Xcloud.id

Tempat Fasum: Gedung Putih

  • Trump Lanjutkan Negosiasi Dagang Meski Tarif Dinyatakan Ilegal

    Trump Lanjutkan Negosiasi Dagang Meski Tarif Dinyatakan Ilegal

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump tetap melanjutkan negosiasi dagang dengan sejumlah mitra meskipun pengadilan banding AS memutuskan sebagian besar tarif yang diberlakukan Trump ilegal. 

    Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer mengatakan mitra dagang AS terus bekerja sama erat dalam negosiasi. 

    “Kesepakatan terus berjalan terlepas dari apa pun yang diputuskan pengadilan sementara ini,” ujar Greer dikutip dari Reuters, Senin (1/9/2025).

    Greer tidak menyebutkan negara mana saja yang masih bernegosiasi dengan AS, namun mengatakan telah berbicara dengan seorang menteri perdagangan pada Sabtu pagi.

    Putusan pengadilan ini menjadi ancaman terhadap salah satu pilar kebijakan luar negeri Trump sejak memasuki masa jabatan keduanya pada Januari lalu. Trump menggunakan tarif impor sebagai instrumen tekanan politik sekaligus alat renegosiasi perjanjian dagang, meski langkah itu meningkatkan volatilitas pasar keuangan.

    Pengadilan Banding Federal Circuit di Washington pekan lalu menyatakan Kongres memang memberi wewenang luas kepada presiden untuk bertindak dalam keadaan darurat nasional, tetapi tidak secara eksplisit memasukkan kewenangan menetapkan tarif atau pungutan pajak.

    Putusan tersebut menyoal legalitas tarif timbal balik yang ditetapkan April lalu serta tarif terhadap China, Kanada, dan Meksiko pada Februari. Namun, keputusan ini tidak berdampak pada tarif lain yang diberlakukan di bawah dasar hukum berbeda.

    Trump mengecam putusan itu dan berjanji mengajukan banding ke Mahkamah Agung AS. Pengadilan banding tetap mengizinkan tarif berlaku hingga 14 Oktober untuk memberi ruang proses banding.

    Opsi Alternatif

    Sejumlah pakar menilai pemerintahan Trump sudah mengantisipasi putusan ini dengan menyiapkan berbagai opsi cadangan agar tarif tetap berjalan.

    “Kalau negara lain berpikir mereka akan mendapat keringanan tarif, mereka akan kecewa. Ada banyak opsi cadangan, bahkan jika Mahkamah Agung akhirnya sependapat dengan pengadilan banding,” ujar Josh Lipsky, Ketua Ekonomi Internasional di Atlantic Council.

    Salah satu opsi adalah menggunakan Section 338 dari Undang-Undang Perdagangan 1930 yang memberi presiden kewenangan mengenakan bea masuk hingga 50% terhadap negara yang terbukti mendiskriminasi perdagangan AS.

    Trump kembali menegaskan sikapnya pada Sabtu (30/8/2025) melalui media sosial.

    “Tahun besar menanti AS, mungkin yang terbaik, jika tarif akhirnya disetujui pengadilan!!!” katanya

    Penasihat perdagangan Gedung Putih Peter Navarro mengatakan pihaknya optimistis Mahkamah Agung yang didominasi konservatif, yaitu 6 hakim berbanding 3, akan mendukung kebijakan tarif Trump.

    Senator Partai Republik James Lankford menambahkan, para pelaku usaha ingin persoalan ini segera tuntas.

    “Setiap kali ada sidang baru atau perubahan keputusan, hal itu membuat bisnis tidak stabil. Jadi mari kita selesaikan semua ini secepat mungkin,” ujarnya kepada NBC News.

  • Pengadilan AS Sebut Kebijakan Tarif Tindakan Ilegal Bikin Trump Marah

    Pengadilan AS Sebut Kebijakan Tarif Tindakan Ilegal Bikin Trump Marah

    Jakarta –

    Kebijakan tarif impor resiprokal atau balasan yang dirilis Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dicap sebagai tindakan ilegal. Hal ini menjadi salah satu isi putusan Pengadilan banding Federal AS.

    Dalam putusan pengadilan tersebut disebutkan Trump sebenarnya tak punya wewenang untuk mengenakan tarif kepada berbagai negara.

