Tempat Fasum: Gedung Putih

  • Pemimpin Eropa Gelar Pertemuan Soal Ukraina Hari Ini, Bahas Penempatan Pasukan Perdamaian?

    Pemimpin Eropa Gelar Pertemuan Soal Ukraina Hari Ini, Bahas Penempatan Pasukan Perdamaian?

    JAKARTA – Presiden Volodymyr Zelensky mengatakan pada Hari Selasa, kemungkinan pengerahan pasukan penjaga perdamaian asing di Ukraina dapat diajukan pada pertemuan para pemimpin Eropa di Brussels, Belgia pada Hari Rabu.

    Para pemimpin dari sejumlah negara Eropa, seperti Jerman, Prancis, Polandia hingga Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) akan mengadakan pertemuan untuk membahas dukungan bagi Ukraina, hampir tiga tahun setelah invasi skala penuh Rusia, menurut sebuah sumber.

    Presiden Prancis Emmanuel Macron menjadi sosok yang pertama kali menyebut pasukan tersebut pada Bulan Februari.

    Namun, para pemimpin Eropa gagal mencapai konsensus mengenai gagasan Presiden Macron.

    Kemudian, Presiden Zelensky secara terbuka melontarkan gagasan tentang pengerahan pasukan asing hingga Ukraina dapat bergabung dengan NATO selama pertemuan dengan seorang politisi Jerman pada tanggal 9 Desember.

    Ditanya mengei kemungkinan pembahasan hal tersebut dalam pertemuan hari ini, Presiden Zelensky mengatakan, “setiap orang yang akan hadir memiliki hak untuk mengangkat isu ini atau itu”.

    “Mungkin ada pertanyaan bukan hanya tentang kontingen (asing), tetapi juga pertanyaan yang akan diajukan Ukraina,” katanya dalam konferensi pers bersama dengan Perdana Menteri Polandia Donald Tusk di Lviv, melansir Reuters 18 Desember.

    Pemimpin Kyiv mengatakan, penguatan Ukraina yang mendesak akan menjadi hal utama yang dibahas. Ia menyebutkan kemampuan pertahanan jarak jauh, investasi sekutu dalam produksi senjata Ukraina, dan jaminan keamanan di antara topik-topik lainnya.

    Pertemuan itu terjadi pada titik krusial karena Ukraina mendesak sekutu-sekutunya untuk mendukungnya, baik di medan perang maupun secara diplomatis sebelum pembicaraan potensial dengan Rusia.

    Terpisah, Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump, yang kembali ke Gedung Putih pada Bulan Januari, telah berulang kali menyerukan gencatan senjata, mengatakan Presiden Zelensky harus siap membuat kesepakatan untuk mengakhiri perang.

    https://voi.id/berita/443855/rusia-bawa-serangan-bom-yang-menewaskan-jenderal-kirillov-ke-pertemuan-dewan-keamanan-pbb-lusa

    Sementara itu, PM Tusk menegaskan kembali Polandia tidak mempertimbangkan untuk mengirim pasukan tetapi mengatakan negaranya, salah satu pendukung Ukraina yang paling setia, akan melakukan segala daya untuk menjadikan keanggotaan NATO Kyiv sebagai kemungkinan nyata.

    “Kita semua perlu fokus untuk memastikan bahwa setiap pembicaraan mengenai gencatan senjata tidak dilakukan dari posisi yang kuat di pihak Rusia, yang berarti bahwa Ukraina dapat yakin akan dukungan penuh dari semua negara yang terlibat dalam membantu Ukraina,” kata PM Tusk.

  • AS: Dua Warga Iran Ditangkap Atas Serangan Mematikan Drone ke Pangkalan Tower 22 di Yordania – Halaman all

    AS: Dua Warga Iran Ditangkap Atas Serangan Mematikan Drone ke Pangkalan Tower 22 di Yordania – Halaman all

    AS: Dua Warga Iran Ditangkap Atas Serangan Terhadap Tower 22 AS di Yordania
     

    TRIBUNNEWS.COM – Dua warga Iran ditangkap sehubungan dengan serangan pesawat tak berawak di Pangkalan Militer Amerika Serikat (AS) pada Januari silam.

    Serangan itu menewaskan 3 tentara AS dan melukai lebih dari 40 lainnya di pangkalan militer Amerika di Yordania dekat perbatasannya dengan Suriah dan Irak.

    Pangkalan militer AS itu dikenal dengan nama Tower 22, sebuah lokasi militer yang terbilang terpencil dan rahasia.

    Menurut pejabat di Departemen Kehakiman AS, kedua orang tersebut dituduh “melanggar hukum dengan membocorkan informasi teknis sensitif Amerika ke Iran,”.

    Kedua pria tersebut adalah Mehdi Mohammad Sadeghi, seorang warga Amerika keturunan Iran yang tinggal di Massachusetts yang ditangkap pada Senin (16/12/2024).

    “Tersangka kedua adalah Mohammad Abedini, seorang warga Swiss-Iran yang ditangkap di Italia dan kemungkinan akan diekstradisi ke Amerika Serikat,” kata pejabat Departemen Kehakiman pada konferensi pers dilansir Khaberni, Selasa (17/12/2024).

    Jaksa mengatakan Sadeghi bekerja untuk perusahaan semikonduktor yang berbasis di Massachusetts, sementara Abedini memiliki perusahaan yang berbasis di Iran yang menjadikan sistem navigasi bertanggung jawab untuk memandu drone.

    Jaksa mengatakan Abedini dituduh melanggar undang-undang anti-terorisme dan ekspor, serta mendirikan perusahaan kedok di Swiss sebagai kedok untuk mendapatkan teknologi dari perusahaan Massachusetts tempat Sadeghi bekerja.

    Joshua Levy, Jaksa AS di Massachusetts, mengatakan bahwa Sadeghi mentransfer materi dari perusahaan itu ke Iran.

    Bahan-bahan ini diyakini digunakan untuk membuat setidaknya satu drone yang digunakan dalam serangan tersebut.

