Xcloud.id

Tempat Fasum: Gedung Putih

  • Zelensky Bilang Putin Lebih Kuat dari Hamas, Serukan Tekanan AS

    Zelensky Bilang Putin Lebih Kuat dari Hamas, Serukan Tekanan AS

    Jakarta –

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendesak Donald Trump untuk memberikan tekanan lebih besar kepada Vladimir Putin agar mengakhiri perang melawan Ukraina. Zelensky menyebut presiden Rusia itu lebih kuat daripada Hamas, dalam sebuah wawancara yang ditayangkan pada hari Minggu di NBC.

    Dilansir Al Arabiya, Senin (20/10/2025), ditanya dalam acara “Meet the Press” di NBC pada Minggu (19/10) waktu setempat, apakah Trump harus bersikap lebih keras terhadap Putin setelah mempelopori kesepakatan gencatan senjata di Gaza, Zelensky menjawab dalam bahasa Inggris, “Ya, dan bahkan lebih keras lagi karena Putin memang mirip, tetapi lebih kuat daripada Hamas,” ujar Zelensky.

    Ia menambahkan: “Dan itulah mengapa ada lebih banyak tekanan.”

    Wawancara tersebut ditayangkan setelah Zelensky kembali dari perjalanan ke Washington, di mana ia gagal mengamankan pasokan rudal jarak jauh Tomahawk.

    Zelensky bertemu Trump di Gedung Putih setelah meminta Tomahawk selama berminggu-minggu, berharap untuk memanfaatkan rasa frustrasi Trump yang semakin besar terhadap Putin setelah pertemuan puncak di Alaska gagal menghasilkan terobosan.

    Namun, pemimpin Ukraina itu pulang dengan tangan kosong, sementara Trump mengincar terobosan diplomatik baru berdasarkan kesepakatan damai Gaza pekan lalu.

    Dalam wawancaranya itu, Zelensky juga mengatakan bahwa ia harus diikutsertakan dalam rencana perundingan mendatang di Budapest antara Trump dan Putin.

    “Jika kita benar-benar menginginkan perdamaian yang adil dan abadi, kita membutuhkan kedua belah pihak dalam tragedi ini,” kata Zelensky. “Ya, dia memang penjajah, tetapi Ukraina sedang menderita dan berjuang. Dan, tentu saja, bagaimana mungkin [ada] kesepakatan tanpa melibatkan kami?” cetus Zelensky.

    Rusia telah meningkatkan serangan terhadap infrastruktur sipil Ukraina dalam beberapa pekan terakhir, menyebabkan ribuan orang kehilangan pemanas dan penerangan seiring mendekatnya musim dingin.

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Ini Tuntutan Massa Demo ‘No Kings Protes Kebijakan Trump

    Ini Tuntutan Massa Demo ‘No Kings Protes Kebijakan Trump

    Jakarta –

    Warga Amerika Serikat melakukan demo besar-besaran di seluruh 50 negara bagian AS sambil menyerukan ‘No Kings’ atau bukan raja, sebagai pelampiasan kemarahan atas kebijakan Presiden AS Donald Trump. Demo tersebut salah satunya karena massa menilai adanya ancaman terhadap demokrasi di AS.

    Dilansir AFP, BBC, dan CNN, Minggu (19/10/2025), ada sejumlah tema utama yang menjadi sorotan seperti ancaman yang dirasakan terhadap demokrasi, penggerebekan Imigrasi dan pengerahan pasukan pemerintah di kota-kota AS, serta pemotongan program federal, terutama layanan kesehatan

    Demo yang digelar di Times Square, New York City, pada Sabtu pagi diikuti ribuan orang. Jalanan dan pintu masuk kereta bawah tanah dipenuhi pengunjuk rasa yang memegang spanduk bertuliskan slogan-slogan seperti “Demokrasi bukan Monarki” dan “Konstitusi tidak opsional”.

    Penyelenggara dan pengunjuk rasa yang turun ke jalan mengatakan acara tersebut berlangsung damai.

    Anti-kekerasan adalah prinsip inti dari acara No Kings, demikian pernyataan kelompok tersebut di situs webnya. Penyelenggara juga mendesak semua peserta untuk mengurangi potensi pertengkaran.

    Di New York, sebagian massa meneriakkan “inilah demokrasi” diiringi tabuhan drum yang hampir konstan di latar belakang, diiringi lonceng sapi dan alat-alat musik.

    Departemen Kepolisian New York mengatakan lebih dari 100.000 orang telah berkumpul untuk berunjuk rasa secara damai di kelima wilayah kota, dan tidak ada penangkapan yang dilakukan terkait protes tersebut.

    Di Times Square, seorang petugas polisi yang berjaga memperkirakan lebih dari 20.000 orang berdemonstrasi di 7th Avenue.

    Ancaman Demokrasi

    Dalam demo tersebut terdapat spanduk warna-warni menyerukan kepada masyarakat untuk “melindungi demokrasi,”. Sementara massa aksi lainnya menuntut AS menghapuskan badan Imigrasi dan Bea Cukai (ICE) yang menjadi pusat tindakan keras anti-imigran Trump.

    Para demonstran mengecam apa yang mereka sebut sebagai taktik keras miliarder Republik tersebut, termasuk serangan terhadap media, lawan politik, dan imigran ilegal.

    “Saya tidak pernah menyangka akan hidup untuk menyaksikan kematian negara saya sebagai negara demokrasi,” ujar seorang lansia, Colleen Hoffman (69), kepada AFP saat ia berdemo di Broadway, New York.

    “Kita berada dalam krisis, kekejaman rezim ini, otoritarianisme. Saya merasa tidak bisa berdiam diri di rumah dan tidak berbuat apa-apa,” lanjutnya.

