Tempat Fasum: Gedung Putih

Amerika Tetapkan Tarif Impor dari Indonesia 19%, Menko Airlangga: Ketidakpastian Menurun

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai pengumuman tarif impor terbaru yang dikeluarkan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump pada Kamis (31/7/2025).

Sebagai informasi, pada pengumuman tersebut AS resmi akan mengenakan tarif impor untuk produk Indonesia sebesar 19%, sesuai kesepakatan dagang yang telah dicapai kedua negara. Tarif tersebut akan mulai berlaku pada 7 Agustus 2025 mendatang.

Airlangga menjelaskan, kebijakan tarif Trum menimbulkan ketidakpastian sekaligus ketidakstabilan kondisi perekonomian dunia.

Meski demikian, pengumuman tarif terbaru Trump terhadap 92 negara, termasuk di kawasan Asia Tenggara seperti Indonesia dan VIetnam, dinilai dapat menurunkan ketidakpastian tersebut

“Angka-angka kita memang belum ideal, tetapi setidaknya ketidakpastian soal tarif kini sudah bisa kita tinggalkan. Sehingga kita bisa melangkah maju menghadapi situasi ini,” jelas Airlangga dalam IVFA Members’ Gathering & Forum di Jakarta pada Jumat (1/8/2025).

Airlangga melanjutkan Indonesia masih mampu menjaga kestabilan ekonomi di tengah Volatilitas global. Dia mencontohkan, produk domestik bruto (PDB) Indonesia pada kuartal I/2025 berada di kisaran 4,87%.

Sementara itu, laju inflasi juga masih terjaga pada kisaran 2,3% per Juli 2025. Menurutnya, laju inflasi tersebut menunjukkan bahwa permintaan mulai kembali ke pasar.

Selain itu, Indonesia mencatat surplus neraca perdagangan sebesar US$3,3 miliar per Juli 2025. Sementara itu, peringkat utang Indonesia oleh S&P juga tetap stabil di level BBB

Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump mengumumkan rencana revisi tarif global dan menjadikan Suriah sebagai negara dengan pungutan terbesar, yakni 41%. Sementara itu, Laos dan Myanmar dikenakan bea masuk sebesar 40%.

Gedung Putih belum memberikan penjelasan terkait alasan kebijakan tersebut, sementara nilai perdagangan AS dengan ketiga negara itu relatif kecil dibandingkan mitra dagang utamanya.

Melansir Bloomberg pada Jumat (1/8/2025) Myanmar hingga kini masih berada di bawah sanksi AS sejak kudeta militer pada 2021. Sementara itu, Laos mendapat sorotan Washington karena mempererat hubungan dengan China.

Adapun, Suriah sebelumnya dikenai sanksi atas pelanggaran HAM di bawah rezim Bashar Al-Assad. Pada saat yang sama, sejak penggulingan Assad tahun lalu, AS mulai melonggarkan pembatasan tersebut.

01/08/2025 20:53
Kamboja Nominasikan Trump untuk Raih Nobel Perdamaian

Phnom Penh –

Pemerintah Kamboja mengumumkan pihaknya akan menominasikan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, untuk meraih Nobel Perdamaian. Pencalonan ini menyusul intervensi langsung Trump dalam menghentikan konflik perbatasan antara Kamboja dengan Thailand baru-baru ini.

Saat ditanya via pesan teks soal rencana Kamboja menominasikan Trump, seperti dilansir Reuters, Jumat (1/8/2025), Wakil Perdana Menteri Kamboja, Sun Chanthol, menjawab: “Iya.”

Berbicara kepada wartawan sebelumnya di Phnom Penh, Chanthol berterima kasih kepada Trump karena telah membawa perdamaian.

Dia mengatakan bahwa Trump pantas dinominasikan untuk Nobel Perdamaian, penghargaan internasional tertinggi yang diberikan kepada individu atau organisasi yang dianggap telah melakukan yang terbaik untuk “memajukan persahabatan antarbangsa”.

Sebelum Kamboja, Pakistan terlebih dahulu mengatakan pada Juni lalu bahwa mereka akan merekomendasikan Trump sebagai peraih Nobel Perdamaian atas jasanya dalam membantu menyelesaikan konflik dengan India.

Perdana Menteri (PM) Israel, Benjamin Netanyahu, juga mengumumkan bulan lalu bahwa dirinya telah mencalonkan Trump untuk penghargaan perdamaian itu.

