Tempat Fasum: Gedung Putih

  • India Cermati Kedekatan Baru Trump dan Pakistan

    India Cermati Kedekatan Baru Trump dan Pakistan

    Jakarta

    Barangkali tak ada isyarat diplomatik yang lebih jelas ketimbang sebuah undangan ke Gedung Putih.

    Pekan lalu, dua tokoh utama Pakistan, Perdana Menteri Shahbaz Sharif dan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Asim Munir, datang ke Washington untuk bertemu Presiden Donald Trump. Mereka membicarakan sejumlah agenda, terutama soal ekonomi dan keamanan.

    Gedung Putih membagikan foto-foto dari pertemuan di Oval Office, yang memperlihatkan Munir menyerahkan sekotak logam tanah jarang kepada Trump. Ini merupakan kunjungan kedua sang jendral ke Amerika Serikat tahun ini.

    Trump, dengan caranya yang khas, ikut mengamankan restu Islamabad atas rencananya menyulap damai di Jalur Gaza, sebagai satu-satunya adidaya nuklir di dunia muslim.

    Sharif sebaliknya membawa pulang janji kelonggaran tarif dan janji investasi AS di sektor energi, pertambangan dan pertanian, ke negeri yang sedang didekap krisis ekonomi itu.

    Yang mencolok adalah seloroh yang dilontarkan Trump, bahwa Pakistan punya cadangan minyak yang berukuran “masif.” Saat mengumumkan kesepakatan pada Juli lalu, dia bahkan mengatakan India mungkin “suatu hari nanti akan membeli minyak Pakistan”.

    Banjir pujian bagi sang ‘juru damai’

    Dalam kunjungannya, Sharif menyebut Trump sebagai “tokoh perdamaian”, dan memuji peran sang presiden dalam memfasilitasi gencatan senjata antara India dan Pakistan usai konflik singkat pada Mei lalu, yang dipicu oleh serangan militan terhadap wisatawan di wilayah Kashmir India. Munir bahkan mengatakan bahwa Trump layak menerima Nobel Perdamaian.

    Kebangkitan pamor Pakistan di Gedung Putih terlihat kontras dengan hubungan AS dan India yang mendingin. Padahal, kedua negara sempat dibayangkan akan semakin dekat di masa jabatan kedua Trump, melalui hubungan pribadinya dengan Perdana Menteri Narendra Modi.

    Secara geopolitik, AS dan India selama bertahun-tahun membangun hubungan strategis, terutama dalam menghadapi Cina, sembari menjaga hubungan dagang yang saling menguntungkan.

    Tapi dalam lanskap global yang digambar ulang usai invasi Rusia ke Ukraina, India malah dikenai tarif 50 persen oleh AS, antara lain akibat keteguhannya membeli minyak dari Moskow.

    Strategi jangka panjang India

    Di India, kedekatan baru antara AS dan Pakistan memicu kekhawatiran terhadap loyalitas Washington sebagai mitra strategis.

    Harsh Pant, Kepala Program Studi Strategis di lembaga pemikir Observer Research Foundation (ORF) di New Delhi, mengatakan kepada DW bahwa Pakistan sebagai episentrum strategi AS, bisa menjadi titik balik dalam kebijakan India di kawasan.

    “Jika India meragukan komitmen jangka panjang Washington, hal itu akan mengubah secara fundamental bagaimana India merespons tantangan di kawasan Indo-Pasifik,” ujar Pant, yang juga profesor hubungan internasional di King’s College London.

    “Perkembangan itu tidak hanya akan merombak pendekatan India terhadap kawasan, tetapi juga berdampak pada strategi Indo-Pasifik AS secara keseluruhan, kemitraan Quad, serta berbagai upaya kolaboratif antara India dan AS untuk menyeimbangkan pengaruh China yang terus meningkat,” tambah Pant, merujuk pada forum kerja sama empat kekuatan Indo-Pasifik: India, AS, Australia, dan Jepang, yang digadang-gadang Washington sebagai penyeimbang pengaruh Beijing di kawasan.

    Gurita diplomasi Pakistan

    Potret geopolitik kawasan semakin rumit, karena Pakistan tak hanya bermain di satu meja. Islamabad belum lama ini juga menandatangani pakta pertahanan dengan Arab Saudi—sekutu lama Amerika di Timur Tengah. Pakta tersebut memuat klausul pertahanan bersama, bahwa “setiap agresi terhadap salah satu negara akan dianggap sebagai agresi terhadap keduanya”.

    Bagi India, kenyataan bahwa musuh bebuyutannya menjalin aliansi dengan kekuatan utama di Timur Tengah menjadi perhatian strategis. Namun begitu, Ajay Bisaria, mantan Duta Besar India untuk Pakistan, mengatakan kepada DW bahwa New Delhi belum merasa terancam.

    “Mengingat kondisi ekonomi Pakistan yang sulit, mereka terpaksa menyesuaikan kebijakan luar negerinya agar tetap relevan bagi tiga donor utama: AS, Cina, dan Arab Saudi,” kata mantan dubes itu.

    Menurutnya, India paham Pakistan sedang berusaha memetik keuntungan ekonomi dari posisinya “dengan memanfaatkan dinamika geopolitik yang berubah dan membangun hubungan transaksional. India melihat manuver Pakistan sebagai upaya bertahan agar tetap relevan secara global,” ujar mantan dubes itu.

    Bisaria menambahkan, para pemimpin India yakin kedekatan AS–Pakistan punya masa kadaluwarsa.

    “India waspada terhadap manuver ini, tapi tidak terlalu khawatir mengingat rapuhnya upaya Pakistan menyeimbangkan ragam kepentingan, dan fakta bahwa hubungan AS–Pakistan akan mengecewakan dalam jangka panjang,” lanjutnya.

    Trump yang transaksional

    Meera Shankar, mantan Duta Besar India untuk AS, mengatakan kepada DW, Trump memandang India dan Pakistan dari lensa yang bersifat transaksional dan berfokus pada keuntungan ekonomi.

    Kedua negara, menurut Shankar, “dipandang melalui sudut padang persaingan ekonomi, bukan sebagai mitra strategis di kawasan Indo-Pasifik. Ekonomi India sebenarnya bukan pesaing AS, melainkan bersifat melengkapi, yang membantu meningkatkan daya saing perusahaan-perusahaan AS,” kata Shankar.

    Diplomat itu memperingatkan, Pakistan telah belajar memanfaatkan prioritas-prioritas AS dengan menawarkan konsesi kecil secara bertahap, agar tetap dipandang berguna. Namun dia pun mencatat, relasi ini bukan kemitraan sejati, bukan hubungan yang dibangun atas kepercayaan.

