Xcloud.id

Tempat Fasum: Gedung Putih

  • Trump Sebut India Menjengkelkan, Kenakan Tarif 25 Persen Mulai 1 Agustus

    Trump Sebut India Menjengkelkan, Kenakan Tarif 25 Persen Mulai 1 Agustus

    JAKARTA – Presiden Donald Trump mengatakan Amerika Serikat akan mengenakan tarif sebesar 25% atas barang-barang impor dari India mulai 1 Agustus. India juga akan menghadapi denda pada 1 Agustus, tetapi tidak merinci jumlahnya atau untuk apa denda tersebut.

    “Meskipun India adalah sahabat kami, selama bertahun-tahun kami hanya berbisnis relatif sedikit dengan mereka karena Tarif mereka terlalu tinggi, termasuk yang tertinggi di dunia, dan mereka memiliki Hambatan Perdagangan non-moneter yang paling berat dan menjengkelkan dibandingkan negara mana pun,” tulis Trump dalam unggahan di Truth Social dilansir Reuters, Rabu, 30 Juli.

    “Mereka selalu membeli sebagian besar peralatan militer mereka dari Rusia, dan merupakan pembeli ENERGI terbesar Rusia, bersama dengan China, di saat semua orang ingin Rusia MENGHENTIKAN PEMBUNUHAN DI UKRAINA — SEMUANYA TIDAK BAIK!,” tulis Trump.

    Kementerian Perdagangan India yang memimpin negosiasi perdagangan dengan Amerika Serikat, tidak segera menanggapi permintaan komentar.

    Keputusan Trump memupus harapan akan tercapainya perjanjian perdagangan terbatas antara kedua negara, yang telah dinegosiasikan selama beberapa bulan.

    Negosiator perdagangan AS dan India telah mengadakan beberapa putaran diskusi untuk menyelesaikan isu-isu kontroversial, terutama mengenai akses pasar untuk produk pertanian dan susu Amerika.

    Meskipun ada kemajuan di beberapa bidang, para pejabat India menolak membuka pasar domestik untuk impor gandum, jagung, beras, dan kedelai rekayasa genetika, dengan alasan risiko terhadap mata pencaharian jutaan petani India.

    Tarif baru ini diperkirakan akan berdampak pada ekspor barang India ke AS, yang diperkirakan mencapai sekitar $87 miliar pada tahun 2024, termasuk produk padat karya seperti garmen, farmasi, permata dan perhiasan, serta petrokimia.

    Amerika Serikat saat ini memiliki defisit perdagangan sebesar $45,7 miliar dengan India.

    India kini bergabung dengan daftar negara-negara yang menghadapi tarif lebih tinggi di bawah kebijakan perdagangan “Hari Pembebasan” Trump, yang bertujuan untuk membentuk kembali hubungan perdagangan AS dengan menuntut resiprositas yang lebih besar.

    Gedung Putih sebelumnya telah memperingatkan India tentang tarif rata-rata yang diterapkannya yang tinggi — hampir 39% untuk produk pertanian, dengan tarif naik menjadi 45% untuk minyak nabati dan sekitar 50% untuk apel dan jagung.

    Kemunduran ini terjadi meskipun Perdana Menteri Narendra Modi dan Trump sebelumnya telah berkomitmen untuk menyelesaikan fase pertama perjanjian perdagangan pada musim gugur 2025 dan memperluas perdagangan bilateral menjadi $500 miliar pada tahun 2030, naik dari $191 miliar pada tahun 2024.

    Ekspor manufaktur AS ke India, senilai sekitar $42 miliar pada tahun 2024, serta ekspor energi seperti gas alam cair, minyak mentah, dan batu bara, juga dapat menghadapi tindakan pembalasan jika India memilih untuk membalasnya.

    Para pejabat India sebelumnya telah mengindikasikan mereka memandang AS sebagai mitra strategis utama, terutama dalam mengimbangi China.

    Namun, mereka menekankan perlunya mempertahankan ruang kebijakan di bidang pertanian, tata kelola data, dan subsidi negara.