Seruan dari Trump, pekan lalu, berhasil memecah kebuntuan dalam upaya mengakhiri pertempuran terberat selama satu dekade terakhir yang berlangsung antara Thailand dan Kamboja. Konflik itu berujung dengan gencatan senjata yang dinegosiasikan dan diwujudkan dalam pertemuan kedua negara di Malaysia.

Tonton juga video “Kamboja Tuduh Thailand Tangkap 20 Tentara Setelah Gencatan Senjata” di sini:

Menyusul pengumuman gencatan senjata antara Bangkok dan Phnom Penh pada awal pekan ini, juru bicara Gedung Putih Karoline Leavitt mengatakan Trump-lah yang mewujudkan gencatan senjata itu.

“Berikan dia Hadiah Nobel Perdamaian!” cetus Leavitt pada saat itu.

Sedikitnya 43 orang tewas dalam bentrokan sengit di perbatasan kedua negara yang berlangsung selama lima hari, dan memaksa total lebih dari 300.000 orang mengungsi di kedua sisi perbatasan.

“Kami mengapresiasi upaya besarnya (Trump-red) untuk perdamaian,” kata Chanthol, yang juga merupakan negosiator perdagangan utama Kamboja.

Dalam pernyataannya, Chanthol juga mengucapkan terima kasih kepada Trump atas penurunan tarif AS sebesar 19 persen. Washington awalnya mengancam tarif sebesar 49 persen, kemudian menurunkannya menjadi 36 persen, yang mengancam sektor garmen dan alas kaki di Kamboja.

Halaman 2 dari 2

(nvc/ita)

01/08/2025 18:28
Video Deadline 60 Hari untuk Perusahaan Obat AS Turunkan Harga

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengirimkan surat kepada 17 perusahaan farmasi terkemuka untuk menurunkan harga obat resep agar setara dengan harga terendah yang ditawarkan di negara maju lainnya, atau dikenal sebagai harga most favored nation/negara paling disukai (MFN).

Daftar 17 perusahaan obat yang mendapatkan surat dari Trump adalah AbbVie, Amgen, AstraZeneca, Boehringer Ingelheim, Bristol Myers Squibb, Eli Lilly, EMD Serono, Genentech, Gilead, GSK, Johnson & Johnson, Merck, Novartis, Novo Nordisk, Pfizer, Regeneron, dan Sanofi.

Dalam pernyataan yang dirilis di laman Gedung Putih (White House), pemerintahan Trump akan menindak tegas perusahaan yang menolak untuk bertindak. “Pemerintah federal akan mengerahkan segala cara yang kami miliki untuk melindungi keluarga-keluarga Amerika dari praktik penetapan harga obat yang terus-menerus dan tidak adil” tertulis dalam surat tersebut.

Tonton video selengkapnya di sini…

01/08/2025 16:34
Tarif Trump 19% Berlaku 7 Agustus 2025, Begini Respons Pemerintah

Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah resmi menandatangani executive order terkait pengenaan tarif yang berlaku bagi negara-negara mitra dagang utamanya.

Trump mempertahankan tarif dasar 10% ke negara-negara di mana AS memiliki surplus perdagangan. Lalu, memberlakukan tarif 15% ke mitra dagang utama seperti Uni Eropa (UE), Jepang, dan Korea Selatan (Korsel).

Sedangkan bagi Indonesia dan beberapa negara ASEAN lainnya tarif yang diterapkan masih sama sesuai hasil negosiasi, yaitu di kisaran 19-20%. Untuk Indonesia masih tetap dikenakan 19% dari sebelumnya 32%.

Pemerintah menganggap, besaran tarif bea masuk yang telah diumumkan Trump pada Kamis malam lalu itu sudah cukup untuk memberikan daya saing ekspor komoditas-komoditas Indonesia ke AS dibanding negara mitra dagang AS lainnya.

“Indonesia kan seperti kita ketahui sudah selesai dan berlaku tanggal 7 dan seluruh negara ASEAN hampir selesai dan negara-negara yang di ASEAN 19%, kecuali Singapura tarifnya yang paling rendah,” kata Menteri Koordinator Bidang Airlangga Hartarto di kantornya, Jakarta, Jumat (1/8/2025).

Menurut pemerintah, besaran tarif itu akan membuat kinerja ekspor Indonesia terjaga baik ke AS karena tak mengalami perbedaan dengan negara-negara kompetitor seperti Thailand, Kamboja, Malaysia, Filipina, maupun Pakistan.

