Tempat Fasum: Gedung Putih

  • Siap-Siap! Trump Kirim Sinyal Mau Kenakan Tarif 10% ke China mulai Februari 2025

    Siap-Siap! Trump Kirim Sinyal Mau Kenakan Tarif 10% ke China mulai Februari 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden AS Donald Trump mengindikasikan rencana pengenaan tarif 10% pada semua impor di China dapat terjadi pada bulan depan.

    “Kita berbicara tentang tarif 10% pada China, berdasarkan fakta bahwa mereka mengirim fentanil ke Meksiko dan Kanada. Mungkin tanggal 1 Februari adalah tanggal yang kita lihat,” kata Trump dalam sebuah acara di Gedung Putih dikutip dari Bloomberg, Rabu (22/1/2025).

    Komentar Trump yang muncul sehari setelah dia mengeluarkan ekonomi terbesar kedua di dunia dari negara-negara yang ingin segera menjadi sasarannya, menunjukkan bahwa penangguhan hukuman bagi China mungkin tidak akan berlangsung lama.

    Selama kampanye dalam Pemilu, Trump berjanji untuk mengenakan tarif besar-besaran terhadap negara lain, termasuk tarif mengambang sebesar 60% untuk produk-produk China. 

    Setelah memenangkan pemilu, dia juga mengancam akan mengenakan tarif tambahan sebesar 10% terhadap China. Dia beralasan China membiarkan perdagangan gelap fentanil dan bahan kimia yang digunakan untuk membuat obat yang mematikan itu.

    Selain itu, Trump juga mengancam pengenaan tarif sebesar 25% terhadap Meksiko dan Kanada jika mereka gagal membantu AS mengamankan perbatasannya.

    Adapun, saham-saham China anjlok, dengan indeks acuan dalam negeri CSI 300 menuju penurunan pertamanya dalam lima hari dan indeks Hang Seng China Enterprises menjadi yang berkinerja terburuk di Asia. 

    Perbesar

    Presiden AS Donald Trump berpidato setelah pengambilan sumpah jabatan sebagai Presiden ke-47 AS di US Capitol, Washington, Amerika Serikat pada Senin (20/1/2025). / Pool via Reuters-Kenny Holston

    Meski level tarif 10% lebih rendah daripada potensi tarif sebesar 60% terhadap produk-produk China yang Trump terapkan selama kampanye pemilihannya, para investor bersiap menghadapi lebih banyak volatilitas.

    “Ini akan semakin sulit dari sini. Ini adalah pengingat bahwa Trump akan melakukan sesuatu, karena hari pertama mungkin telah memberikan kesan yang salah kepada sebagian orang bahwa ia mungkin tidak akan melakukannya,” kata Xin-Yao Ng, seorang direktur investasi di abrdn Plc di Singapura.  

    Xin menambahkan, tarif yang lebih bertahap juga dapat menunda atau mengurangi kekuatan stimulus yang diinginkan pasar.

    Pada Senin (20/1/2025) atau hari pertama masa jabatan barunya, Trump menunda perintah tarif khusus China, meskipun dia bermaksud untuk mengenakan pungutan sebesar 25% kepada Kanada dan Meksiko paling lambat tanggal 1 Februari 2025.

    Trump malah memerintahkan pemerintahannya untuk menangani praktik perdagangan yang tidak adil secara global dan menyelidiki apakah Beijing telah mematuhi kesepakatan yangd ia tandatangani selama masa jabatan pertamanya, dengan mengadopsi pendekatan yang tampaknya lebih lambat terhadap China.

    Keeseokan harinya, Trump juga secara khusus menyoroti Uni Eropa, yang menurutnya sangat buruk bagi AS.

    “Negara-negara lain juga merupakan pelaku besar, Anda tahu itu bukan hanya China,” kata Trump. “Kami memiliki defisit $350 miliar dengan Uni Eropa. Mereka memperlakukan kami dengan sangat sangat buruk, jadi mereka akan dikenai tarif.”

    Dia juga menegaskan kembali ancamannya sebelumnya untuk mengenakan tarif kepada Kanada dan Meksiko. Trump mengatakan, kebijakan ini bukanlah upaya untuk memaksakan negosiasi ulang kesepakatan perdagangan bebas ketiga negara tersebut, tetapi karena mereka telah mengizinkan imigran ilegal dan narkoba masuk ke AS.

    Tidak jelas di bawah kewenangan hukum apa Trump dapat memerintahkan penerapan tarif ini. Dalam perintah eksekutif pada hari Senin, dia memerintahkan para pejabat untuk menilai migrasi ilegal dan aliran fentanil dari Kanada, Meksiko, dan China dan melaporkannya paling lambat tanggal 1 April 2025.

  • Donald Trump Rilis Kebijakan Cuma Akui 2 Kelamin, Apa Ada yang Lain?

    Donald Trump Rilis Kebijakan Cuma Akui 2 Kelamin, Apa Ada yang Lain?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Tak butuh waktu lama untuk Donald Trump mengeluarkan aturan baru setelah dilantik jadi presiden Amerika Serikat (AS) pada 20 Januari 2025 waktu setempat. Dia baru saja mengesahkan kebijakan hanya mengakui dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan.

    Peraturan terbaru hanya mengklasifikasi biologis yang tidak dapat diubah sebagai laki-laki dan perempuan untuk dokumen yang dikeluarkan pemerintah, seperti paspor dan visa.

    Selain itu, Trump juga mengamanatkan pemerintah menggunakan istilah jenis kelamin bukan gender. Dia mengatakan pemerintah akan mengakhiri kebijakan yang disebutnya sebagai rekayasa ras dan gender.

    “Minggu ini saya akan mengakhiri kebijakan pemerintah untuk merekayasa ras dan gender secara sosial pada tiap aspek kehidupan publik dan pribadi,” jelasnya dalam pidato pelantikannya, dikutip dari Reuters, Rabu (22/1/2025).

    Presiden AS Donald Trump memegang dokumen pada hari ia mengeluarkan perintah eksekutif dan pengampunan bagi terdakwa 6 Januari di Ruang Oval di Gedung Putih pada Hari Pelantikan di Washington, AS, 20 Januari 2025. (REUTERS/Carlos Barria)

    Menurutnya, AS akan dibentuk untuk tidak membedakan-bedakan, termasuk warna kulit dan prestasi seseorang. “Mulai hari ini, kebijakan resmi pemerintah hanya ada dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan,” ucap Trump.

    Hanya beberapa jam setelah dilantik, dia juga mencabut 78 perintah eksekutif dari presiden sebelumnya Joe Biden. Termasuk lusinan peraturan soal kesetaraan ras dan memerangi diskriminasi pada kaum gay dan transgender.

    Langkah penghapusan kebijakan itu juga telah ditanggapi oleh kelompok hak sipil dan hak asasi manusia. Mereka memastikan akan melindungi kaum minoritas dan menentang agenda presiden baru AS itu.

    Menurut para pendukung HAM, pembatalan aturan itu jadi pukulan untuk kebijakan yang adil dan merusak kemajuan yang dicapai. Termasuk mengatasi hal-hal yang merampas kesempatan untuk kelompok terpinggirkan.