  • Ada Banyak Perubahan pada Reformasi TKDN, Kemenperin Beri Bocoran Ini

    Ada Banyak Perubahan pada Reformasi TKDN, Kemenperin Beri Bocoran Ini

    JAKARTA – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memberikan bocoran soal rencana mereformasi aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Reformasi TKDN dilakukan sebagai respons dari kesepakatan tarif antara RI dan Amerika Serikat (AS).

    Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin Setia Darta mengatakan, akan banyak perubahan dalam aturan TKDN.

    Namun, kata dia, TKDN tetap memuat aturan soal tenaga kerja hingga bahan baku mentah.

    “(Yang berubah) banyak. Tapi, kan, yang penting tidak lepas dari raw material, tenaga kerja dan overhead. Nggak boleh lepas dari itu, karena sudah harus ada,” ujar dia saat ditemui di kantor Kemenperin, Jakarta, Rabu, 30 Juli.

    Namun, pria yang akrap disapa Tata itu enggan merinci perubahan teknis pada TKDN. Dia juga enggan menjawab kapan aturan baru akan dirilis ke publik. Menurut Tata, TKDN tidak akan spesifik ditujukan untuk negara tertentu.

    Tata menilai, reformasi TKDN itu akan membuat implementasinya lebih murah, mudah dan cepat.

    “Yang penting reformasi membuat TKDN mudah, murah dan cepat,” terang Tata.

    “Nanti (diluncurkan) dalam waktu dekat. Yang nyusun, kan, Pak Kapus (Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Kementerian Perindustrian,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Gedung Putih mengumumkan kesepakatan dagang dengan Indonesia yang salah satunya mencakup penghapusan hambatan non-tarif bagi ekspor AS.

    Dalam dokumen yang dirilis Selasa, 22 Juli, waktu setempat, AS menyebut Indonesia akan membebaskan perusahaan-perusahaan AS dari kewajiban memenuhi syarat konten lokal atau yang dikenal dengan TKDN.

    Diketahui, TKDN merupakan komponen hambatan non-tarif yang selama ini digunakan Indonesia untuk melindungi industri nasional.

    TKDN juga ditunjukan untuk menarik masuk investasi pabrikan di Tanah Air.

    “Termasuk membebaskan perusahaan dan barang asal AS dari persyaratan konten lokal,” tulis pernyataan berjudul Joint Statement on Framework for United States-Indonesia Agreement on Reciprocal Trade, seperti dilansir dari whitehouse.gov, Rabu, 23 Juli

    Dengan kesepakatan tersebut, Indonesia dapat menerima kendaraan yang dibuat sesuai standar keselamatan dan emisi kendaraan bermotor dari AS.

    Indonesia juga diminta menerima sertifikat FDA dan otorisasi pemasaran untuk perangkat medis dan farmasi.

    “Menghapus persyaratan pelabelan tertentu,” jelas kesepakatan itu.

  • Trump Tetapkan Tarif Impor 25% untuk India

    Trump Tetapkan Tarif Impor 25% untuk India

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan mengenakan tarif impor 25% bagi India mulai 1 Agustus 2025, dan menyebutnya sebagai salah satu tarif tertinggi di dunia.

    Hal tersebut disampaikan Trump dalam unggahan di media sosial Truth Social pada Rabu (30/7/2025). Dia menyebut bahwa India memiliki hambatan perdagangan nonmoneter yang paling berat dan menyulitkan dibandingkan negara mana pun.

    Trump juga menyebut India selalu membeli sebagian besar peralatan militer dari Rusia, juga menjadi pembeli energi terbesar Rusia, bersama dengan China. Dia menekankan hubungan dagang India-Rusia itu dan mengaitkannya dengan sikap banyak negara yang menuntut Kremlin menghentikan serangan ke Ukraina.

    “Karena itu, India akan membayar tarif sebesar 25%, ditambah denda untuk hal-hal di atas, mulai 1 Agustus [2025],” tulis Trump dalam unggahannya, dilansir dari Bloomberg pada Rabu (30/7/2025).

    Pengumuman Trump muncul menjelang batas waktu 1 Agustus 2025 yang dia tetapkan untuk mengenakan tarif impor baru kepada puluhan mitra dagang. Pungutan itu memupus harapan New Delhi untuk mendapatkan perlakuan istimewa atas rekan-rekannya di Asia, yang telah mendapatkan tarif berkisar antara 15% hingga 20%.

