Tempat Fasum: Gedung Putih

  • Israel-Hamas Damai, AS dan Qatar Umumkan Kesepakatan Gencatan Senjata di Gaza, Kesepakatan 3 Fase – Halaman all

    Israel-Hamas Damai, AS dan Qatar Umumkan Kesepakatan Gencatan Senjata di Gaza, Kesepakatan 3 Fase – Halaman all

    Israel-Hamas Damai, AS dan Qatar Umumkan Kesepakatan Gencatan Senjata di Gaza Setelah 15 Bulan Genosida, Kesepakatan 3 Fase

    TRIBUNNEWS.COM- Amerika Serikat dan Qatar Umumkan Kesepakatan Gencatan Senjata di Gaza Setelah 15 Bulan Genosida.

    Kesepakatan tiga fase ini akan berlaku dalam beberapa hari ke depan dan akan membebaskan puluhan tahanan Israel dengan imbalan ratusan tahanan Palestina.

    Perdana Menteri Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani dan Presiden AS Joe Biden mengonfirmasi pada akhir 15 Januari bahwa gencatan senjata dan kesepakatan pertukaran tahanan telah dicapai antara Hamas dan Israel.

    Kesepakatan tiga fase tersebut diharapkan mulai berlaku pada hari Minggu, 19 Januari, pada waktu yang tidak ditentukan. Perdana Menteri Qatar mengatakan ketentuan tersebut mencakup “mekanisme untuk menindaklanjuti penerapan perjanjian gencatan senjata dan pelanggaran apa pun yang mungkin terjadi.”

    “Hari ini, setelah berbulan-bulan diplomasi intensif oleh Amerika Serikat, bersama dengan Mesir dan Qatar, Israel dan Hamas telah mencapai kesepakatan gencatan senjata dan penyanderaan. Kesepakatan ini akan menghentikan pertempuran di Gaza, menyalurkan bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan bagi warga sipil Palestina, dan menyatukan kembali para sandera dengan keluarga mereka setelah lebih dari 15 bulan ditawan,” kata Biden dalam pidatonya di Gedung Putih.

    Sebelumnya pada hari Rabu, Hamas menyetujui persyaratan yang diajukan oleh Kairo dan Doha. 

    “Perjanjian gencatan senjata adalah buah dari keteguhan legendaris rakyat Palestina kita yang hebat dan perlawanan gagah berani kita di Jalur Gaza selama lebih dari 15 bulan. Perjanjian untuk menghentikan agresi di Gaza adalah sebuah pencapaian bagi rakyat kita, perlawanan kita, bangsa kita, dan orang-orang bebas di dunia. Ini adalah titik balik dalam konflik dengan musuh, dalam perjalanan untuk mencapai tujuan rakyat kita untuk pembebasan dan kepulangan,” kata kelompok perlawanan Palestina tersebut.

    Kendati demikian, pejabat Israel belum meratifikasi persetujuan mereka terhadap kesepakatan gencatan senjata. ” Perdana menteri hanya akan berbicara kepada publik ketika kesepakatan telah tuntas dan ditutup,” kata sumber dari kantor Benjamin Netanyahu kepada media Israel.

    Kabinet keamanan dan pemerintahan penuh Israel diperkirakan akan memberikan suara pada kerangka kesepakatan besok siang. Setelah itu, Mahkamah Agung Israel akan memiliki waktu 24 jam untuk mengizinkan banding.

    “Kesepakatan yang akan disampaikan kepada pemerintah itu buruk dan berbahaya bagi keamanan nasional Israel… Perjanjian ini merusak banyak pencapaian perang, di mana para pahlawan bangsa ini mempertaruhkan nyawa mereka,” Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich mengumumkan pada Rabu malam.

    “Syarat yang jelas bagi kami untuk tetap berada di pemerintahan adalah kepastian mutlak untuk kembali berperang” dalam “skala penuh” hingga “kemenangan penuh,” pejabat supremasi Yahudi itu menambahkan.

    Tahap pertama kesepakatan ini akan melibatkan penarikan pasukan Israel dari beberapa wilayah Gaza, termasuk perlintasan Rafah di selatan dan beberapa bagian Koridor Philadelphia di sepanjang perbatasan Mesir. Penarikan pasukan ini akan dimulai setelah 34 tawanan Israel ditukar dengan ratusan tawanan Palestina pada minggu pertama.

    Menurut Al Mayadeen , ketentuan kesepakatan itu juga menyerukan Israel untuk secara bertahap menarik diri dari Koridor Netzarim, tempat tentara Israel telah membangun “ zona pemusnahan .”

    Ratusan truk bantuan kemanusiaan juga diperkirakan akan memasuki Jalur Gaza setiap hari setelah gencatan senjata diberlakukan. “Dengan kesepakatan ini, saya tegaskan pentingnya mempercepat masuknya bantuan kemanusiaan yang mendesak bagi warga Gaza untuk menghadapi situasi kemanusiaan yang mengerikan saat ini tanpa hambatan apa pun,” kata Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi melalui media sosial.

    Selama 15 bulan terakhir, Israel secara konsisten mencegah masuknya makanan, air, dan obat-obatan untuk membantu warga Gaza. Tentara penjajah juga secara sistematis menghancurkan sistem perawatan kesehatan di daerah kantong itu .

    Hingga pertengahan Januari, Kementerian Kesehatan Palestina telah mendokumentasikan lebih dari 46.000 kematian di Gaza. Akan tetapi, studi ilmiah menunjukkan jumlah korban tewas yang jauh lebih besar akibat kebijakan pemusnahan Israel, serangan terus-menerus terhadap petugas tanggap darurat, dan penggunaan senjata yang “mengubah” makhluk hidup menjadi uap.

    SUMBER: THE CRADLE

  • Yoon Suk Yeol Ditangkap, 3 Negara Asing Tegaskan Dukungan untuk Korsel di Tengah Gejolak Politik – Halaman all

    Yoon Suk Yeol Ditangkap, 3 Negara Asing Tegaskan Dukungan untuk Korsel di Tengah Gejolak Politik – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Penangkapan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol pada Rabu (15/1/2025), memicu reaksi dari negara-negara besar dunia, termasuk Amerika Serikat (AS), Jepang, dan China.

    Negara-negara tersebut dengan tegas menyatakan dukungan mereka kepada Seoul di tengah gejolak politik yang sedang berlangsung.

    Gedung Putih dengan cepat mengeluarkan pernyataan yang menegaskan kembali dukungannya yang “tegas” bagi rakyat Korea Selatan dan aliansi Korea-AS yang “kuat”.

    Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih menyatakan Washington berdiri teguh dalam mendukung rakyat Korea dan menegaskan komitmen bersama terhadap supremasi hukum.

