Tempat Fasum: Gedung Putih

  • Trump Kembali Serang George Soros: Dia Ada di Setiap Cerita – Page 3

    Trump Kembali Serang George Soros: Dia Ada di Setiap Cerita – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Miliarder dan juga investor kawakan, George Soros, selama bertahun-tahun kerap jadi sasaran kritik kelompok kanan karena donasinya yang cenderung berhaluan kiri. Sosok pria berusaha 95 tahun ini kerap dicap sebagai dalang dan manipulator sayap kiri ekstrem.

    Sebagian besar teori konspirasi yang menyeret nama Soros juga menargetkan organisasinya,  Open Society Foundations, lembaga nirlaba yang ia dirikan puluhan tahun lalu dan kini dipimpin putranya, Alex Soros.

    Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, bahkan menuduh organisasi tersebut mendanai aksi protes yang berujung kerusuhan.

    Serangan terhadap Soros kembali mencuat di Gedung Putih, pekan lalu ketika Trump menyebut Soros sebagai “kandidat yang mungkin” untuk diselidiki.

    Komentar itu muncul hanya beberapa hari setelah ia memerintahkan Jaksa Agung, Pam Bondi, mencari tuntutan pidana terhadap mantan Direktur FBI, James Comey, Senator California, Adam Schiff, dan Jaksa Agung New York, Leticia James.

    “Kalau lihat Soros, dia ada di puncak semua cerita. Dia ada di setiap berita yang saya baca, jadi saya kira dia kandidat yang mungkin,” ujar Trump dikutip dari CNN, Senin (29/9/2025).

    Sebelumnya, pada Agustus, Trump juga sempat menyatakan George dan Alex Soros seharusnya dikenai dakwaan pemerasan ( racketeering ).

    “George Soros, dan putranya yang luar biasa Radikal Kiri, harus didakwa melanggar UU Pemerasan (RICO) karena mendukung protes kekerasan, dan banyak lagi, di seluruh Amerika Serikat,” tulis Trump di laman Truth Social.

    Departemen Kehakiman Trump merujuk laporan kelompok konservatif Capital Research Center berjudul  “Exclusive: Soros’ Open Society gave USD 80 million to pro-terror groups.”

    Menanggapi hal itu, Open Society Foundations menegaskan, “Kami dengan tegas mengutuk terorisme dan tidak mendanai terorisme. Kegiatan kami damai dan sah, serta penerima dana kami wajib mematuhi prinsip HAM dan hukum.”

    OSF menyebut tuduhan tersebut sebagai serangan bermotif politik terhadap masyarakat sipil.

  • Hati-hati Bagikan Selfie di Medsos Bisa Menyesal Seumur Hidup

    Hati-hati Bagikan Selfie di Medsos Bisa Menyesal Seumur Hidup

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Membagikan foto diri ke media sosial, misalnya dalam bentuk selfie, bisa berujung petaka. Pasalnya, teknologi kecerdasan buatan (AI) memungkinkan para penjahat siber dengan mudah memanipulasi foto biasa menjadi potret berunsur pornografi.

    Sudah banyak yang menjadi korban, baik dari kalangan selebritas hingga masyarakat biasa. Misalnya saja yang menimpa sekelompok perempuan di area Minneapolis.

    Para korban mengaku seorang teman pria menggunakan foto-foto mereka yang diunggah ke Facebook untuk menciptakan gambar dan video seksual, dengan bantuan situs AI bernama ‘DeepSwap’.

    Pelaku tersebut secara diam-diam menciptakan deepfake teman-teman perempuannya. Ada lebih dari 80 perempuan di area Twin Cities yang menjadi korban.

    Penemuan fakta ini menimbulkan trauma emosional dan memicu para korban mencari pertolongan ke senator negara bagian.

    Berdasarkan laporan investigasi CNBC International, ada banyak aplikasi dan situs AI yang beredar untuk memudahkan pembuatan gambar berunsur pornografi tanpa sepengetahuan korban.

    Para pakar mengatakan layanan-layanan tersebut menjamur di internet dan banyak yang dipromosikan lewat iklan Facebook. Bahkan, banyak aplikasi yang bisa di-download melalui toko aplikasi resmi Apple dan Google.

