Xcloud.id

Tempat Fasum: Gedung Putih

  • Jelang Trump Menjabat, Ekspor China Melesat Tembus Rekor Tertinggi

    Jelang Trump Menjabat, Ekspor China Melesat Tembus Rekor Tertinggi

    Bisnis.com, JAKARTA – Ekspor China mencapai rekor tertinggi karena perusahaan-perusahaan bergegas mengeluarkan barang untuk mengimbangi permintaan yang lesu di dalam negeri dan menjelang kembalinya Presiden terpilih AS Donald Trump ke Gedung Putih. 

    Data dari Bea Cukai China yang dikutip dari Bloomberg  pada Senin (13/1/2025) mencatat, ekspor naik 10,7% menjadi US$336 miliar pada Desember 2024, Hal itu mendorong pengiriman untuk keseluruhan tahun lalu ke rekor tertinggi US$3,6 triliun. 

    Sementara itu, impor naik 1% bulan lalu, meninggalkan surplus perdagangan yang belum pernah terjadi sebelumnya sebesar US$992 miliar untuk tahun 2024.

    Nilai pengiriman naik hampir setiap bulan tahun lalu, mendorongnya melampaui titik tertinggi tahun 2022 selama pandemi. Permintaan yang kuat dari luar negeri telah membantu memberikan pertumbuhan bagi ekonomi domestik yang telah berjuang karena krisis perumahan yang berkelanjutan dan konsumsi yang lemah.

    Namun, ini mungkin salah satu titik tertinggi terakhir untuk perdagangan China, setidaknya secara langsung dengan AS. Hal tersebut seiring dengan janji Trump berjanji untuk mengenakan tarif yang lebih tinggi pada barang-barang China saat dia menjabat minggu depan. 

    Pungutan yang bersifat menghukum dapat mendorong perusahaan-perusahaan China untuk mengalihkan ekspor mereka, membanjiri pasar lain dengan barang-barang murah dan memperlebar ketegangan perdagangan.

    Harga ekspor telah turun selama lebih dari setahun karena deflasi di dalam negeri China memburuk dan menekan biaya barang. Hasilnya adalah pertumbuhan volume perdagangan Tiongkok telah melampaui nilai, dengan total volume ekspor naik 7,3% hingga November menurut Kementerian Transportasi, lebih cepat dari kenaikan nilai sebesar 5,4%.

    Hal itu dapat dilihat di pelabuhan Shanghai, yang tahun lalu menjadi pelabuhan pertama di dunia yang menangani lebih dari 50 juta peti kemas berukuran 20 kaki. Pelabuhan tersebut memproses 51,5 juta kotak tahun lalu, hampir 5% lebih banyak dari tahun 2023 dan 19% lebih banyak dari tahun 2019, setahun sebelum pandemi.

  • Biden Mau Batasi Ekspor Chip AI ke Indonesia, Tetangga RI Bebas

    Biden Mau Batasi Ekspor Chip AI ke Indonesia, Tetangga RI Bebas

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintahan Biden menyiapkan pembatasan berjenjang pada ekspor chip kecerdasan buatan (AI). Pembatasan ini terjadi ke banyak negara, termasuk Indonesia.

    Pembatasan ini menjadi upaya terakhir dari Biden untuk melindungi perangkat keras dan inovasi AI yang dikembangkan dan diekspor dari Amerika Serikat (AS).

    Pemerintah AS telah mengusulkan kebijakan baru yang dapat diberlakukan secepatnya pada 10 Januari, untuk membatasi distribusi produk semikonduktor yang spesial dalam memproses aplikasi AI.

    Proposal aturan tersebut memperkenalkan sistem peringkat tiga kelompok untuk mengatur ekspor perangkat keras AI.

    Negara-negara Tier 1 dapat terus melakukan bisnis seperti biasa dan bebas mengimpor hardware AI yang dikembangkan AS. Uni Eropa, Kanada, dan negara tetangga RI, Australia masuk dalam Tier 1.

    Negara Tier 2 menghadapi pembatasan dan dibatasi hingga maksimum 50.000 unit pemrosesan grafis (GPU) per negara antara tahun 2025 dan 2027. Jika dilihat dari peta tersebut, Indonesia masuk dalam kelompok Tier 2 dalam aturan pembatasan ekspor chip AS beserta negara Asia Tenggara lain kecuali Kamboja.

    Kamboja masuk dalam Tier 3 bersama China dan Rusia sehingga dilarang mengimpor perangkat keras dan bobot model yang berkaitan dengan AI.

    Ini bukan pertama kalinya pemerintahan Biden bertindak untuk melindungi inovasi AI dari Amerika Serikat.

    Pemerintahan sebelumnya telah membatasi ekspor chip dan perangkat lunak yang dikembangkan di Amerika Serikat ke negara-negara tertentu, di samping langkah-langkah lain yang mereka ambil untuk meningkatkan industri AI di AS.

    Tindakan ini merupakan upaya untuk meningkatkan keamanan negara sambil menerapkan langkah-langkah agar AS dapat mempertahankan keunggulan dalam inovasi AI.

    Perusahaan-perusahaan teknologi besar, terutama yang sangat terdampak oleh kebijakan yang diusulkan, telah menyuarakan keprihatinannya terhadap proposal baru ini. Nvidia yang menguasai sekitar 90% pasar chip AI, mengeluarkan pernyataan publik yang menentang pembatasan tersebut.

    “Aturan di menit-menit terakhir yang membatasi ekspor ke sebagian besar dunia akan menjadi pergeseran besar dalam kebijakan yang tidak akan mengurangi risiko penyalahgunaan, tetapi akan mengancam pertumbuhan ekonomi dan kepemimpinan AS,” kata perusahaan itu, dikutip dari Coin Geek, Senin (13/1/2025).

    “Ketertarikan seluruh dunia terhadap komputasi yang dipercepat untuk aplikasi sehari-hari merupakan peluang yang luar biasa bagi AS untuk berkembang, memajukan ekonomi, dan menambah lapangan kerja di AS.”

    Nvidia berpendapat bahwa pembatasan tersebut dapat menghambat potensi ekonomi industri AI dan, yang lebih penting bagi Nvidia adalah pendapatan perusahaan.

    Meskipun AS tetap menjadi pemimpin global dalam perangkat keras AI, pembatasan ini dapat mengganggu rantai pasokan dan menghambat pertumbuhan ekonomi.