    Mereka juga menghargai upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan warga Korea Selatan untuk bertindak sesuai konstitusi negara tersebut.

    Selain itu, Amerika Serikat menyatakan siap bekerja sama dengan penjabat Presiden Choi dan pemerintah Korea Selatan.

    Mereka menegaskan kembali kepercayaan pada kekuatan abadi Aliansi AS-ROK.

    Di Jepang, Juru bicara pemerintah, Yoshimasa Hayashi, mengungkapkan Tokyo mengikuti perkembangan situasi di Korea Selatan dengan “minat yang khusus dan serius.”

    Hayashi juga menekankan pentingnya hubungan bilateral antara Jepang dan Korea Selatan.

    “Korea adalah tetangga penting yang dapat bersama-sama dengan Jepang mengatasi tantangan global,” katanya.

    Dia menambahkan hubungan kedua negara tetap akan menjadi prioritas.

    Sementara itu, China, meskipun menghindari komentar langsung mengenai penangkapan Yoon, menggarisbawahi pentingnya hubungan bilateral dengan Korea Selatan.

    Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, menyatakan China tidak akan mengomentari urusan dalam negeri Korea Selatan.

    Namun, dia menekankan, China dan Korea Selatan adalah tetangga penting dan mitra kerja sama yang akan terus mendorong perkembangan hubungan bilateral yang sehat dan stabil.

    Setelah ditangkap, Yoon Suk Yeol menjalani interogasi yang berlangsung selama 2,5 jam pada Rabu (15/1/2025).

    Yoon dihujani dengan lebih dari 200 lembar pertanyaan terkait keputusannya memberlakukan darurat militer, yang dia umumkan pada Selasa (3/12/2024).

    Meskipun pihak berwenang telah menyiapkan rekaman video untuk interogasi, pemeriksaan tersebut tidak difilmkan karena Yoon menolak untuk direkam, kata seorang pejabat CIO.

    Fasilitas interogasi mencakup area istirahat yang baru dibuat dengan sofa untuk menampung Yoon, demikian Kantor Berita Yonhap melaporkan.

    Yoon diketahui telah diskors sejak Sabtu (14/12/2025) lalu.

    Dia ditangkap dikediaman resmi presiden di Hannam-dong, Seoul pada pukul 10.33 waktu setempat.

    lihat foto
    Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol berpidato di Seoul awal minggu Desember 2024. Parlemen Korea Selatan telah memberikan suara untuk memakzulkan Yoon atas upayanya memberlakukan darurat militer awal bulan ini.

    48 Jam Yoon Suk Yeol Diinterogasi

    Pihak berwenang memiliki waktu 48 jam untuk menginterogasi Yoon Suk Yeol.

    Setelah itu mereka harus mengajukan surat perintah untuk menahannya hingga 20 hari atau membebaskannya.

    Saat tidak diinterogasi, Yoon akan ditahan di Pusat Penahanan Seoul.

    Fasilitas tersebut terletak di kota Uiwang, 22 km selatan Seoul.

    “Mungkin tidak ada waktu baginya untuk pergi ke sana dalam waktu 48 jam jika interogasi berlanjut semalaman,” papar penyidik.

    Berdasarkan preseden dan karena statusnya, Yoon Suk Yeol kemungkinan akan ditempatkan di sel isolasi.

    Diperkirakan sel tersebut lebih besar dan lebih lengkap daripada sel tunggal standar berukuran 6,56 meter persegi.

    Selama interogasi, Yoon kembali menegaskan klaimnya, penyelidikan ini ilegal.

    Dalam sebuah pesan video yang dirilis setelah penangkapannya, ia mengulang pendapat, surat perintah penahanannya juga tidak sah.

    Selain itu, dalam pertemuan langsung dengan penyidik, Yoon menolak untuk memberikan keterangan lebih lanjut.

    Meskipun CIO memberikan bekal makan siang untuk Yoon selama proses interogasi, tidak diketahui apakah bekal tersebut dikonsumsi.

    Menu Makanan Tahanan

    Dikutip dari CNA, Dinas Pemasyarakatan Korea, yang mengoperasikan penjara dan pusat penahanan negara itu, mengatakan dalam peraturan dan bagian menunya, mereka menyediakan 2.500 kalori makanan per hari kepada narapidana dengan biaya sekitar 1.600 won (US$1,09) per makanan.

    Menu di Pusat Penahanan Seoul termasuk makan malam sup tauge, daging sapi panggang, kimchi, lada, dan saus bungkus.

    Seorang pejabat di pusat itu menolak berkomentar ketika ditanya apakah mereka berencana untuk menampung Yoon.

    Proses Hukum Selanjutnya

    Setelah 48 jam, penyidik harus mengajukan surat perintah penahanan resmi kepada pengadilan untuk memperpanjang penahanan selama 20 hari.

    Para ahli hukum memperkirakan bahwa CIO kemungkinan akan mengajukan permohonan untuk memperpanjang penahanan tersebut jika ada cukup bukti untuk melanjutkan penyelidikan.

    Jika permohonan tersebut disetujui, Yoon akan tetap ditahan di Pusat Penahanan Seoul di Uiwang, Provinsi Gyeonggi, hingga penyelidikan lebih lanjut selesai.

    Jika pengadilan menolak permohonan tersebut, Yoon akan dibebaskan.

    Cetak Sejarah sebagai Presiden Pertama yang Ditangkap

    Penyelidikan ini mengingatkan pada kasus mantan Presiden Park Geun-hye yang juga ditahan pada 2017.

    Jika CIO mengajukan surat perintah penahanan dan pengadilan menyetujuinya, Yoon akan menghadapi penyelidikan lebih lanjut yang dapat memperpanjang masa penahanannya.

    Penangkapan dan interogasi Presiden Yoon ini menandai momen bersejarah dalam politik Korea Selatan.

    Yoon menjadi presiden pertama yang sedang menjabat yang ditahan di negara tersebut.

    Keputusan-keputusan yang akan diambil dalam beberapa hari ke depan dapat memiliki dampak besar pada lanskap politik dan hukum negara itu.

    Kronologi Pemakzulan dan Penangkapan Yoon Suk Yeol

    Pada Selasa (3/12/2024), Presiden Yoon Suk Yeol mengumumkan pemberlakuan darurat militer pertama di Korea Selatan sejak 1979.

    Dikutip dari Korea JoongAng Daily, Yoon menyatakan langkah tersebut diperlukan untuk menghadapi kelompok yang dianggap mengancam stabilitas negara, namun banyak pihak melihatnya sebagai usaha untuk mengatasi krisis politik internal.

    Dalam pidatonya, Yoon mengkritik Majelis Nasional yang banyak mengajukan usulan pemakzulan terhadap pejabat pemerintah.

