Xcloud.id

Tempat Fasum: Gedung Putih

  • Panas! AS Tembaki Kapal Narkoba dari Venezuela, 11 Orang Tewas

    Panas! AS Tembaki Kapal Narkoba dari Venezuela, 11 Orang Tewas

    Washington DC –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan sedikitnya 11 orang, yang disebutnya sebagai “narkoteroris”, tewas setelah pasukan militer AS menembaki sebuah kapal yang mengangkut narkoba dari Venezuela.

    Trump, seperti dilansir AFP, Rabu (3/9/2025), mengatakan bahwa kapal yang diserang pasukan AS itu mengangkut banyak narkoba. Dia tidak menyebut lebih lanjut soal jenis narkoba yang diangkut kapal tersebut.

    “Dalam beberapa menit terakhir, kita benar-benar menembaki sebuah kapal, sebuah kapal pengangkut narkoba, banyak sekali narkoba di dalam kapal tersebut,” kata Trump saat berbicara kepada wartawan di Gedung Putih pada Selasa (2/9) waktu setempat.

    “Jadi kami mengeluarkannya,” imbuhnya merujuk pada narkoba yang ada di dalam kapal tersebut.

    “Dan masih banyak lagi yang datang dari sana. Banyak sekali narkoba yang mengalir ke negara kita, masuk untuk waktu yang lama … Ini semua berasal dari Venezuela,” sebut Trump dalam pernyataannya, seperti dilansir Reuters.

    Dia kemudian membagikan sebuah video via media sosial Truth Social miliknya yang tampaknya merupakan rekaman yang diambil dari drone di udara, yang menunjukkan sebuah speedboat meledak di lautan dan kemudian terbakar.

    “Serangan itu mengakibatkan tewasnya 11 teroris dalam aksi. Tidak ada pasukan AS yang terluka dalam serangan ini,” kata Trump.

    Dalam pernyataan terpisah via media sosial X, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengatakan bahwa “militer AS melancarkan serangan mematikan … terhadap sebuah kapal narkoba yang berangkat dari Venezuela dan dioperasikan oleh organisasi yang ditetapkan sebagai narkoteroris”.

    Reuters menyebutnya sebagai operasi pertama yang diketahui sejak pemerintahan Trump baru-baru ini mengerahkan sejumlah kapal perang AS ke kawasan Karibia bagian selatan, saat ketegangan dengan Venezuela dan Presiden Nicolas Maduro memuncak.

    Trump mengatakan bahwa militer AS telah mengidentifikasi para awak kapal tersebut sebagai anggota geng Venezuela, Tren de Aragua, yang telah ditetapkan oleh Washington sebagai kelompok teroris pada Februari lalu.

    Trump kemudian mengulangi tuduhannya bahwa Tren de Aragua dikendalikan oleh Maduro. Tuduhan ini telah dibantah Caracas sebelumnya.

    Pengumuman Trump ini disampaikan menyusul semakin meningkatnya ketegangan antara AS dan Venezuela. Maduro telah menyatakan “kesiapan maksimum” untuk mempertahankan diri dari apa yang disebutnya sebagai ancaman militer AS.

    Pemerintahan Trump yang menuduh Maduro memimpin kartel narkoba, telah mengumumkan pengerahan sejumlah kapal perang AS ke Karibia selatan dalam apa yang disebut sebagai operasi anti-perdagangan narkoba. Namun pemerintahan Trump tidak secara terbuka melontarkan ancaman invasi terhadap Venezuela.

    Tonton juga video “AS Bela Israel di PBB, Sebut Kelaparan di Gaza Bukan Buatan” di sini:

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Trump Ogah Turunkan Tarif Impor 50% untuk India

    Trump Ogah Turunkan Tarif Impor 50% untuk India

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan tidak akan menurunkan tarif impor India setelah menggandakan bea menjadi 50% sebagai hukuman atas pembelian minyak Rusia.