    India termasuk di antara negara-negara pertama yang melibatkan Washington dalam perundingan, menyusul kunjungan penting Perdana Menteri Narendra Modi ke Gedung Putih pada Februari 2025.

    Menanggapi pengumuman Trump, seorang pejabat India yang meminta untuk tidak disebutkan namanya, mengatakan New Delhi tetap terlibat dengan AS untuk memastikan kesepakatan perdagangan yang saling menguntungkan. Sebelum pengumuman tarif, para pejabat India mengatakan mereka akan terus bernegosiasi dengan AS untuk kesepakatan perdagangan bilateral pada musim gugur tahun ini.

    Beberapa bulan terakhir, pemerintahan Modi telah mengadopsi pendekatan yang bersifat damai terhadap Trump, merombak struktur tarif India, serta menawarkan beberapa konsesi perdagangan dan imigrasi kepada pemerintah AS. Para pejabat Trump juga telah mengisyaratkan selama berbulan-bulan bahwa kesepakatan dagang dengan India akan segera tercapai.

    Nada pembicaraan tampak berubah dalam beberapa pekan terakhir, dengan New Delhi memperketat pendiriannya karena negosiasi menemui hambatan terkait isu-isu kontroversial seperti pertanian. Trump juga mengancam negara-negara seperti India dan China dengan ‘sanksi sekunder’ karena membeli minyak dari Rusia.

    Washington dan negara-negara lain yang bersekutu dengan Ukraina memandang pembelian minyak tersebut sebagai bentuk dukungan diam-diam bagi Rusia, yang membantu memperkuat ekonominya dan melemahkan sanksi.

    Langkah Trump ini dapat semakin mempererat hubungan kedua negara yang sudah tegang. Presiden AS telah berulang kali menegaskan bahwa dia menggunakan perdagangan untuk menengahi gencatan senjata yang mengakhiri konflik bersenjata empat hari antara India dan Pakistan pada Mei 2025. Modi dan pejabat tinggi India lainnya membantah keras hal itu.

    Keputusan tarif Trump juga berisiko merusak upaya jangka panjang AS di bawah pemerintahan sebelumnya untuk menjadikan India sebagai penyeimbang strategis terhadap ‘kebangkitan’ China.

    Partai oposisi utama India mengatakan pengumuman Trump menunjukkan bahwa hubungan dekat yang digembar-gemborkan antara Modi dan pemimpin AS tersebut tidak membuahkan hasil.

    Nilai tukar rupee India merosot dan harga saham berjangka menurun setelah pengumuman tarif Trump. Kontrak berjangka Nifty 50 yang diperdagangkan di Gujarat International Finance Tec-City menghapus kenaikannya hingga turun hingga 0,5%, sementara rupee India melemah 0,8% menjadi 87,87 per dolar AS dalam perdagangan luar negeri.

    Nilai tukar rupee jatuh ke level terendah dalam lima bulan dalam perdagangan dalam negeri akibat ancaman tarif.

    “Meskipun perundingan dagang tampaknya telah menemui jalan buntu antara kedua negara, yang menyebabkan AS memberikan sanksi kepada India, kami berpendapat bahwa babak dagang dan tawar-menawar kesepakatan belum sepenuhnya berakhir. Ada juga sudut pandang geopolitik global dalam perundingan dagang ini, di luar sudut pandang ekonomi semata,” kata ekonom di Emkay Global Financial Services Ltd., Madhavi Arora.

  • Tarif Trump Bikin Harga Barang Rumah Tangga di AS Meroket!

    Tarif Trump Bikin Harga Barang Rumah Tangga di AS Meroket!

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi memberlakukan tarif impor baru yang menyasar berbagai barang konsumsi. Akibatnya, perusahaan-perusahaan raksasa seperti Procter & Gamble (P&G), Nestle, hingga PepsiCo mengumumkan akan menaikkan harga produk mereka untuk mengimbangi beban tambahan dari kebijakan tersebut.

    Mengutip Reuters, P&G, produsen kebutuhan rumah tangga seperti tisu Bounty dan deterjen Tide, telah mengumumkan bahwa harga sekitar seperempat produk mereka akan naik mulai pekan depan. Kenaikannya berada di kisaran satu digit menengah secara persentase, dan akan langsung dirasakan konsumen Amerika Serikat.

