Xcloud.id

Tempat Fasum: Gedung Putih

  • Joe Biden Siapkan Senjata Baru Lawan China, Warga AS Malah Panik

    Joe Biden Siapkan Senjata Baru Lawan China, Warga AS Malah Panik

    Jakarta, CNBC Indonesia – Sekelompok pelaku industri teknologi mendesak pemerintahan Presiden Joe Biden untuk menahan diri agar tidak mengeluarkan aturan di masa akhir jabatannya. Aturan yang dimaksud yakni terkait dengan kontrol akses ke chip AI secara global.

    Mereka memperingatkan bahwa pembatasan tersebut dapat membahayakan peran Amerika Serikat (AS) dalam industri kecerdasan buatan.

    Dewan Industri Teknologi Informasi, yang mewakili perusahaan-perusahaan seperti Amazon, Microsoft, dan Meta mengatakan bahwa peraturan tersebut akan membatasi kemampuan perusahaan-perusahaan AS untuk menjual sistem komputasi di luar negeri dan menyerahkan pasar global kepada para pesaing.

    Mengutip laporan Reuters, aturan tersebut berisi rencana Departemen Perdagangan untuk menyetujui ekspor chip AI global sekaligus mencegah pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengaksesnya.

    Adapun tujuan utama dari pembatasan ini adalah untuk mencegah teknologi AI dapat meningkatkan kemampuan militer China.

    Dalam sebuah surat kepada Menteri Perdagangan AS Gina Raimondo, CEO ITI Jason Oxman mengkritik desakan pemerintah untuk menerbitkan aturan tersebut di hari-hari terakhir masa Presiden Joe Biden.

    “Terburu-buru menyelesaikan sebuah aturan yang penuh konsekuensi dan kompleks dapat menimbulkan konsekuensi buruk yang signifikan,” kata Oxman dalam surat tanggal 7 Januari, yang salinannya diperoleh Reuters.

    Meskipun kelompok tersebut menghargai komitmen terhadap keamanan nasional, surat itu mengatakan, potensi risiko terhadap kepemimpinan global AS di bidang AI adalah nyata dan harus ditanggapi dengan serius.

    Kelompok ini meminta agar kontrol semacam itu dikeluarkan sebagai undang-undang, bukan sebagai regulasi, mengingat implikasi geopolitik dan ekonomi yang signifikan. Baik Departemen Perdagangan maupun Gedung Putih tidak segera menanggapi permintaan komentar.

    (dem/dem)

  • Biden Blokir Rencana Nippon Steel Akuisisi Raksasa Baja AS Rp 241,3 T

    Biden Blokir Rencana Nippon Steel Akuisisi Raksasa Baja AS Rp 241,3 T

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden memblokir rencana produsen baja asal Jepang, Nippon Steel untuk mengakuisisi perusahaan baja Pittsburgh, Pennsylvania, US Steel. Biden menilai aksi korporasi tersebut berisiko terhadap keamanan nasional Negeri Paman Sam lantaran dapat mempengaruhi pasokan baja dalam negeri.

    Melansir dari Reuters, Senin (6/1/2025) aksi korporasi yang diusulkan oleh Nippon Steel tersebut senilai US$ 14,9 miliar atau setara Rp 241,3 triliun (Rp 16.200). Kesepakatan itu diumumkan pada Desember 2023 lalu dan segera mendapat penolakan dari seluruh lapisan politik menjelang pemilihan presiden AS.

    Kedua kandidat calon presiden pada saat itu, baik Donald Trump maupun Biden berjanji untuk memblokir pembelian perusahaan baja AS yang terkenal tersebut. US Steel pernah menguasai sebagian besar produksi baja di AS. Sekarang, produsen baja itu menempati posisi ketiga di AS dan ke-24 di seluruh dunia.

    Biden menilai rencana tersebut dapat mempengaruhi rantai pasokan baja di AS lantaran produsen raksasa tersebut diambil alih oleh asing. Alasan inilah yang membuat Biden menolak rencana tersebut.

    “Industri baja yang dimiliki dan dioperasikan dalam negeri merupakan prioritas keamanan nasional yang penting dan krusial bagi rantai pasokan yang tangguh. Tanpa produksi baja dalam negeri dan pekerja baja dalam negeri, negara kita akan menjadi kurang kuat dan kurang aman,” kata Biden.