    Saat ditanya apakah akan memangkas sebagian tarif yang telah dijatuhkan, Trump menjawab singkat, “tidak”.

    “Kami berhubungan baik dengan India,” ujar Trump dalam sebuah acara di Gedung Putih dikutip dari Bloomberg, Rabu (3/9/2025). 

    Namun, dia menilai hubungan dagang kedua negara selama ini tidak seimbang akibat tingginya tarif impor yang diberlakukan New Delhi.

    “India selama bertahun-tahun menerapkan tarif yang sangat tinggi, mungkin yang tertinggi di dunia,” katanya.

    Kebijakan tarif AS tersebut mengejutkan pejabat India, meski kedua negara telah menjalani negosiasi berbulan-bulan. Menurut pejabat perdagangan, tarif tinggi dan kebijakan proteksionis India kerap membuat frustrasi tim negosiator Washington.

    Trump awalnya menetapkan bea masuk 25% untuk produk ekspor India, sebelum menggandakannya menjadi 50% pekan lalu. Langkah ini berdampak pada lebih dari 55% barang yang dikirim ke AS, pasar ekspor terbesar bagi India.

    AS keberatan atas keputusan India melanjutkan pembelian energi dari Rusia, yang menurut New Delhi diperlukan untuk menjaga harga minyak domestik tetap rendah. 

    Para pengkritik menilai pembelian energi oleh India dan China justru membantu menopang ekonomi Rusia dan melemahkan efektivitas sanksi Barat yang ditujukan untuk menghentikan perang di Ukraina.

    Trump mengatakan dirinya memantau secara ketat langkah Presiden Rusia Vladimir Putin terkait upaya pertemuan dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy, serta mengisyaratkan adanya kemungkinan langkah tambahan jika negosiasi tidak berkembang.

    Sementara itu, Trump sempat menulis di media sosial pada Senin bahwa India menawarkan memangkas tarifnya hingga nol. Namun, dia tidak menjelaskan kapan tawaran itu disampaikan atau apakah Gedung Putih berencana membuka kembali perundingan dagang dengan New Delhi.

    “Mereka seharusnya melakukan itu sejak lama. Sekarang sudah terlambat,” ucap Trump.

  • Ancang-ancang AS Kelola Gaza 10 Tahun Tuai Kecaman

    Ancang-ancang AS Kelola Gaza 10 Tahun Tuai Kecaman

    Jakarta –

    Amerika Serikat (AS) ancang-ancang mengelola Jalur Gaza, Palestina, selama 10 tahun. Rencana itu pun langsung menuai kecaman.

    Dirangkum detikcom dilansir kantor berita AFP, Selasa (2/9/2025), kecaman itu datang dari Hamas. Hamas mengutuk rencana yang sedang dikaji oleh Presiden Donald Trump agar AS mengambil alih Jalur Gaza dan merelokasi penduduknya.

    Sebelumnya, media terkemuka AS, The Washington Post melaporkan pada hari Minggu lalu, bahwa Gedung Putih sedang mempertimbangkan sebuah rencana yang akan menjadikan Gaza menjadi wilayah perwalian yang dikelola oleh Amerika Serikat setidaknya selama 10 tahun.

    Tujuannya adalah untuk mengubah wilayah tersebut menjadi magnet pariwisata dan pusat teknologi tinggi, menurut surat kabar AS tersebut, yang mengutip prospektus setebal 38 halaman untuk inisiatif tersebut.

    Rencana tersebut juga menyerukan setidaknya relokasi sementara seluruh penduduk Gaza, baik melalui kepergian “sukarela” ke negara lain maupun ke zona-zona terbatas dan aman di dalam wilayah tersebut.

    Anggota biro politik Hamas, Bassem Naim, mengecam proposal tersebut, dengan menegaskan bahwa “Gaza tidak untuk dijual.”

    “Gaza adalah… bagian dari tanah air Palestina yang lebih luas,” tambahnya.