    Beberapa perusahaan sebenarnya telah menjauh dari langkah kesetaraan dan keberagamaan. Sejauh ini hanya perusahaan seperti Costco dan Apple yang masih berkomitmen akan hal tersebut.

    Jenis kelamin

    Menurut National Geographic, kajian ilmiah memang menunjukkan bahwa jenis kelamin laki-laki dan perempuan memang tidak terpisah dengan jelas seperti yang dipercaya sebelumnya.

    Ilmu biologi yang dipelajari di sekolah menyatakan jenis kelamin bayi ditentukan oleh kromosom seksual, yaitu kombinasi XX untuk perempuan dan kombinasi XY untuk laki-laki. Namun ternyata ditemukan orang dengan kromosom XY memiliki anatomi pria seperti penis dan hormon testoteron dengan fisiologi dan psikologi khas pria.

    Fenomena ini terjadi karena setiap embrio mulai berkembang dengan sepasang organ primitif, kelenjar gonad primitif, yang kemudian berkembang menjadi gonad pria atau perempuan pada pekan ke-6 hingga ke-8. Perbedaan jenis kelamin biasanya dipicu oleh gen di kromosom Y, yaitu gen SRY, yang membuat kelenjar gonad proto bertransformasi menjadi testis.

    Testis kemudian memproduksi testoteron dan hormon laki-laki lainnya (yang dikelompokkan sebagai androgen) yang memicu perkembangan prostat, scrotum, dan penis. Tanpa gen SRY, kelenjar gonad proto memproduksi menjadi ovarium yang menghasilkan hormon estrogen yang kemudian berkembang menjadi anatomi perempuan (vagina, klitoris, janin).

    Namun, adakalanya gen SRY hilang atau tak berfungsi dengan baik sehingga embrio XY tidak bisa mengembangkan anatomi pria dengan “penuh”. Hasilnya, seorang dengan embrio XY lahir sebagai perempuan. Gen SRY juga bisa muncul di kromosom X. Hasilnya, embrio XX malah mengembangkan anatomi pria sehingga lahir sebagai laki-laki. 

    Variasi genetika lainnya juga bisa terjadi di luar “anomali” gen SRY seperti complete androgen insensitivity syndrome (CAIS). CAIS berarti sel embrio XY responsnya sangat minimum terhadap hormon pria. Meskipun gonad-proto berkembang menjadi testis dan hormon androgen dihasilkan, alat kelamin pria tidak berkembang. Bayi yang lahir jadi tampak seperti perempuan, dengan vagina dan klitoris, meskipun memiliki kromosom XY.

    (dem/dem)

  • Donald Trump Mengguncang Politik Jerman

    Donald Trump Mengguncang Politik Jerman

    Jakarta

    Donald Trump telah mengonfirmasi semua ketakutan terburuk dari banyak politisi Jerman. Entah dengan mengancam untuk mengakhiri kebijakan perlindungan iklim dan menampar tarif impor untuk barang-barang Eropa, atau membayangkan imperialisme baru yang mengklaim Terusan Panama dan Greenland.

    Meski demikian, Kanselir Jerman Olaf Scholz mengucapkan selamat kepada Presiden Amerika Serikat (AS) yang baru atas pelantikannya.

    Scholz mendoakan “kekuatan dan kesuksesan” untuk tugas-tugas yang akan datang, dan menambahkan bahwa, “bersama-sama, kita dapat memberikan momentum penting di kedua sisi Atlantik untuk kebebasan, perdamaian dan keamanan, serta kemakmuran dan pembangunan ekonomi.”

    Namun Scholz tidak hadir di Washington, begitu pula pemimpin oposisi Jerman Friedrich Merz dari partai konservatif Christian Democratic Union (CDU). Trump hanya mengundang politisi yang berpikiran sama dengannya, seperti Perdana Menteri Italia Georgia Meloni dan Presiden Argentina Javier Milei.

    Pesan diplomatik yang sensitif

    Sebagian besar politisi Jerman mengisyaratkan atau secara terbuka menyatakan bahwa mereka lebih suka melihat kandidat dari Partai Demokrat, Kamala Harris, yang masuk ke Gedung Putih.

    Hanya partai sayap kanan Jerman, Alternative for Germany (AfD), yang tampaknya menantikan pemerintahan Trump. Loyalis Trump, Elon Musk, secara terbuka mendukung AfD di platform X ketika ia menulis bahwa, “hanya AfD yang dapat menyelamatkan Jerman” dan menyebut Scholz sebagai “orang bodoh yang tidak kompeten”.

    Penilaian sensitif dari Duta Besar Jerman untuk AS, Andreas Michaelis, dinilai berkontribusi pada meningkatnya ketegangan trans-Atlantik. Sebuah pesan diplomatik yang ditujukan kepada Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock yang berisi kritik keras terhadap Trump, bocor ke media.

    Kandidat kanselir Jerman dari partai tengah-kanan CDU, Friedrich Merz, menganggap hal tersebut sebagai bencana bagi hubungan Jerman-Amerika.

    “Ini adalah pukulan besar bagi reputasi pemerintah Jerman di Washington. Tidak seorang pun dari pemerintah federal ini akan dapat menemukan teman bicara di Washington dalam waktu dekat,” kata Merz dalam sebuah wawancara dengan lembaga penyiaran Jerman, Deutschlandfunk.

    Merz: Orang Eropa harus bersatu

    Ketika Kanselir Scholz mengambil sikap konfrontatif dan mengkritik tajam klaim Trump atas Greenland, Friedrich Merz justru bersikap lebih terbuka.

    Menurut jajak pendapat, Merz memiliki peluang bagus untuk menjadi kanselir Jerman berikutnya setelah pemilihan umum tanggal 23 Februari mendatang. Dalam hal ini, ia harus berhadapan langsung dengan Trump sebagai kepala pemerintahan Jerman.

    Merz mengatakan bahwa ia berniat untuk bertemu dengan Trump “secara langsung” dan fokus untuk “menyatukan kepentingan Eropa.”

    “Selama negara-negara anggota Eropa bersatu, mereka akan dihormati di dunia, termasuk di AS. Selama mereka terpecah belah, tidak ada yang akan menganggap kita serius,” kata Merz dalam sebuah pertemuan partai-partai Eropa kanan-tengah di Berlin.

    “Jadi, dalam pandangan saya, ini adalah seruan terakhir untuk bertindak,” lanjutnya.

    Dalam surat ucapan selamat untuk Trump, Merz menulis bahwa, “jika rakyat Jerman memberi saya mandat sebagai kanselir, akan menjadi salah satu prioritas saya untuk bekerja sama dengan Anda menuju babak baru dalam hubungan kita.”

    ‘Eropa siap menghadapi tarif’

    Kamar Dagang dan Industri Jerman, atau DIHK, telah memperingatkan akan adanya konsekuensi serius terkait ancaman tarif impor AS.

    “Dampak dari tarif baru AS akan serius bagi perekonomian Jerman,” kata Kepala Eksekutif DIHK Helena Melnikov kepada surat kabar Jerman, Rheinische Post.

    Menurutnya, di Jerman, setiap empat pekerjaan bergantung pada ekspor, dan setiap pekerjaan kedua adalah industri.