    Sementara itu, Nippon Steel dan US Steel mengecam keputusan Biden. Kedua perusahaan itu menilai penolakan Biden sebagai pelanggaran terhadap proses hukum. Alhasil, mereka berencana untuk menempuh jalur hukum.

    CEO US Steel David Burritt mengatakan perusahaan berencana untuk melawan keputusan Biden yang dinilai memalukan. Ia menambahkan Biden telah menghina Jepang dan juga menolak untuk bertemu dengan pihaknya agar dapat mengetahui sudut pandang mereka.

    Juru Bicara Gedung Putih John Kirby mengatakan penolakan Biden sebagai upaya mempertahankan rantai pasok baja dalam negeri.

    “Ini bukan tentang Jepang. Ini tentang pembuatan baja AS dan mempertahankan salah satu produsen baja terbesar di Amerika Serikat sebagai perusahaan milik Amerika,” kata Kirby.

    (rrd/rrd)

  • Peretas Salt Typhoon diduga Asal China Bikin Industri Teknologi AS Ketar-ketir

    Peretas Salt Typhoon diduga Asal China Bikin Industri Teknologi AS Ketar-ketir

    Bisnis.com, JAKARTA – Peretas China menjadi ancaman bagi perusahaan telekomunikasi dan teknologi Amerika Serikat (AS). Jangkauan peretas yang diduga berasal dari negeri Panda itu menyebar luas dan menginfeksi lebih banyak perusahaan asal negeri Paman Sam.

    Melansir Reuters, Senin (6/1/2025), perusahaan yang menjadi korban peretasan terus berjatuhan. Charter Communications, Consolidated Communications, dan Windstream, serta vendor perangkat jaringan terkemuka seperti Cisco Systems dan Fortinet adalah beberapa di antaranya.

    Tidak sampai di situ, kelompok peretas yang diidentifikasi sebagai Salt Typhoon tersebut juga berhasil menembus sistem keamanan Lumen Technologies dan T-Mobile. Mereka bahkan berhasil mengeksploitasi perangkat yang belum ditambal dari Fortinet dan memperburuk dampak serangan terhadap infrastruktur kritis di AS.

    Di sisi lain, China telah membantah terlibat dalam peretasan ini, bahkan menuduh Amerika Serikat menyebarkan disinformasi.

    Meski demikian, laporan itu mengungkap bahwa AS cukup serius mencermati gerak para peretas asal China sejak lama. Pada tahun 2023 lalu, Gedung Putih menggelar sebuah pertemuan rahasia. Dalam pertemuan itu, penasihat Keamanan Nasional Jake Sullivan, memberi peringatan kepada bos-bos perusahaan telekomunikasi dan teknologi AS mengenai kemampuan peretas China.

    Menurutnya, kemampuan peretas asal China kini telah melesat. Mereka dapat menutup pelabuhan-pelabuhan di AS, bahkan menyerang infrastruktur penting seperti jaringan listrik.

    Adapun, AT&T dan Verizon telah mengonfirmasi bahwa mereka berhasil mengamankan jaringan mereka setelah bekerja sama dengan pihak berwenang dan penegak hukum. 

    Lumen Technologies juga menyatakan bahwa mereka tidak lagi mendeteksi adanya ancaman aktif di jaringannya. Sementara T-Mobile mengonfirmasi bahwa mereka berhasil menggagalkan upaya peretasan baru-baru ini.

    Sementara itu, Cisco dan Fortinet, yang perangkatnya menjadi sasaran serangan, memilih untuk tidak mengomentari laporan tersebut.

    Sebelumnya, dua operator telekomunikasi besar Amerika Serikat, yaitu AT&T dan Verizon dikabarkan menjadi sasaran operasi spionase siber yang dikenal dengan nama Salt Typhoon.

    Melansir dari Reuters, Senin (30/12/2024) operasi Salt Typhoon ini diyakini terkait dengan pihak-pihak dari negara China. 

