Tempat Fasum: Gedung Putih

  • AS Tegaskan Tak Akan Beri Senjata Nuklir ke Ukraina

    AS Tegaskan Tak Akan Beri Senjata Nuklir ke Ukraina

    Washington DC

    Amerika Serikat (AS) menyatakan pihaknya tidak sedang mempertimbangkan untuk memberikan senjata nuklir kepada Ukraina, yang terus memerangi invasi militer Rusia. Washington menegaskan tidak akan mengembalikan senjata nuklir yang telah diserahkan saat Uni Soviet runtuh kepada Kyiv lagi.

    Penegasan itu, seperti dilansir Reuters, Senin (2/12/2024), disampaikan oleh penasihat keamanan nasional Gedung Putih, Jake Sullivan, dalam pernyataan terbaru pada Minggu (1/12) waktu setempat.

    Sullivan ditanya soal artikel media terkemuka New York Times (NYT) bulan lalu yang menyebut beberapa pejabat negara Barat, yang tidak disebut namanya, telah menyarankan Presiden AS Joe Biden untuk memberikan senjata nuklir kepada Ukraina sebelum dia mengakhiri masa jabatannya.

    “Itu tidak dalam pertimbangan, tidak,” tegas Sullivan saat berbicara kepada media ABC News.

    “Apa yang sedang kami lakukan adalah meningkatkan berbagai kapasitas konvensional Ukraina sehingga mereka dapat secara efektif mempertahankan diri dan memberikan perlawanan terhadap Rusia, bukan (memberikan mereka) kemampuan nuklir,” jelasnya.

    Pekan lalu, Rusia mengecam gagasan yang muncul di kalangan negara-negara Barat, agar AS memasok senjata nuklir kepada Ukraina, sebagai hal yang “gila”. Moskow menyebut bahwa demi mencegah skenario semacam itu adalah salah satu alasan mengapa pihaknya melancarkan invasi ke Ukraina.

    Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, dalam pernyataannya pada saat itu menegaskan bahwa menjadi kepentingan semua pemerintahan yang bertanggung jawab untuk memastikan skenario semacam itu tidak terjadi. Dia menyebut skenario seperti itu sama saja dengan “bunuh diri”.

    Lihat juga video: Putin Wanti-wanti Negara Barat, Sebut Rusia Siap Perang Nuklir

  • Biden Beri Grasi untuk Putranya, Trump: Peradilan Sesat!

    Biden Beri Grasi untuk Putranya, Trump: Peradilan Sesat!

    Saat mengumumkan keputusannya, Biden menyampaikan argumen bahwa putranya diadili secara selektif dan secara tidak adil.

    “Hari ini, saya menandatangani surat pengampunan untuk putra saya, Hunter. Sejak saya menjabat, saya telah mengatakan bahwa saya tidak akan ikut campur dalam pengambilan keputusan Departemen kehakiman, dan saya menepati janji saya meskipun saya telah melihat putra saya diadili secara selektif, dan secara tidak adil,” ucap Biden dalam pernyataannya yang dirilis Gedung Putih pada Minggu (1/12) waktu setempat.

    Dalam argumennya, Biden juga menyebut dakwaan-dakwaan yang dihadapi putranya didasari atas motif-motif politik.

    “Tidak ada orang berakal sehat yang melihat fakta kasus-kasus Hunter, yang dapat mencapai kesimpulan lainnya, selain Hunter ditargetkan hanya karena dia adalah putra saya — dan itu salah,” ucap Biden dalam pernyataannya.

    “Ada upaya untuk mematahkan semangat Hunter — yang sudah bersih (dari narkoba) selama 5,5 setengah, bahkan dalam menghadapi serangan yang tak henti-hentinya dan penuntutan selektif,” imbuhnya.

    “Dalam upaya untuk menghancurkan Hunter, mereka telah berusaha menghancurkan saya — dan tidak ada alasan untuk mempercayai bahwa hal itu akan berhenti di sini. Cukup sudah,” tegas Biden.

    Gedung Putih sebelumnya berulang kali mengatakan bahwa Biden tidak akan mengampuni atau meringankan hukuman putranya. Keputusan Biden mengubah sikapnya menjelang akhir masa jabatannya ini, juga menuai kritikan dari kalangan Kongres AS, terutama dari Partai Republik.

    “Tidak hanya dia secara keliru mengklaim dirinya tidak pernah bertemu dengan rekan bisnis asing putranya dan bahwa putranya tidak melakukan kesalahan apa pun, dia juga berbohong ketika dia mengatakan tidak akan mengampuni Hunter Biden,” kritik Comer dalam pernyataan via media sosial X.

    (nvc/ita)

  • Biden Ampuni Putranya dari Kasus Kriminal, Partai Republik Meradang

    Biden Ampuni Putranya dari Kasus Kriminal, Partai Republik Meradang

    Jakarta

    Presiden Amerika Serikat (AS) yang akan segera meninggalkan jabatannya, Joe Biden, memberikan pengampunan kepada putranya, Hunter Biden, yang divonis bersalah atas dakwaan federal terkait senjata api dan pajak. Pengampunan ini diberikan meskipun Biden sebelumnya berjanji tidak akan mengambil langkah tersebut.

    Pengampunan ini diambil hanya beberapa minggu sebelum Hunter dijadwalkan menerima hukuman atas vonis senjata api dan pengakuan bersalahnya atas tuduhan pajak, yang akan menyelamatkannnya dari kemungkinan hukuman penjara akibat vonis tersebut.

    Dalam pernyataan melalui email kepada kantor berita Associated Press, Hunter Biden menyatakan rasa syukur atas pengampunan ini dan berjanji akan mendedikasikan hidupnya untuk membantu mereka yang masih menderita.

    “Saya telah mengakui dan bertanggung jawab atas kesalahan saya selama masa tergelap dalam hidup saya akibat kecanduan, kesalahan yang dieksploitasi untuk mempermalukan saya dan keluarga saya demi keuntungan politik,” katanya.

    Apa kata Joe Biden?

    Biden menyebut vonis terhadap putranya sebagai “ketidakadilan.”

    “Tidak ada orang berpikiran jernih ketika melihat fakta dalam kasus Hunter dapat mencapai kesimpulan lain selain bahwa Hunter disasar hanya karena ia adalah putra saya, dan itu salah,” ujar presiden dalam sebuah pernyataan.

    Hunter pertama kali mengungkapkan bahwa ia sedang diselidiki secara federal pada Desember 2020, hanya sebulan setelah Biden terpilih sebagai presiden.