    “Hubungan AS–Pakistan kini dibentuk oleh apa yang bisa ditawarkan Pakistan—seperti kerja sama kontra-terorisme secara transaksional—dan bukan oleh kemitraan yang berlandaskan kepercayaan atau nilai jangka panjang,” ujarnya.

    Pasang surut hubungan AS–Pakistan

    Amitabh Mattoo, Dekan Fakultas Studi Internasional Universitas Jawaharlal Nehru di New Delhi mengatakan, pasang-surut relasi Washington dan Islamabad adalah fenomena yang berulang.

    “Fenomena ini adalah ciri khas geopolitik Asia Selatan sejak era Perang Dingin. Setiap kali AS kembali mendekati Pakistan, hal itu lebih karena alasan yang bersifat instrumental,” kata Mattoo kepada DW.

    Mulai dari “Perang Dingin melawan Uni Soviet, kemudian ‘perang melawan teror’, dan kini, mungkin, kebutuhan akan akses logistik serta pengaruh taktis di kawasan Asia Barat dan Asia Tengah yang bergejolak,” tambahnya.

    Menurut Mattoo, Washington kini lebih sadar tentang sikap ganda Pakistan dalam misi kontra-terorisme dan tetap berkomitmen pada India sebagai mitra strategis, terutama di kawasan Indo-Pasifik.

    “Dalam konteks ini, pendekatan Washington terhadap Islamabad bukan berarti meninggalkan New Delhi, melainkan bagian dari strategi ‘hedging’ di kawasan yang tidak stabil—meski pemerintahan Trump semakin sulit ditebak,” pungkasnya.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Inggris
    Diadaptasi oleh Rizki Nugraha
    Editor: Agus Setiawan

    (ita/ita)

  • Netanyahu Tegaskan Pasukan Israel Akan Tetap Berada di Sebagian Gaza

    Netanyahu Tegaskan Pasukan Israel Akan Tetap Berada di Sebagian Gaza

    Tel Aviv

    Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu menegaskan pasukan militer Israel akan tetap berada di sebagian besar wilayah Jalur Gaza, setelah dirinya menyatakan dukungan terhadap rencana perdamaian yang diusulkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

    Dukungan terhadap usulan Trump untuk mengakhiri perang di Jalur Gaza itu, seperti dilansir AFP, Selasa (30/9/2025), disampaikan Netanyahu dalam pertemuan di Gedung Putih, Washington DC, pada Senin (29/9) waktu setempat.

    “Kita akan membebaskan semua sandera kita, dalam keadaan hidup dan sehat, sementara (militer Israel) akan tetap berada di sebagian besar wilayah Jalur Gaza,” kata Netanyahu dalam pernyataan video yang dirilis via saluran Telegram miliknya pada Selasa (30/9) dini hari, atau setelah pertemuan dengan Trump.

    Rencana perdamaian yang diusulkan Trump, terdiri atas 20 poin, mencakup gencatan senjata, pembebasan semua sandera oleh Hamas dalam waktu 72 jam usai gencatan senjata disepakati, pembebasan tahanan Palestina oleh Israel, perlucutan senjata Hamas, dan penarikan pasukan Israel secara bertahap dari Jalur Gaza.

    Beberapa poin penting lainnya mencakup pengerahan “pasukan stabilisasi internasional sementara”, dan pembentukan otoritas transisi bernama “Board of Peace” yang dipimpin oleh Trump, dengan anggota beberapa tokoh lainnya termasuk mantan Perdana Menteri (PM) Inggris Tony Blair.

    Rencana perdamaian Trump itu juga akan mengeluarkan Hamas dari peran-peran dalam pemerintahan di masa mendatang. Namun, kepada anggota-anggota Hamas yang bersedia untuk sepenuhnya melucuti senjata dan “hidup berdampingan secara damai” di Jalur Gaza, akan mendapatkan amnesti.

    Netanyahu, dalam pernyataan yang disampaikan di samping Trump, mengatakan dirinya mendukung rencana perdamaian tersebut.

    “Saya mendukung rencana Anda untuk mengakhiri perang di Gaza, yang mencapai tujuan-tujuan perang kami,” kata Netanyahu sembari berdiri di samping Trump, seperti dilansir Reuters.

    “Rencana itu akan membawa kembali semua sandera kami ke Israel, membongkar kemampuan militer Hamas, mengakhiri kekuasaan politiknya, dan memastikan bahwa Gaza tidak akan pernah lagi menjadi ancaman bagi Israel,” ucapnya.

    Trump berterima kasih kepada Netanyahu “atas persetujuannya terhadap rencana tersebut dan atas kepercayaannya bahwa jika kita bekerja sama, kita dapat mengakhiri kematian dan kehancuran yang telah kita saksikan selama bertahun-tahun, puluhan tahun, bahkan berabad-abad”.

    Tanggapan resmi dari Hamas sejauh ini belum diketahui secara jelas. Absennya Hamas dalam negosiasi dan penolakan berulang kali untuk melucuti senjata menimbulkan keraguan tentang kelayakan rencana tersebut.

    Seorang pejabat Hamas mengatakan kepada Reuters bahwa kelompoknya akan memberikan tanggapan setelah meninjau rencana perdamaian itu “dengan itikad baik”, setelah Qatar dan Mesir membagikan dokumen usulan Trump tersebut kepada mereka.

    Tonton juga Video: Netanyahu: Saya Dukung Rencana untuk Akhiri Perang di Gaza

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Ratusan Petinggi Militer AS Gelar Pertemuan Langka, Trump Akan Pidato

    Ratusan Petinggi Militer AS Gelar Pertemuan Langka, Trump Akan Pidato

    Washington DC

    Ratusan petinggi dan perwira senior militer Amerika Serikat (AS) dari seluruh dunia akan melakukan pertemuan langka di sebuah pangkalan militer yang terletak di dekat Washington DC pada Selasa (30/9) waktu setempat. Presiden Donald Trump akan hadir dan berpidato dalam pertemuan tersebut.

    Sejauh ini, seperti dilansir AFP, Selasa (30/9/2025), belum ada alasan resmi yang disampaikan Pentagon atau pemerintahan Trump untuk pertemuan sangat tidak biasa yang dijadwalkan digelar di pangkalan militer Quantico, negara bagian Virginia tersebut.

    Pertemuan ini digelar di tengah kontroversi yang dihadapi militer AS, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Trump memerintahkan pengerahan pasukan di dua kota yang dikuasai Partai Demokrat dan memerintahkan serangan mematikan terhadap kapal-kapal kecil yang diduga mengangkut narkoba di Karibia.