    Trump pertama kali melontarkan gagasan pada bulan Februari lalu untuk mengubah Gaza menjadi “Riviera Timur Tengah” setelah memindahkan penduduk Palestina dan menempatkannya di bawah kendali Amerika.

    Gagasan tersebut menuai kecaman keras dari seluruh dunia Arab, termasuk dari warga Palestina sendiri. Warga Palestina menganggap setiap upaya untuk memaksa mereka meninggalkan tanah mereka akan mengingatkan mereka pada “Nakba,” atau bencana — pemindahan massal warga Palestina selama pembentukan Israel pada tahun 1948.

    Seorang pejabat Hamas lainnya, yang berbicara dengan syarat anonim, mengatakan kepada AFP bahwa kelompok tersebut “menolak semua rencana yang menelantarkan rakyat kami dan mempertahankan penjajah di tanah kami.”

    Mereka mengatakan proposal semacam itu “tidak berarti dan tidak adil,” dan menambahkan bahwa tidak ada detail inisiatif yang dikomunikasikan kepada Hamas.

    Halaman 2 dari 3

    (whn/fca)

  • Bocor! Rencana Trump ‘AS Kuasai Gaza’ Dibongkar Washington Post

    Bocor! Rencana Trump ‘AS Kuasai Gaza’ Dibongkar Washington Post

    Jakarta, CNBC Indonesia – Sebuah rencana yang beredar di Gedung Putih untuk membangun “Gaza Riviera” sebagai rangkaian kota-kota megah berteknologi tinggi kembali bocor di media. Hal ini terjadi saat Gaza masih dalam serangan dan gempuran pasukan Israel.

    Washington Post mempublikasikan bocoran prospektus untuk rencana tersebut, yang akan melibatkan pemindahan paksa seluruh 2 juta penduduk Gaza dan menempatkan wilayah itu di bawah perwalian Amerika Serikat (AS) setidaknya selama satu dekade.

    Dinamakan the Gaza Reconstitution, Economic Acceleration and Transformation Trust atau GREAT, proposal tersebut dilaporkan dikembangkan oleh beberapa orang Israel yang turut menciptakan dan menggerakkan Gaza Humanitarian Foundation yang didukung AS dan Israel. Perencanaan keuangannya disumbangkan oleh Boston Consulting Group.

    Secara rinci, rencana setebal 38 halaman itu menyarankan apa yang disebutnya sebagai “relokasi sementara seluruh populasi Gaza yang berjumlah lebih dari 2 juta orang”. Nantinya, warga Palestina akan didorong untuk “secara sukarela” pindah ke negara lain atau ke zona-zona aman yang dibatasi selama rekonstruksi.

    “Mereka yang memiliki tanah akan ditawari token digital oleh perwalian tersebut sebagai imbalan atas hak untuk membangun kembali properti mereka, yang akan digunakan untuk membiayai kehidupan baru di tempat lain,” tulis laporan itu.

    Skema tersebut, yang digambarkan tidak memerlukan dana dari AS dan dimaksudkan untuk didanai oleh investor hingga US$ 100 miliar (Rp 1.642 triliun). Gaza nanti akan dibuat menjadi sebuah kota pelabuhan yang ramai yang dibelah oleh aliran air dan dikelilingi oleh hingga delapan kota megah berteknologi tinggi yang ditenagai oleh kecerdasan buatan (AI) yang rindang, yang tampaknya meniru proyek Neom di Arab Saudi.

    Rencana itu juga membayangkan sebuah taman manufaktur “Elon Musk” yang terletak di atas reruntuhan zona industri Erez. Diketahui, zona industri ini dibangun dengan investasi Israel untuk mengeksploitasi tenaga kerja murah di wilayah Palestina dan kemudian ditutup dan dihancurkan oleh pasukan Israel.