    Seorang penulis dan editor lepas, Beth Zasloff, mengatakan ia mengaku mengikuti demo di New York karena ia merasa marah dan tertekan atas apa yang disebutnya “gerakan menuju fasisme dan pemerintahan otoriter” yang terjadi di bawah pemerintahan Trump.

    “Saya sangat peduli dengan Kota New York. Berada di sini bersama banyak orang lain memberi saya harapan,” kata Zasloff.

    Kritik Kebijakan Imigrasi

    Diketahui, sejak kembali menjabat Gedung Putih pada bulan Januari, Trump telah menggunakan perintah eksekutif untuk membubarkan sebagian badan-badan pemerintahan federal dan mengerahkan pasukan Garda Nasional ke kota-kota AS meskipun ada keberatan dari gubernur negara bagian.

    Ia juga telah meminta para pejabat tinggi penegak hukum di pemerintahan untuk mengadili mereka yang dianggap sebagai musuh-musuhnya.

    Presiden mengatakan tindakannya diperlukan untuk membangun kembali negara yang sedang krisis dan menepis klaim bahwa ia seorang diktator atau fasis, sebagai sesuatu yang histeris.

    Namun, para kritikus memperingatkan bahwa beberapa langkah pemerintahannya tidak konstitusional dan merupakan ancaman bagi demokrasi Amerika.

    Sementara itu, seorang warga New Jersey yang tumbuh besar di Italia bernama Massimo Mascoli (68), mengatakan ia melakukan demo karena ia khawatir AS mengikuti jejak yang sama dengan negara asalnya pada abad lalu.

    “Saya adalah keponakan seorang pahlawan Italia yang meninggalkan pasukan Mussolini dan bergabung dengan perlawanan,” kata Mascoli.

    “Dia disiksa dan dibunuh oleh kaum fasis, dan setelah 80 tahun, saya tidak menyangka akan menemukan fasisme lagi di Amerika Serikat.”

    Di antara kekhawatirannya, Mascoli khususnya mengkhawatirkan tindakan keras imigrasi pemerintahan Trump dan pemotongan anggaran kesehatan bagi jutaan warga Amerika.

    “Kita tidak bisa mengandalkan Mahkamah Agung, kita tidak bisa mengandalkan pemerintah,” ujarnya kepada BBC.

    “Kita tidak bisa mengandalkan Kongres. Kita memiliki semua lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang semuanya menentang rakyat Amerika saat ini. Jadi, kita berjuang,” ujarnya.

    Protes Pemotongan Program Federal

    Anthony Lee, yang bekerja di Badan Pengawas Obat dan Makanan (FDA) dan merupakan salah satu dari banyak pegawai federal yang dirumahkan setelah penutupan pemerintah, mengatakan ia datang ke demonstrasi tersebut untuk melindungi layanan publik. Lee, presiden cabang Serikat Pekerja Departemen Keuangan Nasional di DC, menghadiri acara tersebut bersama sekelompok pegawai federal yang tergabung dalam serikat pekerja.

    “Saya telah menjadi pegawai negeri selama lebih dari 20 tahun, dan melihat kehancuran yang dialami pemerintah kita, layanan publik kita, selama beberapa bulan terakhir sungguh menakutkan,” kata Lee.

    Trump Disebut Diktator

    Pemimpin Minoritas Senat dan Demokrat New York, Chuck Schumer, juga bergabung dalam protes tersebut.

    “Kita tidak punya diktator di Amerika. Dan kita tidak akan membiarkan Trump terus mengikis demokrasi kita,” tulis Schumer di kolom X bersama foto dirinya yang sedang mengangkat spanduk bertuliskan “perbaiki krisis layanan kesehatan,” katanya.

    Halaman 2 dari 2

    (yld/gbr)

  • Kebijakan Tarif Trump Berpotensi Bebani Dunia Usaha hingga Rp 19.000 Triliun – Page 3

    Kebijakan Tarif Trump Berpotensi Bebani Dunia Usaha hingga Rp 19.000 Triliun – Page 3

    Besarnya dampak ekonomi dari kebijakan tarif menjadi perhatian penting, baik bagi Gedung Putih yang ingin menonjolkan peran bea masuk dalam memperbaiki neraca perdagangan, maupun bagi Federal Reserve yang tengah menakar kebijakan moneternya.

    “Posisi Presiden dan Pemerintah selalu jelas: meskipun rakyat Amerika mungkin menghadapi masa transisi dari tarif yang menjungkirbalikkan status quo yang telah menempatkan Amerika di posisi terakhir, biaya tarif pada akhirnya akan ditanggung oleh eksportir asing,” kata juru bicara Gedung Putih, Kush Desai, dalam sebuah pernyataan.

    Kalangan pejabat Fed menilai bea masuk tersebut hanya memberi dampak sesaat pada harga, bukan tekanan inflasi jangka panjang. Pandangan serupa juga ditemukan S&P dalam jajak pendapat analisnya.

    Konsensus memperkirakan margin keuntungan akan terkontraksi 64 basis poin tahun ini, kemudian menyempit menjadi 28 basis poin pada 2026, dan turun lagi ke kisaran 8–10 basis poin pada 2027–2028. Satu basis poin setara dengan 0,01%.

    “Efektifnya, tahun 2025 terdampak; tahun 2026 dan 2027 akan menguji apakah optimisme pasar tentang re-equilibrium beralasan,” tulis para penulis.

