Tempat Fasum: Gedung Putih

  • Titah Trump: 475 Pekerja Hyundai di AS Digerebek, Banyak Warga Korsel

    Titah Trump: 475 Pekerja Hyundai di AS Digerebek, Banyak Warga Korsel

    Jakarta, CNBC Indonesia – Ratusan pekerja di fasilitas aki mobil Hyundai Motor yang sedang dibangun di Georgia, ditahan dalam penggerebekan oleh otoritas AS pada hari Kamis, yang menghentikan pekerjaan di pabrik yang merupakan salah satu investasi utama produsen mobil Korea tersebut di AS.

    Sekitar 475 pekerja, yang sebagian besar adalah warga negara Korea Selatan, ditangkap, menurut pejabat imigrasi AS, operasi penegakan hukum satu lokasi terbesar dalam sejarah Departemen Keamanan Dalam Negeri AS (DHS).

    Dilansir Reuters, Pemerintahan Presiden Donald Trump telah meningkatkan tindakan keras terhadap imigran, mengganggu bisnis di seluruh negeri, bahkan ketika Gedung Putih telah mendorong lebih banyak arus masuk dari investor asing.

    Penangkapan tersebut dapat memperburuk ketegangan antara Washington dan Seoul, sekutu dan investor utama di AS. Kedua negara telah berselisih mengenai detail kesepakatan perdagangan yang mencakup investasi senilai $350 miliar. Pada pertemuan puncak bulan lalu, Korea Selatan menjanjikan investasi AS senilai US$ 150 miliar – termasuk US$ 26 miliar dari Hyundai Motor.

    Pejabat Keamanan Dalam Negeri mengatakan para pekerja yang ditangkap di lokasi Ellabell, Georgia, dilarang bekerja di AS setelah melintasi perbatasan secara ilegal atau melebihi batas waktu visa.

    “Penyelidikan berlangsung selama beberapa bulan,” ujar Steven Schrank, agen khusus yang bertanggung jawab atas investigasi untuk Georgia, dalam sebuah konferensi pers.

    “Ini bukan operasi imigrasi di mana agen memasuki lokasi, mengumpulkan orang-orang, dan menempatkan mereka di dalam bus,” ujarnya. Schrank mengatakan terdapat jaringan subkontraktor di lokasi tersebut.

    “Para pekerja yang ditangkap ditahan di fasilitas penahanan ICE di Folkston, Georgia. Sebagian besar dari 475 orang tersebut adalah warga negara Korea Selatan,” ujarnya Schrank

    Juru bicara Hyundai Motor mengatakan tidak ada satu pun orang yang ditahan yang bekerja langsung di perusahaan mobil tersebut.

    Perusahaan tersebut mengatakan bahwa kepala manufaktur untuk Amerika Utara, Chris Susock, akan “mengambil alih tata kelola seluruh megasite di Georgia.”

    “Kami akan melakukan investigasi untuk memastikan semua pemasok dan subkontraktor mereka mematuhi semua hukum dan peraturan. Hyundai tidak menoleransi siapa pun yang tidak mematuhi hukum,” demikian pernyataan perusahaan.

    Media Korea menyebutkan jumlah warga Korea Selatan yang ditahan sekitar 300 orang. Penggerebekan tersebut-yang dijuluki “Operasi Tegangan Rendah”-melibatkan lebih dari 400 petugas penegak hukum setelah penyelidikan selama berbulan-bulan.

    Seorang juru bicara di mitra usaha patungan baterai Hyundai, produsen baterai Korea Selatan LG Energy Solutions mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka bekerja sama dan telah menghentikan sementara pekerjaan konstruksi. Fasilitas tersebut, yang merupakan usaha patungan antara LGES dan Hyundai Motor, dijadwalkan mulai beroperasi pada akhir tahun ini, menurut LGES.

    Saham Hyundai Motor ditutup turun 0,7% pada hari Jumat, dan saham LGES turun 2,3%.

    Di bawah kepemimpinan Trump, Imigrasi dan Penegakan Bea Cukai, atau ICE, bagian dari DHS, telah mendorong tindakan keras pemimpin Partai Republik tersebut terhadap para migran, yang didukung oleh pendanaan yang memecahkan rekor dan keleluasaan baru untuk melakukan penggerebekan.

    Trump mengatakan ia ingin mendeportasi penjahat “terburuk dari yang terburuk”, tetapi data ICE menunjukkan peningkatan jumlah non-penjahat yang ditangkap. Para aktivis hak asasi manusia mengecam penggerebekan semacam itu.

    Gedung Putih mengatakan pada hari Jumat bahwa “setiap pekerja asing yang didatangkan untuk proyek-proyek tertentu harus memasuki Amerika Serikat secara legal dan dengan izin kerja yang sesuai.”

    Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menyatakan penyesalan dan kekhawatirannya atas penggerebekan tersebut.

    “Aktivitas ekonomi perusahaan-perusahaan kami yang berinvestasi di Amerika Serikat dan kepentingan warga negara kami tidak boleh dilanggar secara tidak semestinya selama proses penegakan hukum AS,” kata juru bicara kementerian Lee Jae-woong dalam sebuah pernyataan pada hari Jumat.

    Video di media sosial menunjukkan seorang pria mengenakan rompi bertuliskan HIS, akronim untuk Investigasi Keamanan Dalam Negeri, memberi tahu para pekerja dengan rompi keselamatan kuning.

    “Kami memiliki surat perintah penggeledahan untuk seluruh lokasi. Kami ingin konstruksi segera dihentikan. Kami ingin semua pekerjaan di lokasi itu segera dihentikan.”

    Departemen Kehakiman AS dalam sebuah pernyataan mengatakan beberapa orang mencoba melarikan diri selama penggerebekan. Beberapa orang harus disedot keluar dari kolam limbah di lokasi tersebut, kata Departemen Kehakiman.

    Partai Demokrat Georgia mengutuk penggerebekan tersebut, menyebutnya sebagai bagian dari “taktik menakut-nakuti bermotif politik yang dirancang untuk meneror orang-orang yang bekerja keras mencari nafkah, menggerakkan perekonomian kita, dan berkontribusi kepada masyarakat di seluruh Georgia yang telah mereka jadikan rumah.”

    Dalam sebuah pernyataan, juru bicara Gubernur Georgia Brian Kemp mengatakan: “Di Georgia, kami akan selalu menegakkan hukum, termasuk semua undang-undang imigrasi negara bagian dan federal.”

    Hyundai menyatakan produksi kendaraan listriknya di lokasi yang luas tersebut tidak terpengaruh.

    Pada tahun 2023, Hyundai Motor dan LG Energy mengumumkan kerja sama senilai $4,3 miliar untuk memproduksi sel baterai kendaraan listrik (EV), dengan masing-masing perusahaan memegang 50% saham. Pabrik tersebut akan memasok baterai untuk model EV Hyundai, Kia, dan Genesis.

    Pabrik baterai tersebut merupakan bagian dari investasi Hyundai senilai $12,6 miliar di negara bagian tersebut, termasuk pabrik mobil yang baru saja dibuka oleh produsen mobil tersebut, yang akan menjadi proyek pembangunan ekonomi terbesar, membuka lembaran baru dalam sejarah negara bagian.

    (haa/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Menkeu AS Scott Bessent Ogah Dicalonkan jadi Gubernur The Fed, Sisa 3 Kandidat

    Menkeu AS Scott Bessent Ogah Dicalonkan jadi Gubernur The Fed, Sisa 3 Kandidat

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan tiga nama kuat dari empat nama yang sebelumnya diumumkan sebagai calon pengganti petahana Gubernur The Fed Jerome Powell. Pasalnya satu calon, yakni Menteri Keuangan AS Scott Bessent dikabarkan menolak tawaran tersebut.  

    Melansir dari Reuters, Sabtu (6/9/2025, daftar pendek calon pengganti Jerome Powell sebagai Ketua Federal Reserve yang disusun oleh Presiden AS Donald Trump kini mencakup asistennya Kevin Hassett, mantan Gubernur Fed Kevin Warsh, dan Gubernur Fed saat ini Christopher Waller 

    Trump mengatakan kepada wartawan di Gedung Putih bahwa ketiga pria tersebut adalah finalis untuk penunjukan di Fed. Trump juga mempertimbangkan Menteri Keuangan AS Scott Bessent untuk menggantikan Powell. Bessent, yang berada di Ruang Oval bersama presiden, mengonfirmasi ketidakminatannya. 

    “Saya punya empat [kandidat]. Sekarang saya bicara tentang tiga. Dia [Bessent] mengatakan kepada saya, ‘Saya tidak akan pergi’ [dari jabatannya]” ungkap Trump. 

    Presiden telah menegaskan niatnya untuk menunjuk pemimpin Fed yang lebih sejalan dengan upayanya untuk menurunkan suku bunga secara cepat, sambil menuduh Powell “terlambat” bertindak terkait biaya pinjaman dan merugikan pembeli rumah dengan suku bunga hipotek yang lebih tinggi. 

    Fed, di bawah kepemimpinan Powell, telah mempertahankan suku bunga sepanjang tahun karena kekhawatiran bahwa tarif Trump dapat memicu kembali inflasi, meskipun baru-baru ini kekhawatirannya lebih berfokus pada perlambatan pasar tenaga kerja. 

    Pilihan ketua Fed akan memiliki dampak besar bagi pasar keuangan, yang secara cermat memantau perubahan kepemimpinan Fed untuk petunjuk tentang arah suku bunga, kebijakan inflasi, dan kemandirian bank sentral.

