Tempat Fasum: Gedung Putih

  • Negara Palestina Akan Jadi ‘Bunuh Diri Nasional’ bagi Israel

    Negara Palestina Akan Jadi ‘Bunuh Diri Nasional’ bagi Israel

    New York

    Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu menyampaikan pidato penuh amarah dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Jumat (26/9) waktu setempat. Netanyahu menuduh para pemimpin Eropa, yang mengakui negara Palestina, telah mendorong Israel ke dalam “bunuh diri nasional”.

    Netanyahu dalam pidatonya, seperti dilansir AFP, Sabtu (27/9/2025), bersumpah untuk mencegah terbentuknya negara Palestina. Dia menyebut pengakuan yang diberikan beberapa negara Eropa untuk negara Palestina sama saja memberi imbalan kepada kelompok Hamas.

    Netanyahu, yang pidatonya disiarkan sebagian melalui pengeras suara militer Israel di Jalur Gaza, menegaskan dirinya akan “menyelesaikan pekerjaan” melawan Hamas, bahkan ketika Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump baru saja mengatakan bahwa kesepakatan gencatan senjata telah tercapai.

    Beberapa hari setelah Inggris, Prancis, dan beberapa negara Barat lainnya mengakui negara Palestina, Netanyahu mengatakan negara-negara itu telah mengirimkan “pesan yang sangat jelas bahwa membunuh orang Yahudi ada untungnya”.

    “Israel tidak akan membiarkan Anda memaksakan negara teroris kepada kami,” kata Netanyahu dalam pidatonya di markas besar PBB di New York.

    “Kami tidak akan melakukan bunuh diri nasional karena Anda tidak memiliki nyali untuk menghadapi media yang bermusuhan dan massa antisemitisme yang menuntut darah Israel,” tegasnya.

    Serangan mematikan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023 lalu telah memicu serangan mematikan Tel Aviv terhadap Jalur Gaza.

    Presiden Otoritas Palestina, Mahmoud Abbas, yang merupakan rival Hamas telah mengutuk serangan tersebut dan mengecam antisemitisme dalam pidatonya di Sidang Umum PBB pada Kamis (25/9), yang dia sampaikan secara virtual setelah AS menolak visanya.

    Netanyahu, yang menentang negara Palestina selama beberapa dekade, mencemooh dukungan Barat untuk Abbas dan menyebut Otoritas Palestina “korup sampai ke akar-akarnya”.

    Namun pejabat Kementerian Luar Negeri Palestina, Adel Atieh, menyebut pidato Netanyahu sebagai “pidato orang yang kalah”.

    Netanyahu tidak menyinggung isu aneksasi atau pencaplokan Tepi Barat, yang diserukan oleh beberapa anggota kabinetnya sebagai cara untuk mematikan prospek berdirinya negara Palestina.

    Trump, yang biasanya mendukung teguh Netanyahu, telah melontarkan peringatan tentang pencaplokan Tepi Barat saat mengajukan rencana perdamaian untuk Jalur Gaza yang akan mencakup perlucutan senjata Hamas dalam pertemuan dengan pemimpin negara Arab dan Muslim pekan ini.

    Di Ruang Oval Gedung Putih, Trump bahkan secara terang-terangan menegaskan dirinya tidak akan mengizinkan Israel mencaplok Tepi Barat.

    Namun dalam pidatonya, Netanyahu melontarkan pujian untuk Trump, yang akan ditemuinya pada Senin (29/9) pekan depan di Gedung Putih.

    Pidato Netanyahu di Sidang Umum PBB ini diwarnai aksi walkout massal oleh para delegasi berbagai negara. Aksi protes juga digelar di area Times Square, New York, menyerukan penangkapan Netanyahu.

    Tonton juga Video: Pakai ‘Sound Horeg’, Pidato Netanyahu di PBB Disiarkan ke Gaza

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Trump Ganti Gertak Rusia, Bagaimana Reaksi Ukraina?

    Trump Ganti Gertak Rusia, Bagaimana Reaksi Ukraina?

    Washington DC

    Mendadak nada Presiden Amerika Serikat Donald Trump berubah soal invasi Rusia di Ukraina. Tidak lagi menampakkan rasa kagum pada kekuatan otoriter Vladimir Putin, dia malah menulis Ukraina bisa merebut kembali semua wilayahnya, “dan mungkin lebih dari itu,” tulisnya di platform Truth Social.

    Pernyataan mengejutkan itu datang setelah pidato Trump di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-bangsa di New York, AS, yang juga ditandai pertemuan dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky.

    “Saya memahami sepenuhnya situasi militer dan ekonomi Ukraina serta Rusia,” tulis Trump.

    “Saya pikir Ukraina, dengan dukungan Uni Eropa, bisa berjuang dan merebut kembali seluruh wilayah dalam bentuk aslinya. Dengan waktu, kesabaran, dan bantuan finansial dari Eropa – terutama NATO – pemulihan wilayah yang menjadi asal mula perang ini bukanlah hal yang mustahil. Kenapa tidak? Rusia sudah berperang tanpa arah selama tiga setengah tahun, perang yang seharusnya bisa dimenangkan oleh kekuatan militer sejati dalam waktu kurang dari seminggu.”

