Xcloud.id

Tempat Fasum: Gedung Putih

  • 2 Pasukan Garda Nasional AS Ditembak di Dekat Gedung Putih, Pelaku Ditangkap

    2 Pasukan Garda Nasional AS Ditembak di Dekat Gedung Putih, Pelaku Ditangkap

    Jakarta –

    Dua pasukan Garda Nasional Amerika Serikat (AS) ditembak di dekat Gedung Putih, di pusat kota Washitong DC, Amerika Serikat. Pelaku ditangkap.

    Dilansir kantor berita AFP, Kamis (27/11/2025), Kepolisian Washington mengatakan mereka telah menangkap seorang tersangka setelah dua tentara Garda Nasional ditembak beberapa blok dari Gedung Putih. Tersangka sudah ditahan.

    “Tempat kejadian perkara sudah diamankan. Satu tersangka telah ditahan,” tulis Kepolisian DC di X.

    Menteri Keamanan Dalam Negeri Kristi Noem mengatakan Presiden Donald Trump telah diberi pengarahan tentang situasi tragis tersebut. Kristi memantau kondisi dua Garda Nasional yang ditembak tersebut.

    “Mari bergabung dengan saya dalam mendoakan dua anggota Garda Nasional yang baru saja ditembak beberapa saat yang lalu di Washington DC,” ujar Kristi Noem di X.

    (whn/whn)

  • Ancaman China Bikin Taiwan Jor-joran di Anggaran Pertahanan

    Ancaman China Bikin Taiwan Jor-joran di Anggaran Pertahanan

    Taipei –

    Pemerintah Taiwan mengajukan anggaran pertahanan tambahan sebesar NTD 1,25 triliun atau setara Rp 664 triliun. Anggaran besar itu ditujukan untuk mempertahankan diri di tengah menguatnya ancaman China.

    Dilansir Channel News Asia, Rabu (26/11/2025), pengajuan anggaran besar itu diumumkan langsung oleh Presiden Taiwan, Lai Ching-te, dalam konferensi pers di kantor kepresidenan Taiwan.

    China, yang menganggap Taiwan sebagai bagian wilayah kedaulatannya, telah meningkatkan tekanan militer dan politik selama 5 tahun terakhir. Klaim China itu ditolak mentah-mentah oleh Taipei.

    Peningkatan anggaran itu juga terjadi ketika Taiwan menghadapi desakan dari Amerika Serikat (AS) untuk meningkatkan anggaran pertahanannya sendiri. Pada Agustus lalu, Lai mengharapkan peningkatan anggaran pertahanan menjadi 5% dari produk domestik bruto (PDB) pada tahun 2030.

    Saat mengumumkan paket anggaran pertahanan tambahan itu, Lai menyebut sejarah telah membuktikan upaya berkompromi dalam menghadapi agresi tidak akan menghasilkan apa-apa selain ‘perbudakan’.

    “Tidak ada ruang untuk kompromi terkait keamanan nasional. Kedaulatan nasional dan nilai-nilai inti kebebasan serta demokrasi merupakan fondasi bangsa kita,” ucap Lai.

    Lai pertama kali mengumumkan rencana belanja baru itu dalam tulisan opini pada surat kabar terkemuka AS, Washington Post, pada Selasa (25/11) waktu setempat. Dalam pernyataannya, dia menegaskan Taiwan menunjukkan tekadnya untuk mempertahankan diri.

    “Ini merupakan perjuangan antara mempertahankan Taiwan yang demokratis dan menolak untuk tunduk menjadi ‘Taiwan-nya China’,” sebutnya, sembari menyebut persoalannya bukan sekadar perjuangan ideologis atau perselisihan tentang ‘penyatuan versus kemerdekaan’.

    Anggaran tambahan itu, sebut Lai dalam tulisan opininya, akan digunakan untuk ‘akuisisi senjata-senjata baru yang signifikan dari AS, tetapi juga akan sangat meningkatkan kemampuan asimetris Taiwan’.

    Dia mengatakan anggaran itu juga akan mempercepat pengembangan apa yang disebut ‘T-Dome’ yang merupakan sistem pertahanan udara berlapis. Dia menyebut ‘T-Dome’ akan ‘membawa kita lebih dekat ke visi Taiwan yang tak tergoyahkan, yang dilindungi oleh inovasi dan teknologi’.

    Pengumuman ini disampaikan di tengah ketegangan diplomatik antara Jepang dan China beberapa pekan terakhir menyusul pernyataan Perdana Menteri (PM) Jepang Sanae Takaichi yang mengisyaratkan Tokyo dapat melakukan intervensi militer jika serangan Beijing terhadap Taiwan mengancam kelangsungan hidup Jepang. Pengumuman ini juga menyusul persetujuan AS, pada awal bulan ini, untuk penjualan suku cadang dan komponen militer senilai USD 300 juta dalam penjualan militer pertama Washington kepada Taiwan sejak Presiden Donald Trump kembali ke Gedung Putih awal tahun ini.

