Trump sebelumnya kepada para wartawan di luar Ruang Oval, Gedung Putih, dilansir dari The Guardian, Rabu (16/7/2025).

    Trump mengatakan bahwa Indonesia “terkenal memiliki tembaga berkualitas tinggi, yang akan kita gunakan”.

    Total perdagangan Indonesia dengan AS – yang mencapai hampir US$40 miliar pada tahun 2024 – tidak termasuk dalam 15 besar, tetapi terus meningkat. Ekspor AS ke Indonesia naik 3,7% tahun lalu, sementara impor dari Indonesia naik 4,8%, sehingga AS mengalami defisit perdagangan barang hampir US$18 miliar.

    Menteri Perdagangan AS, Howard Lutnick, menyampaikan, Indonesia akan membayar tarif untuk produk-produknya yang masuk ke Amerika.

    Akan tetapi untuk barang dari AS yang masuk ke Indonesia tidak dikenai tarif.

    “Tidak ada tarif di sana. Mereka membayar tarif di sini, mengubah asimetri ke arah kita. Mari kita bangkitkan kembali industri, dan itu akan membebaskan petani, peternak, nelayan, dan industri kita,” kata Lutnick, dilansir dari BBC, Rabu (16/7/2025).

    Penjelasan Trump soal besaran tarif impor kepada Indonesia ini disampaikan beberapa jam setelah ia mengumumkan bahwa pemerintah AS dan Indonesia sudah menyepakati ketentuan tarif impor baru.

    Trump mengatakan, kesepakatan dengan Indonesia merupakan capaian yang hebat. Kesepakatan itu, ujarnya, hanya dibuat dengan Indonesia.

    Lihat juga Video ‘Ultimatum Trump ke Putin, Patok Tarif 100% Jika Tak Setop Perang’:

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Trump Getok Tarif 19% buat RI, Ini Bocoran untuk Negara Lain

    Trump Getok Tarif 19% buat RI, Ini Bocoran untuk Negara Lain

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengonfirmasi bahwa pemerintahnya akan segera mengirimkan surat pemberitahuan tarif baru ke sejumlah negara, termasuk negara-negara kecil yang selama ini belum memiliki perjanjian dagang khusus dengan Washington.

    Tarif baru ini diperkirakan akan diberlakukan “sedikit di atas 10%” dan mencakup lebih dari 20 negara mitra dagang.

    “Kami akan segera merilis surat, membahas banyak negara yang jauh lebih kecil. Kami mungkin akan menetapkan satu tarif untuk semuanya… mungkin sedikit di atas 10%,” kata Trump kepada wartawan setelah menghadiri acara di Pittsburgh, Selasa (14/7/2025), seperti dikutip CNBC International.

    Pernyataan ini muncul tak lama setelah AS mengumumkan kesepakatan dagang besar dengan Indonesia yang berhasil menghindari bea masuk tinggi.

    Sebelumnya, Trump mengancam akan mengenakan tarif hingga 32% terhadap produk Indonesia yang masuk ke pasar AS, namun kemudian menerapkan penurunan tarif menjadi 19% usai negosiasi langsung dengan Presiden Indonesia Prabowo Subianto .

    Sebagai bagian dari perjanjian tersebut, Indonesia berkomitmen untuk membeli energi dari AS senilai US$15 miliar, produk pertanian senilai US$4,5 miliar, dan 50 pesawat Boeing jet, yang sebagian besar merupakan tipe 777.

    Langkah ini dinilai sebagai upaya strategis Indonesia untuk mengurangi risiko perdagangan dan menjaga hubungan bilateral dengan Washington. Selain itu, pengurangan tarif menjadi 19%, meskipun masih tergolong tinggi, dipandang lebih ringan dibandingkan skenario sebelumnya.

    Namun Trump juga memperingatkan bahwa negara-negara yang berusaha menghindari tarif AS dengan mengangkut ulang barang melalui negara ketiga tetap akan dikenakan tarif penuh. Hal ini menjadi sinyal bahwa Gedung Putih tengah memperketat celah-celah dalam rantai pasok global, terutama untuk produk yang dinilai merugikan industri domestik AS.