    Dilansir dari CNBC, Sabtu (30/8/2025), pengadilan banding menunda berlakunya kebijakan tarif resiprokal hingga 14 Oktober. Pengadilan juga memberi waktu bagi eksekutif Trump untuk meminta Mahkamah Agung membatalkan keputusan tersebut.

    Putusan pada Jumat (29/8) ini merupakan kekalahan kedua berturut-turut bagi Trump dalam rangkaian gugatan terhadap kebijakan tarif.

    Kasus yang diputuskan pengadilan merupakan dua gugatan terpisah. Satu gugatan diajukan oleh belasan negara bagian dan satu lagi oleh lima pengusaha di AS.

    Trump menggunakan Undang-Undang Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional (International Emergency Economic Powers Act/IEEPA) sebagai dasar kebijakan tarif. Nah hal tersebut lah yang banyak digugat oleh sebagian pemerintahan negara bagian dan juga kalangan pebisnis.

    “Untuk kedua kalinya dalam kasus ini, pengadilan federal telah memutuskan bahwa tarif yang disebut ‘Hari Pembebasan’ oleh Presiden Trump adalah melanggar hukum,” kata pengacara Jeffrey Schwab dari Liberty Justice Center, yang mewakili para penggugat usaha kecil dalam kasus ini.

    “Keputusan ini melindungi bisnis dan konsumen Amerika dari ketidakpastian dan kerugian yang disebabkan oleh tarif yang melanggar hukum ini,” kata Schwab dalam sebuah pernyataan.

    Respons Keras Trump

    Trump merespons keras putusan tersebut. Dia menyatakan bila kebijakan tarif agresifnya dihapus akan menjadi bencana besar bagi negara.

    “Jika Tarif ini dihapuskan, itu akan menjadi bencana total bagi Negara. Jika dibiarkan, Keputusan ini benar-benar akan menghancurkan Amerika Serikat,” tegas Trump dalam sebuah unggahan di Truth Social, dikutip dari CNBC.

    “Tarif (resiprokal) Presiden Trump akan tetap berlaku, dan kami menantikan kemenangan mutlak dalam masalah ini,” kata juru bicara Gedung Putih, Kush Desai, dalam pernyataan terpisah.

    Pemerintah Trump sendiri sudah mengajukan banding kepada Pengadilan Federal. Namun, beberapa hakim banding nampak sangat skeptis terhadap argumen pemerintahan Trump ketika mereka mendengarkan argumen lisan pada akhir Juli.

    Eksekutif Trump berargumen bahwa IEEPA memberi wewenang kepada presiden untuk secara efektif mengenakan tarif khusus negara di tingkat mana pun jika dianggap perlu untuk mengatasi keadaan darurat nasional.

    Sebelumnya, Pengadilan Perdagangan Internasional AS (U.S. Court of International Trade) pada akhir Mei menolak kebijakan tarif dan menuntut pembatalan kebijakan tarif yang diberlakukan Trump. Putusan itu juga meminta Trump membatalkan tarif untuk Kanada, Meksiko, dan China, yang diberlakukan untuk mengatasi dugaan perdagangan fentanil ke AS.

    (hal/hns)

  • Tangan Donald Trump Ramai Disorot gegara Lebam, Begini Kondisinya

    Tangan Donald Trump Ramai Disorot gegara Lebam, Begini Kondisinya

    Jakarta –

    Wakil Presiden Amerika Serikat JD Vance mengungkap kondisi terkini dari Presiden Donald Trump. Diketahui, ia menjadi orang tertua yang dilantik sebagai presiden di usia 78 tahun, saat memulai masa jabatan keduanya.

    Dalam pernyataannya, Vance menyebut Trump memiliki energi yang luar biasa.

    “Presiden memiliki kesehatan dan energi yang luar biasa,” kata Vance yang dikutip dari USA Today, Jumat (29/8/2025).

    Vance mengungkapkan pandangan positif tentang kesehatan Trump. Meski usianya tidak muda lagi, Trump memiliki jam kerja terpanjang.

    Dengan yakin, Vance mengatakan bahwa kondisi kesehatan Trump sangat baik. Trump akan menjalani sisa masa jabatannya dengan baik dan melakukan hal-hal yang hebat bagi rakyat Amerika.