    “Saya harap rakyat Amerika memahami mengapa seorang ayah dan presiden mengambil keputusan ini,” tambahnya, sembari menyebut bahwa keputusan tersebut dibuat akhir pekan ini saat keluarga presiden merayakan liburan Thanksgiving di Nantucket, Massachusetts.

    “Ada upaya untuk menghancurkan Hunter, yang telah lima setengah tahun hidup dalam kesadaran penuh meskipun menghadapi serangan tanpa henti dan penuntutan selektif. Dalam percobaan menghancurkan Hunter, mereka mencoba menghancurkan saya, dan tidak ada alasan untuk percaya bahwa ini akan berhenti di sini. Cukup sudah.”

    Bertentangan dengan janji sebelumnya

    Penggunaan kekuasaan luar biasa seorang presiden oleh Biden ini dilakukan saat ia bersiap meninggalkan Gedung Putih, menjelang pelantikan Donald Trump yang dijadwalkan pada 20 Januari.

    Langkah ini bertentangan dengan sejumlah janji Biden sebelumnya untuk tidak menggunakan kekuasaan tersebut demi kepentingan keluarganya.

    Pada Juni, Biden secara tegas menolak kemungkinan memberikan pengampunan atau grasi kepada Hunter dalam wawancara dengan ABC News.

    Juru Bicara Gedung Putih, Karine Jean-Pierre, juga menegaskan kembali janji itu pada 8 November.

    “Kami telah menjawab pertanyaan itu berkali-kali. Jawaban kami tetap sama, yaitu tidak,” ujarnya.

    Republikan marah atas pengampunan ini

    Partai Republik mengecam keputusan Biden, dengan banyak anggota Kongres menyampaikan kemarahan mereka di media sosial.

    “Joe Biden adalah pembohong dan munafik, sampai akhir,” ujar Anggota Kongres Marjorie Taylore Greene di media sosial X yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter.

    Anggota Kongres Andy Biggs mengatakan bahwa Biden akan “dicatat sebagai salah satu presiden paling korup dalam sejarah Amerika.”

    “Hunter Biden adalah seorang kriminal, tetapi ayahnya yang korup tidak akan membiarkan keadilan ditegakkan di bawah pemerintahan yang mengikuti aturan hukum,” katanya di X.

    Ketua Komite Pengawas DPR, James Comer, mengatakan bahwa “sangat disayangkan bahwa, alih-alih mengungkap kebenaran tentang kesalahan mereka selama puluhan tahun, Presiden Biden dan keluarganya terus melakukan segala cara untuk menghindari pertanggungjawaban.”

    Kritik bahkan datang dari sebagian anggota Partai Demokrat sendiri, seperti Gubernur Colorado Jared Polis.

    “Sebagai seorang ayah, saya tentu memahami keinginan Presiden Joe Biden untuk membantu putranya dengan mengampuni dia, tetapi saya kecewa karena dia menempatkan keluarganya di atas kepentingan negara,” ujar Polis.

    Gubernur itu memperingatkan bahwa pengampunan ini adalah “preseden buruk yang dapat disalahgunakan oleh presiden berikutnya dan sayangnya akan mencoreng reputasinya.”

    rs/gtp (AP, Reuters)

    Lihat video: Dulu Bilang Tidak, Biden Kini Beri Grasi untuk Putranya Hunter

    (ita/ita)

  • Berubah Sikap, Biden Beri Grasi untuk Putranya di Akhir Masa Jabatan

    Berubah Sikap, Biden Beri Grasi untuk Putranya di Akhir Masa Jabatan

    Washington DC

    Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden telah menandatangani surat pengampunan untuk putranya, Hunter Biden, yang terjerat kasus hukum. Langkah itu diambil menjelang akhir masa jabatannya, setelah Biden berulang kali menegaskan tidak akan memberikan pengampunan hukum terhadap putranya sendiri.

    Hunter, seperti dilansir Reuters, Senin (2/12/2024), telah dinyatakan bersalah dan dihukum karena membuat pernyataan palsu saat pemeriksaan latar belakang kepemilikan senjata api, dan atas dakwaan memiliki senjata api secara ilegal, serta telah mengaku bersalah atas tuduhan pajak federal.

    “Hari ini, saya menandatangani surat pengampunan untuk putra saya, Hunter. Sejak saya menjabat, saya telah mengatakan bahwa saya tidak akan ikut campur dalam pengambilan keputusan Departemen kehakiman, dan saya menepati janji saya meskipun saya telah melihat putra saya diadili secara selektif, dan secara tidak adil,” ucap Biden dalam pernyataannya yang dirilis Gedung Putih pada Minggu (1/12) waktu setempat.

    Gedung Putih telah berulang kali mengatakan bahwa Biden tidak akan mengampuni atau meringankan hukuman putranya, yang juga dikenal sebagai pencandu narkoba yang sedang dalam masa pemulihan dan kini menjadi target Partai Republik, termasuk Presiden terpilih AS Donald Trump.

    “Tidak ada orang berakal sehat yang melihat fakta kasus-kasus Hunter, yang dapat mencapai kesimpulan lainnya selain Hunter ditargetkan karena dia adalah putra saya,” sebutnya.

    Hunter menghadapi sidang putusan untuk dakwaan penyataan palsu dan dakwaan kepemilikan senjata api ilegal pekan ini.

    Pada September lalu, dia mengaku bersalah atas tuduhan federal karena gagal membayar pajak sebesar US$ 1,4 juta padahal dia menghabiskan banyak uang untuk narkoba, pekerja seks dan barang-barang mewah. Untuk kasus tersebut, Hunter akan menghadapi sidang putusan pada 16 Desember mendatang.

    Hunter menyebut dirinya sudah bebas dari narkoba selama lebih dari lima tahun.

    “Dalam pergolakan kecanduan, saya menyia-nyiakan banyak peluang dan keuntungan… Saya tidak akan pernah menganggap remeh grasi yang telah diberikan kepada saya hari ini dan akan mengabdikan kehidupan yang telah saya bangun kembali untuk membantu mereka yang masih sakit dan menderita,” imbuhnya.

    Saksikan juga Sosok: Nila Sari, Bina Kebun Cinta di Gereja

  • AS Sindir Bashar Al-Assad dan Ketergantungan Suriah pada Kekuatan Rusia-Iran

    AS Sindir Bashar Al-Assad dan Ketergantungan Suriah pada Kekuatan Rusia-Iran

    GELORA.CO – Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih, Sean Savitt, mengungkapkan bahwa Presiden Suriah Bashar Al-Assad terlalu bergantung pada Rusia dan Iran untuk mempertahankan posisi politiknya.