    Langkah ini bukan kejutan. Sejak musim semi, para produsen besar telah memperingatkan bahwa tarif baru akan menghimpit margin keuntungan dan memaksa mereka memilih antara menekan pendapatan atau membebankan biaya lebih tinggi kepada pembeli. Kini, pilihan mereka jelas: harga naik.

    Di tengah kenaikan tajam indeks saham AS berkat euforia saham teknologi, saham-saham perusahaan konsumsi justru tertekan. Sejak pengumuman tarif pada 2 April-yang oleh Trump disebut sebagai “Hari Pembebasan” harga saham P&G turun 19%, Nestle anjlok 20%, Kimberly-Clark melemah 11%, dan PepsiCo jatuh hampir 7%. Padahal, indeks S&P 500 justru naik lebih dari 13% dalam periode yang sama.

    Perusahaan makanan dan barang konsumen memang menghadapi tekanan ganda sejak pandemi Covid-19. Penjualan lesu karena konsumen makin ogah membayar mahal untuk produk bermerek. Nestle pekan lalu mengakui bahwa konsumen Amerika Utara masih enggan menghadapi harga yang terus membengkak.

    Kenaikan harga ini dikhawatirkan makin memperburuk sentimen investor terhadap kemampuan brand besar bertahan di tengah konsumen irit dan ongkos produksi yang makin tinggi akibat perang dagang.

    “Walmart, Amazon, Best Buy, semuanya akan terpaksa menaikkan harga di konsumen,” ujar Bill George, mantan CEO Medtronic sekaligus peneliti eksekutif di Harvard Business School. Ia menegaskan bahwa dampak tarif belum benar-benar terasa di masyarakat luas, tapi akan segera muncul dan memburuk.

    Antara 16-25 Juli, perusahaan-perusahaan yang dilacak oleh Reuters melalui global tariff tracker memperkirakan kerugian gabungan antara US$ 7,1 miliar hingga US$ 8,3 miliar untuk tahun ini. Perusahaan otomotif seperti GM dan Ford sudah merasakan miliaran dolar beban tambahan akibat tarif dan belum seluruhnya diteruskan ke harga mobil.

    Sebagian perusahaan sempat menimbun barang dan bahan baku sebelum tarif diberlakukan, yang membantu menunda kenaikan harga. Namun para ekonom memperkirakan inflasi baru akan terlihat nyata pada kuartal IV 2025 atau awal tahun depan saat stok tersebut habis.

    Andrew Wilson dari Kamar Dagang Internasional menyebut bahwa dampak nyata baru akan terasa setelah persediaan berkurang. Saat itulah, rakyat Amerika benar-benar akan merasakan mahalnya kebijakan tarif dari Gedung Putih.

    Tonton juga video “RI Kena Tarif Trump 19%, Mendag Targetkan Pasar Eropa” di sini:

    (rrd/rrd)

  • Adik Kim Jong Un Beri Pesan ke Trump, Sebut Hubungan Pribadi & Nuklir

    Adik Kim Jong Un Beri Pesan ke Trump, Sebut Hubungan Pribadi & Nuklir

    Jakarta, CNBC Indonesia – Saudari perempuan pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong Un, Kim Yo Jong, kembali memberikan pesan kepada negara rivalnya, Amerika Serikat (AS). Hal ini terkait kekuatan nuklir negara itu.

    Mengutip AFP, Selasa (29/7/2025), dalam sebuah pernyataan yang disiarkan oleh media pemerintah, Kim memperingatkan AS agar tidak mengejar denuklirisasi. Ia meminta Washington untuk segera mengakui Pyongyang sebagai negara berkekuatan nuklir.

    “Setiap upaya untuk menyangkal posisi DPRK sebagai negara bersenjata nuklir… akan ditolak mentah-mentah,” kata Kim Yo Jong, merujuk Korut dengan akronim nama resminya.

    Kim mengatakan “hubungan pribadi” antara saudara laki-lakinya dan Trump berada dalam situasi yang baik buruk. Tetapi ia memperingatkan bahwa hal itu tidak boleh digunakan untuk menekan Korut dalam melakukan denuklirisasi.

