Xcloud.id

Tempat Fasum: Gedung Putih

  • Putin Puji Korut Jelang Kunjungan Pertamanya dalam 24 Tahun

    Putin Puji Korut Jelang Kunjungan Pertamanya dalam 24 Tahun

    Pyongyang –

    Presiden Rusia Vladimir Putin melontarkan pujian ke Korea Utara (Korut) jelang kunjungannya. Ini merupakan kunjungan pertama Putin ke Korut dalam 24 tahun terakhir.

    Dilansir BBC, Selasa (18/6/2024), Putin memuji Korea Utara karena ‘dengan tegas mendukung’ perang Moskow di Ukraina. Putin diperkirakan tiba di ibu kota Korut untuk bertemu dengan Pemimpin Korut, Kim Jong Un, Selasa malam.

    Kedua pemimpin terakhir kali bertemu pada bulan September 2023 di kosmodrom Vostochny di timur jauh Rusia. Kunjungan ini merupakan kunjungan pertama Putin ke Pyongyang sejak tahun 2000.

    Dalam surat yang diterbitkan di media pemerintah Korea Utara, Putin berjanji untuk membangun sistem perdagangan dan keamanan dengan Pyongyang ‘yang tidak dikendalikan oleh Barat’.

    Putin juga berjanji mendukung upaya Pyongyang untuk membela kepentingannya meskipun ada apa yang disebutnya sebagai ‘tekanan, pemerasan, dan ancaman militer AS’, dalam artikel yang dicetak di Rodong Sinmun, corong partai berkuasa di Korea Utara. Putin mengatakan kedua negara akan terus ‘menentang dengan tegas’ apa yang dia gambarkan sebagai ambisi Barat ‘untuk menghalangi pembentukan tatanan dunia multipolarisasi berdasarkan rasa saling menghormati keadilan’.

    Amerika Serikat mengatakan pihaknya prihatin dengan ‘mendalamnya hubungan antara kedua negara’. Kremlin sendiri menggambarkan kunjunga tersebut sebagai ‘kunjungan kenegaraan persahabatan’ dengan media Rusia melaporkan bahwa Putin dan Kim mungkin menandatangani perjanjian kemitraan, termasuk mengenai masalah keamanan, dan akan memberikan pernyataan bersama kepada media.

    Sebuah parade di alun-alun Kim Il Sung sudah disiapkan untuk menyambut Putin. Putin juga diperkirakan akan menonton konser dan mengunjungi Gereja Ortodoks Tritunggal Pemberi Kehidupan di Pyongyang, satu-satunya gereja ortodoks di Korea Utara.

    Putin diperkirakan akan tiba bersama Menteri Pertahanan baru, Andrei Belousov, sementara Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov dan Wakil Perdana Menteri Alexander Novak juga akan menjadi bagian dari delegasi tersebut.

    Kim mengatakan pekan lalu bahwa hubungan dengan Rusia telah ‘berkembang menjadi hubungan kawan seperjuangan yang tidak dapat dipatahkan’.

    Dalam pertemuan mereka tahun lalu, Putin mengatakan dia melihat ‘kemungkinan’ untuk kerja sama militer dengan Korea Utara, sementara Kim berharap presiden Rusia ‘menang’ di Ukraina.

    Gedung Putih mengatakan AS prihatin dengan hubungan yang lebih erat antara Rusia dan Korea Utara.

    “Kami tidak khawatir dengan perjalanan yang dilakukan Putin,” kata juru bicara Dewan Keamanan Nasional John Kirby kepada wartawan pada hari Senin.

    “Yang kami khawatirkan adalah semakin dalamnya hubungan antara kedua negara,” sambungnya.

    John Nilsson-Wright, kepala program Jepang dan Korea di Pusat Geopolitik Universitas Cambridge, mengatakan Putin ‘memperkuat hubungan dengan mitra lamanya dalam Perang Dingin’ dalam upaya untuk ‘melawan anggapan bahwa AS dan sekutunya telah mampu melakukan hal tersebut untuk mengisolasi Moskow’.

    “Dia memperkuat hubungan antara rezim otoriter pada saat pemerintahan demokratis berada dalam posisi defensif, menghadapi tantangan keamanan global di Timur Tengah, Asia Timur dan Ukraina,” ujarnya.

    Pada tahun 2000, di awal karir kepresidenannya, Putin bertemu dengan ayah Kim, Kim Jong Il, yang masih menjadi pemimpin tertinggi Korut. Hubungan antara kedua negara ini meningkat dalam beberapa tahun terakhir, terutama sejak invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina.

