Tempat Fasum: Gedung Putih

Zelensky Ngamuk, Kilang Minyak Rusia Meledak & Terbakar Hebat

Jakarta, CNBC Indonesia – Ukraina menembakkan puluhan drone ke Rusia antara Rabu malam dan Kamis (14/8/2025) dini hari. Peristiwa ini melukai tiga orang dan memicu kebakaran di dua wilayah selatan, termasuk di sebuah kilang minyak.

Video yang diunggah di media sosial Rusia diduga menunjukkan ledakan dan kebakaran besar di sebuah kilang minyak di kota Volgograd, Rusia selatan. Lokasinya sekitar 470 kilometer (sekitar 300 mil) dari garis depan.

“Puing-puing dari serangan itu menyebabkan produk minyak tumpah dan terbakar di kilang minyak Volgograd,” kata Gubernur Wilayah Volgograd, Andrei Bocharov, dalam sebuah pernyataan di Telegram, dimuat AFP.

Gubernur Wilayah Belgorod Rusia, Vyacheslav Gladkov, mengatakan sebuah drone Ukraina menghantam sebuah mobil di pusat ibu kota wilayah tersebut, membakarnya dan melukai tiga orang. Ia mengunggah video yang menunjukkan mobil itu terbakar dan puing-puing berserakan di jalan.

“Layanan darurat sedang bekerja di lokasi kejadian,” tulisnya juga di Telegram.

Sejak Rusia melancarkan serangan militer skala penuh terhadap Ukraina pada Februari 2022, Kyiv telah merespons dengan serangan pesawat nirawak terhadap infrastruktur Rusia yang berjarak ratusan kilometer dari perbatasannya. Kyiv menyebut serangan itu sebagai balasan atas serangan rudal dan pesawat nirawak Moskow terhadap warga sipilnya sendiri.

Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan telah mencegat 44 pesawat nirawak Ukraina antara Rabu malam dan Kamis dini hari. Ini termasuk tujuh di atas Krimea, semenanjung yang dianeksasinya dari Ukraina pada tahun 2014.

Sementara itu, serangan terjadi menjelang pertemuan puncak yang krusial di Alaska antara Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan Vladimir Putin dari Rusia, yang pertama antara presiden AS dan Rusia yang sedang menjabat sejak 2021. Gedung Putih mendorong diakhirinya konflik yang telah berlangsung selama tiga setengah tahun.

Ukraina tidak segera mengomentari serangan yang dilaporkan tersebut. Namun Presiden Volodymyr Zelensky kini sedang melakukan kunjungan ke Inggris.

(tps/sef)

[Gambas:Video CNBC]

14/08/2025 22:00
Ramai-ramai Setor Uang Pelicin Buat Trump, Ini Daftar CEO Antre

Jakarta, CNBC Indonesia – Perusahaan teknologi besar ramai-ramai menawarkan komitmen “pemanis” ke Presiden AS Donald Trump. Pemanis yang ditawarkan beragam, mulai dari potongan dari pendapatan perusahaan hingga janji investasi.

Kesepakatan terbaru yang diumumkan oleh Gedung Putih adalah diizinkannya perusahaan chip Nvidia dan AMD untuk menjual produk tercanggih mereka di China. Sebagai imbalannya, kedua perusahaan harus menyerahkan 15 persen dari pendapatan dari penjualan tersebut ke pemerintah.

Bos Apple, Tim Cook, juga berhasil mengambil hati Trump lewat komitmen investasi senilai US$ 600 miliar dalam 4 tahun ke depan. Cook juga memberikan sebuah piringan kaca beralaskan emas 24 karat kepada Trump. Tujuannya, agar produsen Apple terhindar dari dampak tarif impor Trump.

“Rentetan kesepakatan ini adalah usaha untuk diberi keringanan tarif,” kata Paolo Pescatore, analis dari PP Foresight kepada CNBC International. “Semua perusahaan teknologi terdampak tarif. Mereka bisa kena beban jutaan dolar sehingga laba mereka makin terpangkas.”

Pada Juni, Apple dilaporkan mengeluarkan US$ 800 juta untuk membayar tarif tambahan pada periode April-Juni. Pada awal Agustus, Trump mengumumkan rencana pengenaan tarif 100 persen untuk chip dan semikonduktor. Apple dikecualikan dari tarif tersebut.

Ray Wang, pendiri dan komisaris Constellation Research, menilai bayaran 15 persen dari Nvidia dan AMD ke pemerintah AS, adalah sesuatu yang aneh. Alasannya, pemerintah AS menggunakan alasan keamanan nasional sebagai dasar larangan ekspor chip.