    Trump, yang memerintahkan “pembersihan” langka para perwira senior AS setelah menjabat untuk periode kedua pada Januari lalu, juga telah memerintahkan serangan terhadap situs nuklir Iran dan pemberontak Houthi yang didukung Teheran.

    Panduan pers harian Gedung Putih menyebutkan bahwa Trump akan menyampaikan “pidato kepada Departemen Perang” pada pukul 09.00 waktu setempat. Departemen Perang merujuk pada nama baru yang diberikan Trump untuk Departemen Pertahanan AS, atau Pentagon.

    Saat ditanya soal pertemuan itu pekan lalu, Trump melontarkan pujian. “Saya menyukainya. Maksud saya, saya pikir ini hebat,” ucapnya saat berbicara kepada wartawan di Ruang Oval Gedung Putih.

    “Biarkan dia bersikap ramah kepada para jenderal dan laksamana dari seluruh dunia,” kata Trump, merujuk pada Menteri Pertahanan Pete Hegseth yang menyelenggarakan pertemuan langka tersebut.

    Di tengah spekulasi tentang alasan mengumpulkan semua petinggi militer AS di satu tempat, Wakil Presiden AS JD Vance bersikeras mengatakan hal tersebut “sebenarnya tidak aneh sama sekali”.

    “Yang aneh justru kalian telah menjadikannya berita berita,” ucapnya kepada wartawan.

    Pentagon belum memberikan penjelasan publik mengenai pertemuan tersebut, dengan juru bicara Pentagon Sean Parnell hanya mengatakan bahwa Hegseth “akan berbicara kepada para pemimpin militer senior awal pekan depan”.

    Kabarnya, acara langka itu akan mempertemukan para perwira militer di posisi komando dengan pangkat bintang satu ke atas — yang berarti menarik sejumlah besar personel di posisi kunci dari tugas mereka di seluruh dunia.

    Namun, kurangnya kejelasan mengenai tujuan pertemuan tersebut telah memicu spekulasi bahwa pengumuman besar akan disampaikan.

    Lihat juga Video: Suasana Panik saat Iran Serang Pangkalan Militer AS di Qatar

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Respons Hamas-Israel soal Rencana Trump Akhiri Perang Gaza

    Respons Hamas-Israel soal Rencana Trump Akhiri Perang Gaza

    Jakarta

    Janji terbaru Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk segera mengakhiri perang di Gaza tampaknya disambut skeptis oleh sebagian besar pengamat. Penilaian tersebut tak lepas dari klaim palsu Trump baru-baru ini yang mengatakan bahwa dia telah mengakhiri tujuh perang.

    “Kita punya peluang nyata untuk mencapai KEJAYAAN DI TIMUR TENGAH. SEMUA PIHAK SIAP UNTUK SESUATU YANG ISTIMEWA, UNTUK PERTAMA KALINYA. KITA AKAN WUJUDKAN!!!” tulis Donald Trump di platform Truth Social-nya, Minggu (28/09).

    Trump merujuk pada rencana 21 poin miliknya, yang rinciannya mulai terungkap akhir pekan lalu, menjelang pertemuannya di Gedung Putih dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada hari Senin (29/09), pertemuan keempat mereka tahun ini.

    Namun, apa sebenarnya yang tercantum dalam rencana tersebut?

    Menuju pembentukan negara Palestina

    Yang paling penting, rencana ini membuka jalan menuju pembentukan negara Palestina, sesuatu yang secara konsisten dan tegas ditentang oleh Israel, serta peta jalan masa depan untuk Gaza. Rencana tersebut juga menuntut pembebasan 20 sandera yang masih hidup di Gaza dan sejumlah sandera yang telah meninggal untuk ditukar dengan pembebasan ratusan warga Palestina yang ditahan di Israel. Hal ini harus dilakukan dalam 48 jam setelah kesepakatan dicapai.

    “Setelah semua sandera dibebaskan, Israel akan membebaskan 250 tahanan yang menjalani hukuman seumur hidup, serta 1.700 warga Gaza yang ditahan setelahserangan 7 Oktober. Untuk setiap sandera Israel yang jasadnya dikembalikan, Israel akan menyerahkan jasad 15 warga Gaza yang telah meninggal,” demikian laporan dari The Washington Post.

    Rencana ini juga menuntut penggulingan Hamas, yang diakui sebagai organisasi teroris oleh Jerman, Uni Eropa, AS, dan beberapa negara Arab, serta komitmen dari Hamas untuk melucuti senjata.

    Poin lainnya mencakup rencana ekonomi untuk pertumbuhan Gaza, jaminan keamanan untuk Gaza yang dijaga oleh AS dan negara-negara kawasan, kesempatan bagi warga yang telah meninggalkan Gaza untuk kembali, tanpa ada pemaksaan bagi siapa pun yang masih tinggal di sana untuk pergi.

    Gaza nantinya akan dikelola oleh pemerintahan transisi. Mantan anggota Hamas bisa memilih untuk tetap tinggal dan ikut serta dalam rencana baru ini, atau diberi jalan aman untuk pindah ke negara lain yang tidak disebutkan.

    Selain itu, Pasukan Pertahanan Israel (IDF) harus segera menghentikan semua operasinya setelah kesepakatan dan menyerahkan wilayah yang telah direbut. Israel juga harus berjanji tidak akan menduduki atau mencaplok wilayah Gaza. Komisi Penyelidikan di bawah Dewan HAM PBB (UNHRC) baru-baru ini menyatakan bahwa Israel telah melakukan genosida terhadap warga Palestina.

    Rencana ini juga mencakup jaminan bahwa bantuan dari lembaga internasional bisa masuk ke Gaza tanpa hambatan dari kedua pihak, meskipun tidak disebutkan soal Gaza Humanitarian Foundation (GHF) yang didukung oleh Israel dan AS.

    Asal-usul rencana 21 poin Trump

    Pada Senin (23/09), utusan AS Steve Witkoff mengatakan bahwa Donald Trump mengajukan rencana tersebut dalam sebuah pertemuan dengan para pemimpin dari negara-negara Arab dan Islam, yaitu Qatar, Arab Saudi, Indonesia, Turki, Pakistan, Mesir, Uni Emirat Arab, dan Yordania di PBB. Saat itu Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas tidak diizinkan menghadiri Sidang Umum PBB, tempat pertemuan sela itu berlangsung, setelah pemerintah AS menolak memberinya visa.

    Dalam sebuah pernyataan bersama, negara-negara yang terlibat dalam pertemuan tersebut menyatakan bahwa mereka “menegaskan kembali komitmen untuk bekerja sama dengan Presiden Trump dan menekankan pentingnya kepemimpinannya untuk mengakhiri perang.”