    Berdasarkan rilis Departemen Tenaga Kerja pada Jumat kemarin, pertumbuhan lapangan kerja AS melemah tajam pada Agustus dan tingkat pengangguran naik menjadi hampir 4,3%, level tertinggi dalam empat tahun, yang mengonfirmasi bahwa kondisi pasar tenaga kerja sedang melemah. 

    Powell bulan lalu mencatat risiko penurunan pada pasar tenaga kerja yang mungkin memerlukan penyesuaian kebijakan yang hati-hati. Pernyataan tersebut diartikan oleh pasar keuangan dan analis sebagai dukungan untuk pemotongan suku bunga sebesar 0,25% pada September.

    Hal itu jauh dari pemotongan beberapa persentase poin yang diminta Trump. Hassett, direktur Dewan Ekonomi Nasional, telah menjadi pendukung setia tarif dan kebijakan lain Trump, dan setuju dengan Trump bahwa Fed telah mempertahankan suku bunga pada level yang tidak tepat.

    Sementara mantan Gubernur Fed Kevin Warsh berulang kali menyerukan “perubahan rezim” di Fed.

    Adapun Waller, yang pernah memimpin departemen riset Federal Reserve St. Louis sebelum Trump menunjuknya sebagai gubernur Fed pada 2020, akan menjadi pilihan yang bersifat institusional. 

    Bessent melontarkan serangkaian kritik terhadap Fed pada Jumat dan menyerukan tinjauan menyeluruh terhadap operasi bank sentral, mulai dari tenaga kerja, riset, hingga kebijakan moneter.

  • Menkeu AS Scott Bessent Ogah Dicalonkan jadi Gubernur The Fed, Sisa 3 Kandidat

    Menkeu AS Scott Bessent Ogah Dicalonkan jadi Gubernur The Fed, Sisa 3 Kandidat

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan tiga nama kuat dari empat nama yang sebelumnya diumumkan sebagai calon pengganti petahana Gubernur The Fed Jerome Powell. Pasalnya satu calon, yakni Menteri Keuangan AS Scott Bessent dikabarkan menolak tawaran tersebut.  

    Melansir dari Reuters, Sabtu (6/9/2025, daftar pendek calon pengganti Jerome Powell sebagai Ketua Federal Reserve yang disusun oleh Presiden AS Donald Trump kini mencakup asistennya Kevin Hassett, mantan Gubernur Fed Kevin Warsh, dan Gubernur Fed saat ini Christopher Waller 

    Trump mengatakan kepada wartawan di Gedung Putih bahwa ketiga pria tersebut adalah finalis untuk penunjukan di Fed. Trump juga mempertimbangkan Menteri Keuangan AS Scott Bessent untuk menggantikan Powell. Bessent, yang berada di Ruang Oval bersama presiden, mengonfirmasi ketidakminatannya. 

    “Saya punya empat [kandidat]. Sekarang saya bicara tentang tiga. Dia [Bessent] mengatakan kepada saya, ‘Saya tidak akan pergi’ [dari jabatannya]” ungkap Trump. 

    Presiden telah menegaskan niatnya untuk menunjuk pemimpin Fed yang lebih sejalan dengan upayanya untuk menurunkan suku bunga secara cepat, sambil menuduh Powell “terlambat” bertindak terkait biaya pinjaman dan merugikan pembeli rumah dengan suku bunga hipotek yang lebih tinggi. 

    Fed, di bawah kepemimpinan Powell, telah mempertahankan suku bunga sepanjang tahun karena kekhawatiran bahwa tarif Trump dapat memicu kembali inflasi, meskipun baru-baru ini kekhawatirannya lebih berfokus pada perlambatan pasar tenaga kerja. 

    Pilihan ketua Fed akan memiliki dampak besar bagi pasar keuangan, yang secara cermat memantau perubahan kepemimpinan Fed untuk petunjuk tentang arah suku bunga, kebijakan inflasi, dan kemandirian bank sentral.

    Berdasarkan rilis Departemen Tenaga Kerja pada Jumat kemarin, pertumbuhan lapangan kerja AS melemah tajam pada Agustus dan tingkat pengangguran naik menjadi hampir 4,3%, level tertinggi dalam empat tahun, yang mengonfirmasi bahwa kondisi pasar tenaga kerja sedang melemah. 

    Powell bulan lalu mencatat risiko penurunan pada pasar tenaga kerja yang mungkin memerlukan penyesuaian kebijakan yang hati-hati. Pernyataan tersebut diartikan oleh pasar keuangan dan analis sebagai dukungan untuk pemotongan suku bunga sebesar 0,25% pada September.

