Xcloud.id

Tempat Fasum: Gedung Putih

  • Airlangga Ungkap Efek Shutdown AS, Perundingan Dagang Ikut Berhenti

    Airlangga Ungkap Efek Shutdown AS, Perundingan Dagang Ikut Berhenti

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto buka suara perihal pengaruh kebijakan pemerintah Amerika Serikat yang menghentikan sebagian besar operasionalnya atau shutdown pada Rabu (1/10/2025) terhadap perekonomian Indonesia.

    Menurut Airlangga, dampaknya terhadap Indonesia terkait dengan perundingan dagang. Seperti diketahui, perundingan dagang antara Indonesia dan AS masih berjalan dan harus berhenti dahulu karena adanya shutdown.

    “Ya dampaknya jelas terkait dengan perundingan dagang kan, dengan shutdown ya berhenti dulu,” kata Airlangga, di kantor Kemenko Perekonomian, Jumat (3/10/2025).

    Kendati terhenti karena shutdown, Airlangga memastikan finalisasi tidak akan berpengaruh karena beberapa kesepakatan telah selesai.

    “Saya rasa enggak, enggak banyak pengaruh. Relatif kita sudah selesai itu (finalisasi),” paparnya.

    Pemerintah AS melakukan shutdown terhitung sejak 1 Oktober 2025 setelah Kongres gagal menyetujui anggaran baru. Penutupan ini terjadi setelah kebuntuan antara Gedung Putih dan Demokrat mengenai tuntutan anggaran, terutama terkait masalah perawatan kesehatan.

    Shutdown ini diketahui berisiko melumpuhkan berbagai layanan publik dan menempatkan ribuan pegawai federal dalam status cuti tanpa bayaran. Dampak ekonomi dari penutupan ini juga menjadi perhatian utama, dengan potensi terganggunya rilis data ekonomi penting dan meningkatnya ketidakpastian di pasar keuangan.

    (haa/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Rupiah diprediksi melemah karena aksi “profit taking” pelaku pasar

    Rupiah diprediksi melemah karena aksi “profit taking” pelaku pasar

    Jakarta (ANTARA) – Analis Bank Woori Saudara Rully Nova mengatakan pelemahan nilai tukar (kurs) rupiah karena aksi profit taking dari pelaku pasar.

    “Rupiah pada perdagangan hari ini diperkirakan melemah di kisaran Rp16.590-Rp16.640 karena aksi profit taking dari pelaku pasar juga, dipengaruhi oleh faktor global tren penguatan index dollar sehubungan dengan shutdown pemerintah federal AS (Amerika Serikat (AS) yang masih berjalan,” ujarnya kepada ANTARA di Jakarta, Jumat.

    Mengutip Sputnik, pemerintah federal AS kembali menjalani penutupan sebagian setelah Partai Republik dan Demokrat gagal mencapai kesepakatan mengenai pendanaan sementara sebelum batas waktu Rabu (1/10) tengah malam.

    Tahun fiskal 2024 telah berakhir pada 30 September, namun Kongres belum menyepakati anggaran untuk tahun mendatang.

    Anadolu juga melaporkan bahwa penutupan pemerintah AS dibarengi dengan pemutusan hubungan kerja (PHK) pegawai federal. Langkah itu diambil karena Partai Demokrat dianggap memaksa pemerintahan untuk bertindak.

    Wakil Presiden JD Vance menyampaikan dalam jumpa pers di Gedung Putih bahwa PHK akan segera dilakukan bila penutupan berlangsung lebih lama. Ia menegaskan langkah tersebut tidak diinginkan, tetapi diperlukan agar layanan penting bagi masyarakat tetap berjalan.

    Vance juga membantah tuduhan bahwa pemerintahan Trump menargetkan pegawai federal untuk alasan politik. Menurutnya, pemerintah berfokus menjaga agar sebanyak mungkin layanan esensial dapat tetap berfungsi.

    “Sementara dari domestik, sentimennya masih positive seiring dengan mulai kembali masuknya asing ke pasar keuangan Indonesia setelah mereda kekhawatiran terkait burden sharing pembiayaan BI (Bank Indonesia) dan pemerintah, “ungkap dia.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 10 Tebak-tebakan Cerdas buat yang Ngerasa IQ-nya Tinggi, Kamu Termasuk Nggak Nih?

