Tempat Fasum: Gedung Putih

  • Paniknya Pekerja Asing di AS Usai Trump Naikkan Biaya Visa Jadi Rp 1,6 M

    Paniknya Pekerja Asing di AS Usai Trump Naikkan Biaya Visa Jadi Rp 1,6 M

    Jakarta

    Kepanikan, kebingungan, dan amarah merebak ketika para pekerja pemegang visa H-1B atau visa kerja sementara asal India dan China terpaksa membatalkan rencana perjalanan mereka dan bergegas kembali ke Amerika Serikat (AS).

    Hal ini terjadi imbas keputusan Presiden AS Donald Trump yang memberlakukan biaya visa baru sebagai bagian dari pengetatan kebijakan imigrasi. Sejumlah perusahaan teknologi dan bank mengirim memo darurat kepada karyawan.

    Dikutip dari Reuters, Senin (22/9/2025, perusahaan meminta karyawan segera kembali sebelum batas waktu pukul 12:01 dini hari waktu setempat pada Minggu, sekaligus mengingatkan agar tidak meninggalkan Negeri Paman Sam.

    Trump menuding banyak perusahaan di AS menyalahgunakan visa H-1B demi menekan pengeluaran mereka untuk upah. Hal ini dianggap merugikan pasar tenaga kerja bagi warga AS.

    “Sejumlah pemberi kerja, dengan praktik yang kini meluas di seluruh sektor, telah menyalahgunakan ketentuan H-1B dan regulasinya untuk menekan upah secara artifisial, sehingga merugikan pasar tenaga kerja bagi warga negara Amerika,” ujar Trump.

    Menteri Perdagangan Howard Lutnick sempat menyebut perusahaan harus membayar US$ 100.000 atau sekitar Rp 1,66 miliar per tahun untuk visa pekerja H-1B. Namun, juru bicara Gedung Putih, Karoline Leavitt, mengklarifikasi bahwa biaya itu bukan tahunan, melainkan hanya biaya satu kali yang berlaku untuk setiap pengajuan.

    Pihak Gedung Putih pada Sabtu kemarin menjelaskan bahwa aturan tersebut hanya berlaku bagi pemohon baru, bukan bagi pemegang visa yang sudah ada atau yang mengajukan perpanjangan. Namun, pernyataan Trump sehari sebelumnya telah lebih dulu menimbulkan kegelisahan, khususnya di Silicon Valley.

    Takut tak bisa kembali setelah aturan baru berlaku, sejumlah warga India di Bandara San Francisco mengaku mempersingkat liburan mereka. “Ini situasi di mana kami harus memilih antara keluarga atau tetap di sini,” ujar seorang insinyur di salah satu perusahaan teknologi besar.

    Penerbangan itu tertunda lebih dari tiga jam setelah beberapa penumpang India yang mendapat kabar mengenai aturan baru atau memo dari kantor mereka meminta turun dari pesawat. Menurut sumber yang enggan disebutkan namanya, sedikitnya lima penumpang akhirnya diizinkan turun.

    Sebuah video peristiwa tersebut beredar di media sosial, meski kebenarannya belum bisa diverifikasi secara independen. Istri sang insinyur, yang juga pemegang visa H-1B, memilih tetap menuju India untuk merawat ibunya yang sakit.

    “Ini benar-benar menyedihkan. Kami sudah membangun kehidupan di sini,” kata insinyur tersebut.

    Di aplikasi media sosial populer China, Rednote, banyak pemegang visa H-1B berbagi pengalaman mereka harus buru-buru kembali ke AS. Bahkan ada yang baru beberapa jam mendarat di China atau negara lain harus berangkat lagi ke AS.

    “Perasaan saya campur aduk antara kecewa, sedih, dan frustasi,” tulis seorang pengguna dengan nama Emily’s Life in NY.

    Ia menceritakan sudah berada di dalam pesawat United Airlines dari New York menuju Paris. Pesawat bahkan sudah bersiap lepas landas, tapi setelah bernegosiasi dengan pihak maskapai, kapten setuju kembali ke gerbang untuk menurunkannya.

    Merasa terguncang, ia akhirnya membatalkan perjalanannya ke Prancis, meninggalkan rencana bertemu teman-temannya, termasuk yang datang dari China, setelah menerima surat dari pengacara perusahaan yang meminta karyawan di luar negeri segera kembali ke AS.

    Perusahaan besar seperti Microsoft, Amazon, Alphabet, dan Goldman Sachs termasuk di antara yang mengirim surel darurat berisi imbauan perjalanan kepada karyawan.

    Amazon pada Sabtu memberikan arahan tambahan setelah ada kejelasan soal siapa yang terdampak. Menurut sumber yang mengakses portal internal perusahaan, karyawan yang sudah memegang visa H-1B tidak perlu mengambil tindakan. Hingga berita ini diturunkan, Amazon belum merespons permintaan komentar di luar jam kerja.

    Tonton juga video “China Kecam AS Buntut Kebijakan Pembatasan Visa” di sini:

    (ily/rrd)

  • Biaya Visa Tembus Rp 1,6 M, Microsoft-Amazon Suruh Pekerja Pulang!

    Biaya Visa Tembus Rp 1,6 M, Microsoft-Amazon Suruh Pekerja Pulang!

    Jakarta

    Sejumlah perusahaan Amerika Serikat (AS) mulai dari Microsoft, Amazon, Alfabet, hingga Goldman Sachs meminta para pekerja asingnya untuk kembali ke AS. Hal ini menyusul Presiden AS Donald Trump yang merilis kebijakan anyar berupa kenaikan biaya tahunan untuk visa H-1B sebesar US$ 100.000 atau sekitar Rp 1,6 miliar (kurs Rp 16.000).

    Menyusul kebijakan tersebut, perusahaan teknologi serta bank mengirimkan pemberitahuan agar pekerja pemegang visa tersebut segera kembali ke AS sebelum kebijakan berlaku. Perusahaan juga mengimbau agar para pekerja tidak meninggalkan AS untuk saat ini.