    Korea Utara membutuhkan bantuan dalam bidang teknologi luar angkasa setelah kegagalannya baru-baru ini dalam menempatkan satelit mata-mata kedua ke orbit – serta makanan, bahan bakar, dan mata uang asing. Sementara, Rusia terus menghadapi kekurangan senjata dalam perangnya di Ukraina.

    Washington dan Seoul menuduh Pyongyang memasok artileri dan peralatan lainnya ke Moskow, kemungkinan besar dengan imbalan makanan, bantuan militer, dan teknologi. Baik Korea Utara maupun Rusia menyangkal adanya kesepakatan senjata.

    Setelah Korea Utara, Putin diperkirakan akan mengunjungi Vietnam, negara Komunis dan sekutu lamanya, di mana kedua negara diperkirakan akan membahas isu-isu seperti perdagangan.

    (haf/imk)

  • Akhirnya, Turki Bisa Beli Jet Tempur F-16 AS Senilai Rp 377 T!

    Akhirnya, Turki Bisa Beli Jet Tempur F-16 AS Senilai Rp 377 T!

    Ankara –

    Turki dan Amerika Serikat (AS) telah menandatangani kontrak pembelian puluhan jet tempur F-16. Penandatanganan dilakukan setelah Washington akhirnya menyetujui kesepakatan senilai US$ 23 miliar (Rp 377 triliun), menyusul negosiasi panjang yang berlangsung selama berbulan-bulan.

    Seperti dilansir AFP, Jumat (14/6/2024), penandatanganan kontrak pembelian jet tempur F-16 buatan AS ini diungkapkan oleh sejumlah sumber pada Kementerian Pertahanan Turki pada Kamis (13/6) waktu setempat.

    “Kontrak telah ditandatangani dan delegasi dari kedua pihak sedang merundingkan rinciannya,” ucap sumber-sumber di Kementerian Pertahanan Turki itu.

    Berdasarkan kesepakatan itu, Turki akan mendapatkan 40 unit baru jet tempur F-16 dan mendapatkan upgrade atau pembaruan untuk 79 unit jet F-16 yang sudah dimiliki oleh militer Turki.

    Pekan lalu, Departemen Luar Negeri AS memuji “langkah maju yang besar” dalam pembelian jet tempur F-16 baru oleh Turki, dan menyebutnya sebagai “F-16 paling canggih yang pernah tersedia hanya untuk sekutu dan mitra terdekat”.

    “Hanya contoh terbaru dari komitmen abadi AS terhadap kemitraan keamanan dengan Turki,” sebut Departemen Luar Negeri AS dalam pernyataan via media sosial.

    Sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang, Departemen Luar Negeri AS telah memberi tahu Kongres soal perjanjian dengan Turki itu pada Januari lalu, juga soal penjualan terpisah 40 unit jet siluman F-35 kepada Yunani senilai US$ 8,6 miliar.

    Sebelum akhirnya ditandatangani, AS tidak memberikan lampu hijau untuk transaksi tersebut hingga instrumen ratifikasi Turki atas keanggotaan baru Swedia dalam aliansi Organisasi Pakta Pertahanan Atlantik (NATO) tiba di Washington.

    Parlemen Turki meratifikasi keanggotaan Swedia dalam NATO pada Januari lalu setelah lebih dari setahun penundaan, yang membuat kecewa negara-negara Barat yang menginginkan persatuan dalam menghadapi perang Rusia melawan Ukraina.

    Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan akan menghadiri pertemuan puncak para pemimpin NATO di Washington bulan depan.

    Erdogan dijadwalkan akan melakukan pembicaraan dengan Presiden AS Joe Biden bulan lalu, namun pertemuan yang seharusnya menjadi yang pertama di antara keduanya di Gedung Putih harus ditunda karena masalah penjadwalan.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Putra Joe Biden Divonis Bersalah Atas 3 Dakwaan Kasus Kepemilikan Senpi

    Putra Joe Biden Divonis Bersalah Atas 3 Dakwaan Kasus Kepemilikan Senpi

    Jakarta –

    Juri federal memvonis Hunter Biden atas ketiga dakwaan kasus kepemilikan senjata api ilegal. Juri menyatakan bahwa Putra Presiden Amerika Serikat Joe Biden itu melanggar undang-undang yang dimaksudkan untuk mencegah pecandu narkoba memiliki senjata api.