    Sebar Panduan Krisis ke Warga

    Selain soal anggaran pertahanan, Taiwan juga telah merilis panduan krisis dalam menghadapi ancaman bencana alam dan invasi China. Dilansir AFP, panduan itu dibagikan kepada jutaan rumah di seluruh wilayahnya.

    Panduan tersebut menjelaskan cara-cara menghadapi situasi krisis jika terjadi serangan udara dan bencana alam yang menghancurkan. Pemerintah Taiwan mulai menyelipkan booklet berwarna oranye setebal 32 halaman itu ke bawah pintu rumah dan ke dalam kotak surat warganya pada awal bulan ini.

    Upaya itu ditujukan untuk meningkatkan kesadaran tentang potensi bahaya yang mungkin terjadi. Para pengkritik menyebut buku panduan krisis itu sebagai pemborosan uang pajak.

    Panduan berjudul ‘Jika Terjadi Krisis’ itu menjadi bagian dari upaya Presiden Taiwan, Lai Ching-te, untuk mempersiapkan 23 juta jiwa penduduk Taiwan menghadapi bencana atau konflik yang mungkin terjadi. Panduan itu memberikan saran tentang segala hal, mulai dari cara menyiapkan ‘tas darurat’ hingga apa yang harus dilakukan ketika sirene serangan udara berbunyi. Panduan itu juga berisi cara memberikan pertolongan pertama.

    Panduan itu memberikan peringatan soal ‘pasukan asing yang bermusuhan’ yang dapat menggunakan disinformasi untuk melemahkan tekad mereka dalam mempertahankan Taiwan jika China menyerang.

    “Jika terjadi invasi militer ke Taiwan, klaim apa pun bahwa pemerintah telah menyerah atau bahwa negara telah dikalahkan adalah salah,” tegas panduan krisis itu.

    Lihat juga Video: China Desak PM Jepang Tarik Pernyataan Terkait Taiwan

    Halaman 2 dari 3

    (haf/haf)

  • Putra Mahkota Saudi Tolak Desakan Trump untuk Normalisasi dengan Israel

    Putra Mahkota Saudi Tolak Desakan Trump untuk Normalisasi dengan Israel

    Washington DC –

    Putra Mahkota Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman (MBS), menolak desakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk bergerak maju menuju normalisasi hubungan dengan Israel dalam pertemuan puncak keduanya baru-baru ini di Gedung Putih.

    Penolakan MBS itu, seperti dilansir Al Arabiya, Rabu (26/11/2025), dilaporkan oleh media Axios yang mengutip sejumlah pejabat AS yang enggan disebut namanya.

    Pembahasan di Gedung Putih pekan lalu, menurut laporan Axios, menyentuh soal keinginan Washington agar Riyadh bergabung dengan perjanjian perdamaian regional yang semakin luas, Abraham Accords, yang mengatur normalisasi dengan Tel Aviv.

    Namun, MBS dengan tegas menegaskan kembali posisi Saudi sejak lama bahwa normalisasi apa pun bergantung pada penerimaan Israel terhadap solusi dua negara dan pembentukan negara Palestina berdasarkan perbatasan tahun 1967 silam, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.

    “Putra Mahkota Saudi menanggapi dengan tegas permintaan Trump dan memegang teguh posisinya,” sebut Axios dalam laporannya, sembari menambahkan bahwa dua pejabat AS menggambarkan MBS sebagai “pemimpin yang kuat”.

    “Selama pertemuan 18 November, Trump merupakan pihak yang mengangkat isu tersebut dan mendesak keras MBS untuk bergabung dengan Abraham Accords,” demikian dilaporkan Axios, yang mengutip sejumlah pejabat AS.

    “Pada saat itu, percakapan menjadi tegang. Saat Trump menekannya, MBS menekan balik,” imbuh laporan Axios tersebut.

    MBS tiba di Washington DC dalam kunjungan kerja resmi pada 18 November pekan lalu, atas arahan Raja Salman bin Abdulaziz, menyusul undangan dari Trump. Keduanya menggelar pembicaraan di Ruang Oval Gedung Putih, setelah MBS mendapatkan sambutan sangat hangat oleh Trump.

    Dalam konferensi pers yang digelar usai pembicaraan itu, MBS mengatakan negaranya ingin melakukan normalisasi hubungan dengan Israel melalui Abraham Accords yang digagas Trump. Tetapi, MBS menegaskan bahwa status negara Palestina menjadi kunci dalam terjalinnya hubungan dengan Israel.

    Dikatakan oleh MBS bahwa diperlukan “jalan yang jelas” menuju pembentukan negara Palestina, sebelum normalisasi bisa dilakukan.