    “Tuduhan ini menegaskan bahwa Departemen Kehakiman AS tidak akan menghentikan upayanya untuk mencapai keadilan bagi anggota militer AS yang terbunuh atau terluka di luar negeri,” kata Levy.

    Serangan tanggal 28 Januari terjadi di sebuah lokasi kecil militer Amerika di Yordania, dekat perbatasannya dengan Suriah dan Irak, dan mengakibatkan kematian 3 tentara Amerika dan melukai puluhan lainnya.

    Serangan tersebut merupakan serangan pertama yang menewaskan pasukan Amerika, sejak pecahnya Perang Gaza pada Oktober 2023.

    Pada hari-hari berikutnya, Amerika Serikat melancarkan puluhan serangan udara terhadap milisi yang dekat dengan Iran di Irak, Suriah, dan Yaman.

    Mengenal Tower 22, pos terdepan Amerika Serikat (AS) di Yordania, yang menjadi target serangan Perlawanan Islam di Irak.

    Sebelumnya, tiga tentara AS tewas dan puluhan lainnya terluka setelah sebuah pesawat tak berawak (drone) menghantam pos militer, yang dikenal sebagai Tower 22.

    Insiden mematikan itu terjadi pada Minggu (28/1/2024), lapor Times of Israel.

    Tower 22 berlokasi di titik strategis di Yordania, yakni sisi paling timur laut, yang berbatasan antara Suriah dan Irak.

    Hingga kini, informasi publik tentang Tower 22, pos terdepan AS ini terbatas.

    Namun, menurut laporan media, Tower 22 berfungsi sebagai pusat pasokan untuk garnisun al-Tanf AS di dekatnya yang terletak di seberang perbatasan Suriah.

    Al-Tanf berperan penting dalam perang melawan ISIS dan mengambil peran sebagai bagian dari strategi AS untuk membendung pembangunan militer Iran di Suriah timur.

    Setidaknya 350 tentara Angkatan Darat dan Angkatan Udara AS juga ditempatkan di sana.

    Namun tidak jelas jenis senjata yang disimpan, pertahanan udara yang digunakan, dan apa yang sebenarnya salah, hingga jadi target serangan.

    Sistem pengawasan

    Sejak awal perang Suriah pada tahun 2011, Gedung Putih telah menghabiskan ratusan juta dolar untuk membantu Amman membentuk sistem pengawasan canggih dan njlimet.

    Sistem tersebut kemudian dikenal sebagai Program Keamanan Perbatasan untuk membendung infiltrasi pejuang bersenjata dari Suriah dan Irak.

    Saat ini sekitar 2.500 tentara AS ditempatkan di Irak sementara 900 dikerahkan di timur laut Suriah.

    Pasukan AS di Yordania

    Yordania memiliki perjanjian keamanan yang erat dengan AS.

    Dilansir Al Jazeera, Yordania merupakan salah satu dari sedikit sekutu regional yang mengadakan latihan ekstensif dengan pasukan AS.

    Tentara Yordania adalah salah satu penerima terbesar pendanaan militer luar negeri Washington.

    Kerajaan ini memiliki ratusan pelatih Amerika dan merupakan salah satu dari sedikit sekutu regional yang mengadakan latihan ekstensif dengan pasukan Amerika sepanjang tahun.

    Apakah ada serangan lain terhadap kepentingan AS di kawasan ini?

    Serangan terbaru ini terjadi di tengah meningkatnya risiko meluasnya perang Gaza seiring meningkatnya ketegangan dan menyebar di wilayah tersebut.

    Lembaga pemikir nirlaba yang berbasis di AS, Institute for the Study of War, melaporkan bahwa milisi yang didukung Iran telah melancarkan lebih dari 170 serangan yang menargetkan pangkalan AS di Irak dan Suriah sejak perang Israel di Gaza setelah serangan mematikan Hamas di Gaza pada 7 Oktober.

    Pada tanggal 21 Januari, Komando Pusat AS mengatakan bahwa kelompok yang didukung Iran menyerang pangkalan udara Ain al-Assad di Irak.

    Perlawanan Islam di Irak telah mengaku bertanggung jawab atas puluhan serangan terhadap pangkalan yang menampung pasukan AS di Irak dan Suriah.

    Gambar satelit selebaran yang dirilis pada 29 Januari 2024 oleh Planet Labs PBC dan diambil pada 12 Oktober 2023 menunjukkan pemandangan pangkalan, yang dikenal sebagai Menara 22, yang dioperasikan oleh pasukan AS sebagai bagian dari koalisi internasional melawan ISIS ( ISIS) kelompok jihad, dekat perbatasan Yordania dengan Irak dan Suriah di Distrik Rwaished timur laut. (Lab Planet / AFP)

    Reaksi Gedung Putih

    Dikutip Al Jazeera, serangan tersebut mendapat reaksi keras dari Washington.

    Presiden Joe Biden bersumpah untuk meminta pertanggungjawaban para penyerang.

    Perlawanan Islam di Irak, sebuah kelompok payung kelompok bersenjata yang didukung Iran di wilayah tersebut, mengklaim serangan tersebut.

    Kelompok tersebut mengatakan bahwa serangan itu merupakan tanggapan atas dukungan AS terhadap perang Israel di Gaza.

     

    (oln/khbrn/*)

  • Menkeu Israel Smotrich: Kami Tak Akan Biarkan Negara-Negara Arab Mendirikan Negara Palestina – Halaman all

    Menkeu Israel Smotrich: Kami Tak Akan Biarkan Negara-Negara Arab Mendirikan Negara Palestina – Halaman all

    Smotrich: Kami Tak Akan Biarkan Negara-Negara Arab Mendirikan Negara Palestina

    TRIBUNNEWS.COM – Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich menyatakan kalau Israel akan terus berupaya memperkuat cengkeramannya di seluruh kawasan, khaberni melaporkan, Selasa (17/12/2024).