    Dilansir CNN dan AFP, Rabu (12/6/2024), hukuman tersebut menandai pertama kalinya anak seorang presiden yang sedang menjabat atau anggota keluarga dekat presiden dinyatakan bersalah melakukan kejahatan, meskipun kejahatannya sudah ada sebelum masa jabatan Joe Biden sebagai presiden.

    Hunter Biden terancam 25 tahun penjara dan denda hingga $750.000, meskipun ia kemungkinan akan menerima hukuman yang jauh lebih sedikit dari jumlah maksimal sebagai pelanggar pertama kali.

    Diketahui, Putra Presiden Joe Biden yang berusia 54 tahun itu dihukum atas ketiga tuduhan kejahatan yang berasal dari pembelian pistol pada tahun 2018 saat dia kecanduan narkoba.

    Keputusan tersebut diambil saat ayahnya mencalonkan diri untuk dipilih kembali dan pada hari ketika presiden dari Partai Demokrat itu dijadwalkan memberikan pidato di Washington mengenai kekerasan bersenjata.

    Respons Joe Biden

    Presiden Joe Biden lantas menyatakan “cinta dan dukungannya” kepada putranya dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh Gedung Putih setelah berakhirnya persidangan yang diadakan di kampung halaman Biden di Wilmington, Delaware.

    “Saya Presiden, tapi saya juga seorang Ayah,” kata Biden. “Jill dan aku mencintai putra kami, dan kami sangat bangga dengan sosoknya saat ini.”

    “Begitu banyak keluarga yang orang-orang tercintanya berjuang melawan kecanduan memahami perasaan bangga melihat seseorang yang Anda cintai keluar dari sisi lain dan menjadi begitu kuat dan tangguh dalam pemulihan,” katanya.

    “Saya akan menerima hasil dari kasus ini dan akan terus menghormati proses peradilan saat Hunter mempertimbangkan banding,” tambah Biden.

    Juri yang beranggotakan 12 orang berunding selama sekitar tiga jam selama dua hari sebelum mengambil keputusan.

    Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.

    Hunter Biden tidak mengambil sikap selama persidangan satu minggu tersebut. Ibu Negara Jill Biden hadir beberapa hari.

    Keputusan tersebut diambil kurang dari dua minggu setelah dakwaan Donald Trump atas tuduhan penipuan bisnis, yang kemungkinan besar akan menjadi lawan Joe Biden dari Partai Republik dalam pemilihan presiden bulan November.

    Proses persidangan tersebut, bersama dengan kasus lain di mana Hunter Biden menghadapi tuduhan penggelapan pajak di California, telah mempersulit upaya Partai Demokrat untuk menjaga fokus pemilu pada Trump, mantan presiden pertama yang dihukum karena kejahatan.

    Kecanduan Narkoba

    Selain menjadi gangguan politik, permasalahan hukum yang dihadapi Hunter Biden telah membuka kembali luka emosional yang menyakitkan bagi keluarga tersebut sejak ia menjadi pecandu narkoba.

    Saudaranya Beau meninggal karena kanker pada tahun 2015, dan saudara perempuannya Naomi meninggal saat masih bayi dalam kecelakaan mobil tahun 1972 yang juga menewaskan ibu mereka, Neilia, istri pertama Joe Biden.

    Pengacara lulusan Yale ini didakwa dengan pernyataan palsu ketika membeli pistol kaliber .38 pada tahun 2018 bahwa dia tidak menggunakan narkoba secara ilegal.

    Dia juga didakwa dengan kepemilikan senjata api ilegal, yang dia miliki hanya selama 11 hari pada bulan Oktober tahun itu.

    Putra presiden, yang tak henti-hentinya menulis tentang kecanduannya, mengaku bahwa pada saat membeli pistol tersebut ia tidak menganggap dirinya seorang pecandu.

    Dia telah lama menjadi sasaran kelompok sayap kanan Partai Republik, dan sekutu Trump telah menyelidikinya secara mendalam di Kongres atas tuduhan korupsi dan persekongkolan pengaruh. Tidak ada tuduhan yang pernah diajukan.

    Transaksi bisnis Hunter Biden di Tiongkok dan Ukraina juga menjadi dasar upaya anggota parlemen Partai Republik untuk memulai proses pemakzulan terhadap ayahnya. Upaya-upaya tersebut juga tidak membuahkan hasil.

    Gedung Putih mengatakan tidak akan ada pengampunan presiden untuk Hunter Biden.