     

  • Trump Bilang Maduro Tawarkan Segalanya untuk Redakan Ketegangan

    Trump Bilang Maduro Tawarkan Segalanya untuk Redakan Ketegangan

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan bahwa Presiden Venezuela Nicolas Maduro telah menawarkan konsesi besar untuk meredakan ketegangan dengan Washington. Trump pun mengonfirmasi serangan baru militer AS terhadap kapal penyelundup narkoba di perairan lepas pantai Venezuela.

    Washington telah menuduh Maduro memimpin kartel narkoba dan telah mengerahkan aset-aset militer yang signifikan — termasuk pesawat tempur siluman dan tujuh kapal Angkatan Laut AS — sebagai bagian dari apa yang disebutnya sebagai upaya kontra-narkotika di wilayah tersebut.

    Maduro, yang banyak dituduh mencurangi pemilu tahun lalu, mengklaim Washington sedang merencanakan perubahan rezim.

    Ketika ditanya wartawan di Gedung Putih tentang laporan bahwa pemerintah Venezuela telah mengajukan rencana de-eskalasi, Trump bereaksi keras.

    “Dia telah menawarkan segalanya, Anda benar. Anda tahu kenapa? Karena dia tidak ingin main-main dengan Amerika Serikat,” katanya, dilansir kantor berita AFP, Sabtu (18/10/2025).

    Sebelumnya, Wakil Presiden Venezuela, Delcy Rodriguez, pada hari Kamis lalu membantah laporan Miami Herald yang menyebutkan bahwa ia telah bernegosiasi dengan Washington mengenai rencana untuk menggulingkan Maduro.

    Venezuela diduga menjadi asal beberapa kapal, setidaknya enam di antaranya telah menjadi sasaran serangan militer AS sejak September lalu. Serangan terbaru AS terhadap kapal di lepas pantai Venezuela meninggalkan korban selamat di dalamnya.

    Media AS melaporkan bahwa kedua korban selamat kini berada dalam tahanan Angkatan Laut AS, tanpa rincian lebih lanjut mengenai kondisi atau keadaan mereka.

    Trump mengatakan target serangan itu adalah “kapal selam pengangkut narkoba yang dibuat khusus untuk mengangkut narkoba dalam jumlah besar.”

    Washington mengatakan kampanye serangannya di perairan Karibia tersebut memberikan pukulan telak terhadap perdagangan narkoba. Namun, Washington tidak memberikan bukti bahwa orang-orang yang terbunuh — setidaknya 27 orang sejauh ini — adalah penyelundup narkoba.

    Para ahli mengatakan pembunuhan semacam itu adalah ilegal meskipun menargetkan para pengedar narkotika yang telah dikonfirmasi.

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Menanti Janji Trump dan Nasib Palestina

    Menanti Janji Trump dan Nasib Palestina

    Jakarta –

    Awal Oktober 2025, kabar gembira ketika dunia menyaksikan pengumuman gencatan senjata pasca ketegangan antara Israel dan Hamas sejak dua tahun yang lalu, diumumkan di Sharm el-Sheikh, difasilitasi oleh Mesir. Pengumuman inisiasi oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, memuat rencana 20 poin menandai fase pertama penghentian permusuhan, pembebasan sandera, dan pergeseran pasukan.

    Namun, keberhasilan jangka panjang akan sangat bergantung pada niat politik yang jelas dan tindakan nyata dari negara-negara besar, terutama Amerika Serikat, serta komunitas internasional yang dapat membantu membangun kembali Gaza, yang telah hancur akibat serangan militer Israel.

    Pihaknya bersama mitranya dari Eropa dan negara-negara Arab bertemu di Paris pada Kamis (9/10/2025) membahas masa depan Gaza. Pertemuan digelar atas dasar kesepakatan kedua pihak berseteru untuk gencatan senjata, pertukaran tawanan dan sandera, serta penarikan pasukan dari sebagian wilayah di Gaza yang diusulkan Trump.

    Pertemuan di Paris dihadiri oleh para menteri luar negeri dan dipandang penting untuk membahas perihal pembentukan pasukan stabilisasi internasional, tata kelola pascaperang, dan rekonstruksi Gaza.

    Paling penting untuk menegaskan bahwa gencatan senjata dipimpin AS; sejumlah laporan menjelaskan bahwa Gedung Putih memainkan peran sentral mendesak pihak-pihak terkait persetujuan fase awal perjanjian.

    Ada dua perasaan yang bebarengan muncul. Lega karena kekerasan yang mengoyak kehidupan rakyat Palestina tersendat dan/atau skeptisisme. Pengumuman tersebut dihadapkan pada dualisme cara pandang menyoal komitmen, mengarah pada perdamaian permanen atau hanya jeda sementara sebelum spiral kekerasan berulang.

    Pasalnya, beberapa jam setelah kesepakatan damai, pesawat tempur Israel melancarkan serangan di kawasan Zeitoun dan Khan Younis.

    Suara ledakan menggema, asap tebal menjulang dari rumah yang baru saja merdeka, memupus harapan untuk merdeka menjadi perasaan hancur berkeping-keping. Harapannya, setelah diwawancarai oleh media Israel, otoritas Palestina Mahmoud Abbas akan mereformasi berbagai sektor di bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan keamanan-untuk menentukan nasib sendiri bersungguh-sungguh dan membentuk struktur kenegaraan yang kredibel sesuai cita-cita rakyat Palestina.

    Gencatan Senjata: Sementara atau Selamanya?

    Perjanjian di atas mengubah lanskap politik Israel, melalui pemerintahannya mengumumkan kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas, membuka peluang untuk penghentian serangan di Gaza. Pasca pengumuman, pasukan Israel mulai menarik diri di Gaza secara bertahap pada Jumat (10/10/2025).

    Reuters menyebutkan bahwa warga Israel dan Palestina menyambut kabar tersebut dengan suka cita, setelah perang dua tahun yang menewaskan lebih dari 67.000 warga Palestina.