    Apakah proposal ini akan diimplementasikan memang masih belum pasti. Dan bahkan jika proposal ini lolos, pergantian presiden yang akan datang di Gedung Putih, terutama di bawah pemerintahan Trump yang diharapkan akan lebih ramah terhadap bisnis, berpotensi tidak meloloskan pembatasan ini.

    (dem/dem)

  • Membaca Peluang dan Tantangan Perekonomian Global 2025

    Membaca Peluang dan Tantangan Perekonomian Global 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Tahun 2025 adalah tahun yang penuh dengan agenda politik global berupa pemilihan umum (pemilu)–melanjutkan peristiwa yang sama di tahun 2024 lalu. Risiko politik sangat akut untuk pasar keuangan global pada tahun ini, dengan sekitar 40 negara mengadakan pemilu. Dengan semua itu, muncul lingkungan pasar baru, dengan berbagai implikasinya secara ekonomi dan politik.

    Dalam beberapa tahun terakhir, para pengambil kebijakan dan pemimpin bisnis global telah menguasai kemampuan untuk tetap nyaman dengan ketidakpastian tentang masa depan. Ketahanan ini menjadi pertanda baik saat tahun 2025 mulai ditapaki.

    Lanskap makroekonomi global makin sulit diprediksi, sebab —salah satu alasannya—keterpilihan Donald Trump menjadi presiden Amerika Serikat (AS), masa jabatan keduanya di Gedung Putih. Yang lain, sebut saja risiko geopolitik—disebut juga sebagai ancaman terbesar bagi bisnis untuk tahun ketiga berturut-turut sejak 2022—akan terus mengganggu pasar dan rantai pasokan global.

    Risiko geopolitik telah menjadi fitur permanen dari lanskap makroekonomi global. Ada 56 konflik bersenjata yang saat ini terjadi, jumlah tertinggi sejak Perang Dunia II, menurut lembaga think tank Institute for Economics & Peace.

    Pada tahun ini, kalangan institusi pemerintah dan swasta di berbagai negara berharap melihat beberapa perubahan yang dapat berdampak pada aktivitas ekonomi yang lebih luas, termasuk penyesuaian arah kebijakan untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi lebih tinggi, berkesinambungan dan inklusif dalam artian mampu menyerap tenaga kerja lebih besar.

    PELUANG PERTUMBUHAN

    Ekonomi global diproyeksikan tetap cukup tangguh meskipun masih dibayangi risiko geopolitik yang belum bergeser. Prognosis pertumbuhan global sebesar 3,1%—3,2% untuk tahun 2024, akan berlanjut lebih baik pada proyeksi 3,2%—3,3% di tahun ini atau setidaknya 3,0%—3,1% sekiranya eskalasi risiko geoolitik berlanjut dan ekonomi China terus melemah.

    Kemampuan negara per negara untuk beradaptasi dan menghadapi tekanan ekonomi—baik karena efek pandemi Covid-19, perang di Ukraina dan Timur Tengah hingga isu fragmentasi global—menjadi modal berharga dalam mengarungi tahun 2025 yang menantang.

    Perang Rusia-Ukraina adalah salah satu sumber risiko bagi kawasan Eropa, karena potensi pengurangan dukungan AS untuk Ukraina akan menempatkan beban lebih besar di kawasan tersebut. Mengingat ruang fiskal terbatas, tekanan ini dapat memaksa bank sentral Eropa (ECB) bergerak lebih cepat pada penurunan suku bunga acuan yang akan memperlebar perbedaan suku bunga dengan AS.

    Ekonomi AS diproyeksikan mampu mempertahankan tingkat pertumbuhan yang stabil pada 2025 (berkisar 2%), sambil menavigasi perubahan politik, setelah kinerja tahun 2024 yang tangguh (berkisar 2,5%) di tengah suku bunga acuan yang masih tinggi (5,25%—5,50%).

    Tumpuan untuk tahun ini ada pada konsumsi yang kuat, kebijakan fiskal longgar, dan suku bunga acuan lebih rendah. Terbukti Indeks Manajer Pembelian (PMI) Manufaktur tercatat 49,3 pada Desember lalu, atau 0,9 lebih tinggi dibandingkan dengan 48,4 pada November. Alhasil, perekonomian AS secara keseluruhan berlanjut dalam fase ekspansi untuk bulan ke-56 setelah pada April 2020 mengalami kontraksi.

    Sementara kawasan euro terus berjuang menghadapi hambatan ekonomi, terutama di Jerman, di mana sektor industri bermanuver untuk mempertahankan daya saing. Reformasi struktural mungkin penting untuk menghidupkan kembali kawasan utama ini. Pertumbuhan ekonomi tidak merata dan lemah, meskipun lebih kuat dari tahun 2024.

    Ekonomi Jerman—negara produsen yang dikenal amat efisien dengan tenaga kerja terampil dan ekspor manufaktur kelas atas—terus berjuang meningkatkan pertumbuhan. Sektor otomotif yang melemah menjadi simbol utama kejatuhan ekonomi terbesar di Eropa ini, karena dihadapkan pada tiga tantangan struktural. Pertama, ketergantungan yang berlebihan pada permintaan eksternal. Kedua, demografi yang tidak menguntungkan. Ketiga, produktivitas yang stagnan.

    Sebagai ekonomi terbesar ketiga di dunia dan merupakan seperempat dari produk domestik bruto (PDB) kolektif Uni Eropa, Jerman memiliki dampak sangat besar pada kesehatan ekonomi Eropa. Efek limpahan dari pertumbuhan yang lemah di Jerman akan menjadi hambatan, bahkan jika negara-negara di Eropa lainnya terus tumbuh.

    Krisis energi yang dipicu oleh perang di Ukraina disebut sebagai sumber kesengsaraan Jerman. Meskipun pandangan ini benar untuk sebagian besar pada tahun 2022 dan 2023, namun bukti terkini menunjukkan narasi yang berbeda pada tahun 2024 dan 2025.

    Perekonomian Jerman sangat bergantung pada ekspor. Meskipun harga energi tetap tinggi, tetapi sekarang neraca perdagangan Jerman dan ukuran daya saing globalnya telah kembali mendekati level terakhir sebelum krisis energi.

    Ekonomi negara ini telah menunjukkan kemampuan beradaptasi yang luar biasa dalam menemukan alternatif untuk sumber energi minyak dan gas Rusia. Krisis energi tidak lagi menjadi penyebab kelesuan Jerman. Sebaliknya, kelemahan ekonomi Jerman pada paruh kedua 2024 sebagian besar dapat dikaitkan dengan penurunan signifikan dalam permintaan eksternal, terutama dari China.