    Halaman 2 dari 2

    (taa/taa)

  • AS Isyaratkan Tingkatkan Pengerahan Senjata Nuklir untuk Tangkal Rusia

    AS Isyaratkan Tingkatkan Pengerahan Senjata Nuklir untuk Tangkal Rusia

    Washington DC –

    Amerika Serikat (AS) mengisyaratkan kemungkinan meningkatkan pengerahan senjata nuklir strategis dalam beberapa tahun ke depan, untuk menangkal ancaman Rusia, China dan negara-negara musuh lainnya yang semakin meningkat.

    Seperti dilansir Reuters, Sabtu (8/6/2024), seorang pejabat tinggi pada Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih, Pranay Vaddi, menyampaikan hal tersebut saat berpidato di hadapan Asosiasi Pengendalian Senjata pada Jumat (7/6) waktu setempat.

    Dalam pidatonya, Vaddi menguraikan “pendekatan yang lebih kompetitif” terhadap pengendalian senjata dari pemerintahan Presiden Joe Biden. Pidato Vaddi menjelaskan soal perubahan kebijakan yang bertujuan menekan Moskow dan Beijing agar menarik penolakan terhadap seruan Washington untuk perundingan pembatasan persenjataan.

    “Jika tidak ada perubahan dalam persenjataan musuh, kita mungkin akan mencapai suatu titik dalam beberapa tahun mendatang di mana diperlukan peningkatan jumlah persenjataan yang dikerahkan saat ini. Kita harus sepenuhnya siap untuk melaksanakannya, jika presiden mengambil keputusan tersebut,” cetusnya.

    “Jika hari itu tiba, maka akan ada tekad bahwa diperlukan lebih banyak senjata nuklir untuk menangkal musuh-musuh kita dan melindungi rakyat Amerika, serta sekutu-sekutu dan mitra kita,” ucap Vaddi dalam pidatonya.

    AS saat ini menerapkan batasan 1.550 hulu ledakan nuklir strategis yang ditetapkan dalam perjanjian New START dengan Rusia, meskipun Moskow “menangguhkan” partisipasinya tahun lalu karena dukungan Washington terhadap Ukraina. Langkah Rusia itu dianggap “tidak sah secara hukum” oleh AS.

    Pidato Vaddi disampaikan setahun setelah penasihat keamanan nasional Gedung Putih, Jake Sullivan, mengatakan kepada Asosiasi Pengendalian Senjata bahwa tidak diperlukan peningkatan pengerahan senjata nuklir strategis AS untuk melawan persenjataan Rusia dan China, dan menawarkan pembicaraan “tanpa syarat”.

    Pada Rabu (5/6) waktu setempat, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan dirinya bisa mengerahkan rudal konvensional yang bisa menjangkau AS dan sekutu-sekutu Eropanya jika mereka mengizinkan Ukraina menyerang lebih dalam ke wilayah Rusia dengan senjata jarak jauh pasokan Barat.

    Pernyataan sedikit lunak disampaikan Putin pada Jumat (7/6) waktu setempat, di mana dia mengatakan Rusia tidak perlu menggunakan senjata nuklir untuk mengamankan kemenangan dalam pertempuran di Ukraina.

    Vaddi, dalam pernyataannya, menegaskan pemerintah AS tetap berkomitmen terhadap rezim pengendalian senjata internasional dan non-proliferasi yang dirancang untuk membatasi penyebaran senjata nuklir.

    Namun dia juga mengatakan bahwa Rusia, China dan Korea Utara (Korut) “semuanya memperluas dan mendiversifikasi persenjataan nuklir mereka dengan laju kecepatan yang sangat tinggi, menunjukkan sedikit atau bahkan tidak ada minat terhadap pengendalian senjata”.

    Ketiga negara tersebut dan Iran, sebut Vaddi, “semakin banyak bekerja sama dan berkoordinasi satu sama lain dalam cara-cara yang bertentangan dengan perdamaian dan stabilitas, mengancam Amerika Serikat, sekutu dan mitra kita, serta memperburuk ketegangan di kawasan”.

    Lebih lanjut, Vaddi menyebut Rusia, China, Iran dan Korut saling berbagi teknologi rudal dan drone yang canggih. Dia menyinggung penggunaan drone-drone buatan Iran, serta artileri dan rudal Korut, oleh pasukan Rusia dalam serangan di Ukraina, juga adanya dukungan Beijing terhadap industri pertahanan Moskow.