    Langkah ini dapat memberikan pukulan telak bagi perusahaan teknologi dan keuangan di mana bergantung pada pekerja imigran terampil, terutama dari India dan China. Dikutip dari CNBC, Minggu (21/9/2025), pekerja asing yang masuk pada program visa H-1B di Amazon mencapai 14.000 hingga akhir Juni.

    Sementara, di Meta, Apple, Alfabet, masing-masing mempunyai lebih dari 4.000 orang pekerja yang mempunyai bisa tersebut.

    Kebijakan ini juga memicu kepanikan serta kebingungan para pekerja asing pemegang bisa H-1B yang hendak pulang ke negara mereka. Sebagian besar, pekerja pemegang visa ini berasal dari India dan China.

    Beberapa pekerja asing asal India segera memperpendek waktu liburan mereka dan segera kembali ke AS. Mereka khawatir bahwa kebijakan tersebut membuat mereka tidak diizinkan ke AS.

    “Ini adalah situasi di mana kami harus memilih antara keluarga dan tinggal di sini,” kata seorang insinyur di sebuah perusahaan teknologi besar dikutip dari Reuters.

    Kondisi ini juga ramai di aplikasi media sosial populer China, Rednote. Para pekerja yang visa H-1B harus segera kembali ke AS bahkan ketika baru mendarat di China.

    Beberapa pekerja menyamakan kepanikan seperti saat pandemi Covid-19. Di mana saat itu mereka segera terbang kembali ke AS sebelum larangan perjalanan diberlakukan.

    Namun, seorang pejabat Gedung Putih menyampaikan aturan tersebut hanya berlaku bagi pemohon baru dan tidak berlaku pemegang visa maupun bagi yang ingin memperbarui visa.

    Sejak memimpin kembali pada Januari lalu, Trump berkomitmen untuk menindak keras imigrasi, termasuk langkah-langkah untuk membatasi beberapa bentuk imigrasi legal. Langkah untuk merombak program visa H-1B ini merupakan upaya paling menonjol dari pemerintahannya.

    Pejabat pemerintahan Trump mengatakan visa tersebut memungkinkan perusahaan untuk menekan upah serta membuka lebih banyak lapangan kerja bagi pekerja teknologi AS. Selain itu, program ini dinilai dapat membawakan pekerja berkeahlian tinggi yang penting untuk mengisi kesenjangan bakat dan menjaga daya saing perusahaan.

    Tonton juga video “China Kecam AS Buntut Kebijakan Pembatasan Visa” di sini:

    (rea/ara)

  • AS “Jinakkan” Raksasa China, Trump di Ambang Kemenangan Besar

    AS “Jinakkan” Raksasa China, Trump di Ambang Kemenangan Besar

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah Amerika Serikat mengumumkan perkembangan baru dalam negosiasi masa depan TikTok, dengan memastikan algoritma aplikasi populer itu akan berada di bawah kendali perusahaan-perusahaan AS, sementara mayoritas kursi dewan pengawas operasional di Amerika akan diisi warga AS.

    Juru bicara Gedung Putih Karoline Leavitt menegaskan bahwa kesepakatan hampir tuntas. “Kami 100% yakin kesepakatan sudah tercapai, sekarang hanya tinggal ditandatangani dan tim presiden sedang bekerja dengan mitra Tiongkok mereka untuk menyelesaikan hal itu,” ujarnya dalam acara Saturday in America di Fox News, Sabtu (20/9/2025).

    Leavitt menambahkan algoritma juga akan dikendalikan oleh Amerika, menekankan poin utama dari perundingan yang selama ini menjadi pusat tarik-menarik antara Washington dan Beijing.

    Leavitt mengatakan perusahaan teknologi raksasa Oracle akan memegang tanggung jawab penuh atas keamanan data dan sistem aplikasi di Amerika. Menurut rencana, tujuh kursi dewan pengawas akan dibentuk untuk mengatur operasi TikTok di AS, di mana enam di antaranya akan dipegang warga Amerika.

    Kesepakatan ini muncul setelah percakapan telepon panjang antara Presiden Trump dan Presiden China Xi Jinping pada Jumat (19/9/2025). Trump menyebut Xi sebagai “seorang pria terhormat” dalam menangani isu tersebut. “Semuanya sedang diselesaikan. Kami akan memiliki kendali yang sangat baik,” kata Trump.

    Meski begitu, pernyataan pemerintah China usai percakapan itu tidak menjelaskan apakah Xi setuju pada pelepasan saham pengendali ByteDance di TikTok demi menghindari larangan operasi di AS.

    Trump menegaskan sejumlah investor Amerika sudah siap mengambil bagian dalam kesepakatan ini. Namun, ia masih menghindari detail konkret terkait siapa yang akan benar-benar memegang kendali penuh atas algoritma TikTok.

    Leavitt menekankan bahwa Trump “menyadari pentingnya melindungi privasi dan data warga Amerika, sambil tetap memastikan aplikasi ini tetap terbuka.” Ia bahkan menyebut TikTok sebagai “bagian vital dari proses demokrasi kita.”

    Survei terbaru Pew Research Center menunjukkan dukungan publik untuk larangan TikTok di AS menurun. Pada Maret 2023, 50% responden mendukung pelarangan, namun kini hanya sekitar sepertiga warga Amerika yang setuju. Sepertiga lainnya menolak, sementara sisanya masih ragu.

    Dari kelompok yang mendukung pelarangan, 8 dari 10 menyebut kekhawatiran tentang keamanan data pengguna sebagai alasan utama mereka.

    Sebelumnya, TikTok, yang dimiliki induk perusahaan asal Tiongkok ByteDance, menghadapi ancaman larangan beroperasi di AS sejak Kongres mengesahkan undang-undang yang memberi batas waktu hingga Januari 2025. Namun, Trump berulang kali menandatangani perintah yang memungkinkan aplikasi itu tetap beroperasi sambil menunggu tercapainya kesepakatan penjualan operasional TikTok di AS.