    Hingga kini, belum ada rincian kapan tarif baru terhadap negara-negara yang tidak masuk dalam kesepakatan tersebut akan mulai berlaku. Namun, dengan dinamika dagang yang terus bergerak cepat, negara-negara mitra di Asia dan Afrika pun kini diperkirakan akan mempercepat negosiasi untuk menghindari tekanan serupa.

    (tfa/tfa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Kebijakan Baru Trump Bisa Deportasi Kilat dalam 6 Jam

    Kebijakan Baru Trump Bisa Deportasi Kilat dalam 6 Jam

    Washington DC
    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump membuat kebijakan baru. Aturan terbaru yang dibuat Trump itu dapat menyebabkan seseorang dideportasi secara kilat dari AS.

    Kebijakan baru Trump akan memungkinkan para pejabat imigrasi AS untuk mendeportasi para migran ke negara ketiga, selain negara asal mereka, hanya dengan pemberitahuan 6 jam sebelumnya. Dilansir Reuters, Selasa (15/7/2025), aturan ini memberikan gambaran awal soal bagaimana upaya deportasi oleh pemerintahan Trump semakin keras.

    Kebijakan deportasi yang lebih cepat ini tertuang dalam memo tertanggal 9 Juli yang dirilis Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Badan Penindakan Imigrasi dan Bea Cukai AS (ICE) Todd Lyons. Biasanya, ICE harus menunggu setidaknya selama 24 jam untuk mendeportasi seseorang setelah menyampaikan pemberitahuan tentang pemindahan mereka dari wilayah AS ke ‘negara ketiga’.

    Kini, berdasarkan memo tersebut, ICE dapat melakukan deportasi ke ‘negara ketiga’ hanya dengan pemberitahuan 6 jam dalam keadaan mendesak asalkan orang tersebut telah diberi kesempatan untuk berbicara dengan seorang pengacara. Memo itu juga menyatakan para migran dapat dikirimkan ke negara-negara yang telah berjanji untuk tidak menganiaya atau menyiksa mereka ‘tanpa perlu prosedur lebih lanjut’.

    Media terkemuka AS, Washington Post, menjadi yang pertama kali melaporkan memo ICE terbaru itu. Kebijakan terbaru pemerintahan Trump ini menunjukkan AS dapat bergerak lebih cepat untuk mengirimkan para migran ke negara-negara di seluruh dunia.

    Mahkamah Agung AS, pada Juni lalu, telah mencabut perintah pengadilan lebih rendah yang membatasi deportasi semacam itu tanpa pemeriksaan karena khawatir adanya penganiayaan di negara tujuan. Menyusul putusan pengadilan tinggi dan perintah lanjutan dari para hakim AS, pemerintahan Trump telah mengirimkan delapan migran yang berasal dari Kuba, Laos, Meksiko, Myanmar, Sudan, dan Vietnam ke Sudan Selatan.

    Menurut laporan Reuters, pemerintahan Trump telah mendesak para pejabat dari lima negara Afrika, yakni Liberia, Senegal, Guinea-Bissau, Mauritania, dan Gabon untuk menerima orang-orang yang dideportasi dari tempat lain. Pemerintahan Trump berargumen deportasi ke ‘negara ketiga’ membantu dengan cepat untuk memindahkan para migran yang seharusnya tidak berada di wilayah AS, termasuk mereka yang memiliki hukuman pidana.

    Para advokat mengkritik deportasi semacam itu sebagai tindakan berbahaya dan kejam. Pengkritik kebijakan itu menyebut orang-orang dapat dikirimkan ke negara-negara di mana mereka dapat menghadapi kekerasan, tidak memiliki ikatan apa pun, dan tidak dapat berbicara bahasa lokal.

    Kebijakan Imigrasi Lewat UU Big Beautiful

    Donald Trump (Foto: dok. Reuters)

    Selain lewat memo itu, kebijakan terkait imigrasi era Trump juga terdapat dalam UU pajak dan belanja negara yang disebut ‘One Big Beautiful Bill’. UU itu telah diteken oleh Trump pada Jumat (4/7), saat seremoni hari kemerdekaan AS di Gedung Putih.