“Jika sudah tidak [ada masalah keamanan], ya tidak masalah. Jensen Huang dari Nvidia dan Lisa Su dari AMD memutuskan tidak apa-apa. Ada cara untuk menjual ke China,” kata Wang.

(dem/dem)

[Gambas:Video CNBC]

14/08/2025 21:10
Ngeri, Produk Amerika Diam-diam Dipasang Alat Pelacak

Jakarta, CNBC Indonesia – Chip canggih buatan Amerika Serikat ternyata dilengkapi oleh pelacak untuk memonitor pergerakannya di seluruh dunia. Otoritas AS ingin memastikan tidak ada chip canggih yang dikirim ke China lewat negara lain.

Reuters menyatakan langkah ekstrem AS menggambarkan upaya pemerintahan Presiden AS Donald Trump untuk memastikan larangan ekspor chip canggih ke China tidak bisa dihindari.

Pelacak tersebut bisa digunakan sebagai bukti untuk menyeret pihak yang mengambil keuntungan dari larangan ekspor ke China. Pemerintah AS curiga perusahaan dan pihak di beberapa negara membeli chip dari AS kemudian dijual ke China.

Perangkat pelacak selama puluhan tahun telah digunakan oleh penegak hukum AS untuk memonitor produk tertentu yang penjualannya dibatasi, seperti komponen pesawat terbang.

Reuters mendapatkan informasi tentang alat pelacak dari 5 narasumber yang terlibat dalam rantai pasok server AI. Mereka mengaku mengetahui tentang penggunaan alat pelacak dalam server yang diproduksi oleh Dell dan Super Micro yang dilengkapi oleh chip rancangan Nvidia dan AMD.

Alat pelacak biasanya disembunyikan dalam kemasan server. Namun, narasumber Reuters mengaku tidak tahu pihak yang memasang chip dan rute pengirimannya. Namun, mereka memberikan contoh sebuah pengiriman server Dell yang dilengkapi chip pada 2024. Saat itu, ditemukan sebuah pelacak besar di boks server dan pelacak kecil di dalam server.

Narasumber lainnya mengaku melihat gambar dan video chip dilepas oleh pemesan dari server Dell dan Super Micro. Sebuah pelacak disebut berukuran sebesar HP.

Pemerintah AS melarang ekspor chip AI dan beberapa teknologi canggih lainnya ke China dengan alasan untuk menghindari penggunaan komponen tersebut untuk pengembangan militer. AS juga melarang teknologi yang sama diekspor ke Rusia.

Gedung Putih dan Kongres AS sebelumnya pernah mengusulkan agar semua chip AI dilengkapi dengan teknologi verifikasi lokasi untuk mencegah pengiriman ke negara tertentu.

Usulan itu diprotes keras oleh pemerintah China. Bulan lalu, otoritas internet China memanggil perwakilan Nvidia untuk menyampaikan kecemasan mereka soal “pintu belakang” di dalam chip yang bisa digunakan untuk mengaksesnya dari jarak jauh.

Pada Januari, Reuters melaporkan AS membongkar penyelundupan chip AI ke China lewat beberapa negara termasuk Malaysia, Singapura, dan Uni Emirat Arab.

(dem/dem)

[Gambas:Video CNBC]

14/08/2025 12:10
Kedaulatan Digital Ditukar Tarif Ekspor?

Bisnis.com, JAKARTA – Pada 23 Juli 2025, Gedung Putih merilis Joint Statement on the Framework for United States–Indonesia Agreement on Reciprocal Trade. Pernyataan bersama ini menguraikan rencana ambisius untuk mengurangi hambatan perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat.

Pemerintah Indonesia menyepakati penghapusan sejumlah tarif dan hambatan non-tarif untuk produk asal AS, seperti barang elektronik, alat kesehatan, dan komoditas pertanian tertentu.

Sebagai imbalannya, AS menawarkan penurunan tarif impor untuk barang Indonesia dari rata-rata 32% menjadi 19%, disertai janji relaksasi tambahan untuk komoditas prioritas seperti tekstil, produk kelautan, dan komponen otomotif (White House & U.S. Embassy, 2025).

Namun, ini bukan sekadar soal liberalisasi perdagangan. Salah satu poin dalam dokumen itu memicu gelombang kritik. Indonesia menyatakan sistem perlindungan data pribadi di AS telah “memadai” untuk menjamin kelancaran transfer data lintas batas. Sekilas, pernyataan ini tampak sebagai formalitas teknis. Namun, jika ditelusuri lebih dalam, substansinya menyentuh isu krusial, yaitu kedaulatan digital nasional. Keputusan ini bukan sekadar soal pertukaran ekonomi, melainkan pertaruhan atas kontrol negara terhadap aset digital rakyatnya.

