Xcloud.id

Tempat Fasum: Gedung Putih

  • Gelombang Politik AS hingga Jepang Bikin Saham-Emas Cetak Rekor

    Gelombang Politik AS hingga Jepang Bikin Saham-Emas Cetak Rekor

    Bisnis.com, JAKARTA – Ekonomi global mendapat guncangan dari gejolak politik yang terjadi pada awal pekan ini di Jepang, Prancis, hingga Amerika Serikat.

    Melansir Reuters, Selasa (6/10/2025), bursa saham Jepang menguat menyusul terpilihnya Sanae Takaichi sebagai ketua partai berkuasa, Partai Demokrat Liberal (LDP).

    Indeks Nikkei 225 menguat 0,62% ke level 48.250 pada awal perdagangan hari ini. Sementara itu, yen Jepang melemah 0,3% ke level 150,4 yen per dolar AS.

     Sanae Takaichi terpilih sebagai ketua (LDP dan berpeluang besar menjadi perdana menteri berikutnya, sekaligus perempuan pertama yang memimpin Negeri Sakura tersebut.

    Melansir Al Jazeera pada Senin (6/10/2025), Takaichi mengalahkan Shinjiro Koizumi, putra mantan Perdana Menteri Junichiro Koizumi, dalam pemungutan suara putaran kedua pada Sabtu (4/10/2025) akhir pekan lalu, setelah tidak ada dari lima kandidat yang meraih suara mayoritas pada putaran pertama.

    Pemungutan suara di parlemen untuk menetapkan perdana menteri baru dijadwalkan berlangsung pada 15 Oktober.

    Mantan Menteri Keamanan Ekonomi itu dikenal berhaluan kanan dalam tubuh LDP. Takaichi, 64 tahun, terpilih melalui proses internal yang melibatkan 295 anggota parlemen LDP dan sekitar 1 juta anggota partai, atau setara hanya 1% dari total populasi Jepang.

    Dia diperkirakan menggantikan Perdana Menteri Shigeru Ishiba karena LDP masih menjadi partai terbesar di parlemen. Namun, setelah mengalami kekalahan elektoral signifikan, koalisi yang dipimpin LDP kehilangan mayoritas di kedua tingkat parlemen dan membutuhkan dukungan oposisi untuk membentuk pemerintahan efektif.

    Shutdown AS Masih Berlanjut

    Di Amerika Serikat, penutupan pemerintah AS atau shutdown yang masih berlanjut hingga hari ini, namun berpotensi berakhir segera usai adanya rencana negosiasi antara Presiden Donald Trump dan Kongres.

    Presiden Donald Trump menyatakan siap bernegosiasi dengan Partai Demokrat terkait subsidi layanan kesehatan. Jika anggaran disetujui, shutdown yang telah berlangsung sejak pekan lalu tersebut akan berakhir.

    “Kami berbicara dengan (Partai) Demokrat, dan ada kemungkinan hal-hal baik akan terjadi terkait layanan kesehatan. Saya seorang Republik, tetapi saya ingin melihat kemajuan di bidang kesehatan, bahkan lebih dari Demokrat,” ujar Trump di Gedung Putih dikutip dari Bloomberg, Selasa (7/10/2025) waktu setempat, tanpa menyebutkan nama anggota parlemen tertentu.

    Trump menilai belum ada tekanan politik yang cukup pada kedua pihak untuk mengakhiri kebuntuan, tetapi memberi sinyal kemungkinan terobosan. Meski demikian, dia memperingatkan bahwa kelanjutan shutdown dapat berujung pada gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) pekerja federal.

    Partai Demokrat menegaskan mereka tidak akan mendukung rancangan undang-undang anggaran sementara kecuali mencakup perpanjangan subsidi Affordable Care Act (ACA) yang akan berakhir pada akhir 2025, serta menghapus pemangkasan program Medicaid yang diberlakukan melalui undang-undang belanja era Trump.

    Shutdown yang berkepanjangan tersebut tidak membuat bursa saham di Wall Street tertekan. Melansir Reuters, indeks Dow Jones Industrial Average ditutup turun 63,31 poin atau 0,14% menjadi 46.694,97 pada Senin (6/10).

    Sementara itu, S&P 500 naik 24,49 poin atau 0,36% ke 6.740,28 dan Nasdaq Composite melonjak 161,16 poin atau 0,71% ke 22.941,67.

  • Petaka Blokir Trump Menggila, Amerika Makin Mirip China

    Petaka Blokir Trump Menggila, Amerika Makin Mirip China

    Jakarta, CNBC Indonesia – China selama ini dikenal sebagai negara yang ketat dalam peredaran aplikasi di negaranya. Pemerintahan Xi Jinping tak segan menyensor konten atau memblokir aplikasi yang dinilai tak sesuai standar.

    Tak heran jika banyak aplikasi populer buatan AS yang tak bisa beroperasi di China. Para pembuat aplikasi lokal juga harus ‘terbuka’ dengan pemerintah China.

    Hal ini yang menjadi keresahan AS, hingga meminta ByteDance asal China melakukan divestasi terhadap TikTok yang digunakan 170 juta warga AS. AS khawatir data warga AS bisa jatuh ke tangan pemerintah China via ByteDance.