    Menurut Savitt, runtuhnya garis rezim di barat laut Suriah dan bentrokan yang terjadi di Aleppo merupakan akibat dari penolakan Assad untuk terlibat dalam proses politik.

    “Penolakan Suriah untuk terlibat dalam proses politik dan ketergantungannya pada Rusia dan Iran menciptakan kondisi yang kini terjadi, termasuk runtuhnya rezim Assad di barat laut Suriah,” jelasnya pada Sabtu, 30 November 2024.

    AS Memantau Situasi di Suriah

    Amerika Serikat saat ini memantau situasi di Suriah dan berkomunikasi dengan pejabat setempat selama 48 jam terakhir.

    Savitt menekankan bahwa AS tidak terlibat dalam serangan yang dilakukan oleh kelompok pemberontak Hayat Tahrir al-Sham (HTS).

    Ia juga menegaskan pentingnya rezim Bashar Al-Assad untuk memulai proses politik.

    “Kami bersama mitra dan sekutu mendesak dimulainya proses politik sejalan dengan resolusi PBB untuk mengakhiri perang saudara ini dan mengurangi eskalasi,” tambahnya, seperti dilaporkan oleh Anadolu Agency.

    Pemberontakan di Aleppo

    Pada Rabu, 27 November 2024, pemberontak Suriah, termasuk HTS dan faksi bersenjata lainnya yang didukung oleh Turki, melancarkan serangan di pedesaan barat kota Aleppo.

    Bentrokan sengit terjadi antara kelompok pemberontak dan tentara Suriah, di mana HTS mengeklaim berhasil memasuki Aleppo pada Jumat malam, 29 November 2024.

    Mereka kemudian menguasai beberapa wilayah di pedesaan Idlib pada Sabtu, 30 November 2024.

    Latar Belakang Perang Saudara

    Perang saudara di Suriah dimulai pada tahun 2011, ketika demonstrasi yang menuntut diakhirinya kekuasaan keluarga Bashar Al-Assad muncul.

    Demonstrasi ini meluas, dan jumlah pengunjuk rasa yang tewas meningkat akibat tindakan brutal pasukan keamanan.

    Bashar Al-Assad menyalahkan kerusuhan pada pihak asing yang dianggap berusaha mengganggu kestabilan di Suriah, yang menyebabkan perpecahan di kalangan rakyat dan munculnya berbagai pemberontakan bersenjata.

    Diplomasi Rusia, Iran, dan Turki

    Terkait dengan situasi yang semakin memburuk, Rusia, Iran, dan Turki berencana untuk membahas perkembangan di Suriah.

    Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Aragchi, dijadwalkan mengunjungi Suriah pada Minggu, 1 Desember 2024, sebelum melanjutkan perjalanan ke Turki, sebagaimana dilaporkan oleh Al Arabiya.

  • Biden Harap Trump Pikir Ulang Rencana Tarif untuk Meksiko dan Kanada

    Biden Harap Trump Pikir Ulang Rencana Tarif untuk Meksiko dan Kanada

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden berharap Presiden terpilih Donald Trump memikirkan kembali rencananya untuk mengenakan tarif pada Meksiko dan Kanada. Hal tersebut dinilai dapat mengacaukan hubungan dengan sekutu dekat AS tersebut.

    Mengutip dari Reuters pada Sabtu (20/11/2024), Biden berharap dia memikirkannya kembali. Menurutnya, kebijakan tarif tersebut adalah hal yang kontraproduktif untuk dilakukan.

    “Kami memiliki situasi yang tidak biasa di Amerika – kami dikelilingi oleh Samudra Pasifik, Samudra Atlantik, dan dua sekutu: Meksiko dan Kanada. Dan hal terakhir yang perlu kami lakukan adalah mulai mengacaukan hubungan tersebut,” kata Biden kepada wartawan di Nantucket, Massachusetts, tempat dia menghabiskan liburan Hari Thanksgiving bersama keluarganya.

    Pada awal pekan ini, Trump mengatakan bahwa ia akan mengenakan tarif pada Kanada dan Meksiko hingga mereka menghentikan obat-obatan terlarang dan migran yang melintasi perbatasan, dalam sebuah tindakan yang tampaknya melanggar kesepakatan perdagangan bebas AS-Meksiko-Kanada. 

    Menanggapi hal tersebut, Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum mengatakan dia tidak secara khusus membahas tarif dalam panggilan telepon yang dia lakukan dengan Trump pada Rabu pekan ini. Dia menambahkan bahwa keduanya telah sepakat bahwa akan ada hubungan yang baik antara kedua negara.

    Setelah panggilan telepon tersebut, Trump mengatakan Sheinbaum telah “setuju untuk menghentikan migrasi melalui Meksiko, dan ke Amerika Serikat, yang secara efektif menutup Perbatasan Selatan kita.” 

    Namun, Sheinbaum mengatakan dia telah menyusun strategi yang memperhatikan para migran sebelum mereka mencapai perbatasan AS. 

    Biden, yang bertemu dengan Trump di Gedung Putih awal bulan ini, menegaskan kembali bahwa dia ingin transisi antara pemerintahannya yang akan berakhir dan pemerintahan presiden terpilih yang akan datang berjalan lancar.

    “Dan semua pembicaraan tentang apa yang akan dia lakukan atau tidak lakukan, saya pikir mungkin ada sedikit perhitungan internal di pihaknya ” kata Biden.

    Biden juga mengatakan dia bersyukur bahwa pemerintahannya, dengan sedikit keberuntungan, akan membuat lebih banyak kemajuan di Timur Tengah, dengan memperhatikan perjanjian gencatan senjata baru-baru ini antara Israel dan Hizbullah yang didukung Iran di Lebanon.

    Adapun, dia memberikan perkembangan terbaru terkait tiga warga asal AS yang sempat ditahan di China. Biden mengaku telah berbicara dengan ketiga warga tersebut yang baru-baru ini dibebaskan setelah ditahan di China.

    “Saya sangat senang mereka sudah pulang,” katanya.

    Adapun, Trump juga mengancam tarif baru terhadap China. Biden mencatat bahwa dia dan Presiden China, Xi Jinping, telah membuat saluran telepon langsung antara kedua pemimpin dan jalur komunikasi langsung antara kedua militer mereka.

    “Satu hal yang saya yakini tentang Xi adalah dia tidak ingin membuat kesalahan. Dia mengerti apa yang dipertaruhkan,” ujar Biden.