    Trump mengulangi pandangan itu dalam pertemuan lanjutan dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Dia menyebut Rusia berisiko menjadi “macan kertas”, karena keberhasilan militernya terbatas meski telah menelan banyak korban jiwa. Namun, dia juga mengakui bahwa perang ini kemungkinan masih akan berlangsung lama.

    Zelensky: “Kita lihat nanti”

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyambut pernyataan Trump dengan optimisme terbatas. Dalam wawancara dengan Fox News, dia menyebut unggahan Trump sebagai kejutan kecil yang menggembirakan.

    “Saya melihat sinyal yang sangat positif bahwa Trump dan Amerika akan berdiri di pihak kami hingga perang usai. Kita akan lihat, tapi semoga Tuhan memberkati ini menjadi kenyataan,” ujarnya.

    Pada Februari lalu, pertemuan keduanya di Oval Office berakhir ricuh di depan kamera. Saat itu, Zelensky mencoba menjelaskan posisi Ukraina dalam mempertahankan diri dengan segala cara dari agresi Rusia, namun akhirnya justru diminta meninggalkan Gedung Putih.

    Kini, Trump justru menyampaikan kekagumannya kepada Zelenksy. “Dia pria pemberani yang berjuang dalam sebuah perang sengit,” demikian pernyataan resmi Gedung Putih yang dikutip dari akun X milik presiden AS.

    Respons beragam di Ukraina

    Retorika baru Trump menuai berbagai respons dari kalangan politik Ukraina. Penasehat Kantor Kepresidenan Ukraina, Mykhailo Podolyak, menduga perubahan sikap itu karena Trump menyadari bahwa “Putin telah benar-benar menghancurkan reputasinya sendiri.”

    “Trump semula berharap bahwa kedekatannya dengan Putin akan membantunya menemukan solusi untuk konflik besar yang melanda seluruh Eropa. Dia ingin tampil sebagai pemimpin kuat Amerika dalam proses itu. Tapi sekarang dia sadar, itu semua ilusi,” ujar Podolyak kepada Deutsche Welle.

    Dia menyebut hal paling penting dari perubahan retorika ini adalah kesiapan AS menjual lebih banyak senjata ke negara-negara Eropa melalui NATO. “Itu semua harus sampai ke medan tempur,” katanya.

    Podolyak juga berterima kasih atas tekanan AS terhadap Eropa untuk menghentikan sanksi setengah hati terhadap Rusia — yang sudah mencapai 18 paket — dan beralih pada larangan nyata, termasuk sanksi sekunder kepada negara-negara yang masih membeli energi dari Rusia. Menurutnya, tekanan ekonomi adalah satu-satunya cara yang efektif untuk membuat Kremlin menghentikan perang.

    Namun tak semua pihak di Ukraina optimistis. Oleksiy Honcharenko dari oposisi “Solidaritas Eropa” memperingatkan bahwa pernyataan Trump bisa menimbulkan harapan palsu.

    “Itu bukan bantuan nyata. Dia hanya ingin mencuci tangan dari konflik ini. Trump tak bicara soal kemenangan Ukraina. Ia bilang: ‘Urus sendiri dengan Uni Eropa. Semoga sukses.’”

    Anggota fraksinya, Volodymyr Ariev, juga menyarankan rakyat Ukraina agar tidak memupuk ilusi.

    “Posisi Trump pada dasarnya tak berubah. Dia hanya mengulangi yang sudah kita tahu: Ukraina bisa menang kalau punya cukup senjata, dan perang akan terus berlangsung.”

    Ariev menambahkan, baru jika Trump dan Eropa mengirim lebih banyak senjata dan menjatuhkan sanksi berat, barulah bisa dibicarakan perubahan kondisi perang. “Untuk saat ini, kita harus bertahan dan mengandalkan kekuatan pertahanan sendiri.”

    Jaroslav Zhelezniak dari oposisi Partai “Holos” bahkan lebih singkat. “Apa yang baru dari ucapan Trump dan apa artinya bagi kita? Tidak ada. Apa yang bisa kita harapkan setelah ini? Juga tidak ada.”

    Dari kubu pemerintah, nada yang sama terdengar. Danylo Hetmantsev dari Partai “Diener des Volkes” menyebut Trump akhirnya sadar bahwa Rusia tak menginginkan perdamaian. Tapi dia menilai pernyataan Trump soal perang yang akan berlangsung lama adalah skenario buruk.

    “Itu berarti bahkan Trump, yang dulu percaya ia bisa cepat mengakhiri perang dan meraih Hadiah Nobel Perdamaian, kini tak yakin lagi bisa melakukannya,” tulisnya di Telegram.

    Kenapa sekarang?

    Direktur Pusat Riset Sosial “Ukrainian Meridian”, Dmytro Lewus, percaya perubahan retorika Trump adalah hasil dari kerja keras diplomatik Ukraina dan mitra-mitra Eropanya. Kyiv bersikukuh pada posisinya. Kunjungan Zelensky ke Washington bersama para pemimpin Uni Eropa dan NATO disebutnya sebagai keberhasilan Ukraina.

    Rusia juga turut mempengaruhi Trump, menurut Lewus. Meski mendapat berbagai bentuk konsesi, Moskow tetap bersikeras pada posisinya, bahkan menuntut Kyiv menyerah. Sikap arogan Rusia itu, katanya, bisa jadi membuat Trump kecewa.