    Kendati menentang prinsip-prinsip yang dilakukan China, belakangan AS sudah mulai mengikuti jejak negara kekuasaan Xi Jinping.

    Baru-baru ini, pemerintahan Donald Trump memerintahkan Apple untuk menghapus aplikasi-aplikasi terkait pelacakan Imigrasi dan Penegakan Bea Cukai AS (ICE) dari App Store, dikutip dari Reuters, Senin (6/10/2025).

    Salah satunya adalah ICEBlock. Aplikasi tersebut memberikan peringatakan kepada pengguna terkait agen ICE yang ada di area mereka. Departemen Kehakiman AS (DoJ) mengatakan hal ini bisa meningkatkan risiko kekerasan terhadap agen ICE.

    Atas perintah Trump, Apple mengumumkan penghapusan aplikasi ICEBlock dan aplikasi pelacakan ICE serupa dari App Store pada Kamis (2/10) pekan lalu.

    Ini adalah insiden langka, di mana pemerintah federal mengintervensi raksasa teknologi untuk melakukan pemblokiran aplikasi. Google juga menghapus aplikasi serupa, namun dengan alasan pelanggaran kebijakan perusahaan.

    Google mengatakan tak ada arahan dari DoJ untuk melakukan aksi penghapusan aplikasi.

    Diketahui, ICE berperan penting dalam mewujudkan agenda imigrasi Trump. Agen-agennya secara rutin menggeledah dan menangkap para migran. Advokat HAM mengatakan kebebasan berpendapat dalam proses tersebut kerap dihiraukan.

    Reuters menuliskan bahwa tindakan Apple dapat meningkatkan pengawasan terhadap hubungan perusahaan teknologi yang makin erat dengan pemerintahan Trump.

    Banyak perusahaan, termasuk produsen iPhone, telah berusaha menghindari konflik dengan Gedung Putih yang tidak segan-segan mengeluarkan ancaman, terutama terkait tarif, terhadap perusahaan tertentu.

    “Berdasarkan informasi yang kami terima dari penegak hukum tentang risiko keamanan terkait dengan ICEBlock, kami telah menghapusnya dan aplikasi serupa dari App Store,” kata Apple dalam sebuah pernyataan melalui email.

    Fox Business pertama kali melaporkan penghapusan aplikasi tersebut oleh Apple pada Kamis (2/10) lalu. DoJ kemudian mengonfirmasi bahwa mereka telah menghubungi Apple untuk menarik aplikasi tersebut dan perusahaan telah mematuhinya.

    Google mengatakan kebijakannya melarang aplikasi dengan risiko penyalahgunaan yang tinggi. ICEBlock tidak pernah tersedia di Google Play Store.

    “ICEBlock dirancang untuk menempatkan agen ICE dalam risiko hanya karena melakukan pekerjaan mereka, dan kekerasan terhadap penegak hukum adalah garis merah yang tidak dapat ditoleransi dan tidak boleh dilanggar,” kata Jaksa Agung AS Pam Bondi dalam sebuah pernyataan.

    Joshua Aaron, pencipta ICEBlock yang berbasis di Texas, membantah karakterisasi tersebut dan mengkritik keputusan Apple.

    “Saya sangat kecewa dengan tindakan Apple. Menyerah pada rezim otoriter bukanlah langkah yang tepat,” ujar Aaron kepada Reuters.

    Kini, bahkan meluncurkan situs web pun kemungkinan akan berujung pada penghapusan, ujarnya, seraya menambahkan bahwa tim hukumnya akan memutuskan langkah selanjutnya.

    Bondi sebelumnya berargumen bahwa Aaron tidak dilindungi oleh konstitusi. Ia mengatakan pihaknya sedang mempertimbangkan untuk menuntutnya, serta memperingatkan Aaron untuk berhati-hati.

    Pengawasan sipil terhadap agen imigrasi federal makin ketat sejak Trump kembali menjabat. Para aktivis mengatakan tujuan mereka melakukan inisiatif-inisiatif independen adalah melindungi komunitas mereka dari penegakan hukum ICE yang agresif.

    Di kota-kota seperti Washington, penduduk juga mengandalkan obrolan terenkripsi untuk berbagi informasi terbaru tentang penegakan hukum.

    Enam pakar hukum mengatakan kepada Reuters bahwa pengawasan terhadap ICE sebagian besar dilindungi oleh Konstitusi AS, selama para aktivis tidak mengganggu pekerjaan tersebut. Pengadilan telah lama menyatakan bahwa merekam aktivitas penegakan hukum di area publik adalah sah.

    Sejak Trump menjabat, ICE telah menggerebek beberapa fasilitas yang menampung imigran ilegal, dan meningkatkan penegakan hukum dengan pendanaan baru sebesar US$75 miliar hingga tahun 2029 untuk ICE.

    Badan tersebut juga telah menangkap pemegang visa dan penduduk tetap AS yang menjadi target pemerintahan Trump atas advokasi pro-Palestina.