    Hal itu jauh dari pemotongan beberapa persentase poin yang diminta Trump. Hassett, direktur Dewan Ekonomi Nasional, telah menjadi pendukung setia tarif dan kebijakan lain Trump, dan setuju dengan Trump bahwa Fed telah mempertahankan suku bunga pada level yang tidak tepat.

    Sementara mantan Gubernur Fed Kevin Warsh berulang kali menyerukan “perubahan rezim” di Fed.

    Adapun Waller, yang pernah memimpin departemen riset Federal Reserve St. Louis sebelum Trump menunjuknya sebagai gubernur Fed pada 2020, akan menjadi pilihan yang bersifat institusional. 

    Bessent melontarkan serangkaian kritik terhadap Fed pada Jumat dan menyerukan tinjauan menyeluruh terhadap operasi bank sentral, mulai dari tenaga kerja, riset, hingga kebijakan moneter.

  • Donald Trump Bakal Ganti Departemen Pertahanan Menjadi Departemen Perang

    Donald Trump Bakal Ganti Departemen Pertahanan Menjadi Departemen Perang

    JAKARTA – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump akan menandatangani perintah eksekutif, Jumat (5/9) waktu setempat, untuk mengganti nama Departemen Pertahanan menjadi “Departemen Perang,” kata juru bicara Gedung Putih Karoline Leavitt, Kamis.

    Berita tentang perintah tersebut pertama kali dilaporkan oleh Fox News.

    Menurut Fox, Trump akan menandatangani perintah eksekutif untuk mengembalikan nama bersejarah tersebut, yang digunakan hingga 1949 sebelum lembaga itu direorganisasi menjadi Departemen Pertahanan berdasarkan Undang-Undang Keamanan Nasional tahun 1947.

    Perintah itu mengatur penggunaan “Departemen Perang” sebagai nama tambahan untuk Departemen Pertahanan dan meminta Menteri Pertahanan Pete Hegseth mengadopsi gelar tambahan “Menteri Perang.”

    Perintah itu juga menginstruksikan Hegseth untuk mengajukan langkah-langkah legislatif dan eksekutif agar perubahan tersebut bersifat permanen, serta memperbarui tanda dan situs web Pentagon.

    Perintah itu juga termasuk mengganti nama ruang konferensi pers menjadi “Pentagon War Annex,” kata seorang pejabat Gedung Putih kepada Fox.

    “Semua orang menyukai fakta bahwa kita memiliki sejarah kemenangan yang luar biasa ketika (lembaga) itu bernama Departemen Perang,” kata Trump kepada wartawan pada 25 Agustus.

    Hegseth mengatakan langkah itu mencerminkan perubahan budaya di dalam departemen.

    “Kita bukan hanya pertahanan, kita juga melakukan penyerangan,” tambahnya.

  • Trump Bertemu Bos-bos Perusahaan Teknologi, Elon Musk Tak Tampak

    Trump Bertemu Bos-bos Perusahaan Teknologi, Elon Musk Tak Tampak

    Jakarta

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menggelar jamuan makan malam di Gedung Putih pada Kamis malam bersama pengusaha, bos-bos perusahaan teknologi hingga politisi. Namun, CEO Tesla Elon Musk tak tampak dalam pertemuan tersebut.

    Menurut keterangan Gedung Putih, lebih dari belasan tokoh besar teknologi masuk daftar undangan, termasuk pendiri Meta Mark Zuckerberg, CEO Apple Tim Cook, pendiri Microsoft Bill Gates, pendiri OpenAI Sam Altman, CEO Google Sundar Pichai, dan CEO Microsoft Satya Nadella.

    Dikutip dari CBS News, Sabtu (6/9/2025), dalam acara itu, Trump duduk bersebelahan dengan Zuckerberg, sementara Gates berada di samping Ibu Negara Melania Trump.

    Trump yang belakangan dekat dengan pimpinan Apple dan Nvidia serta berupaya menarik komitmen investasi mereka melontarkan pujian dengan sebutan ‘pemimpin revolusi dalam bisnis dan kecerdasan’.

    “Ini jelas kelompok dengan IQ tinggi, dan saya sangat bangga pada mereka,” kata Trump.

    Beberapa tokoh diminta Trump untuk berbicara, termasuk Zuckerberg, Nadella, dan Pichai. Gates menggunakan kesempatan tersebut untuk menyoroti kemajuan teknologi vaksin. Gates memuji inisiatif vaksin COVID-19 Operation Warp Speed yang diluncurkan Trump, seraya menekankan kebutuhan riset baru untuk penyakit seperti HIV dan anemia sel sabit.