    Namun Oleksandr Kraiev, pakar Amerika Utara dari Ukrainian Prism, skeptis. “Ini hanya diplomasi burung beo dari Trump. Dia hanya mengulangi apa yang baru-baru ini dia dengar. Dia bertemu delegasi Eropa dan Ukraina, lalu mengatakan apa yang ingin kita dengar. Dalam bukunya pun Trump menulis, katakan pada orang apa yang ingin mereka dengar untuk mencapai kesepakatan.”

    Kraiev menambahkan, Trump saat ini menuntut Eropa memberlakukan sanksi pada China, India, dan negara-negara lain yang berpihak pada Rusia, sementara dirinya sendiri hanya ingin tampil sebagai mediator.

    “Jadi, ini langkah yang benar dan positif, tapi tetap didasari kepentingannya sendiri.”

    Pendapat senada datang dari Taras Beresovets – mantan jurnalis yang kini menjadi perencana strategi politik dan personel militer. Dia menduga retorika baru Trump soal Ukraina lebih berkaitan dengan perubahan taktik Amerika terhadap China.

    “Pernyataan itu lebih merupakan upaya menaikkan taruhan, bukan terhadap Moskow, melainkan terhadap Beijing. Saya yakin parade militer di Tiananmen mengesankan Trump, dan kini ia justru memprovokasi musuh yang sebenarnya dia anggap utama. Karena itu sikapnya berubah. Tapi, bisa jadi dua hari lagi Trump berubah pikiran lagi. Kita tak perlu bereuforia, tapi juga tak perlu putus asa,” tulisnya di Telegram.

    Diadaptasi dari bahasa Ukraina oleh Markian Ostaptschuk
    Disadur oleh Rizki Nugraha
    Editor: Yuniman Farid

    Lihat juga Video: Macron Sepakat dengan Trump di Sidang PBB, Desak Rusia Akhiri Perang

    (nvc/nvc)

  • Terungkap Rute Panjang Netanyahu ke New York Agar Tak Ditangkap

    Terungkap Rute Panjang Netanyahu ke New York Agar Tak Ditangkap

    Jakarta

    Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu mengambil rute yang tidak biasa dan lebih panjang dalam penerbangan ke New York, Amerika Serikat (AS). Rute ini diambil agar ia tak ditangkap Mahkamah Pidana Internasional (ICC).

    Sebagaimana diketahui, tahun lalu ICC telah menerbitkan surat perintah penangkapan untuk Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan (Menhan) Israel Yoav Gallant pekan lalu atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam perang Israel melawan Hamas di Jalur Gaza yang berkecamuk sejak Oktober tahun 2023.

    Dalam pengumumannya pada 21 November 2024, ICC menyatakan pihaknya menemukan “alasan yang masuk akal” untuk meyakini Netanyahu dan Gallant memikul “tanggung jawab secara pidana” atas kejahatan perang berupa kelaparan sebagai metode perang di Jalur Gaza dan kejahatan terhadap kemanusiaan berupa pembunuhan, penganiayaan dan tindakan tidak manusiawi lainnya terhadap warga Palestina.

    Netanyahu mengecam perintah penangkapan untuk dirinya dan menuduh ICC melakukan langkah anti-Semitisme.

    Dengan perintah penangkapan itu, Netanyahu terancam ditangkap jika menginjakkan kaki di sebanyak 124 negara anggota ICC yang menandatangani Statuta Roma. Beberapa negara yang menolak untuk menangkap Netanyahu, seperti Prancis, merupakan anggota ICC yang seharusnya wajib mematuhi perintah penangkapan itu.

    Dukungan untuk ICC

    Pekan lalu, Spanyol mengumumkan akan mendukung penyelidikan ICC dan memberikan bantuan dengan membentuk tim khusus untuk menyelidiki dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Jalur Gaza. Madrid menyebutnya sebagai bagian upaya lebih luas untuk menekan Israel agar mengakhiri perang Gaza.

    Netanyahu dijadwalkan berpidato di Sidang Umum PBB pada Jumat (26/9) waktu AS. Dia juga akan melakukan pertemuan dengan Presiden AS Donald Trump di Gedung Putih pekan depan.

    Terbang Ambil Jalur Lain

    Netanyahu dalam penerbangan ke New York, Amerika Serikat (AS), pada Kamis (25/9) waktu setempat, dalam rangka menghadiri Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

    Pesawat yang membawa Netanyahu, seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Jumat (26/9/2025), tampak menghindari beberapa negara Eropa dalam penerbangannya demi menghindari risiko penangkapan berdasarkan surat perintah penangkapan yang dirilis oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC).

    Meskipun seorang sumber diplomatik Prancis yang berbicara kepada AFP mengatakan bahwa otoritas Paris mengizinkan Israel menggunakan wilayah udaranya, data pelacakan penerbangan menunjukkan pesawat yang membawa Netanyahu justru mengambil rute selatan.

    Pesawat Netanyahu itu, menurut data pelacakan penerbangan pada Kamis (25/9), terbang melintasi Yunani dan Italia, kemudian berbelok ke jalur selatan melintasi Selat Gibraltar sebelum melanjutkan penerbangan ke Atlantik.

    Prancis, bersama Inggris dan Portugal, termasuk di antara sejumlah negara yang pekan ini memberikan pengakuan resmi untuk negara Palestina. Langkah semacam itu ditentang keras oleh Netanyahu.