    Hanya bermodalkan pencarian sederhana di mesin pencari, situs-situs semacam itu mudah ditemukan dan dimanfaatkan.

    “Ini adalah realita teknologi [AI] saat ini. Artinya, semua orang bisa dijadikan korban,” kata Haley McNamara, Senior VP untuk strategi program dan inisiatif di Pusat Eksploitasi Seksual Nasional, dikutip dari CNBC International, Senin (29/9/2025).

    Berikut 5 fakta temuan CNBC International terkait fenomena penciptaan konten seksual tanpa sepengetahuan korban melalui teknologi AI:

    Minim Penindakan Hukum

    Hukum yang mengatur terkait penyalahgunaan AI masih sangat terbatas. Apalagi, pembuatan deepfake pornografi yang kerap memakan korban di bawah umur itu umumnya tidak didistribusikan secara publik.

    Artinya, sang pelaku hanya menyimpannya untuk kebutuhan pribadi sehingga tak bisa disebut sebagai kejahatan.

    “Pelaku tidak melanggar hukum dan fakta ini yang menjadi masalah,” kata Molly Kelley, salah satu korban di Minnesota yang merupakan mahasiswi jurusan hukum.

    Kini, Kelley dan korban lainnya memperjuangkan aturan lokal di negara bagian mereka. Mereka meminta Senator Erin Maye Quade dari Demokrat untuk memblokir layanan-layanan penciptaan konten pornografi berbasis AI (nudify) di Minnesota.

    Jika hukum disahkan, bisa jadi entitas yang memungkinkan penciptaan deepfake tak senonoh dihukum dan dikenai denda.

    Dampak Besar ke Korban

    Jessica Guistolise yang juga merupakan korban di Minnesota, mengaku terus-terusan mengalami kepanikan dan kegelisahan sejak insiden ini terungkap tahun lalu.

    Terkadang, suara jepretan kamera bisa membuatnya sesak napas dan gemetar. Matanya mengeluarkan air mata yang banyak.

    Mary Anne Franks, profesor di George Washington University Law School, membandingkan pengalaman yang dirasakan korban dengan ‘revenge porn’, yakni ketika pria membagikan potret intim perempuan yang pernah menjadi kekasihnya.

    “Ini membuat korban merasa tak memiliki tubuh mereka, bahwa mereka tak akan bisa mengambil kembali identitas mereka,” kata Franks yang juga merupakan presiden Cyber Civil Rights Initiative, sebuah organisasi non-profit yang bergerak untuk melawan diskriminasi dan pelecehan seksual.

    AI Memudahkan Penjahat

    Kurang dari satu dekade lalu, hanya pakar AI yang bisa membuat deepfake eksplisit. Namun, kemunculan layanan nudify yang beranak-pinak membuat penciptaan konten pornografi sangat mudah.

    Semua orang bisa melakukannya. Para peneliti mengatakan model-model AI di pasaran menciptakan gelombang layanan nudify. Biasanya, model-model ini digabungkan di dalam aplikasi yang mudah digunakan, sehingga orang-orang tanpa keterampilan teknis bisa menciptakan konten semau mereka.

    “Aplikasi-aplikasi [nudify] mencitrakan diri mereka sebagai aplikasi yang ‘playful’ dan tujuan utamanya bukan untuk pornografi. Ini adalah hal lain yang perlu ditindak,” kata Alexios Mantzarlis, pakar keamanan AI di Cornell Tech.

    DeepSwap Sulit Ditemukan

    Situs yang digunakan untuk membuat konten tersebut bernama DeepSwap, dan tidak banyak informasi tentangnya di internet.

    Dalam siaran pers yang diterbitkan pada Juli 2025, DeepSwap menggunakan tanggal Hong Kong dan menyertakan kutipan dari Penyne Wu, yang diidentifikasi dalam siaran pers tersebut sebagai CEO dan salah satu pendiri. Kontak media dalam siaran pers tersebut adalah Shawn Banks, yang terdaftar sebagai manajer pemasaran.

    CNBC tidak dapat menemukan informasi tentang Wu secara online, dan telah mengirimkan beberapa email ke alamat yang diberikan untuk Banks, tetapi tidak mendapat tanggapan.