    Itulah sebabnya, berbeda dengan Merz, Menteri Urusan Ekonomi Jerman Robert Habeck mengambil sikap yang lebih agresif: “Eropa sudah siap. Jika Amerika memberlakukan tarif yang tidak saya harapkan atau inginkan, Eropa pasti akan ada dalam posisi mengambil tindakan balasan, termasuk yang mempengaruhi ekonomi Amerika,” kata Habeck dalam sebuah wawancara dengan DW.

    Habeck, yang tanggung jawabnya juga mencakup aksi iklim, menyebut penarikan diri Trump dari perjanjian iklim Paris sebagai “sinyal yang fatal bagi dunia.”

    Namun di dalam negeri, ia juga harus menyaksikan isu-isu perlindungan iklim semakin terdesak dan semakin jauh dari agenda selama kampanye pemilu yang sedang berlangsung.

    Diundang atau tidak diundang

    Ketika menjadi kanselir Jerman, Angela Merkel dari CDU berurusan dengan Trump selama masa kepresidenannya yang pertama. Kini, ia sekali lagi berbicara untuk melanjutkan kemitraan yang erat dengan AS.

    Dalam memoarnya yang baru-baru ini diterbitkan, politisi yang sudah lama berkecimpung di dunia politik ini secara terbuka mengungkapkan kesulitan-kesulitan yang dialaminya dengan Trump pada saat itu.

    Pada acara tahun baru partainya, Merkel berpendapat bahwa kemitraan trans-Atlantik Jerman dengan AS saat ini lebih penting daripada beberapa tahun yang lalu. Ia menambahkan bahwa hanya mungkin “untuk memastikan bahwa (Presiden Rusia Vladimir) Putin tidak memenangkan perang dan Ukraina tetap menjadi negara merdeka” dengan bantuan AS dan aliansi NATO.

    Trump telah mengindikasikan bahwa ia ingin mengakhiri dukungan untuk Ukraina dan sebaliknya mencari cara untuk mengakhiri perang dengan Putin. Ada kekhawatiran bahwa Ukraina harus memberikan “konsesi teritorial” untuk mencapai hal tersebut.

    Sementara itu, partai sayap kanan AfD, yang masih terisolasi di parlemen Jerman, melihat bahwa mereka sedang naik daun berkat Trump.

    AfD dan Trump memiliki kedekatan dalam isu-isu migrasi dan kebijakan energi. Namun, AfD juga berulang kali membuat pernyataan anti-Amerika. Meski demikian, kedekatan Trump dengan AfD terlihat jelas di Washington, di mana Kanselir Federal Olaf Scholz tidak diundang ke pelantikan, tetapi dua politisi AfD yang terkemuka, Tino Chrupalla dan Beatrix von Storch, hadir di sana.

    Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Inggris

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Trump Bilang Sanksi Rusia Bisa Ditambah Jika Tolak Berunding Soal Ukraina

    Trump Bilang Sanksi Rusia Bisa Ditambah Jika Tolak Berunding Soal Ukraina

    Jakarta

    Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengindikasikan bahwa ia mungkin akan mengenakan sanksi baru terhadap Rusia, jika Presiden Vladimir Putin menolak untuk merundingkan kesepakatan guna mengakhiri perang di Ukraina.

    “Kedengarannya seperti itu,” kata Trump kepada wartawan di Gedung Putih, dilansir kantor berita AFP, Rabu (22/1/2025). Hal itu disampaikannya ketika ditanya apakah Amerika Serikat akan menerapkan sanksi tambahan terhadap Moskow, jika presiden Rusia itu tidak datang ke meja perundingan.

    Sebelum pelantikannya sebagai presiden AS pada hari Senin lalu, Trump berjanji untuk mengakhiri perang Ukraina segera setelah menjabat. Ini meningkatkan harapan bahwa ia akan memanfaatkan bantuan untuk memaksa pemerintah Ukraina membuat konsesi kepada Rusia, yang menginvasi pada bulan Februari 2022.

    Dalam pernyataan kritis yang tidak biasa terhadap Putin, Trump mengatakan pada hari Senin lalu, bahwa presiden Rusia tersebut “harus membuat kesepakatan.”

    “Dia (Putin-red) harus membuat kesepakatan. Saya pikir dia menghancurkan Rusia dengan tidak membuat kesepakatan,” kata Trump saat berbicara dengan wartawan di Ruang Oval Gedung Putih.

    “Saya pikir Rusia akan mendapatkan masalah besar,” sebutnya.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Trump Minta Softbank Investasi US0 Miliar, Masayoshi Beri US0 Miliar

    Trump Minta Softbank Investasi US$200 Miliar, Masayoshi Beri US$500 Miliar

    Bisnis.com, JAKARTA —  Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump meraih investasi dari sektor swasta sebesar US$500 miliar atau sekitar Rp8.165,5 triliun (kurs jisdor Rp16.331 per dolar AS). Lebih tinggi dari harapan Trump kepada CEO SoftBank Masayoshi Son, yang awalnya hanya sebesar US$200 miliar. 

    Diketahui, Masayoshi Son dikenal sebagai sosok yang memiliki ambisi besar dan kemampuannya dalam melihat peluang pada masa depan. SoftBank, perusahaan yang ia dirikan, telah menjadi salah satu konglomerat teknologi terbesar di dunia.

    Son memulai bisnis pertamanya saat masih kuliah di Amerika Serikat dengan menjual perangkat lunak komputer. Kemudian pada 1981, Son mendirikan SoftBank yang awalnya fokus pada distribusi perangkat lunak.

    SoftBank kemudian beralih fokus ke bisnis internet dan melakukan investasi besar-besaran di berbagai perusahaan teknologi, termasuk Alibaba.
    Pada 2017, Son meluncurkan SoftBank Vision Fund, salah satu dana investasi terbesar di dunia, yang berfokus pada teknologi inovatif seperti AI, robotika, dan internet of things.

    Ada tiga perusahaan swasta penyumbang investasi jumbo tersebut, yakni SoftBank, Oracle, dan pendiri ChatGPT, OpenAI. Ketiganya akan membentuk perusahaan patungan bernama Stargate yang berpusat di Texas.

    Trump mengatakan, rencananya Stargate akan membangun pusat data dan menciptakan lebih dari 100.000 lapangan pekerjaan di Amerika Serikat. 

    Menurutnya, AI membutuhkan daya komputasi yang sangat besar, mendorong permintaan akan pusat data khusus yang memungkinkan perusahaan teknologi untuk menghubungkan ribuan chip dalam kluster.

    “Mereka harus memproduksi banyak listrik, dan kami akan memungkinkan mereka untuk melakukan produksi tersebut dengan sangat mudah di pabrik mereka sendiri jika mereka mau,” ujar Trump mengutip The Business Times pada Rabu (22/1/2025).

    CEO SoftBank Masayoshi Son, CEO OpenAI Sam Altman, dan Ketua Oracle Larry Ellison bergabung dengan Trump di Gedung Putih untuk peluncuran tersebut.

    Pendiri SoftBank Masayoshi SonPerbesar

    Sederet perusahaan tersebut, bersama dengan pendukung ekuitas Stargate lainnya telah berkomitmen investasi sebesar US$100 miliar pada tahap awal, dan akan direalisasikan secara bertahap selama 4 tahun ke depan hingga US$500 miliar.