    Irlandia dan Spanyol telah terlebih dahulu mengumumkan pengakuan mereka untuk negara Palestina pada Mei lalu.

    Sementara itu, laporan media lokal Israel menyebut pengalihan rute pesawat Netanyahu dimaksudkan untuk menghindari negara-negara yang menandatangani Statuta Roma, yang dapat mengeksekusi surat perintah penangkapan yang dikeluarkan ICC jika terjadi pendaratan darurat.

    Lihat juga Video Pesan UNRWA untuk Netanyahu Tentang Gaza: Akhiri Neraka Ini

    Halaman 2 dari 3

    (rdp/rdp)

  • Presiden Iran Dukung Gencatan Senjata di Gaza

    Presiden Iran Dukung Gencatan Senjata di Gaza

    Jakarta

    Presiden Iran Masoud Pezeshkian mendukung gencatan senjata di Gaza. Masoud mengatakan pemerintahannya akan mendukung kesepakatan apa pun asalkan menyelamatkan warga Gaza.

    “Kesepakatan apa pun yang dapat menghentikan tragedi ini, yang dapat menyelamatkan nyawa, dan menghentikan perempuan dan anak-anak menderita kelaparan, kami akan mendukungnya sepenuh hati,” ujar Pezeshkian kepada wartawan di sela-sela Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dilansir kantor berita AFP, Sabtu (27/9/2025).

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump sebelumnya telah bertemu dengan para pemimpin Arab dan Islam. Donald Trump mengatakan telah mencapai kesepakatan untuk mengakhiri perang di Gaza.

    “Saya rasa kita sudah mencapai kesepakatan,” kata Trump kepada para wartawan di Gedung Putih dilansir kantor berita AFP, Jumat (26/9).

    Trump menerangkan kesepakatan itu terkait memulangkan para sandera. Trump mengaku yakin hal itu menjadi kesepakatan untuk mengakhiri perang di Gaza.

    Trump Bertemu Pemimpin Islam

    Donald Trump telah berjanji kepada para pemimpin Arab dan Islam untuk tidak mengizinkan Israel mencaplok Tepi Barat yang diduduki. Hal ini termasuk dalam rencana perdamaian di Gaza dan kawasan yang telah disampaikan Trump dalam pertemuan untuk membahas penyelesaian perang Gaza.

    Janji tersebut disampaikan dalam pertemuan Trump dengan para pemimpin Arab dan Islam di sela-sela Sidang Umum PBB di New York pada Selasa (23/9) waktu setempat. Sebelumnya, para pejabat regional telah berulang kali memperingatkan bahwa aneksasi atau pencaplokan bisa semakin mengobarkan konflik dan membahayakan perjanjian normalisasi.

    Pertemuan tersebut diselenggarakan bersama oleh AS dan Qatar, dan diikuti oleh Yordania, Turki, Indonesia, Pakistan, Mesir, Uni Emirat Arab dan Arab Saudi.

    “Saya pikir rencana ini menjawab kekhawatiran Israel dan, juga, kekhawatiran semua negara tetangga di kawasan ini,” kata Witkoff. “Dan kami berharap, dan bisa saya katakan, bahkan yakin, bahwa dalam beberapa hari mendatang, kami akan dapat mengumumkan semacam terobosan,” imbuhnya dilansir Al Arabiya, Kamis (25/9).

    Menurut pernyataan bersama yang dirilis usai pertemuan yang juga dihadiri Presiden RI Prabowo Subianto tersebut, para pemimpin Arab dan Islam berterima kasih kepada Trump atas pertemuan tersebut dan menyoroti “situasi yang tak terkira di Jalur Gaza.”

    Dalam pertemuan tersebut, para pemimpin menekankan perlunya mengakhiri perang, mencapai gencatan senjata segera untuk memastikan pembebasan semua sandera, dan mengizinkan masuknya bantuan kemanusiaan.

    (whn/whn)

  • Saya Rasa Kita Sudah Capai Kesepakatan untuk Akhiri Perang di Gaza

    Saya Rasa Kita Sudah Capai Kesepakatan untuk Akhiri Perang di Gaza

    Jakarta

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah bertemu dengan para pemimpin Arab dan Islam. Donald Trump mengatakan telah mencapai kesepakatan untuk mengakhiri perang di Gaza.

    “Saya rasa kita sudah mencapai kesepakatan,” kata Trump kepada para wartawan di Gedung Putih dilansir kantor berita AFP, Jumat (26/9/2025).

    Trump menerangkan kesepakatan itu terkait memulangkan para sandera. Trump mengaku yakin hal itu menjadi kesepakatan untuk mengakhiri perang di Gaza.

    “Sepertinya kita sudah mencapai kesepakatan soal Gaza. Saya rasa ini kesepakatan yang akan memulangkan para sandera, dan ini akan menjadi kesepakatan yang akan mengakhiri perang,” kata Trump.

    Trump Bertemu Pemimpin Islam

    Sebelumnya, Donald Trump telah berjanji kepada para pemimpin Arab dan Islam untuk tidak mengizinkan Israel mencaplok Tepi Barat yang diduduki. Hal ini termasuk dalam rencana perdamaian di Gaza dan kawasan yang telah disampaikan Trump dalam pertemuan untuk membahas penyelesaian perang Gaza.