    Keputusan tersebut menuai protes besar-besaran di parlemen.

    Hanya sehari setelah pengumuman, Majelis Nasional membatalkan keputusan Yoon karena dinilai berpotensi merusak demokrasi.

    Parlemen kemudian mengajukan pemakzulan terhadap Yoon, menuduhnya melakukan pemberontakan dengan menghalangi hak konstitusional anggota parlemen untuk melakukan pemungutan suara.

    Pemakzulan Yoon disetujui dengan suara mayoritas: 204 setuju, 85 menolak, dan 3 abstain.

    Pada Jumat (3/1/2025), setelah Yoon mengabaikan tiga panggilan untuk diinterogasi, tim penyidik dari Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO) mencoba menangkapnya.

    Upaya tersebut terhenti karena kebuntuan antara pengawal presiden dan pihak penyidik di kediaman resmi presiden.

    Pada Selasa (7/1/2025), setelah negosiasi panjang, penangkapan berhasil dilakukan.

    Yoon dibawa ke kantor CIO untuk interogasi dan diperkirakan akan ditahan di Pusat Penahanan Seoul, Uiwang, Gyeonggi.

    Pemerintah Korea Selatan, melalui Penjabat Presiden Choi Sang Mok, menyatakan siapa pun yang terlibat dalam kekerasan selama pelaksanaan penangkapan Yoon akan dimintai pertanggungjawaban.

    Insiden ini menimbulkan ketegangan antara pihak penyidik dan Dinas Keamanan Presiden yang membangun barikade untuk menghalangi penangkapan.

    Choi menekankan pentingnya menegakkan supremasi hukum dan ketertiban, serta komitmen pemerintah untuk mencegah insiden serupa di masa depan.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

  • Antisipasi Kebijakan Tarif Donald Trump, Mendag Budi Siapkan Perjanjian Dagang dengan AS – Halaman all

    Antisipasi Kebijakan Tarif Donald Trump, Mendag Budi Siapkan Perjanjian Dagang dengan AS – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyatakan pihaknya sedang mempersiapkan perjanjian dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS).

    Langkah ini diambil untuk mengantisipasi kemungkinan kebijakan tarif yang lebih agresif dari Presiden AS Terpilih Donald Trump pada periode jabatan keduanya.

    Menurut Budi, jika mengacu pada kebijakan perdagangan Trump pada periode pertamanya di tahun 2017-2021, ekspor Indonesia ke Negeri Paman Sam tidak terlalu terpengaruh.

    Namun, ia memilih bermain aman dan mempersiapkan perjanjian dagang demi menjaga hubungan perdagangan dengan AS.

    “Ya, nanti kita coba lakukan pendekatan seperti apa formulasi hubungan yang bagus, sehingga kita bisa menembus pasar [AS]. Ini kita siapkan dulu,” katanya ketika ditemui di Gedung Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Ekspor dan Jasa Perdagangan (PPEJP), Grogol, Jakarta Barat, Rabu (15/1/2025).

    Selain itu, Budi juga menekankan pentingnya meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional.

    Ia menilai, meskipun menghadapi tantangan tarif, jika produk Indonesia memiliki daya saing yang kuat, maka produk tersebut akan tetap dapat bersaing dengan negara lain dan tidak kalah di pasar global.

    “Yang penting itu kita punya daya saing. Jadi kalau misalnya kita punya daya saing terus kita bersaing dengan negara lain, daya saing kita bagus, enggak akan kalah,” ujarnya.

    Saat ini, agar mempermudah barang lokal RI masuk ke AS, Indonesia memiliki Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif dengan Kanada atau ICA-CEPA.

    ICA-CEPA dimanfaatkan untuk menembus pasar AS lebih mudah karena Indonesia belum memiliki perjanjian Free Trade Agreement (FTA) alias perdagangan bebas dengan AS.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto tak masalah jika Presiden Terpilih AS Donald Trump mengenakan kebijakan tarif yang lebih agresif ke banyak negara di periode jabatan keduanya.

    Menurut Airlangga, selama ini AS sudah mengenakan tarif untuk beberapa produk Indonesia seperti sepatu, baju, dan beberapa komoditas lain.

    “Amerika itu mengenakan tarif untuk sepatu, baju, dan berbagai komoditas kita, sedangkan yang tidak dikenakan tarif adalah Vietnam,” katanua ketika ditemui di sela-sela acara Business Competitiveness Outlook 2025 di Jakarta, Senin (13/1/2025).

    “Jadi kita sudah agak imun dengan tarif yang dikenakan Amerika terhadap Indonesia,” lanjutnya.

    Ia mengatakan, pemerintah akan mencoba untuk mengatasi ancaman tarif tersebut dengan cara mendorong terciptanya berbagai kerja sama ekonomi dengan AS.

    Dari berbagai kerja sama ekonomi yang tercipta, ia berharap tarif yang dikenakan AS terhadap produk Indonesia bisa diturunkan.

    Kerja sama ekonomi ini bisa dalam berbagai bentuk, salah satunya adalah Perjanjian Perdagangan Bebas atau Free Trade Agreement (FTA).

    Sebagaimana diketahui, Trump mengisyaratkan bahwa ia akan menjalankan kebijakan yang lebih agresif dari proteksionisme “America First” guna mendorong kenaikannya ke tampuk kekuasaan selama masa jabatan keduanya di Gedung Putih.

    Menurut cuitan Trump yang diunggah di platform Truth Social, pada 20 Januari mendatang pemerintah AS akan mengerek pajak sebesar 20 persen pada semua produk dari Meksiko dan Kanada serta tambahan tarif 60 persen untuk barang-barang asal China.

    Terbaru, Trump awal bulan ini mengancam akan mengenakan tarif 100 persen pada negara-negara BRICS termasuk Tiongkok, Rusia, Brasil, India, Afrika Selatan, Mesir, Ethiopia, Iran, dan Uni Emirat Arab.

    Ancaman ini diberlakukan jika mereka tidak berkomitmen untuk tidak meluncurkan mata uang baru yang dapat menyaingi dolar AS.

    Trump mengklaim pengetatan diperlukan untuk mengatasi aliran narkoba dan migran ke AS.

    Namun para ekonom mengatakan usulan Trump untuk mengenakan tarif besar-besaran akan meningkatkan biaya barang sehari-hari di AS dan mengganggu rantai pasokan di seluruh dunia.

    Bahkan kenaikan tarif pajak impor yang diberlakukan Presiden terpilih AS Donald Trump diprediksi bakal memicu PHK massal, menyebabkan 400.000 pekerjaan di AS kehilangan pekerjaan.

    Meningkatkan harga kendaraan di AS hingga 3.000 dolar AS per unit, menghancurkan keuntungan produsen mobil seperti Ford, GM, dan Stellantis, hingga berpotensi memicu terjadinya PHK besar-besaran di AS.