    Pertanyaan terbesar selama proses ini adalah apakah ByteDance akan melepaskan kendali atas algoritma TikTok-fitur yang mengatur konten video yang muncul di linimasa pengguna. Pejabat AS menilai algoritma tersebut rawan dimanipulasi otoritas China untuk memengaruhi opini publik dengan cara yang sulit dideteksi.

     

    (luc/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Trump Pecat Jaksa Federal yang Ogah Tuntut 2 Musuh Politiknya

    Trump Pecat Jaksa Federal yang Ogah Tuntut 2 Musuh Politiknya

    Jakarta

    Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan telah “memecat” seorang jaksa federal yang dilaporkan menghadapi tekanan terkait investigasi terhadap dua musuh politik pemimpin Partai Republik tersebut.

    Sebelumnya, Erik Siebert, jaksa penuntut AS untuk Distrik Timur Virginia, memberi tahu staf tentang pengunduran dirinya melalui email pada hari Jumat (19/9) waktu setempat, demikian dilaporkan New York Times dan media AS lainnya.

    Menurut New York Times, Siebert berada di bawah tekanan untuk menuntut dua musuh politik Trump, mantan direktur FBI James Comey — yang dipecat Trump pada tahun 2017 — dan Jaksa Agung New York, Letitia James.

    Namun, Trump kemudian mengatakan bahwa dirinya telah memecat Siebert.

    “Hari ini saya mencabut Nominasi Erik Siebert sebagai Jaksa Penuntut Umum AS untuk Distrik Timur Virginia, ketika saya diberitahu bahwa ia menerima dukungan yang LUAR BIASA KUAT dari dua Senator Demokrat yang benar-benar buruk, dari Negara Bagian Virginia yang Hebat,” tulis Trump di platform media sosial Truth Social miliknya.

    “Dia tidak mengundurkan diri, saya yang memecatnya!” tambahnya, dilansir kantor berita AFP, Sabtu (20/9/2025).

    Beberapa jam sebelumnya di Ruang Oval, Gedung Putih, Trump mengatakan kepada para wartawan: “Saya ingin dia keluar.”

    Jaksa federal tersebut baru-baru ini memberi tahu pimpinan Departemen Kehakiman bahwa ia menolak untuk menuntut Comey atas tuduhan berbohong kepada Kongres, dan bahwa tidak ada cukup bukti untuk mendakwa James dengan penipuan hipotek.

    Siebert, lulusan Institut Militer Virginia dan mantan perwira polisi Washington, memimpin tim yang terdiri dari sekitar 300 jaksa penuntut di yurisdiksi yang sering menangani kasus-kasus besar terkait keamanan nasional.

    Diketahui bahwa kepala FBI James Comey dipecat saat memimpin penyelidikan apakah ada anggota tim kampanye Trump yang berkolusi dengan Rusia untuk mempengaruhi pemilihan presiden AS tahun 2016, dan telah menjadi kritikus vokal terhadap Trump.

    Jaksa Agung New York, Letitia James mengajukan gugatan senilai US$464 juta terhadap Trump, menuduh Trump dan perusahaannya telah secara tidak sah menggelembungkan kekayaannya dan memanipulasi nilai properti untuk mendapatkan pinjaman bank atau persyaratan asuransi yang menguntungkan.

    James, seperti beberapa pejabat Demokrat lainnya, telah dituduh oleh sekutu dekat Trump, direktur Badan Keuangan Perumahan Federal Bill Pulte, memalsukan dokumen pada aplikasi hipotek.

    Ketika ditanya tentang kasus terhadap James tersebut, Trump berkata pada hari Jumat (19/9) waktu setempat: “Sepertinya dia benar-benar bersalah atas sesuatu, tetapi saya benar-benar tidak tahu.”

    Lihat juga Video: Sosok Jaksa Federal Kasus Epstein dan P Diddy yang Dipecat Trump

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Trump akan Jamu Erdogan di Gedung Putih Pekan Depan

    Trump akan Jamu Erdogan di Gedung Putih Pekan Depan

    JAKARTA – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump  akan menjamu Presiden Turki Tayyip Erdogan di Gedung Putih pada 25 September. Trump berharap dapat mencapai kesepakatan perdagangan dan militer.

    “Kami sedang mengerjakan banyak Kesepakatan Perdagangan dan Militer dengan Presiden, termasuk pembelian pesawat Boeing dalam skala besar, kesepakatan F-16 yang besar, dan kelanjutan perundingan F-35, yang kami harapkan akan berakhir positif,” tulis Trump di Truth Social dilansir Reuters, Sabtu, 20 September.

    Erdogan terakhir kali mengunjungi Gedung Putih pada tahun 2019 selama masa jabatan pertama Trump, dan keduanya memiliki masa lalu yang berliku-liku.

    Meskipun mereka memiliki ikatan pribadi yang erat selama masa jabatan Trump 2017-21 sebagai presiden, hubungan bilateral tersebut juga menegang akibat perselisihan mengenai hubungan Washington dengan pejuang Kurdi di Suriah dan mengenai hubungan Ankara dengan Moskow.

    Turki membuat marah pemerintahan Trump pada tahun 2019 dengan membeli sistem pertahanan rudal S-400 Rusia.

    Sebagai respons, Washington membatalkan rencana penjualan jet tempur F-35 ke Turki dan mengeluarkannya dari program produksi bersama untuk pesawat tersebut.

    Turki kemudian menyetujui kesepakatan untuk membeli jet F-16.

    “Presiden Erdogan dan saya selalu memiliki hubungan yang sangat baik. Saya menantikan pertemuannya pada tanggal 25!” tulis Trump pada Jumat waktu setempat.

  • Trump Ungkap Xi Jinping Setuju Soal TikTok, Beijing Bilang Begini

    Trump Ungkap Xi Jinping Setuju Soal TikTok, Beijing Bilang Begini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyebut Presiden China Xi Jinping telah menyetujui kesepakatan terkait aplikasi media sosial TikTok. Namun, detail perjanjian tersebut masih belum jelas.