    “Saya tidak ingin menyangkal fakta bahwa hubungan pribadi antara kepala negara kita dan presiden AS saat ini tidaklah buruk. Namun, saya menghimbau dan memperingatkan Washington agar tidak mencoba memanfaatkannya untuk mencapai denuklirisasi.”

    Pernyataan ini dilontarkan Kim setelah seorang pejabat Gedung Putih dikutip mengatakan bahwa Presiden Donald Trump terbuka untuk berdialog dengan Kim Jong Un terkait denuklirisasi. Menurutnya, hal ini justru mendiskreditkan dan meremehkan kekuatan negara pimpinannya.

    “Jika digunakan untuk tujuan tersebut, hal itu dapat diartikan sebagai ejekan terhadap pihak lain,” ujarnya.

    Trump dan Pemimpin Tertinggi Korut Kim Jong Un bertemu tiga kali selama masa jabatan pertama presiden AS dalam upaya mencapai kesepakatan tentang denuklirisasi Korut. Dalam seluruh pertemuan itu, keduanya terlihat berada dalam situasi yang sejuk tanpa ketegangan, menghadirkan harapan perdamaian di Semenanjung Korea.

    Namun, sejak pertemuan puncak kedua mereka di Hanoi pada tahun 2019 gagal karena kegagalan menyepakati imbalan yang akan diterima Korut, Pyongyang telah mempercepat program nuklirnya. Ini sekaligus memutus interaksi langsung antara Trump dan Kim.

    (tps/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • NASA Krisis! Hampir 4.000 Karyawan Resign Gara-gara Trump

    NASA Krisis! Hampir 4.000 Karyawan Resign Gara-gara Trump

    Jakarta, CNBC Indonesia – NASA mengonfirmasi hampir 4.000 karyawannya memutuskan untuk mengundurkan diri. Alasannya karena kebijakan pemerintahan Donald Trump untuk melakukan pemangkasan biaya dan mengurangi jumlah pegawai federal.

    Program pengunduran diri ini dilakukan selama dua putaran. Sekitar 870 karyawan resign pada putaran pertama dan berikutnya sebanyak 3.000 karyawan menyusul membuat keputusan serupa.

    Dengan begitu, jumlah pegawai negeri sipil NASA menyusut hingga 14 ribu personel. Jumlah tersebut bukan hanya yang mengikuti program pengunduran diri saja, namun juga 500 karyawan yang mengalami PHK, dikutip dari CBS News, Selasa (29/7/2025).

    Terkait hal ini, juru bicara NASA Chery Warner mengatakan pihaknya akan tetap memprioritaskan keselamatan saat lembaga tersebut mengalami perampingan. Misi ke luar angkasa juga dipastikan tetap berjalan.

    “Keselamatan tetap jadi prioritas utama bagi lembaga kami seiring menyeimbangkan kebutuhan menjadi organisasi yang lebih ramping dan efisiensi, serta memastikan mampu mengejar Era Keemasan eksplorasi dan inovasi, termasuk ke Bulan dan Mars,” jelasnya.

    Program ini diperkenalkan pada awal pemerintahan Trump oleh Departemen Efisiensi Pemerintah Gedung Putih. Mei lalu, mereka mengusulkan akan memangkas dana lembaga antariksa tersebut sebanyak 25% dari US$24 miliar (Rp 393,7 triliun) menjadi US$18 miliar (Rp 295,3 triliun) selama tahun depan.

    Di saat bersamaan, NASA juga harus menghadapi masalah krisis kepemimpinan. Trump diketahui sempat mencalonkan astronaut swasta dan miliarder Jared Isaacman sebagai administrator NASA berikutnya pada Desember lalu.

    Namun pencalonan tersebut ditarik pada bulan Mei, tepat sebelum pemungutan suara. Hal ini terjadi saat hubungan Trump dan Elon Musk, mantan kepala DOGE, yang juga teman Isaacman memburuk. 