  • Bikin Gentar AS, Armada Bayangan China Bisa Hancurkan Tiap Kapal Perang Angkatan Laut AS di Norfolk – Halaman all

    Bikin Gentar AS, Armada Bayangan China Bisa Hancurkan Tiap Kapal Perang Angkatan Laut AS di Norfolk – Halaman all

    Bikin Gentar AS, Armada Bayangan China Bisa Menghancurkan Setiap Kapal Perang Angkatan Laut AS di Norfolk

     

    TRIBUNNEWS.COM – Persaingan antara Tiongkok (China) dan Amerika Serikat (AS) di berbagai sektor dinilai akan semakin memanas seiring kembalinya presiden terpilih, Donald Trump ke pucuk kekuasaan di Washington.

    Sejumlah indikasi persaingan, kalau tidak mau dibilang friksi menjurus ke konflik, tampak dari sejumlah langkah AS dalam memblokade pergerakan entitas China, baik secara ekonomi maupun militer.

    Dalam sebuah langkah yang telah membuat Beijing waspada, AS diketahui telah memasukkan perusahaan pelayaran terbesar China, Cosco Shipping Holdings Co, ke dalam daftar hitam.

    Selain Cosco, AS juuga memasukkan dua perusahaan China pembuat kapal besar ke dalam daftar hitam.

    Alasannya, perusahaan-perusahaan ini diduga AS melayani dan punya hubungan dengan Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) Angkatan Bersenjata China, Bloomberg melaporkan.

    “Cosco Shipping Holdings Co., raksasa maritim China sekarang masuk dalam daftar hitam Federal Register AS,” tulis ulasan EAT, dikutip Rabu (15/1/2025).

    Sebagai informasi, daftar hitam Federal Register AS itu tidak hanya mencakup perusahaan pelayaran, tetapi juga sektor teknologi dan energi Tiongkok.

    “Perusahaan-perusahaan raksasa seperti Tencent Holdings, Contemporary Amperex Technology, dan raksasa minyak milik negara, Cnooc Ltd, juga menjadi sasaran (daftar hitam) Washington,” tambah laporan tersebut.

    Perlu dicatat, Cosco dan Cnooc tidak asing dengan sanksi AS.

    Pada tahun 2019 silam, Cosco menghadapi sanksi karena mengangkut minyak Iran, meskipun sanksi tersebut dicabut pada tahun 2020.

    Sementara itu, Cnooc, salah satu perusahaan milik negara China pertama yang dikenai sanksi oleh Washington, masuk dalam daftar hitam Pentagon pada tahun 2021.

    Sebuah laporan tahun 2020 oleh Center for Strategic and International Studies (Pusat Studi Strategis dan Internasional) mencap Cosco sebagai “supplier kebutuhan maritim PLA,” 

    Lembaga itu menyoroti dukungan logistik Cosco terhadap operasi Angkatan Laut PLA di Teluk Aden sejak 2008.

    Mesti digarisbawahi, daftar hitam federal register AS tersebut tidak mengenakan hukuman segera atau langsung, seperti yang diterapkan ke Iran di mana negara itu tidak bisa bertransaksi dengan negara atau perusahaan lain selama masih ada dalam daftar sanksi. 

    “Daftar hitam federal register AS ke perusahaan-perusahaan China ini ‘berfungsi sebagai aturan yang mencegah perusahaan dan bisnis AS menjalin kemitraan dengan perusahaan China yang masuk dalam daftar tersebut,” kata EAT. 

    Meski bukan sanksi langsung, toh aksi AS ini meningkatkan persaingan geopolitik yang sedang berlangsung.

    Pasukan Bayangan China, Armada Sipil dengan Dukungan Militer

    Menariknya, menurut Bloomberg Intelligence, Cnooc masih mempertahankan kehadirannya di proyek-proyek energi AS, dengan usaha serpih dan air dalam, serta blok eksplorasi di Teluk Meksiko.

    Langkah ini menandakan fokus China dalam skala luas pada transportasi laut dan pembuatan kapal di tengah meningkatnya kekhawatiran AS atas ‘milisi maritim’ Tiongkok, yang sering disebut sebagai “pasukan bayangan.” 

    Milisi maritim yang dimaksud adalah penggunaan armada sipil yang punya peran dan fungsi strategis.

    “Penggunaan armada sipil yang strategis dengan dukungan militer telah meningkatkan ketegangan, menempatkan Tiongkok di bawah pengawasan ketat AS karena meningkatkan kemampuan angkatan lautnya yang terselubung,” tulis ulasan tersebut menyoroti kekhawatian AS atas pesatnya kekuatan armada China.

    Dengan perkembangan ini, bertepatan dengan kembalinya Donald Trump ke Gedung Putih, persaingan maritim AS-Tiongkok tampaknya semakin meningkat.

    Trump, yang dikenal dengan jargon “Make America Great Again” dinilai akan menjadi China -di Asia Pasifik, sebagai lawan utama untuk dikalahkan, merujuk mulai kendurnya pengaruh AS di kawasan atau bahkan secara global. 

    Foto dari satelit China, Tiajin, yang memotret Pangkalan Angkatan Laut Norfolk, markas angkatan laut terbesar di dunia milik Amerika Serikat.

    Skenario Kapal Trojan, Bisa Hancurkan Tiap Kapal di Pangkalan Norfolk

    Tindakan AS memasukkan perusahaan-perusahaan Tiongkok tersebut ke daftar hitam menandakan peningkatan kewaspadaan Washington terhadap strategi China menggabungkan sipil-militer.

    Pada bulan Agustus 2024, kapal besar COSCO Sakura, kapal kontainer sepanjang 366 meter, menjadi berita utama saat berlabuh di Norfolk, Virginia, melewati sangat dekat dengan Pangkalan Angkatan Laut Norfolk.

    Perlu diketahui, Pangkalan Angkatan Laut Norfolk adalah pangkalan angkatan laut terbesar di dunia, rumah bagi aset penting AS seperti kapal selam nuklir dan kapal induk.

    Kapal ini, yang mampu mengangkut lebih dari 14.000 kontainer pengiriman, dimiliki oleh COSCO Shipping, sebuah badan usaha milik negara China.

    Dibangun pada tahun 2018 oleh Jiangnan Shipyard, fasilitas yang sama yang bertanggung jawab untuk membangun kapal perang Angkatan Laut PLA dan kapal induk terbaru China, Fujian, Sakura merupakan perwujudan nyata dari kebijakan fusi (penggabungan) sipil-militer China.

    Thomas Shugart, seorang Peneliti Senior di Center for a New American Security (CNAS) dan mantan perwira kapal selam Angkatan Laut AS, menyoroti risiko dan kerentanan strategis dalam serangkaian unggahan. 