    Rencana itu kabarnya juga mendapat dukungan dari Tony Blair Institute for Global Change yang dipimpin mantan perdana menteri Inggris tersebut. Beberapa laporan menyebut Blair akan memimpin Gaza International Transitional Authority (GITA) berdasarkan rencana ini. Namun, Blair dinilai tidak populer di Timur Tengah karena dukungannya terhadap invasi AS ke Irak tahun 2003. GITA bisa memegang kendali selama beberapa tahun hingga Otoritas Palestina dinilai memenuhi syarat yang diperlukan untuk menjalankan pemerintahan.

    Rencana ini muncul di tengah meningkatnya jumlah negara Barat, seperti Inggris, Prancis, dan Kanada, yang mengakui negara Palestina. Namun, Netanyahu menyebut keputusan itu sebagai “tindakan tercela.”

    Respons Hamas dan Israel

    Sementara Trump sangat percaya diri dengan rencananya, Netanyahu jauh lebih berhati-hati, meski tidak menolaknya. “Kami sedang mengerjakannya,” katanya kepada Fox News, Minggu (28/09). “Ini belum final, tapi kami sedang bekerja sama dengan tim Presiden Trump saat ini.”

    Pada Jumat (26/09), kepada kantor berita Reuters, seorang pejabat Hamas yang tidak disebutkan namanya mengatakan bahwa Hamas belum pernah menerima pemaparan soal rencana tersebut.

    Kelompok itu kemudian merilis pernyataan pada hari Minggu (28/09) mengatakan “Hamas siap untuk mempertimbangkan secara positif dan bertanggung jawab setiap proposal yang datang dari para mediator, asalkan proposal itu melindungi hak-hak nasional rakyat Palestina.”

    Sementara itu, Menteri Keuangan sayap kanan Israel, Bezalel Smotrich, menguraikan kesulitan yang akan dihadapi Netanyahu, meski dia mendukung rencana tersebut. Hal itu disampaikannya lewat akun X, Senin (29/09).

    Dia menulis bahwa keamanan Israel bergantung pada “tindakan, kendali kami atas wilayah, dan penegakan tanpa kompromi yang hanya bergantung pada (militer Israel) dan aparat pertahanan kami.” Bezalel juga menolak segala bentuk keterlibatan Otoritas Palestina, yang pernah memerintah Gaza hingga Hamas mengambil alih pada 2007.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Algadri Muhammad dan Muhammad Hanafi

    Editor: Hani Anggraini

    Lihat juga Video: Ini Isi 20 Poin Proposal Trump terkait Penyelesaian Perang di Gaza

    (ita/ita)

  • AS Deportasi 120 Warga Iran Usai Pembicaraan Berbulan-bulan

    AS Deportasi 120 Warga Iran Usai Pembicaraan Berbulan-bulan

    Washington DC

    Pemerintah Amerika Serikat (AS) akan mendeportasi sekitar 120 warga negara Iran kembali ke negaranya pekan ini. Deportasi itu sebagai bagian dari kesepakatan yang tercapai antara Washington dan Teheran, setelah melakukan pembicaraan selama berbulan-bulan.

    “120 orang akan dideportasi dan diterbangkan pulang dalam beberapa hari ke depan,” ujar pejabat urusan konsuler Kementerian Luar Negeri Iran, Hossein Noushabadi kepada kantor berita Iran, Tasnim, dilansir kantor berita AFP, Selasa (30/9/2025).

    Deportasi warga Iran itu, seperti dilansir Reuters, Selasa (30/9/2025), diungkapkan oleh media terkemuka AS, New York Times (NYT), dalam laporannya yang mengutip dua pejabat senior Iran, yang enggan disebut namanya, namun terlibat dalam negosiasi dan seorang pejabat AS yang mengetahui kesepakatan tersebut.

    Menurut laporan NYT, sebuah pesawat yang di-charter oleh AS telah lepas landas dari Louisiana pada Senin (29/9) waktu setempat, dan dijadwalkan tiba di Iran melalui Qatar pada Selasa (30/9) waktu setempat.

    Laporan NYT menyebut deportasi massal tersebut — merupakan contoh kerja sama yang tidak umum antara kedua negara — terjadi setelah perundingan selama berbulan-bulan antara Washington dan Teheran. Isi kesepakatan antara AS dan Iran terkait deportasi itu belum diketahui secara jelas.

    Gedung Putih dan Departemen Luar Negeri AS belum memberikan tanggapan atas laporan NYT tersebut.

    Deportasi massal warga Iran ke negara asalnya ini dilakukan saat Presiden Donald Trump menggencarkan kebijakannya untuk mendeportasi sejumlah besar orang yang tinggal di AS tanpa status legal.

    Trump menilai kebijakan semacam itu diperlukan setelah apa yang dia gambarkan sebagai tingginya perlintasan perbatasan ilegal di bawah pendahulunya, mantan Presiden Joe Biden.

    Namun, pemerintahan Trump kesulitan meningkatkan jumlah deportasi, meskipun telah menciptakan jalur baru untuk mengirim para migran ke negara-negara selain negara asal mereka.

    Identitas warga Iran yang dideportasi dan alasan mereka mencoba pindah ke AS, menurut laporan NYT, belum diketahui jelas. Namun menurut pejabat Iran yang berbicara kepada NYT dalam laporannya, warga-warga Iran yang dideportasi itu telah lama ditahan di AS atau permohonan suakanya ditolak.

    Mereka yang dideportasi itu terdiri atas pria dan wanita, dengan beberapa merupakan pasangan.

    Disebutkan juga oleh NYT dalam laporannya bahwa beberapa warga Iran itu mengajukan diri secara sukarela untuk pergi setelah berbulan-bulan mendekam dalam tahanan AS, sementara yang lainnya belum menjalani sidang di hadapan hakim.

    Lihat juga Video: Mahasiswa Harvard Asal Palestina Resah soal Rencana Deportasi Trump

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/nvc)

  • Erdogan Puji Kepemimpinan Trump untuk Setop Perang Gaza

    Erdogan Puji Kepemimpinan Trump untuk Setop Perang Gaza

    Jakarta

    Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan memuji “upaya dan kepemimpinan” Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengakhiri perang di Gaza. Hal ini disampaikannya setelah Trump mendapatkan dukungan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk proposal perdamaian yang disponsori AS.

    Setelah perundingan antara Trump dan Netanyahu di Washington, Gedung Putih merilis rencana 20 poin yang mencakup gencatan senjata segera, pertukaran sandera yang ditawan Hamas dengan para tahanan Palestina yang ditahan Israel, penarikan pasukan Israel secara bertahap dari Gaza, perlucutan senjata Hamas, dan pemerintahan transisi yang dipimpin oleh badan internasional.