    Akhirnya bulan ini, Trump menunjuk Sean Duffy yang juga Menteri Perhubungan untuk memimpin NASA sementara.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • AS Kecolongan, Chip AI Nvidia Senilai Rp 16 Triliun Diduga Masuk China Lewat Jalur Gelap – Page 3

    AS Kecolongan, Chip AI Nvidia Senilai Rp 16 Triliun Diduga Masuk China Lewat Jalur Gelap – Page 3

    Menanggapi laporan mengenai peredaran chip AI secara ilegal di pasar China, Nvidia akhirnya buka suara.

    Perusahaan menyatakan penggunaan chip yang diperoleh dari jalur tidak resmi tak hanya menimbulkan masalah hukum, tetapi juga dianggap tidak efisien dari sisi teknis maupun ekonomi.

    “Nvidia hanya menyediakan layanan dan dukungan teknis untuk produk-produk yang disalurkan melalui mitra resmi,” ujar perwakilan perusahaan saat dihubungi Reuters.

    Dengan kata lain, pembeli chip dari pasar gelap tidak akan mendapatkan garansi, pembaruan perangkat lunak, atau pun bantuan teknis.

    Di sisi lain, hingga kini belum ada tanggapan resmi dari pemerintah AS, termasuk dari Departemen Perdagangan dan Gedung Putih, terhadap temuan ini.

    Pemerintah Thailand yang turut disebut dalam laporan juga belum memberikan komentar. Reuters sendiri mengonfirmasi bahwa mereka belum dapat memverifikasi laporan Financial Times secara independen.

  • AS Mau ‘Tunggangi’ Perang Saudara Tetangga RI, Incar Harta Karun Ini

    AS Mau ‘Tunggangi’ Perang Saudara Tetangga RI, Incar Harta Karun Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintahan Donald Trump tengah menimbang sejumlah proposal kontroversial yang dapat secara drastis mengubah arah kebijakan Amerika Serikat terhadap Myanmar, dengan tujuan akhir mengalihkan pasokan mineral tanah jarang dari negara tersebut agar tak lagi mengalir ke China.

    Empat sumber yang mengetahui langsung jalannya diskusi internal Gedung Putih mengatakan kepada Reuters proposal-proposal tersebut mencakup kemungkinan negosiasi damai antara junta militer Myanmar dan kelompok pemberontak Kachin Independence Army (KIA), maupun opsi sebaliknya: menjalin kerja sama langsung dengan KIA sambil tetap menjauhi junta.

    Belum ada keputusan yang diambil, dan para ahli menekankan bahwa tantangan logistik akan sangat besar. Namun jika usulan-usulan ini dijalankan, Washington bisa saja menjalin kesepakatan dengan kelompok etnis bersenjata yang saat ini menguasai sebagian besar cadangan tanah jarang berat Myanmar.

    “Diskusi ini masih pada tahap awal dan bersifat eksploratif,” ungkap seorang pejabat senior pemerintahan Trump.

    Ia menambahkan bahwa “para pejabat menghadiri pertemuan ini sebagai bentuk dukungan terhadap komunitas bisnis Amerika dan untuk membantu menyeimbangkan defisit perdagangan AS sebesar US$579 juta dolar dengan Myanmar”.

    Tanah jarang adalah kelompok 17 logam yang digunakan untuk memproduksi magnet berdaya tinggi yang vital bagi berbagai aplikasi teknologi canggih. Tanah jarang secara khusus sangat penting untuk industri pertahanan, digunakan dalam pembuatan jet tempur dan senjata berteknologi tinggi.

    AS saat ini hanya memproduksi dalam jumlah sangat kecil dan sangat bergantung pada impor. Menurut Badan Energi Internasional (IEA), China mengendalikan hampir 90% kapasitas pengolahan global.

    Dalam salah satu pertemuan tertutup pada 17 Juli lalu di kantor Wakil Presiden JD Vance, sejumlah ide disampaikan, termasuk oleh Adam Castillo, mantan ketua Kadin AS di Myanmar yang kini menjalankan perusahaan keamanan di negara tersebut. Pertemuan itu juga dihadiri oleh penasihat Vance untuk urusan Asia dan perdagangan, meski Vance sendiri tidak hadir.

    Castillo mengusulkan agar AS meniru pendekatan China dengan menjadi penengah antara militer Myanmar dan KIA untuk membentuk kesepakatan otonomi bilateral. Menurutnya, kelompok bersenjata etnis seperti KIA sudah muak dieksploitasi China dan ingin menjalin kerja sama dengan AS.