Dalam ekonomi politik digital, data pribadi bukan lagi sekadar kumpulan angka atau informasi acak. Data adalah aset strategis. Setara dengan komoditas seperti minyak, tanah, atau logam langka. Data menjadi bahan bakar utama ekonomi berbasis algoritma, fondasi bagi kecerdasan buatan (AI), pengiklanan digital, hingga sistem prediksi perilaku konsumen. Shoshana Zuboff, dalam The Age of Surveillance Capitalism (2019), menyebut data sebagai “minyak baru” yang mendorong akumulasi kapital di era digital. Perusahaan raksasa teknologi seperti Google, Meta, atau Amazon membangun imperium mereka dengan mengolah data pribadi menjadi komoditas yang menguntungkan.

Ketika sebuah negara membiarkan data warganya mengalir ke luar tanpa pengendalian ketat, ia bukan hanya kehilangan aset berharga, tetapi juga menyerahkan kendali atas kekayaan informasi rakyatnya kepada entitas asing. Ini bukan kemajuan teknologi, melainkan pengabaian kedaulatan. Indonesia, dengan populasi 280 juta jiwa dan penetrasi internet yang mencapai 78% pada 2024 (APJII, 2024), memiliki potensi data yang sangat besar. Namun, tanpa kebijakan yang jelas, potensi ini justru menjadi celah eksploitasi.

Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) sebenarnya telah meletakkan landasan untuk melindungi data warga. UU ini mensyaratkan bahwa transfer data lintas negara hanya boleh dilakukan ke yurisdiksi dengan standar perlindungan setara atau lebih tinggi. Pasal 56 UU PDP secara eksplisit menegaskan bahwa negara tujuan harus memiliki regulasi yang menjamin privasi warga Indonesia (Kominfo, 2024).

Namun, hingga pertengahan 2025, otoritas pengawas independen yang diamanatkan UU belum terbentuk sepenuhnya. Peraturan turunan yang seharusnya memperkuat implementasi UU juga masih terjebak dalam proses harmonisasi antar kementerian, mencerminkan lemahnya koordinasi birokrasi (Kominfo, 2024).

DAMPAK

Di dalam negeri, kesepakatan ini berpotensi memperdalam ketimpangan digital. Lebih dari 20 juta UMKM Indonesia aktif di platform digital pada 2024 (Kominfo, 2024), tetapi mayoritas tidak memiliki akses ke data perilaku pelanggan. Data ini dikuasai oleh platform asing seperti Shopee, Amazon, atau TikTok, yang menyusun algoritma berdasarkan kepentingan mereka sendiri. Akibatnya, UMKM lokal hanya menjadi pelengkap dalam rantai pasok digital, tanpa kuasa untuk bersaing secara setara.

Kesenjangan ini makin terasa di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Menurut BPS (2023), hanya 57% rumah tangga di wilayah 3T memiliki akses internet stabil. Literasi digital juga rendah, dengan hanya 34% penduduk di wilayah ini memahami hak mereka atas data pribadi (SAFEnet, 2024). Tanpa intervensi yang terarah, digitalisasi justru menjadi alat eksploitasi struktural baru terhadap kelompok marginal.

Selain itu, rendahnya literasi digital di kalangan masyarakat umum memperburuk situasi. Survei SAFEnet (2024) menunjukkan bahwa 62% warga Indonesia tidak mengetahui bahwa data mereka dapat digunakan untuk kepentingan komersial tanpa persetujuan. Ketidaktahuan ini menciptakan celah bagi platform asing untuk memanen data tanpa hambatan, sementara warga tidak memiliki kuasa untuk menuntut hak mereka.

Untuk menghadapi ancaman terhadap kedaulatan digital, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah tegas dan terukur. Pertama, pelaksanaan transfer data lintas batas harus ditunda hingga otoritas pengawas independen yang diamanatkan oleh Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) benar-benar berfungsi penuh. Penundaan ini mencakup penyelesaian seluruh peraturan turunan serta penguatan infrastruktur keamanan siber nasional yang saat ini masih lemah.

Kedua, Indonesia perlu membangun kerangka tata kelola data nasional yang kokoh, berbasis pada tiga pilar utama: (1) lokalisasi data untuk sektor-sektor strategis, (2) pemerataan akses data (data equity) bagi pelaku lokal, dan (3) model insentif seperti data dividend agar manfaat ekonomi dari data pribadi dapat kembali ke masyarakat secara adil.

Ketiga, seluruh perjanjian internasional yang menyangkut isu data dan privasi harus melewati proses uji publik yang transparan serta mendapatkan persetujuan DPR. Kajian risiko terkait harus dipublikasikan untuk memastikan akuntabilitas dan pengawasan demokratis.