    Sebagian besar kawasan Eropa akan terus menghadapi tantangan pada 2025 di tengah ketidakpastian politik domestik dan peristiwa global, seperti ancaman tarif pemerintahan baru AS dan perlambatan ekonomi China. Faktor-faktor ini kemungkinan terus membebani kinerja pasar, terutama di sektor manufaktur otomotif dan perbankan.

    Untuk Inggris, perekonomian diperkirakan tumbuh 2% tahun ini, didorong oleh penurunan inflasi dan potensi pelonggaran suku bunga kebijakan didukung oleh kebijakan fiskal yang berfokus pada pemulihan melalui pengembangan inovasi dan teknologi digital berkelanjutan.

    Ketegangan perdagangan global yang sedang dan akan terus berlangsung antara AS dan China dapat mengganggu ekspor Inggris, di tengah laporan serangan siber terus meningkat, karena para sindikat hacker jahat menemukan cara baru untuk mencuri data dan mendatangkan kerugian.

    KAWASAN ASIA

    Di belahan lain, negara-negara di Asia relatif sehat, meskipun pertumbuhan di level regional agak moderat. Secara keseluruhan, rata-rata pertumbuhan tahunan PDB Asia—kecuali Jepang—akan moderat ke 3,9% pada 2025 dari sebelumnya 4,3% pada 2024.

    Pertumbuhan ekonomi Jepang diperkirakan meningkat menjadi 1,1% pada 2025 (dari sebelumnya minus 0,2% pada 2024) didorong oleh upah dan konsumsi yang lebih tinggi, dengan prospek kenaikan suku bunga acuan yang sudah diantisipasi sejak awal 2025.

    Perekonomian Asean dan India akan unggul karena dorongan belanja infrastruktur yang kuat, manfaat dari relokasi rantai pasokan, dan integrasi perdagangan-investasi yang lebih besar dengan China. Namun, outlook pertumbuhan untuk tahun ini diperkirakan sedikit melambat dibandingkan dengan 2024 karena kebijakan moneter ketat dan prospek ekonomi yang moderat untuk mitra dagang utama mere—yaitu AS, kawasan euro, dan China.

    India dan Indonesia kemungkinan mengalami pertumbuhan yang tetap terjaga karena demografi yang menguntungkan dan risiko tarif oleh AS yang lebih rendah. India diperkirakan tumbuh 6,5% dan Indonesia berkisar 5,1%. Kedua negara ini diperkirakan tetap mampu mempertahankan posisinya sebagai dua negara dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

    Sedangkan China—dengan perkiraan pertumbuhan 4,5%—kemungkinan menanggung beban kebijakan tarif AS sehingga menuntut pemerintahnya bersiap menghadapi potensi kejatuhan dengan menyediakan stimulus tambahan agar ekonomi domestik melalui jalur konsumsi tetap bergerak ke depan.

    Bank sentral China (PBoC) diperkirakan tetap melanjutkan kebijakan moneter longgar, disinergikan dengan kebijakan fiskal ekspansif, untuk menjadi sumber pendorong terbesar pertumbuhan di tahun 2025. Suku bunga acuan yang rendah dimaksudkan untuk menggerakkan dunia usaha sekaligus memacu tingkat permintaan konsumsi domestik tanpa harus khawatir inflasi melonjak karena baseline inflasi yang amat rendah di bawah 1% .

    Pemerintah China mematok target pertumbuhan ekonomi tahun ini sebesar 5%, tetapi para ekonom melihat proyeksi realistis adalah 4,5% untuk tahun ini dan 4,2% untuk 2026. Maklum, tantangan struktural China masih belum terselesaikan. Pasar real estat terus menderita kelebihan pasokan rumah yang tidak terjual atau belum selesai, menekan harga dan menciptakan efek spiral bagi bank-bank kreditur dan pemegang hipotek.

    Itulah sebabnya garis besar kebijakan ekonomi diarahkan agar mampu menahan perlambatan (disebut dengan countercyclical policy) untuk meningkatkan konsumsi dan permintaan domestik.

    CATATAN PENUTUP

    Dengan prognosis pertumbuhan ekonomi dunia berkisar 3,1%—3,2% tahun ini—ditandai tetap terjaganya momentum pertumbuhan Asia dan membaiknya ekonomi Eropa—menjadi pemicu bagi para pengambil kebijakan di setiap negara untuk menyiapkan bauran kebijakan strategis yang terarah, terukur, adaptif dan reviewable.

    Dengan melandainya inflasi global secara keseluruhan, momentum pelandaian suku bunga kebijakan juga terbuka luas, meskipun dibayang-bayangi oleh tertahannya ritme penurunan suku bunga acuan The Fed seiring dengan menguatnya ekonomi AS di bawah pemerintahan Presiden Trump yang condong “proteksionis”.

    Ekonomi Indonesia sendiri berpeluang melanjutkan momentum pertumbuhan pada rentang 5,0%—5,2% tahun ini (setelah tumbuh pada angka prognosis 5,0% tahun lalu) dengan ekspektasi inflasi sedikit menguat ke kisaran 2,0%—2,5% (setelah inflasi yang amat rendah 1,57% di tahun 2024).

    Dukungan sektor keuangan —terutama perbankan—juga akan menjadi pendorong utama aktivitas pembiayaan sektor riil dengan proyeksi pertumbuhan kredit/pembiayaan berkisar 10%—12% dan dana pihak ketiga (DPK) berkisar 6%—8%. Investasi langsung—domestik (PMDN) dan asing (PMA)—diproyeksikan meningkat ke kisaran Rp1.900 triliun—Rp2.000 triliun sehingga membuka peluang perluasan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja lebih besar.

    Kelanjutan proyek-proyek strategis nasional juga menjadi ladang pembiayaan bagi lembaga keuangan dan sebagai sumber kegiatan investasi bagi investor dan pelaku usaha sehingga berpotensi menaikkan purchasing manager indeks (PMI) manufaktur Indonesia ke atas level 50 (zona ekspansi) secara berkesinambungan.