    “Amerika menang, menang, memang seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya,” kata Trump sebelum menandatangani RUU tersebut dalam seremoni yang digelar di luar ruangan di South Lawn Gedung Putih.

    Penandatanganan ini dilakukan setelah parlemen AS yang didominasi politisi Partai Republik meloloskan RUU yang menuai kritikan dari Partai Demokrat dan miliarder terkemuka AS, Elon Musk. UU tersebut menjadi perwujudan dari banyak janji kampanye Trump, mulai dari perpanjangan pemotongan pajak sejak masa jabatan pertamanya, meningkatkan pengeluaran militer, dan menyediakan dana besar untuk upaya deportasi migran oleh pemerintahan Trump.

    Sekitar USD 350 miliar (setara Rp 5,6 kuadriliun) dialokasikan untuk kebijakan imigrasi, termasuk pembangunan tembok perbatasan lebih lanjut, pembangunan fasilitas untuk menampung setidaknya 100.000 imigran yang ditahan, dan perekrutan setidaknya 100.000 agen baru dari Badan Imigrasi dan Bea Cukai (ICE). Dana itu ditujukan untuk mencapai tujuan Trump mendeportasi 1 juta orang dari AS setiap tahunnya.

    Dewan Imigrasi Amerika (American Immigration Council) menyatakan bahwa RUU tersebut menyediakan USD$45 miliar (sekitar Rp 729 triliun) untuk fasilitas penahanan ICE, naik 265% dari anggaran tahunan penahanan lembaga tersebut sebelumnya.

    Departemen Pertahanan (DoD) juga akan menerima peningkatan dana yang signifikan dalam RUU ini dengan miliaran dolar AS dialokasikan untuk pembangunan kapal baru, amunisi, serta perisai pertahanan misil nasional. Selain itu, DoD akan menerima USD 1 miliar (sekitar Rp 16 triliun) untuk langkah-langkah keamanan perbatasan.

    Halaman 2 dari 2

    (haf/haf)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Trump Mendadak Berubah, AS Akhirnya Boleh Jualan di China

    Trump Mendadak Berubah, AS Akhirnya Boleh Jualan di China

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden AS Donald Trump mendadak berubah. Kebijakan pembatasan ekspor chip kecerdasan buatan (AI) ke China akhirnya dibuka kembali.

    Hal ini menunjukkan hubungan AS dan China yang kian melunak, meski ancaman tarif tinggi tetap menghantui.

    CEO Nvidia Jensen Huang mengatakan pihaknya telah mendapat restu dari pemerintahan Trump untuk kembali menjual chip AI canggih H20 ke China.

    Sebelumnya, Trump memblokir penjualan chip tersebut karena khawatir China akan mengembangkan AI untuk memperkuat militernya.

    “Pemerintah AS telah menjamin lisensi untuk Nvidia. Kami berharap pengiriman [chip ke China] akan segera dilakukan,” tertulis dalam unggahan di blog.

    Hal tersebut kembali digaungkan Huang saat berkunjung ke China. Sebelum menyambangi negara kekuasaan Xi Jinping, Huang lebih dulu sowan ke Trump dan beberapa pejabat AS pada pekan lalu.

    “Hari ini saya mengumumkan bahwa pemerintah AS telah mengizinkan kami mengajukan lisensi untuk mulai mengirim chip H20,” kata Huang kepada awak media di Beijing, dikutip dari CBSNews, Selasa (15/7/2025).

    Huang menambahkan bahwa setengah dari total peneliti AI dunia ada di China. Untuk itu, penting untuk menjalin kolaborasi dengan negara tersebut.

    “China sangat inovatif dan dinamis. Sangat penting bagi perusahaan AS untuk bersaing dan melayani pasar China,” kata Huang.

    Dalam kunjungannya ke China, Huang memiliki agenda padat. Ia menghadiri konferensi Rantai Pasokan Internasional China dan berbicara dengan para pejabat negara tersebut.

    Huang juga dilaporkan bertemu dengan Ren Hongbin, Kepala Dewan China untuk Promosi Perdagangan Internasional, tuan rumah Pameran Rantai Pasokan Internasional China, di mana Nvidia menjadi salah satu peserta pameran.