  • Merekam dari Dekat Debut Presiden Prabowo di KTT G20 Brasil

    Merekam dari Dekat Debut Presiden Prabowo di KTT G20 Brasil

    Bisnis.com, JAKARTA – Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 Brasil 2024 menjadi debut perdana bagi Presiden Prabowo Subianto setelah resmi dilantik sebagai presiden pada 20 Oktober 2024 lalu. Saya kebetulan menjadi salah satu jurnalis yang berkesempatan untuk melihat secara langsung perjalanan diplomatik Prabowo di pertemuan kepala negara dan pemerintahan 20 negara yang memiliki size ekonomi terbesar di dunia itu.

    Ada banyak pertanyaan sebelum berangkat ke Brasil. Apalagi, Prabowo sejak awal telah mengumumkan secara terbuka tidak terlalu mempedulikan status sebagai negara G20, kalau masyarakat Indonesia masih diliputi kelaparan. Intinya, Prabowo cenderung fokus untuk mengatasi persoalan domestik seperti peningkatan sumber daya manusia, pengentasan kemiskinan dan kelaparan, dibandingkan terbuai dengan embel-embel negara G20. Menarik!

    Saya berangkat ke Brasil pada tanggal 14 November 2024 dini hari. Perjalanan ke negeri Samba yang berada kawasan Amerika Selatan itu memakan waktu sekitar 24 jam di luar transit. Wah, panjang dan lama sekali. Rute penerbangan dimulai dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju Doha, Qatar. Transit beberapa jam. Setelah itu dilanjutkan perjalanan sekitar 15 jam dari Doha ke Sãu Paulo.

    Rute penerbangan dari Jakarta, Doha, Sãu Paulo tidak seberapa jika diandingkan dengan perjalanan yang ditempuh oleh rombongan Presiden Prabowo. Beberapa hari sebelumnya, mereka telah perjalanan secara maraton, melwati 4 benua dan 6 negara tujuan.

    Presiden Prabowo SubiantoPerbesar

    Kunjungan Prabowo dimulai ke China, lalu dilanjutkan ke Amerika Serikat (AS), Peru, Brasil, Inggris dan ditutup di Uni Emirat Arab (UAE). Total 16 hari dihabiskan Prabowo tidak berada di Indonesia. Perjalanannya merupakan salah satu yang terlama dan terjauh dari presiden-presiden pendahulunya.

    Dari total 6 negara, hanya Peru dan Brasil yang menjadi negara lokasi KTT yakni masing-masing APEC dan G20. Sisanya, Prabowo bertandang untuk menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Xi Jinping, Presiden Joe Biden hingga Raja Charles ke-III.

    Brasil bisa dibilang cukup spesial, karena kedatangan Prabowo di sana merupakan debutnya di KTT G20. Meski sebelumnya hadir di KTT APEC, G20 lebih bergengsi. Sebanyak 20 pemimpin negara dengan PDB terbesar dunia duduk di meja bundar selama 2 hari berturut-turut. Belum lagi, baru sekitar dua tahun lalu RI menjadi tuan rumah G20.

    Tiba di Rio de Janeiro, G20 Sepi Umbul-umbul!

    Ada 5 pewarta dari Indonesia yang berkesempatan meliput KTT G20 di Brasil. Sesampainya di Rio de Janeiro, Kamis (14/11/2024) malam, cuaca kota tersebut mendung dan berangin.

    Dua hari setelahnya Rio kerap diguyur hujan. Hotel Hilton Copacabana, tempat pewarta Indonesia menginap, langsung berhadapan dengan pantai. Semilir angin pun semakin kuat di kala pagi serta sore hari menjelang malam. Cuaca hampir tidak pernah panas.

    Pada 15 November, atau H-1 kedatangan Prabowo ke Rio dari Peru, masyarakat Brasil tengah merayakan Hari Proklamasi Republik. Untuk itu, pemerintah menerapkan libur sehari. Tempat-tempat wisata pun dipadati pengunjung

    Misalnya, Gunung Sugarloaf, Museum Amanhã, Tangga Escadaria Selarón, serta ikon Brasil: Patung Kristus Penebus atau Cristo Redentor. Sebelum kedatangan Presiden, rombongan dari Jakarta sempat bertandang ke Tangga Escadaria Selarón dan Museum Amanhã. Kendati dipadati pengunjung, saya dan rombongan berhasil sampai di lokasi.

    Upaya kami berkunjung khususnya ke Cristo Redentor baru tercapai pada H+1 KTT G20, atau 20 November 2024. Saat itu, Brasil juga tengah libur karena merayakan Black Awareness Day.

    Suasana ramai di berbagai lokasi wisata di Rio lebih besar dipengaruhi karena 2 hari libur itu. Namun, geliat perhelatan KTT G20 di mana pemimpin-pemimpin negara dari Xi Jinping hingga Joe Biden akan berkunjung tak banyak dirasakan di bekas ibu kota Brasil itu.

    Salah satu sudut kota Rio de JaneiroPerbesar

    Sejak saya menginjakkan kaki di Bandara Internasional Galeão, Rio de Janeiro, hampir tak ada tanda-tanda bahwa Brasil menjadi tuan rumah KTT G20. Jumlah tanda G20 di bandara, tempat umum, gedung-gedung, videotron serta transportasi publik pun bisa dihitung jari.

    Suasana itu kontras dengan apa yang disiapkan pemerintah Indonesia pada 2022 saat memegang Presidensi G20. Bandara, tempat umum, transportasi publik hingga kantor kepolisian pun pasti dihiasi dengan embel-embel G20, dari Jakarta hingga Bali.

    Perbedaan yang mencolok juga terlihat di Media Center KTT G20 Brasil, yang terletak di Museu de Arte Moderna. Para jurnalis dari seluruh penjuru dunia di ruangan itu sempat mengalami koneksi internet yang lambat.

    Tidak hanya itu, para pewarta dari berbagai negara sempat menunggu 2 jam lebih lama hanya untuk mendapatkan kudapan di pagi hari pertama KTT, Senin 18 November 2024.

    Kudapan yang awalnya disebut akan mulai disajikan pada pukul 08.00, akhirnya baru datang sekitar pukul 10.00. Untungnya, Kepala Biro Pers, Media dan Informasi Kedeputian Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden R. Erlin Suastini yang ikut mendampingi wartawan Indonesia turut menyelipkan beberapa bungkus coklat dan wafer untuk mengisi perut sembari menunggu kudapan datang.

    Untungnya makanan berat di Brasil tak jauh berbeda dari Indonesia. Sepiring menu makanan yang biasa disajikan di Brasil biasanya berisi nasi. Selain berasnya yang berbeda, sepiring nasi di Brasil juga biasa ditemani oleh kacang hitam atau feijao.