    Situs web DeepSwap saat ini mencantumkan “MINDSPARK AI LIMITED” sebagai nama perusahaannya, memberikan alamat di Dublin, dan menyatakan bahwa ketentuan layanannya “diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Irlandia.”

    Namun, pada Juli lalu, halaman DeepSwap yang sama tidak menyebutkan Mindspark, dan referensi ke Irlandia, justru menyebutkan Hong Kong.

    Petaka Donald Trump

    RUU Maye Quade yang masih dalam pembahasan, akan mendenda perusahaan teknologi yang menawarkan layanan nudify sebesar US$500.000 untuk setiap deepfake eksplisit nonkonsensual yang mereka hasilkan di negara bagian Minnesota.

    Namun, beberapa pakar khawatir bahwa rencana pemerintahan Trump untuk memperkuat sektor AI akan melemahkan upaya negara bagian untuk mengesahkan RUU tersebut.

    Pada akhir Juli lalu, Trump menandatangani perintah eksekutif sebagai bagian dari AI Action Plan Gedung Putih, yang menggarisbawahi pengembangan AI sebagai keharusan keamanan nasional.

    Kelley berharap setiap dorongan federal untuk AI tidak membahayakan upaya para perempuan Minnesota.

    “Saya khawatir kita akan terus tertinggal dan dikorbankan demi persaingan geopolitik untuk AI yang canggih,” kata Kelley.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Trump Tak Bisa Tendang China Usai Beli Murah TikTok Rp 233 Triliun

    Trump Tak Bisa Tendang China Usai Beli Murah TikTok Rp 233 Triliun

    Jakarta, CNBC Indonesia – Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) JD Vance mengatakan entitas baru yang menguasai operasional TikTok di AS memiliki valuasi US$14 miliar atau setara Rp233 triliun.

    Pada Kamis (25/9) pekan lalu, Presiden AS Donald Trump telah menandatangani peringah eksekutif yang memuat rencana untuk menjual operasi TikTok AS milik ByteDance asal China kepada konsorsium investor yang mencakup Oracle, Silver Lake, dkk.

    Kendati demikian, kesepakatan itu tak serta-merta menghilangkan peran ByteDance terhadap TikTok AS. Dikutip dari Reuters, Senin (29/9/2025), ByteDance akan mempertahankan kepemilikan operasi bisnis TikTok AS.

    ByteDance lantas akan menyerahkan kendali atas data, konten, dan algoritma aplikasi TikTok AS kepada perusahaan patungan yang baru dibentuk, menurut tiga sumber yang mengetahui masalah tersebut.

    Peran ByteDance yang lebih besar dari perkiraan awal dalam entitas TikTok AS menunjukkan keterlibatan berkelanjutan dan signifikan dari perusahaan berbasis China tersebut.

    Sejatinya, detail terkait struktur kepemilikan TikTok AS usai kesepakatan ByteDance dan pemerintahan Trump masih didiskusikan. Hal ini kemungkinan akan memunculkan pernyataan dari Kongres terkait kesepakatan tersebut: apakah sesuai dengan aturan yang diteken pemerintahan Joe Biden pada 2024 atau tidak.

    Pada Jumat (26/9), setelah laporan Reuters, Ketua Komite Khusus DPR untuk China, John Moolenaar dari Republik, mengatakan ia akan melakukan pengawasan penuh atas kesepakatan tersebut. Menurutnya, kesepakatan tersebut seharusnya menghalangi hubungan operasional antara entitas baru tersebut dan ByteDance.

    “Undang-undang tersebut juga menetapkan batasan tegas yang melarang kerja sama antara ByteDance dan calon penerus TikTok mana pun dalam algoritma rekomendasi yang sangat penting,” kata Moolenaar.

    Beberapa sumber mengatakan struktur kepemilikan TikTok AS yang masih dalam tahap negosiasi masih dapat berubah sewaktu-waktu.

    Gedung Putih, ByteDance, dan TikTok di AS tak segera merespons permintaan komentar dari Reuters.

    Ada beberapa informasi dari sumber dalam yang menyebut TikTok AS akan dibagi menjadi dua perusahaan.