    U.S. President Donald Trump, first lady Melania Trump and Microsoft cofounder Bill Gates attend a private dinner for technology and business leaders in the State Dining Room at the White House in Washington, D.C., U.S., September 4, 2025. REUTERS/Brian Snyder Foto: REUTERS/Brian Snyder

    Elon Musk Tak Bisa Hadir

    Sementara itu, Elon Musk menulis di X bahwa ia sebenarnya diundang tetapi tidak bisa hadir dan mengutus perwakilannya. Pejabat Gedung Putih mengonfirmasi bahwa orang terkaya di dunia itu memang masuk daftar undangan.

    Hubungan Musk dan Trump sendiri sempat retak awal tahun ini. Elon Musk keluar dari lingkaran pemerintahan sambil mengkritik keras Trump terkait belanja negara dan kasus Epstein, bahkan berjanji membentuk partai politik baru bernama America Party meski hingga kini belum terwujud.

    Meski begitu, awal pekan ini Trump kembali meramalkan bahwa Elon Musk akan balik ke Partai Republik. “Saya rasa dia tidak punya pilihan,” ujar Trump dalam wawancara radio.

    “Masa iya dia mau gabung dengan kaum radikal kiri yang gila? Mereka gila. Dia orang dengan akal sehat, dia orang baik,” tambah Trump.

    Trump menyebut Elon Musk sebagai sosok yang 80% super jenius, tapi 20% bermasalah. Menurutnya, jika bagian yang 20% itu bisa diselesaikan maka Elon Musk akan jadi luar biasa.

    “Dia memang sempat salah langkah, tapi itu wajar, kadang hal-hal begitu terjadi,” ujar Trump.

    Halaman 2 dari 2

    (ily/ara)

  • Trump Gagal Setop Bantuan Luar Negeri

    Trump Gagal Setop Bantuan Luar Negeri

    Bisnis.com, JAKARTA — Kebijakan Presiden AS Donald Trump untuk menyetop pengiriman bantuan luar negeri berpotensi batal usai kalah dalam putusan hakim terbaru. 

    Pemerintahan Trump tetap terikat perintah pengadilan untuk menghabiskan miliaran dolar dana bantuan luar negeri AS yang akan kedaluwarsa pada akhir bulan ini, setelah pengadilan banding federal menolak permohonan pemerintah untuk campur tangan.

    Melansir dari Bloomberg, Sabtu (6/9/2025), bahwa putusan 2-1 pada Jumat (5/9/2025) dari panel tiga hakim pengadilan banding merupakan perselisihan terhadap ‘kemunduran kebijakan’ Trump, apakah Trump dapat menolak menghabiskan dana yang disetujui Kongres untuk program bantuan di seluruh dunia.

    Departemen Kehakiman telah memberi sinyal dalam dokumen pengadilan bahwa kemungkinan mereka akan meminta Mahkamah Agung AS untuk mempertimbangkan kasus ini secara darurat dan menangguhkan perintah pengadilan federal Washington dalam beberapa hari ke depan.

    Sekitar US$12 miliar dari US$30 miliar yang menjadi sengketa di pengadilan akan kedaluwarsa setelah 30 September jika Departemen Luar Negeri dan Badan Pembangunan Internasional AS atau US Agency for International Development (USAID) tidak ada rencana penggunaan dana tersebut. 

    Sementara itu, Gedung Putih tidak segera menanggapi permintaan komentar.

    Penarikan Kembali Bantuan

    Adapun, langkah terbaru dari Pengadilan Banding AS untuk Sirkuit DC bukanlah putusan akhir mengenai keabsahan upaya Trump dan pejabat AS lainnya untuk menarik kembali dana bantuan luar negeri, yang merupakan bagian dari upaya lebih besar administrasinya untuk membongkar USAID dan secara drastis mengurangi keterlibatan AS di luar negeri.

    Hakim Sirkuit DC Cornelia Pillard dan Florence Pan—yang ditunjuk oleh mantan presiden Barack Obama dan Joe Biden masing-masing—memutuskan untuk menolak permintaan pemerintah untuk sementara mencabut perintah pengadilan tingkat bawah terkait penarikan bantuan luar negeri tersebut. Sementara Hakim Justin Walker, yang dikonfirmasi selama masa jabatan pertama Trump, mencatat bahwa dia akan berpihak pada pemerintah. 

    Hakim Distrik AS Amir Ali memutuskan pada 3 September bahwa penolakan pemerintahan untuk menghabiskan dana bantuan kemungkinan melanggar undang-undang AS yang mengatur cara lembaga federal mengambil keputusan. Dia sebelumnya menghentikan pemblokiran dana berdasarkan prinsip pemisahan kekuasaan dalam Konstitusi, tetapi beralih ke klaim lain setelah panel banding yang terbagi membatalkan perintah pengadilan tersebut.

    Ali berpendapat bahwa pemerintah tidak memberikan alasan untuk menggantikan harapan dasar bahwa anggaran Kongres harus diikuti. Dirinya menyimpulkan bahwa keputusan penghentian pendanaan melanggar Undang-Undang Prosedur Administrasi.