  • Hamas Masih Ada, Sandera Belum Bebas, Israel Telan Kerugian Ekonomi Rp 1.102 di Perang Gaza – Halaman all

    Hamas Masih Ada, Sandera Belum Bebas, Israel Telan Kerugian Ekonomi Rp 1.102 di Perang Gaza – Halaman all

    Hamas Masih Ada, Sandera Belum Bebas, Israel Telan Kerugian Ekonomi Rp 1.102 di Perang Gaza

    TRIBUNNEWS.COM – Israel menderita kerugian besar dan belum juga mencapai target perang mereka di Jalur Gaza sejak melancarkan invasi militer darat ke wilayah kantung Palestina tersebut pada 7 Oktober 2023 silam.

    Dalam 16 bulan, kerugian ekonomi akibat perang Israel yang sedang berlangsung di Gaza mencapai sekitar 250 miliar shekel ($67,57 miliar atau setara Rp 1.102 triliun) pada akhir tahun 2024, menurut sebuah laporan.

    Surat kabar bisnis Israel, Calcalist merilis angka tersebut pada hari Jumat yang mencerminkan perkiraan Bank Israel,

    Kerugian ekonomi itu mencakup biaya militer langsung, pengeluaran sipil, dan kerugian pendapatan, tetapi bukan dampak finansial sepenuhnya.

    Laporan tersebut menggambarkan biaya tersebut sebagai ” beban berat ” dan mengkritik “kegagalan” upaya perang, menyoroti perlunya peningkatan substansial dalam anggaran pertahanan Israel selama dekade berikutnya.

    Ketegangan anggaran telah memicu diskusi di Israel , khususnya mengenai realokasi pendapatan dari sumber daya gas alam di Mediterania, yang awalnya ditujukan untuk perawatan kesehatan dan pendidikan tetapi sekarang tampaknya dialokasikan untuk belanja pertahanan.

    Laporan itu juga menyebutkan rekomendasi terkini dari Komite Nagel , yang menyarankan tambahan 275 miliar shekel ($74 miliar) untuk pertahanan selama dekade berikutnya dengan peningkatan tahunan sebesar 27,5 miliar shekel ($7 miliar).

    Dua serdadu Israel (IDF) tampak membetulkan rantai tank tempur yang bermasalah. Perang banyak front yang berlarut secara nyata menguras ekonomi Israel sebagai dampak dari beban perang. (khaberni/tangkap layar)

    Komite mengusulkan untuk memperkuat sistem pertahanan udara berlapis-lapis milik Israel , termasuk Iron Dome dan sistem laser yang baru dioperasikan, di samping memperkuat perbatasan Lembah Jordan dengan penghalang yang dijaga ketat.

    Tentara Israel telah menewaskan lebih dari 46.000 orang, sebagian besar wanita dan anak-anak, di Gaza sejak serangan lintas perbatasan oleh Hamas pada 7 Oktober 2023.

    Serangan tersebut telah menghancurkan daerah kantong itu dan risiko kelaparan meluas.

    Namun, di balik aksi genosida tersebut, Israel belum bisa mencapai target perang yang mereka ditetapkan di awal invasi, termasuk memberangus gerakan Hamas dan membebaskan para sandera Israel yang ditahan di Gaza.

    Keluarga sandera Israel yang ditawan oleh militan Palestina menyalakan Hanukkiah, sebuah kandil menorah bercabang sembilan yang digunakan pada hari raya Yahudi Hanukkah (AHMAD GHARABLI / AFP)

    Sandera Israel di Gaza Dikawal Brigade Bunuh Diri

    Terkait kondisi sandera Israel di Gaza, seorang pejabat senior Hamas mengklaim tanggung jawab pengamanan warga Israel yang disandera di Jalur Gaza diserahkan kepada brigade khusus yang disebut “brigade bunuh diri”.

    Brigade itu berisi para pejuang terlatih yang memang ditugaskan memastikan keamanan dan perlindungan bagi para sandera di tengah perundingan gencatan senjata Hamas-Israel.

    Saat diwawancarai Al Araby Al Jadeed, pejabat yang enggan disebutkan namanya itu tidak mengungkapkan rincian tentang struktur dan metode brigade itu.

    Dia lalu menyinggung keputusan Hamas baru-baru ini perihal upaya untuk mendorong kemajuan perundingan gencatan senjata.

    Keputusan itu, misalnya kesepakatan untuk menambah sandera yang akan dibebaskan, adalah respons atas situasi buruk kemanusiaan yang dihadapi warga Gaza.

    “Kami tidak jauh dari perjanjian (gencatan senjata) jika [Perdana Menteri Israel] Benjamin Netanyahu menunjukkan respons positif atas isu gencatan senjatan senjata permanen dan penarikan mundur [pasukan Israel],” katanya.

    Dia mengatakan Hamas dan faksi-faksi Palestina lainnya ingin secepatnya mewujudkan perjanjian gencatan senjata.

    “Kami bernegosiasi dengan fokus yang jelas untuk memperluas kepentingan rakyat kami,” kata dia.

    Petempur Brigade Al Qassam, sayap militer Hamas, membidik sasaran. (Khaberni)

    Menurutnya, pemerintah Israel menekan Hamas agar bisa mendapatkan rincian identitas dan lokasi para sandera. Hal itu adalah bagian dari strategi intelijen Israel.

    Namun, Hamas dan sekutunya tetap teguh melawan setiap upaya untuk memanipulasi proses perundingan demi mendapatkan data intelijen.

    “Situasinya sudah jelas. Netayahu memainkan permainan berbahaya dengan nyawa para sandera, dan setiap keterlambatan dalam proses ini tidak bisa dibenarkan,” ujarnya.

    Kata dia, jika militer atau dinas intelijen Israel berhasil mendapatkan lokasi para sandera, Israel tidak akan mendapatkan para sandera itu hidup-hidup, kecuali kesepakat berhasil dicapai.

    “Bahkan, jika mereka bisa mengetahui lokasi sandera, peluang untuk memulangkan mereka hidup-hidup sangat kecil. Satu-satunya skenario yang bisa memungkinkan kembalinya mereka secara aman ialah dengan perjanjian yang dinegosiasikan.”

    Perundingan gencatan senjata antara Hamas dan Israel ditengahi oleh Qatar, Mesir, dan Amerika Serikat (AS). Selama beberapa hari terakhir digelar pembicaraan di Kota Doha, Qatar.

    Perundingan itu berfokus pada tahap pertama gencatan yang melibatkan pembebasan sandera.

    Poin yang paling penting ialah perihal “akhir perang”. Israel menyodorkan usul “penghentian operasi militer secara permanen” dan “penerapan ketenangan secara penuh”.

    Hamas menolak usul itu karena tidak jelas dan hanya menunjukkan penghentian pertempuran untuk sementara saja.