    Janji tersebut disampaikan dalam pertemuan Trump dengan para pemimpin Arab dan Islam di sela-sela Sidang Umum PBB di New York pada Selasa (23/9) waktu setempat. Sebelumnya, para pejabat regional telah berulang kali memperingatkan bahwa aneksasi atau pencaplokan bisa semakin mengobarkan konflik dan membahayakan perjanjian normalisasi.

    Pertemuan tersebut diselenggarakan bersama oleh AS dan Qatar, dan diikuti oleh Yordania, Turki, Indonesia, Pakistan, Mesir, Uni Emirat Arab dan Arab Saudi.

    “Saya pikir rencana ini menjawab kekhawatiran Israel dan, juga, kekhawatiran semua negara tetangga di kawasan ini,” kata Witkoff. “Dan kami berharap, dan bisa saya katakan, bahkan yakin, bahwa dalam beberapa hari mendatang, kami akan dapat mengumumkan semacam terobosan,” imbuhnya dilansir Al Arabiya, Kamis (25/9).

    Menurut pernyataan bersama yang dirilis usai pertemuan yang juga dihadiri Presiden RI Prabowo Subianto tersebut, para pemimpin Arab dan Islam berterima kasih kepada Trump atas pertemuan tersebut dan menyoroti “situasi yang tak terkira di Jalur Gaza.”

    Dalam pertemuan tersebut, para pemimpin menekankan perlunya mengakhiri perang, mencapai gencatan senjata segera untuk memastikan pembebasan semua sandera, dan mengizinkan masuknya bantuan kemanusiaan.

    (whn/lir)

  • Pemerintah AS Terancam Shutdown, Wanti-Wanti PHK Besar-besaran

    Pemerintah AS Terancam Shutdown, Wanti-Wanti PHK Besar-besaran

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah Amerika Serikat (AS) akan tutup (shutdown) jika tidak ada kesepakatan anggaran. Hal ini disampaikan Presiden AS Donald Trump, Kamis malam waktu setempat.

    Ya, Gedung Putih meningkatkan taruhan dalam perseteruan dengan oposisinya Partai Demokrat. Pemerintahan Trump sendiri berasal dari Partai Republik.

    Trump dan Kongres Demokrat kini sedang dalam pertarungan sengit untuk menyepakati rencana pengeluaran menjelang tenggat waktu persetujuan anggaran fiskal, 30 September. Jika tidak dihalau keras oleh Demokrat, Trump mengancam pemecatan massal pekerja di pemerintahan federal.

    “Bisa jadi, ya,” kata Trump kepada wartawan ketika ditanya di Ruang Oval, Gedung Putih, dikutip AFP, Jumat (26/9/2025).

    “Karena Demokrat gila, mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan,” klaim Trump lagi.

    Sebenarnya, Gedung Putih memang sudah memerintahkan lembaga-lembaga pemerintah untuk bersiap menghadapi pemutusan hubungan kerja (PHK). Dalam memo yang diperoleh oleh AFP, Kantor Manajemen dan Anggaran (Office of Management and Budget/OMB) Gedung Putih memberitahu lembaga-lembaga federal untuk “menggunakan kesempatan ini untuk mempertimbangkan pemberitahuan Pengurangan Tenaga Kerja (Reduction in Force/RIF) untuk semua karyawan”.

    Langkah ini akan menambah beban bagi pekerja pemerintah. Perlu diketahui, sebelumnya, pemecatan skala besar juga dilakukan oleh Department of Government Efficiency (DOGE) milik taipan Elon Musk awal tahun ini.

    Pembahasan anggaran fiskal Kongres AS terbentur rencana pemotongan pengeluaran dan subsidi perawatan kesehatan. Demokrat meminta pencabutan dua klausul itu.

    “Kami tidak akan diintimidasi,” katanya kepada wartawan, menggambarkan kepala OMB Russ Vought sebagai “benar-benar dan sepenuhnya di luar kendali”.

    “Pemerintahan Trump telah memperjelas niat mereka: Mereka ingin terus memecat pegawai negeri yang merupakan pembayar pajak Amerika yang bekerja keras.”

    Jika shutdown terjadi, hal ini akan menyebabkan operasi non-esensial terhenti dan ratusan ribu pegawai negeri untuk sementara waktu tidak menerima gaji. Memo Gedung Putih juga memerintahkan lembaga-lembaga untuk menyerahkan usulan rencana pengurangan staf, dan untuk memberitahu karyawan.

    Memo tersebut menyalahkan “tuntutan gila” oleh Demokrat dan menuduh mereka melanggar apa yang disebutnya sebagai tren 10 tahun “kesepakatan bipartisan untuk menghindari penutupan pada waktu yang sama setiap tahun”. Pertarungan seperti ini selalu terjadi setiap tahun di perpolitikan AS. 

    Dengan konsep dua kamar, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS yang dikuasai Republik telah mengetok RUU pendanaan sementara pekan lalu. Namun hal ini harus dibahas di Kongres, di mana Demokrat solid menentangnya.

    Sebenarnya Republik memegang mayoritas tipis di kedua kamar baik DPR maupun Kongres. Tapi aturan AS mengharuskan dukungan dari oposisi.