“Karena beberapa negara ASEAN kan 19%, dan paling rendah negara yang memang dengan AS relatif baik. Selama ini juga sama, punya competitiveness terhadap Thailand maupun Malaysia dan sektornya agak mirip tapi ada perbedaan juga, yang penting india agak tinggi sedikit,” ungkap Airlangga.

Menurut Airlangga, meski tarif perdagangan resiprokal atau bea masuk yang dikenakan Trump ke Indonesia 19%, namun untuk sejumlah komoditas telah resmi ditetapkan menjadi lebih rendah hingga 0%, terutama komoditas-komditas strategis yang tidak dimiliki AS.

“Bahkan untuk copper konsentrat dan copper catode di nol kan jadi itu yang sejalan dengan pembicaraan untuk mineral strategis antara lain copper dan itu US sudah umumkan juga,” papar Airlangga.

‘Jadi itu yang Indonesia sebut industrial comodities jadi secondary process sesudah ore, jadi sudah sejalan dengan apa yang kemarin diumumkan juga oleh secretary commerce dari white house,” tegasnya.

Berikut ini daftar negara yang tarifnya telah diumumkan Trump dan berlaku 7 Agustus 2025:

Suriah

Laos

Myanmar

Swiss

Irak

Serbia

Aljazair

Bosnia dan Herzegovina

Libya

Afrika Selatan

Brunei

India

Kazakhstan

Moldova

Tunisia

Bangladesh

Sri Lanka

Taiwan

Vietnam

Indonesia

Kamboja

Malaysia

Pakistan

Filipina

Thailand

Nikaragua

Afghanistan

Angola

Bolivia

Botswana

Kamerun

Chad

Kosta Rika

Pantai Gading

Republik Demokratik Kongo

Ekuador

Equatorial Guinea

Fiji

Ghana

Guyana

Islandia

Israel

Jepang

Yordania

Lesotho

Liechtenstein

Madagaskar

Malawi

Mauritius

Mozambik

Namibia

Nauru

Selandia Baru

Nigeria

Makedonia Utara

Norwegia

Papua Nugini

Korea Selatan

Trinidad dan Tobago

Turki

Uganda

Vanuatu

Venezuela

Zambia

Zimbabwe

Brasil

Kepulauan Falkland

Inggris

Uni Eropa

(arj/haa)

[Gambas:Video CNBC]

01/08/2025 14:10
Trump Umumkan Tarif Impor Tertinggi ke AS, Suriah jadi 41%, Myanmar, dan Laos dapat 40%

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan rencana revisi tarif global dan menjadikan Suriah sebagai negara dengan pungutan terbesar, yakni 41%. Sementara itu, Laos dan Myanmar dikenakan bea masuk sebesar 40%.

Gedung Putih belum memberikan penjelasan terkait alasan kebijakan tersebut, sementara nilai perdagangan AS dengan ketiga negara itu relatif kecil dibandingkan mitra dagang utamanya.

Melansir Bloomberg pada Jumat (1/8/2025) Myanmar hingga kini masih berada di bawah sanksi AS sejak kudeta militer pada 2021. Sementara itu, Laos mendapat sorotan Washington karena mempererat hubungan dengan China.

Adapun, Suriah sebelumnya dikenai sanksi atas pelanggaran HAM di bawah rezim Bashar Al-Assad. Pada saat yang sama, sejak penggulingan Assad tahun lalu, AS mulai melonggarkan pembatasan tersebut.

Bagi Myanmar, perdagangan dengan AS tercatat mencapai US$734 juta tahun lalu. Namun, tarif baru ini diperkirakan semakin memperburuk krisis ekonomi yang dimulai sejak Jenderal Min Aung Hlaing merebut kekuasaan lebih dari empat tahun lalu. Washington menuding junta menggunakan kekerasan terhadap warga sipil dan menekan aktivis prodemokrasi.

Pengumuman tarif ini muncul hanya sehari setelah junta Myanmar mencabut status darurat, membuka jalan bagi pemilu yang dijadwalkan akhir tahun ini. Namun, AS dan sejumlah negara lain menilai pemilu tersebut tidak akan berlangsung bebas dan adil.

Dalam surat langka bulan lalu, Min Aung Hlaing memuji Trump dan membandingkan kudeta militernya dengan klaim tidak berdasar Trump soal kecurangan pemilu, menyebut keduanya sebagai korban pemilu yang dicurangi.