    “Tuan Presiden, bulan lalu saya datang untuk merayakan kemenangan Anda dan menjanjikan US$100 miliar, tetapi Anda meminta US$200 miliar. Saat ini, saya kembali dengan US$500 miliar. Ini adalah awal dari zaman keemasan AS. Kami tidak akan memutuskan ini kecuali Anda menang,” kata Masayoshi Son.

    Pengumuman pada hari kedua Trump menjabat menyusul pencabutan perintah eksekutif Mantan Presiden Joe Biden tentang AI, yang dimaksudkan untuk mengurangi risiko yang ditimbulkan AI terhadap konsumen, pekerja, dan keamanan nasional.

    Kendati demikian, menurut laporan North American Electric Reliability Corporation pada Desember 2024, ketika konsumsi daya AS meningkat dari pusat data AI dan elektrifikasi gedung dan transportasi, sekitar setengah dari negara tersebut menghadapi peningkatan risiko kekurangan pasokan listrik dalam dekade berikutnya.

    Perlu diketahui, sebagai kandidat pada 2016 lalu, Trump pernah berjanji untuk meloloskan RUU infrastruktur AI senilai US$1 triliun melalui Kongres, tetapi tidak melakukannya. 

    Trump juga kerap membicarakan topik tersebut selama masa jabatan pertamanya sebagai presiden dari 2017 hingga 2021, tetapi tidak pernah mewujudkan investasi besar tersebut. Kini, dia baru akan merealisasikan investasi jumbo di sektor AI saat periode kedua menjabat sebagai presiden AS.

  • Perintah Eksekutif Donald Trump 2025, Cabut Kebijakan Biden dan Menyerang Deep State – Halaman all

    Perintah Eksekutif Donald Trump 2025, Cabut Kebijakan Biden dan Menyerang Deep State – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden AS, Donald Trump, mengeluarkan serangkaian perintah eksekutif pada hari pertamanya menjabat, Senin (20/1/2025).

    Dalam pidatonya pada Senin malam, Trump menyatakan telah mencabut hampir 80 tindakan eksekutif yang dianggapnya mengganggu dan radikal dari pemerintahan sebelumnya.

    Di antara perintah Joe Biden yang dicabut adalah arahan agar pemerintah federal membangun kembali program pengungsi dan secara bertahap mengakhiri penggunaan penjara swasta oleh Departemen Kehakiman.

    Beberapa perintah Trump hampir pasti akan menghadapi tantangan hukum, sementara yang lainnya bersifat simbolis.

    Namun, jika digabungkan, perintah-perintah ini menunjukkan niat Trump untuk benar-benar membedakan dirinya dari kebijakan pemerintahan Biden, menurut para analis dari The New York Times.

    Perintah-perintah eksekutif ini juga bertujuan untuk memenuhi janji kampanyenya guna menghentikan apa yang ia sebut sebagai upaya “deep state” atau “negara dalam bayangan” yang berusaha menggagalkan agendanya.

    Mengutip The New York Times, berikut daftar perintah eksekutif yang ditandatangani Trump pada hari pertama menjabat.

    Perlu diingat bahwa daftar ini bisa saja bertambah karena presiden dapat mengeluarkan perintah eksekutif kapan saja selama masa jabatannya.

    Donald Trump menandatangani serangkaian perintah eksekutif (Instagram @whitehouse @potus)

    Tenaga Kerja Federal

    – Membekukan perekrutan federal, kecuali untuk anggota militer atau jabatan yang terkait dengan penegakan hukum imigrasi, keamanan nasional, atau keselamatan publik.

    – Mengembalikan kategori pekerja federal yang dikenal sebagai Schedule F, yang tidak memiliki perlindungan pekerjaan yang sama seperti pegawai negeri sipil karier.

    – Menghentikan aturan federal baru agar tidak berlaku sebelum pejabat yang ditunjuk oleh pemerintahan Trump dapat meninjaunya.

    – Meninjau tindakan investigasi pemerintahan Biden, untuk mengoreksi pelanggaran masa lalu yang terkait dengan penggunaan senjata oleh lembaga penegak hukum dan komunitas intelijen.

    – Memberikan izin keamanan rahasia tingkat tinggi kepada staf Gedung Putih tanpa melalui prosedur pemeriksaan tradisional.

    – Mengakhiri kebijakan kerja jarak jauh atau work from home dan memerintahkan pekerja federal untuk kembali ke kantor penuh waktu.

    Imigrasi dan Perbatasan

    – Melarang suaka bagi orang-orang yang baru tiba di perbatasan selatan.

    – Berupaya untuk mengakhiri kewarganegaraan berdasarkan kelahiran, yang dijamin oleh Amandemen Ke-14, bagi anak-anak yang orang tuanya adalah imigran tanpa dokumen.

    Presiden tidak dapat mengubah Konstitusi sendiri, jadi belum jelas bagaimana Trump berencana menahan manfaat kewarganegaraan bagi sekelompok orang yang lahir di Amerika Serikat.

    Setiap tindakan pasti akan digugat di pengadilan.

    – Menangguhkan Program Penerimaan Pengungsi sampai saat masuknya pengungsi lebih lanjut ke Amerika Serikat sejalan dengan kepentingan negara.

    – Menyatakan penyeberangan migran di sepanjang perbatasan AS-Meksiko sebagai keadaan darurat nasional.

    Status ini memungkinkan Trump untuk secara sepihak membuka pendanaan federal untuk pembangunan tembok perbatasan, tanpa persetujuan Kongres.

    – Melanjutkan kebijakan yang mengharuskan orang yang mencari suaka menunggu di Meksiko sementara hakim imigrasi mempertimbangkan kasus mereka.

    – Mempertimbangkan untuk menetapkan kartel sebagai “organisasi teroris asing.”

    Inisiatif Gender dan Keragaman, Kesetaraan, dan Inklusi (DEI)

    – Menghentikan program DEI di seluruh pemerintah federal.

    – Mengakui hanya dua jenis kelamin: laki-laki dan perempuan.

    – Menghapus perlindungan bagi orang transgender di penjara federal.

    Tarif dan Perdagangan

    – Memerintahkan badan-badan federal untuk memulai penyelidikan terhadap praktik-praktik perdagangan, termasuk defisit perdagangan yang terus-menerus dan praktik mata uang yang tidak adil, serta memeriksa aliran migran dan obat-obatan dari Kanada, Tiongkok, dan Meksiko ke Amerika Serikat.

    – Menilai kepatuhan China terhadap perjanjian perdagangan yang ditandatangani Trump pada 2020, serta Perjanjian Amerika Serikat-Meksiko-Kanada, yang juga ditandatangani Trump pada tahun 2020 untuk menggantikan NAFTA.

    – Memerintahkan pemerintah untuk menilai kelayakan pembentukan Layanan Pendapatan Eksternal untuk memungut tarif dan bea.

    – Melaksanakan tinjauan menyeluruh terhadap basis industri dan manufaktur AS untuk menilai apakah diperlukan tarif lebih lanjut terkait keamanan nasional.

    Energi dan Lingkungan

    – Menarik Amerika Serikat dari Perjanjian Paris, sebuah pakta yang menyatukan hampir semua negara untuk melawan perubahan iklim.