    Analisisnya tentang potensi kapal itu sebagai kuda Troya bahkan lebih mengerikan.

    Sebagai gambaran, strategi kuda troya dalam konteks ini adalah kapal Sakura yang dianggap sebagai kapal sipil dan tidak dicurigai, bisa melintas bebas ke area vital AS.

    “Jika saja, katakanlah, 10 persen dari kontainer tersebut digunakan untuk amunisi, mereka dapat, misalnya, mengerahkan 144 rudal jelajah dan 252 quadcopter, lebih dari cukup untuk menghancurkan setiap kapal perang di Norfolk, dan mampu mencapai target darat di pertengahan Atlantik dan jauh melewati DC,” catat Shugart.

    Skenario ini menggarisbawahi meningkatnya kekhawatiran mengenai kebijakan penggabungan sipil-militer Tiongkok, yang secara sistematis mengintegrasikan industri sipil dengan operasi militer.

    COSCO Shipping Lines Ltd, bagian dari Grup COSCO milik negara, adalah contoh utama dari strategi ini.

    Sebagai salah satu perusahaan pelayaran terbesar di dunia, perusahaan ini bekerja sama erat dengan PLA, secara rutin mendukung operasi dan logistik angkatan laut.

    Angkatan Laut Amerika Serikat, pada Selasa (7/7/2020) merilis foto armada laut AS di Pasifik. Di barisan depan dua kapal induk, USS Nimitz dan USS Ronald Reagan. (KEENAN DANIELS / US NAVY / AFP)

    Kekuatan Bayangan Maritim Tiongkok

    Laporan Desember 2024 dari ‘China Maritime Studies Institute’ di US Naval War College berjudul “ Shadow Force: A Look Inside the PLA Navy Reserve” menyoroti kekhawatiran AS yang kian besar ini.

    Menurut laporan tersebut, Pasukan Cadangan Maritim Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) terdiri dari dua komponen utama: Cadangan Angkatan Laut PLA dan Milisi Maritim.

    Bersama-sama, mereka berfungsi sebagai aset strategis, yang meningkatkan jangkauan angkatan laut dan fleksibilitas operasional Tiongkok.

    Kekuatan cadangan ini memungkinkan Tiongkok untuk memperluas pengaruh maritimnya dan mempertahankan operasi angkatan laut jangka panjang, yang secara efektif memperkuat proyeksi kekuatannya di panggung global.

    A) Cadangan Angkatan Laut PLA

    Cadangan PLAN masih merupakan aspek yang kurang dikenal dalam strategi maritim Tiongkok, tetapi dianggap sebagai elemen penting dalam memperkuat operasi angkatan laut RRT.

    Meskipun tidak terlalu terlihat di depan publik seperti Angkatan Laut PLA (PLAN), pasukan cadangan ini dirancang untuk menambah dan mendukung personel PLAN, guna memajukan tujuan maritim strategis negara tersebut.

    Cadangan PLAN sebagian besar terdiri dari veteran militer, yang memberinya kompetensi operasional yang mendalam. Komposisi yang didominasi veteran ini memastikan bahwa cadangan dapat dengan cepat memobilisasi personel terampil untuk misi bila diperlukan.

    Prajurit cadangan PLAN dibedakan berdasarkan peran dan penampilan mereka yang unik—mereka mengenakan seragam PLAN saat bertugas, yang melambangkan integrasi mereka ke dalam strategi angkatan laut China.

    Meskipun merupakan bagian penting dari operasi angkatan laut Tiongkok, cadangan tersebut belum terlihat terlibat langsung dalam operasi militer di dunia nyata.

    Sebaliknya, perannya terutama bersifat pelengkap, bertindak sebagai pengganda kekuatan bagi personel tugas aktif dan aset strategis yang fleksibel untuk berbagai misi.

    B) Milisi Maritim

    Pada tahun 2021, unit amfibi PLA melakukan serangkaian latihan pendaratan lintas laut menggunakan feri sipil seberat 10.000 ton. Hal ini menandai peralihan signifikan dari kapal sipil kecil yang sebelumnya digunakan, menurut China Central Television (CCTV).

    Para pengamat mencatat bahwa perubahan ini meningkatkan kapasitas Tiongkok untuk mengangkut sejumlah besar pasukan untuk operasi pendaratan amfibi, menandakan pendekatan baru terhadap logistik militer.

    Milisi Maritim Angkatan Bersenjata Rakyat (PAFMM) merupakan elemen penting dari strategi ‘zona abu-abu’ Tiongkok, yang beroperasi di ruang antara damai dan perang melalui pemaksaan yang diperhitungkan.

    Status milisi yang ambigu, dengan kurangnya persenjataan formal, memberi Tiongkok fleksibilitas untuk menyangkal atau mengklaim tanggung jawab atas tindakannya, tergantung pada konteks politik atau militer.

    Strategi penggunaan ganda (penggabungan Sipil-Militer) ini memungkinkan Tiongkok untuk menegaskan klaim maritimnya sambil mempertahankan penyangkalan yang masuk akal.

    Selama bertahun-tahun, PLA telah mengisyaratkan niatnya untuk menggunakan pengiriman sipil dalam kemungkinan invasi lintas selat ke Taiwan.

    Taktik ini merupakan bagian dari strategi yang lebih luas yang telah menimbulkan kekhawatiran di Amerika Serikat, yang meyakini bahwa milisi maritim Tiongkok melanggar hukum internasional, khususnya terkait penegakan klaim teritorial maritim. 

    Namun, cakupan milisi tersebut dapat meluas jauh melampaui Taiwan dan Laut Cina Selatan.

    Milisi maritim Tiongkok telah menarik perhatian signifikan selama dekade terakhir, terutama karena perannya dalam mendukung klaim teritorial Tiongkok di Laut Cina Selatan dan Laut Cina Timur.

    Penelitian telah menunjukkan bahwa kapal-kapal sipil semakin banyak digunakan untuk proyeksi kekuatan militer di luar Asia Timur, dengan armada besar kapal penangkap ikan milik milisi berfungsi sebagai mata dan telinga China di teater maritim yang luas.

    Menguasai Laut Melalui Industri

    Pengaruh maritim Tiongkok jauh melampaui kemampuan militernya.

    Negara ini telah menguasai infrastruktur pengiriman global, menguasai tujuh dari sepuluh pelabuhan tersibuk di dunia dan memproduksi lebih dari 95% kontainer pengiriman global.

    Pada tahun 2024, sektor pembuatan kapal Tiongkok mencapai titik tertinggi baru, merampungkan 42,3 juta ton bobot mati pengiriman kapal niaga – lebih dari separuh total produksi dunia.