    Zhang Guobin, pendiri situs web spesialis China eetrend.com, mengatakan kepada kantor berita Prancis AFP bahwa kebijakan baru Trump akan memberikan pertumbuhan pendapatan yang substansial bagi Nvidia.

    “Hal ini akan menutupi kerugian yang disebabkan oleh larangan sebelumnya,” kata Guobin.

    Lebih lanjut, ia mengatakan izin baru daru Trump akan meringankan dampak ketegangan perdagangan pada rantai pasokan semikonduktor global.

    Kendati demikian, ia menekankan bahwa perusahaan China akan tetap fokus mengembangkan chip domestik. Pasalnya, Trump sudah dikenal kerap berubah-ubah dalam menerapkan kebijakan.

    Nvidia telah meraih keuntungan besar dari adopsi AI yang pesat. Raja chip AI tersebut menjadi perusahaan pertama yang nilai pasarnya melampaui US$4 triliun pada pekan lalu. Namun, persaingan dagang antara AS dan China telah membebani industri ini.

    Washington telah memperketat kontrol ekspor teknologi canggih ke China selama bertahun-tahun, dengan dalih bahwa pengetahuan yang seharusnya digunakan untuk keperluan sipil dapat digunakan untuk keperluan militer.

    Kemunculan chatbot AI DeepSeek asal China pada Januari lalu kembali menimbulkan kekhawatiran tentang bagaimana China dapat menggunakan cip canggih tersebut untuk membantu mengembangkan kemampuan AI-nya sendiri.

    Pada Januari 2025 sebelum Trump memulai masa jabatan keduanya, pemerintahan Joe Biden meluncurkan kerangka kerja baru untuk mengekspor chip komputer canggih yang digunakan untuk mengembangkan AI.

    Upaya itu untuk menyeimbangkan masalah keamanan nasional terkait teknologi dengan kepentingan ekonomi produsen dan negara lain.

    Gedung Putih mengumumkan pada April 2025 bahwa mereka akan membatasi penjualan chip H20 Nvidia dan chip MI308 AMD dari AS ke China.

    Nvidia dalam beberapa kesempatan mengatakan kontrol ekspor yang lebih ketat akan merugikan perusahaan sebesar US$5,5 miliar. Huang dan para pemimpin teknologi lainnya telah melobi Trump untuk membatalkan pembatasan tersebut.

    Mereka berpendapat bahwa pembatasan tersebut menghambat persaingan AS di sektor AI di salah satu pasar teknologi terbesar di dunia. Para petinggi industri juga mewanti-wanti kontrol ekspor AS bisa memotivasi negara lain untuk menggarap pasar AI di China.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Trump Ancam Tarif 100% Jika Tak Setop Perang Ukraina, Rusia Tak Peduli!

    Trump Ancam Tarif 100% Jika Tak Setop Perang Ukraina, Rusia Tak Peduli!

    Moskow

    Rusia memberikan reaksi santai terhadap ancaman Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump soal penerapan tarif sebesar 100 persen terhadap Moskow, jika tidak ada kesepakatan damai untuk mengakhiri perang Ukraina dalam waktu 50 hari.

    Trump juga mengancam akan menjatuhkan sanksi sekunder terhadap para pembeli ekspor Rusia, yang dimaksudkan untuk melumpuhkan kemampuan Moskow bertahan dari sanksi Barat yang sudah sangat berat.

    Respons terhadap ancaman Trump itu, seperti dilansir Reuters, Selasa (15/7/2025), disampaikan oleh Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia, Dmitry Medvedev, yang juga mantan presiden Rusia dan sekutu dekat Presiden Vladimir Putin.

    Medvedev menyebut ancaman Trump sebagai “ultimatum teatrikal” dan mengatakan Moskow tidak mempedulikannya.

    “Trump mengeluarkan ultimatum teatrikal kepada Kremlin. Dunia bergidik, mengantisipasi konsekuensinya. Eropa yang agresif kecewa. Rusia tidak peduli,” tulis Medvedev dalam pernyataan berbahasa Inggris yang diposting ke media sosial X.