    Tidak jelas apakah Hamas akan menerima kesepakatan tersebut.

    “Saya memuji upaya dan kepemimpinan Presiden AS Donald Trump yang bertujuan untuk menghentikan pertumpahan darah di Gaza dan mencapai gencatan senjata,” kata Erdogan yang pekan lalu bertemu Trump di Gedung Putih untuk pertama kalinya dalam enam tahun.

    Turki akan terus berkontribusi pada proses tersebut “dengan tujuan membangun perdamaian yang adil dan abadi yang dapat diterima oleh semua pihak,” tulis Erdogan di media sosial X, dilansir kantor berita Reuters dan Al Arabiya, Selasa (30/9/2025).

    Turki telah menjadi salah satu kritikus paling vokal atas serangan Israel selama dua tahun di Gaza, yang disebutnya sebagai “genosida.” Turki telah menghentikan semua perdagangan dengan Israel, mendesak tindakan internasional terhadap Netanyahu dan pemerintahannya, dan berulang kali menyerukan solusi dua negara.

    Sebuah sumber Kementerian Luar Negeri Turki mengatakan pada Senin malam waktu setempat, bahwa Menteri Luar Negeri Turki, Hakan Fidan telah membahas rencana perdamaian Trump untuk Gaza dengan rekan-rekannya dari Arab Saudi, Qatar, dan Yordania melalui panggilan telepon.

    Tonton juga video “Bertemu Erdogan di Gedung Putih, Trump Sindir Pemilu Curang” di sini:

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • YouTube Bayar Rp 400 Miliar untuk Berdamai dengan Donald Trump

    YouTube Bayar Rp 400 Miliar untuk Berdamai dengan Donald Trump

    Jakarta

    YouTube sepakat membayar USD 24,5 juta (sekitar Rp 400 miliar) untuk menyelesaikan gugatan dari Donald Trump terkait pemblokiran akunnya pada 2021. Akun Trump baru dipulihkan pada 2023, dan selama dua tahun ia tak bisa mengunggah konten baru di platform tersebut.

    Dari total nilai penyelesaian, USD 22 juta disebut akan diberikan kepada Trust for the National Mall. Berdasarkan dokumen yang diajukan ke pengadilan, organisasi itu dikaitkan dengan rencana pembangunan ballroom senilai USD 200 juta di kompleks Gedung Putih.

    Langkah ini dianggap tidak lazim, namun pola serupa pernah terjadi sebelumnya. Pada Januari lalu, Meta membayar USD 25 juta untuk menyelesaikan gugatan Trump atas kasus serupa. Kala itu, USD 22 jutanya dialokasikan untuk dana pembangunan perpustakaan kepresidenan Trump di Miami. X (saat itu masih Twitter) juga telah lebih dulu menyelesaikan gugatan yang diajukan pada Juli 2021.

    YouTube menegaskan bahwa mereka tidak mengakui adanya pelanggaran dalam kasus ini, dan pembayaran dilakukan semata untuk menutup perkara. Platform milik Google itu juga menyebut tidak akan mengubah kebijakan atau produk apa pun setelah penyelesaian gugatan.

    Trump menuding YouTube, Meta, dan X telah membungkam suara konservatif melalui suspensi dan pembatasan akses. Ketiga gugatan itu dia ajukan secara bersamaan pada pertengahan 2021, demikian dikutip detikINET dari Phone Arena, Selasa (30/9/2025).

    Isu platform digital menyensor kelompok konservatif bukan hal baru dan terus menimbulkan perdebatan di Amerika Serikat. Baru-baru ini, CEO Telegram Pavel Durov juga mengklaim bahwa otoritas Prancis menawarkan keringanan jika ia bersedia membatasi konten konservatif di platformnya — tuduhan yang langsung dibantah pemerintah Prancis.

    YouTube hingga kini tetap menjadi salah satu pemain terbesar dalam ekosistem media sosial global, dan penyelesaian ini menandai akhir dari rangkaian gugatan Trump terhadap tiga raksasa teknologi tersebut.

    (asj/asj)

  • Israel Setujui Rencana Trump untuk Perdamaian Gaza

    Israel Setujui Rencana Trump untuk Perdamaian Gaza

    Anda sedang membaca Dunia Hari Ini, yang merangkum berita-berita terkini dalam 24 jam terakhir.

    Edisi Selasa, 30 September 2025 kita awali dari situasi terakhir di Gaza.

    Rencana perdamaian Gaza Donald Trump

    Israel menyetujui proposal Amerika Serikat untuk mengakhiri perang di Gaza, setelah pemimpin dari dua negara menggelar pertemuan.

    Presiden Donald Trump merilis 20 poin rencana perdamaian yang akan mendorong warga Palestina untuk tetap tinggal di Gaza, membebaskan sandera dan tahanan dari kedua belah pihak, dan memastikan militer Israel mengakhiri serangannya, yang dicap sebagai genosida oleh PBB.

    Hamas diberi waktu 72 jam, sejak Israel menerima kesepakatan, untuk membebaskan sandera Israel yang ditawan di Gaza, yang di antaranya diyakini masih hidup.

    Jika disahkan, rencana tersebut akan membentuk badan pemerintahan sementara Palestina, yang diawasi oleh “Dewan Perdamaian” yang dipimpin oleh Trump.

    Belasan tewas akibat topan di Vietnam

    Setidaknya 13 orang tewas di sebelah utara Vietnam, setelah hujan lebat dan angin kencang yang disebabkan Topan Bualoi.

    Tim penyelamat dilaporkan sedang mencari 17 nelayan yang hilang.

    Topan Bualoi bergerak di sepanjang garis pantai utara juga sempat menyebabkan gelombang setinggi delapan meter, menurut badan meteorologi nasional.

    Badai ini menyebabkan lebih dari 347.000 orang mengalami pemadaman aliran listrik, dengan banjir yang memutus akses warga di dataran tinggi.

    Taliban memutuskan komunikasi di Afghanistan

    Taliban memberlakukan pemutusan komunikasi di Afghanistan secara nasional, beberapa pekan setelah mereka mulai memutus koneksi kabel optik.

    Pada pertengahan September, seorang juru bicara provinsi Balkh mengatakan internet yang menggunakan kabel optik dilarang sepenuhnya sesuai perintah Taliban.

    Beberapa menit sebelum pemutusan, seorang pejabat pemerintah mengatakan kepada kantor berita AFP jika pemutusan akan berlangsung “hingga pemberitahuan lebih lanjut”.

    “Pemutusan akan dilakukan secara bertahap malam ini, ada delapan hingga sembilan ribu pilar telekomunikasi yang akan ditutup,” katanya kepada AFP tanpa menyebut identitasnya.