    Tidak jelas apakah rencana tersebut mencerminkan kebijakan AS, dan baik Gedung Putih maupun Departemen Luar Negeri tidak menanggapi permintaan komentar. Namun, prospektus tersebut tampaknya mencerminkan ambisi Donald Trump yang sebelumnya telah dinyatakan untuk “membersihkan” Gaza dan membangunnya kembali.

    Rencana ini pun menuai kritik. Philip Grant, Direktur Eksekutif Trial International, sebuah kelompok hak asasi manusia yang berbasis di Swiss, yang menyebut rencana tersebut sebagai cetak biru untuk deportasi massal, yang dipasarkan sebagai pembangunan.

    “Ini adalah cetak biru untuk deportasi massal, yang dipasarkan sebagai pembangunan. Hasilnya? Sebuah kasus buku teks tentang kejahatan internasional dalam skala yang tak terbayangkan: pemindahan paksa penduduk, rekayasa demografi, dan hukuman kolektif,” kata Grant.

    Trial adalah salah satu dari lima belas kelompok yang sebelumnya telah memperingatkan bahwa kontraktor swasta yang beroperasi di Gaza bekerja sama dengan pemerintah Israel berisiko membantu dan bersekongkol atau terlibat dalam kejahatan menurut hukum internasional, termasuk kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, atau genosida.

    “Mereka yang terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan rencana semacam itu, termasuk aktor perusahaan, dapat menghadapi tanggung jawab hukum selama beberapa dekade mendatang,” tambah Grant.

    (tps/șef)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Lagarde: Campur Tangan Trump di The Fed Bahayakan Ekonomi Dunia – Page 3

    Lagarde: Campur Tangan Trump di The Fed Bahayakan Ekonomi Dunia – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Presiden Bank Sentral Eropa (ECB), Christine Lagarde, memperingatkan bahwa jika Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump melemahkan independensi Federal Reserve (The Fed) maka akan menjadi “bahaya sangat serius” bagi perekonomian global.

    Lagarde mengatakan, apabila The Fed dipaksa menuruti diktat politik, dampaknya akan “sangat mengkhawatirkan” terhadap stabilitas ekonomi di AS, dan otomatis akan berimbas ke seluruh dunia.

    Dikutip dari BBC, Selasa (2/9/2025), sejak kembali menjabat, Donald Trump berulang kali menyerang pimpinan The Fed, Jerome Powell. Bulan lalu, ia bahkan mencoba memecat salah satu gubernur The Fed, Lisa Cook.

    Meski demikian, Lagarde menegaskan bahwa secara praktik akan “sulit” bagi presiden untuk benar-benar mengendalikan bank sentral AS tersebut.

    The Fed merupakan bank sentral Amerika Serikat dengan tugas utama menjaga stabilitas harga dan mendorong lapangan kerja. Dalam menjalankan tugas itu, The Fed menetapkan kebijakan suku bunga — yang seharusnya independen dari pemerintah.

    Namun, kebijakan tersebut kerap memicu kemarahan Trump, baik pada masa jabatan pertamanya maupun sejak kembali ke Gedung Putih pada Januari lalu.

    Trump berkali-kali menyuarakan keinginannya agar suku bunga diturunkan drastis, dari level saat ini 4,25–4,5 persen menjadi di bawah 1 persen. Ia berpendapat langkah itu dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menekan biaya pinjaman pemerintah.

    Akan tetapi, The Fed menahan suku bunga sejak Desember tahun lalu karena masih khawatir soal inflasi, terutama risiko kenaikan harga akibat tarif impor yang diberlakukan Trump.

    Pemangkasan suku bunga memang diperkirakan terjadi bulan ini, namun tidak akan sebesar yang diinginkan Trump. Hal inilah yang memicu serangan terbuka dari presiden terhadap pimpinan The Fed.