    Pernyataan ini disampaikan Trump kepada wartawan di Gedung Putih pada Jumat (20/9/2025) waktu setempat, melansir dari The Guardian. Ia mengatakan, Xi telah menyetujui kesepakatan TikTok, namun tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai isi maupun waktu penandatanganan resmi.

    “Dia telah setujui kesepakatan TikTok,” kata Trump.

    Kedua pemimpin melakukan kontak langsung melalui sambungan telepon pada hari yang sama untuk pertama kalinya sejak Juni. Isu TikTok telah lama menjadi sumber ketegangan antara Washington dan Beijing, selain perang dagang yang juga masih berlangsung.

    Awal pekan ini, Trump sempat mengatakan Washington dan Beijing telah mencapai kesepakatan yang memungkinkan TikTok dialihkan ke kendali AS. Investor, termasuk raksasa perangkat lunak Oracle, tengah dalam pembicaraan untuk mengambil porsi saham besar di operasi TikTok AS. Skema ini diharapkan bisa mengurangi kepemilikan pihak China, sejalan dengan undang-undang yang disahkan Kongres tahun lalu.

    The Wall Street Journal melaporkan investor dalam kesepakatan TikTok juga akan membayar biaya tertentu kepada pemerintah AS sebagai bagian dari proses negosiasi dengan China.

    Sementara itu, pernyataan resmi pemerintah China menegaskan posisi Beijing dalam isu TikTok sudah jelas. Pemerintah China menghormati keputusan bisnis perusahaan dan berharap negosiasi dilakukan berdasarkan aturan pasar, hukum yang berlaku, serta prinsip non-diskriminatif.

    “China berharap AS dapat menyediakan lingkungan bisnis yang terbuka, adil, dan tidak diskriminatif bagi perusahaan China yang berinvestasi di AS,” demikian bunyi ringkasan percakapan dari pihak Beijing.

    China menggambarkan pembicaraan antara Xi dan Trump berlangsung pragmatis, positif, dan konstruktif. Senada, Trump lewat unggahan di platform Truth Social, menyebut percakapan telepon dengan Xi sangat produktif.

    Ia menyebut keduanya membahas isu penting, termasuk perdagangan, krisis fentanyl, upaya mengakhiri perang Rusia-Ukraina, serta persetujuan kesepakatan TikTok. Trump juga bilang akan bertemu Xi pada KTT Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) di Korea Selatan pada akhir Oktober, serta merencanakan kunjungan ke China pada awal tahun depan. Namun, pemerintah China belum mengkonfirmasi rencana pertemuan tatap muka tersebut.

    Kesepakatan TikTok dilaporkan dinegosiasikan pekan ini di Madrid, antara Menteri Keuangan AS Scott Bessent dan Wakil Perdana Menteri China He Lifeng, bersamaan dengan pembicaraan perdagangan kedua negara. AS dan China sepakat untuk melakukan jeda sementara dalam perang dagang, dengan batas waktu kesepakatan ditetapkan hingga 10 November.

    Sebelum panggilan telepon dengan Xi, Trump baru saja menyelesaikan kunjungan kenegaraan ke Inggris yang menghasilkan kesepakatan investasi besar bagi perusahaan teknologi AS. Microsoft berkomitmen investasi US$30 miliar, sementara Nvidia mengumumkan investasi £11 miliar.

    Namun, perusahaan teknologi AS itu juga terkena dampak dari tensi perang dagang.

    Pekan ini, laporan menyebut China memerintahkan perusahaan teknologi domestik untuk berhenti membeli chip dari Nvidia. Padahal, produsen chip tersebut sebelumnya telah mengembangkan produk khusus pasar China setelah model canggihnya dilarang diekspor oleh pemerintah AS.

    Menurut catatan pemerintah China, Trump bahkan memuji parade militer besar-besaran yang digelar Beijing baru-baru ini, menyebutnya spektakuler. Parade yang dihadiri Presiden Rusia Vladimir Putin dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un itu dipandang Barat sebagai simbol persatuan blok anti-AS.

    Meski begitu, Xi dalam percakapan itu menekankan kembali sejarah China dan AS pernah menjadi sekutu saat Perang Dunia II. Beijing juga menyebut hubungan AS-China sebagai hubungan bilateral paling penting di dunia.

    (dce)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Saham Wall Street Cetak Rekor Baru, Volume Perdagangan Melejit

    Saham Wall Street Cetak Rekor Baru, Volume Perdagangan Melejit

    Bisnis.com, JAKARTA – Bursa saham Amerika Serikat (AS) kembali mencetak rekor penutupan pada perdagangan Jumat (19/9/2025) waktu setempat seiring dengan volume perdagangan yang mencapai level tertinggi sejak April.

    Melansir Reuters pada Sabtu (20/9/2025), indeks S&P 500 dan Nasdaq membukukan kenaikan tiga pekan beruntun. Reli tersebut ditopang oleh pemangkasan suku bunga pertama The Fed tahun ini serta sinyal pelonggaran moneter lanjutan.

    Indeks Dow Jones Industrial Average ditutup naik 172,85 poin atau 0,37% ke 46.315,27. Indeks S&P 500 menguat 32,40 poin atau 0,49% menjadi 6.664,36, sementara Nasdaq Composite melonjak 160,75 poin atau 0,72% ke 22.631,48.

    Sebanyak tujuh dari 11 sektor dalam S&P 500 menghijau, dengan saham energi menjadi penekan utama. Secara mingguan, S&P 500 naik 1,2%, Nasdaq menguat 2,2%, dan Dow bertambah 1,05%. 

    Volume saham yang berpindah tangan di bursa AS tercatat 27,78 miliar lembar, jauh di atas rata-rata 20 hari terakhir sebesar 17,41 miliar. Aktivitas ini menandai volume terbesar sejak April, ketika pasar diguncang oleh pengumuman tarif impor Presiden Donald Trump.