    Biden: Ada kemajuan nyata

    Presiden AS Joe Biden pada hari Kamis menyebut ada “kemajuan nyata” dalam pembicaraan gencatan senjata Israel-Hamas.

    “Kita membuat sedikit kemajuan nyata, saya bertemu dengan para negosiator dari ini,” kata Biden di Gedung Putih, dikutip dari Al Arabiya.

    “Saya masih berharap kita bisa mewujudkan pertukaran tahanan.”

    Sementara itu, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengklaim gencatan senjata dan pembebasan sandera “sudah sangat dekat”.

    Blinken berharap hal itu bisa terwujud sebelum Biden lengser dan pemerintahan dipegang oleh Donald Trump.

    Menurut dia, andaipun gencatan senjata itu belum bisa terwujud pada masa pemerintahan Biden, rezim selanjutnya akan mewujudkannya.

    Presiden AS Joe Biden (Instagram Joe Biden)

    Sandera mengeluh

    Seorang warga Israel yang disandera Hamas di Gaza mengungkapkan kekecewaannya kepada pemerintahan Netanyahu.

    Keluh kesahnya itu disampaikan lewat video yang diunggah sayap militer Hamas, Brigade Al Qassam, hari Sabtu, (4/1/2025).

    Dalam pernyataannya selaama 3,5 menit, sandera berama Liri Albag itu mengklaim kabinet Netanyahu ingin membunuh para sandera.

    “Kalian ingin membunuh kami?” tanya Elbag dikutip dari IRNA.

    Albag berusia 19 tahun. Sebelumnya, dia menjadi tentara perempuan yang bertugas memantau perbatasan Israel-Gaza.

    Dia mengkritik pemerintah Israel. Menurutnya, pembebasan sandera di Gaza bukanlah prioritas kabinet maupun militer Israel.

    Albag juga khawatir dunia mulai melupakan para sandera. Kata dia, keberlangsungan hidup sandera tergantung pada penarikan pasukan Israel dan upaya IDF untuk menjangkau sandera.

    “Jika orang-orang terkasih kalian disandera, akankah perang masih berlanjut?” tanya Albag.

    Perempuan itu meragukan komitmen Israel untuk mengakhiri perang di Gaza yang sudah berlangsung lebih dari setahun.

    Kemudian, dia menyampaikan pesan kepada Menteri Pertahanan Israel.

    “Lihatlah mata ayah saya dan beri tahu dia dan ibu saya bahwa mereka tak akan pernah memeluk anak perempuan mereka lagi,” katanya.

    “Anda tidak punya keberanian untuk melakukan itu. Saya sadar bahwa kami hanya pion dalam permainan Anda.”

    Di samping itu, dia berpesan kepada orang-orang yang berada di dalam kabinet Netanyahu.

    “Kalian tidak akan menyelamatkan kami melalui operasi militer, kalian tahu tak akan bisa.”

    “Ini pencarian yang menjengkelkan, dan kami dibombardir setiap hari. Bagaimana bisa seseorang tinggal di suatu tempat yang kalian bombardir, tanpa tempat berlindung?”

     

  • Kebakaran Masih Berkobar di LA, Pejabat California Tak Kompeten

    Kebakaran Masih Berkobar di LA, Pejabat California Tak Kompeten

    Jakarta –

    Presiden terpilih AS Donald Trump menuduh pejabat California tidak kompeten dalam menangani kebakaran hutan yang berkobar di sekitar Los Angeles. Trump menyebut pejabat di California tidak tahu cara memadamkan api tersebut.

    “Kebakaran masih berkobar di LA. Para politikus yang tidak kompeten tidak tahu bagaimana cara memadamkannya,” kata Trump di platform Truth Social miliknya, dilansir AFP, Minggu (12/1/2025).

    “Ini adalah salah satu bencana terburuk dalam sejarah Negara kita. Mereka tidak bisa memadamkan api. Apa yang salah dengan mereka?” tulisnya.

    “Ribuan rumah megah telah hilang, dan banyak lagi yang akan segera musnah. Ada kematian di mana-mana,” imbuh Trump dalam unggahannya.

    Kecepatan dan intensitas kobaran api yang melanda Los Angeles telah menguji infrastruktur pemadam kebakarannya dan menimbulkan pertanyaan serta kritik tentang kesiapan negara bagian tersebut.

    Hidran mengering di kawasan Pacific Palisades saat kawasan itu dilanda kebakaran, salah satu daerah dari lima kebakaran terpisah di kawasan itu. Kekurangan air juga menghambat upaya pemadaman api di tempat lain.

    Dengan waktu tersisa lebih dari seminggu sebelum kembali ke Gedung Putih, Trump telah melancarkan serangkaian serangan tanpa bukti yang menuduh Gubernur Demokrat California Gavin Newsom gagal dalam menanggapi kebakaran tersebut.

    Meskipun petugas pemadam kebakaran telah melakukan upaya heroik, termasuk serangan air melalui udara yang presisi, Kebakaran Palisades terus menyebar ke arah timur menuju koleksi tak ternilai dari museum seni Getty Center dan ke utara menuju Lembah San Fernando yang padat penduduk.

    Diketahui Gubernur California Gavin Newsom mengundang Trump untuk meninjau kebakaran dan dampak kerusakan di Los Angeles secara bersama, seraya mengunggah surat yang dikirim ke Trump di akun X.

    “(mengundang Trump) untuk bertemu dengan warga Amerika yang terkena dampak kebakaran ini, dan melihat kehancuran secara langsung,” kata Newsom melalui akun X nya, dilansir BBC.

    Lihat Video: Los Angeles Dilahap Si Jago Merah, NASA: Kebakaran Sangat Kompleks

    (yld/idn)

  • Pejabat Los Angeles Minta Trump Cek Kerusakan Akibat Kebakaran

    Pejabat Los Angeles Minta Trump Cek Kerusakan Akibat Kebakaran

    Jakarta –

    Ketua Dewan Pengawas Daerah Los Angeles Kathryn Barger mengundang Presiden terpilih AS Donald Trump untuk mengunjungi wilayah terdampak kebakaran. Hal itu agar Trump dapat melihat langsung kerusakan yang disebabkan oleh beberapa kebakaran hutan dahsyat sejak 7 Januari.