  • Trump Kaget Lihat Kekuatan Lobi Israel di Kongres AS Melemah

    Trump Kaget Lihat Kekuatan Lobi Israel di Kongres AS Melemah

    Washington DC –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengakui dirinya “sedikit kaget” saat melihat kekuatan lobi Israel di Kongres AS mulai melemah. Trump pun mengatakan Israel “mungkin memenangkan perang” di Jalur Gaza, namun sekutu dekat AS itu telah kehilangan dukungan dunia.

    Pernyataan Trump itu, seperti dilansir Reuters dan Anadolu Agency, Selasa (2/9/2025), disampaikan dalam wawancara dengan media Daily Caller yang dilakukan di Ruang Oval Gedung Putih pada Jumat (29/8), namun baru dipublikasikan pada Senin (1/9) waktu setempat.

    Trump mengakui adanya perubahan opini publik saat ditanya soal jajak pendapat Pew Research Center yang menunjukkan penurunan dukungan untuk Israel di kalangan Republikan muda di AS — sebanyak 53 persen warga dewasa AS sekarang memandang Israel secara negatif.

    “Iya, saya menyadarinya,” kata Trump dalam wawancara tersebut. “Saya mendapat dukungan yang baik dari Israel… tidak ada yang berbuat lebih banyak untuk Israel daripada saya, termasuk serangan baru-baru ini terhadap Iran, menghancurkannya,” ucapnya.

    “Jika Anda kembali ke 20 tahun yang lalu… Israel memiliki lobi paling kuat di Kongres, dibandingkan apa pun atau siapa pun… yang pernah saya lihat,” sebut Trump.

    “Israel dulu adalah yang terkuat. Sekarang, Israel tidak memiliki lobi sekuat itu. Sungguh menakjubkan,” ujarnya dalam wawancara itu.

    Presiden AS itu juga mengatakan bahwa dalam beberapa dekade terakhir, tidak seorang pun diizinkan berbicara buruk soal Israel. Namun hal itu telah berubah dalam beberapa tahun terakhir, dengan semakin banyaknya politisi AS yang menentang negara tersebut.

    “Dulu Anda tidak boleh berbicara buruk, jika Anda ingin menjadi politisi, Anda tidak boleh berbicara buruk (tentang Israel). Tapi sekarang, ada AOC plus tiga, dan ada semua orang gila ini, dan mereka benar-benar telah mengubahnya,” sebut Trump, merujuk pada anggota parlemen Partai Demokrat yang vokal mengkritik dukungan militer AS untuk Israel.

    “Israel dulunya adalah lobi terkuat yang pernah saya lihat. Mereka memiliki kendali penuh atas Kongres, dan sekarang tidak lagi, Anda tahu, saya agak terkejut melihatnya,” kata Trump dalam wawancara tersebut.

    Lebih lanjut, Trump merefleksikan perubahan sikap di Washington dan mengutip apa yang digambarkannya sebagai penurunan dramatis dalam pengaruh politik Israel saat perang Gaza terus berkecamuk, dengan mengatakan bahwa perang itu merusak citra Israel.

    “Mereka harus segera mengakhiri perang itu. Tapi perang itu merugikan Israel. Tidak perlu diragukan lagi. Mereka (Israel-red) mungkin memenangkan perang, tetapi mereka tidak memenangkan public relations-nya dunia,” ujarnya kepada Daily Caller.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Hamas Kutuk Rencana AS Kelola Gaza Selama 10 Tahun

    Hamas Kutuk Rencana AS Kelola Gaza Selama 10 Tahun

    Jakarta –

    Kelompok Hamas mengutuk rencana yang sedang dikaji oleh Presiden Donald Trump agar Amerika Serikat mengambil alih Jalur Gaza dan merelokasi penduduknya.

    Sebelumnya, media terkemuka AS, The Washington Post melaporkan pada hari Minggu lalu, bahwa Gedung Putih sedang mempertimbangkan sebuah rencana yang akan menjadikan Gaza menjadi wilayah perwalian yang dikelola oleh Amerika Serikat setidaknya selama 10 tahun.