    Meski serangan siber yang dilakukan Salt Typhoon cukup signifikan, kedua perusahaan mengonfirmasi bahwa jaringan mereka kini aman berkat kerja sama dengan penegak hukum dan pejabat pemerintah AS.

    “Kami tidak mendeteksi adanya aktivitas oleh aktor negara-bangsa di jaringan kami saat ini. Berdasarkan penyelidikan kami saat ini atas serangan ini, China menargetkan sejumlah kecil individu yang menjadi perhatian intelijen asing,” kata juru bicara AT&T.

  • Trump Ngeluh Bendera AS Dikibarkan Setengah Tiang Saat Pelantikan

    Trump Ngeluh Bendera AS Dikibarkan Setengah Tiang Saat Pelantikan

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Presiden Terpilih Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengeluh soal bendera negara akan dikibarkan setengah tiang di hari pelantikannya pada 20 Januari mendatang.

    Mengutip AFP, pengibaran bendera setengah tiang tersebut untuk menandai suasana berkabung atas meninggalnya mantan Presiden AS Jimmy Carter pada 29 Desember 2024.

    Keluhan panjang itu ia sampaikan dalam unggahan di media sosial miliknya, Truth Social, pada Jumat waktu setempat. Ia menyindir Partai Demokrat yang merupakan oposisi akan sangat senang lantaran bendera AS dikibarkan dalam posisi berkabung saat dirinya dilantik.

    “Partai Demokrat sangat gembira tentang kemungkinan bendera Amerika kita yang megah akan dikibarkan setengah tiang selama pelantikan saya,” tulis Trump.

    “Mereka pikir ini sangat hebat, dan sangat senang karenanya. Pada kenyataannya, mereka tidak mencintai negara kita, mereka hanya memikirkan diri mereka sendiri,” imbuh Trump.

    Trump mengatakan ini akan menjadi peristiwa perdana bendera AS dikibarkan setengah tiang saat pelantikan presiden.

    “Tidak seorang pun ingin melihat ini. Dan tidak ada warga Amerika yang senang karenanya. Mari kita lihat bagaimana hasilnya,” pungkasnya.

    Meski begitu, Trump mengumumkan akan menghadiri upacara peringatan Jimmy Carter di Washington pada 9 Januari.

    Di sisi lain, Juru bicara Gedung Putih Karine Jean-Pierre mengatakan Gedung Putih tidak berencana untuk mempertimbangkan kembali keputusan soal pengibaran bendera setengah tiang selama 30 hari masa berkabung sejak 29 Desember 2024.

    Sebelumnya, Presiden AS Joe Biden memerintahkan bendera diturunkan setengah tiang selama 30 hari sejak hari kematian Carter, sebagaimana kebiasaan ketika seorang presiden AS meninggal.

    (pta/pta)

    [Gambas:Video CNN]

  • Biden Beri Medal of Freedom ke Bono, Soros, Hingga Messi

    Biden Beri Medal of Freedom ke Bono, Soros, Hingga Messi

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Salah satu pemain bola terbaik sepanjang masa, Lionel Messi, menerima penghargaan Presidential Medal of Freedom atau Medali Kebebasan dari Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, pada Sabtu (4/1) waktu setempat.

    Nama Messi masuk dalam daftar 19 nama penerima penghargaan sipil tertinggi di AS itu, bersama sejumlah nama dari berbagai kelompok mulai dari selebriti, musisi, aktor, bintang olahraga, hingga diplomat.

    Presiden AS yang pada 20 Januari 2025 akan mengakhiri masa jabatannya itu akan memberikan penghargaan kepada penyanyi dan aktivis Bono, legenda basket Earvin “Magic” Johnson, editor mode kawakan Anna Wintour, aktor Denzel Washington dan Michael J. Fox, serta perancang busana Ralph Lauren.

    “Para penerima penghargaan adalah pemimpin hebat karena mereka adalah orang baik yang telah memberikan kontribusi luar biasa bagi negara mereka dan dunia,” ujar bunyi pernyataan Gedung Putih, seperti dikutip dari AFP.

    Presidential Medal of Freedom adalah penghargaan sipil tertinggi yang diberikan oleh Presiden Amerika Serikat, setara dengan Congressional Gold Medal. Penghargaan ini diberikan kepada orang-orang yang dinilai telah berjasa secara khusus kepada keamanan atau kepentingan nasional Amerika Serikat, perdamaian dunia, hingga kebudayaan.