    Apple menghapus lebih dari 1.700 aplikasi dari App Store pada tahun 2024 sebagai tanggapan atas tuntutan pemerintah. Sebagian besar, yakni lebih dari 1.300, berasal dari China. Selanjutnya diikuti oleh Rusia dengan 171 aplikasi dan Korea Selatan dengan 79 aplikasi.

    Selama tiga tahun terakhir, AS tidak muncul sebagai salah satu negara tempat aplikasi dihapus karena tuntutan pemerintah, menurut laporan transparansi aplikasi perusahaan. Namun, sejak Trump menjadi Presiden, praktik ini seakan dinormalisasi.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Hakim Blokir Upaya Trump Kirim Pasukan ke Portland

    Hakim Blokir Upaya Trump Kirim Pasukan ke Portland

    Jakarta –

    Pada Minggu malam (5/10), seorang hakim mengeluarkan perintah yang memblokir pengerahan pasukan ke kota Portland, Oregon, Amerika Serikat (AS).

    Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump telah memerintahkan sekitar 200 anggota Garda Nasional California dari Los Angeles untuk dikirim ke Portland, menurut pengumuman Pentagon pada hari yang sama.

    Dalam pernyataannya, Departemen Pertahanan menjelaskan bahwa pasukan tersebut akan dikirim ke kota terbesar di Oregon “untuk mendukung Imigrasi dan Bea Cukai AS (ICE) serta personel federal lainnya yang menjalankan tugas resmi, termasuk penegakan hukum federal dan perlindungan terhadap properti federal.”

    Gedung ICE federal di Portland belakangan ini menjadi lokasi protes malam hari yang oleh pejabat kota dan negara bagian disebut “kecil dan tenang.” Namun, Trump menggambarkan kota itu sebagai “wilayah perang.”

    Mengapa Trump ingin mengirim pasukan?

    Langkah untuk memindahkan pasukan dari California merupakan cara Trump untuk menghindari perintah hakim federal pada Sabtu (4/10), yang sempat melarangnya mengerahkan 200 anggota Garda Nasional Oregon ke Portland, kata Gubernur Oregon Tina Kotek.

    “Situasi di Oregon tidak berubah,” ujar Kotek dalam konferensi pers pada Minggu (5/10). “Tidak ada alasan untuk intervensi militer di sini. Tidak ada pemberontakan di Portland, tidak ada ancaman terhadap keamanan nasional. Oregon adalah rumah kami, bukan target militer.”

    Pada Sabtu (5/10), Hakim Distrik Karin Immergut, yang merupakan hakim yang ditunjuk oleh Trump, menolak klaim Gedung Putih bahwa Portland adalah “zona perang.” Ia menilai aparat penegak hukum lokal sudah mampu menangani bentrokan antara agen imigrasi federal dan para demonstran.

    Kemudian, pada Minggu (5/10), Immergut juga memblokir pengerahan 200 pasukan dari California ke Oregon setelah negara bagian California dan Oregon mengajukan gugatan bersama.

    Gubernur California dan Oregon membantah klaim Trump

    Gubernur California, Gavin Newsom, mengatakan pengerahan tersebut “menjijikkan” dan “tidak Amerika.”

    “Ini soal kekuasaan,” tulis Newsom di X. “Dia menggunakan militer kita sebagai pion politik untuk membangun egonya sendiri.”

    Newsom, seorang politisi Demokrat, sebelumnya pernah berselisih dengan Trump ketika presiden AS itu mengirim pasukan Garda Nasional dan Marinir AS untuk merespons protes imigrasi di Los Angeles tahun ini.

    Newsom mengatakan anggota Garda Nasional yang akan dipindahkan ke Portland sebelumnya telah ditempatkan di bawah kendali Trump selama kerusuhan di Los Angeles pada Juni lalu.

    Gubernur California itu berjanji akan melawan langkah tersebut di pengadilan, dan mendesak publik agar tidak “diam di hadapan tindakan yang begitu sembrono dan otoriter.”

    Trump juga kirim pasukan ke Chicago

    Setelah pengumuman bahwa pasukan akan dipindahkan ke Portland, Gubernur Demokrat Illinois, JB Pritzker, mengatakan pada Minggu malam bahwa Trump memerintahkan 400 anggota Garda Nasional Texas untuk dikerahkan ke Illinois, Oregon, “dan lokasi lainnya.”

    Pemerintahan Trump menggambarkan Chicago sebagai “kota paling berbahaya di dunia.”

    Meskipun kota terbesar di Illinois itu telah mengalami protes rutin terhadap operasi ICE federal, Pritzker menolak klaim Trump bahwa kejahatan di sana “tak terkendali.”

    “Kita harus mulai menyebut ini apa adanya: Invasi Trump,” tulis Pritzker di X pada Minggu malam, menambahkan bahwa hal itu dimulai dengan agen federal, kemudian melibatkan anggota Garda Nasional Illinois yang difederalisasi tanpa izin negara, dan kini melibatkan pasukan dari negara bagian lain.

    “Tidak ada alasan bagi seorang Presiden untuk mengirim pasukan militer ke negara bagian berdaulat tanpa sepengetahuan, persetujuan, atau kerja sama mereka,” kata Pritzker.