    Dominasi industri ini, ditambah dengan langkah-langkah terkini untuk membatasi ekspor komponen pesawat nirawak ke AS dan Eropa, menunjukkan semakin kuatnya pengaruh Tiongkok atas rantai pasokan global. Dengan 90% perdagangan dunia dilakukan melalui laut, strategi maritim Tiongkok telah menempatkan negara tersebut di pusat perdagangan global.

    Kombinasi kekuatan industri, kemampuan militer, dan ambiguitas strategis telah menciptakan kekuatan maritim.

    “Seiring meningkatnya ketegangan dan dengan kembalinya Presiden terpilih Donald Trump ke Gedung Putih, persaingan maritim antara AS dan China akan semakin meningkat,” tulis simpulan EAT.

     

    (oln/EUT/*)

     

  • Perintah Joe Biden Bangun Megaproyek Sebelum Diganti Donald Trump

    Perintah Joe Biden Bangun Megaproyek Sebelum Diganti Donald Trump

    Jakarta, CNBC Indonesia – Jelang akhir masa jabatannya, Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengeluarkan perintah eksekutif untuk mempercepat pembangunan infrastruktur kecerdasan buatan (AI) di dalam negeri.

    Biden bahkan menjaga ketat risiko keamanan nasional yang terlibat dalam teknologi tersebut. Departemen Pertahanan dan Departemen Energi AS sampai harus menyewa situs federal untuk pusat data AI berskala gigawatt.

    “AI siap untuk memberikan dampak yang besar di seluruh ekonomi kita, termasuk dalam perawatan kesehatan, transportasi, pendidikan, dan lainnya, dan terlalu penting untuk dialihdayakan,” kata Gedung Putih dalam keterangan, dikutip dari CNBC Internasional, Rabu (15/1/2025).

    Perintah tersebut juga mengeluarkan pedoman bagi pengembang AI yang menggunakan situs tersebut untuk tidak hanya membangun, mengoperasikan, dan memelihara pusat-pusat yang disewa dengan biaya penuh, tetapi juga untuk menyediakan sumber daya energi bersih yang sesuai dengan kebutuhan kapasitas mereka untuk mencegah kenaikan biaya listrik.

    Perusahaan yang menyewa lahan federal juga akan diminta untuk membeli bagian yang sesuai dari semikonduktor yang diproduksi di AS dan membayar pekerja dengan upah yang berlaku.

    Setelah badan-badan tersebut memilih lokasi, pengembang dapat mengajukan proposal sewa.

    Konsumsi listrik global dari pusat data, AI, dan sektor mata uang kripto, diperkirakan akan meningkat dua kali lipat antara tahun 2022 dan 2026, menurut laporan dari Badan Energi Internasional.

    Model AI, terutama model bahasa yang besar seperti ChatGPT dari OpenAI, bergantung pada pusat data untuk melatih data dalam jumlah besar dan menghasilkan jawaban yang lebih canggih dan mirip manusia atas permintaan pengguna.

    Untuk mendinginkan struktur yang membutuhkan banyak daya, para pengembang AI harus meningkatkan konsumsi air, yang menurut para kritikus berbahaya bagi lingkungan dan tidak berkelanjutan dalam jangka panjang.

    Perusahaan-perusahaan teknologi telah merespons dengan mengeksplorasi bentuk-bentuk daya lain untuk mempertahankan pusat data mereka. Dalam beberapa bulan terakhir, Google, Microsoft dan Amazon masing-masing telah mengumumkan kesepakatan tenaga nuklir. Microsoft juga menandatangani kesepakatan dengan Constellation untuk menghidupkan kembali reaktor Three Mile Island.

    (fab/fab)

  • Presiden Iran Tegaskan Tak Pernah Ada Rencana Bunuh Trump

    Presiden Iran Tegaskan Tak Pernah Ada Rencana Bunuh Trump

    Teheran

    Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan negaranya tidak pernah berencana membunuh Presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Penegasan ini membantah klaim-klaim yang sebelumnya dilontarkan Trump dan pemerintahan AS.

    Pada November lalu, Departemen Kehakiman AS mendakwa seorang pria Iran sehubungan dengan dugaan rencana yang diperintahkan oleh Korps Garda Revolusi Iran (IRGC) untuk membunuh Trump. Penegak hukum AS diklaim berhasil menggagalkan dugaan rencana itu sebelum serangan apa pun dilakukan.

    Trump juga mengatakan tahun lalu saat kampanye pilpres AS bahwa Iran mungkin berada di balik upaya-upaya untuk membunuh dirinya.

    Saat ditanya secara terang-terangan dalam wawancara dengan media terkemuka AS, NBC News, seperti dilansir Reuters, Rabu (15/1/2025), soal apakah ada rencana Iran untuk membunuh Trump, Pezeshkian menjawab: “Tidak ada sama sekali.”

    “Kami tidak pernah berupaya melakukan hal ini sejak awal dan kami tidak akan pernah melakukannya,” tegas Pezeshkian dalam wawancara yang disiarkan Selasa (14/1) waktu setempat, atau kurang dari sepekan sebelum Trump dilantik dan kembali ke Gedung Putih.

    Trump yang memenangkan pilpres AS tahun lalu dan akan dilantik pada Senin (20/1) pekan depan, berhasil selamat dari dua percobaan pembunuhan selama kampanye pilpres.

  • Presiden Iran Ingatkan Trump Tak Picu Perang dengan Teheran

    Presiden Iran Ingatkan Trump Tak Picu Perang dengan Teheran

    Teheran

    Presiden Iran Masoud Pezeshkian memperingatkan Presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk tidak mengambil risiko perang dengan Teheran. Pezeshkian juga menegaskan bahwa Iran tidak sedang mengupayakan “persenjataan nuklir”.

    Peringatan dan penegasan Pezeshkian itu, seperti dilansir AFP, Rabu (15/1/2025), disampaikan dalam wawancara dengan televisi AS, NBC News, yang disiarkan Selasa (14/1) atau kurang dari sepekan sebelum Trump dilantik dan kembali ke Gedung Putih.

    “Saya berharap Trump akan mewujudkan perdamaian di kawasan dan di dunia dan tidak, sebaliknya, berkontribusi pada pertumpahan darah atau perang,” kata Pezeshkian dalam wawancara dengan NBC News.

    Washington tidak menjalin hubungan diplomatik resmi dengan Teheran selama nyaris 45 tahun. Selama kampanye pilpres, Trump mengancam bahwa Israel, sekutu dekat AS, dapat menyerang fasilitas nuklir Iran.

    “Kami akan bereaksi terhadap tindakan apa pun. Kami tidak takut perang, namun kami tidak menginginkannya,” tegas Pezeshkian, mengomentari kemungkinan serangan militer Israel yang didukung AS terhadap fasilitas nuklir Iran.