    Beberapa nama lain yang mendapat penghargaan koki Jose Andres, pendiri LSM World Central Kitchen, dan peneliti dan aktivis lingkungan Jane Goodall.

    Meski begitu, beberapa nama lain yang menerima penghargaan dinilai bersifat lebih politis. Mereka adalah miliarder sayap kiri George Soros dan Hillary Clinton, mantan ibu negara, senator, dan menteri luar negeri AS yang kalah dari Donald Trump pada Pilpres AS 2016.

    “Soros mendapat penghargaan karena ia telah mendukung organisasi dan proyek di seluruh dunia yang memperkuat demokrasi, hak asasi manusia, pendidikan, dan keadilan sosial,” menurut pernyataan Gedung Putih.

    Sementara itu, Clinton dinilai telah mencetak sejarah dan termasuk menjadi wanita pertama yang dicalonkan oleh partai besar untuk pemilihan presiden AS.

    Biden juga memberikan Presidential Medal of Freedom secara anumerta kepada mendiang Robert Francis Kennedy, yang lebih dikenal sebagai “Bobby” Kennedy.

    RFK menjabat sebagai jaksa agung AS saat saudaranya John F. Kennedy menjadi presiden, dan dibunuh pada 1968 saat berkampanye untuk mendapatkan nominasi presiden dari Partai Demokrat.

    “Warisannya terus menginspirasi mereka yang berkomitmen pada keadilan, kesetaraan, dan pelayanan publik,” kata Biden dalam sebuah pernyataan.

    (thr/vws)

  • Sidang Vonis Kasus Uang Tutup Mulut Dihadapi Trump Sebelum Pelantikan

    Sidang Vonis Kasus Uang Tutup Mulut Dihadapi Trump Sebelum Pelantikan

    Jakarta –

    Kasus tutup mulut yang menjerat Donald Trump kembali mencuat. Hakim New York di Amerika Serikat (AS) segera membacakan vonis sebelum Trump dilantik sebagai presiden Amerika Serikat.

    Pada Mei lalu, Trump divonis bersalah atas 34 dakwaan memalsukan dokumen bisnis demi menutupi pembayaran uang tutup mulut kepada bintang porno Stormy Daniels menjelang pemilu AS tahun 2016 lalu. Uang tutup mulut itu agar Daniels tidak mengungkapkan dugaan hubungan seksual keduanya yang terjadi tahun 2006 silam.

    Pengacara Trump berusaha membatalkan kasus ini dengan berbagai alasan, termasuk menyinggung putusan penting Mahkamah Agung AS tahun lalu yang menyatakan mantan Presiden AS memiliki kekebalan dari penuntutan atas serangkaian tindakan resmi yang dilakukan selama menjabat.

    Trump pada tahun 2024 kembali memenangkan Pilpres AS. Dia akan dilantik pada 20 Januari mendatang.

    Dalam kasus ini, Trump berpotensi menghadapi ancaman hukuman hingga empat tahun penjara. Presiden terpilih AS itu telah angkat bicara dan geram usai pengadilan yang segera menjatuhkan vonis kepadanya.

    Hakim Tolak Mosi dari Pengara Trump

    Foto: Donald Trump

    Hakim Juan Merchan yang memimpin jalannya persidangan kasus tersebut, seperti dilansir AFP, Sabtu (4/1/2025), mengatakan Trump bisa hadir secara langsung atau secara virtual saat vonis dibacakan dalam persidangan pada 10 Januari mendatang.

    Dalam putusan setebal 18 halaman, hakim Merchan memperkuat putusan juri pengadilan New York yang menolak berbagai mosi dari pengacara Trump yang ingin membatalkan kasus ini.

    Dalam pernyataannya pada Jumat (3/1), hakim Merchan mengatakan bahwa alih-alih menjatuhkan hukuman penjara, dirinya lebih condong ke arah putusan tanpa syarat — yang berarti Trump tidak diwajibkan tunduk pada persyaratan apa pun nantinya.