    Warga Brasil memadapi sejumlah lokasi wisatPerbesar

    Selain itu, daging menjadi menu wajib di Brasil. Daging ikan, sapi, ayam maupun babi hampir selalu ada di setiap piring makanan masyarakat di negara itu. Ukurannya pun selalu besar. Maklum, menurut FAO, Brasil merupakan salah satu negara dengan pertanian dan peternakan terbesar di dunia selain China, India dan Amerika Serikat (AS).

    “We feed the world [Brasil memberi makan dunia],” ujar Staf Politik KBRI Albert Leopold Pondaag kepada Bisnis, saat di sela-sela makan siang di salah satu restroan di Copacabana, Rio de Janeiro, Brasil.

    Hubungan dagang Indonesia dan Brasil pun didominasi oleh produk pertanian dan peternakan. Menyitir data BPS, nilai impor RI dari Brasil mencapai US$3,48 miliar selama Januari-Agustus 2024. Di Benua Amerika, nilai impor RI dari Brasil merupakan terbesar kedua hanya setelah AS.

    Komoditas yang paling banyak diimpor RI dari Brasil adalah pangan ternak, gula dan madu, kapas, ore besi dan konsentrat serta jagung.

    Menurut pria yang telah bekerja di KBRI Brasil selama lebih dari 30 tahun itu, kedua negara tengah menggodok kerja sama yang lebih erat di bidang pangan. Hal itu sejalan dengan program Presiden Prabowo Subianto, yang menargetkan Indonesia swasembada pangan selama masa pemerintahannya. 

    Berdasarkan cerita Albert, belum lama ini dia menemani kunjungan Menteri Pertanian Amran Sulaiman ke Brasil. Amran disebut tengah menggodok kerja sama investasi peternakan dengan Brasil.

    Dalam catatan Bisnis, Kementerian Pertanian menyebut Indonesia dan Brasil akan melakukan kerja sama investasi pengembangan 100.000 ekor ternak sapi perah tropis asal Brasil dengan nilai Rp4,5 triliun di Indonesia.

    Investasi itu guna mendukung peningkatan produksi susu dalam negeri, yang tidak lepas dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program janji kampanye Prabowo itu ditargetkan mulai pada 2 Januari 2025.

    Program-program tersebut pun sejalan dengan misi G20 yang dipimpin Brasil tahun ini. Ada tiga agenda utama yang menjadi fokus Presidensi G20 Brasil yakni isu kelaparan dan kemiskinan, reformasi tata kelola organisasi global serta pembangunan berkelanjutan dan transisi energi.

    Dalam kepemimpinannya, G20 Brasil pun berhasil meluncurkan Global Alliance Against Hunger and Poverty. Aliansi itu akhirnya berhasil diluncurkan pada hari pertama KTT G20, Senin (18/11/2024), di mana target pemberantasan kelaparan dan kemiskinan jatuh pada 2030 mendatang.

    Diplomasi Peci Hitam Ala Prabowo

    Para kepala negara G20 berfoto bersamaPerbesar

    Pada pembukaan KTT G20, aliansi global itu diluncurkan dengan melibatkan 148 anggota, termasuk 82 negara. Indonesia termasuk salah satunya.

    Pada saat Prabowo menyampaikan sambutannya di Sesi Pertama KTT G20, Senin (18/11/2024), dia secara khusus berterima kasih kepada Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva karena telah memprioritaskan isu kelaparan dan kemiskinan.

    Sebagai sesama negara berkembang dan anggota G20, Prabowo menyebut isu kelaparan dan kemiskinan adalah isu nyata bagi Indonesia.

    “Kelaparan dan kemiskinan bagi kami adalah isu nyata keseharian. Kami juga masih memiliki persentase masyarakat cukup besar yang berada di bawah garis kemiskinan. Sebanyak 35% anak-anak kami juga kelaparan setiap hari,” ujarnya kepada forum di Museu de Arte Moderna.

    Sebelum menghadiri KTT, Prabowo tiba di Rio Janeiro, Sabtu (16/11/2024) malam. Perjalanan dari Pangkalan Militer Angkatan Udara Galeão ke Hotel Hilton Copacabana memakan waktu sekitar 30 menit.

    Presiden Prabowo Subianto/JIBI-Dany SaputraPerbesar

    Sesampainya di hotel, Prabowo disambut oleh Diaspora Indonesia di Brasil. Sebagian besar merupakan staf KBRI dari Kota Brazilia, atau ibu kota Brasil, yang sudah kurang lebih seminggu menyiapkan kedatangan presiden baru RI itu.

    Pada saat itu, lobi Hotel Hilton diramaikan oleh diaspora Indonesia yang menunggu kedatangan Prabowo. Kemudian, sekitar 24 jam setelahnya, suasana lobi Hilton sudah menjadi cukup berbeda. Staf United States Secret Service selama tiga hari penyelenggaraan KTT memenuhi lobi Hilton.  

    Tujuannya tidak lain dan tidak bukan untuk menyambut kedatangan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden. Orang nomor satu di AS itu sehotel dengan orang nomor satu di Indonesia.

    Selama Biden menginap di sana, setiap pengunjung kecuali tim protokol kepresidenan RI harus melewati pemeriksaan keamanan yang ketat. Tidak jarang tim rombongan dari Indonesia menggerutu karena jengkel harus ikut diperiksa setiap kali keluar masuk Hilton Copacabana.

    Bahkan, seorang Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun harus melewati security check-in itu setibanya di hotel tersebut.

    Presiden Prabowo dan Presiden Xi JinpingPerbesar

    Kegiatan Prabowo selama di Rio dimulai, Minggu (17/11/2024). Pada siang hari setelah sampai di Brasil, dia langsung menggelar pertemuan secara bilateral dengan Sekjen PBB Antonio Guterres dan Presiden Tanzania Samia Suluhu Hassan, serta menghadiri Forum Bisnis Indonesia-Brasil yang diselenggarakan Kadin Indonesia.

    Selanjutnya, di sela-sela KTT pada 18-19 November 2024, Prabowo turut bertemu dengan PM India Narendra Modi, Presiden Prancis Emmanuel Macron serta pemimpin-pemimpin negara MIKTA.

    Pada setiap pertemuan itu, Prabowo selalu mengenakan peci hitamnya. Hanya pada beberapa momen saja wartawan mendapatinya tidak mengenakan peci hitam. Salah satunya saat dia bertolak dari Brasil menuju Inggris. Prabowo terlihat mengenakan topinya berwarna biru.