    (tps/tps)

    [Gambas:Video CNBC]

  • PBB Selidiki Klaim Trump Soal Sabotase di Markas Besarnya

    PBB Selidiki Klaim Trump Soal Sabotase di Markas Besarnya

    New York

    Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah memberitahu Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump bahwa pihaknya telah meluncurkan “investigasi menyeluruh” terhadap apa yang diklaim oleh Trump sebagai “triple sabotage” selama kunjungannya ke markas besar badan dunia itu di New York, pekan ini.

    Pemerintah AS telah mengirimkan surat kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, pada Rabu (24/9), yang isinya menuntut jawaban atas matinya eskalator yang akan digunakan Trump dan tidak berfungsinya teleprompter, serta sistem pengeras suara yang rusak.

    “Sekretaris Jenderal telah memberitahu Misi Tetap Permanen bahwa beliau telah memerintahkan investigasi menyeluruh, dan beliau menyampaikan bahwa PBB siap bekerja sama dalam transparansi penuh dengan otoritas AS terkait masalah ini untuk menentukan penyebab insiden yang dimaksud oleh Amerika Serikat,” ujar juru bicara Sekjen PBB, Stephane Dujarric, dalam pernyataannya seperti dilansir AFP, Jumat (26/9/2025).

    Pernyataan Dujarric itu dirilis pada Rabu (24/9) malam, merespons surat dari pemerintah AS.

    Trump, dalam postingan media sosial yang panjang dan penuh amarah, menggambarkan serangkaian insiden yang dialaminya “sangat mengerikan”. Dia menyerukan penangkapan orang-orang terkait insiden itu, dan mengatakan bahwa Secret Service juga sedang melakukan penyelidikan.

    “Ini bukan kebetulan, ini merupakan triple sabotage di PBB. Mereka seharusnya malu pada diri mereka sendiri,” tulis Trump dalam pernyataan via akun media sosial Truth Social.

    “Saya menuntut penyelidikan segera,” tegasnya.

    Trump mengalami sejumlah gangguan teknis sebelum dan selama pidato utamanya dalam Sidang Umum PBB, yang dihadiri para pemimpin dunia, pekan ini.

    Rekaman video menunjukkan sang Presiden AS dan Ibu Negara Melania hendak menaiki eskalator di markas besar PBB pada Selasa (23/9), namun tiba-tiba eskalator itu berhenti mendadak dan memaksa mereka untuk menaiki tangga eskalator secara manual.

    Kemudian, ketika memulai pidatonya di Aula Majelis Umum PBB, Trump menyadari teleprompter-nya tidak berfungsi.

    Dia menghabiskan sebagian besar sisa pidatonya untuk mengecam PBB, menuduh badan dunia itu mendanai migrasi ilegal yang mengubah AS dan negara-negara Eropa menjadi “neraka”, dan gagal mendukung upaya perdamaian yang dicetuskannya di Gaza dan Ukraina.

    Meskipun Trump melontarkan candaan soal eskalator yang mati itu, suasana hatinya memburuk sehari kemudian.

    PBB telah secara halus menegaskan bahwa teleprompter dioperasikan oleh Gedung Putih.

    Mengenai eskalator, Dujarric telah merilis pernyataan kepada wartawan pada Rabu (24/9) yang isinya menjelaskan bahwa seorang videografer delegasi AS, yang sedang merekam Trump dan Melania dari anak tangga eskalator bagian atas, secara tidak sengaja mengaktifkan tombol yang membuat anak tangga berhenti.

    Trump juga mengeluhkan sistem pengeras suara, yang diklaim telah dimanipulasi, sehingga pidatonya yang berdurasi satu jam tidak dapat didengar.

    “Sistem suara dirancang agar orang-orang yang duduk di tempat mereka dapat mendengar pidato yang diterjemahkan ke dalam enam bahasa berbeda melalui earphone,” tutur seorang pejabat PBB yang enggan disebut namanya.

    Lihat juga Video: Trump Minta Sekjen PBB Selidiki ‘Sabotase’ Eskalator-Teleprompter

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • TikTok Dicaplok AS Rp 228 Triliun, Trump: Xi Jinping Setuju

    TikTok Dicaplok AS Rp 228 Triliun, Trump: Xi Jinping Setuju

    Jakarta

    Presiden Amerika Serikat Donald Trump akhirnya meneken perintah eksekutif yang mengatur penjualan operasi TikTok di wilayah AS. Aplikasi video pendek populer milik ByteDance asal China ini akan dijalankan oleh perusahaan baru bernilai sekitar USD 14 miliar (sekitar Rp 228 triliun), khusus untuk di AS.

    Trump mengatakan penjualan ini adalah cara untuk mematuhi UU keamanan nasional yang disahkan pada 2024, yang mewajibkan TikTok dilepas dari kepemilikan China jika ingin terus beroperasi di AS. “Ini akan jadi 100% beroperasi di Amerika,” kata Trump di Gedung Putih.

    Trump mengatakan Presiden China Xi Jinping sudah memberi lampu hijau untuk transaksi ini. “Saya bicara dengan Presiden Xi. Saya jelaskan apa yang kita lakukan, dan dia bilang silakan lanjutkan,” kata Trump.

    Namun, hingga kini pemerintah China belum memberikan pernyataan resmi. ByteDance dan TikTok juga masih bungkam.

    Oracle dan Investor Global Ikut Ambil Bagian

    Menurut sumber Reuters, Oracle bersama Silver Lake dan sejumlah investor lain akan menguasai sekitar 50% saham TikTok AS. Sebagian saham lain akan dimiliki investor lama ByteDance seperti KKR dan General Atlantic, sementara ByteDance sendiri hanya boleh memegang kurang dari 20%.