    Smotrich juga menekankan kalau Israel tidak akan membiarkan negara-negara Arab memisahkan ‘Gush Etzion’ dari Yerusalem, pusat Israel.

    Sebagai informasi, Gush Etzion (Blok Etzion) adalah gugusan pemukiman Israel yang terletak di Pegunungan Yudea, tepat di sebelah selatan Yerusalem dan Betlehem di Tepi Barat.

    Pembentukan Negara Palestina, secara akan memutus Gush Etzion dari Yerusalem.

    Ia menegaskan penolakannya terhadap pembentukan negara Palestina, mengingat hal itu merupakan ancaman bagi eksistensi Israel.

    Peta Tepi Barat. (credit foto Louisa Vieira/united nations)

    Israel Rebut 5 Ribu Hektare Tanah di Tepi Barat

    Terkait upaya menghalangi terbentuknya negara Palestina, sekitar 5.000 hektare tanah di Tepi Barat, Palestina telah direbut oleh zionis Israel.

    Hal itu juga diumumkan Bezalel Smotrich.

    Smotrich menyebut jumlah tepatnya tanah di wilayah Tepi Barat yang direbut, yakni seluas 24.000 dunum atau sekitar 5.930,5 hektar).

    Sementara Pusat Informasi Palestina menyebut Israel mengatakan tanah itu sebagai “tanah negara”.

    Pemerintahan zionis menyebut langkah itu diharapkan akan berdampak pada perencanaan regional dan membentuk kembali wilayah tersebut.

    “Tepat pada waktunya, hari ini kami menyelesaikan proses rumit untuk mengumumkan 24.000 dunum tanah negara baru di Tepi Barat,” kata Smotrich, mengutip Al Mayadeen.

    Smotrich juga bersikeras akan menggunakan tanah yang direbut itu untuk dibangun, salah satunya sebagai pemukiman.

    “Proses ini menciptakan rangkaian pemukiman, membangun cadangan lahan bagi Israel untuk membangun pemukiman, infrastruktur, dan jalan.”

    “Serta menjamin bahwa kami akan terus memperkuat pemukiman, dan kami akan tetap di sini,” tambah Menteri Israel tersebut.

    Dalam sebuah posting di X, Smotrich menekankan bahwa lebih dari 23.000 dunam tanah untuk kepentingan pemukiman di Yosh.

    “Kami menentukan fakta di lapangan dan menggagalkan pendirian negara Palestina!”

    Media Channel 14 menjelaskan bahwa pemukiman ilegal Israel Ma’ale Adumim, yang terletak di sebelah timur al-Quds yang diduduki, akan diperluas sekitar 2.600 dunum (642 hektar) ke selatan.

    Hal ini menciptakan rantai pemukiman yang terkait dengan pemukiman ilegal Kedar.

    Perluasan tambahan direncanakan untuk pemukiman ilegal seperti Migdal Oz dan Susya di Tepi Barat selatan, serta Yafit di Lembah Yordan, catat media tersebut.

    Deklarasi ini mewakili hampir setengah dari tanah yang dirampas dengan status “tanah negara” sejak penandatanganan Perjanjian Oslo pada tahun 1993, sebagaimana disorot oleh Middle East Monitor.

    Arab Saudi Tinggalkan Pakta Pertahanan AS karena Kebuntuan Status Negara Palestina

    Terkait manuver Israel Arab Saudi telah “menghentikan upayanya” untuk mencapai perjanjian pertahanan dengan AS sebagai imbalan atas normalisasi hubungan dengan Israel dan kini tengah mencari perjanjian yang “lebih sederhana”, Reuters mengutip pernyataan dua pejabat Saudi dan empat pejabat Barat pada 29 November lalu. 

    Sumber tersebut mengatakan Putra Mahkota Saudi Mohamed bin Salman (MbS) telah menegaskan kembali syarat bahwa normalisasi dengan Israel harus bergantung pada komitmen Tel Aviv untuk bekerja menuju pembentukan negara Palestina yang merdeka, sejalan dengan Inisiatif Perdamaian Arab 2002. 

    Sumber-sumber yang dikutip di media-media Barat mengungkapkan bahwa Riyadh kini tengah mencari kesepakatan yang ‘lebih sederhana’ yang mengabaikan normalisasi dengan Israel.

    “Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu masih berhasrat untuk mengamankan normalisasi dengan negara adidaya Saudi sebagai tonggak sejarah dan tanda penerimaan yang lebih luas di dunia Arab,” sumber tersebut menambahkan. 

    Namun Perdana Menteri Israel tahu bahwa langkah apa pun menuju solusi dua negara akan memecah belah koalisi yang berkuasa, kata mereka. 

    Akibat posisi Arab Saudi dan Israel, “Riyadh dan Washington berharap pakta pertahanan yang lebih sederhana dapat dicapai sebelum Presiden Joe Biden meninggalkan Gedung Putih pada bulan Januari,” menurut sumber-sumber Saudi dan Barat. 

    Awal tahun ini, sejumlah laporan menyebutkan Arab Saudi tengah mengupayakan pakta pertahanan dengan Washington, akses ke persenjataan AS yang lebih baik, dan program nuklir yang didukung AS sebagai imbalan atas normalisasi hubungan dengan Israel.

    Namun, Riyadh secara terbuka berpegang pada posisinya bahwa normalisasi apa pun dengan Israel harus bergantung pada komitmen untuk bekerja menuju negara Palestina – sesuatu yang terus ditolak mentah-mentah oleh Tel Aviv. 

    Namun, The Guardian melaporkan pada bulan Mei bahwa kerajaan tersebut mulai mendorong pakta pertahanan yang “lebih sederhana” dengan AS yang mengabaikan kesepakatan normalisasi dengan Israel karena keengganan Tel Aviv terhadap negara Palestina yang merdeka. 

    Laporan Reuters muncul dua hari setelah gencatan senjata yang rapuh dan tidak pasti antara Hizbullah dan Israel mulai berlaku di Lebanon. 