    Usaha patungan yang diumumkan oleh Trump akan berfungsi sebagai operasi backend bagi perusahaan AS tersebut, menangani data pengguna dan algoritma AS. ByteDance diperkirakan akan menjadi pemegang saham minoritas tunggal terbesar dalam usaha patungan tersebut, menurut sumber dalam.

    Selanjutnya, sebuah divisi terpisah yang akan tetap sepenuhnya dimiliki oleh ByteDance akan mengendalikan operasi bisnis yang menghasilkan pendapatan seperti e-commerce dan periklanan, menurut sumber tersebut.

    Laporan di media China yang diterbitkan pada Jumat (29/9), juga menggambarkan struktur dua bagian. ByteDance akan terus memiliki bagian dari TikTok AS yang akan bertanggung jawab atas e-commerce, operasi branding, dan interkoneksi dengan operasi internasional.

    Sementara usaha patungan baru yang terpisah akan menangani data pengguna dan algoritma. Laporan oleh outlet media China LatePost dan Caixin telah dihapus pada Jumat (29/9).

    Menyelamatkan TikTok di AS penting bagi Trump. Ia sering berbicara tentang TikTok dan peran aplikasi itu dalam membantunya menjangkau pemilih muda dalam Pilpres 2024.

    Trump kerap memuji TikTok yang memiliki 170 juta pengguna di AS. Trump juga memiliki akun TikTok pribadi dengan 15 juta pengikut. Bahkan, Gedung Putih turut meluncurkan akun TikTok resmi bulan lalu.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Modal Asing Mengalir ke Luar Indonesia Rp 2,71 Triliun pada Pekan Terakhir September 2025 – Page 3

    Modal Asing Mengalir ke Luar Indonesia Rp 2,71 Triliun pada Pekan Terakhir September 2025 – Page 3

    Dolar Amerika Serikat (AS) stabil terhadap euro dan poundsterling pada Jumat, (26/9/2025). Hal ini di tengah investor menanti data belanja konsumen AS setelah angka pertumbuhan lebih baik dari perkiraan meredam ekspektasi pelonggaran lebih lanjut oleh bank sentral AS atau the Federal Reserve pada 2025.

    Mengutip CNBC, euro bertahan di dekat level terendah dalam tiga minggu di USD 1,1669. Sedangkan poundsterling stagnan di USD 1,3347 setelah menyentuh level terendah hampir dua bulan pada perdagangan Kamis pekan ini.

    Di sisi lain, yen diperdagangkan pada level terendah dalam delapan minggu menyusul serangkaian tarif baru yang diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang menerapkan tarif 100% untuk obat-obatan bermerek, 25% untuk truk dan 50% untuk lemari dapur.

    Di sisi lain, saham-saham perusahaan farmasi terbesar di Eropa stabil setelah turun pada awal sesi perdagangan. Analis menunjukkan pengecualiaan bagi perusahaan yang mendirikan fasilitas manufaktur di AS seperti Roche dan Novo Nordisk yang tidak akan terlalu terdampak tarif.

    “Tidak mengherankan melihat reaksi teredam dalam mata uang karena pasar telah melalui beberapa putaran ini dan cenderung melihat pengumuman tersebut lebih sebagai posisi negosiasi yang sedang dibentuk oleh Gedung Putih,” ujar Head of Macro Research Monex Europe, Nick Rees.

  • Eks PM Inggris Tony Blair Disiapkan Pimpin Pemerintahan Transisi di Gaza

    Eks PM Inggris Tony Blair Disiapkan Pimpin Pemerintahan Transisi di Gaza

    London

    Mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair, terlibat dalam diskusi tentang kepemimpinan otoritas transisi pascaperang di Gaza, Palestina. Proposal yang berisi tentang pemerintahan sementara di Gaza itu disebut mendapat dukungan Amerika Serikat (AS).

    Dilansir BBC, Minggu (28/9/2025), proposal yang kabarnya mendapat dukungan dari Gedung Putih itu disebut akan menempatkan Blair sebagai pemimpin otoritas pemerintahan yang didukung oleh PBB dan negara-negara Teluk sebelum menyerahkan kendali Gaza kembali kepada Palestina.