    10 Tebak-tebakan Cerdas buat yang Ngerasa IQ-nya Tinggi, Kamu Termasuk Nggak Nih?

    Jakarta –

    Merasa butuh tantangan kecil untuk otak di sela-sela aktivitas? Salah satu cara yang sederhana tapi menyenangkan adalah mencoba tebak-tebakan asah otak.

    Permainan ini bisa menghibur sekaligus mengasah logika. Terkadang, tebak-tebakan memiliki jawaban yang tidak terduga, jadi membuat siapa pun penasaran. Ingin mencoba?

    Tebak-tebakan Asah Otak

    Siap menghadapi tantangan tebak-tebakan asah otak? Coba jawab dengan cepat!

    1. Benda apa yang akan semakin berharga setelah dirusak
    2. Benda kecil apa yang bisa mengeluarkan orang dari dalam rumah?
    3. Kereta KRL sedang melaju ke arah timur. Asapnya ke arah mana ya?
    4. Putar aku sekali, maka orang yang ada di luar tidak bisa masuk.
    5. Aku tidak hidup tapi bisa membesar. Aku tidak tidak punya paru-paru tapi butuh oksigen. Aku bisa mati kalau tersiram air.

    6. Siapakah aku? Punya 13 hati tetapi tidak punya organ lain

    7. Saya adalah sebuah bola yang bisa berputar. Tapi, saya tidak bisa memantul atau dilempar. Siapakah saya?
    8. Seorang pria menghabiskan waktunya untuk mencukur rambut seharian. Tapi rambutnya bisa tetap tebal dan lebat. Kenapa ya?
    9. Dalam sebuah keluarga, ada 7 orang anak. Usia setiap anak berjarak 2 tahun. Jika anak termuda berusia 7 tahun, berapa usia anak tertua?
    10. Pria kuning tinggal di gedung kuning, pria hijau tinggal di gedung hijau, pria biru tinggal di gedung biru. Siapa yang tinggal di gedung putih

    Jawaban

    Yakin dengan semua jawabanmu? Coba cocokkan dengan jawaban berikut.

    1. Celengan, dipecah dapat uang
    2. Bel rumah
    3. Tidak ada asap. Sebab, KRL tidak mengeluarkan asap
    4. Anak kunci. Diputar untuk mengunci pintu
    5. Api, terus tumbuh jika ada bahan bakar dan oksigen dan mati kalau disiram air.

    6. Kartu remi

    7. Saya adalah bola mata
    8. Pria tersebut adalah tukang cukur
    9. Anak tertua dalam keluarga tersebut berusia 19 tahun.
    10. Orang yang tinggal di gedung putih adalah presiden Amerika Serikat

    Halaman 2 dari 4

    (elk/suc)

  • Kartel Narkoba Dinyatakan Teroris, Trump Umumkan Konflik Bersenjata

    Kartel Narkoba Dinyatakan Teroris, Trump Umumkan Konflik Bersenjata

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyatakan AS ‘konflik bersenjata’ dengan kartel narkoba. Trump juga telah mengerahkan kapal militer ke laut Karibia untuk menangkap penyelundup narkoba.

    “Presiden menetapkan kartel-kartel ini sebagai kelompok bersenjata non-negara, menetapkan mereka sebagai organisasi teroris, dan menetapkan bahwa tindakan mereka merupakan serangan bersenjata terhadap Amerika Serikat,” demikian bunyi pemberitahuan dari Pentagon sebagaimana dilansir AFP, Jumat (3/10/2025).

    Pernyataan Trump ini dikeluarkan melalui surat pemberitahuan kepada Kongres setelah serangan baru-baru ini terhadap kapal-kapal di lepas pantai Venezuela. Surat tersebut dirancang sebagai pembenaran hukum untuk tiga serangan baru di perairan internasional yang menewaskan sedikitnya 14 orang.

    Dalam surat pemberitahuan tersebut juga menyebut para tersangka penyelundup sebagai “pejuang ilegal”.

    Serangan AS baru-baru ini menargetkan kapal-kapal yang diduga memuat narkoba di lepas pantai Venezuela, tetapi para ahli hukum telah meragukan legalitas tindakan Washington.

    “Seperti yang telah kami katakan berkali-kali, presiden bertindak sesuai dengan hukum konflik bersenjata untuk melindungi negara kita dari mereka yang mencoba membawa racun mematikan ke pantai kita,” kata juru bicara Gedung Putih, Anna Kelly, kepada AFP.