    Selain itu, ByteDance masih berhak menunjuk 1 dari 7 kursi dewan direksi di entitas baru. Enam kursi sisanya dikuasai investor asal Amerika.

    Trump mengklaim beberapa nama besar lain ikut dalam konsorsium, di antaranya Michael Dell (Dell Technologies) dan Rupert Murdoch (News Corp). Namun detail final soal struktur kepemilikan masih bisa berubah.

    Algoritma Jadi Pertanyaan Besar

    Meski deal ini sudah diteken, ada tanda tanya besar terkait aset utama TikTok: algoritma rekomendasi konten. Trump menyebut algoritma akan “dilatih ulang” dan diawasi oleh mitra keamanan AS, tapi sejumlah pakar hukum menilai tidak jelas sejauh mana ByteDance masih punya kendali.

    Alan Rozenshtein, profesor hukum di University of Minnesota, menilai perintah eksekutif Trump belum cukup transparan. “Presiden sudah mengesahkan deal ini, tapi detail soal algoritma belum dijelaskan,” ujarnya.

    Sementara itu, analis Wedbush Securities Dan Ives menaksir valuasi TikTok tanpa algoritma bisa berada di kisaran USD 30-40 miliar, jauh di atas angka USD 14 miliar yang diumumkan pemerintah AS.

    (asj/asj)

  • Trump Teken Perintah Eksekutif Terkait Divestasi TikTok di AS

    Trump Teken Perintah Eksekutif Terkait Divestasi TikTok di AS

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump resmi menandatangani perintah eksekutif terkait divestasi TikTok di AS.

    Beleid itu juga menyatakan bahwa aplikasi video pendek tersebut akan dilarang kecuali pemiliknya di China menjualnya .

    Wakil Presiden JD Vance menyampaikan bahwa perusahaan AS baru itu akan bernilai sekitar US$14 miliar.

    Adapun, Trump telah menunda penegakan hukum hingga 16 Desember di tengah upaya untuk mengekstraksi aset TikTok AS dari platform global, menjaring investor Amerika dan investor lainnya, serta memperoleh persetujuan dari pemerintah China.

    “Ada beberapa penolakan dari pihak China, tetapi hal mendasar yang ingin kami capai adalah kami ingin TikTok tetap beroperasi, tetapi kami juga ingin memastikan bahwa kami melindungi privasi data warga Amerika sebagaimana diwajibkan oleh hukum,” kata Vance dilansir dari Reuters, Jumat (26/9/2025).

    Sementara itu, Trump mengaku telah berbicara dengan Presiden China Xi Jinping terkait akuisisi TikTok di AS.

    “Kami berdiskusi dengan baik, saya memberi tahu beliau apa yang sedang kami lakukan, dan beliau berkata, silakan saja,” ujar Trump.

    Sayangnya, Kedutaan Besar China di Washington tidak segera menanggapi permintaan komentar.

    Lebih lanjut, Trump memuji TikTok, yang memiliki 170 juta pengguna di AS, karena telah membantunya memenangkan pemilihan ulang tahun lalu dan memiliki 15 juta pengikut di akun pribadinya. Gedung Putih juga meluncurkan akun TikTok resmi bulan lalu.

    “Ini akan dioperasikan sepenuhnya oleh Amerika,” kata Trump.

    Ia menambahkan bahwa Michael Dell, Rupert Murdoch dan kemungkinan sekitar empat atau lima investor kelas dunia akan menjadi bagian dari kesepakatan itu.

    Anggota DPR dari Partai Republik mengatakan mereka ingin melihat lebih banyak detail kesepakatan tersebut untuk memastikan kesepakatan tersebut merupakan pemutusan hubungan yang bersih dengan China.

    “Seiring detailnya difinalisasi, kita harus memastikan kesepakatan ini melindungi pengguna Amerika dari pengaruh dan pengawasan kelompok-kelompok yang berafiliasi dengan PKT,” kata perwakilan AS Brett Guthrie, Gus Bilirakis, dan Richard Hudson.

  • Elon Musk Ditendang, 2 Miliarder Makin Kencang Menjilat Donald Trump

    Elon Musk Ditendang, 2 Miliarder Makin Kencang Menjilat Donald Trump

    Jakarta, CNBC Indonesia – Keretakan hubungan Presiden AS Donald Trump dengan miliarder Elon Musk ternyata membuka peluang bagi ‘orang terkaya’ lain. Menurut laporan Financial Times, CEO Meta Mark Zuckerberg dan CEO OpenAI Sam Altman berupaya mendekatkan diri ke Trump.

    Laporan Financial Times ini berbasis informasi dari sumber dalam pemerintahan AS dan perusahaan terkait. Namun, banyak pihak di pemerintahan Trump yang skeptis dengan Zuckerberg dan Altman, sebab keduanya merupakan mantan pendonor Demokrat.

    Seperti diketahui, hubungan Musk dan Trump renggang gara-gara penetapan ‘One Big Beautiful Bill’ yang memangkas insentif pajak untuk mobil listrik. Musk yang merupakan CEO raksasa mobil listrik Tesla terang-terangan mengkritik aturan tersebut.