    Meskipun Khalil al-Hayya, pemimpin Hamas, mengklaim telah menerima jaminan dari AS dan mediator lain bahwa perang akan berakhir. Serangan udara oleh Israel di Gaza menurun drastis. Suara “Allahu Akbar” menggema setelah mendengar kabar tersebut, setelah warga Gaza diselimuti dengan kesedihan, wajah lelah, dan tubuh yang luka.

    Meskipun ada pengumuman tersebut, Netanyahu menghadapi tekanan dari internal koalisi setelah bersepakat untuk gencatan senjata dengan Hamas.

    Namun perjanjian fase awal ini masih belum menyentuh persoalan struktural-mengenai status politik Gaza, proses demiliterisasi yang kredibel, pengaturan keamanan jangka panjang, hingga mekanisme pemerintahan yang menjamin hak-hak sipil dan politik rakyat Palestina.

    Tanpa rencana politis yang komprehensif, jeda operasi militer berisiko menjadi jeda sementara dalam kengerian yang dapat kembali menyala.

    Trump menuju kawasan Timur Tengah, Minggu (12/10/2025) untuk menghadiri penandatanganan perjanjian di Mesir. Lawatan ke Timur Tengah disertai undangan dari Ketua Parlemen Israel Amir Ohana untuk berpidato di Knesset, Parlemen Israel.

    Trump berharap agar tujuannya dapat menciptakan perdamaian abadi di kawasan Timur Tengah.

    Harapnya, kata Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk urusan Kemanusiaan dan Koordinator Bantuan Darurat, Tom Fletcher, gencatan senjata jangan sampai menjadi harapan palsu bagi masyarakat lokal Palestina dan sejumlah komunitas internasional, yang menginginkan konflik dapat berakhir dan mewujudkan perdamaian abadi.

    Rekonstruksi Gaza

    Setelah gencatan senjata yang disepakati oleh Hamas, pasukan Israel menarik diri dari sejumlah wilayah di Gaza pada Jumat (10/10/2025). Hal ini memberikan kesempatan bagi warga Gaza untuk kembali ke rumahnya, meskipun hampir keseluruhan hancur akibat perang dua tahun terakhir.

    Namun, yang lebih penting, skala kerusakan di Gaza bukan hanya membangun kembali rumah yang telah hancur, melainkan menghidupkan ekosistem tatanan sosial-ekonomi secara keseluruhan.

    Ismail Zayda (40), sebagai warga Gaza, dihadapkan situasi yang berkecamuk dan bangunan rata dengan tanah, seluruh distrik lenyap, rasa takut dan ketidakpastian masih menyelimuti. Bantuan sosial sudah masuk ke Gaza untuk membantu ratusan ribu warga sipil yang hidup di tenda-tenda.

    Penilaian kolektif Bank Dunia bersama Uni Eropa dan PBB, pada Februari 2025 melalui Interim Rapid Damage and Needs Assessment (IRDNA), memperkirakan kebutuhan rekonstruksi mencapai sekitar US$53,2 miliar untuk dekade mendatang, dengan kebutuhan mendesak sekitar US$20 miliar pada tiga tahun pertama.

    Angka tersebut memberikan gambaran bahwa kekayaan finansial dan teknologi perlu diperkuat dengan koordinasi politik dan mekanisme yang menjamin akses, transparansi, dan perlindungan hak-hak penduduk selama fase rekonstruksi.

    Komitmen finansial tanpa pengaturan politik yang aman berisiko menimbulkan masalah baru-seperti korupsi, penguatan rekonstruksi oleh aktor yang memperkuat ketidaksetaraan, atau rekonstruksi yang mengabaikan kebutuhan korban yang paling rentan. Hal Ini perlu peran komunitas internasional melalui donor negara, lembaga internasional, NGO, dan aktor regional (seperti Mesir, Qatar, dan Turki) menjadi krusial.

    Rekonstruksi idealnya harus berbasis prinsip do no harm, inklusif, dan dipimpin oleh kebutuhan lokal. Penentuan bentuk rekonstruksi, seperti perumahan, layanan kesehatan, air bersih dan sanitasi, listrik, serta pemulihan mata pencaharian, harus melibatkan perwakilan organisasi sipil Palestina agar kebijakan tidak menjadi alat politik untuk meraih legitimasi jangka pendek.

    Berdasarkan laporan IRDNA, menempatkan prioritas secara jelas bahwa prakarsa donor tanpa mekanisme partisipasi lokal justru berbahaya.

    Komitmen Kemanusiaan

    Hal yang lebih penting menyoal gencatan senjata atau rekonstruksi Gaza, yang tidak boleh diabaikan adalah dimensi kemanusiaan. Banyaknya korban jiwa dan luka-luka yang meluas, trauma kolektif, serta kehancuran infrastruktur publik (sekolah, rumah sakit, jaringan air dan listrik) menggores generasi mendatang.

    Data resmi yang dirilis organisasi kemanusiaan dan otoritas kesehatan di Gaza, korban jiwa mencapai puluhan ribu, dengan jumlah terus bertambah seiring verifikasi data secara statistik, menjadi alasan moral mengapa rekonstruksi harus didahului oleh jaminan keamanan dan akses kemanusiaan yang tidak dapat diintervensi secara politis.

    Komitmen Trump dan administrasi AS dalam penyelesaian konflik, apakah bersifat temporer atau permanen? Meskipun AS dalam konteks geopolitik dinilai mampu memimpin proses perdamaian besar-baik lewat tekanan diplomatik, insentif politik, maupun bantuan ekonomi-sering kali bergantung pada agenda domestik dan pergantian kepemimpinan.