    Ini menjadi reaksi resmi pertama Rusia terhadap ancaman terbaru Trump, meskipun Kremlin atau kantor kepresidenan Rusia sejauh ini belum memberikan tanggapan langsung.

    Trump, dengan Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte duduk disampingnya usai pertemuan di Ruang Oval Gedung Putih pada Senin (14/7), mengumumkan pasokan senjata baru untuk Ukraina dan mengancam tarif sekunder sebesar 100 persen terhadap pembeli ekspor Rusia, yang sebagian besarnya adalah minyak mentah.

    Trump memberikan batas waktu 50 hari bagi Rusia untuk mencapai kesepakatan damai guna mengakhiri perang di Ukraina. Jika Moskow gagal mencapai kesepakatan, maka tarif itu menanti.

    Tarif sekunder itu menargetkan mitra dagang Rusia yang tersisa — yang tampaknya menjadi upaya melumpuhkan kemampuan Moskow bertahan dari sanksi Barat yang sudah sangat berat.

    Dalam momen itu, Trump juga mengungkapkan rasa frustrasinya terhadap Putin. Dia mengatakan dirinya tidak ingin menyebut pemimpin Rusia itu “seorang pembunuh, tetapi dia adalah pria yang tangguh”, yang tampaknya merujuk pada komentar mantan Presiden Joe Biden yang menyebut Putin “seorang pembunuh” dalam wawancara tahun 2021 lalu.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Elon Musk Mendadak Dapat Proyek Pemerintah Rp 3,2 Triliun

    Elon Musk Mendadak Dapat Proyek Pemerintah Rp 3,2 Triliun

    Jakarta, CNBC Indonesia – Perusahaan AI milik Elon Musk, xAI, tiba-tiba mendapatkan kontrak kerja dari pemerintah Amerika Serikat (AS) senilai US$200 juta atau sekitar Rp 3,2 triliun. Selain xAI, terdapat OpenAI, Google, dan Anthropic juga mendapatkan kontrak yang sama.

    Kontrak tersebut berasal dari Departemen Pertahanan AS (DoD). Tujuannya untuk peningkatan adopsi kapabilitas AI dalam departemen pemerintahan tersebut.

    Dengan kontrak tersebut, Departemen Pertahanan dapat mengembangkan alur kerja AI. Selain itu, bertujuan untuk mengatasi tantangan keamanan nasional yang kritis.

    “Adopsi AI mengubah kemampuan DoD yang mendukung prajurit dan mempertahankan keunggulan strategis atas musuh kita,” jelas Kepala Pejabat Digital dan AI, Doug Matty, dikutip dari Reuters, Selasa (15/7/2025).

    Kontrak dengan pemerintah menambah panjang pekerjaan xAI di lingkungan serupa. Perusahaan diketahui juga baru saja mengumumkan serangkaian produknya disebut sebagai Grok for Government.

    Produk itu tersedia untuk berbagai pelanggan dari keamanan federal, lokal, negara bagian dan nasional.

    Pemerintahan AS diketahui telah memperluas penggunaan AI. Gedung Putih mendorong lingkungan pemerintah bisa melakukan hal tersebut.

    Presiden AS Donald Trump juga melunakkan regulasi terkait teknologi AI. Dia mencabut perintah eksekutif saat pemerintahan Joe Biden tahun 2023 lalu, di mana aturan berupaya mengurangi dampak risiko AI dengan mengungkapkan data wajib.

    Sementara itu, Pentagon telah mengumumkan OpenAI mendapatkan kontrak US$200 juta pada bulan lalu. ChatGPT, chatbot buatan perusahaan akan mengembangkan prototipe kemampuan AI, sebagai cara mengatasi dampak keamanan nasional, dari bidang peperangan dan juga perusahaan.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Kesal dengan Putin, Trump Pastikan Akan Kirim Rudal Patriot ke Ukraina

    Kesal dengan Putin, Trump Pastikan Akan Kirim Rudal Patriot ke Ukraina

    Jakarta

    Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada hari Minggu (13/7) waktu setempat memastikan bahwa Amerika Serikat akan mengirim sistem pertahanan udara Patriot ke Ukraina untuk membantu negara itu melawan invasi Rusia. Hal ini disampaikan Trump di tengah memburuknya hubungan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.