Dia juga meminta pengurangan tarif dan menawarkan untuk mengirim delegasi dagang tingkat tinggi ke Washington.

Wakil Menteri Perdagangan Myanmar Min Min mengatakan melalui sambungan telepon bahwa pemerintah belum mengetahui perkembangan tersebut dan menolak memberikan komentar.

Sementara itu, nilai ekspor AS ke Laos mencapai US$40,4 juta tahun lalu, sedangkan impor dari Laos sebesar US$803,3 juta. Washington menyoroti ketergantungan ekonomi Laos terhadap China serta utang yang terus meningkat terkait proyek infrastruktur Tiongkok.

Di sisi lain, Trump baru-baru ini menandatangani perintah eksekutif untuk melonggarkan sanksi terhadap Suriah guna mendukung pembangunan kembali negara yang dilanda perang serta menopang pemerintahan barunya.

Menurut pengamat, tingginya tarif mungkin dipicu alasan sederhana.

“Bukan berarti Washington sengaja menyasar tiga negara ini. Kemungkinan, keterbatasan kapasitas di DC membuat pejabat lebih fokus pada negara-negara besar,” ujar Simon Evenett, pendiri St. Gallen Endowment for Prosperity Through Trade, lembaga asal Swiss yang memantau kebijakan perdagangan global.

01/08/2025 13:58
Donald Trump Kenakan Tarif Impor Kanada jadi 35%, Negara Lain Bisa Kena 40% – Page 3

Dokumen resmi yang dirilis Gedung Putih pada Kamis mengonfirmasi sejumlah rincian dari kesepakatan terbaru dengan mitra dagang utama Amerika Serikat. Di antaranya, tarif sebesar 15% akan dikenakan terhadap Uni Eropa, Korea Selatan, dan Jepang.

Negara-negara Asia Tenggara juga termasuk dalam daftar, dengan tarif antara 19% hingga 20% yang akan segera diberlakukan. Sementara itu, tarif untuk Inggris tetap di angka 10% tanpa perubahan.

Keputusan Kamis ini sempat tertunda oleh satu perubahan besar, yaitu penangguhan selama 90 hari atas tarif baru terhadap Meksiko. Presiden Trump menyatakan bahwa tarif tetap dipertahankan di 25% setelah melakukan “pembicaraan telepon yang sangat sukses” dengan pihak Meksiko.

Puluhan mitra dagang yang lebih kecil juga mengalami kenaikan tarif dari 10% menjadi 15%, termasuk beberapa negara yang sebelumnya tidak disebutkan dalam pengumuman Selasa.

Namun, sejumlah negara yang saat ini mencatat surplus perdagangan dengan AS dikecualikan dari kenaikan tarif. Mereka akan tetap dikenai tarif 10%, sebuah keputusan yang mengejutkan, mengingat pernyataan Trump sebelumnya yang menyiratkan bahwa 15% akan menjadi ambang batas minimum baru.

Perintah pada Kamis itu juga menyoroti masalah transshipping atau praktik pengalihan barang melalui negara ketiga untuk menghindari bea masuk. Pemerintah mengancam tarif tambahan sebesar 40% untuk barang-barang yang dianggap sebagai hasil transshipping, meskipun definisi rinci soal pelanggaran ini belum dijelaskan lebih lanjut.

Pengumuman ini muncul di tengah kebijakan tarif 50% atas tembaga yang sudah lebih dulu diumumkan dan akan berlaku mulai tengah malam nanti, bersamaan dengan tarif baru terhadap Kanada.

Adapun Brasil juga menjadi target kebijakan tarif tinggi. Tarif 50% terhadap negara tersebut akan berlaku lebih cepat, satu hari lebih awal, karena perintah eksekutifnya dihitung berdasarkan jadwal tujuh hari yang dimulai sejak Rabu lalu.

01/08/2025 13:00
Trump Mau Bangun Ballroom di Gedung Putih, Biayanya Rp 3,2 T!

Washington DC –

Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, berencana membangun sebuah ballroom besar di Gedung Putih seiring dengan upayanya melakukan renovasi terhadap kantor dan kediaman eksekutif AS tersebut. Pembangunan ballroom itu disebut akan memakan biaya sebesar US$ 200 juta, atau setara Rp 3,2 triliun.

Rencana pembangunan ballroom ini, seperti dilansir AFP, Jumat (1/8/2025), diungkapkan oleh juru bicara atau Sekretaris Pers Gedung Putih, Karoline Leavitt, dalam konferensi pers rutin pada Kamis (31/7) waktu setempat.