    Tujuannya adalah untuk mengubah wilayah tersebut menjadi magnet pariwisata dan pusat teknologi tinggi, menurut surat kabar AS tersebut, yang mengutip prospektus setebal 38 halaman untuk inisiatif tersebut.

    Rencana tersebut juga menyerukan setidaknya relokasi sementara seluruh penduduk Gaza, baik melalui kepergian “sukarela” ke negara lain maupun ke zona-zona terbatas dan aman di dalam wilayah tersebut.

    Anggota biro politik Hamas, Bassem Naim, mengecam proposal tersebut, dengan menegaskan bahwa “Gaza tidak untuk dijual.”

    “Gaza adalah… bagian dari tanah air Palestina yang lebih luas,” tambahnya dilansir kantor berita AFP, Selasa (2/9/21025).

    Trump pertama kali melontarkan gagasan pada bulan Februari lalu untuk mengubah Gaza menjadi “Riviera Timur Tengah” setelah memindahkan penduduk Palestina dan menempatkannya di bawah kendali Amerika.

    Tonton juga video “Trump soal 5 Jurnalis Tewas Kena Serangan Israel: Saya Tidak Suka!” di sini:

    Gagasan tersebut menuai kecaman keras dari seluruh dunia Arab, termasuk dari warga Palestina sendiri. Warga Palestina menganggap setiap upaya untuk memaksa mereka meninggalkan tanah mereka akan mengingatkan mereka pada “Nakba,” atau bencana — pemindahan massal warga Palestina selama pembentukan Israel pada tahun 1948.

    Seorang pejabat Hamas lainnya, yang berbicara dengan syarat anonim, mengatakan kepada AFP bahwa kelompok tersebut “menolak semua rencana yang menelantarkan rakyat kami dan mempertahankan penjajah di tanah kami.”

    Mereka mengatakan proposal semacam itu “tidak berarti dan tidak adil,” dan menambahkan bahwa tidak ada detail inisiatif yang dikomunikasikan kepada Hamas.

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Dihantam Bea Masuk 50%, Trump Klaim India Tawarkan Pangkas Tarif ke Nol

    Dihantam Bea Masuk 50%, Trump Klaim India Tawarkan Pangkas Tarif ke Nol

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden AS Donald Trump mengklaim India menawarkan memangkas tarif ke nol setelah Washington memberlakukan bea masuk 50% sebagai sanksi atas pembelian minyak Rusia.

    “Mereka kini menawarkan untuk memangkas tarif ke nol, tetapi sudah terlambat. Seharusnya itu dilakukan bertahun-tahun lalu,” tulis Trump dalam unggahan di platform Truth Social dikutip dari Bloomberg pada Selasa (2/9/2025). 

    Adapun, tidak jelas kapan tawaran itu disampaikan maupun apakah Gedung Putih berencana membuka kembali perundingan dagang dengan India.

    Tarif baru AS menggandakan bea masuk sebelumnya yang sebesar 25% terhadap ekspor India. Kebijakan ini memengaruhi lebih dari 55% barang yang dikirim ke AS — pasar terbesar India — dan paling menghantam sektor padat karya seperti tekstil dan perhiasan. 

    Sementara itu, produk utama seperti elektronik dan farmasi dibebaskan dari tarif, sehingga untuk sementara menyelamatkan investasi besar Apple Inc. di India.

    Kebijakan tarif mendadak tersebut mengejutkan pejabat India, setelah berbulan-bulan pembicaraan dagang antara New Delhi dan Washington. 

    India termasuk negara pertama yang membuka perundingan dagang dengan pemerintahan Trump, namun tarif tinggi serta kebijakan proteksionis di sektor seperti pertanian dan susu kerap membuat frustrasi negosiator AS.

    Kementerian Luar Negeri India tidak memberikan komentar di luar jam kerja reguler, sementara Gedung Putih maupun Kantor Perwakilan Dagang AS juga belum menanggapi permintaan komentar.