    Wall Street sempat berfluktuasi pada awal sesi seiring investor mencerna prospek kebijakan The Fed serta komentar Gubernur baru Stephen Miran, yang juga penasihat ekonomi Gedung Putih. “Jika Fed bergerak melonggarkan target inflasi, itu akan mendorong ekonomi berjalan panas, dan bagus bagi saham,” ujar Scott Ladner, Chief Investment Officer Horizon Investments.

    Indeks saham berkapitalisasi kecil, Russell 2000, turun 0,71% setelah sempat menyentuh rekor intraday, sehari setelah mencatat rekor penutupan pertama sejak November 2021.

    Dari sisi korporasi, saham FedEx menguat 2,3% setelah membukukan laba dan pendapatan kuartalan di atas ekspektasi analis. Strategi efisiensi biaya serta kinerja kuat di pengiriman domestik mampu mengimbangi lemahnya permintaan internasional.

    Sementara itu, dari sisi geopolitik, Donald Trump dan Presiden China Xi Jinpingmelakukan panggilan telepon dan melaporkan adanya kemajuan terkait kesepakatan TikTok, dengan rencana pertemuan tatap muka bulan depan di Korea Selatan.

    Di sisi politik domestik, Senat AS pada Jumat menolak rancangan undang-undang pendanaan jangka pendek, sehingga meningkatkan risiko penutupan (shutdown) pemerintahan.

    Menariknya, seluruh indeks utama Wall Street masih membukukan kinerja positif sepanjang September, bulan yang secara historis dikenal buruk bagi saham AS. Data LSEG menunjukkan, sejak 2000 rata-rata S&P 500 merosot 1,4% pada September.

  • Badan Komunikasi Pemerintah: Membangun komunikasi lebih responsif

    Badan Komunikasi Pemerintah: Membangun komunikasi lebih responsif

    Jakarta (ANTARA) – Perubahan Kantor Komunikasi Kepresidenan (KKK) menjadi Badan Komunikasi Pemerintah (BKP) diharapkan bukan sekadar pergantian label birokratis, tetapi langkah strategis untuk memperkuat arsitektur strategi komunikasi pemerintahan dalam menghadapi dinamika politik, sosial, dan teknologi yang kian kompleks.

    Keberhasilan transformasi ini bergantung pada eksekusi presisi, koordinasi lintas sektoral yang solid, dan kemampuan menjawab tantangan problem komunikasi pemerintahan.

    Ini menandakan pergeseran paradigma dari pendekatan sentralistik pada posisi seorang presiden ke orientasi lebih holistik, yakni mencakup seluruh ekosistem pemerintahan.

    Perubahan diharapkan memperluas cakupan, peningkatan koordinasi, dan restrukturisasi organisasi, bukan sekadar kosmetik administratif, tetapi kebutuhan mendesak untuk menyatukan narasi pemerintah di tengah fragmentasi informasi dan polarisasi opini publik.

    Perluasan cakupan menunjukkan ambisi untuk menjadikan badan ini sebagai pusat gravitasi komunikasi pemerintah, tidak hanya menangani kebijakan strategis presiden, tetapi juga mengorkestrasi pesan dari berbagai kementerian lembaga.

    Era baru polarisasi komunikasi publik.

    Di era “post truth”, di mana fakta mudah dikooptasi opini publik, perlu keberadaan entitas yang mampu menyatukan narasi lintas sektoral menjadi krusial. Namun, tanpa otoritas yang jelas dan mekanisme koordinasi yang kuat, ambisi ini berisiko terjebak dalam labirin birokrasi.

    Peningkatan koordinasi mudah diucapkan, tetapi penuh tantangan. Koordinasi lintas kementerian sering kali menjadi titik lemah pemerintahan Indonesia, ditandai dengan ego sektoral dan inkonsistensi pesan. Badan Komunikasi Pemerintah harus mampu menjadi konduktor yang memastikan harmoni narasi, bukan sekadar penyalur informasi yang pasif, dalam ruang media sosial yang kerap mendistorsi fakta. Karena itu perlu langkah visioner dan dalam struktur yang ramping, bukan malah sebuah birokrasi yang memperlambat kepekaan dan respons terhadap isu – isu kritis.

    Pakar Komunikasi Pemerintahan Joel Netshitenzhe menyatakan, komunikasi pemerintah harus didasarkan pada program dan strategi komunikasi yang terpadu. Maka jika restrukturisasi organisasi, dilakukan dengan tepat, dapat menjadi katalis untuk efisiensi, sekaligus membangun komunikasi pemerintah terpadu, kredibel dan akuntabel.

    Otoritas yang diperluas

    Badan Komunikasi Pemerintah harus diberikan otoritas cukup untuk menavigasi ekosistem komunikasi lintas lembaga melalui “hub nasional” yang memungkinkan kolaborasi dapat dilakukan, sehingga perangkat komunikasi pada kementerian lembaga lebih efektif. Sesuai peran sebagai pengelolaan komunikasi pemerintahan, penyebarluasan informasi, dan penanganan krisis komunikasi.

    Pengelolaan komunikasi pemerintahan menuntut kemampuan untuk merumuskan narasi yang koheren dan resonan dengan publik. Dalam konteks Indonesia, di mana keberagaman sosial dan budaya sering kali memunculkan interpretasi beragam terhadap kebijakan, badan ini harus mampu merangkai pesan inklusif namun tetap tegas.

    Peran media sosial

    Penyebarluasan informasi melalui media sosial dan saluran lainnya adalah medan pertempuran baru. Di era dimana hoaks dan disinformasi menyebar lebih cepat daripada fakta, Badan Komunikasi Pemerintah harus bergerak lincah, memanfaatkan algoritma media sosial untuk menjangkau audiens yang tepat. Namun, ini bukan sekadar soal kecepatan semata. Kualitas konten, yang autentik, transparan, dan relevan, akan menentukan apakah pesan pemerintah mampu menembus kebisingan informasi, atau justru menimbulkan kegaduhan baru.