    Yang berbeda kali ini adalah klaim Trump berhasil menggalang koalisi regional dan internasional untuk mendorong Israel dan Hamas menerima fase awal perjanjian. Tetapi komitmen jangka panjang membutuhkan konsistensi kebijakan, dukungan anggaran berkelanjutan, serta mekanisme pengawasan dan akuntabilitas internasional yang kuat, bukan hanya deklarasi sesaat yang kemudian terpinggirkan oleh perubahan prioritas politik domestik.

    Indonesia dan Pesan Perdamaian

    Mengenai perdamaian yang dimotori oleh AS. Terdapat nilai penting yang dapat ditawarkan Indonesia maupun jaringan masyarakat sipil: pengalaman membangun koeksistensi lintas agama, advokasi untuk solusi berbasis hak asasi manusia, dan penekanan pada keadilan transisional inklusif.

    Indonesia dapat berperan sebagai jembatan moral dan diplomatik-memfasilitasi suara masyarakat sipil Palestina di forum internasional, mendorong donor untuk menerapkan prinsip transparansi, dan menegaskan bahwa rekonstruksi harus melindungi warisan sipil serta pluralitas sosial.

    Pengalaman historis Indonesia menjadi modal untuk berperan dalam rekonsiliasi pasca-konflik menjadi referensi relevan, tanpa menyederhanakan kompleksitas lokal Palestina.

    Namun peran moral tidak cukup; harus disertai komitmen praksis dari negara-negara donatur (termasuk AS) yang harus meliputi tiga hal konkret: (1) paket pendanaan multiyear yang terikat pada hasil konkret (recovery milestones); (2) jaminan akses aman untuk bantuan dan pekerja rekonstruksi melalui mekanisme internasional yang disepakati; serta (3) dukungan untuk rekonstruksi yang dipimpin lokal-melalui dana yang dikelola kolektif oleh lembaga internasional dan otoritas sipil Palestina untuk memastikan partisipasi dan akuntabilitas.

    Selain solusi dua negara, seringkali disebut konsep normatif dalam diplomasi internasional, dihadapkan tantangan besar: berkurangnya kepercayaan, ekspansi pemukiman di Tepi Barat, serta bahaya fragmentasi politik internal Palestina.

    Tanpa momentum politik yang jelas yang menghubungkan gencatan senjata di Gaza dan perundingan politik yang lebih luas yang menghormati hak kewarganegaraan, batas-batas yang diterima, dan jaminan keamanan-upaya perdamaian berisiko terbatas pada manajemen konflik daripada penyelesaian konflik.

    Oleh karenanya penting peranan dari non-Atlantik (negara-negara Asia, Liga Arab, dan organisasi internasional) dalam menyeimbangkan pengaruh dan menawarkan jalur diplomasi yang inklusif. Publik Indonesia dan komunitas global harus menuntut transparansi.

    Trump atau siapa pun yang mengklaim keberhasilan broker perdamaian, klaim tersebut harus diikuti dengan akses terbuka untuk pengamat independen, laporan berkala tentang implementasi, serta keterlibatan aktor kemanusiaan untuk memantau kondisi lapangan.

    Komitmen politik tanpa mekanisme evaluasi dan akuntabilitas rentan. Indonesia, bagian dari komunitas global peduli kemanusiaan dan keadilan, dapat menekan agar bantuan dan proses rekonstruksi diarahkan pada pemulihan prestasi publik-melalui pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Bukan hanya pencitraan politik.

    Aji Cahyono. Direktur Eksekutif Indonesian Coexistence, Program Master Kajian Timur Tengah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

    (rdp/imk)

  • Harga Minyak Jatuh Lebih dari 2%, IEA Prediksi Kelebihan Pasokan – Page 3

    Harga Minyak Jatuh Lebih dari 2%, IEA Prediksi Kelebihan Pasokan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Harga minyak dunia cenderung stabil pada penutupan perdagangan Jumat (17/10/2025), namun mencatat penurunan mingguan lebih dari 2%. Pelemahan harga minyak ini terjadi setelah Badan Energi Internasional (IEA) memproyeksikan adanya potensi kelebihan pasokan (glut)

    Selain itu, harga minyak mentah juga turun karena adanya kabar bahwa Presiden AS Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin sepakat untuk menggelar pertemuan baru membahas konflik Ukraina.

    Dikutip dari CNBC, Sabtu (18/10/2025), harga minyak mentah Brent naik tipis USD 0,23 atau 0,38% menjadi USD 61,29 per barel, sedangkan West Texas Intermediate (WTI) Amerika Serikat naik USD 0,08 atau 0,14% ke USD 57,54 per barel.

    Pertemuan antara Trump dan Putin dijadwalkan berlangsung di Hongaria dalam dua pekan ke depan, menyusul tercapainya gencatan senjata sementara antara Israel dan Hamas di Gaza.

    Langkah ini juga bertepatan dengan kunjungan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy ke Gedung Putih, di mana ia meminta tambahan bantuan militer, termasuk rudal jarak jauh Tomahawk buatan AS. Sementara itu, Washington menekan India dan China agar menghentikan pembelian minyak Rusia.

    Menurut Phil Flynn, analis senior di Price Futures Group, meredanya ketegangan di Timur Tengah dan Ukraina telah mengurangi risiko geopolitik secara signifikan.

    “Kita melihat perdamaian di Timur Tengah, Iran yang kini lebih netral, dan pergeseran di Ukraina — risiko pasar berkurang secara luar biasa,” ujarnya.