    Kantor Blair menyatakan tidak akan mendukung proposal apa pun yang menggusur penduduk Gaza dari Gaza. Blair, yang membawa Inggris ke dalam Perang Irak pada tahun 2003, telah menjadi bagian dari pembicaraan perencanaan tingkat tinggi dengan AS dan pihak-pihak lain tentang masa depan Gaza.

    Pada bulan Agustus 2025, dia juga bergabung dalam pertemuan di Gedung Putih dengan Trump untuk membahas rencana yang digambarkan oleh utusan AS untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, sebagai ‘sangat komprehensif’. Namun, hanya sedikit informasi lain yang diungkapkan tentang pertemuan tersebut.

    Rencana tersebut dapat menempatkan Blair sebagai kepala badan bernama Otoritas Transisi Internasional Gaza (Gita). Media Economist dan media Israel melaporkan rencana ini akan mengupayakan mandat PBB untuk menjadi ‘otoritas politik dan hukum tertinggi’ Gaza selama 5 tahun.

    Rencana ini akan dimodelkan berdasarkan pemerintahan internasional yang mengawasi transisi Timor Timur dan Kosovo menuju status negara. Awalnya, rencana ini akan berpusat di Mesir, dekat perbatasan selatan Gaza, sebelum memasuki Gaza setelah Jalur Gaza stabil bersama pasukan multinasional.

    Sebagai PM, Blair telah mengambil keputusan mengerahkan pasukan Inggris dalam Perang Irak 2003 yang dikritik keras dalam penyelidikan resmi atas konflik tersebut. Dia disebut telah bertindak berdasarkan intelijen yang cacat tanpa kepastian tentang produksi senjata pemusnah massal yang disebut-sebut ada di Irak.

    Setelah meninggalkan jabatannya pada tahun 2007, Blair menjabat sebagai utusan Timur Tengah untuk Kuartet kekuatan internasional (AS, Uni Eropa, Rusia, dan PBB). Dia berfokus pada upaya membawa pembangunan ekonomi ke Palestina dan menciptakan kondisi untuk solusi dua negara.

    Laporan mengenai diskusi tentang keterlibatannya dalam otoritas transisi untuk Gaza muncul setelah Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengatakan dia siap bekerja sama dengan Trump dan para pemimpin dunia lainnya untuk mengimplementasikan rencana perdamaian dua negara. Abbas menekankan penolakannya terhadap peran pemerintahan Hamas di Gaza dan menuntut pelucutan senjatanya.

    Sepanjang konflik, berbagai proposal untuk masa depan Gaza telah diajukan oleh berbagai pihak. Misalnya, Donald Trump melontarkan rencana AS mengambil ‘posisi kepemilikan jangka panjang’ atas Gaza dengan mengatakan bahwa wilayah tersebut dapat menjadi ‘Riviera Timur Tengah’.

    Ide tersebut termasuk pemindahan paksa warga Palestina dari Gaza yang melanggar hukum internasional. AS dan Israel mengatakan hal itu akan melibatkan emigrasi ‘sukarela’.

    Pada bulan Maret, AS dan Israel menolak rencana Arab untuk rekonstruksi pascaperang Jalur Gaza yang akan memungkinkan 2,1 juta warga Palestina yang tinggal di sana untuk tetap tinggal. Otoritas Palestina dan Hamas menyambut baik rencana Arab tersebut, yang menyerukan agar Gaza diperintah sementara oleh komite ahli independen dan pasukan penjaga perdamaian internasional dikerahkan di sana.

    Pada Juli, sebuah konferensi internasional yang dipimpin Prancis dan Arab Saudi di New York mengusulkan ‘komite administratif transisi’ untuk Gaza yang akan beroperasi ‘di bawah payung Otoritas Palestina’. AS maupun Israel tidak hadir dalam konferensi itu.

    Deklarasi New York yang dihasilkan oleh konferensi tersebut kemudian didukung oleh mayoritas anggota Majelis Umum PBB dalam sebuah resolusi awal bulan ini. Awal pekan ini, Inggris secara resmi mengakui Negara Palestina, bersama Prancis, Kanada, Australia, dan beberapa negara lainnya.