    “Dia (Trump) orang terakhir yang menelepon di malam hari, dan dia orang pertama yang bangun. Dan orang pertama yang menelepon di pagi hari,” tutur Vance.

    Sebelumnya, pada Juli 2025 pihak Gedung Putih mengumumkan Trump didiagnosis menderita insufisiensi vena kronis, yang masih umum terjadi. Itu diungkapkan setelah banyak gambar yang menunjukkan adanya pembengkakan pada kaki bagian bawahnya.

    Dokter Gedung Putih, Sean Barbabella, menggambarkan kondisi tersebut jinak dan umum. Biasanya, kondisi yang dialami Trump disebabkan oleh iritasi jaringan lunak ringan akibat sering berjabat tangan.

    (sao/naf)

  • Pengadilan Banding AS Nyatakan Aturan Tarif Ilegal, Trump Tegaskan Tetap Berlaku

    Pengadilan Banding AS Nyatakan Aturan Tarif Ilegal, Trump Tegaskan Tetap Berlaku

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengadilan banding federal Amerika Serikat (AS) memutuskan bahwa sebagian besar tarif global Presiden Donald Trump ilegal.

    Putusan pengadilan banding itu pun menegaskan bahwa Trump telah melampaui wewenangnya dengan memberlakukan kebijakan tersebut melalui undang-undang darurat.

    Kendati begitu, para hakim pengadilan banding federal AS tetap membiarkan tarif impor tersebut berlaku lantaran kasus tersebut diperkirakan akan berlanjut ke Mahkamah Agung atau pada tingkat kasasi.

    Dilansir Bloomberg, Sabtu (30/8/2025), putusan pengadilan banding federal AS itu ditetapkan kemarin, Jumat (29/8/2025), dan menguatkan putusan sebelumnya oleh Pengadilan Perdagangan Internasional bahwa Trump secara keliru menggunakan undang-undang tersebut untuk ‘menghantam’ negara-negara di seluruh dunia dengan tarif yang tinggi. 

    “Undang-undang tersebut memberikan wewenang yang signifikan kepada Presiden untuk melakukan sejumlah tindakan dalam menanggapi keadaan darurat nasional yang dinyatakan, tetapi tidak satu pun dari tindakan ini secara eksplisit mencakup wewenang untuk mengenakan tarif, bea, atau sejenisnya, atau wewenang untuk mengenakan pajak,” kata pengadilan.

    Bloomberg melaporkan bahwa putusan pengadilan banding tersebut memperpanjang ketegangan pemberlakukan tarif Trump. Sengketa tersebut diperkirakan akan dibawa ke Mahkamah Agung AS untuk putusan final. 

    Pemerintah AS disebut akan beralih ke para Hakim Agung, yang sebagian besar telah mendukung presiden dalam beberapa hal lain. Namun, Gedung Putih juga dapat membiarkan Pengadilan Perdagangan Internasional meninjau kembali masalah ini terlebih dahulu.

    Trump Tegaskan Tarif Tetap Berlaku

    Secara terpisah, Presiden AS Donald Trump menegaskan bahwa kebijakan tarif Negeri Paman Sam untuk berbagai negara di seluruh dunia tetap berlaku.

    “SEMUA TARIF MASIH BERLAKU!” ujar Trump dalam sebuah unggahan di Truth Social tak lama setelah putusan pengadilan banding tersebut dikeluarkan.

    “Hari ini Pengadilan Banding yang Sangat Partisan secara keliru mengatakan bahwa Tarif kami harus dihapuskan, tetapi mereka tahu Amerika Serikat pada akhirnya akan menang,” kata Trump. 

    “Jika Tarif ini dihapuskan, itu akan menjadi bencana total bagi Negara,” sambung Presiden ke-45 dan 47 AS itu.

    Seperti diketahui, kebijakan tarif yang di bawah Pemerintah Trump telah menjadi perhatian seluruh dunia dengan triliunan dolar perdagangan terdampak. 

    Bloomberg menilai bahwa putusan akhir yang membatalkan tarif Trump akan menghapuskan berbagai kesepakatan dagang yang beberapa waktu terakhir menghebohkan publik dunia. Jika putusan itu bertahan, maka Pemerintah AS juga akan dipaksa untuk memenuhi tuntutan pengembalian tarif yang telah dibayarkan.