    Taliban memulai mengambil keputusan tegas soal akses komunikasi awal bulan ini, yang memutus internet berkecepatan tinggi.

    YouTube bayar Presiden Trump

    YouTube setuju untuk membayar $22 juta kepada Presiden AS Donald Trump, sebagai bagian dari penyelesaian gugatan pemblokiran yang dilakukan YouTube setelah kerusuhan 6 Januari 2021 di Capitol.

    Menurut laporan CNN, Presiden Trump akan menyumbangkan pembayaran tersebut ke Trust for the National Mall untuk mendukung pembangunan White House State Ballroom.

    Presiden Trump menggugat perusahaan induk YouTube, Google, dan perusahaan media sosial lainnya setelah mereka menangguhkan akunnya pada tahun 2021.

    Meta, perusahaan induk Facebook dan Instagram, pada bulan Januari menyelesaikan gugatan yang diajukan oleh Presiden Trump dengan menyetujui pembayaran sebesar $25 juta.

    Bulan Februari lalu, X setuju untuk membayar sekitar $10 juta untuk menyelesaikan penangguhan akun Presiden Trump.

    Tonton juga video “Netanyahu: Saya Dukung Rencana untuk Akhiri Perang di Gaza” di sini:

  • Trump-Netanyahu Sepakati Rencana Perdamaian di Gaza

    Trump-Netanyahu Sepakati Rencana Perdamaian di Gaza

    Jakarta

    Presiden AS Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah menyepakati rencana perdamaian baru untuk Gaza, seraya memperingatkan Hamas untuk menerima rencana tersebut.

    Rencana itu mengusulkan penghentian segera operasi militer. Kemudian Hamas harus membebaskan 20 sandera Israel yang masih hidup dan jasad lebih dari 20 sandera yang diyakini tewas dalam waktu 72 jam, untuk ditukar dengan ratusan warga Gaza yang ditahan.

    Seorang sumber Palestina yang mengetahui negosiasi gencatan senjata mengatakan kepada BBC bahwa para pejabat Hamas telah menerima proposal berisi 20 butir usulan Gedung Putih.

    Proposal tersebut menuntut agar Hamas tidak punya peran dalam memerintah Gaza. Proposal itu juga membuka peluang bagi berdirinya negara Palestina di masa depan.

    Berbicara dalam konferensi pers setelah perundingan di Gedung Putih, Trump menyebut rencana tersebut sebagai “hari bersejarah bagi perdamaian”.

    Menurut Trump, Netanyahu akan mendapat dukungan AS untuk “menyelesaikan tugas menghancurkan ancaman Hamas” jika Hamas tidak menyetujui rencana tersebut.

    Netanyahu kemudian mengatakan Israel “akan menyelesaikan tugasnya” jika Hamas menolak rencana tersebut atau tidak menindaklanjutinya.

    Dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan oleh kantor berita WAFA, otoritas tersebut mengatakan bahwa mereka “memperbarui komitmen bersama untuk bekerja sama dengan Amerika Serikat, negara-negara di kawasan, dan mitra” guna mengakhiri perang di Gaza, memastikan pengiriman bantuan kemanusiaan yang memadai ke Gaza, dan pembebasan sandera dan tahanan.

    Setidaknya 66.055 tewas akibat serangan Israel di Gaza sejak Oktober 2023. (AFP via Getty Images)

    Proposal tersebut, jika diwujudkan, akan dimulai dengan penghentian operasi militer sesegera mungkin. Usulan tersebut juga menyatakan bahwa “garis pertempuran” yang ada akan dibekukan hingga persyaratan untuk penarikan bertahap terpenuhi.

    Berdasarkan rencana Trump, Hamas akan meletakkan senjata mereka. Adapun jaringan terowongan serta fasilitas produksi senjatanya akan dihancurkan.

    Untuk setiap sandera Israel yang jenazahnya dibebaskan, Israel akan melepaskan jenazah 15 warga Gaza yang tewas, demikian bunyi rencana tersebut.

    Rencana tersebut juga menetapkan bahwa setelah Israel dan Hamas menyetujui usulan tersebut, “bantuan penuh akan segera dikirim ke Jalur Gaza”.

    AS juga menguraikan rencananya untuk tata kelola Gaza di masa depan.

    Disebutkan bahwa sebuah “komite Palestina yang teknokratis dan apolitis” akan memerintah “dengan pengawasan dan supervisi badan transisi internasional baru, yang disebut Dewan Perdamaian, yang akan dipimpin” oleh Trump.

    Mantan Perdana Menteri UK, Sir Tony Blair, akan menjadi bagian dari badan pemerintahan bersama para pemimpin lainnya yang “akan diumumkan”.

    Sir Tony menyebut rencana tersebut “berani dan cerdas”.

    Bagaimana reaksi UK dan Prancis yang telah mengakui negara Palestina?

    Perdana Menteri UK, Sir Keir Starmer, menyambut baik rencana tersebut.

    “Kami menyerukan semua pihak untuk bersatu dan bekerja sama dengan pemerintah AS untuk menyelesaikan perjanjian ini dan mewujudkannya.

    “Hamas sekarang harus menyetujui rencana tersebut dan mengakhiri penderitaan, dengan meletakkan senjata mereka dan membebaskan semua sandera yang tersisa,” ujar Sir Keir.

    Presiden Dewan Eropa, Antonio Costa, mengatakan “semua pihak harus memanfaatkan momen ini untuk memberikan kesempatan sejati bagi perdamaian”.

    Presiden Prancis, Emmanuel Macron, memuji proposal tersebut, dengan mengatakan: “Prancis siap berkontribusi” dalam upaya mengakhiri perang dan membebaskan para sandera.

    “Elemen-elemen ini harus membuka jalan bagi diskusi mendalam dengan semua mitra terkait untuk membangun perdamaian abadi di kawasan, berdasarkan solusi dua negara,” kata Macron.

    Rencana perdamaian di Gaza menyatakan bahwa Hamas tidak boleh memiliki peran dalam pemerintahan, “baik secara langsung maupun tidak langsung, atau dalam bentuk apa pun”.

    Pengumuman rencana perdamaian di Gaza mengemuka beberapa hari setelah Netanyahu mengecam beberapa negara Barat yang mengakui negara Palestina, dalam pidatonya di Majelis Umum PBB.

    Netanyahu menyebut langkah pengakuan tersebut mengirimkan pesan bahwa “membunuh orang Yahudi akan membuahkan hasil”.

    Puluhan pejabat dan diplomat melakukan aksi walk-out saat ia berpidato di podium PBB, sehingga sebagian besar ruang konferensi kosong.

    Bagaimana komentar Hamas?