    Presiden AS Joe Biden mengatakan minggu ini bahwa gencatan senjata di Lebanon membawa Washington lebih dekat ke visinya untuk Asia Barat yang “lebih terintegrasi”, mengacu pada normalisasi negara-negara Arab dengan Israel. 

    “Saya memuji keputusan berani yang diambil oleh para pemimpin Lebanon dan Israel untuk mengakhiri kekerasan. Keputusan ini mengingatkan kita bahwa perdamaian itu mungkin,” imbuh presiden. 

    Israel telah berulang kali melanggar gencatan senjata Lebanon dalam dua hari terakhir dengan melakukan pengeboman, serangan artileri, dan upaya untuk masuk lebih dalam ke wilayah Lebanon. 

    Presiden AS melanjutkan dengan mengatakan bahwa Washington tetap siap menjadi penengah perdamaian antara Israel dan Arab Saudi yang akan mencakup “jalur yang kredibel untuk mendirikan negara Palestina.”

     

    (oln/khbrn/*)

  • AS Klaim Israel-Hamas Segera Sepakati Gencatan Senjata di Gaza

    AS Klaim Israel-Hamas Segera Sepakati Gencatan Senjata di Gaza

    Jakarta, CNN Indonesia

    Amerika Serikat mengklaim Israel dan Hamas segera menyepakati gencatan senjata di Gaza dalam beberapa hari ke depan.

    Juru bicara Gedung Putih John Kirby mengatakan para pejabat AS meyakini bahwa semua pihak semakin dekat untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata di Gaza.

    “Kami percaya – dan pihak Israel telah mengatakan hal ini – bahwa kami semakin dekat, dan tidak diragukan lagi, kami percaya hal itu, tetapi kami juga berhati-hati dalam optimisme kami,” kata Kirby dalam wawancara dengan Fox News, mengutip Reuters, Selasa (17/12).

    “Kami pernah berada di posisi ini sebelumnya di mana kami tidak mampu melewati garis finis,” lanjut dia.

    Saat ini, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dikabarkan sedang menuju Kairo, Mesir untuk menghadiri kesepakatan gencatan senjata di Gaza.

    Sumber-sumber yang mengetahui hal ini mengatakan kesepakatan gencatan senjata akan ditandatangani dalam beberapa hari mendatang.

    Kirby tidak menanggapi ketika ditanya apakah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sedang melakukan perjalanan ke Kairo untuk melakukan pembicaraan.

    Sementara itu, Hamas mengatakan gencatan senjata dan pembebasan para sandera dimungkinkan jika Israel berhenti menetapkan sejumlah syarat baru

    Sebelumnya, Israel menyatakan kesepakatan pembebasan sandera di Gaza dalam perang antara Israel dan Hamas menunjukkan hasil yang baik. Menurut Menteri Pertahanan Israel Katz, mereka belum pernah sedekat ini mencapai kesepakatan soal pembebasan sandera.

    “Kami belum sedekat ini dengan kesepakatan mengenai sandera sejak negosiasi sebelumnya,” kata Katz dilansir AFP, Selasa (17/12).

    Perang antara Hamas dan Israel dimulai pada 7 Oktober 2023. Ribuan warga, mayoritas perempuan dan anak-anak, menjadi korban tewas.

    Pada November 2023, gencatan senjata selama satu minggu, bisa membebaskan 105 sandera yang ditahan di Jalur Gaza. Sebagian besar adalah warga Israel, tetapi ada juga pekerja pertanian Thailand.

    Gencatan senjata itu jadi satu-satunya sepanjang lebih dari satu tahun ini. Pembebasan itu terjadi sebagai bagian dari pertukaran kebebasan 240 warga Palestina yang ditahan di penjara Israel.

    (tim/dmi)

    [Gambas:Video CNN]

  • Biden: Anda Tidak Harus Menjadi Seorang Yahudi Untuk Menjadi Zionis

    Biden: Anda Tidak Harus Menjadi Seorang Yahudi Untuk Menjadi Zionis

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Joe Biden dan Second Gentleman Doug Emhoff menggarisbawahi komitmen mereka untuk memerangi antisemitisme, selama resepsi Hanukkah di Gedung Putih pada hari Senin 11 Desember 2024.

    Selengkapnya dalam program Autobizz CNBC Indonesia, Selasa (17/12/2024).

  • Kejar Pertumbuhan 5% Tahun Depan, China Naikkan Defisit Anggaran

    Kejar Pertumbuhan 5% Tahun Depan, China Naikkan Defisit Anggaran

    Bisnis.com, JAKARTA – Para pemimpin China dikabarkan telah sepakat untuk menaikkan defisit anggaran menjadi 4% dari produk domestik bruto (PDB) tahun depan sambil mempertahankan target pertumbuhan ekonomi sekitar 5%. Defisit tersebut akan menjadi angka tertinggi yang pernah tercatat jika terealisasi.

    Melansir Reuters pada Selasa (17/12/2024), rencana tersebut terungkap berdasarkan dua sumber yang mengetahui masalah tersebut. Rencana defisit baru tersebut lebih besar dibandingkan dengan target awal sebesar 3% dari PDB untuk 2024.

    Rencana itu juga sejalan dengan kebijakan fiskal yang “lebih proaktif” yang digariskan oleh para pejabat terkemuka setelah pertemuan Politbiro bulan Desember dan Konferensi Kerja Ekonomi Pusat (CEWC) minggu lalu, di mana target tersebut disetujui tetapi belum diumumkan secara resmi.

    Kedua sumber tersebut mengatakan China akan tetap mempertahankan target pertumbuhan PDB yang tidak berubah sebesar sekitar 5% pada 2025.

    Tambahan 1% defisit dari PDB ini berjumlah sekitar 1,3 triliun yuan atau US$179,4 miliar dalam pengeluaran. Stimulus lebih lanjut akan didanai melalui penerbitan obligasi khusus di luar anggaran, kata kedua sumber tersebut, yang meminta identitasnya dirahasiakan karena mereka tidak berwenang berbicara kepada media. 