    – Mendeklarasikan keadaan darurat energi nasional, yang pertama dalam sejarah AS, yang dapat membuka kewenangan baru untuk menangguhkan aturan lingkungan tertentu atau mempercepat pemberian izin untuk proyek pertambangan.

    – Berusaha untuk membatalkan larangan pengeboran lepas pantai oleh Biden di perairan federal seluas 625 juta hektare.

    – Memulai pencabutan peraturan era Biden tentang polusi knalpot dari mobil dan truk ringan, yang telah mendorong produsen mobil untuk memproduksi lebih banyak kendaraan listrik.

    – Menghapus peraturan efisiensi energi untuk mesin pencuci piring, kepala pancuran, dan kompor gas.

    – Membuka wilayah terpencil Alaska untuk lebih banyak pengeboran minyak dan gas.

    – Mengulang kembali peninjauan terminal ekspor baru untuk gas alam cair, yang telah ditunda oleh pemerintahan Biden.

    – Menghentikan penyewaan perairan federal untuk ladang angin lepas pantai.

    – Menghapus program keadilan lingkungan di seluruh pemerintahan, yang bertujuan melindungi masyarakat miskin dari polusi berlebihan.

    – Meninjau semua peraturan federal yang dikenakan “beban yang tidak semestinya” pada pengembangan atau penggunaan berbagai sumber energi, seperti batu bara, minyak, gas alam, tenaga nuklir, tenaga air, dan biofuel.

    Larangan TikTok

    Trump berkonsultasi dengan badan federal mengenai risiko keamanan nasional yang ditimbulkan oleh TikTok, dan berupaya mencapai resolusi yang melindungi keamanan nasional sambil mempertahankan platform yang digunakan oleh 170 juta warga Amerika tersebut.

    Trump memerintahkan jaksa agungnya untuk tidak menegakkan hukum yang melarang situs tersebut selama 75 hari untuk memberi waktu bagi pemerintahannya menentukan tindakan yang tepat.

    Lainnya

    – Mundur dari Organisasi Kesehatan Dunia.

    – Mengganti nama Gunung Denali dan Teluk Meksiko.

    – Memastikan negara-negara bagian yang melaksanakan hukuman mati memiliki persediaan obat suntik mematikan yang cukup.

    – Mengibarkan bendera Amerika pada tiang penuh setiap Senin dan pada Hari Pelantikan mendatang.

    – Menerapkan Departemen Efisiensi Pemerintah, sebuah inisiatif pemotongan biaya yang dipimpin Elon Musk.

    – Mencabut izin keamanan bagi 51 penanda tangan surat yang menyatakan bahwa isi laptop Hunter Biden bisa jadi merupakan disinformasi Rusia.

    (Tribunnews.com/Tiara Shelavie)

  • Trump Buka Peluang Elon Musk hingga Larry Ellison Patungan Akuisisi Operasi TikTok di AS

    Trump Buka Peluang Elon Musk hingga Larry Ellison Patungan Akuisisi Operasi TikTok di AS

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden AS Donald Trump menyebut dirinya terbuka jika miliarder Elon Musk atau CEO Oracle Corp., Larry Ellison berniat membeli aplikasi media sosial TikTok sebagai bagian dari usaha patungan dengan pemerintah AS.

    “Saya berhak membuat kesepakatan. Jadi, yang ingin saya katakan kepada seseorang adalah beli saja dan berikan setengahnya kepada Amerika Serikat, setengahnya lagi, dan kami akan memberi anda izin, dan mereka akan memiliki mitra yang hebat,” kata Trump dalam sebuah acara bersama Ellison di Gedung Putih dikutip dari Bloomberg, Rabu (22/1/2025)

    Saat TikTok tidak beroperasi atau offline selama akhir pekan lalu, Trump menandatangani perintah eksekutif pada 20 Januari – hari pertamanya menjabat – untuk memperpanjang batas waktu penjualan selama 75 hari. 

    Meskipun tidak jelas apakah Trump memiliki kewenangan untuk memperpanjang batas waktu, hal itu mungkin tidak menjadi masalah pada akhirnya.

    ByteDance Ltd. secara terbuka menolak untuk menjual TikTok, meskipun calon pembeli berharap putusan Mahkamah Agung dan penutupan TikTok yang singkat dapat mendorongnya untuk mempertimbangkan kembali.

    “Anda memiliki aset yang tidak bernilai atau bernilai triliunan dolar. Semuanya tergantung pada apakah Amerika Serikat memberikan izin atau tidak,” kata Trump. 

    Adapun, calon pembeli TikTok sejauh ini sudah cukup banyak mengantre. Sekelompok investor Amerika yang dibentuk oleh pengusaha teknologi Jesse Tinsley yang mencakup MrBeast, kreator konten dengan pengikut terbanyak dan berpenghasilan tertinggi di internet, mengumumkan tawaran pada hari Selasa sebelumnya.

    Miliarder Frank McCourt, mantan pemilik Los Angeles Dodgers, dan investor “Shark Tank” Kevin O’Leary mengajukan penawaran resmi untuk membeli TikTok awal bulan ini. O’Leary telah bertemu dengan Trump di Mar-a-Lago untuk membahas tawaran tersebut.

    Sementara itu, McCourt telah menjelaskan bahwa dia akan senang membeli TikTok tanpa algoritma konten yang didambakan dari layanan tersebut, yang menurut ByteDance dan pemerintah China tidak akan dijual.

    Amazon.com Inc. dan Oracle, yang keduanya telah berbisnis dengan TikTok, juga telah digadang-gadang sebagai calon pembeli. Setelah mendapat jaminan dari Trump bahwa dia tidak akan menegakkan hukum, Oracle secara khusus membantu memulihkan aplikasi TikTok pada Minggu kemarin setelah penutupan AS selama sekitar 14 jam meskipun dapat menghadapi denda karena melakukannya.

    Ellison berada di Gedung Putih pada Selasa untuk mengumumkan usaha patungan kecerdasan buatan baru bersama Softbank Group Corp. dan OpenAI LLC.

    Pada akhir sambutannya, Trump menyarankan agar ia mengunduh TikTok di ponselnya.

    “Saya rasa saya akan menaruhnya di sana. Saya rasa saya akan mendapatkannya sekarang. Ngomong-ngomong, sekali lagi kami memenangkan suara kaum muda. Saya rasa saya memenangkannya melalui Tiktok, jadi saya punya tempat yang hangat di hati saya untuk Tiktok,” katanya.

  • Amerika Serikat Keluar dari WHO, Donald Trump Hentikan Transfer Dana, Apa Efek pada Kesehatan Dunia? – Halaman all

    Amerika Serikat Keluar dari WHO, Donald Trump Hentikan Transfer Dana, Apa Efek pada Kesehatan Dunia? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JENEWA – Pernyataan mengejutkan keluar dari Donald Trump usai resmi dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat (AS), Senin (20/1/2025).

    Donald Trump mengumumkan AS keluar dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). 

    Pernyataan resmi ini dilontarkan dari Gedung Putih pada Senin (20/1/2025) waktu setempat. 

    Mengutip dari BCC, kebijakan itu diumumkan pada Senin (20/1/2025) melalui penandatangan perintah eksekutif.