Di tingkat global, Indonesia juga memiliki peluang untuk memainkan peran strategis. Pemerintah dapat memimpin gerakan non-blok digital di forum seperti UN Global Digital Compact, dengan menggandeng negara-negara di Global South untuk menegaskan bahwa kedaulatan data adalah hak kolektif yang tidak bisa dinegosiasikan secara sepihak.

Selain aspek regulasi dan diplomasi, aspek kapasitas juga penting. Pemerintah harus meluncurkan program nasional literasi digital yang menyasar wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Program ini harus mencakup edukasi mengenai hak privasi warga serta pelatihan bagi pelaku UMKM agar dapat memanfaatkan data secara mandiri dan berdaya saing.

Akhirnya, negara perlu memprioritaskan investasi pada pusat data lokal dan pengembangan platform digital berbasis domestik. Salah satu contoh konkret adalah pengembangan super app nasional yang mampu menandingi dominasi platform asing, sebagaimana dilakukan India melalui inisiatif Open Network for Digital Commerce (ONDC).

Digitalisasi bukanlah tujuan akhir, melainkan alat untuk membangun masyarakat yang adil dan berdaulat. Jika hak digital warga dinegosiasikan secara diam-diam demi keuntungan jangka pendek seperti penurunan tarif ekspor, Indonesia sedang membayar masa depan dengan harga murah. Potensi ekonomi digital yang mencapai USD 360 miliar pada 2030 bukanlah sekadar angka, tetapi cerminan peluang untuk menciptakan kesejahteraan yang inklusif—jika dikelola dengan bijak.

Kini saatnya memilih. Apakah Indonesia akan menjadi pemasok data mentah bagi korporasi global, atau menjadi pemilik masa depan digitalnya sendiri? Keputusan ini tidak hanya menentukan arah ekonomi, tetapi juga martabat bangsa di era digital. Dengan langkah yang tepat, Indonesia dapat menjadikan data sebagai fondasi kedaulatan, bukan komoditas yang diperdagangkan.

14/08/2025 08:45
Suka Tak Suka, Trump Bisa Raih Nobel karena Damaikan 7 Konflik Bumi

Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali masuk bursa calon penerima Hadiah Nobel Perdamaian. Sejumlah pemimpin dunia resmi mengajukan atau menjanjikan nominasi bagi Trump atas perannya dalam memediasi berbagai konflik internasional.

Terbaru, Perdana Menteri Kamboja Hun Manet mengirim surat nominasi ke Komite Nobel Perdamaian Norwegia, mengakui “kenegarawanan luar biasa” Trump dalam menghentikan bentrokan perbatasan Thailand-Kamboja pada akhir Juli. Konflik lima hari itu menewaskan lebih dari 40 orang dan memaksa 300.000 warga mengungsi.

“Intervensi tepat waktu ini, yang mencegah konflik berpotensi menghancurkan, sangat penting dalam mencegah jatuhnya banyak nyawa dan membuka jalan menuju pemulihan perdamaian antara kedua negara,” ujar Hun Manet, seperti dikutip Newsweek, Rabu (13/8/2025).

“Upaya konsistennya untuk mencapai perdamaian melalui diplomasi sangat sejalan dengan visi Alfred Nobel,” tambahnya.

Menurut Reuters, Trump menekan Hun Manet dan Penjabat PM Thailand Phumtham Wechayachai dengan mengatakan tidak akan ada kemajuan dalam negosiasi tarif perdagangan hingga konflik dihentikan. Gencatan senjata dicapai pada 28 Juli, disusul perjanjian damai rinci pada 7 Agustus.

Dukungan bagi Trump juga datang dari Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan dan Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev usai pertemuan puncak di Washington pada 8 Agustus yang menghasilkan kesepakatan bersejarah mengakhiri konflik Nagorno-Karabakh. Kesepakatan ini mencakup pembukaan koridor transit “Trump Route for International Peace and Prosperity (TRIPP)” di Armenia.

“Sebagai negara yang berperang selama lebih dari tiga dekade, memiliki tanda tangan bersejarah ini sungguh sangat berarti,” kata Aliyev. “Ini adalah hasil nyata dari kepemimpinan Presiden Trump, dan tak seorang pun dapat mencapainya.”

Sementara Pashinyan menambahkan bahwa ia akan “mendukung penuh” nominasi Nobel untuk Trump.

Dari Afrika, Brice Oligui Nguema, Presiden Gabon, dan Menteri Luar Negeri Rwanda Olivier Nduhungirehe juga tercatat memberi dukungan. Olivier memuji peran Trump dalam mendorong kesepakatan damai antara Rwanda dan Republik Demokratik Kongo.