    Gubernur Texas, Greg Abbott, yang merupakan seorang Republik, mengatakan bahwa ia “sepenuhnya mengizinkan” pengerahan tersebut.

    “Anda bisa memilih: tegakkan perlindungan bagi pegawai federal sepenuhnya, atau minggir dan biarkan Garda Texas melakukannya,” kata Abbott di X.

    Sejak kembali ke Gedung Putih pada Januari, Trump juga telah mengirim Garda Nasional ke Washington DC, dengan alasan bahwa kejahatan di kota itu “tak terkendali,” meskipun pejabat kota menyatakan sebaliknya.

    Semua kota yang telah atau diancam akan dikirimi pasukan oleh Trump untuk memerangi kejahatan tinggi dikelola oleh para pejabat dari Partai Demokrat.

    Artikel ini terbit pertama kali dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Rahka Susanto

    Editor: Yuniman Farid

    Tonton juga Video: Donald Trump Sebut Akhiri Perang di Gaza Untungkan Israel

    (ita/ita)

  • Trump Bakal PHK Massal PNS AS

    Trump Bakal PHK Massal PNS AS

    Jakarta –

    Pemerintahan Amerika Serikat (AS) akan mulai melakukan pemutusan hubungan kerja massal terhadap pegawai federal. Ini bisa terjadi jika Presiden AS Donald Trump memutuskan bahwa negosiasi dengan Demokrat di Kongres untuk mengakhiri penutupan sebagian pemerintah tak membuahkan hasil.

    Saat penutupan memasuki hari kelima, Direktur Dewan Ekonomi Nasional Gedung Putih, Kevin Hassett mengatakan ada peluang partai Demokrat akan mengalah sehingga dapat menghindari penutupan pemerintah AS dan ancaman PHK massal.

    “Presiden Trump dan Russ Vought (Direktur Anggaran Gedung Putih) sedang menyiapkan langkah-langkah dan bersiap bertindak jika memang harus, tapi mereka berharap itu tidak terjadi,” ujar Hassett, dikutip dari Reuters, Senin (6/10/2025).

    Pada hari Minggu kemarin, Trump ditanya soal kapan pemerintahannya akan mulai memberhentikan pegawai federal. Trump menjawab singkat tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut.

    “Ini sedang berlangsung sekarang,” singkatnya

    Kantor Manajemen dan Anggaran Gedung Putih juga belum memberikan komentar. Lembaga tersebut menjadi motor utama kampanye Trump untuk memangkas ukuran pemerintah federal secara drastis.

    Belum Ada Tanda-tanda Negosiasi

    Tidak ada tanda nyata dari negosiasi antara para pemimpin Kongres sejak Trump bertemu dengan mereka pekan lalu. Penutupan dimulai pada 1 Oktober atau awal tahun fiskal federal 2026, setelah Demokrat di Senat menolak langkah pendanaan jangka pendek yang akan menjaga agen federal tetap beroperasi hingga 21 November.

    “Mereka menolak berbicara dengan kami,” kata pemimpin Demokrat di Senat, Chuck Schumer. Ia menambahkan bahwa kebuntuan ini hanya bisa diselesaikan melalui pembicaraan lebih lanjut antara Trump dan empat pemimpin Kongres.

    Demokrat menuntut perpanjangan permanen atas kredit pajak premi yang ditingkatkan untuk membantu warga AS membeli asuransi kesehatan swasta melalui Affordable Care Act, serta jaminan bahwa Gedung Putih tidak akan mencoba membatalkan pengeluaran yang disepakati secara sepihak dalam setiap kesepakatan.

    Pemimpin Mayoritas Senat, John Thune, mengatakan bahwa ia bersedia menanggapi kekhawatiran Demokrat, tetapi mereka harus terlebih dahulu setuju untuk membuka kembali pemerintah federal.

    Lihat juga Video: Pasar Global Menanti Shutdown AS, Investor Waspada!

    (ily/rrd)

  • Pemerintah AS Shutdown, Ribuan Pegawai NASA Dirumahkan

    Pemerintah AS Shutdown, Ribuan Pegawai NASA Dirumahkan

    Jakarta –

    Pemerintah Amerika Serikat (AS) resmi mengalami shutdown setelah Kongres gagal mencapai kesepakatan terkait anggaran. Dampak dari penutupan pemerintah ini sudah terasa ke mana-mana, termasuk dirumahkannya ribuan pegawai NASA.

    Penghentian mendadak ini memaksa NASA dan lembaga lainnya untuk mengurangi hampir seluruh operasi harian mereka setelah anggota parlemen di Washington DC gagal meloloskan RUU pendanaan pemerintah sebelum batas waktu. Hanya sebagian kecil dari tenaga kerja NASA yang masih bertugas, ditugaskan untuk misi yang tidak dapat dihentikan tanpa membahayakan keselamatan astronaut, perangkat keras penting, atau prioritas tertinggi pemerintahan Trump.

    Karena sebagian besar program sains dan kegiatan yang berhubungan dengan publik dibekukan, penutupan ini membuat NASA menunggu hingga Kongres menyetujui pendanaan baru.