     

  • Trump Bilang Maduro Tawarkan Segalanya untuk Redakan Ketegangan

    Ancaman Terbaru Trump ke Hamas

    Jakarta –

    Jalan menciptakan perdamaian di Gaza masih berliku. Baru sepekan kesepakatan gencatan senjata, tensi tinggi melibatkan Israel, Amerika Serikat (AS), dan Hamas kembali terjadi.

    Ketegangan terbaru berasal dari pernyataan Presiden AS Donald Trump yang bersumpah akan menghabisi Hamas. Ancaman keras ini dilontarkan Trump menyusul tudingannya bahwa kelompok Palestina itu masih melakukan penembakan mematikan di Jalur Gaza selama gencatan senjata berlangsung.

    “Jika Hamas terus membunuh orang-orang di Gaza, yang bukan merupakan bagian kesepakatan, kita tidak memiliki pilihan selain masuk dan menghabisi mereka,” kata Trump dalam pernyataan terbaru via media sosial Truth Social, seperti dilansir AFP, Jumat (17/10/2025).

    Dia tidak menjelaskan lebih lanjut soal maksud pernyataannya tersebut. Namun pada Rabu (15/10) waktu setempat, Trump mengatakan “kita tidak membutuhkan militer AS” untuk terlibat di Jalur Gaza.

    Pernyataan terbaru Trump itu disampaikan beberapa hari setelah dia mengatakan bahwa penembakan yang dilakukan Hamas, termasuk eksekusi mati di depan umum, “tidak terlalu mengganggu saya” dan menggambarkannya sebagai pembunuhan anggota-anggota geng.

    Sejak penarikan awal pasukan Israel di Jalur Gaza berdasarkan kesepakatan gencatan senjata yang didukung AS, Hamas telah memperketat cengkeramannya di kota-kota yang hancur, melancarkan penindakan keras, dan mengeksekusi orang-orang, yang dituduh menjadi kolaborator Israel, di jalanan.

    AS Mintah Hamas Hormati Kesepakatan Gencatan Senjata

    Komandan Komando Pusat AS, Laksamana Brad Cooper, yang memimpin pasukan AS di Timur Tengah, pada Rabu (15/10) menuntut Hamas agar berhenti menembaki warga sipil Palestina dan mematuhi kesepakatan gencatan senjata Gaza.

    Trump sebelumnya menunjukkan sikap santai terhadap praktik pembunuhan di luar hukum yang dilakukan Hamas saat gencatan senjata Gaza berlangsung.

    “Sejujurnya, itu tidak terlalu mengganggu saya. Tidak apa-apa. Ini adalah beberapa geng yang sangat jahat. Sangat berbeda dengan negara lain,” kata Trump dalam rapat kabinet di Gedung Putih pada Selasa (14/10).

    Saat berkunjung ke Israel dan Mesir pada Senin (13/10), Trump bahkan mengakui telah memberikan izin kepada Hamas untuk melakukan operasi keamanan internal di Jalur Gaza. “Mereka telah terbuka tentang hal itu. Dan kami memberikan mereka izin untuk jangka waktu tertentu,” ucapnya pada saat itu.

    Israel dan Hamas Saling Tuding Langgar Gencatan Senjata

    Israel dan Hamas saling menyalahkan atas pelanggaran gencatan senjata di Jalur Gaza. Tel Aviv mengeluhkan Hamas yang tidak mematuhi kesepakatan soal penyerahan jenazah semua sandera, sedangkan Hamas menuding Israel melanggar gencatan dengan melepas tembakan yang menewaskan puluhan orang.

    Pertikaian mengenai penyerahan jenazah sandera, seperti dilansir Reuters, Jumat (17/10/2025), berpotensi menggagalkan gencatan senjata Gaza dan elemen-elemen lainnya yang belum terselesaikan, termasuk perlucutan senjata Hamas dan tata kelola Gaza di masa depan.

    Berdasarkan kesepakatan gencatan senjata Gaza yang berlaku sejak 10 Oktober, Hamas harus menyerahkan total 48 sandera, yang terdiri atas 20 sandera yang masih hidup dan 28 sandera yang sudah tewas.

    Hamas telah menyerahkan semua 20 sandera yang masih hidup pada Senin (13/10). Sebagai imbalan, Israel membebaskan sebanyak 1.968 tahanan dan narapidana Palestina pada hari yang sama.

    Namun dari 28 jenazah sandera yang masih ada di Jalur Gaza, Hamas baru menyerahkan sembilan jenazah sandera kepada Israel. Satu jenazah di antaranya yang diserahkan Hamas telah dipastikan oleh Tel Aviv, bukanlah sandera. Ini berarti masih ada 19 jenazah sandera yang belum diserahkan oleh Hamas.

    Juru bicara pemerintah Israel, Shosh Bedrosian, mengatakan bahwa Israel tetap berkomitmen pada perjanjian tersebut dan terus memenuhi kewajibannya, serta menuntut Hamas mengembalikan 19 jenazah sandera sesuai kesepakatan.

    Hamas, dalam pernyataannya, menegaskan pihaknya tetap berkomitmen pada perjanjian Gaza dan mengklaim telah menyerahkan semua jenazah sandera yang bisa ditemukan sejauh ini. Hamas mengakui bahwa mereka membutuhkan waktu karena beberapa jenazah terkubur di terowongan yang dihancurkan Israel, dengan yang lainnya tertimbun reruntuhan di Jalur Gaza.

    Sayap bersenjata Hamas, Brigade Ezzedine Al-Qassam, mengatakan bahwa penyerahan lebih banyak jenazah sandera akan membutuhkan alat berat dan peralatan penggalian yang harus dibawa masuk ke Jalur Gaza, yang diblokade Israel.