    Sebagai informasi, situasi kemanusiaan di Gaza semakin parah sejak militer Israel melancarkan perang di Gaza dengan dalih tanggapan atas serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023. Serangan Hamas itu sekitar 1.200 orang dan menyandera 251 lainnya.

    Sementara, serangan Israel telah menewaskan sedikitnya 65.502 orang Gaza sejak Oktober 2023. Sebuah komisi penyelidikan PBB juga menyatakan Israel telah melakukan genosida terhadap warga Palestina di Gaza, yang dibantah Israel.

    Halaman 2 dari 3

    (haf/imk)

  • Trump Serang Microsoft, Desak Petinggi Eks Biden Lisa Monaco Dipecat

    Trump Serang Microsoft, Desak Petinggi Eks Biden Lisa Monaco Dipecat

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali memantik polemik setelah secara terbuka menuntut Microsoft memecat Lisa Monaco.

    Trump menuding Monaco—mantan pejabat tinggi di pemerintahan Barack Obama dan Joe Biden—sebagai ancaman bagi keamanan nasional Amerika dengan dalih dia kini memiliki akses ke data sensitif melalui posisinya di raksasa teknologi itu.

    Dalam unggahan di platform Truth Social, Minggu (28/9/2025) Trump secara eksplisit menyampaikan bahwa dengan latarbelakangnya sebagai Deputi Jaksa Agung para era pemerintahan Biden serta penasihat keamanan dalam negeri Presiden Obama, Monaco ancaman bagi negara.

    Trump bahkan mengungkit telah resmi mencabut seluruh izin keamanan Monaco awal tahun ini, bersamaan dengan pencabutan akses bagi figur-figur Demokrat lain seperti Joe Biden dan Hillary Clinton.

    “Menurut saya, Microsoft harus segera memberhentikan Lisa Monaco,” kata Trump.

    Microsoft menolak berkomentar, sementara Monaco sendiri belum memberikan tanggapan atas serangan Trump.

    Sejak bergabung pada Mei 2025, Monaco memimpin urusan kebijakan keamanan siber Microsoft dan hubungan dengan pemerintah dunia—sebuah posisi strategis yang beririsan dengan banyak kontrak jasa digital penting antara Microsoft dan pemerintah federal AS menurut laporan Axios.

    Trump juga didukung kelompok sayap kanan, seperti aktivis Laura Loomer, yang sejak awal menuding Microsoft keliru menunjuk Monaco.

    Konflik Trump dan industri teknologi sudah berlangsung lama, bahkan sejak periode kepresidenan sebelumnya. Trump pernah menuntut Intel agar melepas CEO Lip-Bu Tan dengan tuduhan konflik kepentingan.

    Namun, setelah Intel memberikan 10% saham ke pemerintah AS sebagai bagian dari perjanjian dana, Trump melunak dan menyebut Tan sebagai CEO yang “sangat dihormati”.

    Tak hanya itu, Trump berkali-kali mengkritik perusahaan media sosial seperti Twitter, Facebook, dan Google, menuding bias politik dan penyensoran terhadap dirinya dan pendukungnya.

    Selama masa pemerintahannya, beberapa eksekutif teknologi besar seperti Jeff Bezos (Amazon), Tim Cook (Apple), dan Sundar Pichai (Google) juga sempat mendapat tekanan politik ekstensif dari Gedung Putih.

    Aksi terbuka Trump terhadap Monaco dan Microsoft menguatkan kecemasan banyak pihak soal politisasi jabatan krusial di perusahaan teknologi besar, terutama yang berkaitan dengan keamanan digital nasional.

    Banyak pihak menilai langkah Trump tersebut adalah upaya menjadikan perusahaan teknologi sebagai alat politik, sejalan dengan strategi balas dendam terhadap musuh politik lama dan tekanan pada eksekutif yang berafiliasi dengan administrasi lawan.