    “Kami akan mengirimkan Patriot kepada mereka, yang sangat mereka butuhkan,” kata Trump, tanpa menyebutkan jumlahnya, dilansir dari kantor berita AFP, Senin (14/7/2025). Hal ini disampaikan Trump hanya dua minggu setelah Washington mengatakan akan menghentikan beberapa pengiriman senjata ke Ukraina.

    “Saya belum menyepakati jumlahnya, tetapi mereka akan menerima beberapa karena mereka memang membutuhkan perlindungan,” ujarnya kepada para wartawan.

    Pengiriman rudal Patriot oleh AS ini merupakan bagian dari kesepakatan baru antara Washington dan Aliansi Pertahanan Atlantik Utara (NATO). Dalam kesepakatan tersebut, NATO akan membayar sejumlah persenjataan dari AS buat Ukraina.

    “Pada dasarnya, kami akan mengirimkan kepada mereka berbagai peralatan militer yang sangat canggih dan mereka (NATO) akan membayar ke kami 100 persen untuk itu,” kata Trump kepada para wartawan.

    Presiden AS tersebut mengulangi bahwa ia “kecewa” terhadap Putin.

    Padahal sebelumnya, ketika pertama kali kembali ke Gedung Putih pada bulan Januari, Trump bersikeras bahwa ia akan bisa bekerja sama dengan Putin untuk mengakhiri perang di Ukraina. Namun, Trump belakangan semakin frustrasi karena serangan rudal Rusia terus berlanjut tanpa ada tanda-tanda gencatan senjata.

    “Putin benar-benar mengejutkan banyak orang. Ia berbicara manis, lalu mengebom semua orang di malam hari,” kata Trump yang kesal.

    Utusan khusus AS Keith Kellogg dijadwalkan memulai kunjungan terbarunya ke Ukraina pada hari Senin (14/7).

    Trump juga mengatakan akan bertemu Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte pada hari Senin, setelah sebelumnya ia mengatakan akan membuat “pernyataan penting… tentang Rusia.”

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Uni Eropa Siap Balas Ancaman Tarif Trump

    Uni Eropa Siap Balas Ancaman Tarif Trump

    Bisnis.com, JAKARTA — Uni Eropa (UE) menyatakan siap mengambil langkah balasan guna melindungi kepentingannya apabila Amerika Serikat tetap menerapkan tarif impor sebesar 30% terhadap produk Eropa mulai 1 Agustus 2025.

    Melansir Reuters pada Senin (14/7/2025), langkah terbaru Presiden AS Donald Trump mengejutkan blok tersebut, yang merupakan mitra dagang terbesar Negeri Paman Sam. Uni Eropa sebelumnya berharap bisa menghindari perang dagang yang semakin memburuk, menyusul serangkaian negosiasi intensif dan pernyataan hangat dari Gedung Putih.

    Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menegaskan bahwa pihaknya tetap membuka ruang dialog hingga tenggat waktu, namun siap mengambil sikap tegas.

    “Kami akan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk melindungi kepentingan Uni Eropa, termasuk mengadopsi tindakan balasan yang sepadan jika dibutuhkan,” ujar von der Leyen terkait kemungkinan pemberlakuan tarif terhadap barang AS yang masuk ke Eropa.

    Para duta besar negara anggota Uni Eropa dijadwalkan menggelar pertemuan pada Minggu (13/7/2025) waktu setempat, disusul pertemuan luar biasa para menteri perdagangan pada Senin di Brussels. 

    Mereka akan memutuskan apakah akan mengenakan tarif terhadap produk impor AS senilai 21 miliar euro sebagai balasan atas tarif AS sebelumnya terhadap baja dan aluminium, atau memperpanjang masa penangguhan yang berakhir Senin.

    Hingga saat ini, Uni Eropa masih menahan diri untuk tidak merespons langsung kebijakan tarif dari AS, meski telah menyiapkan dua paket sanksi yang secara total dapat memengaruhi barang AS senilai 93 miliar euro. 