    Ketika didesak oleh Trump, yang mengatakan bahwa tamunya memiliki “perasaan yang sangat baik” terhadap Abraham Accords, sang Putra Mahkota Saudi mengatakan bahwa: “Kami menginginkan perdamaian bagi Israel. Kami menginginkan perdamaian bagi Palestina.”

    “Kami ingin mereka hidup berdampingan secara damai di kawasan, dan kami akan melakukan yang terbaik untuk mewujudkan hal tersebut,” tegas MBS.

    Riyadh telah berulang kali menggarisbawahi perlunya resolusi yang adil, yang dimulai dengan pembentukan negara Palestina yang merdeka dan pada akhirnya mengarah pada perdamaian regional yang komprehensif juga langgeng.

    Lihat juga Video: Jelang Perdamaian Israel-Arab Saudi dan Harapan Era Baru di Timur Tengah

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Tangkal Ancaman China, Taiwan Siapkan Anggaran Pertahanan Rp 664 T

    Tangkal Ancaman China, Taiwan Siapkan Anggaran Pertahanan Rp 664 T

    Taipei –

    Pemerintah Taiwan akan mengajukan anggaran pertahanan tambahan sebesar NT$ 1,25 triliun, atau setara Rp 664 triliun, sebagai bentuk penegasan tekad dalam mempertahankan diri menghadapi ancaman yang semakin meningkat dari China.

    Hal tersebut, seperti dilansir Channel News Asia, Rabu (26/11/2025), diumumkan langsung oleh Presiden Lai Ching-te dalam konferensi pers di kantor kepresidenan Taiwan pada Rabu (26/11) waktu setempat.

    China, yang menganggap Taiwan sebagai bagian wilayah kedaulatannya, telah meningkatkan tekanan militer dan politik selama lima tahun terakhir untuk menegaskan klaimnya, yang ditolak mentah-mentah oleh Taipei.

    Ketika Taiwan menghadapi desakan dari Amerika Serikat (AS) untuk meningkatkan anggaran pertahanannya sendiri, Lai mengatakan pada Agustus lalu bahwa dirinya mengharapkan peningkatan anggaran pertahanan menjadi 5 persen dari produk domestik bruto (PDB) pada tahun 2030.

    Saat mengumumkan paket anggaran pertahanan tambahan itu, Lai menyebut sejarah telah membuktikan bahwa upaya berkompromi dalam menghadapi agresi tidak akan menghasilkan apa-apa selain “perbudakan”.

    “Tidak ada ruang untuk kompromi terkait keamanan nasional,” tegasnya.

    “Kedaulatan nasional dan nilai-nilai inti kebebasan serta demokrasi merupakan fondasi bangsa kita,” ucap Lai.

    Lai pertama kali mengumumkan rencana belanja baru itu dalam tulisan opini pada surat kabar terkemuka AS, Washington Post, pada Selasa (25/11) waktu setempat. Dalam pernyataannya, dia menegaskan bahwa Taiwan menunjukkan tekadnya untuk mempertahankan diri.

    “Ini merupakan perjuangan antara mempertahankan Taiwan yang demokratis dan menolak untuk tunduk menjadi ‘Taiwan-nya China’,” sebutnya, sembari menyebut persoalannya bukan sekadar perjuangan ideologis atau perselisihan tentang “penyatuan versus kemerdekaan”.

    Anggaran tambahan itu, sebut Lai dalam tulisan opininya, akan digunakan untuk “akuisisi senjata-senjata baru yang signifikan dari AS, tetapi juga akan sangat meningkatkan kemampuan asimetris Taiwan”.

    Dia mengatakan akan mempercepat pengembangan apa yang disebut “T-Dome” — sistem pertahanan udara berlapis — yang akan “membawa kita lebih dekat ke visi Taiwan yang tak tergoyahkan, yang dilindungi oleh inovasi dan teknologi”.

    Pengumuman ini disampaikan di tengah ketegangan diplomatik antara Jepang dan China beberapa pekan terakhir, menyusul pernyataan Perdana Menteri (PM) Sanae Takaichi yang mengisyaratkan Tokyo dapat melakukan intervensi militer jika serangan Beijing terhadap Taiwan mengancam kelangsungan hidup Jepang.

    Pengumuman ini juga menyusul persetujuan AS, pada awal bulan ini, untuk penjualan suku cadang dan komponen militer senilai US$ 300 juta dalam penjualan militer pertama Washington kepada Taiwan sejak Presiden Donald Trump kembali ke Gedung Putih awal tahun ini.