    Sementara itu, Venezuela mengatakan mereka mendeteksi serangan oleh lima jet tempur AS. Jet itu terbang 75 kilometer dari pantai Venezuela.

    Menteri Pertahanan Venezuela Vladimir Padrino mengecam dugaan penerbangan tersebut sebagai “provokasi” dan “ancaman bagi keamanan nasional kami”.

    (zap/dek)

  • Shutdown Pemerintah Berlanjut, Gedung Putih Ancam PHK Massal PNS

    Shutdown Pemerintah Berlanjut, Gedung Putih Ancam PHK Massal PNS

    Bisnis.com, JAKARTA – Gedung Putih memperingatkan bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terhadap pegawai federal Amerika Serikat (AS) akan segera terjadi seiring dengan penutupan (shutdown) pemerintahan yang memasuki hari kedua.

    Dalam konferensi pers di Gedung Putih, Wakil Presiden JD Vance bersama Sekretaris Pers Karoline Leavitt menuding Partai Demokrat memainkan permainan politik. 

    “Jika mereka begitu khawatir dengan dampaknya bagi rakyat Amerika — dan memang seharusnya begitu — yang harus mereka lakukan adalah membuka kembali pemerintahan, bukan mengeluh tentang bagaimana kami merespons,” ujar Vance dikutip dari BBC International, Jumat (3/10/2025).

    Sejumlah pegawai federal mulai dirumahkan pada Rabu (1/10/2025). Vance juga kembali menegaskan ancaman adanya PHK permanen terhadap pegawai federal.

    “Jujur saja, jika situasi ini berlarut, kami akan terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja,” ujarnya.

    Sementara itu, Leavitt mengisyaratkan bahwa PHK massal bisa terjadi sebelum akhir pekan. Ketika ditanya wartawan soal batas waktu, dia menjawab, “dua hari, segera, sangat dekat,” sambil menjanjikan pembaruan lebih lanjut.

    “Terkadang Anda harus melakukan hal-hal yang tidak ingin Anda lakukan,” jelas Leavitt, seraya menambahkan Partai Demokrat yang menempatkan Gedung Putih pada posisi tersebut

    Trump melalui media sosialnya, Truth Social, kembali menekan Partai Republik agar memanfaatkan penutupan ini. 

    “Partai Republik harus menggunakan kesempatan penutupan paksa oleh Demokrat ini untuk membersihkan pemborosan dan penipuan. Miliaran dolar bisa dihemat,” tulisnya.

    Pemerintah juga mengumumkan akan menahan dana US$18 miliar untuk proyek infrastruktur di New York, markas besar pimpinan Demokrat di Kongres.

    Saling Tuding Demokrat-Republik

    Adapun, saling tuding antara kedua partai semakin memanas. Pemimpin Mayoritas Senat Partai Demokrat Chuck Schumer menuding Partai Republik berusaha memaksa mereka menerima rencana anggaran yang merugikan. 

    Partai Demokrat menuntut adanya jaminan pendanaan layanan kesehatan sebelum menyetujui kesepakatan anggaran. Sementara itu, Partai Republik mendorong penggunaan skema pendanaan sementara untuk menjaga pemerintahan tetap berjalan hingga pertengahan November dengan tingkat anggaran saat ini.

    Schumer dan para sekutunya menyatakan bahwa mereka membiarkan pemerintahan ditutup demi membuka ruang negosiasi untuk menyelamatkan manfaat layanan kesehatan bagi warga berpenghasilan rendah. Namun, upaya berunding dengan Republik sejauh ini belum membuahkan hasil.

    “Mengapa mereka memboikot perundingan? Saya belum pernah menyaksikan hal seperti ini sepanjang hidup saya. Pemerintahan akan kembali dibuka ketika Republik benar-benar serius berbicara dengan Demokrat,” ujar Senator Partai Demokrat Chris Murphy dari Connecticut. 

    Sementara itu, Partai Republik menegaskan manfaat layanan kesehatan bukanlah prioritas. Menurut mereka, yang terpenting adalah menjaga agar pemerintahan tetap berjalan.

    “Ini bukan soal siapa yang menang atau kalah, atau siapa yang disalahkan. Ini soal rakyat Amerika. Dan [Demokrat] telah menyandera rakyat dengan cara yang mereka pikir menguntungkan secara politik,” kata Pemimpin Mayoritas Senat Partai Republik, John Thune.