    Sejumlah negara anggor Uni Eropa secara cepat menyatakan dukungan terhadap posisi von der Leyen. Menteri Ekonomi Jerman Katherina Reiche menyerukan agar negosiasi dapat menghasilkan solusi yang pragmatis.

    “Tarif yang diusulkan Trump akan sangat memukul perusahaan eksportir Eropa. Di sisi lain, dampaknya juga akan signifikan terhadap perekonomian dan konsumen di Amerika,” ujar Reiche.

    Presiden Prancis Emmanuel Macron melalui platform X menegaskan bahwa Komisi Eropa perlu lebih tegas dalam menunjukkan tekad Uni untuk membela kepentingan Eropa secara tegas.

    Macron menambahkan bahwa Uni Eropa mungkin perlu menggunakan instrumen anti-koersi (anti-coercion instruments) apabila Trump tidak mundur dari rencananya. 

    Instrumen yang disusun selama masa jabatan pertama Trump dan pernah digunakan terhadap China tersebut memungkinkan UE untuk menerapkan pembatasan tidak hanya pada barang, tetapi juga pada jasa, jika dinilai ada tekanan kebijakan dari tarif sepihak.

    Kementerian Ekonomi Spanyol juga menyatakan mendukung upaya negosiasi lanjutan, namun menekankan bahwa Spanyol dan negara anggota lainnya siap mengambil tindakan balasan yang proporsional jika diperlukan.

    Trump secara berkala mengecam Uni Eropa, bahkan sempat menyebut bahwa blok tersebut dibentuk untuk merugikan Amerika Serikat pada Februari lalu.

    Keluhan utama Trump adalah defisit neraca perdagangan barang AS dengan Uni Eropa, yang menurut Biro Sensus AS mencapai US$235 miliar pada 2024. Namun, UE berulang kali menyatakan bahwa surplus AS dalam sektor jasa turut menyeimbangkan neraca secara keseluruhan.

    Dampak Potensial

    Jika digabungkan, perdagangan barang, jasa, dan investasi menjadikan AS dan UE sebagai mitra dagang terbesar satu sama lain. Kamar Dagang Amerika Serikat untuk Uni Eropa memperingatkan bahwa perseteruan dagang ini bisa mengancam transaksi bisnis senilai US$9,5 triliun.

    Ketua Komite Perdagangan Parlemen Eropa Bernd Lange mengatakan bahwa tahap pertama dari paket tindakan balasan kemungkinan akan mulai diberlakukan pada Senin, diikuti oleh tahap kedua secara bertahap.

    Trump sendiri menyatakan akan membalas setiap tindakan serupa dari pihak Uni Eropa.

    Meski begitu, Trump tercatat beberapa kali mengumumkan tarif besar, namun kemudian menunda atau membatalkannya sebelum tenggat waktu yang ditetapkannya sendiri. Hal ini membuat reaksi pasar keuangan cenderung lebih tenang, setelah sebelumnya sempat terguncang akibat pengumuman “Hari Pembebasan” pada April yang menyasar banyak mitra dagang global.

    Tiga pejabat UE yang enggan disebutkan namanya menyebut ancaman tarif terbaru dari Trump hanya merupakan taktik negosiasi.

    Kepala Riset Makro Global ING, Carsten Brzeski, menilai bahwa kebuntuan perundingan selama beberapa bulan terakhir membuat hubungan dagang transatlantik berada di ambang krisis.

    “Uni Eropa kini harus memutuskan apakah akan mengalah atau melawan,” ujar Brzeski. “Situasi ini akan memicu volatilitas pasar dan meningkatkan ketidakpastian.”

    Ekonom Kepala Hamburg Commercial Bank, Cyrus de la Rubia, mencatat bahwa jika diterapkan, tarif baru dari AS justru akan membebani konsumen Amerika sendiri.

    Namun, dampaknya juga akan dirasakan di kawasan euro yang saat ini tengah berjuang menghadapi pertumbuhan ekonomi yang lemah.