    Undangan tersebut muncul setelah Gubernur California Gavin Newsom mengundang Trump untuk meninjau kerusakan pada hari Jumat. Trump sebelumnya mengunjungi California pada tahun 2018 untuk melihat jumlah korban di Paradise yang disebabkan oleh kebakaran camp, kebakaran hutan paling mematikan dalam sejarah negara bagian tersebut.

    “Dengan menerima undangan ini, Bapak Presiden Terpilih, Anda akan bergabung dengan kami dalam mendukung warga negara kami dan berterima kasih kepada penanggap pertama yang heroik, yang telah mempertaruhkan nyawa mereka sendiri untuk menyelamatkan orang lain,” kata Barger dalam surat terbuka yang diunggah di X, dilansir CNN, Minggu (12/1/2025).

    “Kami juga meminta Anda, sebagai Presiden kami, untuk berdiri bersama masyarakat Los Angeles County saat kami menetapkan arah untuk membangun kembali. Kehadiran Anda akan sangat terasa dan dihargai,” imbuhnya.

    Para pejabat telah mengonfirmasi sedikitnya 16 kematian akibat kebakaran yang terjadi Eaton, Hurst, Kenneth, dan Palisades yang sedang berlangsung menyebar ke lebih dari 38.000 hektar lahan. Namun, jumlah korban tewas secara keseluruhan masih belum jelas sebab banyak daerah masih belum dapat ditelusuri oleh petugas darurat.

    Presiden AS, Joe Biden, mengatakan pemerintah federal akan menanggung 100% biaya untuk tanggapan awal terhadap kebakaran tersebut. Ia juga telah mengesahkan program Bantuan Kebutuhan FEMA, yang mencakup tawaran hingga $770 kepada para korban kehancuran sebagai pembayaran di muka untuk barang-barang penting.

    Gedung Putih mengatakan Biden telah diberi pengarahan tentang “upaya untuk memadamkan” kebakaran hutan. Selain itu Biden juga telah berbicara melalui telepon dengan Pengawas Daerah Los Angeles Lindsey Horvath dan Pengawas Daerah Ventura Kelly Long dalam panggilan terpisah.

    Lihat Video: Los Angeles Dilahap Si Jago Merah, NASA: Kebakaran Sangat Kompleks

    (yld/idn)

  • Biden Sebut Kondisi Rusia Nelangsa, Ukraina Bisa Menang, Swiss Siapkan Pertemuan Trump dan Putin – Halaman all

    Biden Sebut Kondisi Rusia Nelangsa, Ukraina Bisa Menang, Swiss Siapkan Pertemuan Trump dan Putin – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden AS Joe Biden mengatakan pada Jumat (10/1/2025), bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin dalam kondisi sulit menyusul sanksi sektor energi baru yang dijatuhkan oleh AS dan Inggris terhadap Moskow.

    Sanksi tersebut menargetkan perusahaan minyak besar Rusia Gazprom Neft dan Surgutneftegas, yang bersama-sama memproduksi lebih dari 1 juta barel minyak setiap hari, senilai sekitar 23 miliar dolar atau Rp 375 triliun per tahun dengan harga saat ini, menurut pejabat Inggris.

    Pendapatan kedua perusahaan tersebut secara langsung berkontribusi pada upaya perang Rusia di Ukraina, menurut laporan pejabat London.

    “Putin sedang dalam kondisi sulit saat ini, dan menurut saya sangat penting agar dia tidak memiliki ruang bernapas untuk terus melakukan hal-hal buruk yang terus dilakukannya,” kata Biden,AFP melaporkan.

    Berbicara tentang prospek Ukraina, Biden menyatakan keyakinannya, dengan mengatakan ada peluang nyata Ukraina dapat menang dengan dukungan Barat yang berkelanjutan.

    Departemen Keuangan AS mengumumkan pada 10 Januari sanksi baru yang menargetkan industri penyulingan minyak Rusia.

    Pembatasan tersebut secara khusus memengaruhi raksasa minyak Rusia Gazprom Neft dan Surgutneftegas.

    Tindakan ini merupakan bagian dari strategi yang lebih luas untuk mengurangi pendapatan Rusia yang mendanai operasi militernya di Ukraina.

    Sanksi tersebut mencakup pembekuan aset kedua raksasa minyak tersebut dan perluasan pembatasan terhadap lebih dari 180 kapal yang terkait dengan perdagangan minyak Rusia, banyak di antaranya merupakan bagian dari apa yang disebut “armada bayangan” yang beroperasi di luar peraturan pengiriman konvensional.

    Selain Gazprom Neft dan Surgutneftegas, sanksi tersebut juga menargetkan lebih dari 30 perusahaan jasa minyak Rusia lainnya.

    Swiss Siapkan Pertemuan Trump dan Putin

    Nicolas Bideau, juru bicara Kementerian Luar Negeri Swiss, mengatakan negaranya siap menyelenggarakan pertemuan tingkat pemimpin antara Presiden terpilih AS Donald Trump dan Vladimir Putin, jika kedua pihak menyatakan minatnya.

    Mengutip Pravda, Bideau mengingat KTT Perdamaian yang diadakan di Swiss oleh Ukraina dan mencatat bahwa setelah acara tersebut, Ukraina, Rusia, dan Amerika Serikat secara konsisten menyatakan “kesiapan mereka untuk mendukung segala upaya diplomatik guna mewujudkan perdamaian.”

    “Setelah KTT Bürgenstock, Ukraina, Rusia, dan Amerika Serikat telah diberitahu secara berkala tentang kesiapan kami untuk mendukung upaya diplomatik guna mencapai perdamaian,” katanya.

    Bideau menekankan bahwa surat perintah penangkapan terhadap pemimpin Kremlin yang dikeluarkan oleh Pengadilan Kriminal Internasional tidak akan menjadi hambatan bagi kemungkinan kunjungannya ke Swiss.

    Ia mencatat, pemerintah Swiss memiliki hak untuk membuat pengecualian jika diperlukan untuk perundingan damai.

    Sementara itu, Presiden Volodymyr Zelenskyy mengindikasikan bahwa diskusi pertama untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina akan dilakukan dengan Presiden terpilih AS Donald Trump dan pembicaraan potensial dengan pemimpin Kremlin Vladimir Putin mungkin baru akan dilakukan setelahnya.

    Kementerian Luar Negeri Ukraina menyatakan, Kyiv memperkirakan Zelenskyy dan Trump akan bertemu segera setelah pelantikan Trump pada tanggal 20 Januari.