    Partai Republik juga berargumen bahwa perluasan manfaat layanan kesehatan yang didorong Demokrat akan membebani pembayar pajak AS, serta awalnya hanya diberlakukan untuk mengatasi kompleksitas pada masa pandemi Covid-19 yang kini dinilai sudah tidak relevan.

    Adapun, pekerja esensial seperti agen perbatasan dan militer kemungkinan harus tetap bekerja tanpa bayaran untuk sementara waktu. Sementara itu, pegawai pemerintah yang dikategorikan non-esensial akan dirumahkan tanpa gaji. 

    Pada shutdown sebelumnya, mereka biasanya menerima pembayaran secara retrospektif setelah pemerintahan kembali dibuka.

    Menurut analis, penutupan pemerintah kali ini diperkirakan lebih luas dibandingkan pada 2018. Sekitar 40% pegawai federal—atau sekitar 750.000 orang—diprediksi akan dirumahkan sementara tanpa gaji, dengan sejumlah pegawai sudah mulai dirumahkan sejak Rabu.

    Hingga Rabu, prospek kesepakatan tampak tipis. Ketua DPR dari Partai Republik Mike Johnson menegaskan tidak ada ruang negosiasi. 

    “Tidak ada yang bisa ditarik dari rancangan ini untuk membuatnya lebih ramping atau bersih dari yang ada sekarang,” ujarnya.

  • PBB Harusnya Dilibatkan Awasi Masa Depan Gaza

    PBB Harusnya Dilibatkan Awasi Masa Depan Gaza

    JAKARTA – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ditegaskan sebagai lembaga yang memiliki legitimasi internasional untuk mengawasi rencana masa depan Jalur Gaza, wilayah Palestina yang masih terkepung.

    Pernyataan itu disampaikan Profesor Ben Saul, Pelapor Khusus PBB untuk hak asasi manusia (HAM) dan kontra-terorisme, saat menjawab pertanyaan di National Press Club of Australia terkait kenegaraan Palestina dan rencana gencatan senjata Presiden AS Donald Trump untuk Gaza.

    Dalam rencana itu, mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair akan memegang peran penting.

    Namun, Saul mengkritik rekam jejak Blair yang sebelumnya terlibat dalam proses Quartet, forum yang dibentuk tahun 2002 oleh Uni Eropa, Rusia, PBB, dan Amerika Serikat untuk memfasilitasi perdamaian di Timur Tengah, namun dinilai gagal membawa hasil.

    “Jika ingin pengawasan internasional yang sah terhadap masa depan Gaza, gunakan PBB. Itulah fungsi yang seharusnya dijalankan sejak awal,” ujarnya dilansir ANTARA, Kamis, 2 Oktober.

    Ia juga menyampaikan kekecewaan mendalam terhadap sikap Australia atas perang Israel di Gaza.

    Menurut dia, pengakuan resmi Australia terhadap Palestina baru terwujud bulan lalu setelah 100 ribu warga berunjuk rasa di Jembatan Sydney Harbour dan menekan para politikus agar bersikap tegas.

    Bulan lalu pada Sidang Umum PBB ke-80, Australia mengakui Palestina sebagai negara merdeka.

    PBB memiliki “legitimasi karena melibatkan semua pihak, dan tidak bergantung pada kehendak Donald Trump, seperti halnya dewan tersebut,” ujarnya.

    Rencana Trump berisi 20 poin yang diumumkan di Gedung Putih bersama pemimpin otoritas Israel Benjamin Netanyahu. Isinya mencakup penghentian permusuhan, pembebasan sandera, serta pembentukan otoritas transisi untuk mengelola Gaza.

    Rencana itu menekankan pembentukan “komite teknokrat Palestina non-politis” yang diawasi lembaga baru bernama Board of Peace (Dewan Perdamaian), dipimpin langsung Trump dengan melibatkan tokoh internasional termasuk Blair.

    Menurut Saul, legitimasi PBB terletak pada keterlibatan semua negara anggota, berbeda dengan rencana Trump yang dianggap bergantung pada kehendak pribadi.

    Sementara itu, Pakar hukum HAM internasional asal Australia, Chris Sidoti, menyebut perang Israel di Gaza sebagai konflik yang paling berbeda dari konflik lainnya karena warga Palestina di wilayah itu tidak memiliki jalur untuk melarikan diri.