    Pada Kamis (16/10), seorang pejabat senior Hamas menuduh Israel melanggar gencatan senjata dengan menewaskan sedikitnya 24 orang dalam rentetan penembakan sejak Jumat (10/10) lalu. Pejabat Hamas itu mengatakan daftar pelanggaran oleh Tel Aviv telah diserahkan kepada mediator.

    “Negara pendudukan bekerja siang dan malam untuk melemahkan perjanjian melalui pelanggaran-pelanggaran di lapangan,” kata pejabat senior Hamas yang tidak disebut namanya tersebut.

    Militer Israel belum menanggapi tuduhan tersebut. Namun Tel Aviv sebelumnya mengklaim pasukannya “melepaskan tembakan untuk meredakan ancaman” ketika sejumlah warga Palestina mengabaikan peringatan untuk tidak melanggar garis gencatan senjata di Jalur Gaza.

    Halaman 2 dari 3

    (ygs/ygs)

  • Trump Ancam ‘Habisi’ Hamas Jika Pembunuhan di Gaza Berlanjut

    Trump Ancam ‘Habisi’ Hamas Jika Pembunuhan di Gaza Berlanjut

    Washington DC –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali melontarkan ancaman terhadap kelompok Hamas, yang selama gencatan senjata berlangsung, melakukan penembakan mematikan terhadap warga-warga sipil di Jalur Gaza yang dituduh berkolaborasi dengan Israel atau terlibat kejahatan.

    Trump mengancam akan “menghabisi” Hamas jika pembunuhan orang-orang di Jalur Gaza terus berlanjut.

    “Jika Hamas terus membunuh orang-orang di Gaza, yang bukan merupakan bagian kesepakatan, kita tidak memiliki pilihan selain masuk dan menghabisi mereka,” kata Trump dalam pernyataan terbaru via media sosial Truth Social, seperti dilansir AFP, Jumat (17/10/2025).

    Dia tidak menjelaskan lebih lanjut soal maksud pernyataannya tersebut. Namun pada Rabu (15/10) waktu setempat, Trump mengatakan “kita tidak membutuhkan militer AS” untuk terlibat di Jalur Gaza.

    Pernyataan terbaru Trump itu disampaikan beberapa hari setelah dia mengatakan bahwa penembakan yang dilakukan Hamas, termasuk eksekusi mati di depan umum, “tidak terlalu mengganggu saya” dan menggambarkannya sebagai pembunuhan anggota-anggota geng.

    Sejak penarikan awal pasukan Israel di Jalur Gaza berdasarkan kesepakatan gencatan senjata yang didukung AS, Hamas telah memperketat cengkeramannya di kota-kota yang hancur, melancarkan penindakan keras, dan mengeksekusi orang-orang, yang dituduh menjadi kolaborator Israel, di jalanan.

    Komandan Komando Pusat AS, Laksamana Brad Cooper, yang memimpin pasukan AS di Timur Tengah, pada Rabu (15/10) menuntut Hamas agar berhenti menembaki warga sipil Palestina dan mematuhi kesepakatan gencatan senjata Gaza.

    Trump sebelumnya menunjukkan sikap santai terhadap praktik pembunuhan di luar hukum yang dilakukan Hamas saat gencatan senjata Gaza berlangsung.

    “Sejujurnya, itu tidak terlalu mengganggu saya. Tidak apa-apa. Ini adalah beberapa geng yang sangat jahat. Sangat berbeda dengan negara lain,” kata Trump dalam rapat kabinet di Gedung Putih pada Selasa (14/10).

    Saat berkunjung ke Israel dan Mesir pada Senin (13/10), Trump bahkan mengakui telah memberikan izin kepada Hamas untuk melakukan operasi keamanan internal di Jalur Gaza. “Mereka telah terbuka tentang hal itu. Dan kami memberikan mereka izin untuk jangka waktu tertentu,” ucapnya pada saat itu.

    Lihat Video ‘Trump Peringatkan Hamas Jika Langgar Perjanjian: Kami Akan Bertindak’:

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Orang Terkaya Dunia Kumpul Usai Buang Uang Triliunan Buat Trump

    Orang Terkaya Dunia Kumpul Usai Buang Uang Triliunan Buat Trump

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden AS Donald Trump mengumpulkan hampir 130 orang terkaya dunia yang merupakan pemimpin perusahaan-perusahaan besar dalam sebuah jamuan makan malam di Gedung Putih pada Rabu (15/10) waktu setempat. Acara itu untuk memberikan penghargaan bagi mereka atas kontribusi membangun ballroom super mewah.

    Ballroom tersebut mulai dibangun pada September 2025 dan direncanakan siap pakai sebelum masa jabatan Trump berakhir pada 2029 mendatang. ABC News mengatakan biaya ballroom itu diestimasikan mencapai US$250 juta (Rp4,1 triliun).

    Keempat sisi ruang dansa ballroom akan terbuat dari kaca antipeluru, dengan warna, bentuk jendela, dan lisnya yang mencerminkan karakter Gedung Putih.

    Trump mengindikasikan bahwa penggalangan dana dan biaya pengelolaan untuk ruang dansa fenomenal tersebut berjalan dengan baik. Bahkan, ia memprediksi akan memiliki sisa dana setelah proyek selesai.

    “Menurut saya, tak ada tempat seperti Gedung Putih. Ini adalah tempat yang spesial dan harus kita rawat,” kata Trump, dikutip dari ABC News, Jumat (17/10/2025).

    Dalam jamuan makan malam tanda terima kasih Trump, berjejer para bos raksasa teknologi. Di antaranya para eksekutif dari Amazon, Apple, Coinbase, Comcast, Google, Meta Platforms, dan T-Mobile.

    Yayasan Keluarga Adelson yang didirikan oleh megadonor Partai Republik, Miriam Adelson, juga turut hadir dalam jamuan makan malam tersebut.