    Target-target ini biasanya tidak diumumkan secara resmi hingga rapat parlemen tahunan pada bulan Maret. Adapun, target tersebut masih dapat berubah sebelum sidang legislatif.

    Kantor Informasi Dewan Negara, yang menangani pertanyaan media atas nama pemerintah, dan Kementerian Keuangan tidak segera menanggapi kabar ini.

    Dorongan fiskal yang lebih kuat yang direncanakan untuk tahun depan merupakan bagian dari persiapan China untuk melawan dampak kenaikan tarif AS yang diharapkan atas impor China saat Donald Trump kembali ke Gedung Putih pada bulan Januari.

    Ringkasan media pemerintah mengenai CEWC yang dilakukan secara tertutup mengatakan bahwa “perlu untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang stabil”, meningkatkan rasio defisit fiskal, dan menerbitkan lebih banyak utang pemerintah tahun depan, tetapi tidak menyebutkan angka-angka spesifik.

    Bulan lalu, penasihat pemerintah telah merekomendasikan Beijing untuk tidak menurunkan target pertumbuhannya.

    Negara dengan perekonomian terbesar kedua di dunia itu tersendat tahun ini akibat krisis properti yang parah, utang pemerintah daerah yang tinggi, dan permintaan konsumen yang lemah. Ekspor, salah satu dari sedikit titik terang, dapat segera menghadapi tarif AS yang melebihi 60% jika Trump memenuhi janji kampanyenya.

    Ancaman Presiden terpilih AS itu telah mengguncang kompleks industri China, yang menjual barang senilai lebih dari US$400 miliar setiap tahunnya ke Amerika Serikat. Banyak produsen telah mengalihkan produksi ke luar negeri untuk menghindari tarif.

    Eksportir mengatakan pungutan tersebut akan semakin mengecilkan laba, yang merugikan lapangan kerja, investasi, dan pertumbuhan ekonomi dalam prosesnya. Hal itu juga akan memperburuk kelebihan kapasitas industri China dan tekanan deflasi, kata para analis.

    Ringkasan pertemuan CEWC dan Politbiro juga menandai bahwa bank sentral China akan beralih ke sikap kebijakan moneter yang cukup longgar. Hal ini meningkatkan ekspektasi akan lebih banyak pemotongan suku bunga dan suntikan likuiditas.

    Sikap “hati-hati” sebelumnya yang dipegang bank sentral selama 14 tahun terakhir bertepatan dengan utang secara keseluruhan – termasuk utang pemerintah, rumah tangga, dan perusahaan – yang melonjak lebih dari lima kali lipat. Perekonomian tumbuh sekitar tiga kali lipat selama periode yang sama.

    China kemungkinan akan sangat bergantung pada stimulus fiskal tahun depan, kata para analis, tetapi juga dapat menggunakan alat lain untuk meredam dampak tarif.

  • Menko Polkam bahas kerja sama di bidang stabilitas keamanan dengan AS

    Menko Polkam bahas kerja sama di bidang stabilitas keamanan dengan AS

    Kami membahas berbagai potensi kerja sama atas implementasi kemitraan strategis komprehensif antara Indonesia dan Amerika Serikat

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan membahas kerja sama di bidang stabilitas keamanan antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) dengan Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Kamala Shirin Lakhdir

    Pembahasan itu terjadi kala Budi Gunawan menerima kunjungan Kamala di kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Selasa.

    “Kami membahas berbagai potensi kerja sama atas implementasi kemitraan strategis komprehensif antara Indonesia dan Amerika Serikat,” kata Budi Gunawan dalam siaran pers resmi yang diterima ANTARA.

    Menurut Budi, Indonesia mempunyai sejarah hubungan baik yang panjang dengan Amerika Serikat. Beberapa kerja sama antara Indonesia dan Amerika Serikat pun sudah pernah terjadi seperti latihan militer bersama hingga di bidang perekonomian.

    Kerja sama tersebut pun terbukti membuahkan hasil baik bagi ke dua belah pihak seperti pertahanan militer yang semakin kuat hingga munculnya kebijakan perekonomian yang strategis.

    Maka dari itu, Budi berharap pertemuannya dengan Kamala hari ini dapat semakin mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan Amerika Serikat.

    “Saya berharap, kedua negara terus berkomitmen dalam memperkuat kerja sama di berbagai bidang,” ujar mantan Wakapolri dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) ini.

    Untuk diketahui, hubungan bilateral Indonesia dan Amerika Serikat telah berjalan selama 75 tahun sejak masa perjuangan kemerdekaan Indonesia.

    Sebagai tonggak penting hubungan kedua negara, Presiden RI Prabowo Subianto, telah melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Amerika Serikat di Gedung Putih, Washington DC pada 12 November lalu.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2024

  • Petaka Trump Dimulai, Elon Musk Terancam Tumbang

    Petaka Trump Dimulai, Elon Musk Terancam Tumbang

    Jakarta, CNBC Indonesia – Tim transisi Presiden Amerika Serikat (AS) terpilih Donald Trump merekomendasikan untuk memangkas dukungan terhadap industri kendaraan listrik (EV) dan stasiun pengisian daya EV yang dicanangkan pemerintahan Joe Biden.

    Selain itu, tim transisi Trump juga meminta untuk memperkuat pemblokiran terhadap mobil, komponen, dan material baterai dari China, menurut dokumen yang dilihat Reuters.

    Rekomendasi ini mengemuka saat subsidi China ke industri EV terus meningkat. Hal ini dikarenakan pasokan rantai baterai EV China yang mendominasi.

    Dalam kampanyenya, Trump berjanji untuk memudahkan regulasi untuk mobil berbahan bakar bensin-solar dan menghapus mandat Biden untuk memperkuat industri EV di AS.