  • AS Tabuh Genderang Perang Baru dengan China, Raksasa Korsel Terseret

    AS Tabuh Genderang Perang Baru dengan China, Raksasa Korsel Terseret

    Jakarta, CNBC Indonesia – Amerika Serikat kembali memperketat pengawasan terhadap industri semikonduktor global dengan mencabut izin khusus yang selama ini memungkinkan raksasa cip Korea Selatan, Samsung Electronics dan SK Hynix, tetap mengoperasikan fasilitas produksinya di China menggunakan peralatan buatan AS.

    Kementerian Perdagangan AS menyatakan bahwa pengecualian yang diberikan sejak 2022 kini resmi berakhir. Tanpa izin khusus itu, perusahaan seperti Samsung dan SK Hynix wajib mengajukan lisensi baru untuk bisa mendapatkan peralatan semikonduktor asal AS bagi pabrik mereka di China.

    “Lisensi akan tetap diberikan untuk memastikan fasilitas yang ada bisa terus beroperasi, tetapi tidak untuk ekspansi maupun peningkatan teknologi,” demikian pernyataan resmi Kementerian Perdagangan AS, dikutip Sabtu (30/8/2025).

    Keputusan ini juga mencakup Intel, meskipun perusahaan tersebut telah menjual fasilitas produksinya di Dalian, China, pada awal tahun.

    Kebijakan baru ini diyakini akan memukul para pemasok peralatan semikonduktor asal AS seperti KLA Corp., Lam Research, dan Applied Materials, yang selama ini memasok peralatan ke perusahaan asing di China. Tak lama setelah pengumuman, saham Lam Research anjlok 4%, Applied Materials turun 2,8%, sementara KLA merosot 2,4%.

    Ribuan aplikasi lisensi dari perusahaan AS untuk mengekspor peralatan ke China, termasuk bernilai miliaran dolar, disebut masih menumpuk di meja pemerintah. Adapun pemerintah memberikan tenggat 120 hari sebelum aturan baru ini benar-benar berlaku, untuk memberi waktu perusahaan menyesuaikan diri.

    Samsung dan SK Hynix sebelumnya mendapat status Validated End User (VEU), yang memungkinkan mereka lebih mudah mendapatkan peralatan dari pemasok AS. Kini, status itu dicabut sehingga keduanya harus mengikuti prosedur perizinan yang sama dengan perusahaan asing lain.

    Langkah ini datang setelah berbulan-bulan spekulasi. Pada Juni lalu, seorang pejabat Gedung Putih mengisyaratkan pencabutan izin bisa dilakukan jika negosiasi dagang AS-China gagal. Saat ini, kedua negara masih berada dalam masa “gencatan tarif” hingga November, dengan bea masuk 30% untuk produk China dan 10% untuk ekspor AS tetap diberlakukan.

    Perang dagang yang sudah berlangsung bertahun-tahun telah mengganggu rantai pasok global, mulai dari mineral langka penting bagi industri AS hingga ekspor kedelai ke China.

    Sementara itu, hubungan perdagangan AS-Korea Selatan juga tengah berada di sorotan. Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung baru saja bertemu Presiden AS Donald Trump, namun keduanya tidak menandatangani kesepakatan dagang terkait tarif yang sebelumnya diumumkan.

    Chris Miller, penulis buku Chip War, menilai langkah Washington ini berisiko menempatkan Samsung dan SK Hynix dalam posisi sulit.

    “Langkah ini akan membuat produsen cip Korea dengan fasilitas di China kesulitan melanjutkan produksi cip canggih. Jika ini tidak dibarengi dengan langkah serupa terhadap produsen cip China seperti YMTC dan CXMT, justru bisa membuka ruang pasar bagi perusahaan China dengan mengorbankan perusahaan Korea,” kata Miller kepada Reuters.

    CEO Intel, Lip-Bu Tan, justru menyambut baik arah kebijakan Washington. “Sebagai satu-satunya perusahaan semikonduktor yang melakukan riset dan produksi logika canggih di AS, Intel berkomitmen penuh memastikan teknologi paling maju di dunia diproduksi di Amerika. Fokus Presiden Trump pada manufaktur chip AS mendorong investasi historis dalam industri vital yang sangat penting bagi keamanan ekonomi dan nasional negara,” ujarnya dalam pernyataan resmi.