    Lihat juga Video: China Marah AS Masih ‘Main Api’ dengan Taiwan

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Kepala DEN AS Jadi Calon Kuat Bos The Fed Gantikan Powell

    Kepala DEN AS Jadi Calon Kuat Bos The Fed Gantikan Powell

    Bisnis.com, JAKARTA — Nama Direktur Dewan Ekonomi Nasional Gedung Putih, Kevin Hassett, disebut menjadi kandidat terkuat Ketua Federal Reserve (The Fed) berikutnya, seiring dengan proses pencarian pengganti Jerome Powell yang memasuki pekan-pekan akhir.

    Menurut sejumlah sumber yang dikutip dari Bloomberg pada Rabu (26/11/2025), Presiden AS Donald Trump menginginkan sosok yang dekat dan dia percaya memimpin bank sentral yang independen tersebut. 

    Hassett dinilai sebagai figur yang dapat membawa pendekatan Trump dalam pemangkasan suku bunga ke dalam kebijakan The Fed — sesuatu yang sudah lama diinginkan Trump.

    Namun, sumber tersebut menekankan bahwa Trump dikenal kerap membuat keputusan mengejutkan, sehingga nama calon tidak dapat dianggap final sebelum diumumkan secara resmi.

    Sementara itu, Juru Bicara Gedung Putih Karoline Leavitt belum dapat memastikan kabar tersebut. 

    “Tidak ada yang benar-benar tahu apa keputusan Presiden Trump sampai beliau mengumumkannya. Nantikan saja,” ujar Leavitt dalam pernyataan tertulis

    Kedekatan dengan Trump

    Pemilihan Ketua The Fed merupakan salah satu jalur paling langsung bagi presiden untuk memengaruhi arah kebijakan bank sentral. Trump sebelumnya menunjuk Jerome Powell pada masa jabatan pertamanya, tetapi kemudian menyesal karena Powell tidak memangkas suku bunga secepat yang ia harapkan.

    Hassett dinilai sejalan dengan pandangan Trump bahwa suku bunga masih perlu diturunkan lebih jauh. Pada 20 November, dia mengatakan jika memimpin The Fed saat ini, dirinya akan memangkas suku bunga sekarang karena data yang mengindikasikan pelonggaran kebijakan moneter. Hassett juga mengkritik The Fed karena gagal mengendalikan inflasi pascapandemi.

    Kabar bahwa Hassett menjadi kandidat utama membuat imbal hasil Treasury tenor 10 tahun turun di bawah 4% untuk pertama kalinya dalam sebulan.

    The Fed selama ini kerap menjadi sasaran kritik Trump, termasuk ketika ia menuding Powell terlalu lambat memangkas biaya pinjaman. 

    Trump bahkan pernah mempertimbangkan memecat Powell dan menentang renovasi kampus The Fed. Saat ini, Gedung Putih juga tengah terlibat dalam sengketa hukum terkait upaya Trump memberhentikan Gubernur The Fed Lisa Cook.

    Kondisi itu menempatkan tekanan besar pada Menteri Keuangan Scott Bessent, yang memimpin proses seleksi Ketua The Fed berikutnya, untuk menyeimbangkan calon yang pro-pemangkasan suku bunga namun tetap dipercaya pasar keuangan.

    Proses Seleksi Mengerucut

    Setelah menahan suku bunga sepanjang 2025, The Fed mulai memangkas suku bunga acuan 25 basis poin pada September dan Oktober. Namun, perpecahan pandangan soal inflasi dan pasar tenaga kerja membuat keputusan penurunan suku bunga pada Desember masih belum pasti.

    Bessent mengatakan bahwa Trump kemungkinan besar akan mengumumkan pilihannya dalam satu bulan ke depan, sebelum libur Natal pada 25 Desember.

    Trump sendiri sebelumnya mengisyaratkan bahwa keputusannya sudah hampir final. Pada 18 November lalu, Trump mengatakan bahwa dia sudah menetapkan pilihannya tanpa menyebutkan nama. 

    Pada September, Trump menyebut Hassett, mantan pejabat The Fed Kevin Warsh, dan Gubernur The Fed Christopher Waller sebagai tiga kandidat teratas.

    “Presiden Trump belajar banyak di periode pertama soal pentingnya menempatkan orang yang memahami arah dan prioritasnya, terutama di jabatan kunci seperti Direktur FBI dan Ketua The Fed. Saya tidak melihat dia akan memilih seseorang yang tidak dia kenal dekat untuk menggantikan Powell,” ujar mantan Juru Bicara Gedung Putih Sean Spicer.

    Lima Kandidat Terakhir

    Sejak musim panas, Bessent telah mewawancarai hampir selusin calon pengganti Powell, yang kini mengerucut menjadi lima nama: Hassett, Warsh, Waller, Wakil Ketua The Fed untuk Pengawasan Michelle Bowman, dan eksekutif BlackRock Rick Rieder.

    Wawancara akan selesai pekan ini. Para finalis kemudian akan bertemu Kepala Staf Gedung Putih Susie Wiles dan Wakil Presiden JD Vance. Calon Chairman The Fed nantinya juga harus mendapat persetujuan Senat.