    Di sisi lain pada 10 Januari, John Kirby, Koordinator Dewan Keamanan Nasional untuk Komunikasi Strategis di Gedung Putih, mengatakan baik Rusia maupun Ukraina tidak siap untuk berunding guna mengakhiri perang.

    (Tribunnews.com/ Chrysnha)

  • Apa Arti Vonis Bersalah Trump bagi Masa Depannya? – Halaman all

    Apa Arti Vonis Bersalah Trump bagi Masa Depannya? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pada 20 Januari mendatang, Donald Trump akan dilantik kembali sebagai presiden Amerika Serikat meskipun ia baru saja divonis bersalah dalam kasus pidana.

    Apa yang sebenarnya terjadi di balik keputusan ini?

    Mari kita telusuri lebih dalam mengenai situasi hukum Trump dan dampaknya terhadap masa kepresidenannya.

    Apa yang Dikenakan kepada Trump?

    Donald Trump tidak akan menjalani hukuman penjara atau hukuman lainnya meskipun ia telah dinyatakan bersalah atas pembayaran uang tutup mulut kepada seorang bintang film dewasa.

    Pada 10 Januari 2025, Hakim Juan Merchan menjatuhkan hukuman bebas tanpa syarat kepada Trump.

    Namun, putusan juri ini tetap menyisakan catatan bersalah dalam rekam jejaknya.

    Menurut Hakim Merchan, meskipun Konstitusi AS memberikan perlindungan kepada presiden dari penuntutan pidana, perlindungan tersebut tidak mengurangi keseriusan kejahatan yang dilakukan. “Perlindungan hukum yang luar biasa dari kantor eksekutif ini tidak dapat menghapuskan putusan juri yang telah dijatuhkan,” tegas Hakim Merchan.

    Bagaimana Reaksi Trump terhadap Vonis Ini?

    Menyikapi vonis tersebut, Trump yang mengaku tidak bersalah berjanji untuk mengajukan banding.

    Dalam pernyataannya di depan pengadilan, yang disiarkan secara langsung, Trump menyebut kasus ini sebagai “upaya gagal” untuk menggagalkan kampanye pemilihannya kembali.

    Walaupun tidak memberikan kesaksian selama persidangan, Trump secara terbuka mengecam Hakim Merchan dan Jaksa Distrik Manhattan, Alvin Bragg, yang mengajukan kasus ini.

    Apa Pendapat Jaksa tentang Kasus Ini?

    Jaksa Joshua Steinglass, yang bekerja di kantor Bragg, menjelaskan bahwa Trump telah melakukan kampanye terkoordinasi untuk merusak legitimasi kasus ini.

    Menurutnya, Trump dengan sengaja menciptakan rasa tidak hormat terhadap institusi peradilan.

    Steinglass juga menegaskan bahwa pihak jaksa mendukung keputusan hakim untuk memberikan hukuman bebas tanpa syarat.

    Setelah vonis dijatuhkan, Trump memiliki hak untuk mengajukan banding.

    Proses banding ini bisa berlangsung selama bertahun-tahun, bahkan mungkin selama masa jabatannya yang akan datang sebagai presiden.

    Apa Latar Belakang Kasus Pembayaran Uang Tutup Mulut?

    Kasus ini bermula pada Maret 2023, ketika Jaksa Bragg mendakwa Trump dengan 34 tuduhan memalsukan catatan bisnis untuk menutupi pembayaran sebesar $130,000 yang diberikan oleh mantan pengacara Trump, Michael Cohen, kepada bintang film dewasa Stormy Daniels.

    Daniels mengeklaim memiliki hubungan dengan Trump, yang kemudian dibantah oleh Trump.

    Pada 30 Mei 2023, juri Manhattan memutuskan Trump bersalah atas semua 34 tuduhan tersebut.

    Jaksa berpendapat bahwa meskipun tindakan Trump tidak bermoral, fokus utama kasus ini adalah pada upayanya untuk merusak pemilihan 2016.

    Kasus ini dianggap lebih ringan dibandingkan dengan tiga kasus pidana lainnya yang dihadapi Trump, di mana ia dituduh berusaha membalikkan hasil pemilu 2020 dan menyimpan dokumen rahasia setelah meninggalkan Gedung Putih.

    Trump tetap menyatakan ketidakbersalahannya dalam semua kasus tersebut.

    Situasi hukum yang dihadapi Donald Trump menandai sebuah babak baru dalam sejarah politik Amerika.

    Meskipun ia divonis bersalah dan memiliki catatan pidana, Trump akan tetap dilantik kembali sebagai presiden.

    Ini menciptakan preseden yang unik dan mungkin akan mempengaruhi pandangan publik terhadapnya serta proses politik ke depan.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Mute Egede: Penduduk Greenland Ogah jadi Bagian Amerika atau Denmark – Halaman all

    Mute Egede: Penduduk Greenland Ogah jadi Bagian Amerika atau Denmark – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Penduduk Greenland menegaskan bahwa mereka tidak ingin menjadi bagian dari Amerika Serikat (AS) atau Denmark, menurut Perdana Menteri Greenland, Mute Egede.

    Pernyataan tersebut disampaikan setelah Presiden terpilih AS, Donald Trump, menyebutkan kemungkinan penggunaan kekuatan militer untuk menguasai wilayah tersebut, Al Jazeera melaporkan.

    “Greenland tidak untuk dijual,” kata Egede pada konferensi pers di Kopenhagen pada Jumat (10/1/2025), menyusul pernyataan Trump yang mengisyaratkan niatnya untuk “memiliki dan mengendalikan” Greenland bulan lalu.

    Meski demikian, Egede terbuka untuk menjalin hubungan lebih lanjut dengan Gedung Putih.

    Perdana Menteri Greenland itu juga menekankan aspirasi kemerdekaan wilayahnya, yang semakin berkembang seiring dengan terungkapnya pelanggaran yang dilakukan oleh Denmark terhadap penduduk Inuit.

    “Greenland adalah milik rakyat Greenland,”

    “Kami tidak ingin menjadi orang Denmark, kami tidak ingin menjadi orang Amerika. Kami ingin menjadi orang Greenland,” kata Egede.

    “Kami memiliki keinginan untuk merdeka, keinginan untuk menjadi tuan atas rumah kami sendiri… Ini adalah sesuatu yang harus dihormati oleh semua orang,” imbuhnya.

    Meski menginginkan kemerdekaan, Egede menegaskan bahwa Greenland tidak akan memutuskan hubungan dengan Denmark.

    Ia juga mengingatkan bahwa Greenland merupakan bagian dari benua Amerika Utara,.