    Rencana penutupan terbaru NASA, yang dirilis 29 September , menguraikan bagaimana badan tersebut akan beroperasi selama berakhirnya pendanaan, dan mengonfirmasi skala cuti yang sedang berlangsung. Dari 18.218 pegawai negeri sipil NASA, 15.094 telah dirumahkan, sementara lebih dari 3.100 diklasifikasikan sebagai ‘dikecualikan’ dan tetap bekerja.

    Sebagai perbandingan, rencana keberlanjutan NASA untuk Agustus 2023 memproyeksikan 17.007 karyawan yang dirumahkan dan hanya 1.300 karyawan yang dikecualikan. Jumlah karyawan yang dirumahkan yang lebih sedikit tahun ini kemungkinan mencerminkan perluasan pengecualian untuk misi Artemis, yang kini mencakup seluruh program, bukan hanya operasi yang diperlukan untuk ‘keselamatan dan perlindungan jiwa dan harta benda.’

    Ketentuan tambahan tersebut mencerminkan dorongan NASA untuk meluncurkan misi Artemis 2 tepat waktu, yang saat ini dijadwalkan tidak melebihi 5 Februari 2026. Artemis 2 akan menerbangkan empat orang awak mengelilingi Bulan untuk pertama kalinya sejak misi Apollo NASA, dan menyiapkan panggung untuk Artemis 3, yang bertujuan untuk mendaratkan astronaut di permukaan Bulan.

    Upaya NASA untuk kembali ke Bulan ditantang oleh persaingan serupa dari China. Jika China kalah oleh AS dalam persaingan ke Bulan, diperkirakan akan terjadi gejolak geopolitik. Penundaan signifikan apa pun terhadap misi Artemis 2 kemungkinan akan menciptakan efek berantai bagi misi lanjutannya, yang semakin mempertegas tenggat waktu yang ketat yang menurut para ahli mungkin sudah terancam gagal mencapai tujuannya.

    Panduan shutdown ini mengonfirmasi prediksi yang dibuat oleh Wakil Administrator Sementara Sistem Eksplorasi NASA, Lakiesha Hawkins, dalam konferensi pers pada 23 September lalu. Ia mengatakan, “Kami mengantisipasi akan dapat meminta dan melanjutkan Artemis 2 jika terjadi penghentian.”

    Tambahan lain dalam panduan penutupan terbaru NASA mencakup arahan yang membatasi penggunaan dana sisa (sisa dari alokasi tahun lalu) untuk ‘prioritas presiden.’

    Para pakar kebijakan luar angkasa mengatakan bahwa bahasa tersebut tidak lazim dan dapat mencerminkan upaya yang lebih luas untuk memprioritaskan inisiatif Gedung Putih selama jeda pendanaan. Casey Dreier, Kepala Kebijakan Luar Angkasa Planetary Society, mengatakan bahwa meskipun masih terlalu dini untuk mengetahui secara pasti bagaimana pedoman tersebut akan diterapkan, susunan katanya menunjukkan bahwa sisa dana dari tahun fiskal sebelumnya dapat dialihkan dari alokasi awalnya.

    “Dana sisa bukan alokasi yang telah kedaluwarsa, sehingga dapat mendanai sejumlah kegiatan terbatas,” jelas Dreier seperti dikutip dari Space.com.

    “Ini secara fungsional dapat mengkonsolidasikan dana tersebut ke dalam kegiatan-kegiatan yang diutamakan untuk melanjutkan berbagai fungsi yang ingin dijalankan Gedung Putih guna mengurangi dampak atau gangguan akibat penutupan pemerintah,” jelasnya.

    NASA memperkirakan akan memakan waktu sekitar setengah hari untuk mengamankan fasilitas dan menyelesaikan penghentian operasi yang tidak dikecualikan secara tertib. Untuk misi yang dianggap terlalu krusial untuk dihentikan, Stasiun Luar Angkasa Internasional tetap memiliki staf, dengan pengendali penerbangan dan teknisi bekerja sepanjang waktu untuk menjaga keselamatan astronaut dan menjalankan sistem.

    Satelit pengamat Bumi dan cuaca yang dianggap vital bagi keselamatan publik juga tetap beroperasi, memastikan ketersediaan data cuaca, bencana alam, dan puing-puing antariksa. Sebagian besar portofolio penelitian NASA, mulai dari hibah sains hingga pengembangan teknologi, telah ditangguhkan, menghambat kemajuan di berbagai proyek. Upaya pelibatan publik seperti pusat pengunjung, NASA TV, dan platform media sosial telah dihentikan, membatasi kemampuan badan tersebut untuk berkomunikasi dengan publik.

    Para kontraktor berada dalam posisi yang beragam. Sejumlah kecil dapat melanjutkan pekerjaan sementara jika pekerjaan mereka sudah didanai, tetapi bahkan program dengan sumber daya tersebut pun dapat terhenti tanpa kehadiran rekan-rekan mereka untuk memberikan pengawasan.