    Mengerucutnya dukungan kepada Hassett terjadi seiring meningkatnya frustrasi Trump terhadap Powell. Pekan lalu Trump menyebut Powell sangat tidak kompeten dan mengatakan ingin memecatnya jika bukan karena Bessent yang menahannya. 

    Trump bahkan bercanda bahwa jika Bessent gagal mengamankan suku bunga lebih rendah, dia pun bisa ikut dipecat.

    Meski demikian, posisi Bessent masih aman. Trump bahkan menilai dirinya sebagai salah satu nama yang layak menjadi Ketua The Fed, meski Bessent menegaskan dia lebih suka tetap memimpin Departemen Keuangan.

    Neil Dutta dari Renaissance Macro Research menilai Hassett akan kesulitan mendapatkan dukungan dari anggota Federal Open Market Committee (FOMC).

    “Saya tidak melihat Hassett akan mudah menjalankan tugas tahun depan jika dia jadi ketua. Dia juga terlihat sebagai sosok yang paling mudah ditekan oleh Trump. Bessent tidak begitu,” jelas Dutta

    Ketua The Fed berikutnya kemungkinan akan ditunjuk untuk masa jabatan 14 tahun sebagai gubernur yang dimulai 1 Februari. Kursi itu saat ini diisi Stephen Miran, yang sedang cuti dari Dewan Penasihat Ekonomi Gedung Putih. 

    Adapun masa jabatan Powell sebagai ketua berakhir Mei 2026, meski ia masih dapat menjabat sebagai gubernur selama dua tahun lagi.

    Powell belum menyatakan apakah akan mundur dari dewan setelah masa jabatannya sebagai ketua berakhir. Jika dia mundur, pemerintahan Trump akan mendapatkan satu kursi tambahan untuk diisi tahun depan.

  • AS Ungkap Progres Negosiasi Damai Ukraina-Rusia, Isu Krusial Masih Buntu

    AS Ungkap Progres Negosiasi Damai Ukraina-Rusia, Isu Krusial Masih Buntu

    Bisnis.com, JAKARTA – Amerika Serikat menyatakan optimisme atas kemajuan pembicaraan damai Rusia-Ukraina, namun menegaskan masih ada sejumlah isu krusial yang harus dirundingkan di level presiden, di tengah spekulasi bahwa kesepakatan hampir tercapai.

    Menurut seorang sumber yang dikutip dari Bloomberg pada Rabu (26/11/2025), pembahasan kesepakatan damai itu, masih harus dinegosiasikan lebih lanjut. Kesepakatan tersebut rencananya akan mencakup permasalahan terkait wilayah dan jaminan keamanan.

    Isu-isu tersebut diperkirakan baru bisa diputuskan pada level presiden. Sumber tersebut meminta identitasnya dirahasiakan karena pembicaraan bersifat tertutup.

    Presiden AS Donald Trump pada Selasa menyatakan bahwa kedua pihak sangat dekat mencapai kesepakatan, meskipun mengakui proses tersebut tidak mudah.

    “Tapi saya rasa kita akan sampai ke sana,” ujarnya, menambahkan bahwa ia melihat adanya “kemajuan.”

    Pejabat Ukraina sebelumnya mengisyaratkan keinginan untuk mendapatkan undangan bertemu Trump. Namun, hingga Selasa (25/11/2025) belum ada jadwal pertemuan yang ditetapkan, kata seorang pejabat Gedung Putih.

    “Ada beberapa detail yang sensitif, tetapi bisa diselesaikan, yang membutuhkan pembicaraan lanjutan antara Ukraina, Rusia, dan Amerika Serikat,” ujar Juru Bicara Gedung Putih Karoline Leavitt dalam unggahan di media sosial.

    Pernyataan tersebut sejalan dengan sikap Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy yang pada Selasa menampik anggapan bahwa Kyiv telah menyetujui kesepakatan potensial untuk mengakhiri invasi penuh Rusia.

    “Komunikasi dengan pihak Amerika terus berlangsung. Saya berterima kasih atas semua upaya Amerika, terutama upaya Presiden Trump,” tutur Zelenskiy melalui X setelah melakukan panggilan telepon dengan Kanselir Jerman Friedrich Merz.

    Spekulasi bahwa kesepakatan sudah dekat menguat setelah Trump menyebut adanya kemajuan besar dalam unggahan di media sosial pada Senin. Sebelumnya, Ukraina dikabarkan telah menyetujui draf kesepakatan dengan sejumlah detail minor yang masih harus dibahas, mengutip seorang pejabat AS.

    Namun, setiap momentum menuju kesepakatan AS–Ukraina berpotensi terhambat kembali oleh Rusia.