    Pekan lalu, Intel juga mengumumkan akan memberikan 10% saham kepada pemerintah AS, kesepakatan yang menurut Lip-Bu Tan lahir setelah pertemuan dengan Presiden Trump, hanya beberapa hari setelah sang presiden menyerukan pengunduran dirinya karena hubungan masa lalunya dengan China.

     

    (luc/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Presiden Venezuela Yakin AS Tak Mungkin Bisa Invasi Negaranya

    Presiden Venezuela Yakin AS Tak Mungkin Bisa Invasi Negaranya

    Caracas –

    Presiden Venezuela Nicolas Maduro mengatakan “tidak mungkin” pasukan Amerika Serikat (AS) bisa menginvasi negaranya. Hal itu disampaikan setelah Washington mengerahkan lima kapal perang dan mengirimkan 4.000 tentaranya di kawasan Karibia untuk memberikan tekanan terhadap Maduro.

    AS mengatakan bahwa pengerahan pasukan ke kawasan Karibia selatan, dekat perairan teritorial Venezuela, merupakan operasi anti-perdagangan narkoba.

    Venezuela merespons dengan mengirimkan sejumlah kapal perang dan drone untuk berpatroli di garis pantai wilayahnya, dan meluncurkan upaya untuk merekrut ribuan anggota milisi guna memperkuat pertahanannya.

    “Tidak mungkin mereka dapat memasuki Venezuela,” kata Maduro dalam pernyataannya, seperti dilansir AFP, Jumat (29/8/2025).

    Dia bersumpah bahwa Venezuela telah bersiap untuk mempertahankan “perdamaian, kedaulatan, dan integritas teritorialnya”.

    Namun demikian, AS sejauh ini belum secara terbuka melontarkan ancaman akan menginvasi Venezuela.

    Maduro yang mengklaim masa jabatan ketiga yang disengketakan dalam pemilu pada Juli 2024, telah menjadi incaran Presiden AS Donald Trump yang kembali menjabat untuk periode kedua pada Januari tahun ini.

    Sejak kembali ke Gedung Putih, serangan Trump terhadap Venezuela berfokus pada geng-geng berpengaruh di negara tersebut, beberapa di antaranya beroperasi di dalam wilayah AS.

    Washington menuduh Maduro memimpin kartel perdagangan kokain bernama “Cartel de los Soles”, yang telah ditetapkan oleh pemerintahan Trump sebagai organisasi teroris.

    Baru baru ini, AS menggandakan tawaran imbalan untuk penangkapan Maduro menjadi US$ 50 juta, atau setara Rp 823,8 miliar, terkait kasus perdagangan narkoba di wilayah AS.

    Maduro, yang menggantikan tokoh sosialis Hugo Chavez sejak tahun 2013, menuduh Trump berupaya melakukan perubahan rezim di Venezuela.

    Lihat juga Video ‘Penembakan Massal Terjadi di Sekolah Katolik AS, 2 Anak Tewas-17 Terluka’:

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • AS Hapus Aturan Bebas Bea untuk Paket Murah, Harga E-commerce Bakal Meroket

    AS Hapus Aturan Bebas Bea untuk Paket Murah, Harga E-commerce Bakal Meroket

    Bisnis.com, JAKARTA – Amerika Serikat resmi menghapus aturan bebas bea masuk untuk paket di bawah US$800, langkah yang diperkirakan akan menaikkan harga barang e-commerce dan menekan pelaku usaha kecil.

    Melansir Reuters pada Jumat (29/8/2025), berdasarkan aturan baru, U.S. Customs and Border Protection (CBP) mulai memungut tarif normal untuk seluruh impor paket global tanpa memandang nilai, asal negara, maupun moda transportasi sejak Jumat pukul 12:01 waktu setempat. 

    Otoritas hanya menawarkan tarif flat duty antara US$80 hingga US$200 per paket dari kantor pos asing untuk masa transisi enam bulan.

    Kebijakan ini memperluas langkah pemerintahan Presiden Donald Trump yang pada Mei lalu membatalkan fasilitas de minimis khusus untuk paket dari China dan Hong Kong. Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya membendung masuknya fentanyl dan bahan prekursor narkotika ke AS.