    Karyawan yang dirumahkan secara hukum dilarang melakukan pekerjaan NASA apa pun, bahkan secara sukarela, dan telah berkurang menjadi beberapa orang terpilih yang akan menghabiskan setengah hari pertama penutupan untuk memfasilitasi ‘penutupan secara tertib’ di pusat-pusat agensi di seluruh negeri.

    Hukum federal menjamin bahwa pegawai negeri pada akhirnya akan menerima gaji tertunggak, tetapi waktu pembayaran tersebut sepenuhnya bergantung pada berapa lama shutdown berlangsung dan seberapa cepat Kongres bertindak.

    (rns/rns)

  • Serangan AS Tewaskan 4 ‘Teroris Narkotika’ di Lepas Pantai Venezuela

    Serangan AS Tewaskan 4 ‘Teroris Narkotika’ di Lepas Pantai Venezuela

    Jakarta –

    Menteri Pertahanan (Menhan) Amerika Serikat Pete Hegseth mengatakan bahwa militer AS menewaskan empat “teroris narkotika” dalam sebuah serangan yang mematikan di lepas pantai Venezuela.

    Dilansir kantor berita AFP, Sabtu (4/10/2025), dalam sebuah unggahan di media sosial X, Hegseth mengatakan serangan itu ditujukan terhadap sebuah organisasi teroris yang telah ditetapkan, tetapi tidak memberikan penjelasan lebih lanjut.

    Tidak ada pasukan AS yang terluka dalam operasi pada Jumat (3/10) waktu setempat tersebut. Hegseth mengatakan serangan itu ditujukan terhadap sebuah kapal yang “mengangkut narkotika dalam jumlah besar – menuju Amerika untuk meracuni rakyat kami.”

    Hegseth menambahkan: “Intelijen kami, tanpa ragu, mengonfirmasi bahwa kapal ini menyelundupkan narkotika, orang-orang di dalamnya adalah teroris narkotika, dan mereka beroperasi di rute transit penyelundupan narkotika yang telah diketahui. Serangan ini akan terus berlanjut hingga serangan terhadap rakyat Amerika berakhir!!!!”

    Sebelumnya pada hari Kamis waktu setempat, Presiden Donald Trump menyatakan AS ‘konflik bersenjata’ dengan kartel narkoba. Trump juga telah mengerahkan kapal militer ke laut Karibia untuk menangkap penyelundup narkoba.

    “Presiden menetapkan kartel-kartel ini sebagai kelompok bersenjata non-negara, menetapkan mereka sebagai organisasi teroris, dan menetapkan bahwa tindakan mereka merupakan serangan bersenjata terhadap Amerika Serikat,” demikian bunyi pemberitahuan dari Pentagon sebagaimana dilansir AFP, Jumat (3/10/2025).

    Pernyataan Trump ini dikeluarkan melalui surat pemberitahuan kepada Kongres setelah serangan baru-baru ini terhadap kapal-kapal di lepas pantai Venezuela. Surat tersebut dirancang sebagai pembenaran hukum untuk tiga serangan baru di perairan internasional yang menewaskan sedikitnya 14 orang.

    Serangan AS baru-baru ini menargetkan kapal-kapal yang diduga memuat narkoba di lepas pantai Venezuela, tetapi para ahli hukum telah meragukan legalitas tindakan Washington.

    “Seperti yang telah kami katakan berkali-kali, presiden bertindak sesuai dengan hukum konflik bersenjata untuk melindungi negara kita dari mereka yang mencoba membawa racun mematikan ke pantai kita,” kata juru bicara Gedung Putih, Anna Kelly, kepada AFP.

    “Dia menepati janjinya untuk memberantas kartel dan menghilangkan ancaman keamanan nasional ini dengan membunuh lebih banyak warga Amerika,” imbuhnya.

    Lihat juga Video ‘Petugas ICE Banting Wanita di Kantor Imigrasi AS’:

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Cari Kerja Kantoran Susah, Tukang Ledeng Bisa Dapat Gaji Rp 1,6 Miliar

    Cari Kerja Kantoran Susah, Tukang Ledeng Bisa Dapat Gaji Rp 1,6 Miliar

    Jakarta, CNBC Indonesia – Gen Z tengah dihadapi oleh krisis lapangan kerja di berbagai belahan dunia, seiring masifnya perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) dan ketidakpastian ekonomi yang menyebabkan gelombang PHK terus berlanjut.

    Kendati demikian, CEO Nvidia Jensen Huang yang memiliki peran kunci dalam perkembangan AI mengatakan sebenarnya ada ribuan pekerjaan tersedia untuk generasi muda. Hanya saja, peluang pekerjaan itu bukan di depan laptop.

    “Jika Anda adalah tukang listrik, tukang ledeng, atau tukang kayu, akan dibutuhkan ratusan ribu tenaga untuk membangun pabrik,” kata Huang kepada Channel 4 News.

    Huang tercatat memiliki kekayaan US$164 miliar (Rp2.715 triliun) menurut laporan Forbes. Kekayaannya melesat pasca popularitas AI membuat kebutuhan chip AI kian tinggi. Ia menjadi orang terkaya ke-8 di dunia saat ini.