    “Ini sederhana: tujuan Trump adalah perdamaian jangka panjang. Tujuan Putin adalah kontrol politik atas Ukraina. Kita tidak akan sampai pada titik itu kecuali Putin diyakinkan bahwa tujuannya tidak dapat tercapai,” ujar John Herbst, mantan duta besar AS untuk Ukraina dan Uzbekistan.

    Delegasi AS dan Rusia menggelar pertemuan di Abu Dhabi setelah pembahasan di Jenewa akhir pekan lalu menunjukkan kemajuan dalam meredakan penolakan keras dari Kyiv dan sekutu Eropanya terkait proposal damai 28 poin yang diajukan Gedung Putih pekan lalu.

    Draf awal itu mengejutkan Ukraina dan para sekutunya karena mencantumkan tuntutan agar Kyiv melepaskan keinginan bergabung dengan NATO dan menyerahkan wilayah di Donbas—termasuk area yang belum sepenuhnya dikuasai Rusia.

    Juru Bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan tidak memiliki informasi untuk dilaporkan terkait pembahasan Abu Dhabi, menurut Interfax.

    Kepala intelijen militer Ukraina, Kyrylo Budanov, juga berada di Abu Dhabi untuk menghadiri pertemuan, menurut seorang sumber yang mengetahui agenda tersebut. Pihak intelijen tidak menanggapi permintaan komentar dari Bloomberg.

    Cetak biru perdamaian itu kemudian dipersempit menjadi 19 usulan dalam pertemuan di Jenewa pada Minggu. Namun, diskusi terkait isu teritorial—yang menjadi inti potensi kesepakatan—harus dibahas langsung dalam pertemuan antara Presiden Ukraina dan Presiden AS, ujar Ihor Brusylo, Wakil Kepala Kantor Presiden Zelenskiy.

    Rustem Umerov, Sekretaris Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina, menyampaikan bahwa delegasi AS dan Ukraina telah mencapai kesepahaman bersama atas substansi utama perjanjian yang dibahas di Jenewa. Ukraina tengah mempersiapkan kunjungan Zelenskiy ke AS secepatnya bulan ini, ujarnya melalui X.

  • Trump Yakin Bisa Segera Akhiri Perang Rusia dan Ukraina

    Trump Yakin Bisa Segera Akhiri Perang Rusia dan Ukraina

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyebut kesepakatan damai Ukraina dan Rusia ‘sangat dekat’. Namun para pemimpin Eropa skeptis karena rudal Rusia terus menghujani Ukraina.

    “Kita semakin dekat dengan kesepakatan,” kata Trump dilansir AFP, Rabu (26/11/2025).

    Trump, yang tampak frustrasi karena gagal memenuhi janjinya saat pemilu tahun lalu bahwa ia dapat segera mengakhiri perang. Rencana awal AS yang sangat menguntungkan Rusia telah digantikan oleh rencana yang lebih memperhatikan kepentingan Ukraina.

    Seorang pejabat Ukraina menyebut bahwa versi baru tersebut jauh lebih baik. Namun, para pejabat AS mengakui bahwa masih ada masalah-masalah rumit.

    Sementara, Presiden Prancis Emmanuel Macron menolak gagasan solusi cepat, dengan menyatakan bahwa “jelas tidak ada keinginan Rusia” untuk gencatan senjata atau membahas proposal baru yang lebih bersahabat dengan Ukraina.

    Perundingan terbaru yang melibatkan delegasi AS dan Rusia berlangsung di Abu Dhabi. Para pemimpin dari kelompok 30 negara pendukung Ukraina juga bertemu melalui video pada Selasa kemarin.

    Gedung Putih mengklaim ada kemajuan yang luar biasa dari upaya mengakhiri perang Rusia-Ukraina. Meskipun diakuinya ada beberapa detail yang rumit tapi bukan hal yang mustahil untuk diselesaikan.

    Namun perang, yang dimulai dengan invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina pada tahun 2022, terus berlanjut tanpa henti.

    Ledakan dahsyat mengguncang Kyiv mulai sekitar pukul 01.00 (23.00 GMT), ketika drone dan rudal Rusia menghujani, memicu kebakaran di gedung-gedung apartemen. Pejabat kota mengatakan tujuh orang tewas.

    (fas/fas)

  • Trump Tetapkan Ikhwanul Muslimin sebagai Organisasi Teroris, Israel Senang

    Trump Tetapkan Ikhwanul Muslimin sebagai Organisasi Teroris, Israel Senang

    Washington DC –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menandatangani perintah eksekutif untuk memulai proses penetapan cabang-cabang tertentu dari Ikhwanul Muslimin, organisasi Islam berpengaruh yang didirikan di Mesir, sebagai organisasi teroris asing dan teroris global yang ditetapkan secara khusus.

    Penetapan yang akan memberikan sanksi terhadap salah satu organisasi Islam tertua dan paling berpengaruh di dunia Arab itu, mendapat sambutan baik Israel.