    Seorang sumber Palestina yang mengetahui negosiasi perdamaian di Gaza mengatakan kepada BBC, “Para pejabat Qatar dan Mesir telah menyerahkan rencana Gedung Putih untuk mengakhiri perang di Gaza kepada para pejabat Hamas di Doha.”

    Sebelumnya, seorang pejabat senior Hamas mengatakan kepada BBC bahwa mereka tetap terbuka untuk mempelajari proposal apa pun yang dapat mengakhiri perang di Gaza.

    Namun, pejabat senior Hamas menekankan bahwa perjanjian apa pun harus melindungi kepentingan Palestina, memastikan penarikan penuh Israel dari Gaza, dan mengakhiri perang.

    Ditanya tentang persenjataan kelompok tersebut, pejabat tersebut mengatakan: “Senjata perlawanan adalah garis merah selama pendudukan berlanjut.”

    “Masalah persenjataan hanya dapat dibahas dalam kerangka solusi politik yang menjamin berdirinya negara Palestina merdeka di perbatasan tahun 1967.”

    Sebagian besar rencana perdamaian yang digagas Trump berfokus pada “rencana pembangunan ekonomi” untuk membangun kembali Gaza.

    Rencana tersebut menyatakan “Israel tidak akan menduduki atau mencaplok Gaza” dan pasukannya akan mundur dari wilayah tersebut secara bertahap.

    Berbeda dengan pernyataan Trump sebelumnya, warga Palestina tidak akan dipaksa meninggalkan Gaza.

    Sebaliknya, dokumen tersebut menyatakan: “Kami akan mendorong orang-orang untuk tetap tinggal dan menawarkan mereka kesempatan untuk membangun Gaza yang lebih baik.”

    Rencana tersebut juga membuka peluang bagi terbentuknya negara Palestina di masa depan.

    Bagaimana komentar Presiden Prabowo?

    Sejauh ini, Presiden Prabowo Subianto belum merilis pernyataan mengenai rencana perdamaian di Gaza yang disepakati Trump dan Netanyahu.

    Namun, dalam pidatonya di PBB, Presiden Prabowo menegaskan dukungan penuh Indonesia terhadap solusi dua negara dalam penyelesaian konflik Palestina-Israel.

    “Kita harus memiliki Palestina yang merdeka. Namun, kita juga harus mengakui, menghormati, dan menjamin keselamatan serta keamanan Israel. Hanya dengan itu kita bisa memiliki perdamaian sejati tanpa kebencian, tanpa kecurigaan,” ujarnya.

    Indonesia berkomitmen untuk terus aktif menjaga perdamaian secara nyata, tidak hanya melalui diplomasi, tetapi juga dengan penempatan pasukan di lapangan.

    “Jika Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB memutuskan, Indonesia siap mengirim 20.000, bahkan lebih, putra-putri kami untuk mengamankan perdamaian di Gaza, Ukraina, Sudan, Libya, atau di mana pun perdamaian dibutuhkan,” papar Prabowo.

    Di New York, Presiden Prabowo diundang oleh Trump dalam pertemuan bersama para pemimpin negara-negara Arab dan negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim di Ruang Konsultasi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), pada Selasa, 23 September 2025

    Dalam pertemuan, menurut Menteri Luar Negeri Sugiono, Presiden Prabowo “meminta kepemimpinan dari Amerika Serikat dalam rangka menyelesaikan permasalahan di Gaza dan Palestina.”

    Tonton juga video “Ini Isi 20 Poin Proposal Trump terkait Penyelesaian Perang di Gaza” di sini:

    (ita/ita)

  • Trump Keluarkan 20 Poin Rencana Akhiri Perang di Gaza

    Trump Keluarkan 20 Poin Rencana Akhiri Perang di Gaza

    Jakarta

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengeluarkan 20 poin rencana untuk mengakhiri perang di Gaza. Poin-poin tersebut menguraikan masa depan wilayah Palestina.

    Dilansir AFP, Selasa (30/9/2025), setelah berhari-hari berspekulasi, Gedung Putih akhirnya merilis 20 poin rencana untuk mengakhiri perang yang sudah terjadi hampir dua tahun di Gaza. Beberapa di antaranya yakni membebaskan sandera yang ditawan Hamas hingga nasib masa depan Gaza tersebut.

    Presiden Trump menyampaikan rencana tersebut di hadapan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Netanyahu pun memberikan dukungan yang hati-hati terhadap rencana tersebut.

    Berikut 20 poin rencananya sebagaimana dirilis oleh Gedung Putih:

    1. Gaza akan menjadi zona bebas teror yang telah dideradikalisasi dan tidak menimbulkan ancaman bagi negara-negara tetangganya.

    2. Gaza akan dibangun kembali untuk kepentingan rakyat Gaza, yang telah menderita lebih dari cukup.

    3. Jika kedua belah pihak menyetujui proposal ini, perang akan segera berakhir. Pasukan Israel akan mundur ke garis yang disepakati untuk mempersiapkan pembebasan sandera. Selama waktu ini, semua operasi militer, termasuk pemboman udara dan artileri, akan ditangguhkan, dan garis pertempuran akan tetap dibekukan hingga persyaratan untuk penarikan bertahap sepenuhnya terpenuhi.

    4. Dalam waktu 72 jam setelah Israel secara terbuka menerima perjanjian ini, semua sandera, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal, akan dipulangkan.

    5. Setelah semua sandera dibebaskan, Israel akan membebaskan 250 tahanan seumur hidup ditambah 1.700 warga Gaza yang ditahan setelah 7 Oktober 2023, termasuk semua perempuan dan anak-anak yang ditahan dalam konteks tersebut. Untuk setiap sandera Israel yang jenazahnya dibebaskan, Israel akan membebaskan jenazah 15 warga Gaza yang telah meninggal.

    6. Setelah semua sandera dikembalikan, anggota Hamas yang berkomitmen untuk hidup berdampingan secara damai dan menonaktifkan senjata mereka akan diberikan amnesti. Anggota Hamas yang ingin meninggalkan Gaza akan diberikan perjalanan yang aman ke negara-negara penerima.

    7. Setelah perjanjian ini diterima, bantuan penuh akan segera dikirim ke Jalur Gaza. Minimal, jumlah bantuan akan sesuai dengan yang tercantum dalam perjanjian 19 Januari 2025 mengenai bantuan kemanusiaan, termasuk rehabilitasi infrastruktur (air, listrik, pembuangan limbah), rehabilitasi rumah sakit dan toko roti, serta masuknya peralatan yang diperlukan untuk membersihkan puing-puing dan membuka jalan.