    Menurut Huang, pengembangan AI membutuhkan fasilitas data center raksasa di mana-mana. Untuk itu, dibutuhkan tenaga kerja dalam jumlah besar dalam membangun data center tersebut.

    “Segmen kerajinan terampil di setiap perekonomian akan mengalami lonjakan. Pertumbuhannya harus berlipat ganda, berlipat ganda, dan berlipat ganda setiap tahunnya,” ia menuturkan, dikutip dari Yahoo Finance, Jumat (3/10/2025).

    Pekan lalu, Nvidia baru mengumumkan investasi senilai US$100 miliar ke OpenAI untuk membiayai pengembangan data center berbasis prosesor AI Nvidia. Secara industri, pengeluaran belanja modal untuk data center diproyeksikan mencapai US$7 triliun pada 2030 mendatang, menurut McKinsey.

    Satu fasilitas data center seluas 250.000 kaki persegi digadang-gadang bisa memperkerjakan 1.500 tenaga konstruksi selama pembangunannya. Mayoritas bisa mendapatkan gaji US$100.000 (Rp1,6 miliar), belum termasuk uang lembur.

    Pekerjaan konstruksi ini tidak membutuhkan gelar sarjana. Setelah pembangunan selesai, ada 50 pekerja penuh yang dibutuhkan untuk merawat fasilitas tersebut.

    Masing-masing pekerjaan tersebut memacu 3,5 lapangan pekerjaan lain di perekonomian sekitarnya.

    Seruan Huang untuk lebih banyak teknisi listrik dan tukang ledeng sejalan dengan pandangannya yang lebih luas bahwa gelombang peluang berikutnya terletak pada sisi fisik teknologi, alih-alih software.

    Ketika ditanya awal tahun ini apa yang akan ia pelajari jika berusia 20 tahun lagi, Huang mengakui bahwa ia akan condong ke disiplin ilmu yang berakar pada ilmu fisika.

    “Untuk Jensen muda berusia 20 tahun yang sudah lulus sekarang, ia mungkin akan memilih… lebih banyak ilmu fisika daripada ilmu software,” ujarnya.

    Huang bukan satu-satunya yang memiliki pemikiran ini. Pada awal 2025, CEO BlackRock Larry Fink mengungkapkan kekhawatirannya kepada Gedung Putih soal deportasi pekerja imigran, ditambah kurangnya ketertarikan kaum muda AS di sektor konstruksi data center.

    “Saya bahkan mengatakan kepada tim Presiden Donald Trump bahwa kita akan kehabisan teknisi listrik yang dibutuhkan untuk membangun data center AI,” kata Fink.

    Pada pekan ini, CEO Ford Jim Farley juga mengemukakan kecemasan serupa. Ia menyorot ketimpangan antara ambisi manufaktur Washington dan tenaga kerja di lapangan.

    “Saya rasa niatnya ada, tapi tidak ada yang bisa menggantikan ambisi itu. Bagaimana kita bisa memindahkan semua ini ke tempat lain jika kita tidak punya orang untuk bekerja di sana?” ujar Farley.

    Menurut unggahan Farley di LinkedIn pada Juni 2025, AS sudah kehilangan 600.000 pekerja pabrik dan 500.000 pekerja konstruksi.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Arti, Dampak, dan Situasi Terkini

    Arti, Dampak, dan Situasi Terkini

    Jakarta –

    Pemerintah Amerika Serikat (AS) resmi mengalami shutdown setelah Kongres gagal mencapai kesepakatan terkait anggaran. Situasi ini menyebabkan sejumlah layanan publik terganggu dan menimbulkan ketidakpastian bagi pekerja federal maupun masyarakat luas.

    Shutdown bukan hal baru dalam politik AS, istilah ini muncul setiap kali terjadi kebuntuan anggaran di Kongres. Meski begitu, istilah tersebut masih sering membingungkan sebagian orang. Lalu, apa sebenarnya yang dimaksud dengan shutdown dan apa dampaknya?

    Apa Itu Shutdown Pemerintah AS?

    Menurut penjelasan resmi Gedung Putih (whitehouse.gov), shutdown terjadi ketika Kongres tidak menyetujui undang-undang pendanaan atau appropriations. Tanpa dasar hukum tersebut, sebagian lembaga federal tidak dapat beroperasi secara normal.

    Dalam dokumen Frequently Asked Questions During a Lapse in Appropriations yang dirilis Gedung Putih, disebutkan bahwa kontrak atau hibah yang sudah dialokasikan sebelumnya tetap dapat berjalan. Namun, kegiatan baru atau operasional tanpa dasar pendanaan harus dihentikan sementara.

    Latar Belakang Shutdown AS 2025

    Shutdown pemerintah AS kali ini berawal dari kegagalan Kongres dalam menetapkan anggaran belanja negara baru sebelum tenggat waktu. Akibatnya, pemerintah federal tidak memiliki wewenang melakukan pengeluaran rutin.

    Sebagai bentuk transparansi, Gedung Putih menyiapkan laman khusus bernama Government Shutdown Clock yang menunjukkan berapa lama lembaga pemerintah beroperasi dalam kondisi tanpa pendanaan. Hal ini sekaligus menjadi pengingat bagi publik akan pentingnya penyelesaian anggaran di Kongres.