    “Penghapusan celah berbahaya de minimis oleh Presiden Trump akan menyelamatkan ribuan nyawa warga Amerika dengan membatasi arus narkotika dan barang terlarang lain, sekaligus menambah hingga US$10 miliar per tahun pada penerimaan tarif,” ujar Penasihat Perdagangan Gedung Putih, Peter Navarro, Kamis (28/8/2025).

    Seorang pejabat senior pemerintahan menegaskan bahwa kebijakan ini bersifat permanen dan tidak akan ada pengecualian baru, meski untuk mitra dagang utama AS.

    Aturan de minimis pertama kali diberlakukan pada 1938 dengan batas awal US$5 untuk impor hadiah. Angkanya kemudian dinaikkan menjadi US$200 dan terakhir ke US$800 pada 2015 guna mendorong pertumbuhan bisnis kecil di pasar e-commerce.

    Namun, setelah Trump mengenakan tarif tinggi pada produk asal China di periode pertamanya, model bisnis pengiriman langsung dari pabrik ke konsumen (direct-to-consumer) justru berkembang pesat, terutama oleh perusahaan seperti Shein dan Temu.

    Koalisi industri tekstil AS menyebut penghapusan aturan ini sebagai “kemenangan bersejarah” karena menutup celah yang kerap dimanfaatkan perusahaan fast fashion asing untuk menghindari tarif impor, bahkan dengan produk yang diduga berasal dari praktik kerja paksa.

    CBP mencatat lonjakan signifikan penggunaan fasilitas de minimis, dari 139 juta paket pada tahun fiskal 2015 menjadi 1,36 miliar paket pada tahun fiskal 2024, atau rata-rata hampir 4 juta paket per hari.

    Biaya Lebih Tinggi, Administrasi Bertambah

    Analis ritel memperkirakan akhir dari de minimis akan membuat harga barang di e-commerce meningkat karena beban tarif yang sebelumnya dihindari kini harus dibayar. Kondisi ini bisa menyejajarkan biaya operasional e-commerce dengan peritel besar seperti Walmart yang umumnya mengimpor barang dalam kontainer besar dan sudah dikenakan bea masuk.

    Sejak pembatalan de minimis untuk China dan Hong Kong pada 2 Mei lalu, CBP telah mengumpulkan tambahan bea masuk lebih dari US$492 juta.

    Adapun seluruh paket yang dikirim melalui ekspedisi besar seperti FedEx, UPS, dan DHL akan dikenai tarif penuh. Otoritas menegaskan perusahaan ekspedisi memiliki sistem lebih baik untuk memproses pungutan dibanding kantor pos tradisional.

    Mengacu pada panduan CBP, paket akan dikenai tarif flat US$80 dari negara dengan bea masuk di bawah 16%, seperti Inggris dan Uni Eropa, US$160 untuk paket dari negara dengan tarif 16–25%, seperti Indonesia dan Vietnam.

    Kemudian, tarif sebesar US$200 akan dikenakan untuk paket dari negara dengan tarif di atas 25% termasuk China, Brasil, India, dan Kanada. Namun, mulai 28 Februari 2026 seluruh kantor pos asing wajib beralih ke sistem pungutan berdasarkan nilai (ad valorem).

    Meski ada laporan sejumlah layanan pos asing menangguhkan pengiriman ke AS, pejabat terkait menegaskan pihaknya tengah bekerja sama dengan mitra dagang luar negeri dan US Postal Service untuk meminimalkan gangguan.

    “Memang akan ada masa transisi yang penuh tantangan, tetapi ini sudah menjadi hukum AS,” kata Kelly Ann Shaw, mantan pejabat perdagangan Gedung Putih era Trump yang kini bergabung dengan firma hukum Akin Gump.

  • 4 Fakta Teror Penembakan di Sekolah Kembali Guncang AS

    4 Fakta Teror Penembakan di Sekolah Kembali Guncang AS

    Jakarta –

    Teror penembakan massal kembali terjadi di sekolah Amerika Serikat (AS). Penembakan terbaru terjadi di sebuah sekolah Katolik di Minneapolis, Amerika Serikat (AS).