    Vaddi menegaskan jika musuh-musuh AS semakin meningkatkan ketergantungan pada senjata nuklir, maka “kita tidak memiliki pilihan selain menyesuaikan postur dan kemampuan kita untuk mempertahankan pencegahan dan stabilitas”.

    Dia mengatakan bahwa pemerintah Washington mengambil “langkah-langkah bijaksana” untuk mencapai tujuan tersebut, termasuk memodernisasi persenjataan.

    Namun pada saat yang sama, tegas Vaddi, pemerintah AS berkomitmen untuk menghentikan penyebaran senjata nuklir, termasuk memperkuat Perjanjian Non-Proliferasi, yang merupakan landasan rezim pengendalian senjata global.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • AS Desak DK PBB Dukung Resolusi Gencatan Senjata Hamas-Israel

    AS Desak DK PBB Dukung Resolusi Gencatan Senjata Hamas-Israel

    Jakarta –

    Amerika Serikat mengumumkan rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB yang mendukung rencana gencatan senjata Israel-Hamas, yang diuraikan oleh Presiden Joe Biden pekan lalu, dan mendesak kelompok Hamas untuk menerimanya.

    “Banyak pemimpin dan pemerintahan, termasuk di kawasan ini, telah mendukung rencana ini,” kata Duta Besar AS untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield, dikutip dari AFP dan Al Arabiya, Selasa (4/6/2024).

    Draf teks tersebut, yang dilihat oleh AFP, “menyambut baik kesepakatan baru yang diumumkan pada 31 Mei lalu, dan menyerukan Hamas untuk menerimanya sepenuhnya dan melaksanakan ketentuannya tanpa penundaan dan tanpa syarat.”

    Sebelumnya pada hari Jumat lalu, Biden menguraikan apa yang dia sebut sebagai rencana Israel, yang dalam tiga fase akan mengakhiri perang di Gaza, membebaskan semua sandera dan mengarah pada pembangunan ulang wilayah Palestina tersebut tanpa Hamas berkuasa lagi.

    Namun, perpecahan antara AS dan Israel muncul ketika kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menekankan, bahwa perang yang sedang berlangsung di Gaza akan terus berlanjut sampai semua “tujuan Israel tercapai,” termasuk penghancuran kemampuan militer dan pemerintahan Hamas.

    Media Israel mempertanyakan sejauh mana pidato Biden soal gencatan senjata dan beberapa rincian pentingnya telah dikoordinasikan dengan tim Netanyahu, termasuk berapa lama gencatan senjata akan berlangsung dan berapa banyak tawanan yang akan dibebaskan serta kapan.

    Sebelumnya pada hari Senin, Gedung Putih menyampaikan bahwa Biden mengatakan kepada emir Qatar selaku mediator, bahwa dia melihat Hamas sebagai “satu-satunya hambatan bagi gencatan senjata total” di Gaza.

    Hamas pekan lalu mengatakan mereka memandang positif garis besar gencatan senjata yang disampaikan Biden. Namun sejak itu, Hamas tidak lagi memberikan komentar resmi mengenai negosiasi yang terhenti tersebut, sementara mediator Qatar, Mesir dan Amerika Serikat belum mengumumkan adanya pembicaraan baru.

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Benjamin Netanyahu Dijadwalkan Pidato di Depan Kongres AS 13 Juni

    Benjamin Netanyahu Dijadwalkan Pidato di Depan Kongres AS 13 Juni

    Jakarta –

    Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dijadwalkan akan berpidato di depan Kongres Amerika Serikat (AS) pekan depan. Netanyahu direncanakan menyampaikan pidatonya pada 13 Juni mendatang.

    Dilansir CNN, Selasa (4/6/2024), empat pimpinan utama Partai Republik dan Demokrat telah menyampaikan undangan tersebut ke Netanyahu sejak pekan lalu. Belum diketahui apakah Perdana Menteri Israel itu turut melakukan pertemuan di Gedung Putih.

    Namun peluang bertemunya Netanyahu dan Presiden Amerika Serikat Joe Biden pekan depan menipis. Pasalnya, Biden dijadwalkan menghadiri pertemuan puncak pemimpin G7 di Italia pada 13-15 Juni.