    “KIA tahu mereka punya komoditas yang strategis dan ingin diversifikasi,” kata Castillo kepada Reuters. “Kita bisa memanfaatkan keinginan itu untuk mengurangi ketergantungan global pada China.”

    Tambang-tambang di wilayah Kachin Myanmar merupakan penghasil utama tanah jarang yang selama ini diekspor ke China untuk diolah. Castillo juga menyarankan agar AS menjalin kerja sama pemrosesan sumber daya ini dengan mitra-mitra dalam kelompok Quad – India, Jepang, dan Australia.

    Kementerian Pertambangan India tak merespons permintaan komentar, tetapi seorang pejabat pemerintah India mengatakan belum mengetahui apakah rencana seperti itu telah dikomunikasikan ke New Delhi. Ia menambahkan bahwa “bahkan jika rencana itu disepakati, akan butuh waktu bertahun-tahun untuk membangun infrastruktur pemrosesan yang diperlukan.”

    Proposal lainnya disampaikan oleh Sean Turnell, ekonom asal Australia dan mantan penasihat Aung San Suu Kyi. Ia mengusulkan agar pemerintahan Trump tetap berkomitmen mendukung kekuatan demokratis di Myanmar.

    Turnell mengatakan kepada Reuters bahwa ia telah bertemu dengan pejabat di Departemen Luar Negeri, Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih, dan Kongres.

    “Salah satu usulan kami adalah AS dapat mengakses tanah jarang melalui KIA, dan itu bisa menjadi win-win untuk mendukung oposisi Myanmar sekaligus mengurangi ketergantungan dari China,” ujarnya.

    Diskusi informal dengan KIA disebut telah berlangsung beberapa bulan terakhir, meski tidak pernah diumumkan secara publik. Seorang sumber di industri tanah jarang mengatakan bahwa pejabat AS mulai menjalin komunikasi sekitar tiga bulan lalu, setelah KIA mengambil alih kawasan tambang Chipwe-Pangwa.

    Namun, para analis memperingatkan bahwa rencana ambisius ini akan sangat sulit diwujudkan. Bertil Lintner, penulis dan pengamat lama isu Myanmar, menyebut rencana AS untuk menarik pasokan rare earth dari Myanmar ke India “sangat tidak masuk akal” karena medan geografis yang ekstrem.

    “Semua tambang itu berada dekat perbatasan Cina, dan kalau ingin mengangkutnya ke India, hanya ada satu jalan dan China pasti akan menghalanginya,” kata Lintner.

    Meski begitu, junta Myanmar sendiri tampaknya mulai melunak terhadap Washington. Ketika Trump mengancam tarif baru sebesar 40% terhadap ekspor Myanmar ke AS awal bulan ini, ancaman tersebut dituangkan dalam surat yang ditujukan langsung kepada Jenderal Min Aung Hlaing.

    Sebagai respons, pemimpin junta itu memuji kepemimpinan Trump dan menyatakan kesiapannya mengirim tim negosiasi ke Washington. Ia juga meminta tarif diturunkan dan sanksi dicabut.

    Namun, pejabat senior Gedung Putih menegaskan bahwa pencabutan sebagian sanksi pekan lalu terhadap sejumlah sekutu junta “tidak ada kaitannya” dengan surat Min Aung Hlaing. Pemerintahan Trump, menurut sumber, masih meninjau ulang keseluruhan kebijakan AS terhadap Myanmar sejak pelantikan Trump pada Januari lalu, dan belum membuat keputusan akhir apakah akan menjalin kerja sama dengan junta atau tetap fokus pada KIA dan oposisi.

     

    (luc/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Trump Berubah, Mendadak Cari Muka ke Xi Jinping

    Trump Berubah, Mendadak Cari Muka ke Xi Jinping

    Jakarta, CNBC Indonesia – Sikap pemerintahan Donald Trump berubah dan mulai melunak ke China. Salah satunya terlihat dari pencabutan kontrol ekspor chip AI dari AS ke China.