    Keduanya terlibat adu mulut terbuka secara online. Sejak Mei 2025, Musk juga resmi mengundurkan diri dari posisinya di pemerintahan Trump sebagai kepala Lembaga Efisiensi Pemerintah (DOGE).

    Sejak saat itu, Musk dan Trump tak pernah tampil bersama di hadapan publik, kecuali saat keduanya menghadiri upacara peringatan (memorial service) untuk Charlie Kirk yang tewas ditembak pada 10 September 2025.

    Kebersamaan Musk dan Trump disorot dan menunjukkan hubungan yang melunak. Namun, tetap saja Musk dan Trump tidak sedekat dulu.

    Sementara itu, Zuckerberg dan Altman tampak sering mengunjungi Gedung Putih pada tahun ini. Keduanya juga selalu memuji pemerintahan Trump dalam berbagai kesempatan.

    “Di ranah privat, mereka [Zuckerberg dan Altman] mencari dukungan Gedung Putih untuk memperluas peluang komersil dan menghindari tekanan dalam membangun kerajaan AI,” tulis Financial Times dalam laporannya, dikutip Kamis (25/9/2025).

    Sejauh ini, Financial Times melaporkan bahwa kepentingan Zuckerberg dan Altman sejalan dengan Trump. Zuckerberg telah berkomitmen untuk menginvestasikan setidaknya US$600 miliar ke AS hingga 2028.

    Hal ini memungkinkan Trump untuk memamerkan kesuksesan pemerintahannya dalam menggerakkan korporasi besar AS melawan China. Meta dan OpenAI juga sudah mencabut pembatasan penggunaan teknologi AI mereka untuk kebutuhan militer.

    Kedekatan Trump dengan bos-bos raksasa teknologi AS, termasuk Zuckerberg dan Altman, ditunjukkan dengan jamuan makan malam spesial di Gedung Putih. Selain Zuckerberg dan Altman, turut hadir CEO Apple Tim Cook, CEO Microsoft Satya Nadella, pendiri Microsoft Bill Gates, Co-CEO Oracle Safra Catz, dan Co-Founder Google Sergey Brin.

    Upaya Zuckerberg dan Altman untuk mendekati Trump terbukti membawa berkah. Pemerintah AS berkomitmen untuk mengakselerasi izin untuk pembangunan data center super mahal dan ‘haus’ energi yang dibutuhkan dalam pengembangan teknologi AI.

    Meta dan OpenAI juga masuk dalam daftar yang penyuplai AI untuk pemerintah AS yang sudah disetujui.

    Perubahan Dinamika Bos-bos Raksasa Teknologi dan Trump

    Menarik untuk melihat perubahan dinamika antara Altman-Trump dan Zuckerberg Trump.

    Pada 2016 lalu, Altman pernah menuliskan bahwa kemenangan Trump dalam Pemilu terasa seperti “hal terburuk yang terjadi di hidup saya”. Namun, baru-baru ini Altman justru dekat di ‘ketek’ Trump. Ia mengunjungi Arab dan Inggris bersama Trump dan jejeran pejabat negara.

    Saat Trump baru dilantik pada Januari lalu, Altman berdiri bersama sang Presiden baru, pendiri Oracle Larry Ellison, dan CEO SoftBank Masayoshi Son, untuk mengumumkan proyek data center raksasa ‘Stargate’ senilai US$500 miliar.

    Sama seperti Altman, hubungan Zuckerberg dan Trump juga dulunya tak harmonis. Bahkan, Trump sempat berencana memenjarakan Zuckerberg jika pencipta Facebook itu menghalangi upayanya memenangkan Pilpres.

    Namun, kini Zuckerberg juga tunduk pada keinginan Trump. Ia mengubah beberapa kebijakan perusahaan, salah satunya mencaput sistem pengecekan fakta eksternal di platform Meta.

    Trump juga membantu Zuckerberg melawan legislator Uni Eropa yang menargetkan raksasa teknologi melalui ‘Digital Markets Act’ (DMA) dan pemungutan pajak digital.

    Trump tak segan-segan menuliskan di media sosial bahwa pajak digital, aturan layanan digital, dan regulasi pasar digital (yang digaungkan Uni Eropa), dirancang untuk mendiskriminasi teknologi AS.

    Bahaya Jangka Panjang

    Namun, simbiosis mutualisme yang terjalin antara bos-bos raksasa teknologi dengan Trump dinilai sebagian orang sebagai taktik yang berbahaya untuk jangka panjang.

    “Meta akan dihukum saat meja politik berbalik arah,” kata negosiator Brussels, dikutip dari Financial Times.

    “Komisi Eropa memiliki memori institusional yang panjang,” ia menambahkan.

    Nyatanya, saat ini saja kedekatan Meta dengan Gedung Putih tak mampu menyelamatkan perusahaan dari rentetan kasus yang menimpa perusahaan di AS. Misalnya, kasus anti-monopoli yang sedang berkembang, penyelidikan dari FTC, serta pengujian oleh Senator Republik Josh Hawley terkait chatbot berbasis AI.

    Selain itu, masih ada keraguan terkait sikap politik Zuckerberg dan Altman di masa depan saat dinamika berubah pasca midterm tahun depan.

    “Saya rasa mereka tak punya ideologi yang pasti,” kata seseorang yang dekat dengan pemerintahan Trump kepada Financial Times.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]