    8. Masuknya distribusi dan bantuan ke Jalur Gaza akan berjalan tanpa campur tangan dari kedua belah pihak melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa dan badan-badannya, Bulan Sabit Merah, serta lembaga-lembaga internasional lain yang tidak berafiliasi dengan salah satu pihak. Pembukaan perlintasan Rafah di kedua arah akan tunduk pada mekanisme yang sama yang diterapkan dalam perjanjian 19 Januari 2025.

    9. Gaza akan diperintah di bawah pemerintahan transisi sementara dari sebuah komite Palestina yang teknokratis dan apolitis, yang bertanggung jawab untuk menjalankan operasional sehari-hari layanan publik dan kotamadya bagi masyarakat di Gaza. Komite ini akan terdiri dari warga Palestina yang berkualifikasi dan pakar internasional, dengan pengawasan dan supervisi oleh badan transisi internasional baru, “Dewan Perdamaian”, yang akan dipimpin dan diketuai oleh Presiden Donald J. Trump, dengan anggota dan kepala negara lain yang akan diumumkan, termasuk Mantan Perdana Menteri Tony Blair. Badan ini akan menetapkan kerangka kerja dan mengelola pendanaan untuk pembangunan kembali Gaza hingga Otoritas Palestina menyelesaikan program reformasinya, sebagaimana diuraikan dalam berbagai proposal, termasuk rencana perdamaian Presiden Trump pada tahun 2020 dan proposal Saudi-Prancis, dan dapat mengambil kembali kendali atas Gaza secara aman dan efektif. Badan ini akan menerapkan standar internasional terbaik untuk menciptakan pemerintahan modern dan efisien yang melayani rakyat Gaza dan kondusif untuk menarik investasi.

    10. Rencana pembangunan ekonomi Trump untuk membangun kembali dan memberi energi pada Gaza akan disusun dengan membentuk panel pakar yang telah membantu melahirkan beberapa kota modern yang berkembang pesat di Timur Tengah. Banyak proposal investasi yang bijaksana dan ide-ide pembangunan yang menarik telah disusun oleh kelompok-kelompok internasional yang berniat baik, dan akan dipertimbangkan untuk menyatukan kerangka kerja keamanan dan tata kelola guna menarik dan memfasilitasi investasi-investasi ini yang akan menciptakan lapangan kerja, peluang, dan harapan bagi Gaza di masa depan.

    11. Sebuah zona ekonomi khusus akan dibentuk dengan tarif dan tingkat akses yang diutamakan yang akan dinegosiasikan dengan negara-negara peserta.

    12. Tidak seorang pun akan dipaksa meninggalkan Gaza, dan mereka yang ingin pergi akan bebas melakukannya dan bebas untuk kembali. Kami akan mendorong orang-orang untuk tetap tinggal dan menawarkan mereka kesempatan untuk membangun Gaza yang lebih baik.

    13. Hamas dan faksi-faksi lainnya sepakat untuk tidak memiliki peran apa pun dalam tata kelola Gaza, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau dalam bentuk apa pun. Semua infrastruktur militer, teror, dan ofensif, termasuk terowongan dan fasilitas produksi senjata, akan dihancurkan dan tidak akan dibangun kembali. Akan ada proses demiliterisasi Gaza di bawah pengawasan pemantau independen, yang mencakup penempatan senjata secara permanen hingga tidak dapat digunakan lagi melalui proses dekomisioning yang disepakati, dan didukung oleh program pembelian kembali dan reintegrasi yang didanai internasional, yang semuanya telah diverifikasi oleh pemantau independen. Gaza Baru akan sepenuhnya dikomersialkan.

    14. Jaminan akan diberikan oleh mitra regional untuk memastikan bahwa Hamas, dan faksi-faksinya, mematuhi kewajiban mereka dan bahwa Gaza Baru tidak menimbulkan ancaman bagi negara-negara tetangganya maupun rakyatnya.

    15. Amerika Serikat akan bekerja sama dengan mitra-mitra Arab dan internasional untuk mengembangkan Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) sementara yang akan segera dikerahkan di Gaza. ISF akan melatih dan memberikan dukungan kepada pasukan polisi Palestina yang telah terverifikasi di Gaza, dan akan berkonsultasi dengan Yordania dan Mesir yang memiliki pengalaman luas di bidang ini. Pasukan ini akan menjadi solusi keamanan internal jangka panjang. ISF akan bekerja sama dengan Israel dan Mesir untuk membantu mengamankan wilayah perbatasan, bersama dengan pasukan polisi Palestina yang baru dilatih. Sangat penting untuk mencegah amunisi memasuki Gaza dan memfasilitasi arus barang yang cepat dan aman untuk membangun kembali dan merevitalisasi Gaza. Mekanisme dekonfliksi akan disepakati oleh para pihak.

    16. Israel tidak akan menduduki atau mencaplok Gaza. Seiring ISF membangun kendali dan stabilitas, Pasukan Pertahanan Israel (IDF) akan menarik diri berdasarkan standar, tonggak sejarah, dan kerangka waktu terkait demiliterisasi yang akan disepakati antara IDF, ISF, para penjamin, dan Amerika Serikat, dengan tujuan menciptakan Gaza yang aman dan tidak lagi menjadi ancaman bagi Israel, Mesir, atau warga negaranya. Praktisnya, IDF akan secara bertahap menyerahkan wilayah Gaza yang didudukinya kepada ISF sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat dengan otoritas transisi hingga mereka ditarik sepenuhnya dari Gaza, kecuali kehadiran perimeter keamanan yang akan tetap ada hingga Gaza benar-benar aman dari ancaman teror yang muncul kembali.

    17. Jika Hamas menunda atau menolak proposal ini, hal-hal di atas, termasuk peningkatan operasi bantuan, akan dilanjutkan di wilayah bebas teror yang diserahkan dari IDF kepada ISF.

    18. Sebuah proses dialog antaragama akan dibangun berdasarkan nilai-nilai toleransi dan koeksistensi damai untuk mencoba mengubah pola pikir dan narasi warga Palestina dan Israel dengan menekankan manfaat yang dapat diperoleh dari perdamaian.

    19. Seiring dengan kemajuan pembangunan kembali Gaza dan ketika program reformasi Otoritas Palestina dijalankan dengan sungguh-sungguh, kondisi-kondisi mungkin akhirnya akan tercipta untuk jalur yang kredibel menuju penentuan nasib sendiri dan kenegaraan Palestina, yang kami akui sebagai aspirasi rakyat Palestina.

    20. Amerika Serikat akan membangun dialog antara Israel dan Palestina untuk menyepakati cakrawala politik bagi koeksistensi yang damai dan sejahtera.

    Halaman 2 dari 3

    (maa/maa)