    Dalam konteks ini boleh jadi mengadopsi cara – cara negara maju, seperti bagaimana strategi komunikasi Gedung Putih memasuki ruang generasi milenial, dengan menempatkan sosok anak Caroline Leavitt, sebagai Juru Presiden Trump

    Pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa komunikasi pemerintah seringkali tergelincir dan terkesan defensif, kehilangan momentum membentuk persepsi ruang publik. Maka kedepan pengelolaan krisis komunikasi harus respons cepat, empati yang tulus, dan strategi yang terukur. Kasus seperti kebocoran data pribadi, kedaruratan bencana alam atau kegagalan implementasi kebijakan, acap kali memperlihatkan kelemahan strategi komunikasi pemerintah dalam mengelola narasi krisis.

    Dalam situasi demikian Badan Komunikasi Pemerintah, harus memiliki tim yang terlatih untuk merespons dalam hitungan jam, bukan hari, serta mampu merangkul kritik tanpa terjebak dalam pola defensif yang kontraproduktif.

    Membangun kepercayaan publik

    Badan Komunikasi Pemerintah selayaknya mampu menjadi game-changer di ranah media sosial, dimana fakta bisa dikalahkan opini, lewat pedang media sosial bermata dua. Misalnya, di satu sisi, platform X memungkinkan pemerintah menjangkau publik secara langsung. Di sisi lain, algoritma bisa menjadi sensasional yang dorong narasi negatif atau hoaks. Badan ini perlu menguasai seni komunikasi digital, termasuk memanfaatkan data analitik untuk memahami sentimen publik dan menyesuaikan strategi secara real-time.

    Kegagalan beradaptasi akan membuat pemerintah terus tertinggal dalam adu argumentasi mempertahan narasi.

    Kuncinya adalah keterbukaan atau transparansi dan kepercayaan terhadap diseminasi informasi pemerintah. Ingat, publik Indonesia, semakin kritis dan terhubung dalam jaringan real time yang kadang tak terkendali.

    Isu sensitif, seperti konflik agraria, isu keagamaan, atau ketimpangan ekonomi, menuntut pendekatan yang cerdas dan sensitif. Badan ini harus mampu merangkul perspektif beragam tanpa terjebak dalam jebakan polarisasi. Misalnya, saat menangani isu seperti relokasi warga terdampak proyek infrastruktur, komunikasi harus menunjukkan empati sekaligus menjelaskan manfaat jangka panjang proyek tersebut. Ini bukan tugas mudah, tetapi tanpa kemampuan ini, badan ini berisiko menjadi penutup luka yang rapuh di tengah badai kritik.

    Menuju komunikasi pemerintahan responsif

    Keberhasilan strategi komunikasi pemerintah sangat tergantung pada sejauh mana Badan ini mampu mengatasi inersia birokrasi dan memahami denyut nadi publik, tidak terjebak dalam pendekatan reaktif dan elitis. Perlu antitesa dengan lebih proaktif, inklusif, dan berbasis data.Secara strategis, pemerintah perlu menetapkan indikator keberhasilan, seperti tingkat kepercayaan publik, efektivitas respons krisis, atau jangkauan pesan di platform digital. Selain itu, investasi dalam sumber daya manusia—tim yang terlatih dalam komunikasi digital, analisis data, dan manajemen krisis. Tanpa itu perubahan struktural hanya akan kosmetik tanpa substansi.

    *) Dr. Eko Wahyuanto, dosen Sekolah Tinggi Multimedia ST-MMTC Komdigi Yogyakarta

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Apa Itu Antifa? Kenapa Trump Melabelinya Organisasi Teroris?

    Apa Itu Antifa? Kenapa Trump Melabelinya Organisasi Teroris?

    Jakarta

    Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, akan menetapkan Antifa sebagai “organisasi teroris besar” sebagai bagian dari upayanya untuk menargetkan “kaum kiri radikal”, menyusul pembunuhan aktivis konservatif Charlie Kirk.

    Dalam sebuah unggahan di platform Truth Social miliknya, Trump menyebut kelompok Antifa sebagai “kiri radikal yang sakit, berbahaya, dan malapetaka. Dia menjanjikan kepada publik bahwa kelompok tersebut akan “diselidiki secara menyeluruh”.

    Antifa, sebuah gerakan kiri terdesentralisasi yang menentang kelompok-kelompok sayap kanan, rasis, dan fasis telah lama memicu kemarahan Trump.

    Namun, para ahli mempertanyakan bagaimana Presiden Trump menargetkan kelompok yang tidak memiliki pemimpin, daftar keanggotaan, atau struktur yang jelas.

    Pada 2020, Direktur FBI saat itu, Christopher Wray, mengatakan kepada Kongres AS bahwa Antifa lebih tepat didefinisikan sebagai sebuah ideologi daripada sebagai organisasi formal.

    Sejumlah influencer dan politisi sayap kanan berkeras Antifa merupakan komponen kunci jaringan sayap kiri yang mereka klaim berusaha merongrong AS, kebebasan berbicara, dan hak kepemilikan senjata.

    Apa arti Antifa?

    Antifa merupakan akronim dari anti-fasis. Kelompok itu tidak punya pemimpin dan sebagian besar anggotanya terdiri dari aktivis sayap kiri ekstrem.

    Kata Antifa berasal dari kata bahasa Jerman “antifaschistisch”, yang merujuk pada kelompok anti-fasis Jerman pada era 1930-an.

    Bendera bergambar logo yang diasosiasikan dengan Antifa. (Getty Images)

    Meskipun keberadaan Antifa di AS telah berlangsung selama beberapa dekade, kelompok ini menjadi sorotan setelah Trump memenangi pilpres pertama pada 2016 dan peristiwa unjuk rasa kelompok sayap kanan ekstrem di Charlottesville pada 2017.

    Sejak itu, para aktivis yang menyatakan diri sebagai Antifa secara rutin bentrok dengan kelompok sayap kanan, baik dalam perdebatan sengit daring maupun dalam perkelahian fisik di berbagai tempat di AS.