    Sebelum putusan dari Ali dikeluarkan, Trump meminta Kongres untuk menarik kembali lebih dari US$4 miliar dana bantuan luar negeri yang akan kedaluwarsa tahun ini, termasuk US$3,2 miliar dari undang-undang anggaran 2024 yang menjadi objek putusan terbaru, menurut berkas pengadilan. 

    Langkah Trump, yang dikenal sebagai “pocket rescission,” dirancang untuk memungkinkan dia menghindari pengeluaran dana tersebut jika Kongres tidak bertindak hingga akhir September, dan secara luas dianggap sebagai uji coba kemampuannya menggunakan manuver tersebut untuk mengelak dari wewenang legislatif di masa depan, seperti dilaporkan sebelumnya oleh Bloomberg.

    Dalam meminta Pengadilan Banding DC untuk campur tangan lagi, Departemen Kehakiman menyatakan bahwa mereka memiliki niat penuh untuk mengikat. Artinya, lembaga-lembaga akan berkomitmen untuk menghabiskan dana yang akan berakhir masa berlakunya yang belum diajukan Trump ke Kongres untuk ditarik kembali.

    Apakah cabang eksekutif dapat menolak menghabiskan dana yang dialokasikan Kongres “adalah masalah yang harus diselesaikan oleh cabang-cabang politik, bukan oleh pengadilan yang campur tangan atas permintaan penggugat swasta,” tulis pengacara pemerintah.

    Perkara tersebut adalah Global Health Council v. Trump, 25-5319, dan Aids Vaccine Advocacy Coalition v. Department of State, 25-5317, Pengadilan Banding AS, DC Circuit (Washington, DC).

  • Trump Ancam Batalkan Kesepakatan Dagang Jika Kalah di MA

    Trump Ancam Batalkan Kesepakatan Dagang Jika Kalah di MA

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden AS Donald Trump mengancam membatalkan kesepakatan dagang dengan Uni Eropa, Jepang, dan Korea Selatan jika Mahkamah Agung (MA) AS menguatkan putusan yang menyatakan tarif-tarifnya ilegal.

    Berbicara di Gedung Putih pada Rabu (3/9/2025) waktu setempat, Trump mengatakan pemerintahannya akan meminta Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan banding AS pekan lalu yang menyatakan banyak tarif yang diberlakukannya ilegal. 

    Meski demikian, Trump yakin pemerintahannya akan menang dalam perkara tersebut.

    “Kami sudah membuat kesepakatan dengan Uni Eropa di mana mereka membayar hampir US$1 triliun. Dan Anda tahu apa? Mereka senang. Semua kesepakatan itu sudah selesai. Tapi saya rasa kami harus membatalkannya,” ujarnya dikutip dari Reuters, Jumat (5/9/2025).

    Pernyataan tersebut menjadi yang pertama kali secara eksplisit menyinggung bahwa kesepakatan dagang dengan mitra utama—yang dinegosiasikan terpisah di luar kebijakan tarif—berpotensi tidak berlaku jika Mahkamah Agung menguatkan putusan pekan lalu.

    Trump menegaskan pencabutan tarif akan sangat merugikan AS. Namun, para ekonom mencatat bahwa bea masuk sebenarnya dibayar oleh importir di AS, bukan perusahaan asal negara pengekspor, dan berpotensi mendorong inflasi domestik.

    “Negara kita punya peluang untuk menjadi sangat kaya kembali. Tapi juga bisa menjadi sangat miskin kembali. Jika kita kalah dalam kasus itu, negara kita akan menderita begitu hebat,” kata Trump.

    Putusan pengadilan banding menyoal legalitas tarif “resiprokal” yang diberlakukan Trump sejak April sebagai bagian dari perang dagang, serta tarif tambahan yang dikenakan Februari lalu terhadap China, Kanada, dan Meksiko. 

    Putusan itu tidak mencakup tarif yang dikeluarkan berdasarkan otoritas hukum lain, seperti pada impor baja dan aluminium.

    Menurut sejumlah pakar perdagangan, pernyataan Trump soal biaya pencabutan tarif dimaksudkan untuk meyakinkan Mahkamah Agung bahwa penghapusan tarif akan menimbulkan kekacauan ekonomi besar.

    Ryan Majerus, mantan pejabat senior perdagangan AS yang kini menjadi mitra di firma hukum King & Spalding, mengatakan sejak awal sudah jelas bahwa kesepakatan dengan Uni Eropa dan mitra lain hanyalah kerangka kerja yang bisa berubah, bukan perjanjian dagang penuh.

    “Pernyataan presiden hari ini bahwa kesepakatan bisa dibatalkan mencerminkan upaya memaksimalkan posisi tawar AS,” ujarnya.