    Katanya, orang Amerika menganggap wilayah tersebut sebagai bagian dari dunia mereka.

    Egede menyatakan kesediaannya untuk berdialog dengan Trump mengenai hal-hal yang bisa menyatukan kedua belah pihak.

    “Kerja sama adalah tentang dialog. Kerja sama berarti Anda akan bekerja untuk mencari solusi,” tambahnya.

    Perdana Menteri Denmark, Mette Frederiksen, yang juga hadir dalam konferensi pers, menyebutkan bahwa perdebatan tentang kemerdekaan Greenland menunjukkan betapa besar minat terhadap wilayah tersebut.

    “AS adalah sekutu terdekat kami, dan kami akan melakukan apa pun untuk melanjutkan kerja sama yang kuat,” ucapnya.

    Awal minggu ini, Trump menolak untuk mengesampingkan kemungkinan menggunakan kekuatan militer atau ekonomi untuk membawa Greenland ke bawah kendali Amerika Serikat.

    Trump telah menyatakan bulan lalu bahwa “kepemilikan dan kendali” atas Greenland merupakan “kebutuhan mutlak” bagi AS, untuk menghadapi peningkatan pengaruh Rusia dan China di wilayah Arktik.

    Sebelumnya, Trump pernah mengusulkan pembelian Greenland pada masa jabatan pertamanya sebagai presiden dari 2017 hingga 2021.

    Bahkan, Trump menunda kunjungan ke Denmark pada 2019 setelah Perdana Menteri Frederiksen menolak ide tersebut.

    Baru-baru ini, putra Trump, Donald Trump Jr, melakukan kunjungan pribadi ke Greenland, yang memicu spekulasi bahwa ayahnya akan berusaha membeli wilayah tersebut setelah menjabat pada 20 Januari.

    AS saat ini memiliki pangkalan militer di bagian utara Greenland, yang merupakan wilayah strategis penting.

    Greenland, yang dihuni oleh sekitar 57.000 orang.

    Wilayah ini adalah koloni Denmark dari tahun 1721 hingga 1953.

    Kini menjadi wilayah Denmark dengan pemerintahan sendiri, CNN melaporkan.

    Pada 2009, wilayah ini memperoleh hak untuk mengklaim kemerdekaan melalui pemungutan suara.

    (Tribunnews.com)

  • Divonis Bersalah atas Kasus Uang Tutup Mulut, Trump Jadi Presiden Pertama AS Berstatus Terpidana – Halaman all

    Divonis Bersalah atas Kasus Uang Tutup Mulut, Trump Jadi Presiden Pertama AS Berstatus Terpidana – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Donald Trump mencatatkan sejarah sebagai Presiden terpilih AS pertama yang dihukum karena tindak pidana berat.

    Meski begitu, presiden AS yang akan dilantik ini terhindar dari hukuman berat tuduhan memalsukan dokumen bisnis terkait pembayaran uang tutup mulut kepada seorang aktris film dewasa.

    Pada hari Jumat (11/1/2025), Hakim Juan Merchan menjatuhkan hukuman berupa ‘pembebasan tanpa syarat’ kepada Trump. 

    Hakim Juan Merchan mengatakan, bahwa ini adalah kasus yang luar biasa.

    “Belum pernah sebelumnya pengadilan ini dihadapkan dengan serangkaian keadaan yang begitu unik dan luar biasa,” ujar Hakim Juan Merchan sebelum membacakan vonis, dikutip dari BBC.

    Trump, yang tampil melalui panggilan video dari kediamannya di Florida, didampingi oleh tim pengacara dan diapit oleh dua bendera Amerika Serikat.

    Dalam pernyataannya, ia dengan tegas menyatakan dirinya ‘sepenuhnya tidak bersalah’.

    “Ini adalah pengalaman yang sangat mengerikan,” kata Trump. 

    Ia mengeklaim, kasus ini merupakan “perburuan politik” yang dirancang untuk merusak reputasinya dan menghalangi langkahnya menuju Gedung Putih.

    “Itu dilakukan untuk merusak reputasi saya sehingga saya akan kalah dalam pemilihan, dan jelas itu tidak berhasil,” ujarnya dengan nada penuh keyakinan, dikutip dari Al Jazeera.

    Keputusan pengadilan berarti bahwa meskipun Trump dinyatakan bersalah, ia tidak akan menghadapi hukuman penjara, denda, atau masa percobaan.

    Hukuman ini hanya akan tercatat dalam catatan permanennya, tetapi tidak menghalangi jalannya untuk kembali bertarung dalam pemilihan presiden mendatang.

    Keputusan ini muncul sehari setelah Mahkamah Agung AS menolak upaya tim hukum Trump untuk menunda hukuman tersebut, yang dilakukan sebelum pelantikannya sebagai pemimpin Partai Republik pada 20 Januari mendatang.

    Kasus ini bukan pertama kalinya Trump menghadapi kontroversi terkait pembayaran uang tutup mulut. 

    Pada masa jabatannya sebagai presiden antara tahun 2017 hingga 2021, ia pernah dihadapkan pada tuduhan serupa. 

    Namun, Trump selalu berhasil menghindar dari hukuman berat hingga akhirnya kasus ini mencapai vonis pengadilan.

    Sebagai informasi, Trump dinyatakan bersalah pada bulan Mei atas 34 tuduhan kejahatan pemalsuan catatan bisnis terkait pembayaran 130.000 USD kepada bintang film dewasa Stormy Daniels.

    Pemalsuan ini dilakukan untuk menyamarkan pembayaran uang tutup mulut sebagai pengeluaran bisnis legal.

    Pembayaran tersebut, bertujuan untuk membeli kesunyian Daniels atas dugaan hubungan pribadi dengan Trump pada tahun 2006. 

    Trump awalnya membantah mengetahui soal pembayaran ini. 

    Namun Michael Cohen, yang saat itu merupakan pengacara pribadi Donald Trump, mengungkapkan bahwa Trump terlibat dalam proses pembayaran dan penggantian dana tersebut.

    Meski divonis bersalah, Trump tampaknya tidak terpengaruh dan tetap berambisi melanjutkan langkah politiknya. 

    Dengan vonis yang tidak membatasi kebebasannya, ia masih memiliki peluang besar untuk melanjutkan kampanye politiknya menuju pemilihan presiden pada 2024.

    (Tribunnews.com/Farrah)

    Artikel Lain Terkait Donald Trump