Dikatakan oleh Leavitt bahwa Trump sendiri dan sejumlah donatur yang tidak disebutkan namanya akan menanggung biaya proyek tersebut, yang nilainya mencapai US$ 200 juta.

“Selama 150 tahun, para presiden, pemerintahan dan staf Gedung Putih telah mendambakan ruang acara yang besar di kompleks Gedung Putih,” ujar Leavitt.

Struktur baru itu, sebut Leavitt, akan mencakup luas 8.000 meter persegi dan memiliki ruang besar untuk menampung hingga 650 orang. Ditambahkan oleh Leavitt bahwa pengerjaan ballroom itu akan dimulai pada September mendatang dan diperkirakan akan selesai sebelum akhir masa jabatan kedua Trump.

Tujuan pembangunan ballroom itu adalah agar dapat menjadi tempat penyelenggaraan acara-acara resmi dan penting bagi para pemimpin asing yang berkunjung ke Gedung Putih, sementara saat ini hal tersebut terkadang dilakukan dengan mendirikan tenda besar di halaman Gedung Putih.

Pembangunan ballroom ini, yang direalisasikan ketika Trump berniat merenovasi Gedung Putih sesuai dengan seleranya, menjadi salah satu proyek terbesar di Gedung Putih selama lebih dari satu abad terakhir.

Model ballroom yang dipresentasikan oleh pemerintah AS menunjukkan ballroom tersebut akan berupa bangunan putih dengan kolom tiang dan fasad seperti bangunan utama Gedung Putih. Ballroom ini akan menggantikan East Wing, yang biasanya menjadi kantor Ibu Negara AS.

Trump sendiri telah sejak lama menyatakan keinginannya untuk membangun ballroom di Gedung Putih yang terinspirasi oleh properti-propertinya sendiri, terutama properti Mar-a-Lago miliknya di Florida.

“Saya ahli dalam membangun, dan kita akan membangunnya dengan cepat dan tepat waktu. Itu akan indah,” kata Trump, yang mantan pengembang real-estate ternama AS ini, saat berbicara kepada wartawan setempat.

Dia memastikan bahwa karakter bangunan asli akan tetap dipertahankan.

Halaman 2 dari 2

(nvc/ita)

01/08/2025 12:28
Prancis-Inggris-Kanada Akan Akui Negara Palestina, Trump Tak Senang!

Jakarta –

Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah menyatakan ketidaksenangannya kepada para pemimpin Prancis, Inggris, dan Kanada yang telah mengumumkan rencana mereka untuk mengakui negara Palestina pada September mendatang. Demikian diungkapkan Sekretaris Pers Gedung Putih, Karoline Leavitt pada hari Kamis (31/7) waktu setempat.

Pengumuman terbaru oleh beberapa sekutu terdekat Washington itu justru memperkeras sikap presiden AS terhadap langkah tersebut.

Meskipun Trump mengecam Kanada karena mengumumkan niatnya untuk mengakui negara Palestina, ia bersikap lebih lunak dalam kritiknya terhadap Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer.

Trump menepis keputusan Macron untuk mengakui negara Palestina, dengan mengatakan bahwa pernyataan tersebut “tidak penting” dan “tidak terlalu berpengaruh.” Pekan lalu, pengumuman Macron untuk mengakui negara Palestina menjadi pemicu bagi negara-negara lain untuk mempertimbangkan langkah serupa.

Pekan ini, Starmer juga mengatakan Inggris akan secara resmi mengakui negara Palestina pada bulan September, kecuali Israel mengambil langkah-langkah “substantif”, termasuk menyetujui gencatan senjata di Gaza.

Ditanya tentang keputusan Inggris untuk mengakui negara Palestina, Trump mengatakan ia “sejujurnya tidak berada di kubu itu.”

(ita/ita)

01/08/2025 11:47
Tiba-tiba Trump Kirim Utusan ke Gaza, Bakal Kirim Bantuan Makanan

Jakarta –

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengirimkan utusan dan duta besar AS untuk Israel ke Gaza, Palestina. Utusan Timur Tengah Presiden Trump, Steve Witkoff, dan duta besar untuk Israel, Mike Huckabee, disebut akan memeriksa distribusi bantuan di sana.

Dilansir AFP, Jumat (1/8/2025), Witkoff dan Huckabee akan memasuki Gaza pada hari Jumat waktu setempat. Mereka disebut juga akan menemui penduduk di wilayah yang dilanda perang tersebut.