    “Tampaknya tepat pada saat ini untuk memberitahukan kecenderungan pengadilan untuk tidak menjatuhkan hukuman penjara apa pun,” ucap hakim Merchan dalam pernyataannya, sembari menekankan bahwa jaksa penuntut juga tidak meyakini hukuman penjara sebagai “rekomendasi yang dapat dilakukan”.

    Vonis dalam kasus ini akan membuat Trump kembali ke Gedung Putih sebagai terpidana kasus kejahatan. Hakim menyatakan Trump baru bisa kebal dari segala penuntutan setelah disumpah sebagai Presiden AS.

    “Mendapati tidak adanya hambatan hukum dalam menjatuhkan hukuman dan mengakui bahwa kekebalan presiden kemungkinan akan melekat setelah terdakwa mengucapkan sumpah jabatan, maka pengadilan memiliki kewajiban untuk menetapkan perkara ini untuk penjatuhan hukuman sebelum tanggal 20 Januari 2025,” ucap hakim Merchan.

    Trump Murka

    Foto: Donald Trump dok. DW (News)

    Presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Donald Trump memberikan reaksi keras atas pengumuman hakim New York soal vonis dalam kasus uang tutup mulut akan dijatuhkan sekitar 10 hari sebelum pelantikan Trump pada 20 Januari mendatang.

    Trump, dalam tanggapannya, menyebut keputusan hakim Juan Merchan dari pengadilan New York itu sebagai “serangan politik yang tidak sah”.

    “Serangan politik yang tidak sah ini hanyalah sebuah sandiwara yang direkayasa,” tulis Trump dalam pernyataannya via media sosial Truth Social, seperti dilansir AFP, Sabtu (4/1/2025).

    Trump menyebut hakim Merchan sebagai “partisan radikal”. Dia menyebut keputusan menjatuhkan hukuman sebelum pelantikan 20 Januari telah “secara sadar melanggar hukum, bertentangan dengan konstitusi kita, dan jika dibiarkan, akan menjadi akhir dari kepresidenan yang kita ketahui”.

    Halaman 2 dari 3

    (ygs/ygs)

  • Gedung Putih Khawatir dengan Program Rudal Jarak Jauh Pakistan

    Gedung Putih Khawatir dengan Program Rudal Jarak Jauh Pakistan

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Seorang pejabat senior di Gedung Putih atau Kantor Kepresidenan Amerika Serikat (AS) mengaku khawatir dengan pengembangan rudal balistrik jarak jauh Pakistan.

    Deputi Penasihat Keamanan Nasional AS, Jon Finer, mengatakan pengembangan itu juga bisa mengancam Negara Paman Sam.

    “Pakistan telah mengupayakan teknologi rudal yang semakin canggih. Dari mulai sistem rudal balistik jarak jauh hingga peralatan pendukungnya, yang akan memungkinkan pengujian tenaga roket yang jauh lebih besar,” ujar Finer di Carnegie Endowment for International Peace, seperti dikutip dari Reuters, Sabtu (4/1).

    Jika tren tersebut terus berlanjut, Finer mengatakan, “Pakistan akan memiliki kemampuan untuk menyerang sasaran di luar Asia Selatan, termasuk Amerika Serikat.”

    Meskipun demikian, dia tak yakin Pakistan akan menjadi ‘musuh’ Amerika Serikat. Saat ini, katanya, jumlah negara dengan kemampuan rudal nuklir yang bisa mencapai wilayah AS sangat kecil dan cenderung jadi ‘lawannya’ seperti Rusia, Korea Utara, dan China.

    “Jadi, sejujurnya, sulit bagi kami untuk melihat tindakan Pakistan selain sebagai ancaman terhadap Amerika Serikat,” kata Finer.

    Pidatonya disampaikan sehari setelah AS mengumumkan babak baru sanksi terkait program pengembangan rudal balistik Pakistan, termasuk untuk pertama kalinya terhadap badan pertahanan milik negara yang mengawasi program tersebut.

    Merespons hal tersebut, Kementerian Luar Negeri Pakistan membalas bahwa pernyataan pejabat senior Gedung Putih itu tak berdasar dan tidak rasional.