    Jika Netanyahu memenuhi undangan berpidato di depan Kongres AS pada 13 Juni mendatang, maka itu bukan kali pertama Netanyahu mengunjungi Washington tanpa bertemu presiden dari Partai Demokrat yang sedang menjabat. Di tahun 2015 silam, Partai Republik mengundang Netanyahu untuk menyatakan penolakannya terhadap perjanjian nuklir Iran dalam pidatonya di Kongres dan tidak melibatkan Gedung Putih pada masa Presiden Barack Obama dalam pidatonya.

    Keputusan untuk mengundang Netanyahu berbicara pada pertemuan Kongres juga tidak mendapat persetujuan bulat dari Partai Demokrat. Beberapa anggota partai menyatakan akan memboikot pidato tersebut.

    Pemimpin Mayoritas Senat Chuck Schumer bahkan menyerukan pemilu baru di Israel awal tahun ini, dengan implikasi Netanyahu meninggalkan kekuasaan. Namun Partai Demokrat New York tetap menandatangani surat yang mengundang perdana menteri untuk berbicara di depan Kongres.

    “Kami bergabung dengan Negara Israel dalam perjuangan melawan teror, terutama karena Hamas terus menahan warga Amerika dan Israel dan para pemimpinnya membahayakan stabilitas regional,” demikian isi surat dari Schumer, Pemimpin Minoritas Senat Mitch McConnell, Ketua DPR Mike Johnson dan DPR. Pemimpin Minoritas Hakeem Jeffries.

    Pidato di pertemuan gabungan Kongres oleh para pemimpin asing adalah suatu kehormatan langka yang umumnya hanya ditujukan kepada sekutu terdekat AS atau tokoh-tokoh utama dunia. Netanyahu telah memberikan tiga pidato serupa, terakhir pada tahun 2015.

    Pidato ini menjadikan Netanyahu sebagai pemimpin asing pertama yang berpidato di pertemuan gabungan Kongres sebanyak empat kali. Dia saat ini berada di peringkat yang dengan perdana menteri Inggris pada masa perang, Winston Churchill.

    (ygs/zap)

  • Benjamin Netanyahu Dijadwalkan Pidato di Depan Kongres AS 13 Juni

    Netanyahu Ngotot Soal Penghancuran Hamas untuk Akhiri Perang Gaza

    Jakarta –

    Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu bersikeras bahwa penghancuran kelompok Hamas sebagai bagian dari rencana Israel untuk mengakhiri perang Gaza. Proposal Israel tersebut telah diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden.

    “Persyaratan Israel untuk mengakhiri perang tidak berubah: penghancuran kemampuan militer dan pemerintahan Hamas, pembebasan semua sandera dan memastikan bahwa Gaza tidak lagi menjadi ancaman bagi Israel,” kata pemimpin Israel itu dalam sebuah pernyataan, dikutip dari kantor berita AFP, Sabtu (1/6/2024).

    “Berdasarkan proposal tersebut, Israel akan terus bersikeras bahwa persyaratan ini harus dipenuhi sebelum gencatan senjata permanen diberlakukan,” cetus Netanyahu.

    Netanyahu pun menekankan bahwa Israel tidak akan menyetujui gencatan senjata permanen sebelum syarat-syarat ini terpenuhi.

    Sebelumnya, Biden mengatakan bahwa pemerintah Israel telah menawarkan peta jalan baru menuju perdamaian permanen di Gaza. Biden pun mendesak Hamas untuk menerima kesepakatan tersebut karena sudah “waktunya perang ini berakhir.”

    Dalam pidato besar pertamanya yang menguraikan solusi terhadap konflik Gaza tersebut, Biden mengatakan proposal tiga fase dimulai dengan gencatan senjata total selama enam minggu, yang akan membuat pasukan Israel menarik diri dari semua wilayah berpenduduk di Gaza.

    “Sudah waktunya perang ini berakhir, dan hari setelahnya akan dimulai,” kata Biden dalam pidato yang disiarkan televisi dari Gedung Putih.

    “Israel telah menawarkan proposal baru yang komprehensif. Ini adalah peta jalan menuju gencatan senjata abadi dan pembebasan semua sandera,” ujarnya, dilansir kantor berita AFP, Sabtu (1/6/2024).

    Biden mengatakan tanggung jawab untuk perdamaian ada pada kelompok milisi Hamas, yang serangannya terhadap sekutu utama AS, Israel, pada 7 Oktober tahun lalu memicu konflik sengit di Gaza.

    “Hamas perlu menerima kesepakatan itu,” kata Biden, yang telah mendukung Israel dengan bantuan militer miliaran dolar sejak perang Gaza dimulai.