    Tim transisi Trump juga merekomendasikan kenaikan tarif material baterai secara global untuk menggenjot produksi di dalam negeri. Secara garis besar, tim transisi Trump ingin mengalihkan uang yang selama ini dialokasikan Biden untuk membangun stasiun pengisian daya EV dan membuat EV jadi lebih murah ke prioritas pertahanan nasional.

    Lebih lanjut, tim transisi Trump juga ingin menghapus kebijakan keringanan kredit pajak pembelian EV senilai US$7.500 yang diberlakukan pemerintahan Biden.

    Jika rekomendasi ini disetujui, maka ancaman nyata akan menghadang produsen EV. Penjualan EV akan merosot tajam, termasuk berdampak buruk pada Tesla yang merupakan produsen mobil listrik milik Elon Musk.

    Padahal, sebelumnya Trump sempat melunak ke industri EV karena dukungan besar-besaran yang diberikan Musk.

    Tesla merupakan produsen EV dominan di AS. Kendati demikian, Musk mengatakan kehilangan subsidi pemerintah untuk EV akan lebih berdampak ke para pesaing ketimbang Tesla.

    Beberapa pesaing Tesla seperti General Motors dan Hyundai diketahui gencar memasarkan produk-produk EV mereka di AS. Dengan penghentian subsidi pemerintah, hal ini tentu akan mengguncang bisnis mereka.

    Tim transisi Trump berencana memindahkan alokasi anggaran US$7,5 miliar dari pemerintahan Biden untuk membangun stasiun pengisian daya EV ke pemrosesan mineral-baterai, rantai pasokan pertahahanan nasional, dan infrastruktur krusial.

    “Baterai, mineral, dan komponen EV penting untuk produksi pertahanan krusial. Sementara EV dan stasiun pengisian daya EV tidak [sepenting itu],” kata dokumen yang dikutip Reuters, Selasa (17/12/2024).

    Juru bicara tim transisi Trump, Karoline Leavitt, mengatakan para pemilih Trump memberikan mandat untuk menepati janjinya, termasuk menyetop penyerangan pemerintah terhadap mobil berbahan bakar bensin-solar.

    “Ketika masuk Gedung Putih, Presiden Trump akan mendukung industri otomotif dengan memberikan ruang bagi mobil berbahan bakar solar-bensin dan EV,” kata dia.

    Secara global, produsen otomotif mulai beralih ke pengembangan EV dalam memenuhi aturan yang lebih ketat atas pembatasan penggunaan bahan bakar. Hal ini bertujuan mengurangi polusi dan mereduksi dampak perubahan iklim.

    Namun, rekomendasi dari tim transisi Trump menunjukkan bahwa industri mobil berbahan bakar solar-bensin akan tetap dijaga. Hal ini berbanding terbalik dengan pemerintahan Biden yang memprioritaskan industri EV dengan berbagai subsidi yang diberikan.

    Hasilnya, emisi per kendaraan di AS akan kembali ke level 2019 sebesar 25% per mil. Padahal, saat ini yang ditetapkan hingga 2025 ingin memangkas rata-rata emisi ke level 15% ke bawah.

    (fab/fab)

  • Tim Cook Disebut akan Makan Malam Bareng Donald Trump, Mau Bahas Apa? – Page 3

    Tim Cook Disebut akan Makan Malam Bareng Donald Trump, Mau Bahas Apa? – Page 3

    Perang dagang AS-Tiongkok yang terkenal itu berpotensi merugikan Apple. Namun Cook memimpin upaya untuk mencoba meyakinkan Trump agar tidak mengenakan tarif terhadap produk-produk Apple.

    Hal ini memberi pengaruh dalam menunda penerapan tarif dan sepenuhnya berhasil untuk produk-produk iPhone, iPad, dan Mac, saat Trump menandatangani kesepakatan dagang terbatas.

    Sementara di luar perang dagang, Cook juga pernah mengunjungi Gedung Putih beberapa kali. Keduanya membahas tentang berbagai topik. Trump pun sempat salah panggil Tim Cook sebagai “Tim Apple” dan hal ini ditanggapi dengan tenang.

    Berdasarkan informasi, hubungan Tim Cook dan para pemimpin AS terus berlanjut setelah Trump tak menjabat jadi presiden.

    Selama masa kepresidenan Joe Biden, Tim Cook dan para eksekutifnya dan pelobi mengunjungi Gedung Putih setidaknya 87 kali, hingga Maret 2024. Cook hadir sebanyak 11 kali.

    Kini setelah Donald Trump terpilih kembali menjadi presiden AS, Tim Cook tampaknya mulai meletakkan dasar untuk empat tahun berikutnya lebih awal, yakni di 2024.

    Tim Cook diyakini meninggalkan WWDC lebih awal untuk bertemu dengan Trump beserta 80 CEO lainnya, sebagai persiapan untuk penerapan kebijakan potensial terkait bisnis.

  • Israel akan Pakai Senjata Mesin, Dikendalikan Jarak Jauh Menargetkan Warga Palestina di Tepi Barat – Halaman all

    Israel akan Pakai Senjata Mesin, Dikendalikan Jarak Jauh Menargetkan Warga Palestina di Tepi Barat – Halaman all

    Israel akan Pakai Senjata Mesin, Dikendalikan Jarak Jauh Menargetkan Warga Palestina di Tepi Barat

    TRIBUNNEWS.COM- Tentara Israel sedang bersiap untuk mengerahkan senapan mesin otomatis yang dipantau dari jarak jauh untuk melindungi pemukiman ilegal Yahudi di Tepi Barat yang diduduki, Radio Tentara Israel melaporkan pada tanggal 15 Desember.

    Menteri Keamanan Nasional Itamar Gen Gvir, bersama dengan pejabat Israel lainnya, telah mempersiapkan pemukim Yahudi untuk perang guna mengusir warga Palestina dari Tepi Barat yang diduduki dan menghilangkan kemungkinan berdirinya negara Palestina.