    Pemandangan itu sempat hilang saat kunjungan kenegaraan beberapa presiden sebelumnya. Meski tak sepenuhnya hilang, baru kali ini peci hitam kembali dipakai konsisten oleh kepala negara di kunjungan kenegaraan.

    Pertemuan bilateal antara Presiden Prabowo dan PM India Narendra ModiPerbesar

    Dari enam negara yang dikunjungi olehnya, serta puluhan pejabat hingga ningrat yang ditemuinya, satu yang tak lepas dari Prabowo di mata publik adalah peci hitamnya. Songkok hitam yang kerap dijadikan simbol nasionalisme itu konsisten dikenakan olehnya di setiap pertemuan formal dengan berbagai pimpinan negara maupun lembaga internasional.

    Dari Gedung Putih hingga Istana Buckingham, sampai dengan duduk di meja bundar G20, Presiden berumur 73 tahun itu konsisten mengenakan peci hitam. Hal itu pun turut diikuti oleh menteri-menteri yang ikut mendampingi Prabowo di setiap kegiatan atau pertemuan. Khususnya, Menteri Luar Negeri Sugiono dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya yang melekat ke Prabowo dari China hingga UAE.

    Yang jelas, debut Prabowo di G20 ditutup dengan kesepakatan negara-negara anggota atas isu yang dekat dengan perjalanan politiknya: isu kelaparan dan pangan. Isu yang kerap dibawanya sebagai janji politik sejak 2009, kendati baru 15 tahun setelahnya bisa dia mulai realisasikan. Meski dengan ‘gagahnya’ Prabowo menagih janji-janji negara maju di meja bundar G20, tentu menjaring kesepakatan di antara negara-negara tak semudah mengucapkan kata-kata. Kita tunggu lanjutannya.

  • Ini Deretan Negara Tolak Perintah ICC untuk Tangkap Netanyahu

    Ini Deretan Negara Tolak Perintah ICC untuk Tangkap Netanyahu

    Den Haag

    Beberapa negara, sebagian besar di Barat, menolak untuk mematuhi surat perintah penangkapan yang dikeluarkan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) terhadap Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

    Prancis menjadi yang terbaru, dengan menyebut Netanyahu dilindungi oleh kekebalan dari penuntutan ICC yang telah menerbitkan surat perintah penangkapan terhadapnya sejak pekan lalu.

    ICC telah menerbitkan surat perintah penangkapan untuk Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan (Menhan) Israel Yoav Gallant pekan lalu atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam perang Israel melawan Hamas di Jalur Gaza yang berkecamuk sejak Oktober tahun lalu.

    Dalam pengumumannya pada 21 November lalu, ICC menyatakan pihaknya menemukan “alasan yang masuk akal” untuk meyakini Netanyahu dan Gallant memikul “tanggung jawab secara pidana” atas kejahatan perang berupa kelaparan sebagai metode perang di Jalur Gaza dan kejahatan terhadap kemanusiaan berupa pembunuhan, penganiayaan dan tindakan tidak manusiawi lainnya terhadap warga Palestina.

    ICC juga merilis surat perintah penangkapan untuk petinggi Hamas, Mohammed Deif, atas tuduhan yang sama. Meskipun Israel mengklaim Deif tewas dalam serangan mereka di Jalur Gaza pada Juli lalu. Hamas tidak membenarkan atau membantah klaim itu.

    Netanyahu mengecam perintah penangkapan untuk dirinya dan menuduh ICC melakukan langkah anti-Semitisme.

    Dengan perintah penangkapan itu, Netanyahu terancam ditangkap jika menginjakkan kaki di sebanyak 124 negara anggota ICC yang menandatangani Statuta Roma. Beberapa negara yang menolak untuk menangkap Netanyahu, seperti Prancis, merupakan anggota ICC yang seharusnya wajib mematuhi perintah penangkapan itu.

    Berikut daftar negara-negara yang sejauh ini menolak, atau mengabaikan, perintah penangkapan yang dirilis ICC untuk Netanyahu, seperti dilansir AFP dan Al Jazeera, Jumat (29/11/2024):

    Sebagai sekutu dekat Israel, AS menolak keras perintah penangkapan yang dirilis ICC untuk Netanyahu. Presiden Joe Biden menyebut langkah ICC itu “sangat keterlaluan” dan menegaskan Washington akan selalu mendukung Israel.

    “Penerbitan surat perintah penangkapan ICC terhadap para pemimpin Israel sangat keterlaluan,” sebut Biden dalam pernyataannya beberapa waktu lalu.

    “Biarkan saya perjelas sekali lagi: apa pun yang mungkin disiratkan ICC, tidak ada kesetaraan — tidak ada — antara Israel dan Hamas. Kami akan selalu mendukung Israel melawan ancaman terhadap keamanannya,” tegasnya.

    Dewan Keamanan Nasional pada Gedung Putih, dalam tanggapannya, menegaskan bahwa “ICC tidak memiliki yurisdiksi atas persoalan ini”.

    Argentina

    Presiden Argentina Javier Milei, dalam pernyataan via media sosial X, menegaskan negaranya “menyatakan ketidaksetujuan yang mendalam” dengan keputusan ICC tersebut.

    Milei menyebut perintah penangkapan ICC itu “mengabaikan hak Israel yang sah untuk membela diri terhadap serangan terus-menerus yang dilakukan oleh organisasi teroris seperti Hamas dan Hizbullah”.

  • 9
                    
                        Mengapa Israel dan Hizbullah Sepakat Gencatan Senjata Sekarang?
                        Internasional