“Besok (hari ini), Utusan Khusus Witkoff dan Duta Besar Huckabee akan melakukan perjalanan ke Gaza untuk memeriksa lokasi distribusi (bantuan) saat ini,” kata Sekretaris Pers Gedung Putih, Karoline Leavitt, kepada wartawan.

Leavitt mengatakan utusan Trump dan dubes juga berencana untuk mengirimkan lebih banyak makanan.

“Dan berencana untuk mengirimkan lebih banyak makanan serta bertemu dengan warga Gaza setempat untuk mendengar langsung situasi mengerikan ini di lapangan,” ujar Leavitt.

(fca/fca)

01/08/2025 04:42
Trump Berlakukan Tarif 50% untuk Produk Tembaga Setengah Jadi

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Amerika Serikat Donald Trump menetapkan tarif impor sebesar 50% untuk seluruh produk tembaga setengah jadi yang masuk ke AS. Namun, dia mengecualikan tembaga murni (refined copper) dari kebijakan tersebut, sehingga industri domestik terhindar dari potensi lonjakan biaya produksi.

Menurut lembar fakta resmi dari Gedung Putih, tarif baru ini mulai berlaku pada 1 Agustus 2025. Sebelumnya, pelaku pasar di AS telah memperkirakan bahwa tembaga mentah—bahan baku utama kabel, komponen konstruksi, dan otomotif—akan dikenakan bea masuk.

Tarif tersebut diberlakukan berdasarkan Section 232 dari Trade Expansion Act, dan tidak akan ditumpuk di atas tarif otomotif yang telah lebih dulu diterapkan Trump pada awal tahun ini.

“Jika suatu produk terkena tarif otomotif, maka hanya tarif kendaraan yang berlaku, bukan tarif tembaga,” jelas Gedung Putih dikutip dari Bloomberg, Kamis (31/7/2025).

Trump juga mengambil langkah tidak biasa dengan mengaktifkan Defense Production Act, undang-undang era Perang Korea yang memungkinkan presiden memerintahkan peningkatan produksi bahan penting bagi keamanan nasional. Melalui kebijakan ini, sebanyak 25% limbah tembaga berkualitas tinggi dan bentuk tembaga mentah buatan dalam negeri diwajibkan untuk dijual ke pasar domestik.

Persentase tersebut akan meningkat menjadi 30% pada 2028 dan 40% pada 2029. Pemerintah menyebut langkah ini penting untuk meningkatkan kapasitas pemurnian tembaga dalam negeri dengan memastikan ketersediaan bahan baku murah bagi pelaku industri nasional.

Kebijakan ini diteken secara resmi tiga pekan setelah Trump mengumumkan rencana tarif tembaga sebesar 50% tanpa menjabarkan rincian produk yang termasuk dalam cakupan.

Sejak pengumuman awal, berbagai kelompok pelobi bergerak aktif di Washington, termasuk produsen tembaga AS, pabrik produk setengah jadi, pelaku industri daur ulang, serta pemerintah asing. Mereka berupaya memengaruhi bentuk akhir kebijakan, mulai dari permintaan pengecualian, tarif tambahan, hingga pembatalan kebijakan sepenuhnya.

Penetapan tembaga sebagai prioritas perdagangan nasional mengejutkan pasar global, mengingat pada masa jabatan pertamanya Trump lebih menargetkan baja dan aluminium. Saat itu, produsen, pedagang, dan konsumen tembaga lega karena sektor ini lolos dari kebijakan tarif yang menekan pasar logam.

Kini, setelah menjadi sasaran, harga tembaga sempat melonjak di New York, dan para pedagang berhasil membukukan keuntungan besar dengan mempercepat pengiriman tembaga ke AS sebelum tarif diberlakukan.

Namun, kebijakan ini tidak mencakup bijih tembaga, konsentrat, maupun katoda murni. Hal ini menjadi kabar baik bagi pelaku industri hilir yang sempat khawatir akan lonjakan biaya input yang luas.

Keputusan tersebut memberikan ruang bernapas bagi pembeli, terutama di tengah lonjakan proyeksi permintaan global terhadap logam industri ini dalam satu dekade ke depan. Permintaan diperkirakan meningkat pesat dari sektor data center, otomotif, pembangkit listrik, serta infrastruktur jaringan kendaraan listrik.

31/07/2025 05:50