    Ia menyoroti sejak 7 Oktober 2023, serangan Israel telah menewaskan lebih dari 66 ribu warga Gaza, mayoritas perempuan dan anak-anak.

    Kondisi itu, menurut Sidoti, berbeda dengan perang di Ukraina atau konflik Sudan, di mana warga sipil masih bisa menyeberang perbatasan untuk menyelamatkan diri.

    “Di Gaza, dua juta orang terjebak di wilayah yang luasnya hanya separuh Canberra. Mereka tidak bisa lari dari serangan udara, kelaparan, kekurangan obat-obatan, akses rumah sakit, hingga pendidikan anak-anak. Itu membuat situasi ini benar-benar berbeda,” ujarnya.

    Sidoti menegaskan sejak hari pertama, Israel menjalankan operasi penghancuran total terhadap Gaza, sehingga jutaan warga sipil hidup dalam kondisi terperangkap tanpa jalan keluar.

     

  • Irak Sambut Baik Rencana Trump Akhiri Perang Gaza

    Irak Sambut Baik Rencana Trump Akhiri Perang Gaza

    JAKARTA – Irak menyambut baik rencana Presiden AS Donald Trump untuk mengakhiri perang Israel di Gaza, membangun kembali wilayah tersebut, serta mencegah pengungsian paksa warga Palestina.

    Kementerian Luar Negeri Irak di platform media sosial AS, X, Rabu, 1 Oktober, memuji poin-poin dalam rencana tersebut yang meliputi penghentian perang, pembangunan kembali Jalur Gaza, pencegahan pengungsian paksa warga Palestina, serta menentang aneksasi Tepi Barat.

    Kementerian tersebut menyatakan harapan agar rencana ini dapat membantu mengakhiri penderitaan warga Palestina di Gaza dan memastikan pengiriman bantuan kemanusiaan yang memadai tanpa pembatasan, sekaligus menghalangi segala upaya pemindahan paksa penduduk.

    Qatar pada Selasa (30/9) menegaskan kelompok Palestina, Hamas, telah menerima rencana yang diajukan Trump melalui mediator pada Senin (29/9) malam dan berjanji akan meninjaunya secara “bertanggung jawab.”

    Para menteri luar negeri dari Türkiye, Yordania, Uni Emirat Arab, Indonesia, Pakistan, Arab Saudi, Qatar, dan Mesir mengeluarkan pernyataan pada Senin yang menyatakan keyakinan mereka atas kemampuan Trump untuk menemukan jalan menuju perdamaian.

    Pada hari yang sama, Trump mengumumkan rencana 20 poin untuk mengakhiri perang Israel di Gaza dalam konferensi pers di Gedung Putih bersama kepala otoritas Israel Benjamin Netanyahu.

    Rencana tersebut menyerukan pembebasan semua sandera Israel dengan imbalan pembebasan puluhan tahanan Palestina, pelucutan senjata Hamas secara menyeluruh, penarikan bertahap pasukan Israel, serta pembentukan komite teknokratik dan apolitis Palestina untuk memerintah wilayah kantong tersebut.

    Rencana tersebut juga menyebutkan kemungkinan adanya jalan menuju penentuan nasib sendiri dan negara merdeka bagi Palestina, namun bukan sebagai jaminan.

    Sejak Oktober 2023, tentara Israel telah membunuh lebih dari 66.000 warga Palestina di Gaza, sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak. Pengeboman tanpa henti telah membuat wilayah kantong tersebut tidak layak huni, menyebabkan kelaparan massal dan penyebaran penyakit.

  • Korban Tewas Akibat Gempa di Cebu Filipina Terus Bertambah

    Korban Tewas Akibat Gempa di Cebu Filipina Terus Bertambah

    Dunia Hari Ini kembali dengan laporan dunia selama 24 jam terakhir.

    Edisi Rabu, 1 Oktober 2025 kami awali dengan perkembangan dari gempa bumi di Filipina.

    Provinsi Cebu digoncang gempa

    Setidaknya 69 orang tewas di bagian tengah provinsi Cebu, setelah bangunan dan dinding rumah runtuh akibat gempa berkekuatan 6,9 skala Richter.

    Gempa juga menyebabkan banyak orang terluka dan terpaksa berlarian keluar rumah di larut malam, selain juga memutus aliran listrik.