    Apa dampaknya pada kelangsungan sistem kesehatan dunia? Berikut ulasannya

    Banyak yang menduga jika efek pertama keluarnya Amerika Serikat (AS) sebagai anggota WHO ialah pada pendanaan dan anggaran WHO.

    Kritik Trump Pada WHO, Merasa Ditipu Soal Covid-19 dan Memilih Keluar 

    Induk kesehatan dunia milik PBB itu berulang kali dikritik Trump atas penanganannya terhadap pandemi Covid-19.

    Beberapa jam setelah pelantikan, Trump berujar bahwa AS membayar jauh lebih banyak ke WHO daripada China.

    Presiden Donald Trump mengumumkan keputusan untuk menarik Amerika Serikat (AS) keluar dari WHO. (Tangkap layar ABC News)

    “(Badan) Kesehatan Dunia menipu kita,” lanjutnya, dikutip Kompas.com.

    Trump sering mengkritik cara badan internasional tersebut menangani Covid-19 dan memulai proses penarikan diri dari lembaga yang berbasis di Jenewa tersebut selama pandemi.

    Sayangnya saat masa Presiden Joe Biden, Biden membatalkan keputusan itu.

    “WHO sangat menginginkan USA kembali, jadi  dilihat saja apa yang terjadi,” kata Trump.

    Trump beralasan jika AS menarik diri karena kesalahan organisasi tersebut dalam menangani pandemi Covid-19 yang muncul di Wuhan, Tiongkok, dan krisis kesehatan global lainnya, kegagalan organisasi tersebut untuk mengadopsi reformasi yang sangat diperlukan, dan ketidakmampuannya untuk menunjukkan kemandirian.

    Trump menuduh WHO bias terhadap Tiongkok dalam cara mereka mengeluarkan pedoman selama wabah ini terjadi.

    Bukan Kali Pertama, Trump Pernah Berupaya Bawa AS Keluar dari WHO

    Kali kedua Trump memerintahkan AS keluar dari WHO.

    Tindakan ini merupakan kali kedua Trump memerintahkan AS keluar dari WHO.

    Awalnya, ia berupaya membawa AS keluar dari WHO saat masa jabatan pertamanya.

    Trump sebagai presiden ke-45 AS menuduh WHO dipengaruhi China selama awal pandemi.

    Namun, upaya Trump dibatalkan oleh Joe Biden setelah politisi Demokrat itu menang pemilihan presiden atau pilpres AS 2020.

    AS Jadi Donatur Terbesar, Trump Perintahkan Stop Transfer Dana ke WHO

    Kantor pusat Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) di Geneva, Swiss. WHO menyerukan tindakan segera dan terpadu untuk menindaklanjuti temuan kasus kematian anak-anak di sejumlah negara usai mengonsumsi obat batuk sirup. (Global Times/VCG)

    Pada keputusannya kali ini, Trump meneken perintah eksekutif yang memerintahkan badan-badan terkait menghentikan sementara transfer dana, dukungan, atau sumber daya Pemerintah AS ke WHO.

    Amerika Serikat adalah donatur terbesar bagi organisasi yang berkantor pusat di Jenewa, Swiss, tersebut. 

    Dukungan finansial AS sangat penting bagi operasional WHO.

    Di bawah pemerintahan Biden, AS terus menjadi penyandang dana terbesar bagi WHO dan pada tahun 2023 menyumbang hampir seperlima anggaran badan tersebut. 

    Anggaran tahunan organisasi ini adalah $6,8 miliar (£5,5 miliar).

    Efek untuk Amerika Jika Keluar dari WHO

    Pakar kesehatan masyarakat mengkritik keputusan Trump untuk keluar dari WHO, dan memperingatkan bahwa mungkin ada konsekuensi bagi kesehatan masyarakat Amerika.

    Beberapa orang berpendapat bahwa langkah ini memutus kemajuan AS dalam memerangi penyakit menular seperti malaria, tuberkulosis, dan Hiv & Aids.

    “Ini adalah keputusan presiden yang sangat dahsyat. Penarikan diri dari program ini merupakan luka yang sangat menyedihkan bagi kesehatan dunia, namun luka yang lebih dalam bagi Amerika Serikat,” kata pakar kesehatan masyarakat global dan profesor di Universitas Georgetown, Lawrence Gostin.

    Jika Amerika keluar dari WHO, akan memicu restrukturisasi besar-besaran lembaga itu dan dapat mengganggu rencana-rencana kesehatan global.

    Kabinet Trump juga mengumumkan rencana meninjau dan membatalkan Strategi Keamanan Kesehatan Global AS 2024, yang dirancang Biden untuk mencegah, mendeteksi, serta menanggapi ancaman penyakit menular.

    AS keluar dari WHO saat kekhawatiran dunia meningkat mengenai pandemi flu burung (H5N1). Puluhan orang terinfeksi dan satu pasien meninggal di Amerika Serikat.

    Negara-negara anggota WHO sejak akhir 2021 merundingkan perjanjian pertama di dunia tentang pencegahan, kesiapsiagaan, dan tanggapan pandemi.

    Dengan keluarnya AS, negosiasi akan dilanjutkan tanpa partisipasi Washington.

    Situasi Kesehatan Dunia Jika AS Keluar dari WHO

    Keputusan Presiden Trump yang mengeluarkan Amerika Serikat dari keanggotaaan WHO menimbulkan kekhawatiran pada situasi kesehatan global.

    Hal ini disampaikan Mantan Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara Prof Tjandra Yoga Aditama di Jakarta, Selasa (21/1/2025).

    Prof Tjandra Yoga Aditama (HO/TRIBUNNEWS)

    Ia menuturkan, Amerika Serikat mempunyai berbagai pusat kajian kesehatan yang diakui dunia seperti Center of Diseases Control and Prevention (CDC), National Institute of Health (NIH) dan lainnya.

    “Bagaimana peran berbagai organisasi ini sesudah Amerika Serikat menarik diri dari WHO,” ujar Prof Tjandra.

    Banyak pakar Amerika Serikat yang aktif dalam kesehatan global, termasuk bekerja di World Health Organization (WHO).

    Ada berbagai Universitas ternama di Amerika Serikat yang bergerak dalam kesehatan global pula.

    “Tentu patut ditelusuri bagaimana peran para pakar ini di kesehatan global kelak, sehubungan dengan kebijakan Trump di hari pertama kerjanya ini,” kata dia.

    Lebih jauh, aspek pendanaan dan anggaran WHO terkena dampak cukup bermakna jika kontribusi dari Amerika Serikat dihentikan.

    Amerika Serikat sudah lama dikenal sebagai donatur WHO.

    Imbasnya, apakah kondisi setelah ini tetap bisa terjaga kesehatan dunia.

    Situasi kesehatan dunia akan jadi perhatian penting karena besarnya jumlah penduduk Amerika Serikat, yang juga banyak melakukan perjalanan ke berbagai negara di dunia.

    Kondisi ini membawa dampak dalam pengawasan perjalanan kesehatan internasonal.

    “Harus ditunggu bagaimana implementasi atau eksekusi keputusan itu, apakah akan ada waktu tertentu sampai ini benar-benar terlaksana. Pernah ada informasi bahwa prosesnya akan memakan waktu 1 tahun, tetapi mungkin saja situasinya berbeda kini,” kata direktur pascasarjana RS YARSI ini.