Di Timur Tengah, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyerahkan surat nominasi langsung ke Trump saat berkunjung ke Gedung Putih pada Juli. Sementara itu, pemerintah Pakistan secara resmi mengajukan nominasi atas “intervensi diplomatik tegas” Trump selama konflik empat hari dengan India, meski India membantah klaim tersebut.

Gedung Putih mengeklaim Trump telah membantu mengakhiri atau meredakan sedikitnya enam konflik global lain, termasuk Israel-Iran, Serbia-Kosovo, dan Mesir-Etiopia.

“Satu kesepakatan damai per bulan,” kata juru bicara Karoline Leavitt.

Pengumuman pemenang Hadiah Nobel Perdamaian dijadwalkan pada Oktober. Meski mendapat dukungan internasional, Trump menyatakan pesimistis.

“Apapun yang saya lakukan, mereka tidak akan memberikannya,” ujarnya. “Saya tidak berpolitik untuk itu. Banyak orang yang berpolitik.”

Adapun masih ada sejumlah konflik yang justru memberikan sentimen negatif terkait potensi pemberian Nobel Perdamaian, yakni perang Rusia-Ukraina yang masih menyisakan tanda tanya apakah peran Trump akan mampu mengakhiri konflik atau memperburuknya.

Sikap Trump atas konflik Gaza juga bisa menjadi ganjalan, mengingat sikap kerasnya mendukung Israel yang dinilai banyak negara melakukan genosida.

Komite Nobel menerima ratusan nominasi setiap tahun dan tidak akan mengungkapkan daftar resmi nominasi hingga 50 tahun mendatang.

(luc/luc)

[Gambas:Video CNBC]

13/08/2025 21:50
China Boikot Produk Amerika, Trump Sekarang Kena Batunya

Jakarta, CNBC Indonesia – Larangan ekspor chip AI ke China yang diterapkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada April lalu berdampak buruk. Otoritas China sekarang malah balas dendam dan meminta perusahaan lokal menghindari menggunakan chip buatan Nvidia, setelah Trump berubah pikiran dan mencabut larangannya.

Pencabutan larangan ekspor chip oleh Trump dilakukan sebagai upaya negosiasi agar China membuka kembali akses ke logam tanah jarang. Gedung Putih juga menginformasi Nvidia dan AMD sepakat memberikan 15% pendapatannya dari China kepada pemerintah AS.

Nvidia dan AMD juga telah mengatakan akan melanjutkan pengiriman ke China pada bulan lalu. Ini dilakukan setelah pemerintah AS mewajibkan adanya lisensi ekspor yang diterapkan awal tahun ini.

Namun, China melakukan aksi pembalasan dengan menyerukan boikot chip AS kepada para pemain lokal. Pihak berwenang dilaporkan telah meminta perusahaan menghindari penggunaan chip Nvidia dan AMD.

Larangan itu dilakukan khusus untuk penggunaan pemerintah dan keamanan nasional, dikutip dari CNBC Internasional, Rabu (13/8/2025).

Aksi balas dendam China ini bisa sangat merugikan kedua perusahaan. Sebab negara tersebut merupakan pasar utama bagi pembuat chip AI.

CNBC Internasional juga menyebutkan sebuah akun media sosial terhubung dengan medsos pemerintah China menyebut Chip H20 buatan Nvidia tidak aman.

Kerugian tersebut juga pernah diungkapkan oleh CEO Nvidia Jensen Huang. Menurutnya bisa jadi kerugian besar saat perusahaannya tersingkir dari China.

Bahkan dia memproyeksikan pasar AI di China bisa melonjak besar. Dalam dua hingga tiga tahun, industri itu bisa mencapai US$50 miliar.

(fab/fab)

[Gambas:Video CNBC]

13/08/2025 19:40
100 Hari Kanselir Merz, Ada Retakan di Pemerintahan Jerman?

Jakarta –

Sebelum genap 100 hari pun, surat kabar bersirkulasi terbesar di Jerman, Bild, sudah menjatuhkan vonis terhadap masa jabatan Kanselir Jerman Friedrich Merz.

Harian konservatif itu menyebut Merz sebagai “kanselir yang kesepian harus menjelaskan kesalahan terbesarnya,” demikian bunyi editorial Bild pekan ini. Pernyataan itu merujuk pada keputusan Merz untuk menghentikan pengiriman senjata tambahan ke Israel yang berpotensi digunakan dalam perang di Gaza.