    “Saya telah menerima pengarahan tentang penembakan di Sekolah Katolik Annunciation dan akan terus memberikan informasi terbaru seiring dengan bertambahnya informasi,” tulis Gubernur Minneapolis Tim Walz di X, dilansir AFP, Rabu (27/8/2025).

    Berikut fakta-faktanya:

    1. Korban Jiwa 2 Orang

    Insiden ini terjadi pada Rabu (27/8) pagi waktu AS. Penembakan yang terkonfirmasi ini terjadi setelah serangkaian laporan palsu tentang penembakan aktif di kampus-kampus di seluruh negeri saat mahasiswa kembali dari liburan musim panas.

    “Saya berdoa untuk anak-anak dan guru-guru kita yang minggu pertama sekolahnya dirusak oleh tindakan kekerasan yang mengerikan ini,” kata Gubernur Walz, tanpa memberikan detail tentang jumlah korban.

    Dilansir ABC News, dua orang dilaporkan tewas dalam peristiwa yang terjadi pagi ini waktu AS. Belasan orang juga disebut terluka.

    Pelaku penembakan telah “dikendalikan” dan “tidak ada ancaman aktif terhadap masyarakat,” kata pejabat kota.

    Siswa dari pra-TK hingga kelas delapan bersekolah di sana. Anak-anak kecil yang mengenakan seragam sekolah terlihat meninggalkan sekolah sambil bergandengan tangan dengan orang tua mereka.

    “Suami saya seorang petugas pemadam kebakaran, dan dia mendapat telepon pagi ini yang mengabarkan ada insiden di Annunciation, dan di sanalah keponakan saya bersekolah … jadi dia pergi berjalan kaki saja,” ujar Emily Feste kepada KSTP, afiliasi ABC di Minneapolis.

    “Kami dengar sekitar 15 menit yang lalu bahwa mereka selamat. Tapi ini sungguh mengerikan dan menakutkan.” tambahnya.

    2. Trump: FBI Segera Merespons

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyampaikan telah menerima pengarahan terkait peristiwa penembakan di sekolah katolik di Minneapolis tersebut. Dia menilai peristiwa penembakan itu mengerikan.

    “Saya telah diberi pengarahan lengkap tentang penembakan tragis di Minneapolis, Minnesota,” kata Trump di jejaring sosial Truth Social miliknya dilansir AFP, Rabu (27/8).

    Trump menuturkan Biro Investigasi Vederal atau FBI sudah merespons dan berada di lokasi. Dia mengatakan akan memantau penyelidikan penembakan tersebut.

    “FBI segera merespons dan mereka berada di lokasi kejadian. Gedung Putih akan terus memantau situasi mengerikan ini. Mari bergabung dengan saya dalam mendoakan semua orang yang terlibat!” tuturnya.

    3. Pelaku Ikut Tewas

    Pelaku penembakan juga ikut tewas dalam peristiwa tersebut. Polisi menyebut pelaku penembakan hanya berjumlah satu orang.

    “Tersangka penembakan di Sekolah Katolik Annunciation di Minneapolis diyakini telah tewas,” kata Kepala Kepolisian Minneapolis Brian O’Hara dilansir CNN.

    Pelaku berusia 20-an tahun. Polisi menyebut pelaku tidak memiliki catatan kriminal.

    “Kami yakin pelakunya adalah satu orang, seorang penembak tunggal,” kata O’Hara.

    4. Identitas Pelaku

    Biro Investigasi Vederal atau FBI telah mengidentifikasi pelaku penembakan. Pelaku bernama Robin Westman.

    “Robin Westman, seorang pria dengan nama lahir Robert Westman,” kata Direktur FBI Kash Patel dilansir AFP, Kamis (28/8).

    Sebanyak 17 anak-anak dan orang dewasa dilaporkan mengalami luka-luka. FBI, kata Patel, sedang menyelidiki penembakan tersebut dan menduga aksi itu merupakan tindakan terorisme sekaligus kejahatan kebencian anti-Katolik.

    “FBI sedang menyelidiki penembakan ini sebagai tindakan terorisme domestik dan kejahatan kebencian yang menargetkan umat Katolik,” ujarnya.