    Respon WHO, Masih Berharap AS  Tak Keluar dari Keanggotaan

     (Times of Israel)

    Organisasi kesehatan dunia atau WHO buka suara terkait keluarnya Amerika Serikat dari keanggotaan WHO.

    Melalui keterangan tertulis, WHO menyesalkan pengumuman penarikan diri Amerika Serikat dari organisasi tersebut.

    WHO memainkan peran penting dalam melindungi kesehatan dan keamanan masyarakat dunia, termasuk warga Amerika dalam merespons keadaan darurat kesehatan seperti wabah penyakit.

    Amerika Serikat merupakan anggota pendiri WHO pada tahun 1948 dan telah berpartisipasi dalam membentuk dan mengatur kerja WHO sejak saat itu, bersama dengan 193 Negara Anggota lainnya, termasuk melalui partisipasi aktifnya dalam Majelis Kesehatan Dunia dan Dewan Eksekutif. 

    Selama lebih dari tujuh dekade, WHO dan Amerika Serikat telah menyelamatkan banyak nyawa dan melindungi warga Amerika dan semua orang dari ancaman kesehatan. 

    “Bersama-sama, WHO dan AS mengakhiri penyakit cacar, dan bersama-sama kita membawa polio ke ambang pemberantasan. Institusi-institusi Amerika telah berkontribusi dan memperoleh manfaat dari keanggotaan WHO,” tulis WHO dilaman resminya, Selasa (22/1/2025).

    Dengan partisipasi Amerika Serikat dan Negara Anggota lainnya, WHO selama 7 tahun terakhir telah menerapkan rangkaian reformasi terbesar dalam sejarahnya, untuk mengubah akuntabilitas, efektivitas biaya, dan dampaknya di berbagai negara. 

    “Kami berharap Amerika Serikat akan mempertimbangkan kembali dan kami berharap dapat terlibat dalam dialog konstruktif untuk mempertahankan kemitraan antara Amerika Serikat dan WHO, demi kepentingan kesehatan dan kesejahteraan jutaan orang di seluruh dunia,” lanjut keterangan tersebut.

    Pengamat: Potensi Amerika Serikat jadi ‘Preman Dunia’ di Bawah Kendali Donald Trump 2.0

    Terpisah, Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri membeberkan soal kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di dunia global usai Donald Trump kembali memimpin Amerika Serikat.

    Menurut Yose, pemerintahan administrasi Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump jilid dua dimungkinkan akan lebih kontroversial dibandingkan periode pertama Trump memimpin.

    “Dan kemarin-kemarin juga dengan statement-statement yang diberikan itu kelihatan sekali bahwa presiden Trump dan administrasi nya itu akan menjadi kontroversial dibandingkan tahun tahun sebelumnya,” kata Yose saat media briefing dengan tema Pelantikan Trump Dinamika Baru persaingan AS-China dan Tantangan bagi Indonesia, di Auditorium CSIS, Jakarta, Selasa (21/1/2025).

    Bahkan, pada hari ini atau belum tepat 24 jam Donald Trump dilantik, presiden yang berasal dari Republican Party tersebut sudah meneken beberapa kesepakatan.

    Satu di antaranya keputusan Amerika Serikat yang keluar dari Paris Agreement dan keluar sebagai anggota World Health Organization (WHO).

    “Sudah ada beberapa eksekutif order yang sudah ditandatangani yang kemudian memperlihatkan bahwa berbagai tindak kontroversial itu akan dijalankan oleh presiden Trump sendiri,” kata dia.

    “Jadi kelihatan nya ada keinginan dari administrasi baru ini untuk work the talk, apa yang mereka sudah kabarkan sudah beritakan sebelumnya,” sambung Yose.

    Atas hal itu, Yose menilai kondisi tersebut harus diantisipasi ke depan dan jangan sampai setiap bangsa khususnya Indonesia, merasa terkejut dengan berbagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintahan Trump yang baru ini.

    “Dan untuk itu kita di Indonesia juga perlu untuk mengantisipasi serta merespons dengan tepat berbagai kemungkinan-kemungkinan tadi,” beber dia.

    Tak cukup di situ, Yose juga melihat kalau kebijakan Trump yang dinilai bakal menuai kontroversial itu akan turut didukung oleh banyak pihak.

    “Catatan saya adalah bahwa ini kelihatan nya kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh adminstrasi baru ini mendapatkan dukungan yang cukup luas dari berbagai pihak di Amerika Serikat sendiri,” kata dia.

    “Baik itu dari, sisi pemerintahannya karena memang kita bisa lihat sendiri Republikan itu sendiri mendapatkan porsi dukungan yang cukup kuat di kongres serta juga di berbagai tempat-tempat yang lainnya,” sambung Yose.

    Bahkan lebih jauh, beberapa pegiat bisnis yang berbasis di Amerika Serikat juga sudah mulai mengarah untuk memberikan dukungan terhadap kebijakan Trump.

    Padahal menurut Yose, pada masa kepemimpinan Trump yang pertama, banyak pebisnis yang tidak sejalan dengan kebijakan Presiden berusia 78 tahun itu.

    “Dan itu mungkin catatan yang pertama, jadi ada kecenderungan dukungan yang cukup kuat juga dari dunia usaha terutama yang datangnya dari Amerika Serikat sendiri tentunya ini diberikan dengan berbagai konsesi-konsesi yang ada,” ucap Yose.

    Lebih lanjut, dia juga berpandangan kalau ke depan di sektor ekonomi, pemerintahan Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump akan lebih mementingkan negaranya itu sendiri.

    Terkait dengan itu tentunya menurut Yose, posisi geopolitik Amerika Serikat akan menjadi lebih penting.

    Bahkan bukan tidak mungkin, Amerika Serikat ke depan akan banyak menarik diri dari beragam kesepakatan-kesepakatan internasional.

    “Itu dalam rangka agar Amerika Serikat sendiri bisa menerapkan kebijakan-kebijakan yang sifatnya lebih unilateral dan menekan mitra-mitra atau negara-negara yang lainnya,” ujar dia.

    Dalam momen ini, Yose berkelakar kalau bukan tidak mungkin, Amerika Serikat di bawah Donald Trump akan membuat kebijakan-kebijakan baru yang sifatnya lebih menekan kepada mitra negara.

    Lebih jauh, dirinya menyebut, jika sebelumnya Amerika Serikat kerap disebut Polisi Dunia, maka bukan tidak mungkin ke depan Amerika Serikat akan bersikap sebagai Preman Dunia.

    “Mungkin bisa dibilang secara bercanda ya, kalau dulu kita selalu komplain karena Amerika Serikat menempatkan diri sebagai polisi dunia, mengatur-atur dunia dan mencoba memberikan menetapkan rambu-rambu dunia, tapi ke depannya mungkin kita harus mengantisipasi ketika Amerika Serikat menjadi preman dunia,” kata dia.

    Preman di sini artinya menurut Yose, Amerika Serikat akan membuat kebijakan yang sifatnya unilateral dengan menekan berbagai negara mitra untuk mengikuti keinginan mereka.