    Menteri Luar Negeri (Menlu) Iran Abbas Araghchi, secara terpisah, melaporkan bahwa negara-negara Eropa serius untuk melanjutkan perundingan program nuklir.

    Tahun 2015 lalu, Iran bersama negara-negara besar seperti Prancis, Inggris dan Jerman mencapai kesepakatan yang meringankan sanksi internasional terhadap Teheran dengan imbalan pembatasan program nuklir negara tersebut.

    Lihat Video: Iran Gelar Latihan Perang, Siap Hadapi Israel dan Ancaman Trump

  • Pelantikan Presiden AS 2025 Donald Trump: Jadwal, Lokasi, Agenda

    Pelantikan Presiden AS 2025 Donald Trump: Jadwal, Lokasi, Agenda

    Jakarta

    Pelantikan Presiden Amerika Serikat (AS) terpilih dalam Pemilu 2024, Donald Trump, akan diselenggarakan pada 20 Januari 2025. Ini merupakan pelantikan Presiden AS ke-60 sekaligus pelantikan kedua Donald Trump sebagai presiden.

    Berikut informasi seputar jadwal, lokasi, agenda Pelantikan Presiden AS Donald Trump hingga sejarah Pelantikan Presiden AS dari masa ke masa:

    Jadwal dan Lokasi Pelantikan

    Seperti dilansir situs resmi Senat AS, Upacara Pelantikan Presiden AS ke-60 Donald Trump akan berlangsung di Gedung Kongres AS (US Capitol) pada hari Senin, 20 Januari 2025. Upacara ini dijadwalkan pada pukul 12 siang waktu setempat.

    Rangkaian Agenda Pelantikan

    Menurut Komite Bersama Kongres untuk Upacara Peresmian (JCCIC), setidaknya ada delapan agenda yang paling umum dilakukan dalam rangkaian acara Pelantikan Presiden AS dari masa ke masa, yaitu:

    Prosesi Menuju Gedung Parlemen
    Sesuai tradisi, Presiden yang akan berakhir masa jabatannya menemani Presiden terpilih ke Gedung Kongres untuk Upacara Pengambilan Sumpah Jabatan. Pengawalan militer dan sipil turut berparade sesuai protokol yang sudah ditetapkan.Upacara Sumpah Wakil Presiden
    Sejak tahun 1937, Wakil Presiden diambil sumpah jabatannya di ruang Senat AS. Wakil Presiden dan pejabat pemerintah lainnya harus bersumpah menjunjung tinggi Konstitusi, dan kemudian menyampaikan pidato pelantikan mereka.Upacara Sumpah Presiden
    Sudah ada 58 upacara pelantikan presiden yang diselenggarakan di lebih dari 10 lokasi yang berbeda. Dalam sejarahnya, Pelantikan Presiden AS pertama George Washington terjadi pada tanggal 30 April 1789 di depan Federal Hall New York.Pidato Pelantikan Presiden
    Pidato pelantikan biasanya terdiri dari 8.445 kata hingga hanya 135 kata. Sebagian besar Presiden menggunakan pidato Pelantikan mereka untuk mempresentasikan visi mereka tentang Amerika dan menetapkan tujuan mereka untuk bangsa.Keberangkatan Kehormatan
    Setelah Upacara Pengambilan Sumpah Jabatan Presiden yang baru, di Bagian Barat Gedung Kongres AS, Presiden dan Ibu Negara yang berakhir masa jabatannya meninggalkan Gedung Kongres untuk memulai kehidupan pascapresidenannya.Upacara Penandatanganan
    Ini adalah tindakan resmi pertama yang dilakukan oleh Presiden AS yang baru saja dilantik, yang dilakukan di Ruang Presiden. Presiden yang baru akan menandatangani nominasi dan terkadang memorandum, proklamasi, atau perintah eksekutif.Jamuan Makan Siang Perdana
    Sejak tahun 1953, telah diselenggarakan jamuan makan siang di Gedung Kongres AS untuk Presiden, Wakil Presiden, dan para tamu yang baru. Seringkali menampilkan masakan yang mencerminkan negara asal Presiden dan Wakil Presiden baru.Parade Pelantikan
    Setelah upacara pelantikan dan makan siang selesai, Presiden dan Wakil Presiden akan berjalan menuju tangga Front Timur Capitol di mana mereka akan meninjau pasukan militer sebelum memimpin prosesi resimen militer seremonial, kelompok warga, marching band, dan kendaraan hias di Pennsylvania Avenue menuju Gedung Putih.Sejarah Pelantikan Presiden AS

    Mengutip dari situs resmi Komite Bersama Kongres untuk Upacara Peresmian (JCCIC), selama lebih dari 200 tahun, warga negara Amerika Serikat telah menyaksikan upacara Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden mereka. Sejak Upacara Pelantikan Presiden yang pertama, George Washington, di New York City, pada 30 April 1789, hingga hari ini, Amerika Serikat tengah mempersiapkan Upacara Pelantikan Presiden yang ke-60, pada 20 Januari 2025.

    Pelantikan dilakukan dengan Upacara Pengambilan Sumpah Jabatan yang merepresentasikan pembaharuan nasional dan kesinambungan kepemimpinan. Sejak tahun 1901, dan sesuai dengan Amandemen ke-20 Konstitusi Amerika Serikat, Komite Bersama Kongres untuk Upacara Pelantikan (JCCIC) bertanggung jawab atas perencanaan dan pelaksanaan Upacara Pelantikan Presiden terpilih dan Wakil Presiden terpilih Amerika Serikat di Gedung Kongres.

    (wia/imk)

  • Biden Dikecam Soal Bantuan Kebakaran, Dibandingkan dengan Ukraina-Israel

    Biden Dikecam Soal Bantuan Kebakaran, Dibandingkan dengan Ukraina-Israel

    Washington DC

    Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden menuai kecaman setelah mengumumkan bantuan sebesar US$ 770 atau setara Rp 12,5 juta untuk setiap korban kebakaran hutan Los Angeles. Bantuan tersebut akan dibayarkan satu kali terhadap setiap korban kebakaran hutan yang resmi mendaftar ke pemerintah.

    Pengumuman Biden itu, seperti dilansir The Hill dan Sky News Australia, Rabu (15/1/2025), disampaikan dalam rapat dengan jajaran pejabat federal AS di Gedung Putih pada Senin (13/1) waktu setempat.

    “Kita tidak menunggu sampai kebakaran padam untuk mulai membantu para korban. Kita sedang membantu mereka sekarang, seperti yang Anda semua ketahui. Orang-orang yang terdampak kebakaran ini akan menerima pembayaran satu kali sebesar US$ 770, pembayaran satu kali, jadi mereka bisa segera membeli barang-barang seperti air, susu formula bayi dan resep,” ucap Biden dalam rapat di Gedung Putih.