    Dampak terhadap Layanan Publik

    Merujuk keterangan Gedung Putih, shutdown berdampak langsung pada aktivitas layanan publik. Pegawai federal yang tidak termasuk fungsi esensial akan dirumahkan sementara, sedangkan pegawai dengan tugas penting atau excepted tetap bekerja, meski gaji mereka bisa tertunda pembayarannya.

    Update Terkini Shutdown AS 2025

    Hingga kini, Gedung Putih masih mencatat berlangsungnya status shutdown. Pemerintah menegaskan program penting seperti WIC (Women, Infants, and Children) dalam kondisi rawan karena aliran dana yang terhenti.

    Masyarakat Amerika bersama jutaan pekerja federal kini menunggu langkah politik dari Kongres agar pendanaan dapat segera disetujui dan roda pemerintahan kembali berjalan normal.

    (wia/imk)

  • Airlangga Ungkap Efek Shutdown AS, Perundingan Dagang Ikut Berhenti

    Airlangga Ungkap Efek Shutdown AS, Perundingan Dagang Ikut Berhenti

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto buka suara perihal pengaruh kebijakan pemerintah Amerika Serikat yang menghentikan sebagian besar operasionalnya atau shutdown pada Rabu (1/10/2025) terhadap perekonomian Indonesia.

    Menurut Airlangga, dampaknya terhadap Indonesia terkait dengan perundingan dagang. Seperti diketahui, perundingan dagang antara Indonesia dan AS masih berjalan dan harus berhenti dahulu karena adanya shutdown.

    “Ya dampaknya jelas terkait dengan perundingan dagang kan, dengan shutdown ya berhenti dulu,” kata Airlangga, di kantor Kemenko Perekonomian, Jumat (3/10/2025).

    Kendati terhenti karena shutdown, Airlangga memastikan finalisasi tidak akan berpengaruh karena beberapa kesepakatan telah selesai.

    “Saya rasa enggak, enggak banyak pengaruh. Relatif kita sudah selesai itu (finalisasi),” paparnya.

    Pemerintah AS melakukan shutdown terhitung sejak 1 Oktober 2025 setelah Kongres gagal menyetujui anggaran baru. Penutupan ini terjadi setelah kebuntuan antara Gedung Putih dan Demokrat mengenai tuntutan anggaran, terutama terkait masalah perawatan kesehatan.

    Shutdown ini diketahui berisiko melumpuhkan berbagai layanan publik dan menempatkan ribuan pegawai federal dalam status cuti tanpa bayaran. Dampak ekonomi dari penutupan ini juga menjadi perhatian utama, dengan potensi terganggunya rilis data ekonomi penting dan meningkatnya ketidakpastian di pasar keuangan.

    (haa/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Rupiah diprediksi melemah karena aksi “profit taking” pelaku pasar

    Rupiah diprediksi melemah karena aksi “profit taking” pelaku pasar

    Jakarta (ANTARA) – Analis Bank Woori Saudara Rully Nova mengatakan pelemahan nilai tukar (kurs) rupiah karena aksi profit taking dari pelaku pasar.

    “Rupiah pada perdagangan hari ini diperkirakan melemah di kisaran Rp16.590-Rp16.640 karena aksi profit taking dari pelaku pasar juga, dipengaruhi oleh faktor global tren penguatan index dollar sehubungan dengan shutdown pemerintah federal AS (Amerika Serikat (AS) yang masih berjalan,” ujarnya kepada ANTARA di Jakarta, Jumat.

    Mengutip Sputnik, pemerintah federal AS kembali menjalani penutupan sebagian setelah Partai Republik dan Demokrat gagal mencapai kesepakatan mengenai pendanaan sementara sebelum batas waktu Rabu (1/10) tengah malam.

    Tahun fiskal 2024 telah berakhir pada 30 September, namun Kongres belum menyepakati anggaran untuk tahun mendatang.

    Anadolu juga melaporkan bahwa penutupan pemerintah AS dibarengi dengan pemutusan hubungan kerja (PHK) pegawai federal. Langkah itu diambil karena Partai Demokrat dianggap memaksa pemerintahan untuk bertindak.

    Wakil Presiden JD Vance menyampaikan dalam jumpa pers di Gedung Putih bahwa PHK akan segera dilakukan bila penutupan berlangsung lebih lama. Ia menegaskan langkah tersebut tidak diinginkan, tetapi diperlukan agar layanan penting bagi masyarakat tetap berjalan.

    Vance juga membantah tuduhan bahwa pemerintahan Trump menargetkan pegawai federal untuk alasan politik. Menurutnya, pemerintah berfokus menjaga agar sebanyak mungkin layanan esensial dapat tetap berfungsi.

    “Sementara dari domestik, sentimennya masih positive seiring dengan mulai kembali masuknya asing ke pasar keuangan Indonesia setelah mereda kekhawatiran terkait burden sharing pembiayaan BI (Bank Indonesia) dan pemerintah, “ungkap dia.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.