    Raja minyak Harold Hamm, CEO Blackstone Steve Schwarzman, kepala Administrasi Bisnis Kecil Kelly Loeffler dan suaminya, Jeff Sprecher, serta pengusaha kripto Tyler dan Cameron Winklevoss semuanya ada dalam daftar tamu. Daftar tamu tersebut pertama kali dilaporkan oleh The Wall Street Journal.

    Ballroom baru ini direncanakan akan dibangun di area yang sama dengan Sayap Timur dan akan mencakup luas sekitar 9.000 meter persegi) Gedung Putih sebelumnya mengatakan ballroom ini akan berkapasitas 650 orang, tetapi Trump pada Rabu (15/10) malam mengatakan ballroom ini akan mampu menampung hingga 999 orang.

    Proyek ballroom ini belum mendapatkan persetujuan dari Komisi Perencanaan Ibu Kota Nasional dan Komisi Seni Rupa, meskipun sekretaris staf Gedung Putih, Will Scharf, yang juga ditunjuk oleh Trump untuk memimpin komisi perencanaan, mengatakan persetujuan tidak diperlukan. Komisi ini bertugas memeriksa konstruksi gedung-gedung federal.

    Trump menegaskan tak ada syarat baginya sebagai Presiden AS untuk melakukan pembangunan. Ia mengklaim bisa melakukan apa saja dengan konstruksi yang direncanakan.

    Presiden telah berulang kali mengeluh bahwa acara-acara besar di Gedung Putih memerlukan pembangunan tenda di Halaman Selatan, karena Ruang Timur yang merupakan ruang terbesar saat ini di Gedung Putih, hanya dapat menampung sekitar 200 orang.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Makin Panas, Trump Akui Beri Izin Operasi Rahasia CIA di Venezuela

    Makin Panas, Trump Akui Beri Izin Operasi Rahasia CIA di Venezuela

    Washington DC –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengonfirmasi bahwa dirinya mengizinkan Badan Intelijen Pusat (CIA) untuk melakukan operasi rahasia di wilayah Venezuela. Hal ini menandai peningkatan tajam dalam upaya AS untuk menekan pemerintahan Presiden Nicolas Maduro.

    Arahan rahasia Trump itu dilaporkan oleh media terkemuka AS, New York Times (NYT), yang mengutip sejumlah pejabat AS yang mengetahui keputusan tersebut. Laporan NYT menyebut strategi pemerintahan Trump untuk Venezuela bertujuan menggulingkan Maduro dari kekuasaan.

    Washington telah menawarkan imbalan US$ 50 juta (setara Rp 828,7 miliar) untuk informasi yang mengarah pada penangkapan dan hukuman untuk Maduro terkait tuduhan perdagangan narkoba.

    Wewenang baru tersebut, menurut NYT, akan memungkinkan CIA untuk melakukan operasi mematikan di Venezuela dan melakukan berbagai operasi di Karibia.

    Trump, seperti dilansir Reuters dan AFP, Kamis (16/10/2025), awalnya menolak untuk mengomentari secara detail laporan NYT tersebut.

    Namun ketika ditanya oleh wartawan di Ruang Oval Gedung Putih, pada Rabu (15/10), soal mengapa dirinya mengizinkan CIA beroperasi di Venezuela, Trump mengatakan bahwa alasannya adalah migrasi warga Venezuela ke AS dan perdagangan narkoba.

    “Saya mengizinkannya karena dua alasan,” ujarnya. “Pertama, mereka telah mengosongkan penjara-penjara mereka ke Amerika Serikat… mereka masuk melalui perbatasan. Mereka masuk karena perbatasan kita terbuka,” kata Trump.

    “Dan alasan lainnya adalah narkoba,” imbuhnya.

    Trump tidak memberikan bukti atas klaimnya bahwa Venezuela mengirimkan mantan tahanan mereka ke wilayah AS.

    Ketika ditanya lebih lanjut soal apakah dirinya memberikan wewenang kepada CIA untuk “menyingkirkan” Maduro, Trump menjawab: “Itu pertanyaan konyol yang diberikan kepada saya. Bukan pertanyaan konyol juga, tetapi bukankah itu akan menjadi pertanyaan konyol yang harus saya jawab?”

    Tidak diketahui secara jelas mengenai tindakan spesifik seperti apa yang telah diizinkan Trump untuk dilakukan CIA di Venezuela. Gedung Putih menolak untuk menjelaskan lebih lanjut komentar Trump.

    Namun secara historis, keterlibatan CIA dalam operasi semacam itu sangat bervariasi, mulai dari keterlibatan paramiliter langsung hingga pengumpulan intelijen dan peran pendukung dengan sedikit atau tanpa kehadiran fisik.

    Venezuela Berikan Respons Serius

    Pernyataan terbaru Trump itu semakin menuai kekhawatiran di Caracas bahwa sang Presiden AS berupaya mendorong perubahan rezim.

    “Tidak untuk perang di Karibia… Tidak untuk perubahan rezim… Tidak untuk kudeta yang diatur oleh CIA,” kata Maduro dalam pidatonya di hadapan komite yang dibentuk setelah AS mengerahkan kapal-kapal perangnya ke kawasan Karibia.

    Maduro sebelumnya memerintahkan latihan militer di permukiman kumuh terbesar di Venezuela, setelah AS kembali menyerang kapal narkoba lainnya di lepas pantai negara itu pada Selasa (14/10), yang menurut Trump, menewaskan enam “teroris narkotika”.

    Lihat juga Video ‘238 Gangster Venezuela Kiriman Trump Tiba di Penjara El Salvador’:

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)