    “Preman ini artinya memang maunya hanya menekan kepada berbagai negara-negara lain mitra-mitra lainnya untuk mengikuti keinginan atau interest mereka bahkan tidak mengindahkan rambu-rambu yang tadinya atau berbagai agreement-agreement yang tadinya dibuat oleh Amerika Serikat sendiri, ataupun juga bersama dengan negara-negara lainnya,” tukas dia.

    (Tribunnews.com/Anita K Wardhani/Rina Ayu/Rizki Sandi Saputra/BBC/Kompas.com)

  • Trump Umumkan Investasi Infrastruktur AI, Gandeng SoftBank hingga Induk ChatGPT

    Trump Umumkan Investasi Infrastruktur AI, Gandeng SoftBank hingga Induk ChatGPT

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump meluncurkan inisiatif investasi infrastuktur kecerdasan buatan (AI) strategis bersama SoftBank Group Corp., OpenAI LLC, dan Oracle Corp.

    Proyek ini bertujuan mempercepat pengembangan teknologi AI sekaligus memperkuat posisi AS sebagai pemimpin global di bidang ini. Ketiga perusahaan tersebut akan mendanai infrastruktur kecerdasan buatan (AI) senilai miliaran dolar.

    “Kami memulai dengan investasi besar yang belum pernah terjadi sebelumnya di negara ini,” kata Trump dalam konferensi pers di Gedung Putih, dikutip Bloomberg, Rabu (22/1/2025).

    Proyek kolaborasi ini dipimpin oleh tokoh industri seperti Masayoshi Son dari SoftBank, Sam Altman dari OpenAI, dan Larry Ellison dari Oracle. Mereka mengumumkan rencana awal untuk mengalokasikan US$100 miliar secara langsung dengan target peningkatan menjadi US$500 miliar.

    Pendanaan tersebut akan digunakan untuk membangun pusat data dan kampus teknologi. Perusahaan teknologi besar lain, termasuk Microsoft dan Nvidia, juga diharapkan berpartisipasi.

    Trump menegaskan akan menggunakan langkah-langkah darurat dan perintah eksekutif untuk mempercepat proyek infrastruktur, termasuk mempermudah akses energi.

    Para eksekutif juga menyoroti potensi AI dalam bidang kesehatan dan sektor lain yang berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi AS.

    “AI memiliki potensi luar biasa bagi setiap warga Amerika,” ujar Larry Ellison.

    Namun, rincian komitmen baru dari pengumuman ini masih belum sepenuhnya jelas. Sebelumnya, Son telah mengumumkan rencana investasi US$100 miliar selama masa jabatan presiden, sementara beberapa proyek yang disebutkan, seperti pusat data, sudah dalam tahap pembangunan.

    Inisiatif yang disebut “Stargate” ini memicu reaksi pasar positif, dengan indeks S&P 500 naik hampir 1% pada perdagangan Selasa. Saham Oracle melonjak 7%, sementara ETF yang melacak perusahaan dengan eksposur AI mencapai level tertinggi tiga tahun.

    Langkah ini menunjukkan pendekatan ambisius Trump untuk memastikan dominasi AS dalam teknologi AI.

    Setelah menjabat, ia langsung membatalkan pembatasan terkait AI yang diberlakukan oleh Joe Biden dan menandatangani sejumlah kebijakan untuk mendukung pengembangan energi guna memenuhi kebutuhan pusat data.

    Namun, skeptisisme tetap ada terkait apakah inisiatif ini benar-benar memberikan lonjakan besar dari rencana sebelumnya. Beberapa pihak mempertanyakan sumber pendanaan SoftBank, yang memiliki cadangan kas sebesar 3,8 triliun yen (US$25 miliar) pada akhir September.

    Sam Altman telah menghabiskan berbulan-bulan membentuk koalisi global untuk mendukung pengembangan kapasitas chip, energi, dan pusat data.

    SoftBank sebelumnya berinvestasi dalam penggalangan dana OpenAI, dengan CFO Sarah Friar menyebut SoftBank sebagai mitra strategis yang memiliki akses ke modal besar.

    Sementara itu, perusahaan penyedia infrastruktur cloud seperti Microsoft, Amazon, dan Oracle berlomba membangun pusat data baru, dengan Oracle telah mengalokasikan belanja modal lebih dari US$14 miliar tahun ini, sebagian besar untuk proyek tersebut.

     

  • Berapa Besar dan Apa Saja Fasilitasnya?

    Berapa Besar dan Apa Saja Fasilitasnya?

    Jakarta: Gaji seorang presiden Amerika Serikat (AS) menjadi salah satu topik menarik yang kerap dibicarakan. Apalagi setelah Donald Trump secara resmi dilantik menjadi Presiden Amerika Serikat.
     
    Seperti diketahui Trump dilantik pada Senin, 20 Januari 2025 waktu setempat menjadi Presiden Amerika Serikat ke-47.
     
    Menariknya, gaji presiden AS tidak mengalami kenaikan selama lebih dari 20 tahun, sejak terakhir kali ditetapkan pada 2001.
    Gaji Donald Trump
    Melansir CBS News, Selasa, 21 Januari 2025 yang juga mengacu pada Title 3 U.S. Code, gaji tahunan presiden AS saat ini sebesar USD400.000 yang dibayarkan secara bulanan. 

    Selain itu, presiden juga mendapatkan tunjangan tidak kena pajak yang terdiri dari tunangan kebutuhan harian sebesar USD50.000, tunjangan perjalanan USD100.000, serta anggaran hiburan senilai USD19.000.
     

    Fasilitas yang Didapatkan Presiden Amerika Serikat
    Sebagai kepala negara dan pemerintahan, presiden AS juga menikmati berbagai fasilitas lain, termasuk tinggal di Gedung Putih rumah megah yang sepenuhnya dibiayai negara.
     
    Melansir The Economic Times, di luar gaji dan fasilitas rumah tinggal, presiden AS juga menerima beberapa tunjangan lain yang signifikan, seperti akses ke Air Force One dan Marine One, armada limusin lapis baja, dan perlindungan Paspampres 24 jam. Tunjangan-tunjangan ini membuat total paket kompensasi menjadi sekitar USD569.000 per tahun.
    Gaji Presiden AS dari Masa ke Masa
    Gaji presiden AS telah mengalami beberapa kali peningkatan sejak negara itu berdiri. Meski begitu, nilainya tidak begitu besar jika disesuaikan dengan inflasi serta perubahan ekonomi yang terjadi dari tahun ke tahun.
     
    Berikut perbandingan gaji presiden AS dari masa ke masa:
     
    1789: USD25.000
    1873: USD50.000 
    1909: USD75.000
    1949: USD100.000 ditambah tunjangan USD50.000
    1969: USD200.000 ditambah tunjangan USD 50.000
    2001: USD400.000
     
    Kenaikan terakhir gaji presiden AS terjadi pada tahun 2001, saat Kongres AS meningkatkan gaji dari USD200.000 menjadi USD400.000. Alasan utamanya adalah untuk mencerminkan peningkatan tanggung jawab dan kesulitan jabatan tersebut.
     
    Gaji presiden AS mungkin tidak terlihat fantastis dibandingkan gaji beberapa CEO sektor swasta, tetapi tanggung jawabnya sebagai kepala negara dan pemerintahan menjadikannya salah satu pekerjaan paling kompleks di dunia. 

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)