    Pusat gempa berada sekitar 19 kilometer di timur laut Bogo, sebuah kota pesisir berpenduduk sekitar 90.000 jiwa, serta menewaskan 14 warga setempat, seperti dijelaskan petugas mitigasi bencana Rex Ygot.

    Gubernur Cebu Pamela Baricuatro mengatakan tingkat kerusakan dan korban luka di Bogo dan kota-kota sekitarnya di wilayah utara provinsi tersebut baru akan diketahui setelah matahari terbit.

    “Keadaannya bisa lebih buruk dari yang kita duga,” ujarnya dalam pesan video yang diunggah di Facebook.

    Perjanjian damai Gaza menunggu Hamas

    Presiden Donald Trump memberi Hamas waktu tiga hingga empat hari sejak kemarin untuk menerima rencana perdamaian Gaza yang sudah didukungnya.

    Presiden Trump memperingatkan akan ada “akhir yang sangat menyedihkan” jika Hamas menolak proposal yang menurutnya hampir mengakhiri konflik yang sudah berlangsung selama dua tahun ini.

    Para mediator Qatar dan Mesir menyampaikan 20 poin dalam rencana perdamaian kepada Hamas pada Senin malam, setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berkunjung ke Gedung Putih.

    Hamas tidak terlibat dalam negosiasi yang menghasilkan proposal yang menyerukan pelucutan senjata kelompok tersebut, sebuah tuntutan yang sebelumnya ditolak Hamas.

    Tiga meninggal akibat pesantren runtuh

    Upaya masih dilakukan untuk menyelamatkan 91 orang yang dikhawatirkan terjebak di bawah reruntuhan setelah pesantren di Jawa Timur, runtuh.

    Setidaknya tiga orang tewas dan 102 orang dievakuasi dalam insiden Senin lalu di pesantren Al Khoziny di Sidoarjo ketika bangunan yang tidak stabil runtuh selama konstruksi.

    “Kejadian mendadak ini menyebabkan material bangunan jatuh menimpa puluhan siswa dan pekerja,” kata Abdul Muhari, juru bicara Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

    Rumah di Australia diperkirakan makin mahal

    Nilai rumah di Australia kembali naik pada bulan September, dan para pengamat memperingatkan akan ada lonjakan jumlah pembeli rumah pertama, yang memicu kenaikan harga di bulan-bulan mendatang.

    Mulai hari ini, Skema Jaminan Rumah yang digagas pemerintah federal dari Partai Buruh diberlakukan.

    Pembeli dapat membeli rumah dengan uang muka minimal lima persen, sehingga terhindar dari membayar asuransi pinjaman atau LMI, sementara pemerintah bertindak sebagai penjamin untuk sisa uang muka 20 persen.

    [CHART HERE]

    Nilai median nasional rumah di Australia sekarang adalah A$857.280, atau mencapai Rp9 miliar.

    Unjuk rasa Maroko berujung ricuh

    Unjuk rasa anak muda menuntut pendidikan dan layanan kesehatan yang lebih baik di Maroko berujung kericuhan dengan pasukan keamanan, Selasa malam kemarin.

    Protes tersebut diorganisir secara daring oleh kelompok pemuda anonim yang menamakan diri “GenZ 212”, menggunakan platform termasuk TikTok, Instagram, dan aplikasi Discord.

    Di kota-kota Tiznit, Inzegane, dan Ait Amira, serta kota timur Oujda, ratusan pengunjuk rasa muda melemparkan batu ke arah pasukan keamanan yang berusaha membubarkan kerumunan.

    Di Ait Amira, para demonstran membalikkan dan merusak beberapa kendaraan aparat keamanan, yang rekamannya beredar di media.

  • Kebuntuan Anggaran, Operasional Pemerintah AS Terhenti

    Kebuntuan Anggaran, Operasional Pemerintah AS Terhenti

    Jakarta –

    Kongres Amerika Serikat (AS) gagal mencapai kesepakatan pada hari Selasa (30/09) terkait rancangan undang-undang yang seharusnya menentukan sementara pendanaan pemerintah federal setelah berakhirnya tahun anggaran.

    Di Amerika Serikat, tahun anggaran pemerintah federal berlangsung dari 1 Oktober hingga 30 September.

    Kongres AS terdiri dari dua kamar, Dewan Perwakilan Rakyat (House of Representative) dan Senat.