    Bank Sentral Eropa menggunakan skenario tarif 10% terhadap ekspor UE ke AS sebagai dasar dalam proyeksi ekonominya, dengan estimasi pertumbuhan ekonomi zona euro sebesar 0,9% pada 2025, 1,1% pada 2026, dan 1,3% pada 2027.

    Jika tarif meningkat menjadi 20%, pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan terpangkas hingga 1 poin persentase dan inflasi akan turun ke level 1,8% pada 2027 dari baseline 2,0%. ECB belum merilis estimasi untuk skenario tarif sebesar 30%.

  • DPR usul tingkatkan impor migas Amerika buat nego tarif Trump

    DPR usul tingkatkan impor migas Amerika buat nego tarif Trump

    Anggota DPR RI Muhammad Sarmuji diwawancara soal usulan tingkatkan impor dari Amerika Serikat buat cegah tarif impor 32 persen di Denpasar, Bali, Minggu 13/7/2025. (ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari)

    DPR usul tingkatkan impor migas Amerika buat nego tarif Trump
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Senin, 14 Juli 2025 – 00:11 WIB

    Elshinta.com – Anggota Komisi VI DPR RI Muhammad Sarmuji mengusulkan untuk meningkatkan impor dari Amerika Serikat untuk menegosiasi tarif impor 32 persen.

    Sarmuji di Denpasar, Bali, Minggu, menyebut salah satu produk impor asal Amerika Serikat yang dapat diperbanyak pembeliannya adalah migas, sehingga Amerika yang ingin terjadi keseimbangan neraca perdagangan tak perlu memberi tarif tinggi untuk Indonesia.

    “Kalau problemnya itu kan bisa dicari satu produk dari Amerika yang bisa diimpor ke Indonesia yang berkontribusi terhadap keseimbangan neraca perdagangan, mestinya Amerika tidak jadi memberikan tarif impor 32 persen ke Indonesia,” kata dia.

    “Banyak (komoditas) misalkan migas juga bisa yang selama ini mungkin dari negara lain bisa dari Amerika,” sambungnya.

    Selain migas, komoditas lain yang potensial untuk dinaikkan adalah membeli teknologi dan mesin, bahkan lebih baik lagi menurutnya jika yang dibeli adalah bahan baku.

    Dengan itu maka dapat diolah dan akhirnya kembali menjadi produk ekspor dari Indonesia.

    “Saya tidak tahu data persisnya (seberapa besar menaikkan impor, Red) tapi kalau kita impor seperti migas, itu rasanya sudah cukup menyeimbangkan neraca perdagangan Indonesia dan Amerika, nanti Presiden atau pemerintah mesti melihat barang apa yang sangat diperlukan supaya bisa kita impor dari Amerika,” ujarnya.

    Anggota DPR RI dari Partai Golkar itu menilai semestinya penanganan perihal tarif Trump ini tidak disikapi dengan memberikan tarif sebaliknya, namun menyeimbangkan saja.

    Pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga dapat dilakukan jika diperlukan.

    Nilai ekspor Indonesia ke Amerika Serikat menurutnya tidak terlalu berpengaruh karena tidak terlalu besar, namun dampaknya akan terasa bagi eksportir dalam negeri.

    “Eksportir dalam negeri harus kita lindungi juga, kalau harganya jadi lebih mahal dari negara lain karena faktor tarif Trump tentu barangnya menjadi tidak kompetitif lagi, kasihan eksportir kita, termasuk tenaga kerja yang menggeluti dunia itu,” ujar Sarmuji.

    Diketahui Presiden AS Donald Trump memutuskan tetap mengenakan tarif impor 32 persen kepada Indonesia, tidak berubah dari nilai “tarif resiprokal” yang diumumkan sebelumnya pada April lalu, meski proses negosiasi dengan pihak Indonesia terus berlangsung intensif.

    “Mulai 1 Agustus 2025, kami akan mengenakan tarif kepada Indonesia hanya sebesar 32 persen untuk semua produk Indonesia yang dikirimkan ke Amerika Serikat, terpisah dari tarif sektoral lain,” kata Trump dalam surat berkop Gedung Putih tertanggal 7 Juli yang ditujukan kepada Presiden RI Prabowo Subianto.

    Sumber : Antara