    Dalam sebuah pernyataan, kelompok Hamas mengatakan bahwa mereka memandang positif proposal yang diumumkan Biden untuk gencatan senjata permanen di Gaza.

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Michelle Obama Berduka, Ibunda Meninggal pada Usia 86 Tahun

    Michelle Obama Berduka, Ibunda Meninggal pada Usia 86 Tahun

    Jakarta –

    Marian Robinson, ibu dari mantan ibu negara Amerika Serikat, Michelle Obama, meninggal pada hari Jumat (31/5) waktu setempat pada usia 86 tahun.

    Mendiang Robinson sebelumnya pernah membantu mengasuh cucu-cucunya yang masih kecil sewaktu tinggal di Gedung Putih.

    “Kami membutuhkannya. Anak-anak membutuhkannya. Dan dia akhirnya menjadi batu penjuru kami dalam semua hal ini,” kata keluarganya dalam sebuah pernyataan, dikutip dari kantor berita AFP, Sabtu (1/6/2024).

    “Pada setiap langkah, ketika keluarga kami menempuh jalan yang tidak dapat kami prediksi, dia tetap menjadi tempat perlindungan kami dari badai, menjaga kaki kami tetap kokoh,” demikian pernyataan keluarga tersebut.

    Meskipun dia menghindari sorotan, Robinson hadir di beberapa momen keluarga Obama. Dia sering kali muncul di perayaan liburan atau acara lainnya bersama pasangan Barack Obama dan Michelle serta kedua putri mereka, Sasha dan Malia.

    Robinson lahir pada tahun 1937 dan dibesarkan di South Side, Chicago. Anak dari tujuh bersaudara itu menempuh pendidikan untuk menjadi guru dan bekerja sebagai sekretaris.

    Dia menikah dengan suaminya, Fraser Robinson, pada tahun 1960, dan pasangan tersebut memiliki dua anak, Michelle Obama dan saudara laki-lakinya Craig Robinson, keduanya juga dibesarkan di South Side.

    Fraser Robinson meninggal pada tahun 1991 setelah perjuangan panjang melawan multiple sclerosis.

    Selama delapan tahun keluarga Obama berada di Gedung Putih dari 2009 hingga 2017, “satu-satunya tamu yang dia ingin temui adalah Paus,” kata keluarganya.

    Robinson meninggalkan anak-anaknya dan enam cucunya.

    “Dia meninggal dengan damai pagi ini, dan saat ini, tidak ada satu pun dari kami yang yakin bagaimana tepatnya kami akan melanjutkan hidup tanpa dia,” kata pernyataan keluarganya.

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Israel Tawarkan Gencatan Senjata Permanen di Gaza, Hamas Bilang Gini

    Israel Tawarkan Gencatan Senjata Permanen di Gaza, Hamas Bilang Gini

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan bahwa pemerintah Israel telah menawarkan peta jalan baru menuju perdamaian permanen di Gaza. Biden pun mendesak Hamas untuk menerima kesepakatan tersebut karena sudah “waktunya perang ini berakhir.”

    Bagaimana tanggapan Hamas?

    Dalam sebuah pernyataan, kelompok milisi Palestina itu mengatakan bahwa mereka memandang positif proposal yang diumumkan Biden untuk gencatan senjata permanen di Gaza.

    “Hamas menegaskan kesiapannya untuk menangani secara positif dan konstruktif setiap proposal yang didasarkan pada gencatan senjata permanen dan penarikan penuh [pasukan Israel] dari Jalur Gaza, rekonstruksi [Gaza], dan kembalinya para pengungs. ke tempat mereka, bersamaan dengan pemenuhan kesepakatan pertukaran tahanan jika pihak pendudukan dengan jelas mengumumkan komitmen terhadap kesepakatan tersebut,” kata Hamas dalam sebuah pernyataan, dilansir Al Arabiya, Sabtu (1/6/2024).

    Sebelumnya, dalam pidato besar pertamanya yang menguraikan solusi terhadap konflik Gaza, Biden mengatakan proposal tiga fase dimulai dengan gencatan senjata total selama enam minggu, yang akan membuat pasukan Israel menarik diri dari semua wilayah berpenduduk di Gaza.

    “Sudah waktunya perang ini berakhir, dan hari setelahnya akan dimulai,” kata Biden dalam pidato yang disiarkan televisi dari Gedung Putih.

    “Israel telah menawarkan proposal baru yang komprehensif. Ini adalah peta jalan menuju gencatan senjata abadi dan pembebasan semua sandera,” ujarnya, dilansir kantor berita AFP, Sabtu (1/6/2024).