    Karena tidak ada organisasi terpusat, Antifa cenderung terbentuk secara organik baik daring maupun luring. Para anggotanya mencakup kaum anarkis, komunis, dan sosialis garis keras yang secara umum memiliki pandangan anti-pemerintah, anti-kapitalis, pro-LGBTQ, dan pro-imigrasi.

    Namun, Antifa terkadang digunakan sebagai istilah umum oleh politisi dan komentator konservatif untuk menyebut kelompok liberal dan sayap kiri lain yang berseberangan dengan mereka.

    Apakah Antifa terlibat dalam aksi kekerasan?

    Menurut sejumlah kritikus, yang membedakan Antifa dari kelompok sayap kiri arus utama adalah kesediaan beberapa aktivisnya menggunakan kekerasan demi memperjuangkan tujuan mereka, yang mereka klaim sebagai pembelaan diri.

    Para aktivis Antifa seringkali mengenakan pakaian gelap dan menutupi wajah mereka di tempat umum.

    Video daring yang ditonton oleh BBC menunjukkan beberapa orang membawa tongkat, perisai, tongkat, dan semprotan merica dalam demonstrasi.

    Baca juga:

    Pada 2017, sekitar 100 aktivis bertopeng yang membawa spanduk dan bendera Antifa menyerang sekelompok pengunjuk rasa sayap kanan di Berkeley, California.

    Selama kerusuhan pascapembunuhan George Floyd pada 2020, seorang aktivis Antifa bernama Michael Reinoehl menembak mati seorang pendukung Patriot Prayersebuah kelompok sayap kanan di wilayah Portland. Pria berusia 48 tahun itu kemudian ditembak mati oleh polisi.

    Para aktivis antifa dalam sebuah aksi demonstrasi di Berkeley, California. (Getty Images)

    Aktivis anti-fasis juga secara rutin merilis identitas dan detail pribadi orang-orang yang mereka anggap sebagai aktivis sayap kanan. Taktik ini yang umumnya dikenal sebagai “doxxing”dilakukan untuk membuat orang-orang tersebut dipecat dari pekerjaan mereka dan dikucilkan secara sosial.

    Setelah pembunuhan Charlie Kirk, BBC Verify telah melihat pesan-pesan dari beberapa anggota Antifadi Reddit dan Xyang membela penembakan tersebut.

    Apakah Trump punya kewenangan hukum untuk melabeli Antifa sebagai organisasi teroris?

    Trump belum menjelaskan secara rinci mengenai rencananya menetapkan Antifa sebagai organisasi teroris. BBC telah meminta Gedung Putih untuk memberikan rincian lebih lanjut.

    Pemerintah AS dapat menetapkan suatu kelompok sebagai Organisasi Teroris Asing (FTO). “Kriteria hukum” untuk tindakan demikian adalah kelompok yang ditargetkan “harus organisasi asing”.

    Pelabelan FTO menyebabkan anggota kelompok tersebut dapat dilarang masuk ke AS atau dideportasi dari AS. Label itu juga memberi kewenangan kepada pemerintah AS untuk menyita dana dan menargetkan para donatur organisasi tersebut.

    Daftar FTO yang dimiliki Departemen Luar Negeri AS saat ini mencakup cabang-cabang ISIS dan kartel narkoba dari Amerika Latin.

    Namun, belum jelas bagaimana label ini dapat diperluas ke Antifa.

    Baca juga:

    “Setahu saya, tidak ada mekanisme hukum yang secara resmi menetapkan suatu kelompok sebagai organisasi teror domestik,” ujar Luke Baumgartner, seorang peneliti di Program Ekstremisme Universitas George Washington, kepada BBC.

    “Setahu saya, itu hanya proklamasi di Truth Social yang tidak berarti apa-apa. Kecuali Kongres mau mengambil langkah konkret, tapi saya rasa itu tidak akan terjadi,” ujarnya.

    Pakar hukum lain yang berbicara kepada BBC Verify menunjukkan bahwa hak kebebasan berbicara berdasarkan Amandemen Pertama Konstitusi AS dapat membatasi kemampuan Trump untuk menerapkan langkah tersebut.

    Getty ImagesSejumlah anggota Proud Boys bentrok dengan Antifa di Portland, Oregon.

    Profesor David Schanzer, direktur Triangle Center on Terrorism and Homeland Security di Universitas Duke, mengatakan: “Amandemen Pertama melindungi hak berserikat, yang mencakup hak individu untuk membentuk kelompok dan melarang pemerintah mencampuri kegiatan kelompok-kelompok tersebut, kecuali jika mereka melanggar hukum.”

    “Bahwa presiden mengatakan kelompok semacam itu sebagai ‘organisasi teroris besar’ tidak mengubah hak-hak konstitusional fundamental tersebut,” tambahnya.

    Baca juga:

    Brad Evansprofessor kajian kekerasan politik di Universitas Bathmemperingatkan bahwa ketiadaan struktur organisasi dan keanggotaan Antifa “memberikan peluang luar biasa untuk memperluas kewenangan [pemerintah] dan menerapkannya kepada siapa pun yang mungkin dianggap tergabung dalam organisasi yang tidak jelas”.

    “Ini berarti bahwa siapa pun yang dicurigai tergabung dalam Antifa perlu membuktikan bahwa mereka tidak berasosiasi. Bahaya penyalahgunaan wewenang sangat jelas.”

    Para pakar hukum lainnya mempertanyakan mengapa pemerintahan Trump tidak dapat menggugat Antifa berdasarkan undang-undang yang ada, seperti undang-undang mengenai hasutan melakukan kekerasan.

    Mengapa pemerintahan Trump menargetkan Antifa?

    Ini bukan pertama kalinya Trump menargetkan Antifa. Pada 2020 lalu, dia mengatakan bakal mendeklarasikan kelompok tersebut sebagai organisasi teroris, tetapi tidak ada tindak lanjut.

    Langkah terbaru Trump merupakan bagian dari kampanye yang lebih luas melawan “kaum kiri radikal” setelah pembunuhan Charlie Kirk.