    Senat yang beranggotakan 100 orang memerlukan 60 suara untuk meloloskan rancangan undang-undang pendanaan pemerintah. Partai Republik menguasai 53 kursi di Senat, sementara Partai Demokrat memiliki 47 kursi.

    Dengan asumsi semua anggota Partai Republik mendukung rancangan tersebut, mereka tetap membutuhkan setidaknya tujuh suara dari Partai Demokrat untuk meloloskan rancangan undang-undang sementara yang sebelumnya sudah disetujui oleh Dewan Perwakilan.

    Rancangan ini akan mendanai pemerintah federal dari 1 Oktober hingga 21 November. Namun, mereka gagal mendapatkan dukungan tambahan tersebut.

    Penutupan terakhir terjadi pada masa jabatan pertama Presiden Trump, di mana fungsi pemerintahan dihentikan selama 35 hari mulai Desember 2018.

    Mengapa Partai Republik dan Demokrat tak kunjung sepakat?

    Demokrat ingin memanfaatkan posisi ini untuk menekan pemerintahan Trump agar mengembalikan ratusan miliar dolar dana layanan kesehatan bagi rumah tangga berpenghasilan rendah.

    Namun, Partai Republik menolak bernegosiasi soal ini.

    Menjelang penutupan, anggota dari kedua partai saling menyalahkan dengan nada marah. “Hanya presiden yang bisa melakukan ini. Kami tahu dia yang mengendalikan semuanya,” kata Pemimpin Demokrat di Senat, Chuck Schumer, pada Selasa (30/09), setelah pertemuan antara pemimpin Partai Republik dan Demokrat di Gedung Putih gagal mencapai kesepakatan.

    “Partai Republik punya waktu sampai tengah malam ini untuk bersikap serius,” lanjut Schumer.

    Presiden AS Donald Trump dan Partai Republik menyatakan tidak akan menerima perubahan apa pun pada rancangan tersebut, dengan alasan bahwa itu adalah rancangan yang sederhana dan “bersih” sehingga seharusnya tidak menimbulkan kontroversi.

    Trump bahkan mengunggah video deepfake yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan (AI) yang menyerang Schumer dan Pemimpin Minoritas DPR Hakeem Jeffries.

    Video tersebut mengejek Jeffries dan Schumer dengan kata-kata kasar, secara keliru menggambarkan mereka seolah-olah mengumumkan rencana untuk menarik imigran ilegal dengan berbagai manfaat. Dalam video itu, Jeffries digambarkan mengenakan sombrero dan kumis lebat dengan latar musik mariachi.

    Ratusan ribu pegawai pemerintah terancam “dirumahkan”

    Dampak pastinya belum sepenuhnya jelas, tetapi dalam kondisi penutupan, operasi pemerintahan yang dianggap tidak esensial akan dihentikan sementara. Artinya, ratusan ribu pegawai pemerintah federal akan sementara tidak menerima gaji.

    Penutupan ini juga bisa mengganggu pembayaran beberapa tunjangan sosial. Lembaga-lembaga federal telah menyusun rencana darurat jika pendanaan dihentikan. Rencana tersebut mencakup kantor mana yang tetap buka dan pegawai mana yang akan dirumahkan sementara.

    Menjelang penutupan, Badan Keselamatan Transportasi Nasional (NTSB) menyatakan akan memberhentikan sementara seperempat stafnya. Namun, fungsi pemerintahan lain seperti misi luar angkasa NASA dan perlindungan perbatasan akan tetap berjalan.

    Gedung Putih sendiri menyatakan bahwa penutupan dapat menyebabkan pemutusan hubungan kerja massal di seluruh pemerintahan.

    “Kami akan memberhentikan banyak orang yang akan sangat terdampak. Dan mereka adalah Demokrat, mereka akan jadi Demokrat,” kata Trump sebelum penutupan diberlakukan.

    Langkah ini akan menambah penderitaan pegawai pemerintah setelah pemecatan massal yang dilakukan oleh Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE) milik miliarder Elon Musk pada awal tahun ini.

    Taman nasional tetap buka sebagian

    Layanan Taman Nasional berencana memberhentikan sementara sekitar 9.200 orang pekerjanya, hampir dua pertiga dari total karyawannya, selama penutupan pemerintah federal. Ini adalah rencana darurat yang dirilis beberapa jam sebelum penutupan dimulai.

    Rencana tersebut menyebutkan bahwa “taman, tempat pengamatan, jalur pendakian, dan monumen terbuka umumnya akan tetap dapat diakses oleh pengunjung.”