Pembatasan ekspor senjata ke Israel diputuskan Merz tanpa melalui pembahasan internal di Partai CDU. Menurut Bild, dia juga tidak melibatkan rekan koalisi Uni Kristen Sosial (CSU) dalam pembuatan keputusan.

Polemik itu menjadi salah satu dari serangkaian keputusan mendadak dan perubahan arah yang ditetapkannya sejak menjabat.

Masa jabatan Friedrich Merz sejak awal dimulai dengan gejolak. Setelah pemilu pada 23 Februari 2025, ketika Bundestag berkumpul untuk memilih kepala pemerintahan, banyak pengamat saat itu berharap akan munculnya stabilitas politik.

Pemerintahan sebelumnya yang terdiri dari koalisi sayap kiri-tengah, yakni Partai SPD, Partai Hijau, dan Partai Liberal Demokrat (FDP), runtuh hanya dalam tiga tahun, usai diwarnai pertikaian internal, terutama soal anggaran.

Sementara itu, partai sayap kanan AfD berhasil menggandakan perolehan suara menjadi 20,8%. Survei dari lembaga Forsa awal Agustus 2025 bahkan menempatkan AfD di atas CDU/CSU, dengan dukungan 26% dibanding 24%.

Utang pemerintah Jerman membengkak

Pemerintah baru Merz sudah berusaha membuat gebrakan sebelum dilantik. Bersama Partai Hijau, yang kini berada di oposisi, koalisi CDU/CSU dan SPD berhasil menggalang mayoritas dua pertiga suara di Bundestag untuk mencabut pembatasan utang negara, meski selama kampanye berjanji untuk melindungi “rem utang” dalam konstitusi.

Alhasil, pemerintahannya kini memiliki tambahan dana sebesar €500 miliar (sekitar Rp8,7 kuadriliun). Secara teori, batasan utang kini tidak lagi berlaku untuk kebijakan modernisasi angkatan bersenjata. Ditambah lagi anggaran sebesar €500 miliar (sekitar Rp8,7 kuadriliun) untuk infrastruktur seperti jalan, rel kereta api, dan sekolah, hingga membiayai inisiatif perlindungan iklim.

Menteri Keuangan baru dari Partai SPD, Lars Klingbeil, mengatakan “lembaga OECD, Dana Moneter Internasional, Komisi Eropa, atau G7, dalam beberapa tahun terakhir, semua telah mendorong dan menyarankan Jerman untuk berinvestasi lebih banyak dan membuat aturan utang kami lebih fleksibel. Itu tidak mungkin dilakukan awalnya. Namun di pemerintahan sekarang, kami akhirnya melonggarkan aturan tersebut dan kami berinvestasi lebih banyak dari sebelumnya untuk kelangsungan masa depan Jerman.”

Koalisi pemerintah juga telah melanggar janji kampanye lain, yakni keringanan dalam tarif listrik bagi masyarakat. Alih-alih, pemerintah mengumumkan pengurangan pajak listrik hanya untuk sektor industri, pertanian, dan kehutanan, dengan alasan tidak ada anggaran untuk pengurangan harga listrik secara menyeluruh.

Fokus dalam kebijakan luar negeri

Dalam 100 hari pertama, Merz banyak berkutat dalam urusan luar negeri. Tak lama setelah terpilih, dia melakukan kunjungan penting ke ibu kota Kyiv bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer untuk menunjukkan solidaritas Eropa kepada Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy.

Pada awal Juni 2025, dia bertemu Presiden AS Donald Trump di Gedung Putih dan mendapat sambutan hangat, yang terkesan kontras dengan sejumlah pemimpin lain. Merz juga tampak percaya diri dalam KTT Uni Eropa dan NATO.

Sikap Merz yang sangat vokal dalam isu geopolitik membuat peran Menteri Luar Negeri Johann Wadephul acap tersisih. Kadang, pilihan kata Merz yang blak-blakan memicu kontroversi, seperti saat dia menyebut serangan Israel ke Iran pada 13 Juni 2025 sebagai “pekerjaan kotor yang dilakukan Israel untuk kita semua. Kita juga korban rezim ini. Rezim mullah ini telah membawa kematian dan kehancuran ke dunia. Dengan serangan, darah, dan gemuruh. Dengan Hizbullah, dengan Hamas.”

Pembatasan imigrasi

Pada urusan dalam negeri, isu pengendalian imigrasi ilegal menjadi fokus utama pemerintahan baru Jerman. Menteri Dalam Negeri Alexander Dobrindt dari Partai CSU bergerak cepat memperketat kontrol perbatasan, termasuk menolak permohonan suaka. Kebijakan ini juga dikritik karena dianggap melanggar hukum Uni Eropa (UE).