    Senjata otomatis yang dikembangkan oleh Rafael Combat Systems akan dipasang di menara pengawas di sekitar puluhan permukiman dan di dekat pintu masuknya. Senjata tersebut akan dikendalikan dari jarak jauh dari pusat komando “untuk mencegah serangan bersenjata dan operasi infiltrasi.”

    Sistem yang sama dipasang di perbatasan Gaza pada tahun 2008 dan dioperasikan oleh pengintai di pangkalan-pangkalan. Namun, sistem ini gagal mencegah pejuang dari gerakan Perlawanan Islam, Hamas, mendekati dan menerobos pagar pembatas untuk menyerang permukiman dan pangkalan militer Israel pada tanggal 7 Oktober 2023.

    Selama Operasi Banjir Al-Aqsa, para pejuang Brigade Qassam dilaporkan menggunakan pesawat tak berawak serang untuk melumpuhkan senjata otomatis selama jam-jam pertama operasi.

    Angkatan Darat pertama-tama akan menyebarkan senjata di lokasi yang dianggapnya ‘berisiko tinggi’, dan memperluas penyebarannya dari waktu ke waktu hingga mencakup lokasi tambahan.

    Menurut laporan, Unit Pengintaian ke-636 Divisi Tepi Barat Angkatan Darat akan mengoperasikan sistem tersebut.

    Tentara dan pemukim Israel telah meningkatkan serangan mereka terhadap warga Palestina di Tepi Barat sejak dimulainya perang genosida Israel di Gaza tahun lalu.

    Tentara dan pemukim Israel telah membunuh 812 warga Palestina dan melukai 6.500 orang di Tepi Barat sejak saat itu.

    Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben Gvir telah menyediakan lebih dari 120.000 senjata api kepada pemukim Yahudi di Tepi Barat sejak pecahnya Perang Gaza.

    “Lebih dari 120.000 senjata didistribusikan kepada warga yang memenuhi syarat, sementara puluhan ribu lainnya menerima persetujuan bersyarat,” kata Ben-Gvir, pemimpin Partai Kekuatan Yahudi sayap kanan, di akun X miliknya pada bulan Oktober.

    “Kami bermaksud untuk terus mempersenjatai Israel. Itulah yang telah kami lakukan, dan itulah yang akan terus kami lakukan!”

    Ben Gvir dan sesama politisi dan menteri supremasi Yahudi telah mengumumkan keinginan mereka untuk menggunakan pemukim Yahudi untuk mengusir penduduk asli Palestina dari Tepi Barat yang diduduki dan mencaploknya ke Israel.

    Setelah Donald Trump terpilih menjadi presiden AS pada bulan November, Ben Gvir, yang merupakan penduduk pemukiman Kiryat Arba, menyatakan bahwa “inilah saatnya untuk kedaulatan” atas Tepi Barat.

    Pada tanggal 9 Desember, setelah jatuhnya pemerintahan Bashar al-Assad di Syra, Bezalel Smotrich menyerukan peningkatan pemukiman Yahudi dan penetapan “fakta di lapangan” untuk memastikan negara Palestina tidak akan pernah didirikan.

     

     

    Netanyahu: Israel akan Kuasai dan Selesaikan Dataran Tinggi Golan Suriah

    Kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan pada tanggal 15 Desember bahwa pemerintahnya dengan suara bulat menyetujui rencana untuk mendorong pertumbuhan demografi di Dataran Tinggi Golan Suriah yang diduduki dan pemukiman Katzrin.

    Sejak jatuhnya pemerintahan Bashar al-Assad, Israel telah menduduki wilayah Suriah tambahan dalam upaya untuk menciptakan ‘Israel Raya’

    “Memperkuat Golan berarti memperkuat Negara Israel, dan hal itu sangat penting saat ini. Kami akan terus mempertahankannya, membuatnya berkembang, dan menyelesaikannya,” kata Netanyahu.

    Pemerintah telah menyisihkan lebih dari 40 juta NIS untuk melaksanakan rencana tersebut.

    Tentara Israel menduduki Dataran Tinggi Golan Suriah selama Perang Enam Hari tahun 1967. 

    Israel menolak untuk menarik pasukannya atau mengembalikan wilayah tersebut meskipun penaklukan wilayah tersebut tidak dapat diterima selama perang menurut hukum internasional dan di tengah tuntutan Resolusi Dewan Keamanan PBB 242.

    Tentara Israel telah menduduki wilayah Suriah tambahan sejak militan ekstremis dari Hayat Tahrir al-Sham (HTS), yang dipimpin oleh mantan pemimpin Al-Qaeda Abu Mohammad al-Julani (sekarang Ahmad al-Sharaa), merebut Damaskus minggu lalu dan menggulingkan pemerintahan Bashar al-Assad.

    Koresponden Al Mayadeen melaporkan bahwa pasukan Israel kini berada 15 kilometer dari jalan internasional Beirut-Damaskus setelah memperluas pendudukan mereka di pedesaan Quneitra dan merebut desa baru. 

    Perwira militer Israel telah mengadakan pertemuan dengan para pemimpin lokal dari tujuh desa Suriah di dekat Dataran Tinggi Golan yang diduduki pasukan Israel minggu lalu, Yedioth Ahronoth melaporkan pada tanggal 15 Desember.

    “Para petugas bertemu secara terbuka dengan para tetua desa di rumah mereka untuk meyakinkan mereka bahwa tidak akan ada hal buruk yang menimpa penduduk dan bahwa kehidupan sehari-hari mereka akan terus berjalan tanpa gangguan,” tulis surat kabar Israel tersebut.

    Kapten Omer, seorang komandan kompi dari Brigade Lapis Baja ke-7, bertemu dengan para pemimpin setempat di desa Umm Batnah, yang terletak 12 km jauh di wilayah Suriah,  

    “Saya meminta tetua desa untuk mengumpulkan senjata dari penduduk setelah mereka mengambil senapan dari pos-pos militer Suriah yang terbengkalai,” kata komandan tersebut.