    Selain itu, Kemenlu Paksitan mengatakan persepsi terhadap dugaan ancaman adalah sebuah hal yang “disayangkan”.

    “Tuduhan ini tidak berdasar, tidak memiliki rasionalitas dan sejarah,” demikian pernyataan resmi Kemenlu Pakistan.

    Kemenlu Paksitan mengatakan kemampuan pertahanan strategis negaranya semata-mata untuk mempertahankan kedaulatan dan menjaga stabilitas regional. Sehinga, sambungnya, tidak boleh dianggap sebagai ancaman bagi negara lain.

    Mereka pun menyoroti sejarah panjang kerja sama Pakistan dengan AS, khususnya dalam upaya kontra-terorisme, dan menegaskan kembali komitmennya untuk terlibat secara konstruktif dalam semua masalah, termasuk keamanan dan stabilitas regional.

    (Reuters/kid)

    [Gambas:Video CNN]

  • Akan Divonis terkait Kasus Uang Tutup Mulut Sebelum Dilantik, Trump Geram

    Akan Divonis terkait Kasus Uang Tutup Mulut Sebelum Dilantik, Trump Geram

    Pada Mei lalu, Trump divonis bersalah atas 34 dakwaan memalsukan dokumen bisnis demi menutupi pembayaran uang tutup mulut kepada bintang porno Stormy Daniels menjelang pemilu AS tahun 2016 lalu, agar Daniels tidak mengungkapkan dugaan hubungan seksual keduanya yang terjadi tahun 2006 silam.

    Pengacara Trump berusaha membatalkan kasus ini dengan berbagai alasan, termasuk menyinggung putusan penting Mahkamah Agung AS tahun lalu yang menyatakan mantan Presiden AS memiliki kekebalan dari penuntutan atas serangkaian tindakan resmi yang dilakukan selama menjabat.

    Hakim Merchan, dalam putusannya, menolak argumen tersebut, namun menekankan Trump akan kebal dari penuntutan setelah dia resmi dilantik kembali.

    Kecaman terhadap keputusan hakim Merchan itu juga disampaikan oleh juru bicara Trump, Steven Cheung, yang juga calon Direktur Komunikasi Gedung Putih dalam pemerintahan baru Trump nanti. Cheung menyebut putusan itu melanggar putusan Mahkamah Agung AS soal kekebalan presiden yang dimiliki Trump.

    “Kasus tanpa hukum ini seharusnya tidak pernah diajukan dan Konstitusi menutut agar kasus ini segera dibatalkan,” tegasnya.

    “Presiden Trump harus diizinkan untuk melanjutkan proses Transisi Kepresidenan dan melaksanakan tugas-tugas penting kepresidenan, tanpa terhalang oleh sisa-sisa ini atau sisa-sisa Perburuan Penyihir (Witch Hunt),” ujar Cheung dalam pernyataannya.

    “Seharusnya tidak ada penjatuhan hukuman, dan Presiden Trump akan terus melawan hoaks ini hingga semuanya mati,” imbuhnya.

    (nvc/idh)

  • Hari ke-1046 Perang Rusia-Ukraina: 300 Drone Rusia Diluncurkan pada 3 Hari Pertama Tahun 2025 – Halaman all

    Hari ke-1046 Perang Rusia-Ukraina: 300 Drone Rusia Diluncurkan pada 3 Hari Pertama Tahun 2025 – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pada hari ke-1046 perang Rusia-Ukraina, situasi di kawasan tersebut semakin memanas.

    Pada pukul 09:00 waktu setempat, Rusia melancarkan serangan ke wilayah Nikopol, menargetkan pemadam kebakaran.

    Meskipun jendela-jendela pecah, tidak ada korban jiwa yang dilaporkan.

    Angkatan Udara Ukraina melaporkan bahwa Rusia menggunakan drone jenis Shahed dan berbagai simulator drone untuk menyerang target di Ukraina pada malam hari.

    Dari serangan tersebut, pasukan pertahanan udara Ukraina berhasil menembak jatuh 34 drone di berbagai wilayah, termasuk Poltava, Sumy, dan Kharkov.

    Setidaknya lima orang tewas dalam serangan terbaru, termasuk serangan rudal Rusia di Chernigiv.