Polandia, jiran di perbatasan timur, merespons keputusan Jerman dengan menerapkan kontrol perbatasan yang menyebabkan kemacetan panjang. Dobrindt membela kebijakannya dengan mengatakan “UE adalah kawasan yang terbuka. Namun, kami tidak ingin penyelundup ilegal, perdagangan manusia dan geng kriminal yang menentukan siapa yang boleh masuk ke wilayah (Jerman). Kami ingin keputusan politik yang menetapkan jalur legal ke Eropa, bukan menyerahkannya pada kejahatan.”

Retakan dalam koalisi

Sidang terakhir Bundestag sebelum libur musim panas ditutup dengan ketegangan. Agenda utama adalah pengangkatan tiga hakim baru untuk Mahkamah Konstitusi Federal. Biasanya, koalisi menyepakati nama-nama secara damai demi menjaga reputasi lembaga tinggi tersebut.

Namun, kali ini, puluhan anggota konservatif menolak calon dari Partai SPD, Frauke Brosius-Gersdorf, meski sudah disetujui oleh komite bipartisan. Penolakan dipicu oleh kampanye di media sosial sayap kanan yang menyalahartikan pandangannya soal aborsi. Pada hari pemungutan suara, muncul tuduhan plagiarisme yang meragukan dan pemilihan pun dibatalkan.

Partai SPD menyebut situasi itu sebagai pelanggaran kepercayaan serius. Meski Partai SPD tetap mendukung, Brosius-Gersdorf akhirnya menarik pencalonannya. Masalah penunjukan hakim ini akan berlanjut setelah masa reses musim panas dan menjadi krisis besar pertama dalam koalisi, yang mencoreng kinerja pemerintahan Merz setelah 100 hari menjabat.

Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Jerman.

Diadaptasi oleh: Muhammad Hanafi

Editor: Rizki Nugraha

(ita/ita)

13/08/2025 14:42
Video: Gedung Putih Buka Suara Soal Rencana Bertemuan Trump & Putin

Jakarta, CNBC Indonesia – Gedung Putih mengatakan tidak ingin berekspektasi tinggi, pada pertemuan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, dan Presiden Rusia Vladimir Putin pada 12 Agustus mendatang. Pasalnya, pertemuan ini hanya melibatkan salah satu pihak yang terlibat perang, yakni Rusia.

Selengkapnya dalam program Squawk Box CNBC Indonesia (Rabu, 13/08/2025) berikut ini.

13/08/2025 10:36
Trump Ikut Pertemuan Virtual dengan Zelensky Sebelum Jumpa Putin

Jakarta –

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump akan menghadiri pertemuan virtual dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan para pemimpin Eropa lainnya. Pertemuan tersebut dilakukan menjelang pertemuan Trump dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Alaska, AS.

Pertemuan virtual tersebut diagendakan pada Rabu atau 2 hari sebelum Trump bertemu Putin, hal itu disampaikan seorang pejabat Gedung Putih kepada Anadolu. Pejabat tersebut mengonfirmasi keikutsertaan Trump dengan syarat anonim, sehari setelah Kanselir Jerman Friedrich Merz mengumumkan bahwa ia telah mengundang presiden AS, Zelensky, dan pejabat Eropa lainnya.

Juru bicara pemerintah Jerman Stefan Kornelius mengatakan pertemuan virtual tersebut akan fokus untuk memberi tekanan pada Rusia. Pertemuan itu juga akan membahas tentang permintaan jaminan keamanan.

“Akan berfokus pada opsi lebih lanjut untuk menekan Rusia dan persiapan untuk kemungkinan negosiasi perdamaian dan pertanyaan terkait klaim teritorial dan jaminan keamanan,” kata Kornelius, dilansir Anadolu, Rabu (13/8/2025)

Pertemuan tersebut akan menyediakan berbagai format diskusi dengan partisipasi dari kepala negara dan pemerintahan Jerman, Finlandia, Prancis, Italia, Polandia, Inggris, dan Ukraina. Presiden Komisi Eropa, kepala Dewan Eropa, sekretaris jenderal NATO, dan wakil presiden AS juga diperkirakan akan bergabung dalam pembicaraan tersebut.

Sementara itu, Gedung Putih sebelumnya menyebut pertemuan Trump dan Putin sebagai “latihan mendengarkan” bagi pemimpin Amerika tersebut.

Juru bicara Gedung Putih Karoline Leavitt mengonfirmasi bahwa pertemuan puncak Putin dan Trump tersebut akan diadakan di Anchorage, kota terbesar di Alaska, pada hari Jumat. Di saat Presiden Trump akan menetapkan “tujuan” untuk dapat “mencapai pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana kita dapat mengakhiri perang ini.”