    Trump belakangan semakin geram terhadap India karena terus membeli minyak Rusia, yang menurutnya membantu membiayai perang Presiden Vladimir Putin di Ukraina.

    Di sisi lain, Perdana Menteri India Narendra Modi dan Putin tengah bertemu di China, menegaskan bahwa hubungan erat New Delhi-Moskow tetap terjaga meski ada tekanan berulang dari pemerintahan Trump. Modi pada Senin menegaskan India dan Rusia memiliki hubungan yang spesial.

  • Geger Rencana Baru Trump: AS Kelola Gaza 10 Tahun, Warga Direlokasi

    Geger Rencana Baru Trump: AS Kelola Gaza 10 Tahun, Warga Direlokasi

    Washington DC –

    Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dilaporkan sedang mengkaji rencana pascaperang di Jalur Gaza. Dalam rencana baru itu, seluruh penduduk Gaza akan direlokasi dan AS akan mengambil alih kendali atas daerah kantong Palestina tersebut.

    Rencana baru tersebut, seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Senin (1/9/2025), diungkapkan oleh media terkemuka AS, The Washington Post dalam laporannya pada Minggu (31/8) waktu setempat.

    The Washington Post menuliskan dalam laporannya bahwa Jalur Gaza, yang hancur menjadi puing-puing akibat perang sejak Oktober 2023, akan diubah menjadi semacam “trusteeship” atau perwakilan yang dikelola oleh AS setidaknya selama 10 tahun.

    Trusteeship merupakan sistem di mana pihak ketiga diberi mandat atau kepercayaan untuk mengelola harta, dana, atau wilayah tertentu demi kepentingan penerima manfaat atau penduduk setempat.

    Menurut laporan The Washington Post, tujuan lainnya dari rencana yang disusun berdasarkan visi Trump untuk menjadikan wilayah itu sebagai “Riviera-nya Timur Tengah” adalah untuk mengubah Jalur Gaza menjadi resor wisata dan pusat teknologi tinggi.

    Laporan The Washington Post ini didasarkan pada prospektus setebal 38 halaman yang menguraikan rencana tersebut.

    Rencana AS itu menyerukan setidaknya relokasi sementara untuk seluruh penduduk Gaza, yang jumlahnya mencapai dua juta jiwa, baik melalui pemindahan “sukarela” ke negara lainnya maupun ke zona terbatas dan aman yang ada di dalam Jalur Gaza selama rekonstruksi berlangsung.

    Nantinya, menurut rencana AS yang dilaporkan The Washington Post, para penduduk Gaza yang memiliki tanah akan diberikan “token digital” oleh pihak trust yang mengelola wilayah itu sebagai imbalan atas hak untuk mengembangkan properti mereka.

    Tonton juga video “Trump Desak Akhiri Perang di Gaza, Dorong Jalur Diplomatik” di sini:

    Para penerima dapat menggunakan token digital itu untuk memulai hidup baru di tempat lain atau pada akhirnya menukarkannya dengan sebuah apartemen di salah satu dari delapan “kota-kota pintar bertenaga AI” baru yang akan dibangun di Jalur Gaza.

    Belum ada tanggapan langsung dari Gedung Putih soal laporan tersebut.

    Laporan ini dirilis setelah Trump, pekan lalu, memimpin rapat besar membahas rencana pascaperang untuk Gaza. Namun Gedung Putih tidak merilis pernyataan atau mengumumkan keputusan apa pun setelah rapat digelar.

    Lebih lanjut disebutkan laporan The Washington Post bahwa badan yang akan mengelola Jalur Gaza di bawah rencana yang dipertimbangkan AS itu akan disebut “Gaza Reconstitution, Economic Acceleration, and Transformation Trust” atau disingkat “GREAT Trust”.