    9 Mengapa Israel dan Hizbullah Sepakat Gencatan Senjata Sekarang? Internasional

    Mengapa Israel dan Hizbullah Sepakat Gencatan Senjata Sekarang?
    Penulis
    AKHIR
    September lalu, di Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hizbullah sudah nyaris tercapai.
    BBC
    melaporkan, saat itu para diplomat Amerika Serikat (AS) dan Inggris yakin gencatan senjata akan segera terjadi.
    Para pihak yang terlibat dalam perang tampaknya sudah menunjukkan kesediaannya untuk menerima gencatan senjata yang didasarkan pada ketentuan Resolusi Dewan Keamanan PBB 1701, yang disahkan untuk mengakhiri perang Lebanon tahun 2006. Intinya adalah Hizbullah akan mundur dari perbatasan untuk digantikan pasukan penjaga perdamaian PBB dan Angkatan Bersenjata Lebanon. Ketika pasukan PBB dan Lebanon masuk, pasukan Israel secara bertahap akan keluar.
    Namun, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, kemudian naik ke podium Sidang Umum PBB dan menyampaikan pidato berapi-api yang menolak gagasan gencatan senjata. Seusai sidang itu, Netanyahu kembali ke hotelnya di New York dan dari sana dia memerintahkan pembunuhan terhadap Hassan Nasrallah, pemimpin Hizbullah, bersama dengan sebagian besar para komandannya. Fotografer resmi Netanyahu mengabadikan momen saat Netanyahu memberi perintah pembunuhan itu.
    Tentara Israel kemudian menjatuhkan sekitar 80 bom ke markas bawah tanah Hizbullah di pinggiran Beirut. Nasrallah dan sejumlah komandannya tewas. Rancangan kepakatan gencatan senjata itu pun buyar. Pembunuhan Nasrallah merupakan eskalasi besar dan pukulan telak bagi Hizbullah.
    Dalam beberapa minggu setelahnya, militer Israel telah menimbulkan kerusakan besar pada organisasi militer Hizbullah. Kelompok itu memang masih menembakkan sejumlah roket ke perbatasan dan para kombatannya terus melawan pasukan invasi Israel. Namun Hizbullah bukan lagi ancaman besar bagi Israel.
    Pada 26 November ini, Israel dan Hizbullah akhirnya menyepakati gencatan senjata selama 60 hari setelah lebih dari setahun terlibat konflik multifront.
    Isi kesepakatan itu sama dengan rencangan yang gagal disepapakti akhir September itu, yaitu bahwa Israel akan secara bertahap menarik pasukannya dari Lebanon, dan Hizbullah akan sepenuhnya mundur ke sebelah utara Sungai Litani. Sementara itu, Angkatan Bersenjata Lebanon akan menempatkan pasukannya dan mengendalikan wilayah mereka sendiri. Presiden AS, Joe Biden, mengatakan bahwa AS, Prancis, dan sekutu lainnya telah berjanji untuk mendukung kesepakatan itu.
    Profesor studi sejarah dan perdamaian di Universitas Notre Dame AS, Asher Kaufman, dalam artikelnya di
    The Conversation US
     menjelaskan bahwa gencatan senjata itu terjadi karena bertemunya kepentingan Israel, Hizbullah, dan Iran – sponsor utama Hizbullah. Namun, walau kepentingan mereka bertemu, alasan mereka berbeda-beda.
     
    Kaufman yang merupakan pakar konflik Lebanon dan perbatasan di Timur Tengah itu menjelaskan, bagi pemerintah Israel, masalah domestik turut berperan dalam pertimbagan untuk gencatan senjata itu. Pertama, Angkatan Pertahanan Israel (IDF) telah merasa kelelahan setelah lebih dari setahun berperang. Hal ini terutama dirasakan pasukan cadangan Israel, yang semakin banyak yang tidak hadir bertugas. Masyarakat umum Israel juga lelah dengan konflik itu. Mayoritas dari mereka mendukung gencatan senjata dengan Hizbullah.
    Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, juga mempunyai masalah internal dalam pemerintahannya yang harus diatasi. Netanyahu mendapat tekanan dari sekutu ultra-Ortodoks dalam koalisi yang berkuasa untuk menyusun undang-undang yang mengecualikan orang-orang Yahudi ultra-Ortodoks dari wajib militer.
    Menurut Kaufman, meredakan ketegangan di perbatasan Lebanon akan mengurangi kebutuhan Israel akan pasukan aktif. Hal itu dapat membantu dalam mengatasi ketidakpuasan kelompok sekuler dan nasional-religius di IDF dan tidak setuju dengan pengecualian wajib militer untuk para pria ultra-Ortodoks. Jika perang dengan Hizbullah berakhir, kelompok tersebut mungkin lebih cenderung menerima kebijakan pengecualian itu.
    Dari perspektif tentara Israel, kata Kaufman, perang di Lebanon semakin mencapai titik di mana hasilnya semakin kurang bernilai. Perang itu berhasil melemahkan posisi militer Hizbullah, tetapi tidak mampu menghancurkan kelompok itu sepenuhnya.
    BBC
    melaporkan, Netanyahu menyatakan keberhasilan operasi militer merupakan salah satu dari beberapa faktor yang meyakinkannya bahwa sekarang adalah saat yang tepat untuk berhenti. Agenda Israel di Lebanon memang lebih terbatas dibandingkan di Gaza dan wilayah pendudukan Palestina lainnya. Israel hanya ingin mengusir Hizbullah dari perbatasan utaranya sehingga memungkinkan warga sipil Israel kembali ke kota-kota dekat perbatasan.
    Jika Hizbullah suatu saat terlihat sedang mempersiapkan serangan, Israel mengantongi surat persetujuan tambahan dari AS yang memberi lampu hijau untuk mengambil tindakan militer lagi.
    Dalam pernyataan yang direkam untuk mengumumkan keputusannya, Netanyahu menyebutkan alasan mengapa sekarang adalah saat yang tepat untuk gencatan senjata. Israel, kata dia, telah mengguncang Beirut. Kini ada peluang untuk “memberikan jeda bagi pasukan kami dan menambah persediaan”.
    Israel juga telah memutuskan koneksi antara Gaza dan Lebanon. Netanyahu mengatakan, Hamas akan mendapat tekanan yang lebih besar. 
     