“Hanya satu pihak yang terlibat dalam perang ini yang akan hadir, jadi ini adalah tugas presiden untuk pergi dan mendapatkan pemahaman yang lebih tegas dan lebih baik tentang bagaimana kita diharapkan dapat mengakhiri perang ini,” ujarnya kepada para wartawan di Gedung Putih.

Leavitt menyinggung terkait Zelensky yang tidak akan hadir selama pertemuan tersebut. Ia menekankan bahwa pertemuan tersebut berlangsung atas permintaan Putin.

Pembicaraan mendatang akan menjadi pertemuan tatap muka pertama antara presiden Rusia dan AS yang sedang menjabat sejak Juni 2021, ketika Putin bertemu dengan Presiden AS saat itu, Joe Biden, di Jenewa, Swiss. Pertemuan ini juga akan menandai pertama kalinya seorang presiden Rusia menginjakkan kaki di tanah Alaska sejak Kekaisaran Rusia menjual wilayah tersebut kepada AS pada tahun 1867.

(yld/zap)

13/08/2025 09:53
Trump Kembali Serang Powell, Mau Gugat Proyek Renovasi The Fed

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengungkap sedang mempertimbangkan langkah hukum terhadap Ketua Federal Reserve Jerome Powell terkait proyek renovasi kantor pusat bank sentral yang menuai sorotan akibat pembengkakan biaya.

Dalam unggahan di media sosial, Trump kembali melancarkan kritik kepada Powell atas keputusan The Fed menahan suku bunga acuan, sekaligus menyoroti pengelolaan renovasi yang dinilainya buruk.

Dia menilai, kerusakan yang ditimbulkan Powell karena selalu terlambat tidak terhitung jumlahnya. Namun, dia menilai ekonomi AS begitu kuat sehingga Negeri Paman Sam mampu melampaui Powell dan Dewan Gubernur The Fed yang disebutnya pasif.

“Namun, saya mempertimbangkan untuk mengizinkan gugatan besar terhadap Powell karena pekerjaan yang mengerikan dan sangat tidak kompeten dalam mengelola pembangunan Gedung The Fed,” tulis Trump dikutip dari Bloomberg, Rabu (13/8/2025).

Sementara itu, Juru Bicara Gedung Putih Karoline Leavitt, juga mengonfirmasi rencana Trump tersebut ketika ditanya apakah pemerintahan AS mempertimbangkan menggugat Powell terkait renovasi tersebut.

“Itu yang presiden katakan. Dia sedang mempertimbangkannya. Saya akan membiarkan presiden yang menjelaskannya langsung,” ujarnya kepada wartawan dalam jumpa pers, tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut.

Pernyataan Trump tersebut membuat kurva imbal hasil obligasi AS semakin curam, dengan imbal hasil tenor 10 tahun berbalik naik dari tekanan data inflasi dan menyentuh level tertinggi sesi.

Data yang dirilis sebelumnya pada Selasa menunjukkan inflasi inti AS meningkat pada Juli, meski kenaikan harga barang cenderung moderat. Hal ini meredam kekhawatiran tekanan harga akibat tarif dan memperkuat ekspektasi pemangkasan suku bunga The Fed pada September.

Proyek renovasi menjadi salah satu fokus kampanye tekanan Trump terhadap Powell dan The Fed yang dinilai gagal memangkas biaya pinjaman. Bulan lalu, Trump bahkan melakukan kunjungan langka ke kantor pusat The Fed untuk meninjau langsung lokasi konstruksi, yang sempat menandai jeda singkat ketegangan antara keduanya.

Namun, kritik kembali menguat setelah The Fed mempertahankan suku bunga pada Juli, diikuti periode gejolak di mana Trump memecat Kepala Biro Statistik Tenaga Kerja AS usai laporan melemahnya pasar tenaga kerja.

Trump berulang kali mendesak Powell mundur, bahkan sempat mempertimbangkan pemecatan langsung sebelum memutuskan menunggu hingga masa jabatan Powell berakhir demi menghindari guncangan pasar.

Menteri Keuangan AS Scott Bessent saat ini tengah mencari kandidat pengganti, dengan Trump dijadwalkan mengumumkan pilihannya pada musim gugur ini.

Pekan lalu, Trump juga memanfaatkan peluang lebih awal untuk mempengaruhi arah kebijakan The Fed dengan menunjuk Stephen Miran, penasihat ekonominya, sebagai anggota Dewan Gubernur The Fed menggantikan Adriana Kugler yang masa jabatannya berakhir Januari 2026. Penunjukan ini masih menunggu konfirmasi Senat.

13/08/2025 06:59