    Para pakar hukum dan perdagangan menilai mayoritas hakim Mahkamah Agung yang didominasi pilihan Partai Republik, 6 hakim berbanding 3, bisa sedikit meningkatkan peluang Trump untuk mempertahankan sebagian tarif, setelah sebelumnya pengadilan banding memutuskan 7 banding 4 bahwa tarif tersebut ilegal. 

    Namun, arah putusan akhir tetap sulit diprediksi mengingat sifat perkara yang belum pernah terjadi sebelumnya.

    Sementara itu, Senator Ron Wyden, Demokrat teratas di Komite Keuangan Senat, menilai komentar Trump justru memperburuk kebingungan.

    “Pemerintahan Trump tidak konsisten apakah kesepakatan dagangnya masih sah jika tarif itu dibatalkan,” ujarnya.

  • Trump Mau Ganti ‘Departemen Pertahanan’ Jadi ‘Departemen Perang’

    Trump Mau Ganti ‘Departemen Pertahanan’ Jadi ‘Departemen Perang’

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump berencana untuk mengganti nama Departemen Pertahanan AS menjadi ‘Departemen Perang’.

    Melansir Reuters, berdasarkan informasi dari pejabat Gedung putih, perintah eksekutif tersebut berencana akan ditandatangani oleh Trump pada Jumat (5/9/2025) waktu setempat.

    Perintah tersebut akan mengizinkan Menteri Pertahanan Pete Hegseth, Departemen Pertahanan, dan pejabat di bawahnya untuk menggunakan gelar sekunder seperti “Menteri Perang,” “Departemen Perang,” dan “Wakil Menteri Perang” dalam korespondensi resmi dan komunikasi publik, menurut lembar fakta Gedung Putih.

    Langkah tersebut akan menginstruksikan Hegseth untuk merekomendasikan tindakan legislatif dan eksekutif yang diperlukan agar penggantian nama tersebut permanen.

    Sejak menjabat pada bulan Januari, Trump telah berupaya mengganti nama berbagai tempat dan lembaga, termasuk Teluk Meksiko, dan mengembalikan nama asli pangkalan militer yang diubah setelah protes keadilan rasial.

    Perubahan nama departemen jarang terjadi dan memerlukan persetujuan Kongres, tetapi rekan-rekan dari partai Republik Trump memegang mayoritas tipis di Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat.

    Departemen Pertahanan AS sempat disebut Departemen Perang hingga tahun 1949, ketika Kongres menggabungkan Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara setelah Perang Dunia Kedua. Nama tersebut dipilih sebagian untuk menandakan bahwa di era nuklir, AS berfokus pada pencegahan perang, menurut para sejarawan.

    Mengganti nama lagi departemen tersebut akan n membutuhkan biaya besar dan memerlukan pembaruan tanda dan kop surat yang tidak hanya digunakan oleh pejabat di Pentagon di Washington, D.C., tetapi juga instalasi militer di seluruh dunia.

    Upaya mantan Presiden Joe Biden untuk mengganti nama sembilan pangkalan yang menghormati para pemimpin Konfederasi dan Konfederasi direncanakan akan menelan biaya Angkatan Darat sebesar US$39 juta.

    Upaya tersebut dibatalkan oleh Hegseth awal tahun ini. Tim perampingan pemerintah pemerintahan Trump, yang dikenal sebagai Departemen Efisiensi Pemerintah, telah berupaya melakukan pemangkasan anggaran di Pentagon untuk menghemat anggaran.

    “Mengapa tidak mengalokasikan dana ini untuk mendukung keluarga militer atau mempekerjakan diplomat yang membantu mencegah konflik sejak awal?” kata Senator Demokrat Tammy Duckworth, seorang veteran militer dan anggota Komite Angkatan Bersenjata Senat.

    “Karena Trump lebih suka menggunakan militer kita untuk mencetak poin politik daripada memperkuat keamanan nasional kita dan mendukung prajurit kita yang berani beserta keluarga mereka – itulah alasannya,” katanya kepada Reuters dikutip Jumat (5/9/2025).

    (haa/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • 26 Negara Siap Kirim ‘Pasukan Penenang’ ke Ukraina Jika Damai dengan Rusia

    26 Negara Siap Kirim ‘Pasukan Penenang’ ke Ukraina Jika Damai dengan Rusia

    Jakarta

    Sebanyak 26 negara berkomitmen mengerahkan pasukan ke Ukraina setelah tercapainya perdamaian dengan Rusia. Hal itu agar mencegah Rusia kembali menyerang Ukraina.

    Hal itu disampaikan Presiden Prancis Emmanuel Macron usai pertemuan dengan pemimpin Eropa dan turut dihadiri Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, seperti dilansir AFP, Jumat (5/9/2025).