    Namun, situs-situs bisa ditutup jika mengalami kerusakan atau jika sampah menumpuk terlalu banyak.

    Layanan taman memiliki lebih dari 400 lokasi, termasuk taman-taman populer seperti Great Smoky Mountain, Zion, Yellowstone, dan Grand Canyon..

    Menjelang penutupan ini, Asosiasi Konservasi Taman Nasional memperingatkan agar taman tidak dibiarkan tetap buka karena berisiko mengalami kerusakan.

    Banyak taman nasional tetap buka selama penutupan 35 hari pada masa jabatan pertama Trump.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Algadri Muhammad

    Editor: Hani Anggraini

    (ita/ita)

  • Capai Kesepakatan, Trump Bilang Harvard Akan Bayar Rp 8,3 T

    Capai Kesepakatan, Trump Bilang Harvard Akan Bayar Rp 8,3 T

    Washington DC –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan pada Selasa (30/9) bahwa pemerintahannya telah mencapai kesepakatan dengan Universitas Harvard setelah berbulan-bulan negosiasi yang diwarnai ketegangan

    Trump mengatakan bahwa berdasarkan kesepakatan itu, pihak Harvard akan membayar sebesar US$ 500 juta atau setara Rp 8,3 triliun dan akan mengoperasikan sekolah-sekolah kejuruan.

    “Linda sedang menyelesaikan detail akhirnya,” kata Trump kepada wartawan di Ruang Oval Gedung Putih, merujuk pada Menteri Pendidikan AS Linda McMahon, seperti dilansir Reuters, Rabu (1/10/2025).

    “Dan mereka akan membayar sekitar US$ 500 juta dan mereka akan mengoperasikan sekolah-sekolah kejuruan. Mereka akan mengajari orang-orang tentang cara menggunakan AI dan banyak hal lainnya, mesin, banyak hal,” ucap Trump merujuk pada Harvard.

    Harvard belum memberikan komentar atas pernyataan terbaru Trump tersebut.

    Cekcok antara Trump dan Harvard ini terjadi setelah pemerintahan Trump mengancam akan menahan dana federal untuk berbagai sekolah, perguruan tinggi, dan universitas di AS terkait berbagai isu, mulai dari aksi protes pro-Palestina menentang perang Israel di Gaza hingga inisiatif iklim dan praktik keberagaman, kesetaraan dan inklusi.

    Kelompok-kelompok hak asasi manusia (HAM) telah menyuarakan kekhawatiran tentang kebebasan berbicara dan independensi akademik di AS. Trump berulang kali menuduh berbagai universitas di AS, termasuk Harvard, menoleransi antisemitisme selama aksi pro-Palestina marak digelar beberapa waktu lalu.

    Para demonstran, yang termasuk kelompok Yahudi sendiri, berpendapat bahwa pemerintah Trump keliru telah menyamakan kritikan untuk Israel dengan antisemitisme dan advokasi hak-hak Palestina dengan ekstremisme. Pemerintahan Trump belum meluncurkan penyelidikan serupa terhadap praktik Islamofobia.

    Satuan tugas Harvard melaporkan pada awal tahun ini bahwa baik mahasiswa Yahudi maupun Muslim sama-sama menghadapi pelecehan selama perang Gaza berkecamuk.

    Selain dengan Harvard, pemerintah Trump juga mencapai kesepakatan dengan Universitas Columbia dan Universitas Brown. Namun belum diketahui secara jelas soal kesepakatan yang dicapai dengan kedua universitas tersebut.

    Presiden Universitas Harvard, Alan Garber, sebelumnya memperingatkan bahwa tindakan federal pemerintahan Trump dapat melucuti pendanaan universitas tertua di AS itu hingga sebesar US$ 1 miliar per tahun, yang akan menyebabkan PHK dan pembekuan perekrutan.

    Pada Maret lalu, pemerintahan Trump mulai meninjau kontrak dan hibah federal senilai US$ 9 miliar untuk Harvard, dan kemudian mengancam akan membekukan pendanaan sebesar lebih dari US$ 2,3 miliar kecuali Harvard melakukan perubahan.

    Pemerintahan Trump menghadapi berbagai gugatan hukum dalam menjalankan langkah-langkah semacam itu.

    Tonton juga video “Harvard-Donald Trump Capai Kesepakatan USD 500 Juta” di sini:

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)