    Padahal, pada April 2025, Trump tanpa ragu memperketat penjualan chip AI dari AS ke China. Dikutip dari Reuters, Senin (28/7/2025), perubahan sikap Trump bertujuan menghindari ketegangan selama negosiasi dagang berlangsung dengan China.

    Bahkan, Trump dilaporkan berupaya untuk bertemu langsung dengan Presiden China Xi Jinping pada tahun ini, menurut laporan Financial Times.

    Biro industri dan keamanan Kementerian Perdagangan (Kemendag) AS, yakni entitas yang mengawasi kontrol ekspor, telah diberitahu dalam beberapa bulan terakhir untuk menghindari tindakan keras terhadap China, menurut Financial Times, mengutip pejabat saat ini dan mantan pejabat AS.

    Gedung Putih dan Kemendag AS tak segera merespons permintaan komentar dari Reuters terkait informasi tersebut.

    Para pejabat tinggi ekonomi AS dan China dijadwalkan untuk kembali melakukan negosiasi dagang di Stockholm dalam waktu dekat. Kedua pihak berniat untuk menyelesaikan konflik dagang yang berlarut-larut antara dua kekuatan ekonomi terbesar dunia.

    Bulan lalu, raksasa chip AI Nvidia mengatakan pihaknya akan memulai kembali penjualan chip H20 ke China, menyusul pencabutan blokir dari pemerintahan Trump. Sebelumnya, AS beralasan memblokir akses teknologi ke China karena kekhawatiran keamanan nasional.

    Pencabutan blokir chip tersebut dilakukan agar AS bisa kembali mengakses logam tanah jaran China, menurut Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick.

    Kendati demikian, keputusan pencabutan kontrol ekspor ini memicu kontroversi di dalam negeri. Para pakar keamanan, termasuk mantan deputi penasihat keamanan nasional AS, Matt Pottinger, mengatakan akan menulis surat kepada Lutnick terkait potensi bahaya gara-gara pencabutan kontrol ekspor chip ke China.

    “Langkah ini merupakan kesalahan strategis yang membahayakan keunggulan ekonomi dan militer Amerika Serikat dalam kecerdasan buatan,” tulis mereka dalam surat tersebut.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Kemenperin Tata Ulang TKDN, Kapan Meluncur? – Page 3

    Kemenperin Tata Ulang TKDN, Kapan Meluncur? – Page 3

    Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto buka suara terkait pembebasan syarat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang diminta pemerintah Amerika Serikat (AS). Ketentuan dalam bagian negosiasi tarif itu hanya akan berlaku bagi sebagian produk.

    Syarat TKDN sendiri masuk dalam konteks permintaan pembebasan hambatan non-tarif dari pemerintah AS. Airlangga bilang, hal itu memungkinkan untuk produk sektor telekomunikasi, pusat data (data center), hingga alat kesehatan. Namun, ketentuan mengenai impor yang diatur kementerian terkait masih berlaku.

    “Terkait dengan local content ataupun TKDN, ini terbatas pada program Telecommunication, Information, and Communication (TIC), data center, alat kesehatan, dan tetap memenuhi peraturan impor yang dilakukan oleh kementerian teknis,” kata Airlangga dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (24/7/2025).

    Sebagai informasi, dalam dokumen Agreement on Reciprocal Trade yang dirilis Gedung Putih, syarat TKDN disebut berkaitan dengan kesepakatan tarif antar kedua negara. Indonesia dan AS disebut sepakat untuk menyelesaikan berbagai hambatan non-tarif, termasuk TKDN yang berpengaruh pada perdagangan dan investasi bilateral.

    Sejalan dengan ini, Airlangga juga menyinggung soal permintaan Gedung Putih agar standar otoritas obat dan makanan AS (Food and Drug Administration/FDA) untuk produk asal Amerika Serikat. Hal ini menurutnya pernah berlaku ketika Indonesia menggunakan vaksin luar negeri saat masa pandemi Covid-19.

    “Nah, ini pernah kita lakukan terkait mekanisme ini pada saat Covid-19. Kita bisa menerima vaksin yang dikeluarkan oleh negara-negara barat lainnya seperti mulai dari AstraZeneca sampai Pfizer, berbasis pada FDA masing-masing. Dengan protokol WHO, BPOM bisa menerima dan mendistribusikannya kepada masyarakat,” tutur dia.