    Trump menyatakan bahwa: “Kekerasan politik kiri radikal telah melukai terlalu banyak orang tak berdosa dan merenggut terlalu banyak nyawa.”

    Pihak berwenang mengatakan bahwa Tyler Robinsonyang dituduh membunuh Kirkberhaluan “ideologi kiri”. Namun, aparat belum banyak memberikan rincian dan Tyler tidak terkait langsung dengan Antifa.

    Apa kata kajian mengenai kekerasan politik di AS?

    Pekan ini, Departemen Kehakiman AS (DoJ) menghapus sebuah studi tentang kekerasan politik di Amerika yang menyimpulkan bahwa ekstremisme sayap kanan melampaui “semua jenis ekstremisme kekerasan lainnya”.

    BBC bertanya kepada DoJ mengapa studi tersebut, yang diterbitkan pada 2024 oleh badan penelitian DoJ, dihapus. DoJ menyatakan “tidak ada komentar”.

    BBC Verify telah meninjau lima studi independen yang meneliti serangan bermotif politik di AS selama beberapa dekade terakhir. Semuanya menunjukkan bahwa ada lebih banyak kasus kekerasan politik di AS yang dilakukan oleh orang-orang yang dianggap para peneliti berideologi sayap kanan daripada orang-orang yang dianggap berideologi sayap kiri.

    Namun, karena tidak ada definisi yang konsisten atau universal tentang ideologi “kanan” atau “kiri”, sulit untuk mengukur tren kekerasan politik dari waktu ke waktu.

    Profesor Robert Pape, dari Universitas Chicago, mengatakan telah menyaksikan “peningkatan pembunuhan dan upaya pembunuhan politik” terhadap politisi Republik dan Demokrat selama beberapa tahun terakhir.

    “Yang kami lihat dari data kami adalah ketika seorang pemimpin politik menyalahkan satu pihak atas suatu aksi kekerasan, hal itu justru menghasilkan lebih banyak dukungan untuk kekerasan politik, bukan lebih sedikit,” tambahnya.

    Reportase tambahan oleh Mike Wendling, Matt Murphy, dan Lucy Gilder

    BBC

    Lihat juga Video ‘Heboh Ada yang Menayangkan Foto Trump-Epstein di Kastil Windsor’:

    (ita/ita)

  • Trump Ogah Setujui Bantuan Militer Rp 6,6 T untuk Taiwan, Kenapa?

    Trump Ogah Setujui Bantuan Militer Rp 6,6 T untuk Taiwan, Kenapa?

    Washington DC

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menolak untuk menyetujui bantuan militer senilai US$ 400 juta atau setara Rp 6,6 triliun untuk Taiwan dalam beberapa bulan terakhir. Penolakan diberikan saat berlangsungnya perundingan perdagangan dengan Taipei dan potensi pertemuan tingkat tinggi dengan China.

    Penolakan Trump itu, seperti dilansir AFP, Jumat (19/9/2025), diungkapkan oleh media terkemuka AS, The Washington Post, dalam laporan terbarunya pada Kamis (18/9) waktu setempat, yang mengutip pejabat Gedung Putih, yang tidak disebut identitasnya.

    Keputusan tersebut akan menandai perubahan tajam untuk kebijakan AS terhadap Taiwan, yang secara terus-menerus menghadapi ancaman invasi oleh China.

    Seorang pejabat Gedung Putih, yang dikutip The Washington Post, mengatakan bahwa keputusan mengenai paket bantuan militer untuk Taiwan itu belum final.

    Trump dan Presiden China Xi Jinping dijadwalkan melakukan percakapan telepon terbaru pada Jumat (19/9) waktu setempat. Itu menjadi percakapan telepon kedua mereka sejak Trump kembali ke Gedung Putih pada Januari lalu.

    Pembicaraan kedua pemimpin itu dilakukan di tengah upaya kedua negara untuk mencapai kompromi terkait tarif dan kesepakatan mengenai aplikasi berbagi video TikTok.

    Meskipun AS berhenti mengakui Taiwan pada akhir tahun 1970-an dan beralih ke China, Washington tetap menjadi pendukung paling penting dan pemasok bantuan militer terbesar bagi Taipei.

    Di bawah mantan Presiden Joe Biden, AS menyetujui paket bantuan militer senilai lebih dari US$ 2 miliar untuk Taiwan, Namun Trump, menurut laporan The Washington Post, “tidak mendukung pengiriman senjata tanpa pembayaran, sebuah preferensi yang juga ditunjukkan dengan Ukraina”.

    Disebutkan bahwa para pejabat pertahanan AS dan Taiwan telah bertemu di Anchorage, Alaska, pada Agustus lalu untuk membahas paket penjualan senjata “yang totalnya bisa mencapai miliaran dolar”, termasuk drone, rudal, dan sensor untuk memantau garis pantai Taiwan.

    Sejak Trump menjabat untuk periode kedua, kekhawatiran di Taipei semakin meningkat mengenai keteguhan hubungan Taiwan-AS dan kesediaan Washington untuk mempertahankan pulau tersebut jika China menyerang.

    Dalam kunjungan ke Taiwan pada akhir Agustus lalu, ketua komite angkatan bersenjata Senat AS mengatakan dirinya bertekad agar Washington dan Taipei tetap menjadi “sahabat karib”.

    “Menjadi tekad dan niat kami agar Taiwan tetap bebas dan membuat keputusannya sendiri. Salah satu upaya untuk mempertahankan kebebasan yang kita miliki adalah dengan meningkatkan kerja sama militer, meningkatkan kerja sama dengan basis industri pertahanan kita, dan memanfaatkan dana itu sebaik-baiknya,” kata Senator Partai Republik, Roger Wicker, usai perbincangan dengan Presiden Taiwan Lai Ching-te.

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Video: Trump Bakal Bertemu Putin di Alaska, Bahas Perang Ukraina”
    [Gambas:Video 20detik]
    (nvc/ita)