    Biden mengatakan tanggung jawab untuk perdamaian ada pada kelompok milisi Hamas, yang serangannya terhadap sekutu utama AS, Israel, pada 7 Oktober tahun lalu memicu konflik sengit di Gaza.

    “Hamas perlu menerima kesepakatan itu,” kata Biden, yang telah mendukung Israel dengan bantuan militer miliaran dolar sejak perang Gaza dimulai.

    Sementara itu, kantor Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa pemerintah Israel telah memberi wewenang kepada para perunding untuk menyampaikan kesepakatan gencatan senjata di Gaza.

    “Perdana Menteri memberi wewenang kepada tim perunding untuk menyajikan garis-garis besar untuk mencapai (kembalinya sandera), sambil menegaskan bahwa perang tidak akan berakhir sampai semua tujuan tercapai, termasuk kembalinya semua sandera kami dan penghapusan kemampuan militer dan pemerintahan Hamas,” kata kantor Netanyahu dalam sebuah pernyataan.

    “Garis besar yang diusulkan Israel, termasuk transisi bersyarat dari tahap ke tahap, memungkinkan Israel untuk mempertahankan prinsip-prinsip ini,” tambahnya.

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Biden Desak Hamas Terima Tawaran Israel: Sudah Waktunya Perang Berakhir

    Biden Desak Hamas Terima Tawaran Israel: Sudah Waktunya Perang Berakhir

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan bahwa pemerintah Israel telah menawarkan peta jalan baru menuju perdamaian permanen di Gaza. Biden pun mendesak Hamas untuk menerima kesepakatan tersebut karena sudah “waktunya perang ini berakhir.”

    Dalam pidato besar pertamanya yang menguraikan solusi terhadap konflik Gaza tersebut, Biden mengatakan proposal tiga fase dimulai dengan gencatan senjata total selama enam minggu, yang akan membuat pasukan Israel menarik diri dari semua wilayah berpenduduk di Gaza.

    “Sudah waktunya perang ini berakhir, dan hari setelahnya akan dimulai,” kata Biden dalam pidato yang disiarkan televisi dari Gedung Putih.

    “Israel telah menawarkan proposal baru yang komprehensif. Ini adalah peta jalan menuju gencatan senjata abadi dan pembebasan semua sandera,” ujarnya, dilansir kantor berita AFP, Sabtu (1/6/2024).

    Biden mengatakan tanggung jawab untuk perdamaian ada pada kelompok milisi Hamas, yang serangannya terhadap sekutu utama AS, Israel, pada 7 Oktober tahun lalu memicu konflik sengit di Gaza.

    “Hamas perlu menerima kesepakatan itu,” kata Biden, yang telah mendukung Israel dengan bantuan militer miliaran dolar sejak perang Gaza dimulai.

    Namun, Biden mengatakan dia juga mendesak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan para pemimpin Israel lainnya untuk tidak “menyia-nyiakan momen ini.” Menurut Biden, serangan-serangan Israel telah melemahkan Hamas secara signifikan.

    “Hamas tidak lagi mampu melakukan 7 Oktober lainnya,” kata Biden.

    Biden mengatakan fase enam minggu pertama akan mencakup “gencatan senjata penuh dan menyeluruh, penarikan pasukan Israel dari seluruh wilayah berpenduduk Gaza, pembebasan sejumlah sandera, termasuk wanita, orang tua, orang yang terluka, dengan imbalan pembebasan ratusan tahanan Palestina.”

    Israel dan Hamas kemudian akan bernegosiasi selama enam minggu tersebut untuk mencapai gencatan senjata yang permanen – tetapi gencatan senjata akan terus berlanjut jika perundingan tetap berlangsung, kata Biden.

    “Selama Hamas memenuhi komitmennya, gencatan senjata sementara, dalam proposal Israel, akan menjadi penghentian permusuhan secara permanen,” tambah Biden.

    Fase ketiga akan melibatkan pembangunan ulang Gaza yang didukung internasional selama bertahun-tahun.

    Sebelumnya, Hamas, yang menerima proposal tersebut pada hari Rabu lalu melalui mediator Qatar, bersikeras bahwa gencatan senjata harus bersifat permanen.

    Namun dalam sebuah pernyataan, kelompok tersebut mengatakan pada hari Jumat bahwa mereka “mempertimbangkan secara positif” isi pidato Biden tersebut.

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)