  • Malaysia Rayu AS Bebaskan Tarif Impor Furnitur yang Dikerek Naik

    Malaysia Rayu AS Bebaskan Tarif Impor Furnitur yang Dikerek Naik

    Jakarta

    Pemerintah Malaysia disebut tengah bernegosiasi dengan Amerika Serikat (AS) untuk memberikan pengecualian tarif terhadap produk furnitur, otomotif, dan kedirgantaraan. Negosiasi ini menyusul penetapan baru tarif sektoral yang ditetapkan AS beberapa waktu lalu.

    Diketahui, Presiden AS Donald Trump mengumumkan kenaikan tarif impor untuk produk furnitur mencakup lemari dapur dan meja rias kamar mandi sebesar 50% serta 30% untuk produk berlapis kain, yang berlaku mulai 1 Oktober mendatang.

    Dikutip dari Reuters, Kementerian Perdagangan Malaysia meminta AS untuk untuk mempertimbangkan penerapan tarif 0% terhadap ekspor furnitur, otomotif, dan produk kedirgantaraan.

    Adapun sebelumnya, AS berencana memberikan pengecualian tarif ke Malaysia untuk komoditas yang tidak diproduksi di AS, seperti kakao dan minyak sawit. Kementerian Perdagangan Malaysia menargetkan negosiasi ini rampung bulan depan.

    Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, juga sebelumnya mengonfirmasi dalam sebuah unggahan Facebook, pada Kamis (25/9), yang menyebut kedua negara menargetkan kesepakatan sebelum kunjungan Trump ke Kuala Lumpur bulan Oktober untuk menghadiri pertemuan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara.

    Untuk diketahui, Malaysia dan AS tengah berupaya menyelesaikan kesepakatan tarif setelah Gedung Putih menetapkan tarif impor sebesar 19% pada Agustus bulan lalu.

    (Andi Hidayat/eds)

  • Potret Wajah Joe Biden di Gedung Putih AS Diganti Tanda Tangan

    Potret Wajah Joe Biden di Gedung Putih AS Diganti Tanda Tangan

    Trump diduga sengaja memasang gambar tersebut untuk menyindir kemampuan kognitif Joe Biden saat masih pimpin Amerika. Autopen adalah alat yang digunakan untuk menyalin tanda tangan seseorang dengan presisi, biasanya untuk dokumen bervolume tinggi atau dokumen seremonial. Alat ini telah digunakan oleh presiden dari kedua partai besar untuk menandatangani surat dan proklamasi. REUTERS/Kevin Lamarque

  • Obat Kena 100%, Truk 25%

    Obat Kena 100%, Truk 25%

    Jakarta

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan kebijakan tarif impor baru dalam skala besar, termasuk bea masuk 100% untuk obat-obatan bermerek paten dan tarif 25% untuk truk berat. Kebijakan ini rencananya mulai berlaku pada pekan depan.

    Keputusan Trump kembali memicu ketidakpastian perdagangan setelah sempat ada masa tenang. Trump berdalih hal itu dilakukan demi melindungi industri manufaktur AS dan keamanan nasional.

    Mengutip Reuters, Sabtu (27/9/2025), sebelumnya Trump juga sudah memberlakukan tarif hingga 50% pada sejumlah mitra dagang serta pungutan khusus atas produk impor seperti baja dan mobil.

    Pengumuman di platform Truth Social tentang tarif tinggi yang berlaku Rabu depan menandai berlanjutnya serangan tarif Trump, yang menambah tekanan baru bagi bisnis yang sudah kesulitan akibat rantai pasok terganggu, biaya produksi melonjak, dan ketidakpastian konsumen.

    Kebijakan baru ini mencakup tarif 50% pada impor lemari dapur dan meja rias kamar mandi, serta tarif 30% untuk furnitur berlapis kain, yang berpotensi meningkatkan biaya di sektor konsumsi inti.

    Gelombang tarif tersebut membayangi pertumbuhan global, sementara Federal Reserve menegaskan bahwa langkah ini turut mendorong naiknya harga konsumen di AS.

    Selama musim panas, pemerintahan Trump mendorong perjanjian dagang untuk meringankan tarif dengan beberapa mitra kunci, termasuk Jepang, Uni Eropa, dan Korea Selatan. Namun, pada Jumat muncul keraguan apakah kesepakatan itu bisa melindungi negara-negara tersebut dari tarif sektoral baru.