    “Sejauh ini, hampir 6.000 korban selamat telah mendaftar untuk mendapatkan hal tersebut. Dan sebanyak US$ 5,1 juta (Rp 83,1 miliar) telah disalurkan. Dan saya mendorong semua orang, semua orang yang terkena dampak untuk mendapatkan bantuan,” cetusnya.

    Sedikitnya 24 orang tewas akibat kebakaran hutan sejak Selasa (7/1) pekan lalu di Los Angeles. Lebih dari 12.000 bangunan, termasuk rumah, tempat usaha dan rumah ibadah, telah hangus menjadi abu. Area seluas lebih dari 16.000 hektare hangus dilalap kebakaran.

    Pengumuman soal bantuan untuk korban kebakaran itu menuai kritikan para pengguna media sosial. Beberapa menyebut bantuan itu “tidak akan memberikan banyak manfaat di California”, sedangkan beberapa lainnya membandingkan bantuan itu dengan bantuan militer AS untuk Ukraina dan Israel.

    “US$ 770 untuk korban kebakaran di Cali (California-red) sedangkan US$ 200 miliar untuk Ukraina? Itu berarti US$ 2 juta per orang jika kita juga peduli pada orang-orang kita sendiri. America Last,” demikian kritikan salah satu pengguna X.

  • Joe Biden Lebih Buruk dari Tiga Presiden Sebelumnya, Hasil Jajak Pendapat, Ini Kekurangan Joe Biden – Halaman all

    Joe Biden Lebih Buruk dari Tiga Presiden Sebelumnya, Hasil Jajak Pendapat, Ini Kekurangan Joe Biden – Halaman all

    Joe Biden Lebih Buruk dari 3 Presiden Sebelumnya, Hasil Jajak Pendapat, Ini Kekurangan Joe Biden

    TRIBUNNEWS.COM- Presiden Biden kurang berbuat banyak untuk memperbaiki pertahanan negara, situasi imigrasi, dan utang federal dibandingkan ketiga pendahulunya di Gedung Putih, menurut survei baru terhadap pemilih AS.

    Sebuah jajak pendapat Gallup yang dilakukan bulan lalu menemukan warga Amerika menempatkan Biden, 82, jauh di bawah Presiden Donald Trump, Barack Obama dan George W. Bush pada penanda kebijakan dalam dan luar negeri yang penting — meskipun presiden yang tidak lagi berkuasa itu sering menggunakan kata-kata superlatif untuk menggambarkan pemerintahannya.

    “Saya menyusun salah satu tim kebijakan luar negeri paling kompeten dalam sejarah Amerika,” kata Biden pada hari Senin tentang upayanya dalam pidatonya di Departemen Luar Negeri.

    “Saya yakin ekonomi yang saya tinggalkan adalah yang terbaik di dunia dan lebih kuat dari sebelumnya untuk semua orang Amerika,” katanya juga pada hari Jumat di Gedung Putih.

    Namun, pada pertahanan nasional dan militer, Biden mencatat peringkat negatif bersih -19 persen, lebih rendah dari Trump (+25%), Obama (-9%) dan Bush (+3%).

    Empat dari 10 orang Amerika percaya AS kehilangan posisi dalam pertahanan nasional di bawah Biden, yang memerintahkan penarikan AS yang gagal dari Afghanistan dan mengizinkan balon mata-mata China melintasi seluruh benua AS sebelum ditembak jatuh.

    Sebanyak 51% warga Amerika juga mengatakan mereka merasa Biden melangkah mundur dalam isu imigrasi, sementara hanya sedikit yang mengatakan hal serupa tentang Bush (-37%), Trump (-19%) dan Obama (-18%).

    “Lihat, mari kita pikirkan sesuatu tentang perbatasan. Ketika saya menjadi presiden, jumlahnya sangat menurun,” kata Biden kepada wartawan awal bulan ini, meskipun jumlah migran yang melintasi perbatasan ke AS melonjak dalam tiga tahun pertamanya hingga mencapai titik tertinggi sepanjang masa pada akhir tahun 2023 .

    Hanya 13% responden yang merasa imigrasi membaik di bawah panglima tertinggi saat ini.

    Namun, mayoritas responden survei Gallup meyakini Biden paling banyak menderita kerugian dalam hal mengatasi utang federal, yang mencapai lebih dari $36 triliun.

    Biden mendapat skor negatif bersih -56?lam cara dia menangani utang federal — lebih buruk dari peringkat Obama -36?n Trump -45%. Survei yang dilakukan setelah masa jabatan presiden Bush tidak menanyakan tentang utang federal.

    Satu-satunya bidang di mana presiden yang akan lengser itu memperoleh peringkat positif bersih adalah pada “situasi untuk kaum gay, lesbian, dan transgender” sebesar 16%, yang jauh lebih rendah dari peringkat positif Obama sebesar 52%. Sementara itu, Trump menerima peringkat positif sebesar 4?lam hal kemajuan yang dicapai untuk warga Amerika LGBT.

    Biden (-32%) mengungguli Bush (-57%) dalam hal posisi AS di dunia dan ekonomi, yang terakhir meninggalkan jabatannya selama krisis keuangan 2008.

    Presiden ke-46 itu nyaris melampaui peringkat Obama dalam hal kejahatan, sementara presiden ke-44 mencatat peringkat negatif bersih -35% dibandingkan dengan Biden yang -32%.

    Peringkat Trump -13% pada bidang kejahatan merupakan yang terbaik di antara empat presiden terakhir.

    Biden, yang telah menghabiskan 48 dari 52 tahun terakhir di kantor publik, akan meninggalkan Gedung Putih pada 20 Januari ketika Trump, 78, dilantik sebagai presiden. 

    Survei ini dilakukan seminggu setelah jajak pendapat Gallup yang terpisah menemukan bahwa lebih dari separuh warga Amerika percaya Biden akan dikenang oleh sejarah sebagai panglima tertinggi yang “buruk” hingga “di bawah rata-rata”.

    Survei Gallup yang dirilis pada 7 Januari menemukan bahwa 37% responden memperkirakan Biden akan dianggap sebagai presiden yang “di bawah rata-rata”, sementara 17% responden mengindikasikan bahwa kepala eksekutif berusia 82 tahun itu akan dikenang sebagai pemimpin AS yang “buruk”.

    Hanya 6% orang dewasa AS yang menjawab bahwa sejarah akan mengingat Biden sebagai presiden yang “luar biasa” dan 13% menganggap warisannya akan dianggap “di atas rata-rata.”

    Sebanyak 26% lainnya mengatakan Biden akan tercatat dalam sejarah sebagai presiden “biasa saja”.

     

    SUMBER: NEW YORK POST