    Perintah eksekutif Trump itu, seperti dilansir AFP dan Reuters, Selasa (25/11/12025), secara spesifik menyebutkan cabang-cabang kelompok Ikhwanul Muslimin di Mesir, Lebanon, dan Yordania.

    Disebutkan dalam perintah eksekutif Trump tersebut bahwa cabang-cabang Ikhwanul Muslimin itu “terlibat dalam atau memfasilitasi dan mendukung kekerasan dan kampanye destabilisasi yang merugikan wilayah mereka sendiri, warga negara Amerika Serikat, dan kepentingan Amerika Serikat”.

    Dalam perintah eksekutifnya, menurut lembar fakta Gedung Putih, Trump menginstruksikan Menteri Luar Negeri (Menlu) Marco Rubio dan Menteri Keuangan (Menkeu) Scott Bessent untuk melanjutkan penetapan cabang-cabang Ikhwanul Muslimin itu dalam waktu 45 hari ke depan.

    Pemerintah Trump menuduh cabang-cabang Ikhwanul Muslimin di ketiga negara itu mendukung atau mendorong serangan kekerasan terhadap Israel dan sekutu-sekutu AS lainnya, atau memberikan dukungan material kepada kelompok Hamas.

    “Presiden Trump mengkonfrontasi jaringan transnasional Ikhwanul Muslimin, yang memicu terorisme dan kampanye destabilisasi terhadap kepentingan dan sekut-sekutu AS di Timur Tengah,” sebut lembar fakta Gedung Putih tersebut.

    Penetapan Ikhwanul Muslimin sebagai organisasi teroris asing oleh AS akan memungkinkan Washington untuk mengambil tindakan hukum, seperti membekukan aset apa pun yang mungkin dimiliki kelompok itu di wilayah AS dan menolak masuknya anggota kelompok tersebut.

    Langkah AS ini disambut baik oleh Israel. Duta Besar Israel untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Danny Danon, melontarkan pujian untuk Washington.

    “Ini merupakan keputusan penting, tidak hanya bagi negara Israel, tetapi juga bagi negara-negara Arab tetangga yang menderita akibat terorisme Ikhwanul Muslimin selama beberapa dekade,” kata Danon dalam pernyataan via media sosial X pada Senin (24/11).

    Ikhwanul Muslimin merupakan organisasi pan-Islamis yang didirikan di Mesir tahun 1928 silam. Organisasi ini awalnya dibentuk sebagai gerakan politik Islam untuk melawan penyebaran gagasan sekuler dan nasionalis.

    Organisasi ini dengan cepat menyebar ke negara-negara lainnya di dunia Arab, menjadi pemain utama, tetapi seringkali beroperasi secara rahasia.

    Pendiri Ikhwanul Muslimin, seorang guru sekolah asal Mesir, Hassan al-Banna, meyakini bahwa menghidupkan kembali prinsip-prinsip Islam dalam masyarakat dapat memungkinkan dunia Muslim untuk melawan kolonialisme Barat.

    Ikhwanul Muslimin telah ditetapkan sebagai kelompok teroris di beberapa negara lainnya, seperti Mesir, Arab Saudi, Rusia, Suriah, Uni Emirat Arab, dan Yordania.

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Video: Donald Trump Tak Izinkan Israel Caplok Tepi Barat”
    [Gambas:Video 20detik]
    (nvc/ita)

  • Puluhan Pabrik China-Vietnam Siap Migrasi ke Jawa Imbas Tarif Trump

    Puluhan Pabrik China-Vietnam Siap Migrasi ke Jawa Imbas Tarif Trump

    Bisnis.com, JAKARTA – Dewan Ekonomi Nasional (DEN) mengungkap ada 27 perusahaan asal China dan Vietnam di sektor padat karya, khususnya alas kaki dan garmen, yang akan memindahkan pabriknya ke Pulau Jawa. 

    Anggota DEN Mochammad Firman Hidayat mengungkapkan, relokasi perusahaan tersebut disebabkan oleh perbedaan tarif yang diberikan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump ke China dan Vietnam dengan Indonesia.

    Dia menuturkan, jika rencana relokasi tersebut terealisasi, akan ada sekitar 120.000 lapangan kerja baru yang tercipta di Indonesia

    Perlu diketahui, di saat Gedung Putih memukul Indonesia dengan tarif resiprokal sebesar 19%, China dan Vietnam mendapatkan tarif lebih tinggi, masing-masing 47% dan 20%.

    “Ini adalah relokasi di labour-intensive sector, alas kaki dan garmen. Ada 27 pabrik yang berencana untuk pindah ke daerah Jawa, terutama Jawa Tengah karena perbedaan tarif tadi. Ini bisa membuat 120.000 tenaga kerja,” kata Firman dalam acara Indonesia Economic Outlook 2025 di Universitas Indonesia, Depok pada Senin (24/11/2025).