    Proposal itu dikembangkan oleh beberapa pihak dari Israel yang juga mendirikan Yayasan Kemanusiaan Gaza (GHF), yayasan yang menyalurkan bantuan makanan ke Jalur Gaza namun menuai banyak kritikan karena dianggap tidak netral.

    Tonton juga video “Donald Trump Komentarin Pertunangan Taylor Swift-Travis Kelce Nih” di sini:

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Trump Lanjutkan Negosiasi Dagang Meski Tarif Dinyatakan Ilegal

    Trump Lanjutkan Negosiasi Dagang Meski Tarif Dinyatakan Ilegal

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump tetap melanjutkan negosiasi dagang dengan sejumlah mitra meskipun pengadilan banding AS memutuskan sebagian besar tarif yang diberlakukan Trump ilegal. 

    Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer mengatakan mitra dagang AS terus bekerja sama erat dalam negosiasi. 

    “Kesepakatan terus berjalan terlepas dari apa pun yang diputuskan pengadilan sementara ini,” ujar Greer dikutip dari Reuters, Senin (1/9/2025).

    Greer tidak menyebutkan negara mana saja yang masih bernegosiasi dengan AS, namun mengatakan telah berbicara dengan seorang menteri perdagangan pada Sabtu pagi.

    Putusan pengadilan ini menjadi ancaman terhadap salah satu pilar kebijakan luar negeri Trump sejak memasuki masa jabatan keduanya pada Januari lalu. Trump menggunakan tarif impor sebagai instrumen tekanan politik sekaligus alat renegosiasi perjanjian dagang, meski langkah itu meningkatkan volatilitas pasar keuangan.

    Pengadilan Banding Federal Circuit di Washington pekan lalu menyatakan Kongres memang memberi wewenang luas kepada presiden untuk bertindak dalam keadaan darurat nasional, tetapi tidak secara eksplisit memasukkan kewenangan menetapkan tarif atau pungutan pajak.

    Putusan tersebut menyoal legalitas tarif timbal balik yang ditetapkan April lalu serta tarif terhadap China, Kanada, dan Meksiko pada Februari. Namun, keputusan ini tidak berdampak pada tarif lain yang diberlakukan di bawah dasar hukum berbeda.

    Trump mengecam putusan itu dan berjanji mengajukan banding ke Mahkamah Agung AS. Pengadilan banding tetap mengizinkan tarif berlaku hingga 14 Oktober untuk memberi ruang proses banding.

    Opsi Alternatif

    Sejumlah pakar menilai pemerintahan Trump sudah mengantisipasi putusan ini dengan menyiapkan berbagai opsi cadangan agar tarif tetap berjalan.

    “Kalau negara lain berpikir mereka akan mendapat keringanan tarif, mereka akan kecewa. Ada banyak opsi cadangan, bahkan jika Mahkamah Agung akhirnya sependapat dengan pengadilan banding,” ujar Josh Lipsky, Ketua Ekonomi Internasional di Atlantic Council.

    Salah satu opsi adalah menggunakan Section 338 dari Undang-Undang Perdagangan 1930 yang memberi presiden kewenangan mengenakan bea masuk hingga 50% terhadap negara yang terbukti mendiskriminasi perdagangan AS.

    Trump kembali menegaskan sikapnya pada Sabtu (30/8/2025) melalui media sosial.

    “Tahun besar menanti AS, mungkin yang terbaik, jika tarif akhirnya disetujui pengadilan!!!” katanya

    Penasihat perdagangan Gedung Putih Peter Navarro mengatakan pihaknya optimistis Mahkamah Agung yang didominasi konservatif, yaitu 6 hakim berbanding 3, akan mendukung kebijakan tarif Trump.

    Senator Partai Republik James Lankford menambahkan, para pelaku usaha ingin persoalan ini segera tuntas.

    “Setiap kali ada sidang baru atau perubahan keputusan, hal itu membuat bisnis tidak stabil. Jadi mari kita selesaikan semua ini secepat mungkin,” ujarnya kepada NBC News.