    Seorang pejabat Gedung Putih menyatakan bahwa pemerintah akan tetap menghormati batas maksimum 15% untuk tarif obat bermerek paten bagi negara-negara yang punya perjanjian dagang dengan ketentuan demikian.

    Kesepakatan dengan Uni Eropa dan Jepang mencantumkan perlindungan untuk obat-obatan, semikonduktor, dan mobil, tetapi belum ada dokumen resmi yang mengatur perlindungan serupa dalam perjanjian dagang Korea Selatan, sehingga mobil-mobil asal Korea tetap terkena tarif total 27,5%.

    Tidak ada ketentuan dalam perjanjian dagang mana pun yang membatasi tarif untuk truk berat maupun furnitur. Inggris menandatangani perjanjian dagang pertama dengan Trump pada Mei lalu dengan tarif dasar 10%, namun tidak ada ketentuan khusus soal obat-obatan.

    Akibatnya, obat bermerek dari Inggris akan dikenakan tarif penuh 100%, menurut sumber yang mengetahui rencana tarif tersebut. Pejabat Inggris saat ini tengah menekan agar ada pengurangan tarif, dan menurut laporan Financial Times, mereka berencana menawarkan peningkatan harga yang dibayarkan National Health Service (NHS) untuk obat-obatan sebagai bentuk konsesi.

    (ily/hns)

  • Trump Minta Microsoft Pecat Petingginya Lisa Monaco, Ada Apa?

    Trump Minta Microsoft Pecat Petingginya Lisa Monaco, Ada Apa?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump menyerukan pemecatan Presiden urusan global Microsoft, Lisa Monaco, pada hari Jumat (26/9).

    Monaco sebelumnya menjabat sebagai wakil jaksa agung di pemerintahan Joe Biden dan penasihat keamanan dalam negeri di pemerintahan Obama. Menurut profil LinkedIn-nya, ia memulai jabatannya sebagai kepala urusan global di Microsoft pada bulan Juli.

    Dalam sebuah postingan di Truth Social, Trump menyebut Monaco sebagai ancaman bagi Keamanan Nasional AS karena kontrak pemerintah Microsoft dan mengatakan izin keamanan pemerintahnya baru-baru ini dicabut.

    “Dia merupakan ancaman bagi Keamanan Nasional AS, terutama mengingat kontrak-kontrak besar yang dimiliki Microsoft dengan Pemerintah Amerika Serikat,” tulis Trump dalam postingan tersebut.

    “Karena banyaknya tindakan Monaco yang salah, Pemerintah AS baru-baru ini mencabut semua Izin Keamanannya, mencabut semua aksesnya ke Intelijen Keamanan Nasional, dan melarangnya dari semua Properti Federal,” tambahnya.

    Terkait hal ini, Microsoft masih tidak bersedia untuk berkomentar.

    Beberapa bagian dari pemerintahan AS menggunakan infrastruktur cloud dan perangkat lunak produktivitas Microsoft. Awal bulan ini, Microsoft setuju untuk menawarkan penghematan sebesar US$ 3,1 miliar dalam satu tahun untuk layanan cloud yang dapat digunakan oleh berbagai lembaga.

    Sebelumnya pada hari Jumat, pembawa acara Fox Business, Maria Bartiromo, menerbitkan postingan berlabel X tentang Monaco yang bergabung dengan Microsoft. Penunjukan tersebut terjadi pada bulan Juli, menurut profil LinkedIn Monaco.

    Unggahan tersebut memuat tautan ke artikel bulan Juli di situs web fakultas hukum Universitas Chicago.

    Pada hari Kamis lalu (25/9/2025), Microsoft mengatakan akan menghentikan langganan penyimpanan berbasis cloud dan kecerdasan buatan untuk sebuah unit militer Israel, setelah menyelidiki klaim bahwa divisi tersebut telah membangun sistem untuk melacak panggilan telepon warga Palestina.

    Sementara itu, NBC News melaporkan, Trump dijadwalkan bertemu dengan Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel. CEO Microsoft Satya Nadella menghadiri jamuan makan malam bersama para eksekutif teknologi lainnya di Gedung Putih awal bulan ini.

    (lih/haa)

    [Gambas:Video CNBC]