    Meski demikian, Firman mengatakan, perusahaan-perusahaan tersebut membutuhkan percepatan perizinan dan reformasi birokrasi untuk memastikan kemudahan bisnis (ease of doing business) dapat ditingkatkan. 

    Selain itu, para pemilik usaha juga menginginkan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) lokal. Firman menuturkan, perusahaan China dan Vietnam tersebut membutuhkan tenaga-tenaga penjahit. Namun, rata-rata profesi masyarakat di Jawa Tengah adalah petani.

    “Jadi, mereka butuh waktu untuk melatih para tenaga kerja di Jawa sehingga produktivitasnya bisa meningkat, at least [setidaknya] setara dengan Vietnam,” tambah Firman.

    Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengungkapkan alasan di balik gelombang relokasi pabrik alas kaki dan garmen dari kawasan Banten dan Jawa Barat ke Jawa Tengah. 

    Adhi Lukman selaku Ketua Bidang Industri Manufaktur Apindo memandang bahwa dinamika itu telah terlihat dalam beberapa tahun terakhir, yang dipicu oleh kombinasi faktor biaya, efisiensi produksi, serta kondisi pasar global yang semakin kompetitif.  

    “Di banyak sektor padat karya, terutama alas kaki dan garmen, struktur biaya tenaga kerja menjadi faktor paling menentukan. Sebab, kenaikan sekecil apapun akan menjadi beban yang besar bagi industri padat karya,” kata Adhi. 

    Dia memaparkan, Jawa Tengah masih menawarkan tingkat upah yang lebih moderat dibandingkan wilayah industri tradisional seperti Jawa Barat dan Banten. 

    Banyak perusahaan memutuskan untuk memindahkan sebagian atau seluruh kegiatan produksinya ke wilayah yang lebih kompetitif tersebut, agar tetap mampu bersaing di pasar.

  • Menkeu AS Pede Ekonomi Lebih Moncer Meski Shutdown Bikin Rugi Rp 183 T

    Menkeu AS Pede Ekonomi Lebih Moncer Meski Shutdown Bikin Rugi Rp 183 T

    Jakarta –

    Penutupan pemerintahan federal Amerika Serikat (AS) atau government shutdown yang berlangsung sekitar 43 hari merugikan ekonomi sebesar US$ 11 miliar atau setara Rp Rp 183,7 triliun (kurs Rp 16.700). Namun, Menteri Keuangan (Menkeu) AS Scott Bessent optimistis perekonomian AS membaik tahun depan berkat penurunan suku bunga dan pemotongan pajak.

    Ia mengakui sejumlah sektor ekonomi AS terdampak akibat penurunan suku bunga, termasuk perumahan. Namun, ia tidak melihat tanda-tanda pertumbuhan ekonomi negatif.

    Ia menilai sektor jasa sebagai penyebab inflasi, mengulangi pandangan yang telah lama dipegang pemerintahan Trump. Namun, ia memperkirakan harga energi yang lebih rendah akan membantu menurunkan harga secara lebih luas.

    “Saya sangat, sangat optimis tentang tahun 2026. Kami telah menyiapkan fondasi bagi ekonomi dengan pertumbuhan kuat tanpa inflasi,” kata Bessent dikutip Reuters, Senin (24/11/2025).

    Bessent menampilkan nada optimis, meskipun data terbaru menunjukkan perlambatan aktivitas manufaktur AS akibat kenaikan harga karena tarif impor AS. Ia menambahkan harga energi turun pada Oktober sementara penjualan rumah meningkat.

    Bessent menegaskan pemerintah terus bekerja keras untuk menurunkan inflasi yang kini berada pada level 3% secara tahunan. Ia menyebut inflasi di negara bagian yang dikuasai Partai Demokrat 0,5% lebih tinggi dibandingkan dengan negara bagian yang dipimpin Partai Republik. Menurutnya, hal ini disebabkan regulasi yang lebih ketat.

    Sebelumnya, Penasihat Ekonomi Gedung Putih, Kevin Hassett memperkirakan pertumbuhan ekonomi AS pada kuartal-IV bisa menjadi negatif jika shutdown berlangsung lama. Menurutnya, shutdown menyebabkan AS dilanda krisis penerbangan.

    Hassett, menerangkan kekurangan tenaga pengatur lalu lintas udara (air traffic controller) akibat penghentian gaji membuat banyak penerbangan mengalami keterlambatan. Ditambah, kondisi ini terjadi menjelang liburan Thanksgiving.

    “Waktu Thanksgiving adalah salah satu periode paling sibuk dalam setahun bagi perekonomian,” ujarnya dikutip Reuters, Senin (10/11/2025).

    (kil/kil)