    Gubernur daerah Vyacheslav Chaus melaporkan bahwa beberapa rumah mengalami kerusakan berat dan operasi pencarian serta penyelamatan sedang berlangsung.

    Peningkatan Serangan Udara

    Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, mengungkapkan bahwa dalam tiga hari pertama tahun 2025, Rusia telah meluncurkan 300 drone dan hampir 20 rudal ke Ukraina.

    “Sebagian besar telah jatuh atau dicegat,” jelasnya.

    Selain itu, serangan terpisah pada hari Jumat menewaskan seorang pengemudi truk di dekat Kyiv dan seorang pensiunan di Zaporizhzhia.

    Dukungan dari AS

    Dalam perkembangan lain, Amerika Serikat berencana untuk mengumumkan tambahan bantuan keamanan untuk Ukraina dalam beberapa hari mendatang.

    Juru bicara Gedung Putih, John Kirby, menyatakan bahwa rincian bantuan tersebut akan disampaikan segera.

    Sebelumnya, AS telah mengumumkan bantuan militer sebesar 59 miliar dollar.

    Krisis Energi di Transnistria

    Wilayah Transnistria, yang memisahkan diri dari Moldova, mengalami pemadaman listrik bergilir akibat penghentian pasokan gas dari Rusia.

    Kementerian ekonomi Transnistria menyatakan bahwa pemadaman ini disebabkan oleh konsumsi listrik yang melebihi produksi.

    Kabar terbaru datang dari Sevastopol, di mana minyak dari dua kapal tanker Rusia terdeteksi.

    Kapal Volgoneft-212 dan Volgoneft-239 mengalami insiden di Selat Kerch, mengakibatkan tumpahan sekitar 2.400 ton bahan bakar minyak berat (mazut) ke perairan sekitar.

    Mikhail Razvozhayev, kepala kota yang dilantik Moskow, menyebut insiden ini sebagai bencana ekologis.

    “Ini adalah tumpahan minyak kecil yang mencapai Sevastopol,” ungkap Razvozhayev dalam sebuah video yang diunggah di Telegram.

    Presiden Rusia, Vladimir Putin, juga mengkonfirmasi bahwa insiden ini merupakan bencana ekologis yang perlu ditangani segera.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Sidang Vonis Kasus Uang Tutup Mulut Dihadapi Trump Sebelum Pelantikan

    Trump Akan Divonis terkait Kasus Uang Tutup Mulut Sebelum Pelantikan

    New York –

    Hakim New York di Amerika Serikat (AS) yang menangani kasus uang tutup mulut yang menjerat Presiden terpilih Donald Trump mengumumkan akan menjatuhkan vonisnya sekitar 10 hari sebelum pelantikan Trump digelar pada 20 Januari mendatang.

    Sang hakim New York juga mengatakan dirinya tidak condong untuk menjatuhkan hukuman penjara dalam kasus tersebut.

    Hakim Juan Merchan yang memimpin jalannya persidangan kasus tersebut, seperti dilansir AFP, Sabtu (4/1/2025), mengatakan Trump bisa hadir secara langsung atau secara virtual saat vonis dibacakan dalam persidangan pada 10 Januari mendatang.

    Dalam putusan setebal 18 halaman, hakim Merchan memperkuat putusan juri pengadilan New York yang menolak berbagai mosi dari pengacara Trump yang ingin membatalkan kasus ini.

    Dalam pernyataannya pada Jumat (3/1), hakim Merchan mengatakan bahwa alih-alih menjatuhkan hukuman penjara, dirinya lebih condong ke arah putusan tanpa syarat — yang berarti Trump tidak diwajibkan tunduk pada persyaratan apa pun nantinya.

    “Tampaknya tepat pada saat ini untuk memberitahukan kecenderungan pengadilan untuk tidak menjatuhkan hukuman penjara apa pun,” ucap hakim Merchan dalam pernyataannya, sembari menekankan bahwa jaksa penuntut juga tidak meyakini hukuman penjara sebagai “rekomendasi yang dapat dilakukan”.

    Vonis dalam kasus ini akan membuat Trump kembali ke Gedung Putih sebagai terpidana kasus kejahatan.