    “Saat ini ada 26 negara yang telah secara resmi berkomitmen –beberapa lainnya belum mengambil posisi– untuk mengerahkan pasukan sebagai ‘pasukan penenang’ di Ukraina, atau hadir di darat, laut, atau udara,” ujar Macron kepada para wartawan setelah pertemuan puncak.

    “Pasukan ini tidak bermaksud untuk berperang melawan Rusia,” tambah Macron.

    Sementara itu, Macron mengatakan dukungan Amerika untuk jaminan keamanan yang disponsori Eropa akan difinalisasi “dalam beberapa hari mendatang,”. Ia mengatakan “tidak ada keraguan” mengenai kesiapan AS untuk mengambil bagian dalam upaya keamanan tersebut.

    ‘Pasukan penenang’ tersebut sebagai jaminan keamanan yang ingin ditawarkan koalisi yang sebagian besar terdiri dari negara-negara Eropa kepada Ukraina apabila perang dengan Rusia berakhir melalui kesepakatan damai atau gencatan senjata.

    Namun, ada juga kekhawatiran yang berkembang bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin saat ini tidak menunjukkan minat pada perjanjian damai, dengan kekhawatiran yang meningkat setelah kunjungannya yang penting ke Beijing minggu ini.

    Usai pertemuan tersebut, para pemimpin Eropa berbicara dengan Presiden AS Donald Trump melalui konferensi video. Beberapa pemimpin Eropa hadir secara langsung dan yang lainnya, seperti Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, secara jarak jauh.

    Pertemuan tersebut merupakan dorongan baru yang dipimpin oleh Macron untuk menunjukkan bahwa Eropa dapat bertindak secara independen dari Washington setelah Trump mengubah kebijakan luar negeri AS dan memulai perundingan langsung dengan Putin setelah kembali ke Gedung Putih.

    Sementara Amerika Serikat diwakili oleh utusan khusus Trump, Steve Witkoff, yang juga bertemu dengan Zelensky secara terpisah.

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky berterima kasih kepada sekutu-sekutu Eropanya atas persetujuan untuk mengirim pasukan ke Ukraina pascaperang, dan menyebut langkah tersebut sebagai “langkah konkret” pertama.

    “Saya pikir hari ini, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ini adalah langkah konkret serius yang pertama,” ujar Zelensky kepada para wartawan.

    Macron juga mengatakan bahwa negara-negara Eropa akan menjatuhkan sanksi baru terhadap Rusia-“bekerja sama dengan Amerika Serikat”-jika Moskow terus menolak kesepakatan damai.

    Tump Bakal Telepon Putin

    Dalam kesempatan berbeda, Presiden AS Donald Trump mengatakan segera menghubungi Presiden Rusia Vladimir Putin. Hal itu disampaikan Trump setelah sebelumnya melakukan panggilan telepon dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan para pemimpin Eropa.

    “Ya, tentu saja,” kata Trump kepada seorang wartawan yang menanyakan apakah ia akan berbicara dengan pemimpin Rusia tersebut dalam waktu dekat, di sela-sela jamuan makan malam dengan para eksekutif teknologi terkemuka AS di Gedung Putih.

    Adapun percakapan melalui telepon Trump dengan para pemimpin Eropa tersebut dilakukan setelah pertemuan puncak di Paris yang bertujuan untuk memperkuat rencana jaminan keamanan bagi Ukraina jika atau ketika terjadi gencatan senjata.

    Respons Rusia

    Sementara itu Juru bicara Rusia, Dmitry Peskov mengatakan bahwa komunikasi dengan Trump “dapat diselenggarakan dengan sangat cepat jika diperlukan”. Akan tetapi Rusia menolak mentah-mentah gagasan jaminan keamanan Barat untuk Ukraina.

    “Dapatkah kontingen militer asing, terutama Eropa dan Amerika, menyediakan dan menjamin keamanan bagi Ukraina? Tentu saja tidak, mereka tidak bisa,” kata Peskov kepada kantor berita negara RIA Novosti.

    “Ini bukanlah jaminan keamanan bagi Ukraina yang sesuai dengan negara kita,” tambahnya.

    Tonton juga video “Putin Ungkit Perjanjian Minsk, Salahkan Ukraina Atas Perang” di sini:

    Halaman 2 dari 2

    (yld/knv)

  • Potret Trump Kumpul Bareng Bos-Bos Raksasa Teknologi Dunia

    Potret Trump Kumpul Bareng Bos-Bos Raksasa Teknologi Dunia

    Presiden AS Donald Trump menyelenggarakan jamuan makan malam pribadi untuk para pemimpin teknologi dan bisnis di Ruang Makan Negara, Gedung Putih, Washington, D.C., AS, Kamis (4/9/2025). Dalam momen tersebut para pemimpin industri memuji sikap pemerintahannya terhadap kecerdasan buatan dan bisnis. (REUTERS/Brian Snyder)