    Militer mengklaim mereka hanya akan tetap berada di wilayah tersebut sampai wilayah tersebut dapat diserahkan kepada “entitas negara yang mapan dan terdefinisi” untuk mencegah “kelompok teroris” merebut kendali, mengacu pada HTS pimpinan Julani, yang sebelumnya dikenal sebagai Front Nusra.

    Israel sebelumnya mendukung Front Nusra pimpinan Julani, afiliasi Al-Qaeda di Suriah, dengan senjata, gaji, perawatan medis, dan dukungan udara dari pesawat tempurnya selama perang kelompok sebelumnya melawan pemerintah Suriah dari tahun 2012 hingga 2018.

    Meskipun mendukung Julani di masa lalu, Israel sekarang menggunakan kehadiran kelompoknya sebagai dalih untuk menduduki wilayah Suriah tambahan dan mengebom infrastruktur militer Suriah.

    Gerakan pemukim Yahudi Israel, yang mendapat dukungan luas dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan para menterinya, memandang Suriah selatan, termasuk Damaskus, sebagai bagian dari “Israel Raya”.

    Haaretz menulis bahwa Netanyahu ingin membangun “warisan sebagai pemimpin yang memperluas batas wilayah Israel setelah 50 tahun mundur.”

    “Ada dukungan antusias dari pihak kanan terhadap gagasan bahwa hukuman yang tepat bagi musuh-musuh Israel adalah hilangnya wilayah. Netanyahu memiliki mitra utama dalam diri Donald Trump,” tambah surat kabar itu.

    Menurut Suzanne Maloney, wakil presiden Brookings Institution dan direktur program kebijakan luar negerinya, “Pemerintahan baru pasti akan mengambil pendekatan permisif terhadap ambisi teritorial Israel.”

    “Netanyahu ingin dikenang sebagai orang yang menciptakan Israel Raya, bukan hanya sebagai perencana politik yang dituduh melakukan korupsi yang menelantarkan 100 sandera di Gaza. Itulah sebabnya ia akan mencoba memperkuat kendali Israel di Gaza utara. Itulah sebabnya ia tidak akan terburu-buru menarik diri dari wilayah yang baru diduduki di Golan. Dalam keadaan tertentu, ia bahkan mungkin memperluasnya,” pungkas Haaretz .

     

    Suriah Takkan Terlibat Konflik dengan Israel

    Penguasa baru de-facto Suriah dan pemimpin Hayat Tahrir al-Sham (HTS) Ahmed al-Sharaa pada tanggal 14 Desember membahas untuk pertama kalinya berbagai pelanggaran Israel terhadap wilayah dan kedaulatan Suriah.

    Mantan komandan ISIS dan Al-Qaeda mengatakan kudeta yang didukung Turki dan AS di Suriah adalah ‘kemenangan atas proyek politik Iran yang berbahaya’ di Asia Barat

    “Kami tidak akan terlibat dalam konflik dengan Israel,” kata Sharaa – yang baru-baru ini menghapus nama samaran Abu Mohammad al-Julani – dalam sebuah wawancara di TV Suriah, seraya menunjuk pada “negara Suriah yang melemah.”

    Mantan wakil komandan ISIS dan salah satu pendiri Al-Qaeda di Suriah itu menambahkan bahwa “argumen” Israel untuk menyerang negara itu “tidak ada lagi.” “Hizbullah dan Iran sudah tidak ada lagi,” katanya.

    Namun, Sharaa gagal mengatasi pendudukan Israel atas sebagian besar tanah Suriah di barat daya negara tersebut, yang menurut para pejabat di Tel Aviv akan berlangsung “ sepanjang musim dingin .”

    Sharaa melanjutkan dengan mengklaim bahwa HTS dan sekutunya “tidak memiliki permusuhan dengan masyarakat Iran.” Meskipun demikian, ia menyebut kudeta yang didukung AS dan Turki di Suriah sebagai “kemenangan atas proyek politik Iran yang berbahaya di kawasan tersebut.”

    Ia juga mengatakan pasukannya “bisa saja menyerang pangkalan Rusia di Suriah” tetapi memutuskan untuk “memberi Rusia kesempatan untuk mempertimbangkan kembali hubungan mereka dengan rakyat Suriah.”

    Laporan di media Rusia minggu ini mengatakan bahwa para pejabat di Moskow yakin mereka telah mencapai “kesepakatan informal” dengan cabang Al-Qaeda tersebut untuk mempertahankan dua pangkalan militernya di negara tersebut – pangkalan angkatan laut di Tartous dan Pangkalan Udara Hmeimim di dekat kota pelabuhan Latakia.

    Pada hari Sabtu, Reuters mengutip pernyataan pejabat Suriah yang mengatakan bahwa Kremlin “mengurangi” kehadiran militernya di garis depan di Suriah utara dan dari posisi di Pegunungan Alawite tetapi tetap mempertahankan dua pangkalannya.

    Di bagian lain wawancaranya di televisi, Sharaa mengungkapkan bahwa ia tengah berhubungan dengan kedutaan-kedutaan besar negara-negara barat dan “sedang mengadakan diskusi dengan Inggris untuk mengembalikan perwakilannya di Damaskus.”

    “Kami memiliki rencana sistematis untuk mengatasi penghancuran sistematis yang dilakukan oleh rezim tersebut,” kata Sharaa, seraya menambahkan bahwa “pengalamannya ” memerintah provinsi Idlib dengan dukungan Turki “akan berlanjut di provinsi-provinsi lain di negara ini.”

    Pada hari Sabtu, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan Gedung Putih berhubungan langsung dengan HTS dan Sharaa, yang kepalanya masih dihargai sebesar $10 juta oleh pemerintah AS.

    “Ya, kami telah melakukan kontak dengan HTS dan pihak-pihak lain,” kata Blinken dalam konferensi pers di Aqaba, Yordania. “Pesan kami kepada rakyat Suriah adalah ini: Kami ingin mereka berhasil, dan kami siap membantu mereka melakukannya,” imbuh Blinken.

     

    SUMBER: THE CRADLE