    Lihat Video ‘Tampang Pelaku Penembakan Massal di Sekolah Katolik AS’:

    Halaman 2 dari 3

    (lir/lir)

  • Penembakan Massal di Sekolah Katolik Minneapolis AS, 2 Tewas, Belasan Terluka

    Penembakan Massal di Sekolah Katolik Minneapolis AS, 2 Tewas, Belasan Terluka

    JAKARTA – Penembakan massal di sekolah Katolik Annuciation, Minneapolis, Amerika Serikat, mengakibatkan 2 orang tewas. Belasan lainnya dilaporkan terluka.

    Otoritas setempat memastikan kondisi di lokasi penembakan sudah dikendalikan. Sementara sejumlah sumber kepada ABC News menyebut tersangka pelaku penembakan tewas diduga bunuh diri.

    Siswa dari pra-TK hingga kelas delapan bersekolah di sana. Anak-anak kecil yang mengenakan seragam sekolah terlihat meninggalkan sekolah sambil bergandengan tangan dengan orang tua mereka.

    “Saya berdoa untuk anak-anak dan guru-guru kita yang minggu pertama sekolahnya dirusak oleh tindakan kekerasan yang mengerikan ini,” tulis Gubernur Minnesota, Tim Walz, di media sosial, Rabu, 27 Agustus.

    Walz mengatakan otoritas negara bagian sedang berada di lokasi kejadian. Agen dari FBI dan Biro Alkohol, Tembakau, Senjata Api, dan Bahan Peledak juga merespons kejadian ini.

    Sementara itu, dari keterangan penghuni rumah di dekat sekolah, Brian Leege, terdengar puluhan tembakan selama dua hingga tiga menit.

    Penembakan massal ini langsung direspons Presiden Donald Trump. Lewat unggahan di Truth Social, Trump mengaku sudah menerima laporan lengkap tentang peristiwa tragis tersebut.

    “Gedung Putih akan terus memantau situasi mengerikan ini. Mari bergabung dengan saya dalam mendoakan semua yang terlibat!” tulisnya.

  • Ini Identitas Pelaku Penembakan di Sekolah Katolik AS Tewaskan 2 Orang

    Ini Identitas Pelaku Penembakan di Sekolah Katolik AS Tewaskan 2 Orang

    Jakarta –

    Biro Investigasi Vederal atau FBI telah mengidentifikasi pelaku penembakan di sekolah Katolik berlokasi di Minneapolis, Amerika Serikat yang menewaskan dua siswa. Pelaku bernama Robin Westman.

    “Robin Westman, seorang pria dengan nama lahir Robert Westman,” kata Direktur FBI Kash Patel dilansir AFP, Kamis (28/8/2025).

    Sebanyak 17 anak-anak dan orang dewasa dilaporkan mengalami luka-luka. FBI, kata Patel, sedang menyelidiki penembakan tersebut dan menduga aksi itu merupakan tindakan terorisme sekaligus kejahatan kebencian anti-Katolik.

    “FBI sedang menyelidiki penembakan ini sebagai tindakan terorisme domestik dan kejahatan kebencian yang menargetkan umat Katolik,” ujarnya.

    Sebelumnya, Kepolisian Minneapolis Brian O’Hara menyampaikan pelaku penembakan juga ikut tewas dalam peristiwa tersebut.

    “Tersangka penembakan di Sekolah Katolik Annunciation di Minneapolis diyakini telah tewas,” kata O’Hara dilansir CNN, Rabu (27/8/2025).

    “Kami yakin pelakunya adalah satu orang, seorang penembak tunggal,” kata O’Hara.

    Pelaku berusia 20-an tahun. Polisi menyebut pelaku tidak memiliki catatan kriminal.

    Penembakan yang terkonfirmasi ini terjadi setelah serangkaian laporan palsu tentang penembakan aktif di kampus-kampus di seluruh negeri saat mahasiswa kembali dari liburan musim panas.

    Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga telah buka suara. Trump menuturkan Biro Investigasi Vederal atau FBI sudah merespons dan berada di lokasi. Dia mengatakan akan memantau penyelidikan penembakan tersebut.

    “FBI segera merespons dan mereka berada di lokasi kejadian. Gedung Putih akan terus memantau situasi mengerikan ini. Mari bergabung dengan saya dalam mendoakan semua orang yang terlibat!,” tuturnya dilansir AFP.

    (dek/dek)