    Ada satu alasan lagi; Israel ingin berkonsentrasi pada apa yang disebut Netanyahu sebagai ancaman Iran. Menghancurkan Hizbullah berarti menghancurkan Iran. Hizbullah dibangun Iran untuk menciptakan ancaman tepat di perbatasan Israel. Hizbullah menjadi bagian terkuat dari poros perlawanan Iran, nama yang diberikan untuk jaringan pertahanan terdepan yang terdiri dari sekutu dan proksi.
    Menurut Kaufman, di sisi Hizbullah, kelompok itu telah sangat dilemahkan karena perang yang mengikis kemampuan militernya. Sebelumnya, Hizbullah (sebagaimana ditegaskan berulang kali oleh Nasrallah) menyatakan bahwa gencatan senjata hanya akan terjadi jika hal itu terlebih dahulu tercapai antara Hamas dan Israel di Gaza. Namun, kini Hizbullah dan Iran bersedia memisahkan dua front tersebut, yang membuat Hamas berada dalam posisi yang lebih lemah karena kehilangan dukungan dari kelompok utama yang mereka andalkan, yaitu Hizbullah.
    Hamas awalnya berharap bisa menarik Hizbullah dan kelompok-sekelompok yang seideologi dengan mereka di kawasan itu untuk terlibat dalam konfrontasi langsung dengan Israel ketika mereka meluncurkan serangan terhadap Israel pada 7 Oktober 2023.
    Hizbullah dan faksi politik Lebanon lainnya juga menghadapi tekanan domestik yang kuat. Lebanon memiliki lebih dari 1 juta pengungsi akibat konflik tersebut – sebagian besar dari mereka orang-orang Syiah, aliran Islam yang menjadi tempat muasal Hizbullah. Kondisi di Lebanon telah meningkatkan risiko pertikaian sektarian antara Syiah dan faksi lain di negara itu. Bagi para pemimpin Hizbullah, mungkin inilah saat yang tepat untuk mengurangi kerugian dan mempersiapkan diri untuk bangkit kembali sebagai sebuah badan politik dan militer.
    Sama seperti para pemimpin Hizbullah yang masih hidup, Iran juga menginginkan gencatan senjata. Hizbullah perlu jeda untuk memulihkan diri. Iran perlu menghentikan kerusakan geostrategis yang telah terjadi. Poros perlawanan mereka kehilangan daya gentarnya. Serangan rudal Iran terhadap Israel setelah pembunuhan Nasrallah tidak berhasil mengubah keadaan.
    Dua orang merancang Hizbullah untuk menghalangi Israel tidak hanya menyerang Lebanon – tetapi juga menyerang Iran. Kedua perancang itu telah tewas dibunuh. Mereka adalah Qasem Soleimani, kepala Pasukan Quds Pengawal Revolusi Iran, yang tewas akibat serangan pesawat tak berawak AS di bandara Baghdad pada Januari 2020. Perintah pembunuhan Soleimani dikeluarkan Donald Trump dalam beberapa minggu terakhirnya di Gedung Putih pada akhir tahun masa jabatan pertamanya. Orang kedua adalah Hassan Nasrallah.
     
     
    Setelah perang 2006, strategi pencegahan (
    deterrence strategy
    ) Hizbullah dan Iran mampu menyamai Israel selama hampir 20 tahun. Namun, serangan Hamas pada 7 Oktober yang kemudian dibalas Israel membawa perubahan besar, termasuk keputusan Israel untuk menolak segala pembatasan terhadap perang yang mereka lakukan sebagai respons. AS, sekutu terkuat Israel, juga hampir tidak memberikan batasan pada pasokan maupun penggunaan senjata yang terus mereka salurkan.
    Nasrallah dan Iran gagal memahami apa yang telah terjadi. Mereka tidak menyadari bagaimana Israel telah berubah. Mereka mencoba menekan Israel dengan perang gesekan dan sempat berhasil selama hampir satu tahun. Namun, pada 17 September, Israel membalik keadaan dengan meledakkan bom mini yang tertanam di jaringan
    pager
    jebakan yang sebelumnya berhasil dijual kepada Hizbullah melalui tipu daya intelijen Israel.
    Hizbullah menjadi limbung. Sebelum mereka sempat bereaksi dengan senjata paling kuat yang diberikan Iran, Israel membunuh Nasrallah dan sebagian besar letnan utamanya, disertai serangan besar-besaran yang menghancurkan gudang senjata. Serangan itu diikuti dengan invasi ke Lebanon Selatan dan penghancuran besar-besaran desa-desa perbatasan Lebanon serta jaringan terowongan Hizbullah.
    Menurut Kaufman, kesepakatan gencatan senjata itu terjadi juga saat Teheran bersiap menghadapi pemerintahan AS yang bisa mengambil posisi lebih keras terhadap Iran dan proksinya di kawasan, dimana Hizbullah merupakan salah satu yang paling berpengaruh.
    Dengan presiden baru Iran, dan pemerintahan baru AS, gencatan senjata antara proksi utama Iran dan Israel mungkin menjadi langkah pertama bagi Teheran untuk membangun dialog konstruktif dengan Gedung Putih yang akan kembali dipimpin Trump.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Awas PD 3, AS Ungkap Kemungkinan Serangan Nuklir Rusia

    Awas PD 3, AS Ungkap Kemungkinan Serangan Nuklir Rusia

    Jakarta, CNBC Indonesia – Intelijen Amerika Serikat (AS) mengungkapkan prediksi serangan nuklir Rusia di masa depan. Pihaknya mengatakan serangan nuklir tidak mungkin terjadi.

    Melansir Reuters, Kamis (28/11/2024), lima sumber yang mengetahui hal tersebut menyebut keputusan AS mengizinkan Ukraina menggunakan senjatanya untuk menyerang Moskow tidak akan meningkatkan risiko serangan nuklir. Meskipun ada pernyataan agresif dari Putin. 

    Mereka adalah dua pejabat senior, seorang anggota parlemen, dan dua ajudan kongres yang diberi pengarahan tentang masalah ini. Namun, Rusia kemungkinan akan memperluas kampanye sabotase terhadap target Eropa untuk meningkatkan tekanan pada Barat atas dukungannya terhadap Kyiv.

    Penilaian intelijen itu juga telah dilakukan selama tujuh bulan terakhir. Pandangan itu, kata sumber-sumber anonim, diklaim tetap tidak berubah setelah Presiden Joe Biden mengubah sikap AS bulan ini tentang senjata.

    “Penilaiannya konsisten: ATACM tidak akan mengubah kalkulasi nuklir Rusia,” kata seorang ajudan kongres yang diberi pengarahan tentang intelijen tersebut, merujuk pada rudal Amerika dengan jangkauan hingga 190 mil (306 km).

    Salah satu dari lima pejabat AS mengatakan meskipun Washington menilai bahwa Rusia tidak akan berusaha meningkatkan kekuatan nuklirnya. Rusia hanya akan mencoba menyamai apa yang dilihatnya sebagai peningkatan kekuatan AS, salah satunya dengan menerjunkan rudal baru itu merupakan bagian dari upaya itu.

    Secara rinci, pejabat AS mengatakan intelijen selama ini telah membantu memandu meredam perdebatan di dalam pemerintahan Biden tentang apakah pelonggaran pembatasan penggunaan senjata Amerika sepadan dengan risiko yang membuat Putin marah. Para pejabat awalnya menolak langkah tersebut, dengan alasan kekhawatiran akan peningkatan kekuatan dan ketidakpastian tentang bagaimana Putin akan menanggapinya.

    Namun Beberapa pejabat tersebut, termasuk di Gedung Putih, Pentagon, dan Departemen Luar Negeri, mengkhawatirkan pembalasan mematikan terhadap personel militer dan diplomatik AS serta serangan terhadap sekutu NATO, di mana yang lain secara khusus mengkhawatirkan eskalasi nuklir. Namun Biden berubah pikiran karena masuknya Korea Utara (Korut) ke dalam perang sebelum pemilihan presiden AS.

    (sef/sef)